PERATURAN DAERAH KOTA DUMAINOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahanterhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentangPembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3143);

1

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunandan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4090);

2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4540);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2005 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman PenyusunanPeraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4416);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 118/671/BAKD tanggal 26 Oktober 2005 tentang Penyampaiandan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun2005.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang TambahanPenjelasan terhadap Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2005TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGANPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA DUMAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota DumaiNomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran DaerahKota Dumai Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) dirubah sebagaiberikut :

1. Ketentuan pasal 1 huruf l dirubah, sehingga pasal 1huruf l berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :l. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang

disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRDberupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan,penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD danperlengkapannya, rumah dinas danperlengkapannya, kendaraan dinas jabatan PimpinanDPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 10 dirubah, sehingga pasal 10 berbunyisebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiridari :a. Uang Representasi;b. Uang Paket;

4

c. Tunjangan Jabatan;d. Tunjangan Panitia Musyawarah;e. Tunjangan Komisi;f. Tunjangan Panitia Anggaran;g. Tunjangan Badan Kehormatan;i. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut :a. Uang Representasi :

1. Ketua 100 % dari Gaji Pokok Walikota2. Wakil Ketua 80 % dari Uang Representasi Ketua3. Anggota 75 % dari Uang Representasi Ketua

b. Uang Paket sebesar 10 % dari Uang Representasiyang bersangkutan.

c. Tunjangan Jabatan sebesar 145 % dari UangRepresentasi yang bersangkutan.

d. Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalamPanitia Musyawarah atau Komisi atau PanitiaAnggaran atau Badan Kehormatan atau AlatKelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikantunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :1. Ketua 7,5 % dari Tunjangan Jabatan

Ketua DPRD2. Wakil Ketua 5 % dari Tunjangan Jabatan

Ketua DPRD3. Sekretaris 4 % dari Tunjangan Jabatan

Ketua DPRD4. Anggota 3 % dari Tunjangan Jabatan

Ketua DPRD

(3) Perubahan terhadap besarnya penghasilansebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan denganPeraturan Pemerintah.

3. Ketentuan pasal 13 dirubah, sehingga pasal 13 berbunyisebagai berikut :

5

Pasal 13

Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yangdisediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupapemberian jaminan Pemeliharaan kesehatan,penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD danperlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya,kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberianpakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuanbiaya pengurusan jenazah.

4. Ketentuan pasal 14 dirubah, sehingga pasal 14 berbunyisebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganyadiberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalambentuk pembayaran premi asuransi kesehatankepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan olehPemerintah Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yangmendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitusuami isteri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besar premi asuransi sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu)kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggotaDPRD.

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

5. Ketentuan pasal 18 dirubah, sehingga pasal 18berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapatmenyediakan rumah Jabatan Pimpinan ataurumah dinas Anggota DPRD, kepada yangbersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

6

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dandibayarkan setiap bulan.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimanadimaksud ayat (2) harus memperhatikan asaskepatutan, kewajaran dan rasionalitas sertastandar harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnyatunjangan perumahan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanWalikota.

6. Ketentuan pasal 19 dirubah, sehingga pasal 19 berbunyisebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan PakaianDinas beserta atributnya, terdiri dari :a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang

setahun;b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) pasang

setahun;c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) pasang

sekali dalam 5 (lima) tahun;d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu)

pasang setahun;e. Pakaian Melayu 1 (satu) pasang dalam

setahun.

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaianDinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperhatikan prinsip penghematan, kepatutandan kewajaran.

7. Ketentuan pasal 22 dirubah, sehingga pasal 22 berbunyisebagai berikut :

Pasal 22(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk

mendukung kelancaran tugas, fungsi danwewenang DPRD.

7

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerjayang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan:a. Rapat-rapat;b. Kunjungan kerja;c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah,

pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;d. Peningkatan sumber daya manusia dan

profesionalisme;e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan

dan kemasyarakatan.f. Reses.

8. Ketentuan pasal 23 dirubah, sehingga pasal 23 berbunyisebagai berikut :

Pasal 23

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yangterdiri atas belanja penghasilan Pimpinan danAnggota DPRD, tunjangan kesejahteraan, Uang JasaPengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD danbelanja Penunjang Kegiatan DPRD yangdiformulasikan ke dalam Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SekretariatDPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalamketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud padaketentuan pasal 18 ayat (2) dianggarkan dalam PosDPRD.

8

(4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan AnggotaDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tersebut dalam ketentuan pasal 14, pasal 15 danpasal 19 dan pasal 22 serta belanja PenunjangKegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalampasal pasal 22 ayat (2), dianggarkan dalam PosSekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenisbelanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;b. Belanja barang dan Jasa;c. Belanja Perjalanan Dinas;d. Belanja Pemeliharaan;e. Belanja Modal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumaipada tanggal 20 Februari 2006

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

H. ZULKIFLI A.S.Diundangkan di Dumaipada tanggal 20 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

H. WAN FAUZI EFFENDIPembina Utama Muda NIP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI D

9

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAINOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 2TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA DUMAI

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah sebagai pelaksana pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Raktat Daerah dalam pelaksanaannya terdapat perbedaanpenafsiran pasal-pasal dan penjelasan tertentu.

Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan mengenaiBadan Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah selain dimaksudkan untuk menyesuaikandengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertibanumum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiranyang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsidan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal IAngka 1

Pasal 1huruf l

Tunjangan kesejahteraan berupa kendaraan dinasjabatan hanya dapat diberikan kepada Pimpinan DPRDmasing-masing 1 (satu) unit.

Angka 2

Pasal 10 Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13Cukup jelas

Angka 4

Pasal 14Ayat 1

Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan kepadapimpinan dan anggota DPRD sebagaimana ditetapkandalam ketentuan pasal 14 yakni sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan”adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan,penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.Jaminan pemeliharaan kesehatan hanya dapatdibayarkan dalam bentuk premi asuransi kesehatankepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkanoleh pemerintah daerah melalui proses pengadaanbarang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD paling tinggi sama dengan besarnya premiasuransi Walikota.

11

Ayat (2)Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1(satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri.Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandungatau anak angkat.Sedangkan Pengangkatan seorang Anak adalah yangdibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai denganketentuan perundang-undangan, termasuk anak yangdiangkat oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD bagiyang belum berkeluarga.Batas usia anak kandung atau anak angkat yang dapatmemanfaatkan jaminan pemeliharaan kesehatantersebut diberlakukan sama dengan ketentuan yangberlaku bagi pegawai negeri sipil.

Ayat (3)Besarnya premi asuransi pemeliharaan kesehatan bagipimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan dalamAPBD paling tinggi sama dengan besarnya premiasuransi yang ditetapkan untuk kepala daerah selakupejabat negara, ditambah dengan besarnya premiuntuk general checkup 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yangdiberikan untuk kepala daerah dalam memanfaatkanjasa asuransi kesehatan lainnya.

Ayat (4)Cukup Jelas

Angka 5Pasal 15

Cukup jelas

12

Angka 6Pasal 18

Ayat (1)Tunjangan perumahan hanya dapat dibayarkan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD apabila pemerintah daerahbelum dapat menyediakan rumah Jabatan pimpinan danRumah dinas anggota DPRD.Oleh karena itu tunjangan perumahan dimaksuddikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, termasukperumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasukdalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gajikehormatan atau imbalan tetap sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan Pensiunan AtasPenghasilan yang dibebankan Kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah, dengan demikian, PPh Pasal21 yang terutang dipotong dari tunjangan perumahanyang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dantidak dibenarkan dibebankan pada keuangan daerah/DPRD.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalahsesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yangberlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biayalistrik, air, gas, dan telepon.

Ayat (4)Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang besarnyatunjangan perumahan harus memperhatikan asaskepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standarsatuan harga sewa rumah setempat yang berlakusebagai berikut :

1) Asas kepatutan yakni mempertimbangkan bahwatunjangan perumahan yang diberikan kepada anggotaDPRD besarnya tidak boleh lebih besar j ikadibandingkan dengan nilai rumah jabatan yangditempati pimpinan apabila disewakan. Asas kepatutanjuga harus memperhatikan asas berjenjang dalam artibahwa tunjangan perumahan anggota DPRD tidak lebihbesar dari tunjangan wakil ketua DPRD, tunjangan wakilketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan ketuaDPRD.

13

Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari tunjanganpimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

2) Asas kewajaran yakni harus mempertimbangkanstandar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumahyang layak disediakan bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknyatidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlakuumum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan.

3) Asas rasionalitas yakni mempertimbangkan bahwabesarnya tunjangan perumahan yang diberikan untukmasa bhakti enam puluh bulan lebih efisien danmenguntungkan apabila membangun rumah jabatanPimpinan DPRD dan/atau rumah dinas AnggotaDPRD.Bagi pimpinan anggota DPRD yang telah menerimatunjangan perumahan dalam bentuk uang sejaktanggal sumpah/janji tidak dibenarkan menerimaselisih harga sewa yang berlaku pada saat itu denganharga sewa rumah sejak diberlakukannya PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2005.

Angka 7Pasal 19

Cukup jelas

Angka 8Pasal 22

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Rencana kerja dimaksud digunakan sebagai dasaruntuk menyusun belanja penunjang kegiatan dalamrangka mendukung kelancaran tugas, fungsi danwewenang DPRD yang diselenggarakan olehSekretariat DPRD.

14

Ayat (3)- Sehubungan dengan maksud pada point (2) diatas,

biaya penunjang DPRD bukan untuk mendanaipembayaran uang lelah/upah/insentif/honorium/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalammengikuti kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja,penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajiandan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatansumber daya manusia dan profesional isme,koordinasi dan konsultasi/kegiatan pemerintahan dankemasyarakatan. Mengingat untuk keperluantersebut sudah disediakan dan dibayarkan setiapbulan dari APBD berupa uang representasi, tunjangankeluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjanganjabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangankomisi, tunjangan panitia anggaran dan tunjanganbadan kehormatan atau tunjangan alatkelengkapannya lainnya.

- Penyediaan kredit anggaran untuk penunjangkegiatan peningkatan sumber daya manusia danprofesionalisme yang dimaksud pada pasal 22 ayat(3) butir d adalah guna menunjang kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuanuntuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangDPRD. Dalam kaitan itu tidak termasuk untukmendanai pendidikan formal pimpinan dan anggotaDPRD sebagaimana layaknya untuk belanja ikatandinas dan tugas belajar yang berlaku bagi PNS dalammengikuti pendidikan formal yang menjadi bebanAPBN antara lain program S1, S2 dan S3.

- Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan resessebagaimana dimaksud pada butir f, dibayarkan olehpemegang kas/ bendahara sekretariat DPRD kepadapihak ketiga (antara lain konsumsi, ATK, sewatempat) sedangkan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD diberikan uang perjalanan dinas

Angka 9Pasal 23

Ayat (1)Cukup Jelas

15

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Yang dimaksud dengan “diuraikan kedalam jenis belanja”adalah sebagai berikut :a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja

Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuaidengan golongan jabatan.

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhanbelanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tuliskantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRDdan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransikesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik,telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalananPimpinan dan Anggota DPRD dalam rangkamelaksanakan tugasnya atas nama lembagaperwakilan rakyat daerah baik di dalam daerahmaupun keluar daerah yang besarnya disesuaikandengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipiltingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaansarana dan prasarana gedung kantor DPRD danSekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan danrumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan DinasPimpinan DPRD.

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhanpembangunan/perluasan/penambahan gedungkantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaanperlengkapan/peralatan rumah jabatan PimpinanDPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD,perlengkapan/peralatan kantor, pengadaankendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnyamenambah kekayaan daerah.

Pasal IICukup jelas

16