Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah dan dalam rangka mewujudkan Kota Bontang
sebagai Kota TAMAN, maka perlu meningkatkan kebersihan, kenyamanan
dan keindahan, melalui pemberian pelayanan persampahan;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dipungut
retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Lembaran
Daerah Kota Bontang Tahun 2004 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2004 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALIKOTA BONTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:
1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bontang.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
7. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan
sampah terpadu.
8. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA,
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah
ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkan di Bontang
pada tanggal 16 Februari
2009
WALIKOTA BONTANG
ANDI SOFYAN HASDAM
Diundangkan di Bontang
pada tanggal 17 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BONTANG
ADI DARMA
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2009 NOMOR 7
