PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN …€¦ · TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, ... Retribusi Pelayanan Pasar;

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156

ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003


6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

2

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan

di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9

Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Daerah Kabupaten Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang

Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4

11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah

bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok Retribusi yang terutang. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

e. Retribusi Pelayanan Pasar; dan f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

5

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di

Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Polindes, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan

kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak

Swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh

Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan

kesehatan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya

Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam

Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6

Paragraf 5 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau

dokumen lainnya yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1 Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintaha Daerah.

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial

dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur

berdasarkan jenis dan/atau volume sampah yang dibuang. (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah

organik dan non organik.

7

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan


Pasal 16

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan


Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 18



Bagian Keempat

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil


Pasal 19

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil adalah pelayanan : a. kartu tanda penduduk;

b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara;

8

e. kartu identitas penduduk musiman;

f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta

pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh

pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan

dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4


Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 26



9

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum


Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir untuk menempatkan kendaraannya.

Pasal 30

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.


Pasal 31

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan


Pasal 32

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.


(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

10

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 34



Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar


Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, kios dan los yang

dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 36

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, kios dan los yang dikelola

Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 37

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan

pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.


Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

11



Pasal 40

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas

pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4


Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.


Pasal 42

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk Los/Pelataran, dan 1 (satu) bulan untuk Kios.

(2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor


Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

12

Pasal 46

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.


Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang diuji.



Pasal 48

(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.


(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan


Paragraf 4


Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 50

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis untuk laik jalan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-

syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala. (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

13

Pasal 51

(1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :

a. mobil bus; b. mobil barang; c. mobil penumpang;

d. kereta gandeng; e. kereta tempelan; f. kendaraan khusus; dan

g. kendaraan umum. (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selang waktu 6 (enam) bulan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,

dilakukan pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai

dengan kewenangan dan fungsinya.

Pasal 53

(1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi

perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan Republik Indonesia. (2) Lokasi pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 54

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan dapat diuji ulang setelah

dipenuhi persyaratan teknis laik jalan yang telah ditentukan.

Paragraf 6

Jangka Waktu Pengujian

Pasal 55

Jangka waktu pengujian adalah 6 (enam) bulan.

Paragraf 7

Instansi Pemungut

Pasal 56

(1) Pelaksanaan pemungutan biaya pengujian sebagaimana yang dimaksud

dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerimaan

pada Dinas yang membidangi Perhubungan.

14

(2) Dinas yang membidangi Perhubungan memberi laporan pertanggungjawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati melalui

Dinas yang membidangi Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila

diminta.

BAB III

PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 57

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 58

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor

secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 59

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan

penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 60

(1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan

dengan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan surat teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

15

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 61

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 62

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 63

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 64

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

16

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran

Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 65

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; dan b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 66

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

17

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 68

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

18

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa indentitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi

terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 72

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor

Tengah Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor

5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12):

b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2009

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14);

19

d. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah


e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16); f. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2009

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah


masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor

5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12): b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2009

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14); d. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2009

tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16); f. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2009

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengobatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor

Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);

20

h. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 20.

21

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan KabupatenTimor Tengah Selatan berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut

dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Jasa Umum, untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan

Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2

Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5



Pasal 8 Cukup Jelas.


Cukup Jelas.

22






















23






















24




Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk

mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 69

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3) Cukup jelas.





Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 20.

25

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

N0

NAMA RETRIBUSI

BAHAN HABIS PAKAI

JASA SARANA

JASA PELAYANAN DAN MEDIK

JUMLAH TARIF

KETERANGAN

BIAYA % BIAYA % BIAYA % BIAYA %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) I RAWAT JALAN A. Pemeriksaan di Poliklinik

1. Fisik Umum (Kunjungan Baru) 1.800 40 1.800 40 900 20 4.500 100 / orang/kali

2. Fisik Umum (Kunjungan Lama) 1.400 40 1.400 40 700 20 3.500 100 / orang/kali

3. Visus (Kunjungan Baru)

1.800 40 1.800 40 900 20 4.500 100 / orang/kali

4. Visus (Kunjungan Lama)

1.400 40 1.400 40 700 20 3.500 100 / orang/kali

5. Gigi dan Mulut Umum (Kunjungan Baru)

1.800 40 1.800 40 900 20 4.500 100 / orang/kali

6. Gigi dan Mulut (Kunjungan Lama)

1.400 40 1.400 40 700 20 3.500 100 / orang/kali

B Poliklinik Kebidanan/Kandungan

1. Sederhana/pemeriksaanlLuar/dalam 4,260 40

4,260 40

2,130 20

10,650 100 / orang/kali

2. Touche 23,860 40

23,860 40

11,930 20

59,650 100 / orang/kali

3. Pemasangan/Pencabutan IUD 22,660 40

22,660 40

11,330 20

56,650 100 / orang/kali

4. Pemasangan/Pencabutan Implant 22,660 40 22,660 40 11,330 20 56,650 100 / orang/kali

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Vagina Toilet 7,480 40

7,480 40

3,740 20

18,700 100 / orang/kali

6. Explorasi IUD 45,320 40

45,320 40

22,660 20

113,300 100 / orang/kali

7. USG 20,000 40

20,000 40

10,000 20

50,000 100 / orang/kali

8. Dopler 4,000 40

4,000 40

2,000 20

10,000 100 / orang/kali

C Pemeriksaan Kesehatan

1. Untuk Pelajar/Mahasiswa 1,000 40

1,000 40

500 20

2,500 100 / orang/kali

2. Untuk Mendapat Pekerjaan 2,000 40

2,000 40

1,000 20


3. Untuk Calon Pengantin 2,000 40

2,000 40

1,000 20


4. Untuk Karyawan/Karyawati 2,000 40

2,000 40

1,000 20


5. Untuk Keperluan WNI 2,000 40

2,000 40

1,000 20


6. Untuk Keperluan Haji 2,000 40

2,000 40

1,000 20


7. Untuk Keperluan SIM 2,000 40

2,000 40

1,000 20


D Poliklinik Gigi dan Mulut

1. Tumpatan sementara 4,000 40

4,000 40

2,000 20

10,000 100 / orang/gigi/kali

2. Tumpatan glassionomer 10,000 40

10,000 40

5,000 20


3. Tumpatan Amalgam 10,000 40

10,000 40

5,000 20


4. Pencabutan gigi susu 4,000 40

4,000 40

2,000 20


5. Pencabutan gigi permanen tanpa komplikasi 8,000 40

8,000 40

4,000 20


6. Pencabutan gigi permanen dgn komplikasi

20,000 40

20,000 40

10,000 20


27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Odontektomi 50,000 40

50,000 40

25,000 20


8. Perawatan saluran akar/mumifikasi 4,000 40

4,000 40

2,000 20


9. Pembersihan Karang gigi/segmen 10,000 40

10,000 40

5,000 20

25,000 100 / orang/kali

10.Kuretase /segmen 20,000 40

20,000 40

10,000 20


11.Insisi Abses 20,000 40

20,000 40

10,000 20

50,000 100 / orang/kali

12.Alveolektomi 20,000 40

20,000 40

10,000 20

50,000 100 / orang/kali

13.Konsultasi gigi dan mulut 600 40

600 40

300 20


E Poliklinik Mata A. Tindakan Umum

1. Slit Lamp 8,000 40

8,000 40

4,000 20

20,000 100 / orang/kali

2. Funduscopy 8,000 40

8,000 40

4,000 20

20,000 100 / orang/kali

3. Tonometri 8,000 40

8,000 40

4,000 20

20,000 100 / orang/kali

4. Absisi Korpus Alienum 20,000 40

20,000 40

10,000 20

50,000 100 / orang/kali

5. Insisi Hordeolum/Kalzion 20,000 40

20,000 40

10,000 20

50,000 100 / orang/kali

6. Tes Anel 8,000 40

8,000 40

4,000 20

20,000 100 / orang/kali

7. Refraksi 8,000 40

8,000 40

4,000 20

20,000 100 / orang/kali

8. Ganti Verband 2,000 40

2,000 40

1,000 20


9. Pemeriksaan Buta Warna 2,000 40

2,000 40

1,000 20


28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

F Tindakan Bedah Mata ( OK /Bedah Central) 1. Hecting Pelbepra

- VIP 60,000 40

30,000 20

60,000 40

150,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 40,000 40

20,000 20

40,000 40

100,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 30,000 40

15,000 20

30,000 40

75,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/mata

2. Hecting Kornea

- VIP 80,000 40

40,000 20

80,000 40

200,000 100 / orang/mata

- Klas 1 40,000 40

20,000 20

40,000 40

100,000 100 / orang/mata

- Klas 2 30,000 40

15,000 20

30,000 40

75,000 100 / orang/mata

- Klas 3 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/mata

3. Kista Konjungtiva

- VIP 60,000 40

30,000 20

60,000 40

150,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 24,000 40

12,000 20

24,000 40

60,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 16,000 40

8,000 20

16,000 40

40,000 100 / orang/mata

4. Entropion

- VIP 60,000 40

30,000 20

60,000 40

150,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 24,000 40

12,000 20

24,000 40

60,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 16,000 40 8,000 20 16,000 40 40,000 100 / orang/mata

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Ektropion - VIP

60,000 40

30,000 20

60,000 40

150,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 24,000 40

12,000 20

24,000 40

60,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 16,000 40

8,000 20

16,000 40

40,000 100 / orang/mata

6. Insisi Abses

- VIP 60,000 40

30,000 20

60,000 40

150,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 24,000 40

12,000 20

24,000 40

60,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 16,000 40

8,000 20

16,000 40

40,000 100 / orang/mata

7. Pterigium

- VIP 300,000 40

150,000 20

300,000 40

750,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 200,000 40

100,000 20

200,000 40

500,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 140,000 40

70,000 20

140,000 40

350,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 100,000 40

50,000 20

100,000 40

250,000 100 / orang/mata

8. Iridektomi

- VIP 300,000 40

150,000 20

300,000 40

750,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 200,000 40

100,000 20

200,000 40

500,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 140,000 40

70,000 20

140,000 40

350,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 100,000 40

50,000 20

100,000 40

250,000 100 / orang/mata

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Trabekulectomy

- VIP 290,000 40

145,000 20

290,000 40

725,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 200,000 40

100,000 20

200,000 40

500,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 140,000 40

70,000 20

140,000 40

350,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 100,000 40

50,000 20

100,000 40

250,000 100 / orang/mata

10. Reposisi Iris

- VIP 80,000 40

40,000 20

80,000 40

200,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 40,000 40

20,000 20

40,000 40

100,000 100 / orang/mata

- Kelas 2

30,000 40

15,000 20

30,000 40

75,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/mata

11. ECCE

- VIP 600,000 40

300,000 20

600,000 40

1,500,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 300,000 40

150,000 20

300,000 40

750,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 200,000 40

100,000 20

200,000 40

500,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 160,000 40

80,000 20

160,000 40

400,000 100 / orang/mata

12. ECCE + GA

- VIP 800,000 40

400,000 20

800,000 40

2,000,000 100 / orang/mata

- Kelas 1 400,000 40

200,000 20

400,000 40

1,000,000 100 / orang/mata

- Kelas 2 300,000 40

150,000 20

300,000 40

750,000 100 / orang/mata

- Kelas 3 240,000 40 120,000 20 240,000 40 600,000 100 / orang/mata

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II. RAWAT INAP

A.

Rawat Inap VIP

200,000 / orang/ hari

Jasa sarana rawat inap 75,000 37.5 100

Biaya makan minum 45,000 22.5

Jasa pelayanan dan medik 80,000 40

Rawat Inap Kelas I 40,000 100 / orang / hari

Jasa sarana rawat inap 15,000 37.5


40,000

Jasa pelayanan dan medic

16,000 40

Rawat Inap Kelas II 30,000 100 / orang/ hari



Jasa pelayanan dan medic 12,000 40

Rawat Inap Kelas III 20,000

/ orang/ hari


Biaya makan minum

4,500 22.5

8,000

Jasa pelayanan dan medic

40.00 100

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B. Tindakan Kebidanan/Kandungan 1. Partus/Persalinan Normal

- VIP 300,000 40

150,000 20

300,000 40

750,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 200,000 40

100,000 20

200,000 40

500,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 160,000 40

80,000 20

160,000 40

400,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 120,000 40

60,000 20

120,000 40

300,000 100 / orang/kali

2. Partus Abnormal (termasuk persalinan dgn

Induksi Vakum Ekstraksi, Forceps Ekstraksi,

Abortus, Placenta Manual & Letak Sungsang)

- VIP 440,000 40

220,000 20

440,000 40

1,100,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 240,000 40

120,000 20

240,000 40

600,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 200,000 40

100,000 20

200,000 40

500,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 160,000 40

80,000 20

160,000 40

400,000 100 / orang/kali

3.Perawatan Bayi Baru Lahir

- VIP 8,000 40

4,000 20

8,000 40

20,000 100 / orang/hari

- Kelas 1 4,000 40

2,000 20

4,000 40

10,000 100 / orang/hari

- Kelas 2 3,000 40

1,500 20

3,000 40

7,500 100 / orang/hari

- Kelas 3 2,000 40

1,000 20

2,000 40

5,000 100 / orang/hari

4. Kuretase

- VIP 240,000 40

120,000 20

240,000 40

600,000 100 / orang/kali

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Kelas 1 160,000 40

80,000 20

160,000 40

400,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 100,000 40

50,000 20

100,000 40

250,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 60,000 40

30,000 20

60,000 40

150,000 100 / orang/kali

5. Haemorrhagic Post Partum

- VIP 400,000 40

200,000 20

400,000 40

1,000,000 100 / orang

- Kelas 1 320,000 40

160,000 20

320,000 40

800,000 100 / orang

- Kelas 2 240,000 40

120,000 20

240,000 40

600,000 100 / orang

- Kelas 3 120,000 40

60,000 20

120,000 40

300,000 100 / orang

6. Resusitasi Bayi

- VIP 5,000 40

2,500 20

5,000 40

12,500 100 / orang/kali

- Kelas 1 3,800 40

1,900 20

3,800 40


- Kelas 2 3,800 40

1,900 20

3,800 40


- Kelas 3 2,000 40

1,000 20

2,000 40


III. RAWAT DARURAT

A. - Anamnese dan Pemeriksaan Fisik 1,400 40 700 20

1,400 40

3,500 100 /orang/kali

- Status 200 100 - 0 - 0 200 100 / orang/kali

- Resep 200 100 - 0 - 0 200 100 / orang/kali

B. Tindakan-tindakan - Pasang infus 3,850 40 1,925 20 3, 850 40 9, 625 100 / orang/kali

- Injeksi 200 40 100 20 200 40 500 100 / orang/kali

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Pasang Kateter

19,800 40

9,900 20

19,800 40

49,500 100 / orang/kali

- Pasang NGT 17,800 40

8,900 20

17,800 40

44,500 100 / orang/kali

- Jahit Luka (1 - 5 x) Jahitan 17,800 40

8,900 20

17,800 40

44,500 100 / orang/kali

- Jahit Luka (> 5 x) Jahitan / jahitan 2,000 40

1,000 20

2,000 40


- Nebulizer 7,130 40

3,565 20

7,130 40

17,825 100 / orang/kali

- Rawat Luka 7,400 40

3,700 20

7,400 40

18,500 100 / orang/kali

- Aff Hecting 5,200 40

2,600 20

5,200 40

13,000 100 / orang/kali

- Insisi Abses 10,000 40

5,000 20

10,000 40

25,000 100 / orang/kali

- Irigasi Telinga 13,400 40

6,700 20

13,400 40

33,500 100 / orang/kali

- Kumbah Lambung 28,600 40

14,300 20

28,600 40

71,500 100 / orang/kali

- Cabut Kuku 13,780 40

6,890 20

13,780 40

34,450 100 / orang/kali

- Rectal Tuse 6,200 40

3,100 20

6,200 40

15,500 100 / orang/kali

- Aff Kathetetr 6,700 40

3,350 20

6,700 40

16,750 100 / orang/kali

- Pemeriksaan EKG 10,000 40

5,000 20

10,000 40

25,000 100 / orang/kali

- Melakukan suction 11,200 40

5,600 20

11,200 40

28,000 100 / orang/kali

- Tampon Adrenalin 40,000 40

20,000 20

40,000 40

100,000 100 / orang/kali

- Sirkumsisi 60,000 40

30,000 20

60,000 40

150,000 100 / orang/kali

- Ransel Verban 10,400 40

5,200 20

10,400 40

26,000 100 / orang/kali

- Pasang Spalk 20,000 40

10,000 20

20,000 40

50,000 100 / orang/kali

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Mengeluarkan corpus alienum 10,000 40

5,000 20

10,000 40

25,000 100 / orang/kali

IV. RADIOLOGI 1. Foto Thorax

- VIP 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Poliklinik 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

2. Foto BNO dan Vertebrata

- VIP 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali


8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

3. Foto Extremitas atas, bawah & kepala

- VIP 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Kelas 3 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali


8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

4. Foto Anak-anak

- VIP 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali


8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

5. Foto Gigi

- VIP 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 24,000 60

8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali


8,000 20

8,000 20

40,000 100 / orang/kali

1. Foto Thorax

- VIP 120,000 60

40,000 20

40,000 20

200,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 102,000 60

34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 96,000 60

32,000 20

32,000 20

160,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 90,000 60

30,000 20

30,000 20

150,000 100 / orang/kali

- Poliklinik 102,000 60 34,000 20 34,000 20 170,000 100 / orang/kali

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Foto BNO dan Vertebrata

- VIP 120,000 60

40,000 20

40,000 20

200,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 102,000 60

34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 96,000 60

32,000 20

32,000 20

160,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 90,000 60

30,000 20

30,000 20

150,000 100 / orang/kali


34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

3. Foto Extremitas atas, bawah & kepala

- VIP 120,000 60

40,000 20

40,000 20

200,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 102,000 60

34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 96,000 60

32,000 20

32,000 20

160,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 90,000 60

30,000 20

30,000 20

150,000 100 / orang/kali


34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

4. Foto Anak-anak

- VIP 120,000 60

40,000 20

40,000 20

200,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 102,000 60

34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 96,000 60

32,000 20

32,000 20

160,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 90,000 60

30,000 20

30,000 20

150,000 100 / orang/kali


34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Foto Gigi - VIP

120,000 60

40,000 20

40,000 20

200,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 102,000 60

34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 96,000 60

32,000 20

32,000 20

160,000 100 / orang/kali

- Kelas 3 90,000 60

30,000 20

30,000 20

150,000 100 / orang/kali


34,000 20

34,000 20

170,000 100 / orang/kali

V. REHABILITASI MEDIK 1. Thermo Terapi/Stimulator

- VIP 5,000 20

15,000 60

5,000 20

25,000 100 / orang/kali

- Kelas 1 5,000 20

15,000 60

5,000 20

25,000 100 / orang/kali

- Kelas 2 5,000 20

15,000 60

5,000 20

25,00

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN …€¦ · TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, ... Retribusi Pelayanan Pasar;