Upload
buitruc
View
255
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAHNOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021
BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260, Pasal 263
Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 264 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara 5587) sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016–2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019,
yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2015 sampai dengan tahun 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut RPJMD
Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2013 sampai dengan tahun 2018.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten
Lombok Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten
Lombok Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. Pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
c. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Lombok Tengah.
(3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan daerah
Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4
(1) RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan terhadap visi, misi, tujuan dan atau sasaran pembangunan
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Perubahan terhadap nomeklatur program, target kinerja program dan atau
SKPD penanggungjawab ditetapkan dengan Peraturan Bupati
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Ditetapkan di Praya
BUPATI LOMBOK TENGAH,
H. MOH. SUHAILI FT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT: 54 TAHUN 2016
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah.
Diundangkan di Praya Pada tanggal Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH
pada tanggal Agustus 2016
H. LALU SUPARDAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 2
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021
I. UMUM.
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala
Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2031, perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun
mendatang.
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, disusun dengan
berpedoman pada RPJM-Nasional dan memperhatikan RPJPD dan RPJPD
Provinsi Nusa Tenggara Barat, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan
keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang
bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan
yang berlaku.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lombok Tengah pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2016-2021.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan fase lima tahun pertama
RPJPD yang telah dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yang ditetapkan
dengan Peraturan Dareh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015.
Selama lima tahun terakhir (2011-2015), pelaksanaan berbagai kebijakan dan
program pembangunan telah membawa perbaikan dan kinerja pembangunan Kabupaten
Lombok Tengah. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara bertahap terus meningkat,
kondisi sosial semakin membaik, dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat terus
berkembang. Dalam kurun waktu tersebut, pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah
menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu dipecahkan secara cepat,
tepat, terpadu dan terencana.
Dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMD Kabupten Lombok Tengah tahun 2011-
2015 dan dilantiknya Bupati terpilih untuk masa bakti 2016-2021, maka Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah menyusun RPJMD yang memuat prioritas kebijakan, dan
program pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk lima tahun mendatang (2016-
2021). Tahun 2016-2021 merupakan tahapan lima tahun kedua RPJPD Kabupaten Lombok
Tengah.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 26).
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 3
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).
12.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sebagai sebuah dokumen perencananaan lima tahunan, RPJMD tidak berdiri
sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RPJMD
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya
adalah sebagai berikut:
1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016 – 2020 merupakan rencana
pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah 2011-2031. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan
program prioritas B u p a t i dan Wakil Bupati periode 2016-2021, harus berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah .
Dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031, dengan visi : ”TERWUJUDNYA
MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA
SAING,” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional
Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka
panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu :
a. Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Religius, Menjunjung Tinggi Hukum
dan Berbudaya Luhur Yaitu masyarakat Lombok Tengah yang menjunjung tinggi nilai-
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 4
nilai serta ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta
nilai-nilai budaya yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Sejahtera Yaitu masyarakat yang
terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara material dan spiritual, meliputi
kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lapangan
kerja yang mantap dan terkendali serta kebutuhan hidup lainnya;
c. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata, Seimbang dan berkelanjutan Yaitu
pembangunan yang dilakukan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya
dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan
masyarakat dan antar wilayah. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar apa
yang telah, sedang, dan akan dilakukan hendaknya tidak hanya dirasakan oleh
masyarakat sekarang saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan
datang. Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan agar dilaksanakan dengan
mempertimbangkan semua aspek termasuk kelestarian lingkungan dan resiko
kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi;
d. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah
Yaitu melalui pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian daerah
berbasis agrobisnis dan pengembangan pariwisata, mengedepankan pembangunan
SDM yang berkualitas berbasis penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), pembanguan sarana prasarana yang terpadu, dan terwujudnya
pemerintahan yang menerapkan prinsip “good governance”, serta penguatan
partisipasi masyarakat, pengembangan kerja sama antar skala wilayah, swasta dan
masyarakat.
Tahap kedua RPJMD ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD pertama dan
merupakan hasil evaluasi dan pengembangan serta pemantapan pelaksanaan program
RPJMD periode sebelumnya. Adanya Penguatan pelaksanaannya program sebelumnya
seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM masyarakat, peningkatan
kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah termasuk juga upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 5
Pada periode kedua ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan
baik akan tetapi tingkat pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah yang
cukup serius untuk ditangani seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di
Kabupaten Lombok Tengah, baik akibat kelahiran di dalam warga masyarakat Lombok
Tengah itu sendiri maupun akibat terjadinya migrasi penduduk pasca beroperasinya
Bandara Internasional Lombok dan menggeliatnya usaha di sektor pariwisata.
Sekalipun ekonomi Kabupaten Lombok Tengah mulai membaik, akan tetapi bidang
pertanian masih mendapat porsi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan bagi
masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengelolaan bidang pertanian
mutlak diperlukan, baik melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi maupun diversifikasi
pertanian. Pada periode kedua ini pengembangan agrobisnis diarahkan selain untuk
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Tengah juga diharapkan dapat
menyuplai kebutuhan bagi daerah lainnya. Untuk itu pembangunan agrobisnis harus
bersinergi dengan bidang pembangunan lainnya seperti kehutanan dan perkebunan,
perikanan dan kelautan agar terjamin kesinambungan pembangunan bidang pertanian.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terus ditingkatkan mengingat
semakin menggeliatnya usaha perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah sehingga
harus didukung oleh kondisi infrastruktur yang memadai. Pada periode ini infrastruktur
jalan terutama di daerah – daerah perdesaan harus tetap terpelihara dan terus
ditingkatkan, demikian juga halnya dengan jaringan irigasi harus tetap terpelihara dengan
baik.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 6
Gambar 1.1Keterkaitan Antara RPJPD dengan RPJMD
2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah
Penyusunan RPJMD 2016-2021, juga harus berpedoman pada pola dan struktur
ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-
2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.
Tujuan Perencanaan Pembangunan dalam RPJMD ini sejalan dengan tujuan
penataan ruang wilayah kabupaten Lombok Tengah yaitu Mewujudkan Kabupaten
Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung
oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 7
Di sisi lain dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan
(supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan
dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan
potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju
pembangunan yang berkelanjutan.
3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD
merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan
kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda
Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi
perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 8
Gambar 1.2Keterkaitan Antara RPJMD dengan Renstra
4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2010 – 2015 setiap tahun
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu
dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang
memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota
hingga provinsi.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 9
Gambar1.3Keterkaitan Antara RPJMD dengan RKPD
5. RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019
merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–
2025. RPJMN ini menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
dalam melaksanakan pembangunan.
Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”,
dalam agenda pembangunan nasional dengan sembilan prioritas pemerintah (NAWACITA).
Kesembilan agenda prioritas pembangunan tersebut yaitu : 1). Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh
warga Negara; 2). Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3). Membangun
SasaranTahun I
SasaranTahun II
SasaranTahun III
SasaranTahun IV
SasaranTahun V
Strategi &Arah
Kebijakan
Strategi &Arah
Kebijakan
Strategi &Arah
Kebijakan
Strategi &Arah
Kebijakan
Strategi &Arah
Kebijakan
PenyelenggaraanUrusan
IndikatorKinerjaDaerah
ProgramPembangunan Daerah
ProgramPembangunan Daerah
ProgramPembangunan Daerah
ProgramPembangunan Daerah
ProgramPembangunan Daerah
RKPDTahun 1
RKPDTahun 1
RKPDTahun 1
RKPDTahun 1
RKPDTahun 1
RPJMD
VISI DAN MISI 5 TAHUN
TUJUAN DAN SASARAN 5 TAHUN
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 10
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan; 4). Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6). Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7). Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8). Melakukan revolusi
karakter bangsa; dan 9). Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia. Kesembilan agenda tersebut dimasukan dalam aspek pembangunan di RPJMD
2016-2021 Kabupaten Lombok Tengah.
6. RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah
Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah
Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera dengan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:
1). Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter;
2). Mengembangkan budaya dan kearifan lokal;
3) Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum
yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan;
4). Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing;
5). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan,
dan mengembangkan keunggulan daerah;
6). Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
berbasis tata ruang; dan
7). Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Ketujuh misi tersebut dimasukan dalam aspek pembangunan di RPJMD 2016-2021
Kabupaten Lombok Tengah.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 11
12.2. Sistematika Penyusunan RPJMD
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 terdiri dari 10 Bab, secara
garis besar menguraikan hal-hal sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen
perencanaan, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan
RPJMD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menguraikan kondisi geografis, administratif, sosial kependudukan serta
pencapaian pembangunan 5 tahun terakhir di Kabupaten Lombok Tengah
yang dikelompokkan ke dalam tinjauan aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN
Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan
masa lalu dan kerangka pendanaan guna menyongsong pembangunan tahun
berikutnya.
BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
Menguraikan keterkaitan kebijakan prioritas pembangunan nasional dengan
beragam isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lombok
Tengah.
BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan
beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 12
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan
pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi
pembangunan.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM DAERAH
Menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan dari masing-
masing strategi dan arah kebijakan daerah yang dipaparkan pada bab
sebelumnya menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN
Menguraikan indikator kinerja berikut program prioritas yang dikelompokkan
pada masing-masing urusan beserta target dan kebutuhan pendanaan
menuju terwujudnya kebijakan umum pembangunan, arah kebijakan, sasaran
tujuan dan visi-misi pembangunan daerah.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Menyajikan indikator kinerja pembangunan daerah beserta target capaian
indikator kinerja per-tahun
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Menguraikan aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan
pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD
2016-2021 sampai dengan ditetapkannya RPJMD 2021-2026 serta
menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ini bilamana terjadi keadaan yang
bersifat luar biasa.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 I - 13
12.3. Maksud dan Tujuan
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, disusun dengan maksud
mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Lombok Tengah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021
dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah :
1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum, dan program
pembangunan daerah jangka menengah serta indikator kinerja pembangunan daerah;
2. Menetapkan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan perencanaan
penganggaran;
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan Kabupaten
dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang
berbatasan.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 1
BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat pemerintahannya
merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa
Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.208,39 Km² (120.839 Ha).
Secara administrasi, beberapa wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan
langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Selatan terbentang
Samudera Indonesia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan
di sebelah Timur dengan Kabupaten Lombok Timur.
Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2015
b. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Lombok Tengah terletak di antara 11605’ sampai 11624’ Bujur Timur
dan 824’ sampai 857’ Lintang Selatan dan berada di tengah-tengah Pulau Lombok.
Keberadaan Bandara Internasional Lombok (Lombok International Airport) menjadikan
Lombok Tengah sebagai gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara. Di
samping itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang yang berhadapan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 2
langsung dengan Samudera Hindia menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu
masuk lalu lintas komoditas perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi
meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian
Kecamatan Jonggat dan sebagian termasuk areal Taman Nasional Gunung Rinjani. Curah
hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi
pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini
merupakan wilayah potensial peengembangan holtikultura dan wisata alam pegunungan
dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk.
Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh
hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija
meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur,
Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat.
Bagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur yang berbatasan dengan
Samudra Hindia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian
Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Wilayah ini memiliki
potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup fantastik. Wilayah ini
merupakan kawasan strategis pengembangan wisata bahari.
c. Topografi
Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di setiap kecamatan tidak
merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. Kondisi tersebut
mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah, dan kedalaman
air tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum letak ketinggian Kabupaten
Lombok Tengah adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dan kelas kemiringan lahan
dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 3
Tabel 2.1Luas Wilayah menurut ketinggian (Ha)
Di Kabupaten Lombok Tengah
No KecamatanKetinggian (dpl)
Jumlah0-100 100- 500 500-1000 1000+
1 Praya Barat 5.421 5.715 4.296 1.841 17.2732 Praya Barat Daya 3.614 3.810 2.864 1.226 11.5143 Pujut 9.643 6.325 5.305 2.082 23.3554 Praya Timur 7.679 825 - - 8.5045 Janapria 5.064 1.100 293 - 6.4576 Ko pa n g 763 2.919 1.049 621 5.3527 Praya 3.971 1.273 124 - 5.3688 Praya Tengah 5.435 1.743 172 - 7.3509 Jonggat 6.826 94 235 - 7.155
10 Pringgarata 2.118 1.460 1.700 - 5.27811 Batukliang 215 2.480 1.717 1.195 5.60712 Batukliang Utara 673 7.797 5.399 3.757 17.626
Jumlah 51.422 35.541 23.154 10.722 120.839
Sumber : Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
Tabel 2.2Luas Wilayah menurut kemiringan (Ha)
Di Kabupaten Lombok Tengah
No KecamatanKelas kemiringan (%)
Jumlah0 - 2 2 - 15 15 – 40 > 40
1 Praya Barat 7.274 9.587 412 0 17.2732 Praya Barat Daya 4.915 6.478 121 0 11.5143 Pujut 9.733 13.622 0 0 23.3554 Praya Timur 3.436 5.068 0 0 8.5045 Janapria 0 6.457 0 0 6.4576 Ko pa n g 0 4.760 592 0 5.3527 Praya 719 4.649 0 0 5.3688 Praya Tengah 1.004 6.346 0 0 7.3509 Jonggat 3.388 3.767 0 0 7.155
10 Pringgarata 673 4.575 30 0 5.27811 Batukliang 0 2.623 1.379 1.605 5.60712 Batukliang Utara 0 8.247 4.336 5.043 17.626
Jumlah 31.142 76.179 4.336 6.648 120.839Sumber : Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
Seperti gambaran data yang disajikan pada tabel di atas, kemiringan lereng
Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu :
1) Kemiringan lereng 0 – 2%, merupakan daerah datar, umumnya merupakan daerah
dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan
di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas daerah 31.142 Ha atau25,77% dari luas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 4
daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 9.733 Ha atau
18,78% dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.
2) Kemiringan lereng 2 - 15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya
merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh
kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas daerah 76.179 Ha atau
63.04% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu
seluas 13.522 Ha atau 17.88% dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%.
3) Kemiringan lereng 15 - 40%, merupakan daerah agak miring sampai miring,
penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali
Kecamatan Pujut, Praya Timur, Janapria,Praya, Praya Tengah dan Jonggat) dengan
luas daerah 6.870 Ha atau 5,68% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di
Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 4.336 Ha atau 63,11% dari luas daerah
dengan kemiringan 15 - 40%.
Kemiringan lereng > 40% merupakan daerah sangat miring sampai curam,
penyebarannya meliputi Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara dengan luas
daerah 6.648 Ha atau 5.50 % dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di
Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 5.043 Ha atau 75,85% dari luas daerah
dengan kemiringan > 40%.
d. Geologi
Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi
regional Pulau Lombok yang termasuk ke dalam Busur Bergunung Api. Nusa Tenggara
yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung
api sebelah barat. Kondisi ini mengakibatkan secara umum Kabupaten Lombok Tengah
rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Khusus di bagian selatan
juga rentan terhadap bencana tsunami.
Berdasarkan sejarah pembentukan geologi, Kabupaten Lombok Tengah sebagian
besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasiran
dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga
bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 5
oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol yang
pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah.
e. Hidrologi
Secara hidrologi Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub
Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai
terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada
musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah
bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.
Keberadaan dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan
Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara
umum. Selain berfungsi sebagai penampungan air, kedua bendungan ini dimanfaatkan
juga oleh masyarakat sebagai sentra budidaya perikanan air tawar dan sebagai objek
wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan
hampir di setiap wilayah namun sumber mata air sebagian besar terdapat di bagian utara.
f. Klimatologi
Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, Kabupaten Lombok Tengah memiliki
iklim D dan E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Musim hujan mulai
sekitar Bulan November sampai dengan Bulan April/Mei dengan curah hujan rata-rata
tertinggi bulan Januari/Februari dan terendah pada Bulan Juli/Agustus. Rata-rata jumlah
hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 9 hingga 15 hari
dengan curah hujan berkisar antara 124 mm hingga 219 mm.
g. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Tengah secara umum dibagi menjadi 2
(dua) yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering) yang terdiri dari
pekarangan rumah (permukiman), tegal/kebun, tambak, kolam/empang, tanah
sementara tidak diusahakan, hutan lebat, hutan belukar, tanah perkebunan dan tanah
lainnya. Berdasarkan perbandingan penggunaan lahan Kabupaten Lombok Tengah antara
tanah sawah dan tanah kering yaitu 45% : 55 %. Dalam pemanfaatannya perkembangan
rasio pemanfaatan lahan produktif yang terkait pengggunaannya untuk budidaya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 6
pertanian, permukiman dan sektor-sektor yang menghasilkan produksi diperoleh
gambaran sebagai berikut:
Tabel 2.3Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011-2014
di Kabupaten Lombok Tengah
No Uraian 2011 2012 2013 20141 Luas Wil Produktif (Ha) 73.733,00 73.465,00 73.197,00 72.929,002 Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha) 102.650,55 102.650,55 102.650,55 102.650,553 Rasio (1/2) 0,718 0,716 0,713 0,710
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Dari tabel di atas diperoleh gambaran rata-rata penggunaan wilayah produktif
dalam 4 (empat) tahun terkahir tidak mengalami perubahan yang siginifikan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang selama ini masih bertumpu pada
pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berbasis pada
pengelolaan sumber daya alam belum mempengaruhi kapasitas keruangan yang tersedia
atau dapat dikatakan bahwa proyeksi penyediaan lahan untuk aktivitas ekonomi
masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan tidak akan terjadi lonjakan yang
siginifikan.
h. Wilayah Rawan Bencana
Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan
terhadap kejadian bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana
yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Terdapat 12 (dua belas) potensi bencana yang
bisa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung
berapi,banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang
ekstrem dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, dan bencana lainnya.
Semua potensi tersebut setidaknya pernah terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan
mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari.
Berdasarkan buku Indeks Rawan Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 disebutkan bahwa Kabupaten
Lombok Tengah Propinsi NTB memiliki kelas rawan dengan kategori tinggi dan memiliki
skor 80. Dilihat dari perangkingan tingkat kerawanannya terhadap bencana, Kabupaten
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 7
Lombok Tengah termasuk urutan ke 88 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Berikut
indeks kerawanan pada masing-masing jenis kerawanan di Kabupaten Lombok Tengah.
Tabel 2.4Indeks Kerawanan Bencana di Kabupaten Lombok Tengah
No Jenis Kerawanan Skor Kelas RangkingNasional
1 Kekeringan 24 Tinggi 12 Konflik Sosial 37 Tinggi 43 Gelombang pantai dan Abrasi 23 Tinggi 294 Gempa bumi 46 Tinggi 455 Kebakaran pemukiman 21 Tinggi 1306 Banjir 35 Tinggi 1367 Tanah longsor 13 Sedang 134
Sumber : BNPB, 2011
a. Bencana Letusan Gunung Rinjani
Wilayah Kecamatan Batukliang Utara dan Kopang merupakan wilayah yang
memiliki potensi rawan bencana alam berupa rawan bencana letusan gunung
berapi Gunung Rinjani termasuk bencana ikutan berupa hujan debu vulkanik,
banjir lahar dingin dan tanah longsor. Desa-desa yang termasuk rawan letusan
Gunung Rinjani dan bencana ikutannya adalah sebagai berikut : Kecamatan
Batukliang Utara yaitu Desa Karang Sidemen, Desa Tanak Beak, Desa Lantan, Desa
Aik Berik, dan Desa Setiling; Kecamatan Kopang yaitu Desa Wajageseng dan
Desa Bual. Kecamatan Batukliang Utara dan dan sebagian Kecamatan Kopang
(bagian utara) merupakan kawasan sumber mata air yang didukung dengan
adanya kawasan hutan yang cukup luas.
b. Kawasan Rawan Bencana Longsor
Berdasarkan data RTRW Kabupaten Lombok Tengah, kawasan rawan bencana
gerakan tanah dan longsor meliputi Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan
Jonggat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Pujut,
Kecamatan Pringgarata dan Kecamatan Kopang dengan desa-desa yang paling
berpotensi meliputi Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Desa Montong Sapah,
Desa Montong Ajan, Desa Batu Jangkih, Desa Kabul, Desa Serage, dan Desa
Pelambik.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 8
c. Kawasan Rawan Tsunami
Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan
zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia
(utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang
97 km rawan dilanda tsunami meliputi Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk,
Kawasan Pantai Putri Mandalika (Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting, dan Kuta),
Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-
Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya
Barat, dan Praya Barat Daya).
d. Kawasan Rawan Kekeringan
Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok
Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscilation).
Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan
bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat
10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu
Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat,
Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat.
e. Kawasan Rawan Banjir
Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi
yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur
dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini
terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara
sungai.
i. Demografi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Lombok Tengah
tahun 2015 berjumlah 912.879 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun
waktu 2011-2015 sebesar 1,13 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok
Tengah menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk
turun menjadi 1,21 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan tahun 2015 turun lagi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 9
menjadi 1,05%. Berikut disajikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Lombok Tengah 2010-2015.
Grafik 2.1Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Lombok Tengah 2011-2015
Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2015
Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang
waktu tahun 2011-2015 masih didominasi oleh kelompok usia 0-4, 5-9, dan 10-14 tahun.
Dari Tren yang ada, tantangan akan ketersediaan serta pemenuhan pelayanan terhadap
penduduk pada rentang usia 0-14 tahun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah
dalam berbagai kebijakan pembangunan. Jika dilihat dari kelompok usia berdasarkan usia
kerja maka Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,
kelompok usia kerja memiliki proporsi terbesar sebesar 65,53 persen dengan
kecenderungan besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-
tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten
Lombok Tengah karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sehingga
kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun disisi yang lain pertumbuhan
angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja justru menimbulkan
dampak meningkatnya angka pengangguran. Berikut disajikan penduduk Kabupaten
Lombok Tengah berdasarkan kelompok usia kurun waktu 2011-2015.
873.528 883.823 893.823 903.432 912.879
1,21 1,181,13
1,08 1,05
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
840.000
860.000
880.000
900.000
920.000
2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan Penduudk
(%)
Jum
lah
Pend
uduk
(Jiw
a)
Jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 10
Tabel 2.5Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Usia
Kurun Waktu 2011-2015UMUR 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)0-4 96.589 96.923 96.963 96.689 96.0075-9 84.476 85.301 86.343 87.411 88.482
10-14 83.937 83.932 83.835 83.883 84.25715-19 80.240 80.652 81.011 81.250 81.40720-24 70.758 71.049 71.334 71.590 71.78125-29 74.050 73.962 73.839 73.801 73.93930-34 69.698 70.161 70.532 70.801 70.82435-39 67.474 68.434 69.290 70.001 70.77740-44 56.672 58.197 59.670 60.998 62.13045-49 49.416 50.705 52.063 53.462 54.89150-54 41.600 42.820 43.945 45.087 46.33955-59 31.623 33.087 34.612 36.050 37.31360-64 25.178 25.876 26.676 27.632 28.78665-69 17.574 18.095 18.693 19.352 20.05670-74 12.387 12.601 12.792 12.984 13.20675+ 11.856 12.028 12.225 12.441 12.684
Jumlah 873.528 883.823 893.823 903.432 912.879Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2015
Sex ratio menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Tengah didominasi
perempuan dengan sex ratio pada tahun 2015 sebesar 89,77 yang berarti bahwa setiap
100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Sex ratio ini juga berimplikasi
pada angka tingkat partisipasi agkatan kerja dimana perempuan memiliki tingkat
partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Persebaran penduduk jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka
persebaran penduduk di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami kemajuan dari
tahun 2011 samapai dengan tahun 2015. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya
jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2015 tingkat
kepadatan penduduk sebesar 755 jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduk menjadi
penting ketika hal tersebut dikaitkan dengan penyediaan pelayanan umum oleh
pemerintah daerah sehingga hal tersebut perlu didorong dengan menggunakan
instrumen penataan ruang dan wilayah sehingga kedepannya mampu mewujudkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 11
tingkat kepadatan penduduk yang proporsional. Berikut disajikan perkembangan sex ratio
dan kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015.
Tabel 2.6Perkembangan Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
TahunJumlah
Total Sex RatioKepadatanPenduduk
(Km2)Laki-Laki Perempuan
2011 412.705 460.823 873.528 89,56 722,892012 417.691 466.132 883.823 89,61 731,412013 422.522 471.301 893.823 89,65 739,682014 427.134 476.298 903.432 89,68 747,632015 431.825 481.054 912.879 89,77 755,45
Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2015, diolah
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam
mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam
aktivitas ekonomi adalah dengan melihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dengan demikian maka dapat dikatakan nilai PDRB suatu daerah dapat dijadikan tolok
ukur kinerja ekonomi masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.
PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun
ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dimana menurut data
tahun 2015, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.11,71 Triliun sedangkan
PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.9,73 Triliun.
Tabel 2.7Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010Tahun 2011-2014
TahunPDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Nilai(Juta Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Nilai(Juta Rupiah)
Pertumbuhan(%)
2011 7.787.960,70 13,97 7.577.199,90 10,892012 9.154.772,60 17,55 8.616.438,70 13,722013 10.236.951,00 11,82 9.155.361,20 6,252014 11.709.643,00 14,39 9.733.023,50 6,31
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 12
Jika dilihat dari pertumbuhan pertahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Lombok Tengah dalam kurun waktu 2011-2014 mengalami fluktuasi dengan laju
pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 17,55% (ADHB) dan 13,72% (ADHK). Hal
tersebut disebabkan oleh sub sektor transportasi yang mengalami lonjakan nilai tambah
sebagai dampak beroperasinya Bandara Internasional Lombok.
Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi sektor primer yakni
sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 23,56% (ADHB) dan 26,32%(ADHK). Sektor
kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor transportasi dan
pergudangan sebesar 22,86% (ADHB) dan 17,72% (ADHK). Sedangkan kontribusi sektor-
sektor lainnya berkisar antara 0,05% - 12,19%. Berikut adalah kontribusi masing-masing
sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah.
Tabel 2.8Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga KonstanTahun 2011-2014
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 20141. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan
Jasa Pertanian30,49 27,55 26,95 26,32
2. Pertambangan dan Penggalian 4,25 3,93 4,03 4,133. Industri Pengolahan 7,08 6,33 6,17 6,094. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,075. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang0,14 0,13 0,13 0,13
6. Konstruksi 13,21 12 12,03 12,197. Perdagangan Besar dan Eceran dan
Reparasinya10,93 10,37 10,55 10,71
8. Transportasi dan Pergudangan 8,72 16,88 17,42 17,729. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum1,05 0,99 1,01 1,03
10. Informasi dan Komunikasi 1,68 1,59 1,63 1,6911. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,97 1,8 1,86 1,8912. Real Estate 3,57 3,3 3,34 3,3713. Jasa Perusahaan 0,15 0,14 0,14 0,1414. Administrasi Pemerintahan 6,6 5,82 5,63 5,5115. Jasa Pendidikan 4,96 4,48 4,38 4,316. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2,66 2,42 2,44 2,4617. Jasa Lainnya 2,48 2,22 2,24 2,26
P D R B 100 100 100 100Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 13
b. Laju Inflasi
Laju inflasi di Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2010-2014
mengalami fluktuasi sebagaimana grafik berikut.
Grafik 2.2Inflasi Tahunan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015
c. Daya Beli
Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya
untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar
wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya
beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan
wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi
penduduk. Berikut perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2014.
Grafik 2.3Perkembangan Daya Beli Masyarakat Pertahun Selama Kurun Waktu 2010-2014
Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
10,08
0
2
4
6
8
10
12
2010
8.463.546
8.300.000
8.400.000
8.500.000
8.600.000
8.700.000
2010
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 13
b. Laju Inflasi
Laju inflasi di Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2010-2014
mengalami fluktuasi sebagaimana grafik berikut.
Grafik 2.2Inflasi Tahunan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015
c. Daya Beli
Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya
untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar
wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya
beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan
wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi
penduduk. Berikut perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2014.
Grafik 2.3Perkembangan Daya Beli Masyarakat Pertahun Selama Kurun Waktu 2010-2014
Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
6,55
3,99
9,51
7,23
2011 2012 2013 2014
8.463.5468.529.575 8.567.071 8.604.567 8.652.095
2010 2011 2012 2013 2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 13
b. Laju Inflasi
Laju inflasi di Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2010-2014
mengalami fluktuasi sebagaimana grafik berikut.
Grafik 2.2Inflasi Tahunan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Provinsi NTB tahun 2015
c. Daya Beli
Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya
untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar
wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya
beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan
wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi
penduduk. Berikut perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2014.
Grafik 2.3Perkembangan Daya Beli Masyarakat Pertahun Selama Kurun Waktu 2010-2014
Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
7,23
2014
8.652.095
2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 14
d. Pendapatan Perkapita
Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga
konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2011-2014 dari
Rp.8.720.501 pada tahun 2011 menjadi Rp.10.773.388 pada tahun 2014. Adapun
perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.9PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011-2014
Tahun PDRB Perkapita (Rp)Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2010
2011 8.963.063 8.720.5012012 10.459.836 9.844.7602013 11.610.654 10.383.9252014 12.961.289 10.773.388
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
e. Kemiskinan
Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun
waktu 2011-2014 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk
miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.10Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011-2014Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase2011 159.046 18,142012 148.153 16,722013 145.151 16,22014 141.334 16,03
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2015
f. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran
Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan besaran
persentase penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun
mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Jika melihat perkembangannya, Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Lombok Tengah dari tahun 2011 ke tahun 2014
berfluktuatif. TPAK terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 71,8 persen sebagaimana
pada grafik berikut.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 15
Grafik 2.4Perkembangan TPAK di Kabupaten Lombok Tengah Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011-2014
Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, angka pengangguran laki-laki cenderung
lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran perempuan. Ini berarti perempuan yang
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi memiliki kecenderungan untuk terserap di
lapangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perkembangan tingkat
pengangguran menurut jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014
sebagaimana gambar berikut.
Grafik 2.5Perkembangan Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014
Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
A. Pendidikan
Angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas menunjukkan keadaan yang
cenderung stagnan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2011 dengan angka melek
huruf sebesar 77,88% dan meningkat kembali menjadi 73,92% di tahun 2012, namun
84,1 82,9 85,1 83,9
75,2 72,4 75,871,8
67,763,7
6861,6
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2011 2012 2013 2014Laki-laki TPAK Lombok Tengah Perempuan
5,55
7,27
5,045,345,3
6,37
345678
2011 2012 2013 2014
Laki-laki Perempuan Tingkat Pengangguran Lombok Tengah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 16
angka melek huruf pada tahun 2014 tidak beranjak dari angka tersebut bahkan di tahun
2013 turun menjadi 72,88%. Berikut disajikan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun
ke atas tahun 2010-2014.
Grafik 2.6Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
Indikator pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2010-
2014, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan yang
relatif melambat. Rata-rata lama sekolah naik dari 4,55 tahun pada tahun 2010 menjadi
5,52 tahun pada tahun 2014 dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah masih di
bawah angka Provinsi NTB.
Grafik 2.7Rata-rata Lama sekolah Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2010-
2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar
58,97 dan terus meningkat hingga mencapai 61,88 pada tahun 2014. Hal ini
mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi penduduk Lombok Tengah semakin
71,48
707172737475
2010
4,55
5,73
0
2
4
6
8
2010
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 16
angka melek huruf pada tahun 2014 tidak beranjak dari angka tersebut bahkan di tahun
2013 turun menjadi 72,88%. Berikut disajikan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun
ke atas tahun 2010-2014.
Grafik 2.6Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
Indikator pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2010-
2014, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan yang
relatif melambat. Rata-rata lama sekolah naik dari 4,55 tahun pada tahun 2010 menjadi
5,52 tahun pada tahun 2014 dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah masih di
bawah angka Provinsi NTB.
Grafik 2.7Rata-rata Lama sekolah Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2010-
2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar
58,97 dan terus meningkat hingga mencapai 61,88 pada tahun 2014. Hal ini
mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi penduduk Lombok Tengah semakin
72,8873,92
72,8873,92
2011 2012 2013 2014
4,96 5,2 5,36 5,52
6,07 6,33 6,54 6,67
2011 2012 2013 2014
Lombok Tengah NTB
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 16
angka melek huruf pada tahun 2014 tidak beranjak dari angka tersebut bahkan di tahun
2013 turun menjadi 72,88%. Berikut disajikan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun
ke atas tahun 2010-2014.
Grafik 2.6Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
Indikator pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2010-
2014, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan yang
relatif melambat. Rata-rata lama sekolah naik dari 4,55 tahun pada tahun 2010 menjadi
5,52 tahun pada tahun 2014 dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah masih di
bawah angka Provinsi NTB.
Grafik 2.7Rata-rata Lama sekolah Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2010-
2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar
58,97 dan terus meningkat hingga mencapai 61,88 pada tahun 2014. Hal ini
mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi penduduk Lombok Tengah semakin
73,92
2014
5,52
6,67
2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 17
membaik. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi NTB, maka posisi
IPM Kabupaten Lombok Tengah selama empat tahun terakhir (2011-2014) tidak beranjak
dari posisi sembilan dari sepuluh kabupaten/kota se Provinsi NTB.
Grafik 2.8IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
C. Kesehatan
Dalam kurun waktu 2010-2014, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok
Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan
Hidup Lombok Tengah mencapai 63,42 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok
Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 63 tahun. Angka harapan hidup tersebut
terus meningkat hingga mencapai 64,45 pada tahun 2014. Peningkatan terendah terlihat
pada periode 2013 – 2014 dimana angka harapan hidup hanya meningkat 0,15 poin.
Grafik 2.9Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
Salah satu pembentuk angka harapan hidup adalah angka kematian ibu dan angka
kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan perbandingan antara jumlah kematian ibu
sampai dengan 42 hari sejak melahirkan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup
59,77
67,09
0
50
100
150
200
250
2011
Nila
i IPM
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Metode 2014)
Lombok Tengah
63,42
62636465
2010
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 17
membaik. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi NTB, maka posisi
IPM Kabupaten Lombok Tengah selama empat tahun terakhir (2011-2014) tidak beranjak
dari posisi sembilan dari sepuluh kabupaten/kota se Provinsi NTB.
Grafik 2.8IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
C. Kesehatan
Dalam kurun waktu 2010-2014, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok
Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan
Hidup Lombok Tengah mencapai 63,42 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok
Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 63 tahun. Angka harapan hidup tersebut
terus meningkat hingga mencapai 64,45 pada tahun 2014. Peningkatan terendah terlihat
pada periode 2013 – 2014 dimana angka harapan hidup hanya meningkat 0,15 poin.
Grafik 2.9Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
Salah satu pembentuk angka harapan hidup adalah angka kematian ibu dan angka
kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan perbandingan antara jumlah kematian ibu
sampai dengan 42 hari sejak melahirkan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup
59,77 60,57 61,25 61,88
62,14 62,98 63,76
67,09 67,7 68,31 68,9
2011 2012 2013 2014
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Metode 2014)
Lombok Tengah NTB Indonesia
63,72 64 64,3 64,45
2011 2012 2013 2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 17
membaik. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi NTB, maka posisi
IPM Kabupaten Lombok Tengah selama empat tahun terakhir (2011-2014) tidak beranjak
dari posisi sembilan dari sepuluh kabupaten/kota se Provinsi NTB.
Grafik 2.8IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
C. Kesehatan
Dalam kurun waktu 2010-2014, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok
Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan
Hidup Lombok Tengah mencapai 63,42 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok
Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 63 tahun. Angka harapan hidup tersebut
terus meningkat hingga mencapai 64,45 pada tahun 2014. Peningkatan terendah terlihat
pada periode 2013 – 2014 dimana angka harapan hidup hanya meningkat 0,15 poin.
Grafik 2.9Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
Salah satu pembentuk angka harapan hidup adalah angka kematian ibu dan angka
kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan perbandingan antara jumlah kematian ibu
sampai dengan 42 hari sejak melahirkan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup
61,88
64,31
68,9
2014
64,45
2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 18
dikali 100.000. Sedangkan angka kematian bayi merupakan perbandingan antara jumlah
kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1.000.
Dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) angka kematian ibu dan bayi di
Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuasi, angka kematian ibu tertinggi terjadi
pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 107, sedangkan angka kematian bayi tertinggi
terjadi pada tahun 2013 sebesar 13,70. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait
kesehatan ibu dan bayi menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh sehingga hal ini
perlu menjadi perhatian (prioritas) dalam perencanaan program kegiatan kesehatan
khususnya dalam rangka penurunan AKI dan AKB. Perkembangan kasus kematian ibu dan
bayi di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sebagai berikut.
Grafik 2.10Angka kematian ibu dan bayi dalam kurun waktu 2011-2015
Sumber: Laporan Capaian MDGs Kabupaten Lombok Tengah, 2015
2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lombok Tengah tetap
menjadi penekanan oleh pemerintah sebab merupakan sektor pendukung untuk fokus-
fokus pembangunan utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui tabel-tabel di bawah ini.
80
107103
93,4
84,68
60
70
80
90
100
110
2011 2012 2013 2014 2015
Angka Kematian Ibu Melahirkan
8,1
12,113,7
10,3 10,53
0
10
20
2011 2012 2013 2014 2015
Angka Kematian Bayi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 19
Tabel 2.11Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010 – 2014
No Capaian PembangunanTahun
2010 2011 2012 2013 20141 Jumlah atraksi budaya yang
memadukankeanekaragaman
2 2 3 3 4
2 Benda situs dan kawasancagar budaya yangdilestarikan
16 16 16 16 16
3 Sanggar seni yang aktif 2 2 2 2 5
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah telah
mengembangkan pembinaan terhadap kesenian/budaya daerah yang meliputi atraksi
budaya, pelestarian situs dan cagar budaya serta sanggar seni yang aktif. Atraksi budaya
dan sanggar seni yang aktif mengalami peningkatan secara kuantitas, hal ini ditunjukkan
dengan tumbuhnya sanggar-sanggar seni. Sedangkan untuk benda situs dan kawasan
cagar budaya secara kuantitas tetap dipertahankan dan kualitasnya ditingkatkan terus
menerus secara bertahap.
Pada fokus pembangunan bidang keolahragaan Pemerintah Daerah telah
melaksanakan hal-hal sebagai berikut : (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga
pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten melalui
kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN); (2) Penyelenggaraan kejuaraan
olahraga tingkat kabupaten; (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan (4)
Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten.
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
1. PENDIDIKAN
Hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan
beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka
Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka putus sekolah.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 20
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2011-2014. APK
PAUD mengalami peningkatan paling signifikan yaitu 28,19% pada tahun 2011 menjadi
63,31% pada tahun 2015 sebagaimana pada grafik berikut.
Grafik 2.11APK PAUD dan Pendidikan Dasar
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren
peningkatan selama kurun waktu 2011-2014. APM SMP/MTs/Paket B mengalami
peningkatan paling tinggi yaitu 71,24% pada tahun 2011 menjadi 90,46 pada tahun 2014
sebagaimana grafik berikut.
APM Pendidikan DasarKabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
28,19%
102,20%
113,66%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2011
APK PAUD
99,22%
89,45%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
2011APM SD/MI/Paket A
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 20
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2011-2014. APK
PAUD mengalami peningkatan paling signifikan yaitu 28,19% pada tahun 2011 menjadi
63,31% pada tahun 2015 sebagaimana pada grafik berikut.
Grafik 2.11APK PAUD dan Pendidikan Dasar
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren
peningkatan selama kurun waktu 2011-2014. APM SMP/MTs/Paket B mengalami
peningkatan paling tinggi yaitu 71,24% pada tahun 2011 menjadi 90,46 pada tahun 2014
sebagaimana grafik berikut.
APM Pendidikan DasarKabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
28,19% 31,67%
53,14%63,28% 63,31%
102,20% 98,40% 101,86% 102,21%
113,66% 110,88% 113,68% 114,02% 114,21%
2011 2012 2013 2014 2015
APK PAUD APK SMP/MTs/PAKET B APK SD/MI/PAKET A
99,22% 99,23% 99,25% 99,89% 99,94%
89,45% 89,47% 89,49% 90,37%
97,07%
2011 2012 2013 2014 2015APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 20
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2011-2014. APK
PAUD mengalami peningkatan paling signifikan yaitu 28,19% pada tahun 2011 menjadi
63,31% pada tahun 2015 sebagaimana pada grafik berikut.
Grafik 2.11APK PAUD dan Pendidikan Dasar
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren
peningkatan selama kurun waktu 2011-2014. APM SMP/MTs/Paket B mengalami
peningkatan paling tinggi yaitu 71,24% pada tahun 2011 menjadi 90,46 pada tahun 2014
sebagaimana grafik berikut.
APM Pendidikan DasarKabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
63,31%
102,21% 102,51%
114,21%
2015
APK SD/MI/PAKET A
99,94%
97,07%
2015APM SMP/MTs/Paket B
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 21
c. Angka Putus Sekolah
Angka putus sekolah SMP meningkat tajam dari tahun 2014 sebesar 0,04% menjadi 0,43%
pada tahun 2015. Sementara itu tren angka putus sekolah SD menunjukkan tren menurun
dalam kurun waktu 2011-2015. Berikut disajikan perkembangan angka putus sekolah
tahun 2011-2015.
Grafik 2.12Angka Putus Sekolah Tahun 2011-2015
Sumber: Dikpora Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
Dinamika capaian pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah
terkait APM, APS dan APK di atas dilaksanakan dengan dukungan peningkatan jumlah
sekolah, murid dan guru sebagaimana tergambar pada tabel berikut.
Tabel 2.12Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010-2014
No Tingkat Pendidikan Sekolah MuridGuru
PNS Non PNS1 TK 251 12.076 153 9432 SD 588 88.109 3.217 3.0313 SLTP 151 25.781 1.109 1.7024 SMU 44 14.324 484 1.4515 SMK 41 7.884 228 1.060
Jumlah 2014 1.075 148.174 5.191 8.1872013 1.071 148.295 5.064 9.3642012 1.061 148.308 5.265 7.4402011 1.098 151.336 6.146 6.8892010 981 156.497 6.035 6.986
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
0,12 0,09 0,06 0,04
0,43
0,25 0,23 0,21 0,18 0,14
0
0,3
0,6
Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 22
2. KESEHATANa. Rasio Puskemas
Jumlah puskesmas pada tahun 2011 sebanyak 25 unit dengan rasio 1:34.756 dan
pada tahun 2014 jumlah puskesmas meningkat menjadi 27 unit dengan rasio 1:35.440.
Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah
yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi.
Grafik 2.13Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu ditunjang oleh
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Sejumlah fasilitas kesehatan
mengalami peningkatan pada tahun 2014 diantaranya adalah pukesmas pembantu dan
polindes. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2010-2014.
Tabel 2.13Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2010-2014
Kecamatan Puskesmas PuskesmasKeliling
PuskesmasPembantu Polindes Posyandu
1. Praya Barat 2 2 9 9 1212. Praya Barat Daya 2 2 8 9 1213. P u j u t 3 3 15 16 2014. Praya Timur 2 3 8 8 1665. Janapria 2 2 8 11 1326. K o p a n g 2 3 8 10 1267. P r a y a 2 3 6 13 1388. Praya Tengah 2 2 6 10 1079. Jonggat 3 3 10 12 14710. Pringgarata 2 2 4 10 11111. Batukliang 2 2 8 9 13212. Batukliang Utara 1 1 7 7 84
Jumlah 2014 25 28 97 124 1,5862 0 1 3 25 30 95 120 1,575
3475634400346003480035000352003540035600
2011
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 22
2. KESEHATANa. Rasio Puskemas
Jumlah puskesmas pada tahun 2011 sebanyak 25 unit dengan rasio 1:34.756 dan
pada tahun 2014 jumlah puskesmas meningkat menjadi 27 unit dengan rasio 1:35.440.
Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah
yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi.
Grafik 2.13Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu ditunjang oleh
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Sejumlah fasilitas kesehatan
mengalami peningkatan pada tahun 2014 diantaranya adalah pukesmas pembantu dan
polindes. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2010-2014.
Tabel 2.13Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2010-2014
Kecamatan Puskesmas PuskesmasKeliling
PuskesmasPembantu Polindes Posyandu
1. Praya Barat 2 2 9 9 1212. Praya Barat Daya 2 2 8 9 1213. P u j u t 3 3 15 16 2014. Praya Timur 2 3 8 8 1665. Janapria 2 2 8 11 1326. K o p a n g 2 3 8 10 1267. P r a y a 2 3 6 13 1388. Praya Tengah 2 2 6 10 1079. Jonggat 3 3 10 12 14710. Pringgarata 2 2 4 10 11111. Batukliang 2 2 8 9 13212. Batukliang Utara 1 1 7 7 84
Jumlah 2014 25 28 97 124 1,5862 0 1 3 25 30 95 120 1,575
34756
35096
35440 35440
2011 2012 2013 2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 22
2. KESEHATANa. Rasio Puskemas
Jumlah puskesmas pada tahun 2011 sebanyak 25 unit dengan rasio 1:34.756 dan
pada tahun 2014 jumlah puskesmas meningkat menjadi 27 unit dengan rasio 1:35.440.
Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah
yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi.
Grafik 2.13Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu ditunjang oleh
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Sejumlah fasilitas kesehatan
mengalami peningkatan pada tahun 2014 diantaranya adalah pukesmas pembantu dan
polindes. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2010-2014.
Tabel 2.13Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2010-2014
Kecamatan Puskesmas PuskesmasKeliling
PuskesmasPembantu Polindes Posyandu
1. Praya Barat 2 2 9 9 1212. Praya Barat Daya 2 2 8 9 1213. P u j u t 3 3 15 16 2014. Praya Timur 2 3 8 8 1665. Janapria 2 2 8 11 1326. K o p a n g 2 3 8 10 1267. P r a y a 2 3 6 13 1388. Praya Tengah 2 2 6 10 1079. Jonggat 3 3 10 12 14710. Pringgarata 2 2 4 10 11111. Batukliang 2 2 8 9 13212. Batukliang Utara 1 1 7 7 84
Jumlah 2014 25 28 97 124 1,5862 0 1 3 25 30 95 120 1,575
35440
2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 23
Kecamatan Puskesmas PuskesmasKeliling
PuskesmasPembantu Polindes Posyandu
2 0 1 2 25 27 94 119 1,5062 0 1 1 25 25 94 111 1,4672 0 1 0 25 29 94 109 1,444
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Unsur penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang yang tak kalah penting adalah
tenaga kesehatan. Pada tahun 2014 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas
yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 47 orang tenaga medis/dokter, 491
orang tenaga paramedis, dan 172 orang tenaga non medis.
Tabel 2.14Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Tahun 2010-2014
Kecamatan Medis/Dokter Paramedis Non Medis
1. Praya Barat 5 41 13
2. Praya Barat Daya 3 30 14
3. P u j u t 7 60 16
4. Praya Timur 5 41 15
5. Janapria 4 34 16
6. K o p a n g 4 43 16
7. P r a y a 4 50 16
8. Praya Tengah 3 32 14
9. Jonggat 3 55 20
10. Pringgarata 2 47 13
11. Batukliang 4 33 13
12. Batukliang Utara 3 25 6
Jumlah 2 0 1 4 47 491 172
2 0 1 3 33 491 135
2 0 1 2 42 556 180
2 0 1 1 45 455 153
2 0 1 0 43 683 176Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2015
b. Prevalensi Penyakit Menular
Penemuan kasus TB yang dihitung menurut CDR (Case Detection Rate) yang
ditargetkan sebesar 70 %. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, target
penemuan kasus TB belum pernah mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 24
masih adanya rasa malu di masyarakat untuk memeriksakan diri ke unit pelayanan
kesehatan.
Untuk penyakit menular lainnya seperti malaria, pada tahun 2011 sampai dengan
tahun 2014, API (Annual Parasite Insidens) kurang dari 1 per mil. Hal tersebut berarti
bahwa hanya boleh ada 1 kasus setiap seribu penduduk serta tidak ada laporan
kematian karena malaria.
Grafik 2.14Kejadian Penyakit Menular Tahun 2011-2014
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi pada tahun 2011 sebanyak 20
kasus. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 88 kasus. Pada tahun 2011
tidak ada kematian karena DBD. Pada tahun 2012 DBD meningkat menjadi 52 kasus dan
pada tahun 2013 DBD sebesar 69 kasus. Total kasus yang dicurigai DBD sebesar 110
yang terdiri dari DBD, DD, dan suspect DBD. Tahun 2014 kasus DBD sebesar 33 kasus,
sedangkan kasus yang diduga sebagai DBD yang sudah diperiksa laboratorium di RS
dinyatakan suspect sebesar 4 kasus (demam tiphoid) dan 3 kasus sebagai DD (Demam
Dengue).
37,5% 37,00%
27,5% 27,5%0,26%
0,18%
0,05% 0,05%
2011 2012 2013 2014
Cakupan penemuan kasus baru TB Paru
Annual Parasit Insidence (API) Malaria
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 25
Grafik 2.15Jumlah Penyakit DBD Tahun 2011-2014 Tambah 2015=2014 *
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
c. Persentase Rumah Sehat
Tahun 2011 sampai tahun 2013 persentase rumah sehat berturut-turut 47,40% (th
2011) ; 50,11 (th 2012) ; 57,85% (th 2013) sebagaimana grafik berikut.
Grafik 2.16Prosentase Rumah Sehat Tahun 2011-2014
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan urusan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator
antara lain panjang jalan mantap, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga
bersanitasi, dan irigasi.
40
0
20
40
60
80
2011
44,27%
40,00%
42,00%
44,00%
46,00%
48,00%
50,00%
52,00%
2011
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 25
Grafik 2.15Jumlah Penyakit DBD Tahun 2011-2014 Tambah 2015=2014 *
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
c. Persentase Rumah Sehat
Tahun 2011 sampai tahun 2013 persentase rumah sehat berturut-turut 47,40% (th
2011) ; 50,11 (th 2012) ; 57,85% (th 2013) sebagaimana grafik berikut.
Grafik 2.16Prosentase Rumah Sehat Tahun 2011-2014
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan urusan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator
antara lain panjang jalan mantap, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga
bersanitasi, dan irigasi.
64 69 69
2012 2013 2014
44,27%
47,59%
51% 51,42%
2011 2012 2013 2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 25
Grafik 2.15Jumlah Penyakit DBD Tahun 2011-2014 Tambah 2015=2014 *
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
c. Persentase Rumah Sehat
Tahun 2011 sampai tahun 2013 persentase rumah sehat berturut-turut 47,40% (th
2011) ; 50,11 (th 2012) ; 57,85% (th 2013) sebagaimana grafik berikut.
Grafik 2.16Prosentase Rumah Sehat Tahun 2011-2014
Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2015
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan urusan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator
antara lain panjang jalan mantap, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga
bersanitasi, dan irigasi.
69
2014
51,42%
2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 26
a. Panjang Jalan Mantap
Jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2011 sepanjang 303,17 km atau
41% dari 739,44 km keseluruhan panjang jalan kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan
panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan sampai
dengan tahun 2015 menjadi 477,31 Km atau 64,55% dari total panjang jalan kabupaten.
Tabel 2.15Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011 – 2015
TahunJalan Mantap Jalan Tidak MantapKm % Km %
2011 303,17 41,00 436,27 59,002012 325,35 44,00 414,09 56,002013 407,95 55,17 331,49 44,832014 444,48 60,11 294,96 39,892015 477,31 64,55 262,13 35,45
Sumber: Dinas PU dan ESDM, 2015
b. Irigasi.
Luasan areal Daerah Irigasi terdiri 3 kewenangan yakni untuk luas areal diatas
3.000 adalah kewenangan pusat sebesar 24.495 Ha, luas areal 1.000 s/d 3.000 adalah
kewenangan Propinsi sebesar 12.911 Ha dan luas areal dibawah 1.000 adalah
kewenangan Kabupaten yakni sebesar 12,403.35 Ha. Total cakupan layanan jaringan
irigasi tahun 2010 adalah 49.809 Ha. Untuk tahun 2014 luas layanan irigasi sebesar 49.517
Ha. Pengurangan areal irigasi terjadi akibat alih fungsi lahan seperti pada pembangunan
Bandara Internasional Lombok (BIL), pembangunan pemukiman, perdagangan, jasa, dan
lain-lain. Kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten pada tahun 2010 dalam kondisi
baik sepanjang 73,493.25 m (57.73%) sedangkan kondisi rusak sepanjang 53,819.75 m
(42.27%), pada kondisi tahun 2014 yang baik sepanjang 93,502.25 m (73.44%) dan yang
rusak sepanjang 33,810.75 m (26.56%).
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 27
Tabel 2.16Luas Areal Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014
No DaerahIrigasi
Luas Areal (Ha) Panjang Saluran (m)
Potensial Irigasi Induk Sekunder Total
1 >3000 HakewenanganPusat
24.828 24.495 60.601 191.065 251.666
2 1000 – 3000HakewenanganPropinsi
13.933 12.911 30.654 108.724 139.378
3 <1000 HakewenanganKabupaten
12.706 12.403.35 37.720 89.593 127.313
Total 51.467 49.809.81 128.975 389.382 518.357
Sumber: Dinas PU dan ESDM, 2015
c. Tata Ruang
Perencanaan spasial wilayah terdiri dari rencana umum berupa Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana rinci berupa Rencana Detil Tata Ruang
(RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). RTRW Kabupaten Lombok
Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada tahun 2011 sebagai
pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasionalnya
diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan, dan kawasan
strategis kabupaten. Pada tahun 2015, Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan
sejumlah dokumen rencana tata ruang RTRW Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031 yang
telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; RDTR Kawasan Bandar Udara
Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun
2006; Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Praya dan Rancangan RDTR Kawasan
Perkotaan Kopang. Selain itu, telah disusun pula RTBL Kawasan Strategis Perkotaan Praya
berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan RTBL Kawasan Strategis Kuta melalui
Perbup Nomor 81 Tahun 2015.
Permintaan izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Tengah mengalami
peningkatan yang sangat signifikan. Untuk memfasilitasi perizinan tersebut telah dibentuk
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 28
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah
dan beranggotakan unsur/perwakilan SKPD terkait.
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Dalam kurun waktu 2011-2015, telah terpugar sebanyak 4.839 unit rumah tidak
layak huni yang didanai dari APBN sebanyak 2.696 unit, APBD I sebanyak 1.608 unit dan
APBD II sebanyak 535 unit. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan jumlah usulan
pada tahun 2010 sebanyak 72.194 unit.
Untuk penyediaan layanan air bersih dalam kurun waktu 2011-2015, jumlah
rumah tangga pengguna air bersih terus mengalami peningkatan. Persentase cakupan
rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2014 terakumulasi sebanyak 8.870 KK
(71.15%) dan pada tahun 2015 bertambah sejumlah 2.315 KK sehingga terakumulasi pada
akhir 2015 sejumlah 11.185 KK atau 71.42%.
Grafik 2.17Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2010-2015
Sumber: Dinas PU dan ESDM, 2015
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Konflik antar warga cenderung bersifat insidental dan semakin besar potensinya
ketika ada acara-acara yang mengundang partisipasi dan konsentrasi massa. Jumlah
kejadian kriminal pada tahun 2010 sebanyak 176 kejadian kemudian tahun 2011
sebanyak 277 kejadian, tahun 2012 sebanyak 262 kejadian, tahun 2013 sebanyak 442
kejadian, tahun 2014 sebanyak 425 kejadian dan tahun 2015 tercatat 142 kejadian
kriminalitas. Konflik bernuansa SARA sama sekali tidak pernah terjadi di tahun 2011
hingga 2013 sementara tahun 2014 terdapat 1 kasus.
153.895
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
2010
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 28
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah
dan beranggotakan unsur/perwakilan SKPD terkait.
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Dalam kurun waktu 2011-2015, telah terpugar sebanyak 4.839 unit rumah tidak
layak huni yang didanai dari APBN sebanyak 2.696 unit, APBD I sebanyak 1.608 unit dan
APBD II sebanyak 535 unit. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan jumlah usulan
pada tahun 2010 sebanyak 72.194 unit.
Untuk penyediaan layanan air bersih dalam kurun waktu 2011-2015, jumlah
rumah tangga pengguna air bersih terus mengalami peningkatan. Persentase cakupan
rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2014 terakumulasi sebanyak 8.870 KK
(71.15%) dan pada tahun 2015 bertambah sejumlah 2.315 KK sehingga terakumulasi pada
akhir 2015 sejumlah 11.185 KK atau 71.42%.
Grafik 2.17Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2010-2015
Sumber: Dinas PU dan ESDM, 2015
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Konflik antar warga cenderung bersifat insidental dan semakin besar potensinya
ketika ada acara-acara yang mengundang partisipasi dan konsentrasi massa. Jumlah
kejadian kriminal pada tahun 2010 sebanyak 176 kejadian kemudian tahun 2011
sebanyak 277 kejadian, tahun 2012 sebanyak 262 kejadian, tahun 2013 sebanyak 442
kejadian, tahun 2014 sebanyak 425 kejadian dan tahun 2015 tercatat 142 kejadian
kriminalitas. Konflik bernuansa SARA sama sekali tidak pernah terjadi di tahun 2011
hingga 2013 sementara tahun 2014 terdapat 1 kasus.
153.895 155.318158.030
165.590168.370
170.685
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 28
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah
dan beranggotakan unsur/perwakilan SKPD terkait.
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Dalam kurun waktu 2011-2015, telah terpugar sebanyak 4.839 unit rumah tidak
layak huni yang didanai dari APBN sebanyak 2.696 unit, APBD I sebanyak 1.608 unit dan
APBD II sebanyak 535 unit. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan jumlah usulan
pada tahun 2010 sebanyak 72.194 unit.
Untuk penyediaan layanan air bersih dalam kurun waktu 2011-2015, jumlah
rumah tangga pengguna air bersih terus mengalami peningkatan. Persentase cakupan
rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2014 terakumulasi sebanyak 8.870 KK
(71.15%) dan pada tahun 2015 bertambah sejumlah 2.315 KK sehingga terakumulasi pada
akhir 2015 sejumlah 11.185 KK atau 71.42%.
Grafik 2.17Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2010-2015
Sumber: Dinas PU dan ESDM, 2015
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Konflik antar warga cenderung bersifat insidental dan semakin besar potensinya
ketika ada acara-acara yang mengundang partisipasi dan konsentrasi massa. Jumlah
kejadian kriminal pada tahun 2010 sebanyak 176 kejadian kemudian tahun 2011
sebanyak 277 kejadian, tahun 2012 sebanyak 262 kejadian, tahun 2013 sebanyak 442
kejadian, tahun 2014 sebanyak 425 kejadian dan tahun 2015 tercatat 142 kejadian
kriminalitas. Konflik bernuansa SARA sama sekali tidak pernah terjadi di tahun 2011
hingga 2013 sementara tahun 2014 terdapat 1 kasus.
170.685
2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 29
6. SOSIAL
Pelaksanaan Urusan sosial memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah
untuk melaksanakan pelayanan dibidang sosial. Beberapa hal yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah daerah sebagai indikator pelaksanaan pelayanan sosial tersebut dapat
dilihat pada tabel-tabel yang disajikan di bawah ini yaitu terkait dengan program
pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dan program daerah sendiri.
Program pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka perlindungan sosial
diantaranya adalah program keluarga harapan, program beras miskin, jaminan
kesehatan, beasiswa bagi masyarakat miskin. Selain program tersebut juga dilaksanakan
program pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
lainnya. Program ini memberikan dampak pada peningkatan peran serta masyarakat
untuk mendukung pencapaian target pembangunan di sector pendidikan dan kesehatan.
Indikator pelaksanaan program tersebut secara umum dapat terlihat dari data-data
dalam tabel dibawah ini.
Tabel 2.17Jumlah RTSM Penerima Bantuan PKH Tahun 2011-2015
KECAMATA
N
TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
JumlahRTSM
Penerima (KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSMPeneri
ma (KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSM
Penerima(KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSM
Penerima(KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSMPeneri
ma (KK)
JumlahBantuan
(Rp)
kecamatanbatukliang 1,409
474,800,000 1,768
2,361,700,000 1,698
2,689,775,000 1,601
2,480,260,000 1,588
464,875,000
kecamatanbatukliangUtara
762 292,220,000 751 1,102,13
0,000 754 1,228,235,000 1,997 3,211,20
2,500 1,992 649,250,000
Kec.Janapria 663 228,645,
000 9571,438,870,000 952
1,683,525,000 932
1,632,210,000 932
327,500,000
Kec.Jonggat 839 290,250,
000 8521,178,470,000 827
1,339,975,000 2,170
3,677,180,000 2,166
671,625,000
Kec.Kopang 2,172 605,340,
000 2,3122,824,550,000 2,221
3,323,712,500 2,135
3,169,600,000 2,124
630,000,000
Kec.Praya 2,829 927,750,
000 2,9083,788,980,000 2,870
4,591,480,000 2,733
4,415,580,000 2,720
837,125,000
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 30
KECAMATA
N
TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
JumlahRTSM
Penerima (KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSMPeneri
ma (KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSM
Penerima(KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSM
Penerima(KK)
JumlahBantuan
(Rp)
JumlahRTSMPeneri
ma (KK)
JumlahBantuan
(Rp)
KecPrayaBarat 2,839 972,850,
000 2,8843,911,150,000 2,814
4,532,370,000 2,713
4,431,190,000 2,688
848,637,500
KecPrayaBaratDaya
628 204,700,000 645
862,500,000 629
1,009,505,000 1,570
2,359,445,000 1,566
462,025,000
KecPrayaTengah
1,060 327,210,000 1,061
1,422,650,000 1,008
1,606,895,000 952
1,476,305,000 940
285,000,000
KecPrayaTimur 718 241,700,
000 7351,017,600,000 728
1,169,070,000 699
1,092,970,000 696
209,000,000
KecPringgarata 1,072
362,550,000 1,052
1,430,150,000 1,044
1,653,947,500 2,271
3,515,475,000 2,240
685,875,000
KecPujut 2,003
706,280,000 2,038
3,052,140,000 2,002
3,579,995,000 4,269
7,312,220,000 4,213
1,479,375,000
TOTAL16,994
5,634,295,000 17,963
24,390,890,000 17,547
28,408,485,000 24,042
38,773,637,500 23,865
7,550,287,500
Sumber: Disostek dan Trans Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
Program daerah yang dilaksanakan mengacu pada target-target yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah dapat dilihat capaian kinerjanya dalam table dibawah ini.
Indikatornya terkait dengan PMKS yang memperoleh Bantuan sosial terkait pemenuhan
kebutuhan dasar, PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE), Layanan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia,
Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyandang cacat yang dilatih.
Program-program pokok tersebut bersama pendukungnya memiliki dampak langsung
untuk mengatasi persoalan dibidang sosial. Datanya disajikan dalam tabel di bawah ini :
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 31
Tabel 2.18Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011-2015
No Uraian Indikator kinerjaTAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1
Persentase PMKS SkalaKabupaten yg memperolehbantuan sosial utk pemenuhankebutuhan dasar
1,85 7,89 0,54 25,66 42,20
2
Persentase PMKS SkalaKabupaten yg menerimaprogram pemberdayaan sosialmelalui KUBE
0,88 1,90 1,37 0,64 38,98
3
Prosentase Penyandang cacatfisik dan mental serta lanjut usiatdk potensial yg telah menerimajaminan social
2,51 2,51 2,30 1,6 5,05
4 Pembentukan Kelompok UsahaBersama (KUBE) 51 klpk 22 klpk 49 klpk 42 klpk 539 klpk
5 Jumlah Penyandang cacat yangdilatih NA NA 12 orang 20 orang 25 orang
Sumber: Disostek dan Trans Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
7. TENAGA KERJA
Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah
daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia
kerja.
Grafik 2.18Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja
Tahun 2011-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
0
300
600
900
1200
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 31
Tabel 2.18Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011-2015
No Uraian Indikator kinerjaTAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1
Persentase PMKS SkalaKabupaten yg memperolehbantuan sosial utk pemenuhankebutuhan dasar
1,85 7,89 0,54 25,66 42,20
2
Persentase PMKS SkalaKabupaten yg menerimaprogram pemberdayaan sosialmelalui KUBE
0,88 1,90 1,37 0,64 38,98
3
Prosentase Penyandang cacatfisik dan mental serta lanjut usiatdk potensial yg telah menerimajaminan social
2,51 2,51 2,30 1,6 5,05
4 Pembentukan Kelompok UsahaBersama (KUBE) 51 klpk 22 klpk 49 klpk 42 klpk 539 klpk
5 Jumlah Penyandang cacat yangdilatih NA NA 12 orang 20 orang 25 orang
Sumber: Disostek dan Trans Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
7. TENAGA KERJA
Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah
daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia
kerja.
Grafik 2.18Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja
Tahun 2011-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
2011 2012 2013 2014
874 884 894 903
609 618 627 635
Penduduk Penduduk Usia Kerja
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 31
Tabel 2.18Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011-2015
No Uraian Indikator kinerjaTAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1
Persentase PMKS SkalaKabupaten yg memperolehbantuan sosial utk pemenuhankebutuhan dasar
1,85 7,89 0,54 25,66 42,20
2
Persentase PMKS SkalaKabupaten yg menerimaprogram pemberdayaan sosialmelalui KUBE
0,88 1,90 1,37 0,64 38,98
3
Prosentase Penyandang cacatfisik dan mental serta lanjut usiatdk potensial yg telah menerimajaminan social
2,51 2,51 2,30 1,6 5,05
4 Pembentukan Kelompok UsahaBersama (KUBE) 51 klpk 22 klpk 49 klpk 42 klpk 539 klpk
5 Jumlah Penyandang cacat yangdilatih NA NA 12 orang 20 orang 25 orang
Sumber: Disostek dan Trans Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
7. TENAGA KERJA
Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah
daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia
kerja.
Grafik 2.18Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja
Tahun 2011-2014
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 32
8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rasio partisipasi murid perempuan SD dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah
sudah mencapai diatas 90 %. Rasio partisipasi murid perempuan SD dari tahun 2010-2013
mengalami peningkatan hingga mencapai 98,96 %. Namun pada tahun 2014 mengalamipenurunan menjadi 93,74 %, begitu juga halnya dengan rasio murid perempuan SMP
mengalami penurunan dari 100,87 % tahun 2013 menjadi 97,00 % tahun 2014. Indikator
lainnya yaitu kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor pertanian,mengalami penurunan dari 51,80 % tahun 2010-2013 menjadi 31,82 % tahun 2014.
Tingkat partisipasi perempuan dalam pengurusan partai politik dan ORSOS
cenderung stabil. Keterlibatan perempuan sebagai pengurus partai politik masih sekitar8% dan sebagai pengurus ORSOS mencapai 36,05 %. Persentase peserta KB perempuan
dibanding pria mengalami peningkatan menjadi 97,41 % tahun 2014. Ini artinya jumlah
pria yang menggunakan alat kontrasepsi belum mengalami peningkatan yang signifikan.Hal ini karena proporsi peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tidak sebanding
dengan tingkat partisipasi KB pria. Di samping itu jenis alat/obat kontrasepsi bagi pria
terbatas pada kondom dan Medis Operatif Pria (MOP).Tabel 2.19
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanDi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2015
No IndikatorTahun
2011 2012 2013 2014 20151 Rasio partisipasi murid
perempuan SD 98,24 99,06 98,96 93,74 90.79
2 Rasio partisipasi muridperempuan SMP 98,07 99,01 100,87 97 88.67
3 Kontribusi perempuan dalampekerjaan upahan sektor nonpertanian 28,06 31,31 23,1 31,82 21,74
4 Proporsi lurah/kepala desaperempuan 0 0,71 0 0 0
5 Persentase camat perempuan 8,3 8,3 8,3 8,3 06 Proporsi pejabat perempuan di
lingkungan Pemda 44,75 18,89 17,46 17,68 17,09
7 Proporsi anggota parlemenperempuan 6,6 6,6 8,88 8 8
8 Persentase perempuan sebagaipengurus Organisasi Sosial(ORSOS)
30 31 36,05 36,05 22,55
9 Persentase peserta KBperempuan dibanding Laki -Laki
97,7 97,4 97,29 97,41 97,48
Sumber: Laporan Capaian MDGs Kabupaten Lombok Tengah, 2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 33
Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, Pemerintah kabupaten Lombok
Tengah bersama DPRD telah menetapkan regulasi lokal yang berkaitan dengan
perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah , yaitu: Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban
Kekerasan.
Tabel 2.20Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014
TahunJumlah Kasus
Kekerasan TerhadapPerempuan
Jumlah KasusKekerasan Terhadap
Perempuan yangtertangani
Jumlah KasusKekerasan
Terhadap Anak
Jumlah KasusKekerasan
Terhadap Anakyang tertangani
2011 59 59 16 16
2012 19 19 5 5
2013 88 88 30 30
2014 76 76 29 29
Sumber : BP2KB Kab. Lombok Tengah, 2015
9. PANGAN
Indikator penting yang menunjukkan ketahanan pangan daerah adalah
ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama tersebut harus terpenuhi
dengan cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah dalam rangka menjamin ketersediaan pangan telah melaksanakan
program peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi, diversifikasi maupun
revitalisasi pertanian. Kinerja ketahanan pangan menunjukkan kinerja baik yang
diindikasikan dengan tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat. Gambaran kondisi
kebutuhan dan ketersediaan pangan beras dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada
grafik berikut.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 34
Grafik 2.19Perkembangan ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010 - 2014
Sumber : BKP3 (2015)
Grafik diatas menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat ketahanan
pangan yang baik dimana ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan masayarakat.
Data menunjukkan angka ketersediaan pangan beras rata – rata sebesar 198,44 persen
dari kebutuhan. Angka aktual surplus beras dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 2.20Tren Surplus Beras di Kabupaten Lombok Tengah (ton)
Sumber : BKP3 (2015), data diolah
Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang
baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi
standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek
keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kebutuhan Beras (Ton)
Ketersediaan Beras (Ton)
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Ton
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 34
Grafik 2.19Perkembangan ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010 - 2014
Sumber : BKP3 (2015)
Grafik diatas menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat ketahanan
pangan yang baik dimana ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan masayarakat.
Data menunjukkan angka ketersediaan pangan beras rata – rata sebesar 198,44 persen
dari kebutuhan. Angka aktual surplus beras dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 2.20Tren Surplus Beras di Kabupaten Lombok Tengah (ton)
Sumber : BKP3 (2015), data diolah
Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang
baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi
standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek
keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Kebutuhan Beras (Ton) 119.569 112.959 112.905 112.944 112.944
Ketersediaan Beras (Ton) 204.122 233.339 229.966 223.524 240.928
119.569 112.959 112.905 112.944 112.944
204.122233.339 229.966 223.524
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 34
Grafik 2.19Perkembangan ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010 - 2014
Sumber : BKP3 (2015)
Grafik diatas menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat ketahanan
pangan yang baik dimana ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan masayarakat.
Data menunjukkan angka ketersediaan pangan beras rata – rata sebesar 198,44 persen
dari kebutuhan. Angka aktual surplus beras dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 2.20Tren Surplus Beras di Kabupaten Lombok Tengah (ton)
Sumber : BKP3 (2015), data diolah
Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang
baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi
standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek
keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun2014
112.944 112.944
223.524 240.928
112.944
223.524240.928
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 35
menunjukkan kinerja yang baik dengan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Perkembangan konsumsi energi, konsumsi protein dan skor PPH dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.21Perkembangan capaian Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2015
No Komponen Target/Standar
Capaian PPh Lombok Tengah
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Konsumsi energi(Kkal/kap/hr
2,000Kkal/kap/hari
2,231.9 2,209.0 2,246.0 2,304.0 2,863.0 2,452.0
2 Konsumsi Protein(gr/kap/hr)
52 gr/kap/hari 60.7 62.8 65.7 67.4 90.6 95.0
3 Skor PPH 85 73.1 75.8 81.0 83.5 84.8 85.6Sumber : BKP3 (2015)
10. PERTANAHAN
Kegiatan pengadaan tanah pada Tahun 2011-2014 dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan / usulan dari SKPD. Selain itu, pengadaan tanah juga difokuskan pada
partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memfasilitasi pembangunan
akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2011, pemerintah daerah
telah menyediakan tanah bagi pembangunan fasilitas dan atau penyelenggaraan
kepentingan umum seperti pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian,
prasarana pendidikan dan jalan umum.
Pada tahun 2012, Pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan sesuai kebutuhan
dan usulan dari SKPD terkait serta untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara
Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2013, pengadaan tanah dilaksanakan untuk
pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan
umum. Pada tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pembangunan akses
jalan untuk kepentingan umum di Kampus IPDN Regional NTB yang berlokasi di
Kabupaten Lombok Tengah.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 36
Tabel 2.22Proporsi Rumah Tangga dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah
IndikatorTahun
2011 2012 2013 2014 2015
Proporsi rumah tanggadengan sertifikatkepemilikan tanah dariBadan Pertanahan Nasional(BPN)
2,8 3,1 33,66 52 52,37
Sumber: Laporan Capaian MDGs Kabupaten Lombok Tengah, 2015
11. LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan Perlindungan Mata Air (PERMATA) berhasil menyelamatkan mata air
sampai dengan ahir tahun 2015 sebanyak 176 titik meningkat dari tahun 2010 yang
berjumlah 95 titik.
Pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu tindak lanjut laporan
masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
sampai dengan Tahun 2015, jumlah laporan/ pengaduan yang masuk sebanyak 26 yang
tertangani.
Tabel 2.23Data Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
UraianTahun/ Kasus
2011 2012 2013 2014 2015Laporan Kasus Lingkungan Hidup 3 7 6 9 1
Jumlah Ijin Lingkungan yangDiterbitkan (UKL/UPL/Amdal)
39 38 49 60 69
Sumber : KLH, 2015
Di Bidang Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, telah dilakukan pemantauan,
inventarisasi dan indentifikasi terhadap perusahaan atau kegiatan industry yang
berpotensi menghasilkan limbah dan telah mengolah air limbah serta membuang air
limbah ke media lingkungan. Dari Pemantauan tersebut didapatkan ada 949 Perusahaan
telah memiliki dokumen AMDAL, UKL/UPL dan meningkat dari target tahun 2011
sebanyak 50 perusahaan.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 37
Disamping melaksanakan upaya-upaya di atas, pemerintah daerah juga telah
melaksanakan kegiatan pemulihan lahan kritis dalam rangka peningkatan kualitas
lingkungan. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2015 Luas lahan
kritis yang dipulihkan sampai dengan Tahun 2015 seluas 2.000 Ha dan dilakukan secara
bertahap selama 5 Tahun atau tiap tahun 400 Ha Lahan yang di konservasi dengan cara
penanaman pohon, sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok
Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan pembuatan
kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Pada kurun waktu 2011-2014
Kabupaten Lombok Tengah melalui Kependudukan telah melayani pembuatan kartu
penduduk sebanyak 599.464 orang atau 67,48% dari 760.404 penduduk wajib KTP.
Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.24Kepemilikan KTP di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Tahun
PendudukJumlah
Penduduk Wajib KTP Yang sudahpunya KTP
Persentase yangpunya KTP
2011 1.101.092 818.024 566.549 69,262012 1.188.508 870.381 638.951 73,412013 1.173.149 861.758 656.006 87,172014 1.027.883 760.404 599.464 67.482015 1.028.436 731.536 474.899 64.92
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. Lombok Tengah, 2015
Disamping pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil juga memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta
Kelahiran. Pada tahun 2015, jumlah penduduk yang membuat Kartu Keluarga sebanyak
141.752 Keluarga, sedangkan yang membuat Akta Kelahiran berjumlah 113.668 jiwa. Data
penduduk yang membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tahun 2015 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 38
Tabel 2.25Kepemilikan Kartu Keluarga
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
Kecamatan Keluarga SudahCetak KK
PersentaseKeluarga Sudah
Cetak KK
Keluarga BelumCetak KK
PersentaseKeluarga Belum
Cetak KKPraya 30.947 9.47 12.204 3.74Jonggat 25.835 7.91 9.537 2.92Batukliang 19.812 6.06 9.358 2.86Pujut 24.289 7.43 12.541 3.84Praya Barat 5.456 1.67 18.091 5.54Praya Timur 3.340 1.02 19.518 5.97Janapria 8.017 2.45 17.869 5.47Pringgarata 4.539 1.39 18.511 5.67Kopang 8.833 2.70 19.195 5.88Praya Tengah 3.970 1.22 18.317 5.61Praya Barat Daya 1.797 0.55 16.029 4.91Batukliang Utara 4.917 1.51 13.777 4.22
Total 141.752 43.39 184.947 56.61Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2015
Tabel 2.26Kepemilikan Akta Kelahiran
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
Kecamatan JumlahPenduduk
PendudukMemiliki
AktaKelahiran
PersentasePenduduk
Memiliki AktaKelahiran
PendudukBelum MemilikiAkta Kelahiran
PersentasePenduduk Belum
Memiliki AktaKelahiran
Praya 137.330 17.627 12.83 119.702 87.17Jonggat 108.887 13.618 12.50 95.269 87.50Batukliang 89.003 11.978 10.94 79.270 89.06Pujut 120.692 9.916 8.22 110.776 91.78Praya Barat 75.557 8.426 11.16 67.131 88.84Praya Timur 70.310 7.334 10.44 62.972 89.56Janapria 77.120 7.268 9.43 69.852 90.57Pringgarata 74.029 9.193 12.42 64.836 87.58Kopang 90.493 10.817 11.96 79.676 88.04Praya Tengah 71.233 8.891 12.49 62.338 87.51Praya BaratDaya
53.773 4.150 7.72 49.623 92.28
BatukliangUtara
60.009 4.450 7.42 55.559 92.58
Total 1.028.436 113.668 10.84 917.004 89.16Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2015
13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa telah dilakukan
peningkatan pada aspek SDM, kelembagaan dan system.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 39
Untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah dilaksanakan berbagai
jenis pelatihan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.27Jenis Pelatihan Bagi Aparatur Desa
Tahun 2011-2015
NoJenis Pelatihan Tahun Pelaksanaan
2011 2012 2013 2014 2015
1 Pelatihan pengelolaan keuangan dan asset desa V V V V
2 Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan V
3 Pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa V V
4 Pelatihan administrasi umum dan pengelolaan keuangan desa
bagi Sekretaris Desa
V V V V
5 Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa V V V V V
6 Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi anggota BPD V
7 Pelatihan administrasi kependudukan bagi Kepala Dusun V
8 Pelatihan administrasi desa bagi Kepala Urusan V V
Sumber: BPMD Kab. Lombok Tengah, 2016
Untuk peningkatan kapasitas keuangan pemerintah desa telah dialokasikan
Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 2.28Jumlah ADD, DD dan Bantuan Keuangan Lainnya untuk Desa
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
NO TAHUN ADD dan DD BANTUANKEUANGAN LAINYA TOTAL
1 2011 20.606.985.176,- 9.060.200.000,- 29.667.185.176,-
2 2012 20.606.985.176,- 16.544.600.000,- 37.151.585.176,-
3 2013 21.901.985.176,- 16.299.600.000,- 38.201.585.176,-
4 2014 22.743.185.176,- 17.999.400.000,- 40,742,585,176,-
5 2015 141.531.850.297,- 7.011.416.600,- 148.543.266.897,-
Sumber: PPKD Kabupaten Lombok Tengah, 2016
Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa telah ditetapkan
beberapa peraturan perundang-undangan daerah tentang pemerintahan desa yakni:
1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 40
2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang ditetapkan setiap
tahun.
3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan
setiap tahun.
4. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan ADD yang ditetapkan setiap tahun
5. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa
6. Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Adat di setiap desa
7. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Perbandingan antara jumlah akseptor aktif dan pasangan usia subur di Kabupaten
Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari 73,46% di tahun 2011 menjadi 76,41%
pada tahun 2014. Adapun perkembangan pasangan usia subur dan akseptor aktif tahun
2011-2014 sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.29Tingkat Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2014
Tahun Pasangan Usia Subur Akseptor Aktif% Akseptor Aktif
Terhadap PUS
2011 195,407 143,554 73.46
2012 213,190 156,299 73.31
2013 224.750 157.632 70,14
2014 225.564 172.354 76,41
Sumber : Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
15. PERHUBUNGAN
Sampai dengan tahun 2015, jumlah rambu jalan yang dimiliki sebanyak775 buah.
Pagar pengaman jalan telah terpasang di 647 m2/ 8 titik, dan patok tikungan sebanyak
791. Hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan
meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 41
Tabel 2.30Fasilitas Keselamatan LLAJ (Rambu / RPPJ) dan Lokasi Per Kecamatan
No Kec. RambuJalan RPPJ Marka/
Zebra Cross
PatokTikuNgan
PagarPengaman jalan
Traffic/warning
Light1 Praya 206 8 312 m2 / 1
titik- - 4 unit / 3
titik2 Praya Barat 76 7 - - - -3 Praya Barat
Daya64 5 - - - -
4 Praya Tengah 60 3 - 45 50 m / 1 titik -5 Pujut 57 8 - 294 124 m /2 titik -6 Praya Timur 32 6 - 25 - -7 Janapria 27 - - 94 40 m / 1titik -8 Kopang 59 7 250 m2 / 1
titik40 - -
9 Batukliang 43 4 - 42 80 m / 1 titik -10 Batukliang
Utara57 3 - 190 124m /1 titik -
11 Pringgarata 48 3 - 25 149m /1 titik -12 Jonggat 46 1 - 36 80m / 1 titik -
JUMLAH 775 55 562 m2/ 2titik
791 647 m2/ 8titik
4 unit / 3titik
Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
Selain itu, untuk mendukung kelancaran sarana transportasi untuk
masyarakat, sampai dengan tahun 2015, pemerintah daerah telah membuka 8 jalur
perintis yang tersebar di beberapa kecamatan baik di wilayah selatan, tengah maupun
utara. Pembukaan trayek perintis ini diharapkan mampu mendukung aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.
Tabel 2.31Trayek dan Trayek Perintis
No Trayek Lama Trayek Perintis1 Renteng- Mantang – Aik Bukak Mantang – Aik Bukak-Setiling2 Renteng- Mantang – Pancor Dao Mantang – Pancor Dao- Tratak3 Renteng- Kopang – Mt. Gamang-Janapria-
GantiRenteng –Darek-Batujangkih
4 Renteng-Kopang-Wajegeseng Renteng-Pemepek-Rarung5 Renteng- Mujur – Awang Selong Blanak-Kuta –Awang6 Renteng- Mujur – Janapria Renteng- Sengkol-Kuta Gerupuk7 Renteng- Mujur – Kruak Sengkol-Teruwai-Awang8 Renteng-Batunyale-Sengkol- Kuta Puyung-KODIM-KPPRD-Pendopo-Banjar-
Biao-Jontlak-RSUD-Rabitah-Toyang-Tengari-Tebero-Renteng-Puyung. (Bus angkot dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 42
No Trayek Lama Trayek PerintisKota/angkutan Pelajar)
9 Renteng-Penujak-Sengkol- Kuta10 Renteng-Penujak-Mangkung- Selong Blanak11 Renteng-Darek- Pelambik12 Renteng- Puyung- Bunjeruk
Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2015
16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah telah dipasangnya
peralatan infarstuktur jaringan pada semua SKPD dan Kecamatan se Kabupaten Lombok
Tengah dan telah dapat dilakukan komunikasi data.
Dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi
informasi telah dibangun situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni
www.lomboktengahkab.go.id dengan rata-rata kunjungan 808 pengunjung per bulan.
Di bidang pengelolaan e-government telah dimanfaatkan beberapa sistem
informasi yang mendukung pelaksanaan urusan umum pemerintahan diantaranya SIPD-
SIMDA, SIMONEV, SIMTASKIN, SIMPBB, SIMPEG, SIMKESDA, e-AUDIT, SIAK, e-
PROUCEMENT dan SIM pengadaan barang dan jasa.
17. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH
Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2013 khususnya terhadap UMKM kategori
usaha Mikro, hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Lombok Tengah untuk
menciptakan 10.000 wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan
sarana usaha bagi para wirausaha baru dimana wirausaha baru yang telah menjalankan
usahanya selama minimal satu tahun dapat dikategorikan atau tercatat sebagai UMKM
kategori usaha mikro.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 43
Tabel 2.32Laporan Jumlah UMKM
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014
TahunKategori Usaha
JumlahMikro Kecil Menengah
2010 720 1.389 24 2.1332011 1.143 1.392 26 2.5612012 1.681 1.398 28 3.1072013 4.943 1.398 30 6.3712014 5.308 1.399 36 6.743
Sumber : Dinas Koperindag Kab. Lombok Tengah, 2014
18. PENANAMAN MODAL
Capaian kinerja urusan penanaman modal daerah selama kurun waktu 2011 –
2015 secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini antara lain
didukung oleh dinamika perizinan dan penanaman modal secara regional dan nasional
serta adanya berbagai perbaikan dari sistem pelayanan dan proses penerbitan ijin
investasi. Hal tersebut berdampak positif terhadap jumlah ijin investasi yang diterbitkan
serta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah.
Capaian tersebut telah didukung dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan
terkait penanaman modal antara lain:
1. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian
kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lombok Tengah .
2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perizinan.
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lombok Tengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Paten.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 44
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Lombok Tengah.
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lombok Tengah.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemutihan Izin
Mendirikan Bangunan.
Selain itu terdapat 2 (dua) Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimum
(SPM) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok
Tengah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lombok Tengah.
19. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah melakukan pembinaan melalui organisasi-organisasi induk, seperti
PRAMUKA, KNPI, Karang Taruna, OSIS dan KONI dalam bidang keolahragaan. Pembinaan
yang dilakukan berupa pemberian dana hibah dan pelaksanaankompetisi-kompetisi untuk
meningkatkan prestasi dalam kedua bidang tersebut.
Dalam kurun lima tahun terakhir, bidang kepemudaan Kabupaten Lombok Tengah
sering kali mengirimkan duta-dutanya dalam ajang pemuda pelopor dan karang taruna
teladan tingkat nasional yang berhasil meraih juara I, II dan III.
Dalam bidang olahraga, untuk kalangan pelajar pembinaan dan penjaringan bibit-
bibit atlet potensial pada tingkat SD, SMP, SMA dilakukan secara berkelanjutan melalui
kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Selanjutnya untuk olahraga prestasi
pembinaan dilaksanakan melalui KONI Kabupaten dengan tolok ukur kegiatan melalui
pekan olahraga berjenjan yaitu Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Provinsi dan
Pekan Olahraga Nasional.
Dalam rangka menunjang pola-pola pembinaan keolahragaan tersebut, untuk
kalangan pelajar di masing-masing sekolah telah disediakan fasilitas olahraga minimal .
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 45
Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah
telah menyediakan sarana dan prasarna sebagai berikut :
1. Gedung olahraga sebanyak 2 unit di Kelurahan Praya dan Desa Puyung;
2. Lapangan dan fasilitas olahraga skala Kabupaten untuk cabang-cabang olahraga yaitu
sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, bola basket, bola volly, sepak takraw dan
panjat tebing;
3. Lapangan olahraga skala kecamatan sebanyak 12 unit di 12 Kecamatan.
Dengan pembinaan yang didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki, prestasi
yang diraih oleh atlet-atlet Kabupaten Lombok Tengah dari beberapa cabang olahraga
pada setiap multi event olahraga mengalami peningkatan, baik di level daerah, nasional
dan internasional. Perkembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lombok Tengah dapat
di lihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.33Prestasi Olah Raga
No. Cabang Olahraga
Prestasi
Daerah (PekanOlahraga Provinsi)
Nasional(Pekan
OlahragaNasional)
Internasional Ket.
1 Pencak Silat - Emas (2010) Emas (2012) Perak (2013) Perakdiperoleh diajang AseanGames
2 Kempo - 2 Emas (2010)- 3 Emas (2014)
- -
3 Karate - - -4 Taekwondo - 2 Emas (2010)
- 2 Emas (2014)5 Tarung Derajat - 1 Emas, 1 Perak
dan 1 Perunggu(2014)
6 Billiard - 2 Emas (2010)- 2 Emas (2014)
7 Panjat Tebing - 2 Emas (2010)- 2 Emas (2014)
8 Futsal - 2 Emas (2010)- 2 Emas (2014)
Sumber : KONI Lombok Tengah Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 46
20. STATISTIK
Dalam rangka penyelenggaraan urusan statistic di Kabupaten Lombok Tengah
telah dilakukan berbagai program dan kerjasama penyediaan data dan informasi
pembangunan daerah antara lain sebagai berikut.
Tabel 2.34Jenis Kegiatan Urusan Statistik di Kabupaten Lombok Tengah
No KegiatanTahun
2011 2012 2013 2014 20151 Kerjasama Penyusunan Lombok Tengah Dalam Angaka/
Statistik dan Spasial kabupaten Lombok TengahV V V V V
2 Kerjasama penyusunan analisa PDRB Kabupaten LombokTengah
V V V V V
3 Kerjasama Penyusunan Kecamatan Dalam Angka/Statistik danSpasial Kecamatan
V V V V V
4 Kerjasama Penyusunan Indikator Kesejahteraan RakyatKabupaten Lombok Tengah
- - V V V
5 Koordinasi, Konsolidasi, dan Validasi Data V V V V V6 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Lombok Tengah - - V V V7 Koordinasi dan Konsolidasi Sistem Informasi Pembangunan
DaerahV V V V V
8 Penyusunan Statistik Sektoral (Profil Pendidikan, Kesehatan,Bencana, Infrastruktur, Statistik Lingkungan Hidup Daerah,Ketersediaan Pangan)
V V V V V
9 Inisiasi Forum Data Daerah - - - - VSumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2016
21. PERSANDIAN
Dalam rangka percepatan penyampaian informasi arah kebijakan kepala daerah
telah dibangun SMS gateway sebagai media informasi dan komunikasi internal kepala
daerah dengan para pemangku kepentingan dan media komunikasi eksternal kepala
daerah dengan masyarakat.
22. KEBUDAYAAN
Event seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahunnya di Kabupaten
Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 47
Tabel 2.35Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya
Event Seni danBudaya
2011 2012 2013 2014 2015Waktu Pelaksanaan
Bau Nyale v v v v v Februari-MaretPerang Timbung v v v v v Setelah Idul FitriNede v v v v v Menjelang Musim TanamLebaran Topat v v v v v Setelah Idul Fitri
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Tengah, 2015
23. PERPUSTAKAAN
Dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca, Kabupaten Lombok
Tengah telah memiliki satu unit Perpustakaan Daerah dan dilengkapi dengan dua unit
perpustakaan keliling. Disamping itu pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat (Masjid dan Desa) terus dilakukan secara intensif. Untuk mengetahui tingkat
kunjungan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 2.36Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lombok TengahNo Tahun Jumlah Pengunjung
(Orang)Jumlah Koleksi Buku
(Eksemplar)1 2011 1321 43.2172 2012 1368 44.2173 2013 1399 45.3194 2014 1401 50.3195 2015 1433 60.529
Sumber: UPT Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, 2016
24. KEARSIPAN
Upaya untuk meningkatkan kualitas kearsipan di Kabupaten Lombok Tengah salah
satunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga memiliki
keahlian dalam bidang kearsipan. Berdasarakan data yang ada, jumlah tenaga arsiparis di
Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 stagnan, dimana
jumlah tenaga arsiparis hanya 1 (satu) orang. Jumlah ini baru mengalami peningkatan
pada tahun 2015 menjadi 11 orang, sehingga kinerja dalam hal pemilihan arsip inaktif dari
tahun 2011 sampai tahun 2015 belum optimal.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 48
Tabel 2.37Jumlah Arsiparis dan Arisp Inaktif Yang dipilah
No Tahun Jumlah Arsiparis Arsip Inaktif Yang Dipilah1 2011 1 100.0002 2012 1 100.0003 2013 1 100.0004 2014 1 100.0005 2015 11 100.000
Sumber : Kantor PDE dan Arsip Daerah Kab. Lombok Tengah, 2015
2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. PERIKANAN
Produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Tengah bersumber dari
perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perkembangan perikanan budidaya
berkembang lebih baik dibandingkan dengan perikanan tangkap. Data produksi perikanan
tangkap menunjukkan peningkatan yang signifikan. Produksi perikanan budidaya pada
tahun 2011 sebesar 43.380,40 ton, tahun 2012 sebesar 45.320,90 ton, tahun 2013
sebesar 49,708.05 ton, tahun 2014 sebesar 79.706,82 dan tahun 2015 sebesar 93.281,62
ton. Sedangkan perikanan tangkap kontribusinya relatif kecil terhadap total produksi
perikanan dan kelautan. Perkembangan produksi perikanan dan kelautan dapat dilihat
pada grafik berikut.
Grafik 2.21Perkembangan Produksi dan Kelautan Tahun 2011 - 2015
Sumber : BPS Lombok Tengah ( 2015)
2011 2012 2013 2014 2015
Produksi (Ton) 45.851 47.837 52.384 81.990 95.616
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Ton
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 49
2. PARIWISATA
Pembangunan pariwisata menunjukkan kinerja yang membaik dalam lima tahun
terakhir atau periode tahun 2011 – tahun 2015. Intervensi pembangunan pariwisata yang
telah dilaksanakan melalui penataan dan pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan sumberdaya manusia kepariwisataan, peningkatan infrastruktur
pendukung pariwisata dan promosi wisata telah memberikan dampak yang signifikan
terhadap perkembangan pariwisata. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Secara total
jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisatawan kategori overnight visitor meningkat
sebesar 60,4 persen di tahun 2015 dari kondisi tahun 2011. Perkembangan jumlah
wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.38Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal
Tahun 2011-2015
TahunJumlah Wisatawan Kategori
Overnight Visitor (Orang) TotalRata -Rata
Lama Tinggal(Hari)Asing Domestik
2011 45.509 17.289 62.798 2,582012 58.364 23.535 81.899 2,712013 77.278 25.150 102.428 3,552014 54.954 49.766 104.720 3,932015 46.908 53.820 100.728 3,05
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
3. PERTANIAN
Pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Lombok
Tengah. Peran sektor pertanian tergambarkan dari kontribusinya terhadap PDRB. Dalam
periode tahun 2011 – 2014, sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi terhadap
PDRB meskipun terdapat kecenderungan penurunan share nya terhadap PDRB. Pada
tahun 2011 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 29,95 persen, tahun 2012
sebesar 28,15 persen, tahun 2013 sebesar 27,54 persen dan tahun 2014 sebesar 26,86
persen. Perkembangan produksi pertanian unggulan daerah sebagai berikut:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 50
(1). Padi
Produksi padi meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2011 produksi padi
sebesar 450.957 ton, tahun 2015 produksinya mencapai 466.096 ton atau meningkat
sebesar 3,47%. Produktivitas tanaman padi juga menunjukkan peningkatan, pada tahun
2011 produktivitas padi sebesar 50,15 Kw/Ha, tahun 2015 produktivitasnya meningkat
menjadi sebesar menjadi 51,37 Kw/Ha. Perkembangan produksi padi dapat dilihat pada
grafik berikut.
Grafik 2.22Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber : BPS (2015)
(2). Jagung
Produksi jagung menunjukkan kinerja yang membaik, produksi jagung pada tahun 2011
sebesar 12.260 ton, di tahun 2014 produksinya mencapai 16.159 ton atau meningkat
sebesar 31.08 persen. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan produksi, dimana
produksi jagung sebesar 11.518 ton sebagai penurunan luas areal tanam jagung pada
musim tanam tahun tersebut. Produktivitas jagung menunjukkan peningkatan, pada
tahun 2011 produktivitas jagung sebesar 41,34 Kw/Ha, tahun 2012 sebesar 44,71 Kw/Ha,
tahun 2013 sebesar 45,29 Kw/Ha, tahun 2014 sebesar 52,57 Kw/Ha dan tahun 2015
sebesar 52,10 Kw/Ha. Perkembangan produksi jagung dapat dilihat grafik berikut.
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Produksi Padi 450.947 443.985 465.150 456.663 466.096
430.000
435.000
440.000
445.000
450.000
455.000
460.000
465.000
470.000
Ton
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 51
Grafik 2.23Produksi Kedelai dan Jagung Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
Sumber : BPS (2015)
(3). Kedelai
Produksi kedelai meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2011 produksi kedelai
hanya sebesar 24.836 ton, di tahun 2015 produksinya mencapai 36.661 ton atau
meningkat sebesar 47,61 persen. Peningkatan produksi tersebut merupakan hasil dari
perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas tanaman kedelai yang semakin
membaik. Produktivitas tanaman kedelai pada tahun 2011 sebesar 12,76 Kw/Ha, tahun
2012 sebesar 12,89 Kw/Ha, tahun 2013 sebesar 12,83 Kw/Ha, tahun 2014 sebesar 12,83
Kw/Ha dan tahun 2015 sebesar 13,34 Kw/Ha. Perkembangan produksi kedelai sebagai
berikut.
Grafik 2.24
Produksi Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 - 2015
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Produksi Jagung 12.260 14.000 16.381 16.159 11.518
-
5.000
10.000
15.000
20.000
Ton
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Produksi Kedelai 24.836 26.121 42.916 42.916 36.661
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Ton
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 52
(4). Sapi, Kambing, Ayam Buras dan Itik
Perkembangan peternakan khususnya ternak sapi, kambing, ayam buras dan itik
menunjukkan kinerja yang positip dalam periode tahun 2011 – 2015. Jika dibandingkan
dengan jumlah populasi ternak pada tahun 2011, maka jumlah populasi ternak meningkat
signifikan di tahun 2015. Jumlah populasi ternak sapi meningkat sebesar 31,6 persen,
ternak kambing meningkat sebesar 57,6 persen, ternak itik meningkat sebesar 209,4
persen dan ternak ayam buras meningkat sebesar 31,6 persen. Perkembangan populasi
ternak dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 2.39Perkembangan Populasi Ternak Sapi, Kambing, Itik dan Ayam Buras
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2015
NoJenis Ternak Jumlah Populasi (Ekor)
2011 2012 2013 2014 20151 Sapi 119.209 137.200 149.543 157.048 162.250
2 Kambing 64.906 76.076 89.026 96.157 102.315
3 Itik 230.855 389.409 549.172 71.881 714.349
4 Ayam Buras 915.144 1.449.838 2.000.871 2.491.520 1.204.138
4. PERKEBUNAN
Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
melalui pengembangan komoditas tanaman bernilai ekonomi. Kabupaten Lombok Tengah
memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan baik tanaman
tahunan maupun tanaman semusim. Beberapa komoditas tanaman perkebunan yang
berpotensi menjadi unggulan diantaranya adalah tembakau, kopi, kakao, kelapa dan
jambu mete. Terhadap komoditas tembakau khususnya tembakau virginia,
pengembangan komoditas ini telah dilaksanakan secara baik yang menerapkan konsep
agribisnis yang ditandai dengan adanya pola kemitraan antara private sector dan petani
sehingga komoditas tembakau virginia telah berkembang menjadi unggulan daerah dan
berkontribusi secara nasional. Perkembangan produksi beberapa tanaman perkebunan
dapat dilihat di tabel berikut.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 53
Tabel 2.40Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
No TanamanJumlah Produksi
(Ton)2011 2012 2013 2014 2.015
1. Tembakau Virginia 14.484 23.705 17.450 13.901 14.190
2. Tembakau Rajangan/Rakyat 523 608 226 226 422
3. Kopi 709 635 478 346 3994. Jambu Mete 865 843 836 902 9085. Kelapa 14.903 14.918 14.882 14.829 9.9836. Kakao 188 148 52 117 149
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah (2015)
5. PERDAGANGAN
Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah sangat strategis yang
dapat dilihat dari share nya terhadap PDRB. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan
share sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011,
perdagangan menyumbang 17 persen terhadap PDRB, tahun 2012 sebesar 17,44 persen,
tahun 2013 sebesar 17,72 persen dan di tahun 2015 berkontribusi sebesar 17, 93 persen.
Salah satu yang mendukung peningkatan share perdagangan terhadap PDRB adalah
meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan baik pasar, toko maupun kios.
Ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang berkualitas khususnya pasar yang
berkualitas sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah untuk itu
rehabilitasi dan revitalisasi pasar menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing pasar.
Perkembangan sarana distribusi perdagangan dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 2.41Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Menurut Jenis
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014Tahun Pasar Toko Kios2010 43 368 1.6382011 43 386 1.6532012 43 386 1.6592013 45 393 1.6662014 45 393 1.666
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 54
6. INDUSTRI
Industri yang banyak berkembang di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh
industri kecil yang terkonsentrasi pada olahan pangan dan kerajinan. Industri kecil
khususnya kerajinan merupakan unggulan daerah, dengan produk unggulannya
diantaranya tenun dan songket, anyaman bambu daan roket, perak dan gerabah.
Perkembangan industri kecil dan serapan tenaga kerja dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 2.42Jumlah Industri Kecil dan Serapan Tenaga KerjaKabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014
Tahun Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja2010 37.191 68.2142011 34.009 56.0122012 34.215 54.8622013 32.984 178.0022014 33.088 53.628
Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
7. TRANSMIGRASIDalam rangka penataan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Lombok
Tengah telah ditetapkan RWPT dan RTSP di rencana Pemukiman Trasnmigrasi Baru (PTB)
Desa Plambik dan Pandan Indah Kec. Praya Barat Daya termasuk Kegiatan penyediaan
dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi seluas
300 Ha dengan jumlah sasaran 300 KK.
Sedangkan untuk kawasan transmigrasi yang sudah ada yakni Desa Batu Jangkih
dan Mekar Sari masih diarahkan pada pemberdayaan keluarga transmigran dengan
rumah tangga sasaran sejumlah 270 KK dengan luas kawasan 270 ha.
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapaipertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbukapada persaingan dengan daerah lainnya yang yang berdekatan , domestik atauinternasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasiwilayah atau infrastruktur, iklim dan sumberdaya manusia. Indikator aspek daya saingterdiri dari :
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 55
a. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang yang merupakan salah satu bagian
penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, serta
penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi
program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta
koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian ruang.
RTRW juga memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah
nasional dan provinsi ke dalam struktur wilayah Daerah dan pola pemanfaatan ruang
Daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang Daerah.
RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang
wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Kabupaten Lombok Tengah
telah memiliki RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011 – 2031.
Dari tahun 2011 hingga 2014 tidak terjadi perubahan realisasi luasan kawasan
lindung di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seluas 18.188,45 hektar. Luasan ini telah
mendekati rencana peruntukan kawasan lindung dalam RTRW sebesar 18.198,45 hektar
dengan rasio realisasi mencapai 99 persen.
Tabel 2.43Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2011-2014 di Kabupaten Lombok Tengah
NoUraian 2011 2012 2013 2014
1 Realisasi RTRW (Kawasan Lindung) 16.982,45 16.982,45 16.982,45 16.982,452 Rencana Peruntukan Ruang (Kawasan
Lindung)16.992,45 16.992,45 16.992,45 16.992,45
3 Rasio (1/2) 0,99941 0,99941 0,99941 0,99941Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2015
Luas wilayah produktif di Kabupaten Lombok Tengah semakin menyusut dari
tahun 2011 hingga 2013 dengan rasio yang semakin menurun dari tahun 2011 sebesar
71,8 persen menjadi 71,3 persen di tahun 2013. Penyusutan luasan ini disebabkan banyak
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 56
faktor diantaranya kondisi fisik alamiah maupun sosial. Kondisi fisik alamiah terkait
dengan kondisi geografis, hidrologis, dan klimatologis yang secara langsung dapat
mempengaruhi produktifitas lahan. Adapun kondisi sosial yang berpengaruh dalam
penyusutan luasan lahan produktif antara lain pola tanam, peralihan fungsi lahan, dan
perilaku manusia lainnya.
Tabel 2.44Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011-2014 di Kabupaten Lombok Tengah
No Uraian 2011 2012 2013 20141 Luas Wil Produktif 73.733,00 73.465,00 73.197,00 72.929,002 Luas Seluruh Wil. Budidaya 102.650,55 102.650,55 102.650,55 102.650,553 Rasio (1/2) 0,718 0,716 0,713 0,710Sumber : Bappeda Kab. Lombok tengah, 2015
b. Fokus Iklim BerinvestasiKejahatan yang dilaporkan yang dalam beberapa tahun terakhir terlihatmengalami
kenaikan (khususnya kejahatan konvensional ) pada tahun 2013 menjadi 68 kasus jika
dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 13 kasus. Sedangkan untuk jenis
kejahatan lainnya seperti kontijensi, kejahatan terhadap kekayaan negara dan
transnasional cenderung tetap. Tetapi kita semua tetap berharap agar jenis kejahatan
mengalami penurunan.
Tabel 2.45Angka kriminalitas
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2014
Jenis KejahatanTahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014Penculikan 2 1 1 2 19 19
Pengrusakan 4 7 4 0 0 0Perkelahian 9 6 7 11 29 29
Sumber : Kesbangpoldagri dan Pol PP, 2014
Tabel 2.46Jumlah Unjuk Rasa di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010 – 2014
No. UraianTahun
2010 2011 2012 2013 20141 Bidang Politik 3 22 4 6 272 Ekonomi 9 3 1 5 3
Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 57
2.2 Capaian Program RPJMD Periode 2011-2015
Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Tengah
Tahun 2011-2015 memuat 14 (empat belas) tujuan, 30 (tiga puluh) sasaran dan 210 indikator
kinerja program pembangunan daerah. Ketercapaian target RPJMD diukur berdasarkan
persentase capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan.
Sampai dengan kondisi tahap akhir pencapaian, terdapat 13 (tiga belas) indikator
yang hampir dan belum tercapai. Dalam urusan pendidikan, indikator Jumlah Pengawas
SD yang sudah S-2 belum tercapai sedangkan pada urusan kesehatan terdapat 3 (tiga)
indikator yang hampir dan belum tercapai yaitu; 1) Persentase ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan per kapita; 2) Prosentase SDM kesehatan yang sudah D-III ke atas;
dan 3) Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada urusan pekerjaan umum,
indicator Jumlah KK yang memiliki akses air bersih yang berkualitas memperoleh tingkat
ketercapaian sevesar 66,5 persen. Pada urusan penataan ruang, indikator Jumlah dan
Jenis Perda Tata Ruang yang diundangkan belum tercapai. Pada urusan Sosial Tenaga
Kerja dan Transigrasi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang berdasarkan data BPS pada
tahun 2014 sebesar 6,37 persen masih belum mencapai target RPJMD 2011-2015 yang
merencanakan angka pengangguran terbuka sebesar 4,55 persen di tahun 2015. Pada
urusan Koperasi dan UKM, target persentase tunggakan dana investasi pemda tidak
tercapai. Sedangkan pada urusan kepegawaian, indikator yang belum tercapai adalah
jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pim II. Pada urusan Pertanian, indikator yang
belum tercapai adalah Ketersediaan Pangan berdasarkan analisis Neraca Bahan Makanan
(Gram/Kapita/Hari). Pada urusan energy dan sumberdaya mineral, terdapat dua indikator
yang belum tercapai yaitu Jumlah PLTS yang beroperasi (SHS) dan jumlah pemanfaatan
energi terbarukan (unit biofuel). Dalam urusan kelautan dan perikanan, indikator yang
belum tercapai adalah Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
Indikator jumlah pengawas SD yang sudah S-2 merupakan indikator nomor 17 dari
210 indikator RPJMD dan berada dalam Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan. Target 55 orang pengawas SD yang S-2 di tahun 2015 tidak tercapai karena
sampai dengan tahun 2015 jumlah pengawas SD yang sudah S-2 menurut Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga baru mencapai 5 orang saja. Rendahnya tingkat
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 58
pencapaian pada indikator sasaran ini disebakan oleh beberapa hal. Pertama, pengawas
pendidikan yang diangkat berlatar belakang guru/ kepala sekolah dengan kualifikasi
pendidikan S1. Kedua, pendidikan S-2 pengawas yang diakui harus linier dengan
pendidikan/ijasah S1-nya, sedangkan belum ada program studi di perguruan tinggi dalam
daerah yang linier sehingga pengawas tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di
luar daerah. Disamping itu selain karena pertimbangan usia, jika melanjutkan studi di luar
daerah, pengawas yang bersangkutan harus meninggalkan tugas pokoknya yang dapat
berakibat pada terhentinya tunjangan sertifikasi. Untuk memotivasi Pengawas agar
memenuhi kualifikasi pendidikan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain kemudahan
dalam pemberian untuk melanjutkan pendidikan, pengusulan beasiswa kepada
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan serta pemberian tunjangan sertifikasi.
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan per kapita untuk
Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2015 sebesar 47,20 persen. Capaian ini masih
jauh dari target yang diamanatkan dalam RPJMD 2011-2015 yang menentapkan target
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan per kapita sebesar 90 persen di akhir tahun
pencapaiannya. Target tersebut selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pelayanan kefarmasian. Kebijakan Obat Nasional (KONAS) tahun 1983 yang direvisi tahun
2006, target kewajiban Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kefarmasian pada
tahun 2010 menyebutkan bahwa ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan sebesar
90%, pengadaan obat esensial 100% dan pengadaan obat generik 90%. Belum tercapainya
target ini disebabkan karena masih rendahnya penganggaran untuk obat- oabatan di
Kabupaten Lombok Tengah. Standar biaya obat publik rasional menurut Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) adalah US $2 per kapita, sedangkan standar Departemen
Kesehatan Republik Kesehatan Indonesia (Depkes RI) US $1 per kapita atau diasumsikan
sekitar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kapita. Menurut Profil Kesehatan yang
disusun Dinas Kesehatan Lombok Tengah tahun 2013 dan 2014, beberapa jenis obat yang
ketersediaannya di bawah 100% pada tahun 2013 adalah Aminofilin tablet 200 mg,
Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 m, Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen,
Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr), Garam Oralit I serbuk Kombinasi : Natrium 0,70 g,
Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrt dihidrat 0,58 g, Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml,
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 59
Paracetamol tablet 100 mg, dan Povidon Iodida larutan 10 % 30 m. Adapun per 31
Desember 2014, beberapa jenis obat yang pernah kosong pada tahun 2014 adalah
Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml selama 2 bulan, Na diklofenak 25mg selama 3 bulan,
Sabu Polivalen 5 ml (ABU I) selama 8 bulan, IV Cathether No. 18 G selama 2 bulan, IV
Cathether No. 22 G selama 3 bulan, Ranitidine injeksi 25 mg/2 ml selama 2 bulan,
Metformin HCL 500 mg selama 2 bulan, Catgut / Benang Bedah No. 3/0 selama 3 bulan,
dan Silk (Benang Bedah Sutra) No. 3/0 pernah kosong selama 1 bulan. Salah satu faktor
penyebab kekosongan obat di instalasi farmasi Dinas Kesehatan yaitu proses perencanaan
pengadaan kebutuhan obat masih sederhana dikarenakan keterbatasan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, sehingga sulit menganalisis kebutuhan obat yang akurat,
efektif dan efisien.
Capaian indikator prosentase SDM kesehatan yang sudah D-III ke atas sampai
dengan tahun 2015 baru mencapai 71,88 persen sementara target yang ditetapkan
sebesar 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996, diketahui
bahwa seluruh sumber daya manusia kesehatan dituntut memiliki tingkat pendidikan
paling rendah tingkat D.III (diploma tiga). Tenaga kesehatan yang memiliki status Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1.266 orang yang tersebar di
25 UPT Puskesmas sebanyak 835 orang, RSUD Praya sebanyak 330 orang dan Dinas
Kesehatan sebanyak 110 orang. SDM Kesehatan terdiri dari 2 jenis yaitu tenaga kesehatan
sebanyak 1.045 orang dan non tenaga kesehatan sebanyak 241 orang. Pendidikan SDM
Kesehatan bervariasi mulai dari pendidikan tingkat SD sampai tingkat S2. Strata
pendidikan Diploma III ke atas sebanyak 910 orang atau sebesar 71,88% dari total 1.266
orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi SDM kesehatan belum seluruhnya
berpendidikan Diploma III ke atas adalah beberapa SDM yang berpendidikan SPK, SMA,
SPPH, SPRG masih menempuh pendidikan ketingkat lebih tinggi dengan status ijin belajar.
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 11,56.
Kondisi ini menunjukkan terjadinya fluktuasi angka dari kondisi awal hingga akhir RPJMD
2011-2015. Di tahun 2011, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup sebesar 8,2
kemudian naik di tahun 2012 menjadi 12 untuk kemudian kembali bertambah di tahun
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 60
2013 menjadi 14. Di tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 10,85 meskipun tetap tidak
mencapai target 7,1 yang ditentukan pada tahun tersebut. Fluktuasi angka yang tidak
mencapai target RPJMD tersebut menunjukkan peningkatan pelayanan posyandu yang
sampai kondisi 2015 tercatat terdapat 84% posyandu aktif dengan Angka tingkat
pastisipasi masyarakat dalam memantau status kesehatan melalui posyandu dalam 5
tahun terakhir mencapai rata-rata 80.4% masih belum berimplikasi besar terhadap
penekanan angka kematian bayi.
Jumlah KK yang memiliki akses air bersih yang berkualitas pada tahun 2015
berdasarkan data Dinas PU dan ESDM Kab. Lombok Tengah adalah 64,46%. Pada tahun
2014, jumlah KK yang difasilitasi air bersih dari tahun 2011 hingga 2014 adalah 10.280 KK
sehingga jika diakumulasi dari kondisi awal tahun 2010 sebanyak 185.024 KK dapat
diketahui jumlah KK yang mengakses air bersih sebanyak 195.304 KK. Berdasarkan
rencana dalam RPJMD 2011-2015, pada tahun 2015 sebesar 95% KK memiliki akses air
bersih yang berkualitas. Jika menggunakan data Dinas Kesehatan, penduduk dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) menurut kecamatan dan
puskesmas, pada tahun 2014 terdapat 585.138 penduduk atau 65,56 persen penduduk
yang dapat mengakses air berkualitas bukan jaringan perpipaan berupa sumur gali
terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air
terlindung, dan penampungan air hujan. Data Dinas Kesehatan per 31 Oktober 2015
menunjukkan sebesar 69,93 persen KK yaitu sebanyak 216.382 KK telah mengakses air
bersih.
Meskipun capaian akhir belum memenuhi target RPJMD, selama tahun
pelaksanaan RPJMD 2011-2015, terlihat ada peningkatan prosentase KK yang memiliki
akses air bersih yang berkualitas. Beberapa kendala terkait pencapaian target ini antara
lain karena karakteristik daerah yang berbeda antara bagian utara dan daerah bagian
selatan Kabupaten Lombok Tengah. Daerah bagian utara relatif lebih mudah memenuhi
kebutuhan air didukung dengan keberadaan sumber-sumber mata air. Sedangkan daerah
bagian selatan relative lebih kering sehingga sangat mempengaruhi kemampuan
masyarakat dalam mengakses air bersih. Faktor lain yang menyebabkan redahnya capaian
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 61
target akses air bersih ini adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
kesehatan.
Indikator jumlah dan jenis Perda Tata Ruang yang diundangkan sampai dengan
2015 belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan amanat UU nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah terdiri dari rencana umum
berupa RTRW Kabupaten dan rencana rinci. Sebagai tindak lanjut operasional atas
rencana umum, pemerintah daerah diwajibkan menyusun juga rencana rinci untuk
kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Sampai dengan tahun 2015,
Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang
seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031 yang
telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui
Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Praya
dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kopang yang hingga saat ini
keduanya dalam proses legislasi pada tahapan konsultasi teknis di pusat. Selain itu, telah
disusun pula Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Perkotaan
Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015.
Beberapa hal yang menyebabkan belum berhasilnya pencapaian target penyusunan
dokumen perencanaan tata ruang antara lain disebabkan karena masih terbatasnya
kelembagaan yang menangani tata ruang secara langsung. Saat ini, urusan penataan
ruang secara langsung di tangani oleh pejabat esselon IV. Hal lain yang menyebabkan
keterlambatan tersusunnya rencana tata ruang sebagai target yang ditetapkan adalah
masih terbatasnya aturan petunjuk teknis terkait rencana tata ruang yang diterbiitkan
oleh pusat.
Dalam urusan ketenagakerjaan, sampai dengan akhir pencapaian RPJMD 2011-
2015, isu pengangguran masih menjadi permasalahan yang perlu penanganan di tahapan
pembangunan selanjutnya. Berdasarkan data Sakernas 2011-2014, angka pengangguran
di Lombok Tengah memiliki kecenderungan yang meningkat. Angka pengangguran
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 62
tertinggi adalah pada tahun 2014 yang mencapai 6,37 persen sehingga jika dibandingkan
dengan target RPJMD 2011-2015 yang merencanakan 4,55 persen pengangguran terbuka
di tahun 2015, angka Sakernas 2011-2014 tersebut baru mencapai 60 persen dari yang
diharapkan. Demikian halnya dengan persentase tunggakan dana investasi Pemda yang
sampai dengan tahun 2015 terealisasi sebesar 8,8 persen dari target 6 persen. Tingginya
tunggakan dana investasi pemda ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dari
masyarakat sebagai pengurus koperasi maupun UKM yang telah mendapat fasilitas
pinjaman bantuan modal berupa dana investasi pemda dan untuk mencapai target
realisasi 6 persen masih dibutuhkan percepatan agar sisa target 3,82 persen dapat
tercapai.
Capaian indikator diklat kepemimpinan hanya mencapai 16%. Target jumlah
pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural berupa Diklat Kepemimpinan didasarkan
pada data jumlah pejabat struktural yang sudah dan belum mengikuti diklatpim. Pejabat
eselon II yang telah mengikuti Diklatpim Tk. II baru 15 orang dari 30 orang pejabat yang
ada. Dari 152 orang pejabat eselon III, sebanyak 64 orang atau 42% sudah mengikuti
Diklatpim Tk III sedangkan sisanya 88 orang atau 58 % belum mendapatkan Diklatpim Tk
II. Persentase pejaabat eselon IV yang telah mengikuti Diklatpim Tk. IV sebanyak 413
orang dari 698 orang pejabat eselon IV yang ada. Artinya, 59% pejabat eselon IV di
Lombok Tengah telah mengikuti diklat dan sisanya sebanyak 285 orang atau 41% lainnya
belum mendapatkan Diklatpim Tk. IV. Sampai dengan 2015, masih banyak pejabat
struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang belum mengikuti
Diklat Kepemimpinan yaitu sebesar 44, 09% yakni 492 orang dari 880 pejabat eselon yang
ada. Target diklat kepemimpinan tahun 2011 – 2015 sebanyak 50 orang untuk Diklatpim
II, 100 Orang untuk Diklatpim III dan 200 Orang untuk Diklatpim IV. Yang tercapai hanya
11 Orang untuk Diklatpim II, 5 Orang untuk diklatpim III dan 40 Orang untuk Diklatpim IV,
atau hanya tercapai 22%. Rendahnya capaian indikator jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan disebabkan oleh masih minimnya anggaran yang tersedia untuk urusan
kepegawaian.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 63
Indikator Ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)
mendapatkan notifikasi merah pada item lemak sedangkan untuk energy dan protein
sudah mencapai target. Sasaran ketersediaan pangan ini dilaksanakan dengan
menganalisa data-data jenis bahan pangan baik yang berasal dari nabati maupun hewani.
Data–data ini dianalisa setelah dilakukan sinkronisasi. Angka kecukupan energi dan
protein dari tahun 2011-2015 telah melebihi standar yang dianjurkan yaitu angka
kecukupan energi perkapita 2200 kkl/kap/hari sedangkan untuk protein 57 gr/kap/hari.
Berdasarkan analisa NBM energy dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan,
dapat diketahui adanya peningkatan produksi. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari
analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk energy dari tahun 2011 sebesar 2.597,34
kkl/kap/hari, tahun 2012 sebesar 2.804,75 kkl/kap/hari, pada tahun 2013 sebesar
2.304,00 kkl/kap/hari, di tahun 2014 sebesar 3084,98 kkl/kap/hari dan bertahan sampai
tahun 2015. Khusus untuk lemak, sejak tahun 2013 tidak lagi ada perhitungan terhadap
ketersediaannya sehingga sampai dengan akhir pencapaian 2015, target untuk item
pangan ini tidak tercapai.
Indikator Jumlah PLTS dan Jumlah PLTMH yang beroperasi tidak tercapai dalam
pelaksanaan RPJMD 2011-2015 disebabkan karena target capaian terlalu tinggi karena
didasarkan pada rencana bantuan luar negeri yang akan dialokasikan ke Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah, tetapi tidak teralisasi. Jumlah SHS yang terbangun di
Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan 2015 sebanyak 1.866 unit yang bersumber
dari dana APBD II dan DAK sebanyak 456 unit serta dari bantuan provinsi, EBTKE dan
KPDT sebanyak 1.401 unit. Selama ini Pemda Lombok Tengah hanya bisa melakukan
sharing kegiatan dengan pusat berupa pembebasan lahan disebabkan karena
pembangunan PLTMH membutuhkan dana yang cukup besar dan harus tersedia potensi
air dengan debit yang memadai/cukup.
Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator kawasan konservasi perairan
yang dikelola secara berkelanjutan. Capaian kinerja mencapai target, namun bila melihat
kondisi awal dan kondisi akhir tidak mengalami perubahan dari kondisi awal. Hal ini
disebabkan, dalam penentuan suatu kawasan yang kemudian akan ditetapkan sebagai
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 II - 64
kawasan konservasi harus melalui kajian dengan mempertimbangkan segala aspek, baik
dari segi teknis, ekonomi, sosial budaya, lingkungan serta harus mengacu pada peraturan
yang berlaku. Penetapan suatu kawasan konservasi perairan harus melibatkan semua
pihak yang terkait dan melalui proses yang panjang.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 1
BAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan
fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan
urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup
kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Tujuan analisis pengelolaan keuangan adalah untuk mengefektifkan dan
mengefisiensikan alokasi dana, optimalisasi pendapatan dan penerimaan daerah, serta
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk
menyusun kerangka pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan jangka
menengah daerah lima tahun kedepan.
3.1 KINERJA KEUANGAN 2011-2015
3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pengelolaan
pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 - 2015 diarahkan pada
upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian sumber-sumber
pendapatan daerah dan pendapatan lainnya berdasarkan potensi yang dimiliki.
Upaya optimlisasi PAD tersebut dilakukan dengan cara: (1) mendorong
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah; (2) pembenahan manajemen
penerimaan PAD; (3) ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan; (4) evaluasi dan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 2
revisi regulasi pajak dan retribusi daerah; dan (5) pengembangan kelembagaan
keuangan daerah.
PAD pada kurun waktu 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang
signifikan yakni rata-rata 34,5% pertahun yang mengalami pertumbuhan tertinggi
jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang lain. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah sudah mengarah
pada tren yang positif.
Jika dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan daerah, PAD memiliki
kontribusi terkecil yaitu sebesar 8,65% dimana pendapatan masih didominasi oleh
dana perimbangan dengan proporsi sebesar 74,51%. Hal tersebut
menggambarkan bahwa dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Lombok Tengah
masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan
dari pusat.
Berikut ini disajikan pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2010-2015.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 3
Tabel 3.1.Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
URAIAN
TAHUN Rata-RataPertumbuhan
(%)2011 2012 2013 2014 2015PENDAPATAN 924.800.267.124 1.047.531.877.742,40 1.230.524.285.617,67 1.411.225.520.809 1.647.221.861.194,20 15,53Pendapatan Asli Daerah 59.233.791.264 78.444.759.921,40 123.011.389.543,78 140.507.905.589,16 154.863.589.503,00 27,16Pajak Daerah 12.655.484.381 17.407.773.080,00 23.469.135.275,00 37.283.585.365,00 39.142.069.882,00
Retribusi Daerah 36.775.550.223 19.454.046.307,36 19.562.362.475,00 15.869.457.322,20 30.972.090.918,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 4.391.986.997 4.065.980.656,00 5.610.383.433,00 7.134.392.078,00 8.810.808.703,00
Lain-Lain PAD Yang Sah 5.410.769.663 37.516.959.878,04 74.369.508.361,00 80.220.470.823,96 75.938.620.000,00
Dana Perimbangan 708.910.909.676 840.766.977.988,00 947.043.767.809,00 1.011.563.786.345,00 1.103.331.202.974,00 11,69Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.261.779.676 63.518.844.988,00 59.343.854.809,00 65.218.839.345,00 70.719.834.974,00 3,24Dana Alokasi Umum 589.449.530.000 702.814.863.000,00 793.651.563.000,00 865.423.847.000,00 906.054.748,00 11,35Dana Alokasi Khusus 57.199.600.000 74.433.270.000,00 94.048.350.000,00 80.921.100.000,00 126.556.620.000,00 21,96Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 153.001.453.181 161.180.901.823,45 169.012.183.811,46 175.870.512.501,50 389.027.068.717,00 26,28Hibah - - 701831500 840851852 24.140.637.000
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 18.118.476.264 21.889.335.833,00 23.636.574.764,89 54.467.702.022,76
60.910.766.717,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 137.510.489.920 101.120.804.000,00 136.130.722.000,00 203.845.275.000,00 303.975.665.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya1.026.600.000 5.310.000.000,00 0,00 - -
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 4
Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada kurun waktu 2011-2015,
pendapatan daerah selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
15,53% pertahun. PAD meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,16%
pertahun. Dana perimbangan meningkat dengan rata-rata peningkatan 11,69%
pertahun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 26,28%
pertahun.
2. Pengelolaan Belanja Daerah
a. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Prinsip-prinsip Pengelolaan Belanja Daerah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003,
yaitu tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut belanja daerah
disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil dari input yang direncanakan setiap satuan kerja perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan, pengaturan melalui
pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dan peningkatan proporsi
belanja publik yang dapat dirasakan secara langsung untuk meningkatkan kualitas
kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung
keberlangsungan operasional penyelenggaraan pemerintahan.
Jika dilihat dari struktur belanja langsung dan tidak langsung dalam postur
anggaran belanja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun
waktu 2011-2015, proporsi belanja tidak langsung pada setiap tahun anggaran
cukup tinggi jika dibandingkan dengan belanja langsung, meskipun proporsi yang
cukup tinggi tersebut dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.
Proporsi belanja tidak langsung mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2013
yaitu 58,92% dan 41,08% untuk proporsi belanja langsung. Angka tersebut jauh
lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi proporsi belanja tidak langsung pada
tahun 2011 yang mencapai 76,04%. Namun demikian, tren penurunan yang terjadi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 5
pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dipertahankan sehingga mulai tahun
2014 terjadi kecenderungan peningkatan pada proporsi belanja tidak langsung
dalam struktur belanja daerah. proporsi belanja tidak langsung tahun anggaran
2015 meningkat menjadi 67,15% jika dibandingkan dengan kondisi 2014 dengan
proporsi belanja tidak langsung sebesar 61,67%.
Berikut disajikan disajikan proporsi belanja langsung dan tidak langsung kurun
waktu 2011-2015.
Grafik 3.1.Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2011-2015
Tingginya proporsi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2011-2015
sangat dipengaruhi oleh pengalokasian belanja pegawai termasuk di dalamnya
belanja untuk pembayaran gaji. Dari total belanja tidak langsung, belanja pegawai
memiliki rata-rata proporsi terbesar yaitu sebesar 88,62% kemudian diikuti belanja
bantuan keuangan dengan rata-rata proporsi sebesar 6,42%.
Berikut disajikan rata-rata proporsi alokasi belanja tidak langsung tahun 2011-
2015.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2011
76,04
23,96
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 5
pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dipertahankan sehingga mulai tahun
2014 terjadi kecenderungan peningkatan pada proporsi belanja tidak langsung
dalam struktur belanja daerah. proporsi belanja tidak langsung tahun anggaran
2015 meningkat menjadi 67,15% jika dibandingkan dengan kondisi 2014 dengan
proporsi belanja tidak langsung sebesar 61,67%.
Berikut disajikan disajikan proporsi belanja langsung dan tidak langsung kurun
waktu 2011-2015.
Grafik 3.1.Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2011-2015
Tingginya proporsi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2011-2015
sangat dipengaruhi oleh pengalokasian belanja pegawai termasuk di dalamnya
belanja untuk pembayaran gaji. Dari total belanja tidak langsung, belanja pegawai
memiliki rata-rata proporsi terbesar yaitu sebesar 88,62% kemudian diikuti belanja
bantuan keuangan dengan rata-rata proporsi sebesar 6,42%.
Berikut disajikan rata-rata proporsi alokasi belanja tidak langsung tahun 2011-
2015.
2011 2012 2013 2014 2015
76,0469,36
58,92 61,6767,15
23,9630,64
41,08 38,33
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 5
pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dipertahankan sehingga mulai tahun
2014 terjadi kecenderungan peningkatan pada proporsi belanja tidak langsung
dalam struktur belanja daerah. proporsi belanja tidak langsung tahun anggaran
2015 meningkat menjadi 67,15% jika dibandingkan dengan kondisi 2014 dengan
proporsi belanja tidak langsung sebesar 61,67%.
Berikut disajikan disajikan proporsi belanja langsung dan tidak langsung kurun
waktu 2011-2015.
Grafik 3.1.Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2011-2015
Tingginya proporsi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2011-2015
sangat dipengaruhi oleh pengalokasian belanja pegawai termasuk di dalamnya
belanja untuk pembayaran gaji. Dari total belanja tidak langsung, belanja pegawai
memiliki rata-rata proporsi terbesar yaitu sebesar 88,62% kemudian diikuti belanja
bantuan keuangan dengan rata-rata proporsi sebesar 6,42%.
Berikut disajikan rata-rata proporsi alokasi belanja tidak langsung tahun 2011-
2015.
2015
67,15
32,85
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 6
Grafik 3.2.
Rata-Rata Proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung Selama Tahun 2011-2015.
Sementara itu, komposisi belanja langsung dalam kurun waktu 2011-2015
relatif baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari rata-rata proporsi belanja pegawai,
belanja barang/jasa, dan belanja modal. Dalam kurun waktu 2011-2015, belanja
modal memiliki proporsi terbesar dalam struktur belanja langsung yaitu sebesar
53,34% kemudian diikuti belanja barang jasa sebesar 38,17% dan sisanya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Sebagaimana kita ketahui bahwa
belanja modal memiliki multiplier effect yang paling signifikan diantara berbagai
komponen pengeluaran pemerintah yang lain. Oleh karena itu, proporsi belanja
modal ini diharapkan tidak saja dapat dipertahankan, namun mampu ditingkatkan
menjadi proporsi yang mendominasi belanja langsung mengingat masih tinggi
pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah. Kebijakan
ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi
daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam
mendorong investasi di daerah. Berikut disajikan rata-rata proporsi belanja
pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal kurun waktu 2011-2015.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
88,62
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 6
Grafik 3.2.
Rata-Rata Proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung Selama Tahun 2011-2015.
Sementara itu, komposisi belanja langsung dalam kurun waktu 2011-2015
relatif baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari rata-rata proporsi belanja pegawai,
belanja barang/jasa, dan belanja modal. Dalam kurun waktu 2011-2015, belanja
modal memiliki proporsi terbesar dalam struktur belanja langsung yaitu sebesar
53,34% kemudian diikuti belanja barang jasa sebesar 38,17% dan sisanya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Sebagaimana kita ketahui bahwa
belanja modal memiliki multiplier effect yang paling signifikan diantara berbagai
komponen pengeluaran pemerintah yang lain. Oleh karena itu, proporsi belanja
modal ini diharapkan tidak saja dapat dipertahankan, namun mampu ditingkatkan
menjadi proporsi yang mendominasi belanja langsung mengingat masih tinggi
pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah. Kebijakan
ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi
daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam
mendorong investasi di daerah. Berikut disajikan rata-rata proporsi belanja
pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal kurun waktu 2011-2015.
88,62
0,41 2,38 1,95 0,31 6,42
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 6
Grafik 3.2.
Rata-Rata Proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung Selama Tahun 2011-2015.
Sementara itu, komposisi belanja langsung dalam kurun waktu 2011-2015
relatif baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari rata-rata proporsi belanja pegawai,
belanja barang/jasa, dan belanja modal. Dalam kurun waktu 2011-2015, belanja
modal memiliki proporsi terbesar dalam struktur belanja langsung yaitu sebesar
53,34% kemudian diikuti belanja barang jasa sebesar 38,17% dan sisanya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Sebagaimana kita ketahui bahwa
belanja modal memiliki multiplier effect yang paling signifikan diantara berbagai
komponen pengeluaran pemerintah yang lain. Oleh karena itu, proporsi belanja
modal ini diharapkan tidak saja dapat dipertahankan, namun mampu ditingkatkan
menjadi proporsi yang mendominasi belanja langsung mengingat masih tinggi
pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah. Kebijakan
ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi
daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam
mendorong investasi di daerah. Berikut disajikan rata-rata proporsi belanja
pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal kurun waktu 2011-2015.
0,07
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 7
Grafik 3.3.Rata-Rata Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Dan Belanja Modal Kurun
Waktu 2011-2015
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
BELANJA PEGAWAI
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 7
Grafik 3.3.Rata-Rata Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Dan Belanja Modal Kurun
Waktu 2011-2015
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGJASA
BELANJA MODAL
8,49
38,17
53,34
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III- 7
Grafik 3.3.Rata-Rata Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Dan Belanja Modal Kurun
Waktu 2011-2015
BELANJA MODAL
53,34
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 8
Tabel 3.2.
Belanja Daerah Kurun Waktu 2011-2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-RataPertumbuhan
(%)1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 872.973.972.012,37 1.010.143.130.025,26 1.293.972.080.951,23 1.408.742.643.084,69 1.668.839.731.817,29 17,59
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 663.790.705.288,97 700.654.965.857,99 762.405.389.546,57 868.731.489.941,46 1.120.697.056.966,29 13,99
1 BELANJA PEGAWAI 567.828.232.924,00 638.159.243.049,00 701.248.393.713,83 799.185.368.383,00 924.573.199.769,29 12,96
2 BELANJA BUNGA - - 1.543.461.625,81 5.590.733.232,36 4.267.467.000,00 66,28
3 BELANJA HIBAH 12.846.275.750,00 20.876.700.000,00 13.978.711.250,00 13.867.985.200,00 39.815.000.000,00 32,68
4 BELANJA BANTUAN SOSIAL 51.852.594.534,97 2.501.435.419,00 6.023.447.004,00 5.583.681.942,00 1.698.123.300,00 -57,46
5 BELANJA BAGI HASILKEPADAPROPINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHANDESA
1.016.632.100,00 1.269.530.785,00 1.087.115.803,00 4.063.943.000,00 7.011.416.600,00 62,05
6 BELANJA BANTUANKEUANGAN KEPADAPROPINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHANDESA
29.516.719.980,00 37.398.248.879,99 38.147.256.149,93 40.163.935.184,10 142.331.850.297,00 48,19
7 BELANJA TAK TERDUGA 730.250.000,00 449.807.725,00 377.004.000,00 275.843.000,00 1.000.000.000,00 8,18
B BELANJA LANGSUNG 209.183.266.723,40 309.488.164.167,27 531.566.691.404,66 540.011.153.143,23 548.142.674.851,00 27,23
1 BELANJA PEGAWAI 31.742.891.217,00 29.797.280.586,00 35.502.053.906,00 27.997.399.285,00 31.700.210.352,25 -0,03
2 BELANJA BARANG JASA 78.038.162.059,40 107.895.521.962,57 127.803.610.009,66 219.300.963.265,23 296.125.489.048,75 39,57
3 BELANJA MODAL 99.402.213.447,00 171.795.361.618,70 368.261.027.489,00 292.712.790.593,00 220.316.975.450,00 22,01Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab. Lombok Tengah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 9
2. Neraca Daerah
Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset,
kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.
Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat
oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah
daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang
dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Dalam rancangan teknokratik RJMD
ini, Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas
pemerintah daerah. untuk mengetahui kemampuan pemda untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek digunakan analisis rasio likuiditas yang terdiri dari rasio
lancar dan rasio quick. Sementara itu, untuk mengetahui kemampuan pemda untuk
memenuhi kewajiban jangka panjangnya digunakan analisis solvabilitas yang terdiri
dari rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal.
Berikut disajikan hasil masing-masing rasio.
a. Rasio lancar dan rasio quick
Grafik 3.4.Rasio Lancar dan Rasio Quick Tahun 2011-2014
Angka current ratio dan quick ratio pada tahun 2011 masing-masing
sebesar 52,06 dan 46,39 yang berarti bahwa pemda memiliki 52,06 atau 46,39
52,06
14,93
4,96 3,19
46,39
13,38
4,52 2,890,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2011 2012 2013 2014
current ratio quick ratio
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 10
kali aset lancar untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Angka rasio yang
relatif tinggi dapat mengindikasikan Angka ratio yang besar pada tahun 2011
berarti bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang sangat tinggi jauh
melebihi jumlah yang dibuthkan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.
Jumlah aset lancar yang berlebihan menunjukkan bahwa adanya inefisiensi
dalam pengelolaan aset lancar baik dari sisi manajemen kas, manajemen
persediaan dan manajemen aset keuangan lainnya seperti investasi jangka
pendek dan piutang. Namun jika dilihat perkembangan angka ratio selama kurun
waktu 2011-2014, maka terjadi perbaikan pengelolaan aset lancar dengan
indikasi angka ratio yang semakin menurun.
b. Rasio total hutang terhadap total asset dan Rasio hutang terhadap modal
Grafik 3.5.Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset dan Rasio Hutang Terhadap Modal Tahun 2011-2014
Angka Rasio total hutang terhadap total asset dan Rasio hutang terhadap modal
pada tahun 2011 masing-masing sebesar 0,001 dan 0,001 yang berarti bahwa
setiap kewajiban jangka panjang pemda sebesar 0,001 atau 0,001 dijamin oleh
aset senilai 1 rupiah. Jika dilihat dari tren yang terjadi dalam kurun waktu 2011-
2014 maka kemampuan jangka panjang pemda mengalami penurunan.Berikut
disajikan neraca Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2014.
0,001 0,003
0,038
0,030
0,0010,003
0,039
0,031
0,0000,0050,0100,0150,0200,0250,0300,0350,0400,045
2011 2012 2013 2014
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset
Rasio Total Hutang Terhadap Modal
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 11
Tabel 3.3.N E R A C A
Per 31 Desember 2011 s.d 2014
No. URAIAN 31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 Rata-RataPertumbuhan
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas 94.915.464.890,86 74.474.480.909,49 -21,54
4 Kas di Kas Daerah 56.952.422.914,01 80.467.043.838,55 93.265.183.472,49 70.705.475.608,89 11,00
5 Kas di Bendahara Pengeluaran 323.749.769,00 236.727.201,40 464.364.806,00 1.948.894.402,00 129,66
6 Kas di BLUD - 104.582.577,00 1.185.916.612,37 1.598.922.071,20 534,39
7 Kas di Bendahara Penerima - - - 221.188.827,40
8 Kas di Bendahara Penerima BLUD - 2.441.344.002,20 - -
9 Piutang 20.536.801.519,03 45.578.383.115,70 121,94
10 Piutang Pajak 335.569.030,50 297.279.430,50 297.023.930,50 16.453.142.348,50 1809,28
11 Piutang Retribusi 103.771.457,00 103.771.457,00 196.071.357,00 626.763.247,00 102,87
12 Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil Provinsi 6.994.877.920,00 10.018.334.332,61 17.346.360.797,88 12.060.681.617,20 28,63
13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 13.229.993,52 69.842.193,52 340.039.393,52 - 407,39
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD / Pem.Pusat - - - -
15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) - - - -
16 Bagian Lancar Piutang Pegawai - - - -
17 Piutang Lain-lain 2.048.329.800,00 3.760.206.148,91 2.357.306.040,13 16.437.795.903,00 214,53
18 Persediaan 8.161.519.609,76 11.292.166.872,81 11.260.773.074,00 12.305.888.754,00 15,79
19 JUMLAH ASET LANCAR 74.933.470.493,79 108.791.298.054,50 126.713.039.483,89 132.358.752.779,19 22,04
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 12
No. URAIAN 31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 Rata-RataPertumbuhan
20 INVESTASI JANGKA PANJANG
21 Investasi Non Permanen
22 Dana Bergulir 28.212.848.730,00 26.992.864.868,00 15.732.916.822,00 15.469.109.660,00 -15,91
23 Jumlah Investasi Non Permanen 28.212.848.730,00 26.992.864.868,00 15.732.916.822,00 15.469.109.660,00 -15,91
24 Investasi Permanen
25 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 26.069.824.055,92 33.297.216.939,94 38.141.217.923,26 59.841.837.879,48 33,06
26 Pinjaman kepada BUMD / Pemerintah Pusat - - - -
27 Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan - - - -
28 Investasi Permanen Lainnya - - - -
29 Jumlah Investasi Permanen 38.141.217.923,26 59.841.837.879,48 56,90
30 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 54.282.672.785,92 60.290.081.807,94 53.874.134.745,26 75.310.947.539,48 13,41
31 ASET TETAP
32 Tanah 273.496.768.358,00 281.212.185.881,70 291.025.253.981,70 329.619.860.690,70 6,52
33 Peralatan dan Mesin 178.584.186.184,00 210.361.718.722,00 180.477.055.410,00 223.190.554.173,00 9,08
34 Gedung dan Bangunan 348.378.404.985,00 409.578.349.385,00 447.248.151.610,00 474.940.116.685,98 10,99
35 Jalan, Irigasi, dan Jembatan 954.281.062.446,44 1.007.565.721.426,44 1.091.284.857.736,00 1.375.016.816.373,00 13,30
36 Aset Tetap Lainnya 26.409.332.775,00 34.800.793.525,00 26.946.516.487,00 32.429.154.704,36 9,85
37 Konstruksi dalam Pengerjaan 188.977.800,00 49.510.000,00 139.289.990.822,00 4.316.880.050,00 93688,79
38 JUMLAH ASET TETAP 1.781.338.732.548,44 1.943.568.278.940,14 2.176.271.826.046,70 2.439.513.382.677,04 11,06
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 13
No. URAIAN 31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 Rata-RataPertumbuhan
39 DANA CADANGAN
40 Dana Cadangan - - - -
41 JUMLAH DANA CADANGAN - - - -
42 ASET LAINNYA
43 Tagihan Penjualan Angsuran - - - 264.707.600,00
44 Tuntutan Ganti Rugi 2.891.107.419,61 2.354.006.031,90 172.140.000,00 1.447.124.307,00 209,80
45 Build, Operating and Transfer (BOT) - - - -
46 Aset Tak Berwujud 569.100.000,00 733.843.200,00 1.138.998.200,00 1.118.289.000,00 27,45
47 Aset Lain-lain 3.690.242.375,00 12.352.065.255,00 108.401.721.397,25 114.694.541.360,25 339,38
48 JUMLAH ASET LAINNYA 7.150.449.794,61 15.439.914.486,90 109.712.859.597,25 117.524.662.267,25 244,54
49 TOTAL ASET 1.917.705.325.622,76 2.128.089.573.289,48 2.466.571.859.873,10 2.764.707.745.262,96 12,99
50 KEWAJIBAN
51 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
52 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 659.392.867,00 659.392.867,00 659.392.867,00 659.392.867,00 0,00
53 Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh) 13.685.817,00 51.738.717,00 54.003.779,00 186.529.776,00 175,94
54 Kewajiban pada Pihak Lain - 1.461.318.504,00
55 Utang Bunga 822.298.623,02 961.722.858,44 16,96
56 Utang Lainnya 766.291.826,64 6.574.601.514,84 11.612.552.398,64 13.331.484.016,00 283,14
57 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 12.400.000.000,00 24.800.000.000,00 100,00
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 14
No. URAIAN 31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 Rata-RataPertumbuhan
58 Pendapatan Diterima Dimuka - 94.345.064,93
59 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.439.370.510,64 7.285.733.098,84 25.548.247.667,66 41.494.793.086,37 239,75
60 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
61 Utang Luar Negeri - - - -
62 Utang kepada Pemerintah Pusat - - 68.099.021.350,40 41.876.982.000,40 -38,51
63 Utang kpd Pem. Kabupaten/Kota Lain - - - -
64 Utang kepada BUMD - - - -
65 Utang kepada Bank / Lembaga Keuangan - - - -
66 Utang Dalam Negeri Lainnya - - - -
67 Utang Bunga - - - -
68 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - 68.099.021.350,40 41.876.982.000,40 -38,51
69 TOTAL KEWAJIBAN 1.439.370.510,64 7.285.733.098,84 93.647.269.018,06 83.371.775.086,77 526,85
70 EKUITAS DANA
71 EKUITAS DANA LANCAR
72 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 56.603.093.999,01 82.538.566.035,15 94.202.068.244,86 71.946.050.935,09 12,11
73 Pendapatan Ditangguhkan - - - 221.188.827,40
74 Cadangan Piutang 9.495.778.201,02 14.249.433.562,54 20.536.801.519,03 45.578.383.115,70 72,04
75 Cadangan Persediaan 8.161.519.609,76 11.292.166.872,81 11.260.773.074,00 12.305.888.754,00 15,79
76 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang JangkaPendek -766.291.826,64 -6.574.601.514,84 -24.834.851.021,66 -39.187.551.939,37 364,50
77 JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 73.494.099.983,15 101.505.564.955,66 101.164.791.816,23 90.863.959.692,82 9,20
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 15
No. URAIAN 31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 Rata-RataPertumbuhan
78 EKUITAS DANA INVESTASI
79 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 54.282.672.785,92 60.290.081.807,94 53.874.134.745,26 75.310.947.539,48 13,41
80 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.781.338.732.548,44 1.943.568.278.940,14 2.176.271.826.046,70 2.439.513.382.677,04 11,06
81 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 7.150.449.794,61 15.439.914.486,90 109.712.859.597,25 117.524.662.267,25 244,54
82 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang JangkaPanjang - - -68.099.021.350,40 -41.876.982.000,40 -38,51
83 JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 1.842.771.855.128,97 2.019.298.275.234,98 2.271.759.799.038,81 2.590.472.010.483,37 12,04
84 EKUITAS DANA CADANGAN
85 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - -
86 JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN - - - -
87 TOTAL EKUITAS DANA 1.916.265.955.112,12 2.120.803.840.190,64 2.372.924.590.855,04 2.681.335.970.176,19 11,85
88 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA 1.917.705.325.622,76 2.128.089.573.289,48 2.466.571.859.873,10 2.764.707.745.262,96 12,99
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 16
4.ANALISIS PEMBIAYAANTabel 3.4.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
NO Uraian2011 2012 2013 2014 2015
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Realisasi Pendapatan Daerah 924.800.267.124,28 1.047.531.877.742,40 1.230.524.285.617,67 1.411.219.149.789,92 1.647.221.861.194,20
Dikurangi realisasi:
2 Belanja Daerah 872.973.972.012,37 1.010.143.130.025,26 1.293.972.080.951,23 1.408.742.643.085 1.668.839.731.817,29
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11.218.627.797,00 12.662.312.356,00 5.555.309.257,00 29.566.883.764 50.328.180.312,00
A Defisit riil = 1 - (2+3) 40.607.667.314,91 24.726.435.361,14 (69.003.104.590,56) (27.090.377.058,77) (71.946.050.935,09)
Tabel 3.5.Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015
NO Uraian2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
1Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SiLPA) TahunAnggaran sebelumnya
15.934.876.684,10 56.592.146.812 82.538.566.035,15 94.202.068.244,86 71.946.050.935,09 45,77
2 Hasil Penjualan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan 80.499.021.350,40 4.777.960.650,00
3 Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya 1.219.983.862 167.585.449,87 41.470.000,00
4Penerimaan KembaliPinjaman Kepada perusahaanNegara
60.550.000,00
B Total Realisasi PenerimaanPembiayaan Daerah 15.995.426.684,10 57.812.130.674,01 163.205.172.835,42 99.021.498.894,86 71.946.050.935,09
A-B Sisa lebih pembiayaananggaran tahun berkenaan 56.603.093.999,01 82.538.566.035,15 94.202.068.244,86 71.931.121.836,09 -
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 17
3 . 2 . KERANGKA PENDANAAN
a) Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2016-2021 diarahkan pada
optimalisasi pendapatan daerah dari sector pajak dan retribusi daerah yang
diharapkan perkembangannya progresif dan moderat dengan pertumbuhan
rata-rata 3,58% pertahun dengan asumsi pada lima tahun kedepan system
pengelolaan pajak dan retribusi daerah sudah lebih baik dan kontribusi
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
dapat tumbuh rata-rata 2% pertahun.
Dana perimbangan memiliki tren peningkatan yang positif sampai
dengan tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir
sebesar 6,85% pertahun. Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan kinerja
perekonomian nasional yang cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir
sehingga diproyeksikan dana perimbangan khususnya DAU mengalami
peningkatan yang stabil dikisaran 6,85% pertahun sampai dengan tahun 2020.
Tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup tinggi pada kurun waktu 2011-
2015 yakni sebesar 45,77% namun demikian dengan mempertimbangkan
bahwa pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran
akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan maka proyeksi dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup
defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD sehingga diproyeksikan
SiLPA pada tahun-tahun mendatang tidak lebih dari 6% dari total APBD.
Berdasarkan beberapa pendekatan perhitungan, kapasitas kemampuan
keuangan daerah akan tumbuh rata-rata sebesar 4,70% pertahun pada kurun
waktu 2016-2021 sebagaimana tabel berikut.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 18
Tabel 3.6.Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020
NomorUrut
Uraian PROYEKSI2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 74 PENDAPATAN 1.850.273.150.913,00 1.846.141.036.012,24 1.926.096.423.992,76 2.010.096.215.332,02 2.098.357.943.034,52
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 161.144.851.813,00 169.486.095.968,24 174.459.227.045,74 179.784.570.440,54 185.495.502.490,714.1.1 Hasil Pajak Daerah 48.714.482.865,00 53.190.510.723,72 53.988.368.388,64 54.798.193.914,47 55.620.166.823,184.1.2 Hasil Retribusi Daerah 30.081.486.244,00 33.089.634.868,40 36.398.598.355,24 40.038.458.190,76 44.042.304.009,844.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan3.357.884.508,00 3.425.042.198,16 3.493.543.042,12 3.563.413.902,97 3.634.682.181,02
4.1.4 Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah
78.990.998.196,00 79.780.908.177,96 80.578.717.259,74 81.384.504.432,34 82.198.349.476,66
4.2 DANA PERIMBANGAN 1.533.991.357.100,00 1.534.411.172.004,00 1.606.284.547.722,62 1.681.732.203.495,64 1.760.932.775.770,864.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 104.953.726.000,00 105.373.540.904,00 105.795.035.067,62 106.218.215.207,89 106.643.088.068,724.2.2 Dana Alokasi Umum 998.650.731.000,00 998.650.731.000,00 1.048.583.267.550,00 1.101.012.430.927,50 1.156.063.052.473,874.2.3 Dana Alokasi Khusus 430.386.900.100,00 430.386.900.100,00 451.906.245.105,00 474.501.557.360,25 498.226.635.228,264.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH155.136.942.000,00 142.243.768.040,00 145.352.649.224,40 148.579.441.395,84 151.929.664.772,96
4.3.1 Pendapatan Hibah 7.114.262.000,00 - - - -4.3.2 Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
dan Pemerintah DaerahLainnya
50.119.036.000,00 43.411.087.600,00 45.581.641.980,00 47.860.724.079,00 50.253.760.282,95
4.3.3 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
97.903.644.000,00 98.832.680.440,00 99.771.007.244,40 100.718.717.316,84 101.675.904.490,01
4.3.3.1 Dana Desa 92.903.644.000,00 93.832.680.440,00 94.771.007.244,40 95.718.717.316,84 96.675.904.490,014.3.3.2 DID 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 98.833.311.671,65 111.016.389.054,78 110.768.462.160,73 115.565.785.439,57 120.605.772.919,926.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya
98.833.311.671,65 111.016.389.054,78 110.768.462.160,73 115.565.785.439,57 120.605.772.919,92
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 19
NomorUrut
Uraian PROYEKSI2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7TOTAL KAPASITASKEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (Pendapatan +Penerimaan Pembiayaan)
1.949.106.462.584,65 1.957.157.425.067,02 2.036.864.886.153,49 2.125.662.000.771,58 2.218.963.715.954,44
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 20
b) Analisis Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Analisis rencana penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan
untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah lima tahun kedepan.
Langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi kemampuan keuangan
daerah pada tahun rencana serta mengidentifikasi belanja periodik yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama.
Belanja periodic yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib
dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh
pemerintah daerah meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD,
bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, alokasi dana desa, belanja bunga, belanja
jasa kantor dan belanja-belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun rencana penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah tahun
2016-2021 yang dirinci menurut belanja periodic yang wajib mengikat baik pada belanja
tidak langsung maupun belanja langsung dan pembiayaan daerah sebagaimana tabel
berikut.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 21
Tabel 3.7.Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020
No Urut UraianProyeksi (Rp)
2016 2017 2018 2019 20205.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.271.349.258.668 1.338.938.341.607 1.411.718.692.695 1.496.146.240.962 1.587.604.492.738
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.047.362.105.057 1.113.179.912.417 1.184.690.960.115 1.262.387.713.437 1.346.805.235.9235.1.2. BELANJA BUNGA 5.167.467.000 5.167.467.000
5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaPemerintahan Desa 4.871.448.287 5.319.051.072 5.398.836.839 5.479.819.391 5.562.016.682
5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi DaerahKepada Pemerintahan Desa 3.008.148.624 3.308.963.487 3.639.859.836 4.003.845.819 4.404.230.401
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepadaPemerintah Desa 204.956.089.700 205.927.107.630 211.900.837.506 218.133.781.930 224.638.518.544
- ADD 110.360.445.700 110.402.427.190 115.437.830.262 120.723.064.614 126.270.614.054- Dana Desa 92.903.644.000 93.832.680.440 94.771.007.244 95.718.717.317 96.675.904.490- Trantib 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000 1.692.000.000
5.1.7.05. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000DAK Non Fisik-BOP PAUD Non Formal 5.184.000.000,00 5.235.840.000 5.288.198.400 5.341.080.384 5.394.491.188
5.2. BELANJA LANGSUNG 343.457.335.065,44 343.035.707.902,99 348.071.722.934,12 353.245.106.206,24 358.563.333.954,24
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidaktetap 3.423.925.375 3.423.925.375 3.423.925.375 3.423.925.375 3.423.925.375
5.2.1.05. Belanja Pegawai BLUD 2.000.000.000 2.040.000.000 2.080.800.000 2.122.416.000 2.164.864.3205.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.037.648.263,97 4.239.530.677,17 4.451.507.211,03 4.674.082.571,58 4.907.786.700,165.2.2.03.01. Belanja telepon 548.413.107,52 575.833.762,89 604.625.451,04 634.856.723,59 666.599.559,775.2.2.03.02. Belanja air 622.708.456,48 653.843.879,31 686.536.073,27 720.862.876,93 756.906.020,785.2.2.03.03. Belanja listrik 6.093.003.401,87 6.397.653.571,96 6.717.536.250,56 7.053.413.063,09 7.406.083.716,245.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 538.437.289,95 565.359.154,45 593.627.112,17 623.308.467,78 654.473.891,175.2.2.03.18. Jasa Pelayanan Kapitasi 29.539.620.000 30.130.412.400 30.733.020.648 31.347.681.061 31.974.634.6825.2.2.03.19. Jasa Pelayanan Non Kapitasi 19.876.110.485 20.273.632.695 20.679.105.349 21.092.687.456 21.514.541.205
5.2.2.05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 7.129.813.585,65 7.201.111.721,51 7.273.122.838,73 7.345.854.067,11 7.419.312.607,785.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 38.000.000.000,00 38.760.000.000,00 39.535.200.000,00 40.325.904.000,00 41.132.422.080,005.2.2.26 Belanja DBHCHT 43.668.077.000,00 43.886.417.385,00 44.105.849.471,93 44.326.378.719,28 44.548.010.612,88
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 III - 22
No Urut UraianProyeksi (Rp)
2016 2017 2018 2019 20205.2.2.27 Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 9.872.660.000,00 5.000.000.000,00 5.500.000.000,00 6.050.000.000,00 6.655.000.000,005.2.2.28 DAK Reguler 105.355.240.000,00 106.408.792.400,00 107.472.880.324,00 108.547.609.127,24 109.633.085.218,515.2.2.29 Dak Afirmasi 13.394.300.000,00 13.528.243.000,00 13.663.525.430,00 13.800.160.684,30 13.938.162.291,145.2.2.30 DAK IPD 39.004.740.000,00 39.394.787.400,00 39.788.735.274,00 40.186.622.626,74 40.588.488.853,015.2.2.31 DAK Non Fisik 20.352.638.100,00 20.556.164.481,00 20.761.726.125,81 20.969.343.387,07 21.179.036.820,94
5.2.2.31.1 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 7.625.000.000,00 7.701.250.000,00 7.778.262.500,00 7.856.045.125,00 7.934.605.576,255.2.2.31.2 Bantuan Operasional KB 753.120.000,00 760.651.200,00 768.257.712,00 775.940.289,12 783.699.692,015.2.2.31.3 Jampersal 6.205.769.100,00 6.267.826.791,00 6.330.505.058,91 6.393.810.109,50 6.457.748.210,595.2.2.31.4 BOP PAUD Formal 3.456.000.000,00 3.490.560.000,00 3.525.465.600,00 3.560.720.256,00 3.596.327.458,565.2.2.31.5 Akreditasi Rumah Sakit 472.240.000,00 476.962.400,00 481.732.024,00 486.549.344,24 491.414.837,68
5.2.2.31.6 Dana Peningkattan PengelolaanKetenagakerjaan 1.840.509.000,00 1.858.914.090,00 1.877.503.230,90 1.896.278.263,21 1.915.241.045,84
A JUMLAH BELANJA 1.614.806.593.733,34 1.681.974.049.510,03 1.759.790.415.629,21 1.849.391.347.168,59 1.946.167.826.692,44B PEMBIAYAAN 32.100.000.000,00 24.800.000.000,00 - - -
6.2.2. PENYERTAAN MODAL/INVESTASIPEMERINTAH DAERAH 7.300.000.000,00
6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG 24.800.000.000,00 24.800.000.000,00JUMLAH A + B (PRIORITAS I) 1.646.906.593.733,34 1.706.774.049.510,03 1.759.790.415.629,21 1.849.391.347.168,59 1.946.167.826.692,44
TOTAL KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 1.949.106.462.584,65 1.957.157.425.067,02 2.036.864.886.153,49 2.125.662.000.771,58 2.218.963.715.954,44KAPASITAS RIIL KEUDA 302.199.868.851,31 250.383.375.556,99 277.074.470.524,28 276.270.653.602,99 272.795.889.262,00
PRIORITAS II 284.434.868.851,31 235.383.375.556,99 262.074.470.524,28 261.270.653.602,99 232.795.889.262,00PRIORITAS III 17.765.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 40.000.000.000,00
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 1
BAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Sasaran Pokok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 dapat dilakukan identifikasi
permasalahan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :
a. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama” permasalahan
yang muncul yaitu :
- Terjadinya Pergeseran sistem nilai dan menurunnya pelaksanaan kultur gotong
royong;
- Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan
daerah atau nasional demi mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan
kesadaran politik masyarakat wawasan kebangsaan maupun toleransi
bermasyarakat;
- Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan proses
pembangunan belum optimal.
Ketiga permasalahan pokok tersebut teridentifikasi sebagai penyebab utama masih
terjadinya konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat dan ketidakperdulian antar
sesama didalam masyarakat serta lemahnya peran serta masyarakat di dalam
program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Persoalan-persoalan
tersebut dikhawatirkan pada akhirnya memiliki dampak terhadap kerukunan umat
beragama yang ada di daerah.
b. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif”
permasalahan yang muncul yaitu :
- Kesadaran politik masyarakat masih kurang;
- Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- Tingkat ketergantungan Masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 2
Beberapa permasalahan yang masih ada tersebut seringkali mengakibatkan
terganggunya proses politik di daerah, munculnya gangguan-gangguan kamtibmas
ditengah masyarakat dan lemahnya tingkat keswadayaan masyarakat yang pada
akhirnya menciptakan sikap ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap
pemerintah.
c. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya SDM yang berkualitas” permasalahan yang
muncul yaitu :
- Masih rendahnya mutu penyelenggaraan pendidikan;
- Rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat;
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan kependidikan yang disertai
distribusinya yang belum merata;
- Masih rendahnya mutu dan kuantitas pelayanan kesehatan;
- Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif
rendah;
- Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
Permasalahan-permasalahan tersebut masih belum dapat diselesaikan secara tuntas
sehingga target-target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum untuk
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Lombok Tengah
belum dapat dicapai secara optimal. Kondisi tersebut membutuhkan intervensi yang
lebih luas dan lebih kuat agar peningkatan kualitas SDM dapat terwujud.
d. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat” permasalahan yang muncul yaitu :
- Rendahnya kesempatan dan lapangan kerja;
- Pertumbuhan sektor pertanian dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang
tinggi belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah produk pertanian;
- Masih kurangnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan
produksi maupun perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan
pemasaran;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 3
- Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan peningkatan produksi
pangan dan masih terindikasinya daerah yang beresiko rawan pangan;
- Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas (degradasi) lahan produktif;
- Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap bahan pangan karena
rendahnya pendapatan;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis;
- Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak;
- Masih rendahnya kondisi derajat kesehatan masyarakat;
Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat memiliki daya ungkit yang
tinggi terhadap kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan sehingga
permasalahan-permasalahan tersebut menjadi salah satu titik berat untuk
diselesaikan dalam pelaksanaan pembangunan periode berikutnya. Berbagai
permasalahan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi
daerah pelambatan pencapaian target-target pembangunan di seluruh sektor
(seperti : pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, tenaga kerja dan lain-lain). Oleh
karena itu pilihan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut harus dengan
merancang berbagai program dan kegiatan yang bersifat strategis.
e. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya pembangunan Daerah yang berbasis
Sumberdaya Lokal dan berwawasan lingkungan” permasalahan yang muncul yaitu :
- Masih rendahnya cakupan kepemilikan jamban;
- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum;
- Masih terdapat rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan
standar kesehatan dan teknis bangunan;
- Belum optimalnya pelayanan persampahan dan perkembangan sarana dan
prasarana pengelolaan persampahan;
- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;
- Masih terjadi kesenjangan gender dalam hal akses manfaat dan partisipasi dalam
pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya belum optimal;
- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 4
- Rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan dan
pengelolaan penataan ruang;
- Belum optimalnya proses penerbitan surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam
mengendalikan pemanfaatan tata ruang;
- Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan
lingkungan;
- Belum efektifnya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis.
Berbagai permasalahan tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan hidup di
daerah. Seluruh Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dapat dilaksanakan secara optimal namun selalu memiliki dampak terhadap kondisi
lingkungan sehingga permasalahan yang muncul diatas harus dapat diatasi terlebih
dahulu untuk mengurangi dampak terhadap degradasi kondisi lingkungan hidup di
daerah.
f. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya penguatan struktur perekonomian daerah
yang berbasis pada potensi unggulan daerah” permasalahan yang muncul yaitu :
- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis;
- Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti
rambu marka pengaman jalan dan terminal;
- Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi;
- Belum optimalnya penataan jalur dan moda angkutan darat;
- Kuantitas pasar desa masih kurang;
- Pemanfaatan TTG belum optimal;
- Kurangnya kualitas kuantitas dan kontinuitas produk industri;
- Kompentensi (inovasi kreatifitas kewirausahaan kerjasama dan networking)
pengelola koperasi dan pengusaha UMKM masih rendah;
- Iklim berusaha/investasi masih belum kondusif;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 5
- Pengelolaan pasar belum optimal;
- Rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar;
- Pengelolaan potensi produk unggulan belum optimal;
- Rendahnya sarana dan prasarana pedukung investasi;
- Investasi yang ada masih belum mampu mendorong tumbuhnya sektor
swasta/sektor riil;
- ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi;
- PAD masih rendah;
- Pertumbuhan 9 (sembilan) sektor utama belum merata;
- Rendahnya kesempatan dan lapangan kerja;
- Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- hambatan kultural masih ada;
- Lapangan kerja untuk perempuan masih kurang.
Penguatan struktur ekonomi daerah ini memiliki keterkaitan langsung dengan
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam
sasaran pokok ke-empat dari RPJPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031.
Apabila permasalah-permasalahan tersebut dapat diatasi maka secara langsung akan
meningkatkan pendapatan masyarakat. kondisi ini haruslah menjadi pertimbangan
pokok dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah di masa depan.
g. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik”
permasalahan yang muncul yaitu :
- kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa masih kurang;
- Profesionalisme APIP masih rendah;
- Pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.
Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah
daerah masih terkendala oleh permasalahan diatas. Permasalahan tersebut dapat
diatasi dengan memperkuat pengawasan pelaksanakan kebijakan kepala daerah
secara teknis. Dengan mengatasi persoalan pengawasan tersebut diasumsikan bahwa
seluruh program pemerintah akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 6
target yang telah ditetapkan. Selanjutnya permasalahan di Kabupaten Lombok
Tengah dijabarkan ke dalam tiga kelompok dibawah ini, yaitu urusan pemerintahan
wajib, urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan umum .
1. Urusan Pemerintahan Wajib
Permasalahan urusan wajib yang terkait Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut.
a) Pendidikan
Permasalahan utama urusan pendidikan adalah rendahnya mutu dan
akses layanan pendidikan yang disebabkan oleh:
1) Penyelenggaraan pendidikan dasar belum berjalan baik;
2) Penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan non formal belum efektif.
Kedua permasalahan utama jika dijabarkan lebih lanjut berakar pada: (a) Kualitas
pelaksanaan pembangunan fisik sekolah masih rendah; (b) Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pendidikan pada semua jenjang belum terpenuhi; (c) Distribusi
dan kompetensi guru belum merata; (d) Pelaksanaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di satuan pendidikan belum optimal; (e) Kualifikasi pendidikan
tenaga pendidik dan kependidikan belum sesuai standar pada setiap jenjang
pendidikan; (f) Kompetensi kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan
pengawasan kegiatan belajar mengajar belum optimal; (g) Implementasi regulasi
pendidikan belum dilaksanakan secara optimal; (h) Kebijakan terkait bina
lingkungan belum dilaksanakan secara optimal; (i) Fasilitasi untuk kompetisi
inovasi siswa masih kurang; (j) Koordinasi dan kemitraan antara dikpora dengan
pihak terkait masih belum optimal; (k) Jumlah buta aksara masih tinggi; dan (l)
Rendahnya minat baca masyarakat.
b) Kesehatan
Permasalahan utama urusan kesehatan adalah masih rendahnya mutu
dan akses layanan kesehatan yang disebabkan oleh belum optimalnya
penyediaan layanan dasar kesehatan. Beberapa hal yang menjadi akar
permasalahannya antara lain: (a) Kualitas sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan masih kurang; (b) Rasio dan proporsi tenaga kesehatan yang
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 7
memenuhi standar kompetensi masih kurang; (c) Pelaksana pelayanan kesehatan
lebih mengutamakan pendekatan kuratif-rehabilitatif dibandingkan pendekatan
promotif-preventif ; (d) Implementasi regulasi kesehatan belum optimal; dan (e)
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan baik di fasilitas dasar
maupun lanjutan belum optimal.
Pembangunan kesehatan pada saat ini juga dihadapkan pada beberapa
permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya pemenuhan
pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan dalam
rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan. Harus diakui
bahwa pada saat ini jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih belum
mencukupi prasarana pelayanan dan fasilitas rawat inap masih kurang dan belum
menjangkau seluruh wilayah secara memadai kuantitas dan kualitas sarana
berupa peralatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dalam rangka
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin
berkualitas maka kebutuhan prasarana sarana dan tenaga kesehatan harus terus
diupayakan pemenuhan dan peningkatan kualitasnya.
Pada saat ini jumlah kematian ibu dan anak masih tinggi di Kabupaten
Lombok Tengah sehingga perlu upaya lebih keras khususnya dalam
penanggulangan kegawatdaruratan. Upaya yang perlu dilakukan antara lain
pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan neonatus.
Permasalahan lain yang penting dan menjadi salah satu indikator derajat
kesehatan masyarakat adalah masalah implementasi Standar Pelayanan Minimal
(SPM) kesehatan baik di fasilitas dasar maupun lanjutan belum optimal dari tahun
ke tahun menjadi keprihatinan dan oleh karena itu harus diberi perhatian khusus.
Disisi lain implementasi regulasi kesehatan juga belum optimal karenanya
harus ada upaya intensif dan sistematis untuk membuat suatu SOP final di semua
fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu promosi tentang perubahan cara
pandang dari paradigma sakit ke paradigma sehat harus terus dilakukan dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 8
c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
Permasalahan utama Dalam bidang infrastruktur adalah penyediaan
infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung layanan aksesibilitas dan
konektivitas menuju kawasan strategis kabupaten.
Permasalahan di bidang binamarga adalah masih terdapatnya ruas jalan
dalam kondisi tidak mantap yang didukung oleh sarana pendukung jalan yang
memadai yang meliputi: penerangan jalan dan fasilitas keselamatan jalan.
Permasalahan dibidang irigasi adalah belum optimalnya pengelolaan
irigasi menurunnya ketersediaan sumber air dan masih rendahnya partisipasi
masyarakat.
Permasalahan utama urusan penataan ruang adalah belum terewujudnya
fungsi ruang yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan. hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor antara lain: (a) masih kurangnya regulasi rinci ruang (b)
masih kurangnya SDM bidang penataan ruang (c) masih terbatasnya kelembagaan
yang menangani penataan ruang dan (d) masih kurangnya partisipasi (sosialisasi).
d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Permasalahan utama urusan perumahan dan kawasan pemukiman adalah
masih rendahnya kualitas pemukiman yang layak dan sehat hal ini diakibatkan
oleh belum terpenuhinya penataan bangunan dan lingkungan penataan
pemukiman yang baik dan kurangnya cakupan layanan air bersih serta
pengelolaan persampahan yang belum optimal. Selain itu belum efektifnya upaya
penyadaran masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat
masih terbatasnya sarana prasarana air bersih dan MCK yang layak dan kurannya
sarana prasarana persampahan menjadi kendala dalam mewujudkan kawasan
pemukiman yang bersih dan sehat.
e) Ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat
Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: (a) Sarana prasarana
pengamanan khususnya di wilayah pariwisata masih kurang; (b) masih kurangnya
tenaga PPNS untuk penegakan peraturan daerah; (c) kurangnya pusat pengaduan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 9
masyarakat untuk permasalahan keamanan setempat; (d) Kegiatan
penanggulangan bencana masih belum berorientasi pada mitigasi bencana; (e)
identifikasi kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan sistem
peringatan dini masih kurang; dan (f) masih tingginya angka kriminalitas.
f) Sosial
Permasalahan utama urusan sosial adalah pemberdayaan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pembinaan kelembagaan sosial belum
optimal yang disebabkan oleh penyediaan data yang belum akurat, metode
penanganan PMKS yang belum efektif, intensitas pembinaan yang masih kurang
dan keterpaduan antar program belum optimal.
Sedangkan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
sebagai berikut :
a) Tenaga kerja
Pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan masih belum
maksimal yang disebabkan oleh minimnya informasi ketenagakerjaan, regulasi
ketenagakerjaan yang masih terbatas dan pelatihan keterampilan bagi
masyarakat belum dapat memenuhi standar yang dibutuhkan dalam memenuhi
permintaan pasar tenaga kerja.
b) Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
Permasalahan perempuan dan anak yaitu: (a) Belum optimal/masih
rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih
adanya disparitas antara laki-laki dan perempuan; (b) Masih rendahnya partisipasi
perempuan di lembaga pemerintahan dan partisipasi angkatan kerja perempuan
dalam dunia kerja; (c) Perlunya peningkatan perlindungan bagi perempuan dan
anak terhadap berbagai tindak kekerasan melalui kerjasama Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 10
c) Pangan
Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Ketahanan Pangan
adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada
lahan kering; (b) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian karena
perkembangan pembangunan terutama permukiman; (c) Kurangnya infrastruktur
pendukung terutama jaringan irigasi maupun jalan produksi/jalan usaha tani; (d)
Rendahnya produktivitas tanaman pangan karena pemanfaatan teknologi
pertanian masih belum optimal; (e) Meningkatnya gangguan hama dan penyakit
tanaman maupun ternak disebabkan dampak perubahan iklim; (f) Belum
optimalnya pelaksanaan regulasi tentang pola tanam; (g) Rendahnya diversifikasi
pangan sehingga ketergantungan terhadap padi masih tinggi; (h) Belum banyak
petani yang belum melaksanakan sistem tunda jual sehingga pada saat panen
raya harga gabah relatif rendah; (i) Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan
dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat; (j) Masih rendahnya
profesionalitas penyuluh; (k) Tata kelola kelembagaan petani belum dikelola
secara profesional karena masih rendahnya kompetensi pengurus.
d) Lingkungan hidup
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan lingkungan hidup adalah belum
optimalnya upaya pembangunan berkelanjutan yang menjamin kelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan ini disebabkan oleh
beberapa persoalan antara lain: (a) belum optimalnya upaya pengendalian
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan (b) belum efektifnya
pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (c) masih
kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
e) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Permasalahan yang dihadapi adalah kualitas pelayanan administrasi
kependudukan belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 11
terbatasnya sarana prasarana pelayanan dan terbatasnya kapasitas sumber daya
aparatur serta belum optimalnya pengelolaan data administrasi kependudukan.
f) Pemberdayaan masyarakat dan desa
Di bidang pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas pemerintahan
desa masih menjadi persoalan yang mendasar yang disebabkan oleh belum
efektifnya pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintahan desa dukungan
regulasi di tingkat daerah belum mencukupi dan kurangnya intensitas pemerintah
daerah dalam mendorong kemandirian masyarakat.
g) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh belum optimalnya
pelaksanaan program keluarga berencana yang berakar pada terbatasnya sarana
prasarana kualitas dan kuantitas aparatur, ketersediaan alat kontrasepsi yang
masih terbatas dan upaya penyadaran masyarakat belum efektif.
h) Perhubungan
Minimnya sarana pendukung prasarana jalan terbatasnya layanan moda
transportasi dan masih belum berfungsinya terminal secara baik masih menjadi
kendala dalam mewujudkan konektifitas antar wilayah yang berkualitas.
i) Komunikasi dan informatika
Permasalahan komunikasi dan Informasi adalah masih adanya wilayah
yang belum terlayani jangkauan telekomunikasi.
j) Koperasi usaha kecil dan menengah
Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebagai berikut: (a) Koperasi belum dikelola
secara profesional disebabkan karena masih rendahnya kapasitas dan kompetensi
baik dalam hal inovasi kerativitas dan kewirausaan pengelola koperasi yang
mengakibatkan tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif; (b) Masih lemahnya
kerjasama dan networking pelaku Koperasi dan UKM; (c) Masih rendahnya
akses UKM kepada permodalan karena terkendala beberapa persyaratan untuk
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 12
memperoleh modal usaha dari perbankan/lembaga keuangan/pembiayaan mikro;
dan (d) Masih rendahnya daya saing produk UKM karena masih rendahnya
kompetensi pelaku UKM sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pasar
yang tersedia.
k) Penanaman Modal
Permasalahan pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dari
berbagai sumber adalah belum optimalnya fungsi penanaman modal yang dapat
meningkatkan arus penanaman modal (investasi) PMDN dan PMA. Fungsi ini
harus sepenuhnya didukung oleh ketersediaan informasi potensi dareah yang
memadai dan pelayanan perizinan yang prima.
l) Kepemudaan dan Olah Raga
Permasalahan yang masih dihadapi adalah rendahnya prestasi olah raga
multicabang di event berskala nasional maupun regional yang disebabkan oleh
belum optimalnya pembinaan olah raga yang didukung oleh sarana prasarana
yang memadai serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha.
Di bidang kepemudaan rendahnya partisipasi pemuda dalam
pembangunan masih menjadi kendala yang utama yang disebabkan oleh belum
optimalnya upaya pemberdayaan dan pelibatan pemuda dalam membangun
masyarakat serta masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan
kepemudaan.
m) Perpustakaan
Pengelolaan layanan perpustakaan daerah maupun perpustakaan yang
dimiliki oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah masih belum
optimal sehingga kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan masih rendah.
n) Kearsipan
Masalah yang dihadapi dalam urusan kearsipan di Kabupaten Lombok
Tengah antara lain: (a) Minimnya sarana prasarana kearsipan; (b) Terbatasnya
sumber daya manusia terutama jumlah arsiparis rendahnya kesempatan
mengikuti pelatihan atau diklat tentang kearsipan; (c) Masih rendahnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 13
kemampuan/penguasaan Teknologi Informasi kearsipan khususnya bagi arsiparis
dan kurangnya khazanah arsip statis; serta (d) Belum optimalnya pelayanan
informasi kearsipan.
2. Urusan Pemerintahan Pilihan
a) Perikanan
Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perikanan adalah masih
rendahnya produktifitas dan nilai produksi perikanan budidaya yang disebabkan
oleh minimnya penerapan teknologi tepat guna perikanan pemberdayaan petani
ikan dan nelayan belum optimal serta kurang memadainya sarana budidaya
perikanan.
b) Pariwisata
Permasalahannya utama di bidang pariwisata adalah masih rendahnya
angka kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan yang disebabkan oleh
belum optimalnya pengelolaan ODTW kurangnya sarana dan prasarana
pendukung pariwisata masih rendahnya tingkat keamanan objek pariwisata belum
optimalnya promosi wisata masih terbatasnya jumlah event wisata tahunan dan
belum optimalnya upaya pemberdayaan pelaku wisata serta belum
terintegrasinya pengembangan sektor pariwisata dengan sektor-sektor lainnya
yakni sektor pekerjaan umum perhubungan komunikasi informasi pertanian usaha
kecil menengah dan budaya.
c) Pertanian
Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pertanian dari berbagai
sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya produksi dan
produktivitas serta pemasaran hasil pertanian
(perkebunan/peternakan/perikanan) karena alih fungsi lahan; (b) Belum
optimalnya penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan pekarangan dalam
mendukung daya tahan pangan di masyarakat.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 14
d) Perdagangan
Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: (a) Belum ada
branding produk Lombok Tengah yang tembus ke pasar ekspor sementara
kenyataannya ada produk Lombok Tengah yang telah diekspor melalui daerah
lain; (b) Belum optimalnya Penataan pasar tradisional sehingga sering
mengganggu kenyamanan sekitarnya; (c) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana perdagangan terutama pasar; (d) Belum optimalnya penataan PKL
sehingga mengganggu pemandangan kota; (e) Masih banyaknya peredaran barang
yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya).
e) Perindustrian
Permasalahannya yaitu: (a) Daya Saing Industri kecil menengah (IKM)
masih rendah karena rendahnya kualitas SDM; (b) Masih redahnya nilai investasi
di bidang perindustrian; (c) Masih rendahnya diversifikasi produk industri; (d)
Masih tingginya ketergantungan bahan baku dari luar daerah; (e) Rendahnya
permodalan pelaku industri.
3. Pemerintahan Umum
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan
pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan
urusan tersebut meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
yang pada pelaksanaannya oleh Bupati di wilayah kerjanya yang dibantu oleh
instansi vertikal.
Permasalahan utama di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum adalah semakin menurunnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai
kearifan local dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasayarakat masih
rendahnya partisipasi politik masyarakat dan masih rentannya konflik social di
kalangan masyarakat yang disebabkan oleh masih minimnya pembinaan politik
masyarakat penanganan konflik sosial yang belum optimal dan belum efektifnya
pola pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan
yang rukun damai dan harmonis.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 15
4. Unsur Penunjang
Unsur penunjang merupakan unsur-unsur yang melaksanakan fungsi-fungsi
yang berifat strategis yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yaitu perencanaan pengawasan kepegawaian keuangan
pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
a. Perencanaan
Permasalahan utama perencanaan adalah pemenuhan kebutuhan
masyarakat belum optimal yang disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas
aparatur perencanaan, belum optimalnya pengelolaan data belum efektifnya
monitoring dan evaluasi, masih kurang terpadunya antar dokumen perencanaan
dan belum sinerginya perencanaan lintas sektor dalam pembangunan.
b. Pengawasan
Masih kurangnya intensitas pengawasan disebabkan oleh masih
terbatasnya sarana dan prasarana kapasitas aparatur pengawasan yang masih
terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas.
c. Kepegawaian
Belum optimalnya pendayagunaan aparatur disebabkan oleh penyediaan
sarana prasarana kepegawaian yang belum memadai dan masih kurangnya
kapasitas aparatur kepegawaian.
d. Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal disebabkan oleh
kapasitas SDM kelembagaan dan sistem yang belum memadai.
e. Pendidikan dan Latihan
Pengembangan sumber daya aparatur belum optimal disebabkan oleh
keterbatasan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia dan sarana prasarana
pendukung.
f. Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
menunjang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 16
optimal disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan sumber daya
manusia dan sarana prasarana pendukung.
4.2. Analisis Isu Strategis
Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021
tidak terlepas dari dinamika berbagai isu yang terjadi baik di lingkungan intenal maupun
lingkungan eksternal sehingga diharapkan dari isu strategis yang telah disusun tidak saja
mampu mengarahkan pembangunan pada usaha-usaha penyelesaian permasalahan
pembangunan di masa lalu namun juga mampu menghadirkan arah pembangunan yang
memiliki visi kedepan dan bersifat antisipatif terhadap berbagai ancaman dan peluang di
masa mendatang.
Tabel 4.1.Dinamika Isu
No Internasional Nasional Regional/Prov. NTB(1) (2) (3) (4)1 Mengakhiri kemiskinan Percepatan Pemerataan dan
KeadilanPertumbuhan Ekonomi Daya saing produk local
dan pengangguranKesenjangan Antar Wilayah Kerjasama dan
konektivitas antar wilayahPercepatan PembangunanKelautan
2 Mengupayakan kualitas SDM:pendidikankesehatan,pangan dan gizidan kesejateraanya
Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia
Kualitas pendidikankesehatan dan masalahkesejahteraan sosial
3 Menjaga keberlanjutanlingkungan hidup
Keberlanjutan Pembangunan Perubahan iklim danbencana alam
4 Mengatur tata kelola yangbaik
Tata Kelola: Birokrasi Efektif danEfisien
Pelayanan publik dankepastian hukum
Pemberantasan Korupsi5 Kondisi masyarakat stabil dan
kolaboratifStabilitas Politik dan Keamanan Partisipasi politik dan
kamtibmasPudarnya jati diri daerah
Disamping itu perumusan isu strategis mempertimbangkan hasil telaahan
dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 17
sehingga isu-su strategis yang dirumuskan diharapkan dapat selaras dengan arah
pembangunan baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di tingkat
pusat maupun provinsi.
Tabel 4.2.Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan Nasional Kebijakan Provinsi
1. Pengembangan kawasan strategis melaluipengembangan potensi ekonomi wilayahpercepatan penguatan konektivitaspenguatan kemmapuan SDM dan IPTEKdan penguatan regulasi bagi peningkataniklim investasi dan iklim usaha
2. Pengembangan kawasan perkotaanmelalui percepatan pemenuhan pelayananstandar perkotaan (SPP) untukmewujudkan kota layak huni yang amandan nyaman perwujudan kota hijau yangberketahanan iklim dan adaptif terhadapbencana perwujudan kota cerdas dan dayasaing kota peningkatan kapasitas tatakelola pembangunan perkotaan;
3. Pengambangan desa dan kawasanperdesaan melalui pemenuhan standarpelayanan minimum desa termasukpemukiman transmigrasi sesuai dengankondisi geografisnya penanggulangankemiskinan dan pengembangan usahamasyarakat desa pembangunan SDM danpembentukan modal social budayamasyarakat desa Pengembangan kapasitasdan pendampingan aparatur pemerintahdesa dan kelembagaan pemerintahan desasecara berkelanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secaraberkelanjutan pengembangan ekonomiperdesaan untuk mendorong keterkaitandesa-kota
4. Pengembangan Daerah Tertinggal melaluipemenuhan pelayanan publik dasarpengembangan ekonomi lokal penguatankonektivitas dan sislognas penguatankemampuan sdm dan iptek penguatanregulasi dan insentif pembinaan daerahtertinggal terentaskan pengembangankawasan perdesaan dan transmigrasi
5. Penanggulangan Bencana melaluiInternalisasi pengurangan risiko bencanadalam kerangka pembangunanberkelanjutan Penurunan tingkat
1. Pembangunan budi pekerti luhur melaluipeningkatan peran lembaga lembaga keagamaandan tokoh agama penanaman nilai-nilai budayadan kearifan lokal;
2. Reformasi birokrasi tata kelola pemerintahanpenegakan hukum dan Stabilitas Keamananmelalui penerapan SOP dan SPM peningkatankapasitas aparatur sipil negara peningkatanpencegahan dan penangan konflik;
3. Peningkatan layanan kesehatan melaluipenyediaan layanan kesehatan yang murahterjangkau dan berkualitas yang didukung olehketersediaan sarana pelayanan kesehatan yangmemadai;
4. Peningkatan layanan pendidikan melaluipeningkatan kualitas sarana dan tenaga pendidikserta pengembangan pendidikan karakter;
5. Peningkatan kesejahteraan sosial melaluipenanganan masalah sosial revitalisasi sarana danprasarana latihan kerja dan perlindungan anak danpemberdayaan perempuan;
6. Pembangunan agroindustri dan ketahanan panganmelalui intensifikasi produk SDA berkualitasekstensifikasi intensifikasi diversifikasi tanamandan hasil ikutannya yang di arahkan pada komoditipadi jagung kentang kedelai kopi kakao dan jambumete. Khusus komoditi perkebunan di Kawasanindustri Masyarakat Perkebunan (KIMBun)Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak yangdiarahkan pada komoditi sapi fasilitasi daninvestasi usaha ekonomi kreatif yang diarahkanpada kerajinan industri dan makanan olahan dankoordinasi dan sinkronisasi dokumen penunjangkerjasama ekonomi yang diarahkan padapenyiapan bahan baku olahan dan pemasaran;
7. Peningkatan wirausaha dan iklim investasi melaluipembentukan dan pengembangan wirausaha yangdiarahkan pada komoditi unggulan daerahmendorong ekspor komoditas unggulan penguatanmodal UMKM IKM dan BUMD sertapengembangan sistem layanan online;
8. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatifmelalui pengembangan dan pemasaran objek
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 18
Kebijakan Nasional Kebijakan Provinsi
kerentanan terhadap bencanaPeningkatan kapasitas penyelenggaraanpenanggulangan bencana.
destinasi wisata serta pengembangan ekonomikreatif;
9. Pembangunan infrastruktur dan konektivitaswilayah melalui pengembangan sistem jaringantransportasi dan pendayagunaan tata ruang;
10. Lingkungan Hidup perubahan iklim dan bencanaalam melalui konservasi sumber daya alampengendalian dampak penambangan liar danpengembangan kawasan tangguh bencana.
Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut di atas isu-isu strategis Kabupaten
Lombok Tengah disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengamalan nilai agama dan kearifan lokal
Penguatan budaya serta kearifan lokal serta pengamalan nilai-nilai ajaran agama
dalam upaya membendung dampak budaya asing dalam era globalisasi.
2. Penanganan kesejahteraan sosial
Pelaksanaan program-program terkait kesejahteraan sosial belum terkoordinasi
dengan baik dan belum memiliki skema yang efektif. Perlu dilakukan upaya-upaya di
dalam penguatan kapasitas individu dan kelembagaan PMKS penyediaan sarana dan
prasarana panti social serta peningkatan kemitraan lintas sektoral.
3. Penanggulan kemiskinan
Meningkatkan efektifitas berbagai program pemerintah terkait pengentasan dalam
upaya mengurangi jumlah penduduk miskin.
4. Administrasi kependudukan dan pengendalian pertumbuhan penduduk
Seiring dengan meningkatnya upaya pengendalian kependudukan melalui penataan
administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan
untuk mendorong terakomodasinya hak-hak dasar penduduk dalam memperoleh
perlindungan hukum rasa aman keadilan demokratisasi dan pelayanan publik harus
terus ditingkatkan.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 19
5. Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan keterampilan dan kesehatan masyarakat
agar dapat berpartisipasi di berbagai sektor lapangan kerja. Dukungan desentraliasi
fiskal berupa transfer daerah dan berbagai program dari pemerintah pusat diarahkan
untuk meningkatkan produktifitas daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
6. Prestasi olah raga
Peningkatan prestasi olah raga diperlukan dalam rangka meningkatkan motivasi dan
kebanggaan daerah sekaligus mendukung daya saing daerah.
7. Peran pemuda dalam pembangunan
Salah satu pilar utama pembangunan adalah peran serta pemuda dalam pelaksanaan
pembangunan daerah. Oleh karena itu peningkatan kapasitas pemuda perlu menjadi
titik berat dalam penyusunan program/kegiatan pemuda.
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah masih jauh dari harapan.
Hal ini bias terlihat dari peran serta perempuan di bidang politik birokrasi partisipasi
dalam pembangunan maupun kelembagaan. Perlu komitmen pemerintah dan semua
pihak untuk mempromosikan memenuhi dan melindungi hak perempuan dan anak.
9. Pengangguran
Salah satu masalah pokok yang dihadapi Kabupaten Lombok Tengah adalah
pengangguran karena pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak
langsung terhadap kemiskinan kriminalitas dan masalah-masalah social politik lainnya.
10. Daya saing koperasi dan UMKM/IMKM
UKM mempunyai peran dalam perekonomian Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini
terlihat dari kontribusi dan daya tahannnya terhadap krisis ekonomi. Namun masih
banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM seperti kurangnya
permodalan lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar terbatasnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 20
sarana dan prasarana usaha sifat produk dengan life time pendek dan terbatasnya
kualitas sumber daya manusia.
11. Iklim investasi
Pemerintah daerah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan
meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan terhadap permasalahan yang
menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan
terus diberikan oleh pemerintah daerah melalui pemberian insentif dan disinsentif.
12. Pariwisata
Isu strategis pembangunan pariwisata adalah meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan dan meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya masyarakat di sekitar daerah
tujuan wisata.
13. Produksi dan produktifitas pertanian perkebunan dan perikanan
Lombok Tengah sebagai kabupaten yang memiliki luas lahan pertanian terbesar di
Provinsi NTB memiliki tantangan untuk memenuhi kecukupan produksi pemantapan
dan peningkatan daya saing diversifikasi pangan dan peningkatan pendapatan serta
kesejahteraan petani.
14. Inovasi daerah
Pencapaian pembangunan daerah tidak hanya cukup dengan mengandalkan sumber
daya alam (SDA) tetapi pembangunan daerah juga harus berbasis pada
pengembangan ilmu pengetahuan dan alih teknologi dalam pengelolaan sumber daya
alam.
15. Penataan ruang dan alih fungsi lahan
Penyelenggaraan penataan ruang bertujan untuk mewujudkan ruang wilayah yang
aman nyaman produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu
dilakukan beberapa upaya yaitu penyediaan rencana rinci tata ruang peningkatan
aspek pemanfaatan dan pengendalian ruang penataan kelembagaan penyelenggaraan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IV - 21
tata ruang dan menjadikan tata ruang sebagai acuan dalam pembangunan berbagai
sektor.
16. Penyediaan infrastruktur dasar
Penyediaan infrastruktur dasar (perumahan air sanitasi transportasi komunikasi dan
energi) merupakan kewajiban pokok pemerintah daerah. Ketersediaan infrastruktur
yang memadai menunjukkan terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah.
17. Kualitas lingkungan dan pemukiman
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kualitas lingkungan dan permukiman
yang baik dan layak huni belum sepenuhnya dapat dipenuhi baik oleh masyarakat
maupun pemerintah.
18. Kebencanaan
Penanganan kebencanaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu
diperlukan pemenuhan standar minimum penanganan bencana untuk mengurangi
resiko bencana dan mengurangi dampak pasca bencana.
19. Pelayanan publik
Pelayanan publik merupakan salah satu cerminan membaiknya tata kelola
pembangunan berkelanjutan disamping meningkatnya pelayanan dasar dan
menurunnya tingkat korupsi.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 1
BAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. VISI
Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016-2021
adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH
YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”
Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-
2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk
mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat
Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang
bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama.
Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:
kata ‘beriman’ berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama
dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
kata ‘sejahtera’ berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang
mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat
kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
kata ‘bermutu’ berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan
perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang
berdekatan, nasional atau internasional.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 2
5.2. MISI
Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan
melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :
1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN
MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL
Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama
melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat.
Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-
nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam
kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat
beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.
2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATANMASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan
masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan
komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan
sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan
Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah
yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan
terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui
promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan
semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 3
3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKATMELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGANSTABILITAS KAMTIBMAS
Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah
yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan
ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi,
berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, indutri
kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai
daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisisir dan pantai,
serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara
Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli
4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN
KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG
MEMADAI
Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang
terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi
bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui terwujudnya Perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya
Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman
yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas
dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
5. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGANDUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi
pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan
aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional,
tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 4
dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data
dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan
barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang professional.
5.3. TUJUAN DAN SASARAN
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANMisi Kesatu:Meningkatkan Kerukunan,Kedamaian dan KeharmonisanKehidupan Bermasyarakat danBeragama Melalui RevolusiMental denganMengedepankan Nilai NilaiAgama dan Kearifan Lokal
Meningkatnya intensitasketerlibatan tokoh agamadalam penanaman nilai-nilaiagama
Terwujudnya pola pemberdayaantokoh agama yang tepat
Meningkatnya peran lembagakeagamaan dan sosialkemasyarakatan dalampengamalan nilai-nilai agamadalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa danbernegara
Terwujudnya lembaga keagamaandan sosial kemasyarakatan yangberkualitasTerbinanya pengurus rumah ibadahsecara berkelanjutanTerwujudnya rumah ibadah sebagaipusat pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya keterlibatanmasyarakat dalam penanamannilai kearifan lokal
Terwujudnya metode penanamannilai-nilai kearifan lokal dalamkehidupan berbangsa, bernegaradan bermasyarakat yang efektif
Mencegah semakin meluasnyakonflik sosial
Tercegah terjadinya konflik sosial
Mencegah semakinmenurunnya partispasi politikmasyarakat
tercegah semakin rendahnyaketerlibatan masyarakat dalamkehidupan demokrasi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 5
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANMisi Kedua:Meningkatkan KesejahteraanSosial, Kecerdasan danKesehatan Masyarakat denganMengedepankan Keadilan danKesetaraan Gender
Meningkatnya efektifitaspemberdayaan PMKS
Tersedianya sarana prasaranapendukungtersedianya data PMKS yang validTerbinanya PMKS secaraberkelanjutanTerbinannya lembaga sosial secaraberkelanjutanTersalurkannya bantuan bagi PMKS
Meningkatnya efektifitaspemberdayaan masyarakat dandesa
Terwujudnya aparaturpemerintahan desa yang berkualitas
Terwujudnya kelembagaan desayang berkualitasTerwujudnya pembinaan lembagaekonomi pedesaan yang intensif danberkelanjutanTerwujudnya pola pemberdayaanlembaga kemasyarakatan dan pelakupemberdayaan yang efektif danberkesinambunganTerwujudnya lembaga adat yangberperan aktif dalam masyarakatTerwujudnya masyarakat desa yangmandiri
Meningkatnya efektifitaspembangunan KeluargaBerencana
Tersedianya prasarana penunjangTersedianya sarana penunjangTersedianya sumber daya manusiayang kompetenTerwujudnya masyarakat yang sadartentang pentingnya KeluargaBerencanaTersedianya modal usaha yangmemadaiTerwujudnya pendewasaan usiaperkawinan pertamaTerwujudnya penurunan kehamilanyang tidak diinginkan dari WUS (15-49) tahunTersedianya lembaga keluarga kecilbahagia dan sejahtera yang efektif
Meningkatnya kualitas dankapasitas perempuan
Tersedianya sumber daya manusiayang responsif genderTersedianya aturan tentangkesetaraan gender
Terwujudnya kelompok perempuanyang terampil dan mandiri
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 6
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANTersedianya lembagapengarusutamaan gender yangprofesionalTerwujudnya Kabupaten Layak Anak
Meningkatnya efektifitaslayanan perlindunganperempuan dan anak
Tersedianya sarana prasarana yangmemadaiTersedianya sumber daya manusiayang kompetenTerwujudnya masyarakat yangpaham tentang perlindunganperempuan dan anakTersedianya aturan terkaitperlindungan perempuan dan anakTersedianya lembaga perlindunganperempuan dan anak yangprofesional
Meningkatnya efektifitaspenanganan transmigrasi
tersedianya kawasan transmigrasi
tersedianya sarana prasaranapendukungterwujudnya transmigran yangterampil dan mandiri
Meningkatnya kualitas dankuantitas layanan pendidikan
Tersedianya sarana dan prasaranapendidikan anak usia dini yangmemadaiTersedianya sarana dan prasaranapendidikan dasar dan menengahyang memadaiTersedianya tenaga pendidik dankependidikan yang berkualitasTerwujudnya pemerataan tenagapendidik dan kependidikanTerwujudnya tata kelolapenyelenggara layanan pendidikanyang baikTerwujudnya pembelajaran bagiwarga buta aksaraTerwujudnya lembaga pendidikandan kursus yang berkualitasTerwujudnya pendidikan inklusi yangberkualitas
Meningkatnya kualitas layananperpustakaan sekolah danmasyarakat
Tersedianya sarana dan prasaranaperpustakaan yang memadai
Tersedianya tenaga pustakawanyang profesional
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 7
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANMeningkatnya kualitas dankuantitas pembinaan pemudadan olahraga
tersedianya sarana prasarana yangmemadai
Terwujudnya sinergi pemerintah,dunia usaha dan masyarakat dalampembinaan pemuda dan olahraga
Meningkatnya kualitas layanankesehatan dasar dan rujukan
Tersedianya tenaga kesehatan yangprofesionalTersedianya fasilitas dan perbekalankesehatan sesuai dengan standar
Tersedianya obat dan perbekalankesehatan yang aman, bermutu danmemadaiTerwujudnya sistem layanankesehatan yang baikTerwujudnya metode promosi PHBSyang tepat
Terlayaninya kesehatan gizi ibu dananak secara tepatTertanganinya peyakit menularsecara berkesinambungan
Terlayaninya imunisasi secaraberkelanjutanTerselenggaranya jaminan kesehatanyang berkualitas bagi seluruhmasyarakatTersedianya fasilitas dan perbekalankesehatan pendukung layananrumah sakit
Terwujudnya transparansi danakuntabilitas tatakelola keuanganBLUD rumah sakit sesuai peraturanyang berlakuTerwujudnya pola produksi panganyang baik pada industri rumahtangga panganTersedianya sarana prasarana danSOP untuk layanan kesehatan ibu,anak
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 8
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANMisi Ketiga:Mendorong kemajuan ekonomidaerah dan kemakmuranmasyarakat melalui perkuatanstruktur ekonomi masyarakatdengan dukungan stabilitaskamtibmas
Meningkatnya kualitas dankuantitas tenaga kerja
terwujudnya pendidikan danpelatihan bagi tenaga kerjaTersedianya lapangan pekerjaanbaruterwujudnya perlindungan terhadaptenaga kerja
Meningkatnya kualitas koperasidan UMKM
Tersedianya SDM koperasi danaparatur yang berkompetenTersedianya permodalan koperasiyang memadaiTersedianya sarana prasaranakoperasi yang memadaiTersedianya SDM UMKM danaparatur yang berkompetenTersedianya permodalan UMKMyang memadaiTersedianya sarana prasaranaUMKM yang memadai
Meningkatnya Produktifitas dankualitas hasil Industri KecilMenengah
Tersedianya sarana prasarana IKMyang memadai
Tersedianya SDM industri kecilmenengah dan aparatur kompetenTersedianya permodalan IKM yangmemadaiTersedianya kawasan industri kecilmenengah yang menjadi tujuanwisata
Meningkatnya aksesibilitas danstabilitas perdagangan barangdan jasa
Tersedianya prasarana perdaganganyang memenuhi standar
Tersedianya sarana perdaganganyang sesuai standarTersedianya SDM perdagangan yangkompeten
Meningkatnya kondusifitasinvestasi
Terwujudnya iklim investasi yangkondusif
Meningkatnya kualitaspelayanan perizinan dan nonperizinan
Terwujudnya pelayanan perizinandan non perizian secara prima
Meningkatnya produktifitasperikanan dan hasil olahanperikanan
Tersedianya prasarana perikananyang memadai
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 9
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANTersedianya sarana perikanan danpengolahan hasil perikanan yangmemadaiTerwujudnya kawasan perikananunggulanTersedianya pelaku usaha perikanandan aparatur yang berkualitas
Meningkatnya aminitas(kenyamanan) dan sekuiritas(keamanan) wisatawan
Tersedianya sarana dan prasaranapariwisata yang memadai
Terwujudnya keamanan danketertiban masyarakat yang kondusif
Terselenggaranya event pariwisatayang menarik dan berkelanjutanTerwujudnya pelaku wisata yangprofesional
Meningkatnya stabilitasketahanan pangan
Tersedianya cadangan panganpemerintah yang memadaiTersebarnya pangan yang merataTerwujudnya pola konsumsi panganyang beragam
Meningkatnya produktifitaspertanian, perkebunan danpeternakan untuk menujuswasembada pangan
Terwujudnya SDM petani danaparatur pembina yang kompeten
Terpenuhinya sarana prasaranapertanian yang memadaiTersedianya teknologi pertanianTerwujudnya pelaku usahaperkebunan dan aparatur yangmemadaiTersedianya sarana dan prasaranaperkebunan yang memadaiTersedianya teknologi perkebunanTersedianya kawasan perkebunanyang menjadi obyek wisataTersedianya sarana dan prasaranapeternakan yang memadaiTerwujudnya pelaku usahapeternakan dan aparatur yangmemadaiTersedianya teknologi peternakan
Meningkatknya kualitassumberdaya hutan dan lahan
Tersedianya sarana pembangunankehutanan yang memadaiTerwujudnya aparatur yangmemadai
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 10
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANTerkendalinya kerusakan hutan danlahanTersedianya teknologi tepat guna
Mewujudkan sisten inovasidaerah yang berkualitas
Terwujudnya sistem dankelembagaan sistem dan inovasidaerah yang efektif
Mewujudkan stabilitaskamtibmas
Terciptanya ketentraman,kenyamanan dan perlindunganmasyarakat
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 11
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANMisi Keempat:Menjaga Keselarasan,Keserasian dan KeterpaduanPembangunan Kawasan danAntar Kawasan denganDukungan Infrastruktur yangMemadai
Meningkatnya efektifitaspengelolaan ruang wilayah
Tersedianya rencana rinci tata ruangyang memadaiTersedianya perencana wilayah yangkompeten dan memadaiTersedianya sistem pendukungterwujudnya perencanaan ruangyang berkualitasTerlaksananya penyebarluasaninformasi terkait tata ruang
Meningkatnya utilitaspendukung prasarana jalan
Tersedianya PJU yang memadai
Meningkatnya konektifitaspembanguan antar wilayah
Tersedianya jalan dalam kondisi yangmantapTersedianya sarana dan prasaranautilitas perkotaan
Meningkatnya kuantitaspenyediaan air baku
tersedianya saluran irigasi yangmemadai
Tersedianya debit air pada bangunanutama
Meningkatnya kualitas layananpersampahan
Terwujudnya pengelolaan sampahyang efektifTersedianya lembaga pengelolapersampahan yang profesionalTersedianya sarana dan prasaranapersampahan yang memadai
Meningkatnya aminitas(kenyamanan) dan sekuritas(keselamatan) pengguna jalan
Tersedianya fasilitas keselamatanjalan yang memadai
Tersedianya layanan modatransportasiTersedianya tenaga teknis yangmemadai
Meningkatnya aksesibilitaskomunikasi dan informasi antarwilayah
Tersedianya sistem komunikasi daninformatika yang memadai
Meningkatnya kualitaslingkungan permukiman
Terwujudnya kesadaran masayarakatuntuk phbsTersedianya sarpras sanitasiTersedianya prasarana perumahanyang memadaiMenurunnya luasan kawasan kumuh
Meningkatnya kualitas layananair bersih
Tersedianya sarpras air bersih
Meningkatnya efektifitaspenanganan kebencanaan
Tersedianya aparatur kebencanaanyang kompeten
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 12
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANTersedianya prasarana yangmemadaiTersedianya sarana yang memadaiTersedianya sistem peringatan dinikebencanaanTerwujudnya masyarakat tangguhbencanaTertanganinya korban bencanasecara terpadu
Mencegah semakinmenurunnya KualitasLingkungan Hidup
Tersedianya sarana pendukung yangmemadai
Tersedianya tenaga yang terampilTerwujudnya masyarakat sadarlingkunganTercegah semakin menurunnya dayadukung lingkunganTerwujudnya keamanan lingkunganstrategis yang kondusifTersedianya data/informasi SDA danLH yang valid
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 13
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANMisi Kelima:Mewujudkan kepemerintahanyang baik dan kepastian hukumdengan dukungan birokrasiyang memiliki pelayanan publikberkualitas
Meningkatkan kapasitas pemdadalam pelayanan publik
Tersedianya aparatur yangberkompetenTersedianya sarana dan prasaranayang memadaiTersedianya gedung kantor Bupatidan DPRDTertatanya adiministrasi perkantoranTerwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang akuntabelterwujudnya perumusan kebijakandan pengendalian kebijakan kepaladaerah secara komprehensifTerwujudnya manajemen AparturSipil NegaraTerwujudnya pengelolaan keuangnadaerah yang optimalTerwujudnya kapasitas keuangandaerah yang memadaiTerwujudnya manajemen arsip yangberkualitastersedianya tanah dan lahan untukpembangunan fasilitas umumTerwujudnya peningkatankooordinasi pimpinan daerah dalampenyelenggaraan pemerintahandaerahTerwujudnya akses publik terhadapinformasi pembangunan
Meningkatnya layananadministrasi kependudukan
terpenuhinya kebutuhan masyarakatterhadap dokumen kependudukan
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunandaerah
Terwujudnya metode perencanaandaerah yang komprehensif danpartisipatif
Terwujudnya penyediaan data yangvalid dan berkualitasTerwujudnya kerjasamapembangunan yang sinergisTerwujudnya pelayanan publikkecamatan yang berkualitas
Mencegah semakin tingginyapelanggaran perda
Tercegah semakin maraknyapelanggaran perda
Meningkatnya kualitaspengawasan dan pengendalianinternal pemerintah daerah
Terwujudnya profesionalisme APIPdalam pengawasan tata kelolapemerintahan yang baik
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 V - 14
VISI:TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN,
SEJAHTERA, DAN BERMUTU
MISI TUJUAN SASARANTerwujudnya pengawasan danpengendalian pelaksanaan programpembangunan
Meningkatkan kapsitas DPRDdalam penyelenggaraanpemerintahan daerah
Terpenuhinya kebutuhanadministratif yang memadai dalampendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 1
BAB VISTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk
mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan dengan mencermati isu strategis
pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun kedepan, maka strategi, arah
Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel
berikut.
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KESATU:MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN
BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DANKEARIFAN LOKAL
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKANMeningkatnya intensitasketerlibatan tokohagama dalampenanaman nilai-nilaiagama
Terwujudnya polapemberdayaan tokoh agamayang tepat
Fasilitasi, motivasi, Tokoh agama
Meningkatnya peranlembaga keagamaandan sosialkemasyarakatan dalampengamalan nilai-nilaiagama dalam kehidupanbermasyarakat,berbangsa danbernegara
Terwujudnya lembagakeagamaan dan sosialkemasyarakatan yangberkualitas
Sosialisasi, revitalisasi BAZIS, TPQ, LPTQ
Terbinanya pengurus rumahibadah secara berkelanjutan
Motivasi Marbot/pengurusrumah ibadah
Terwujudnya rumah ibadahsebagai pusat pemberdayaanmasyarakat
Revitalisasi, sosialisasi Masjid, Musholla,Pure, Gereja
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 2
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KESATU:MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN
BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DANKEARIFAN LOKAL
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKANMeningkatnyaketerlibatan masyarakatdalam penanaman nilaikearifan lokal
Terwujudnya metodepenanaman nilai-nilai kearifanlokal dalam kehidupanberbangsa, bernegara danbermasyarakat yang efektif
Revitalisasi, edukasi,sosialisasi, fasilitasi
Tokoh Masyarakat
Mencegah semakinmeluasnya konflik sosial
Tercegah terjadinya konfliksosial
Revitalisasi, Edukasi,Sosialisasi, fasilitasi dandeteksi
Tokoh Agama danTokoh Masyarakatdan lembagamasyarakat
Mencegah semakinmenurunnya partispasipolitik masyarakat
tercegah semakin rendahnyaketerlibatan masyarakatdalam kehidupan demokrasi
Revitalisasi, Edukasi,Sosialisasi, fasilitasi
Tokoh Agama,Tokoh Masyarakatdan lembagaagama
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 3
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEDUA:MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDERTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnyaefektifitaspemberdayaan PMKS
Tersedianya sarana prasaranapendukung
Konstruksi, Fasilitasi,Rehabilitasi
Sarana prasaranadiffable dan rumahsinggah
tersedianya data PMKS yangvalid
Validasi, inventarisasi
Terbinanya PMKS secaraberkelanjutan
Fasilitasi
Terbinannya lembaga sosialsecara berkelanjutan
kooordinasi, fasilitasi lembaga sosial
Tersalurkannya bantuan bagiPMKS
Distribusi
Meningkatnyaefektifitaspemberdayaanmasyarakat dan desa
Terwujudnya aparaturpemerintahan desa yangberkualitas
fasilitasi, edukasi Pemerintah desadan BPD
Terwujudnya kelembagaan desayang berkualitas
Reorganisasi, deregulasi Kelembagaanpemerintah desa
Terwujudnya pembinaanlembaga ekonomi pedesaanyang intensif dan berkelanjutan
Koordinasi, sosialisasi,fasilitasi, edukasi,regulasi
lembaga ekonomiperdesaan
Terwujudnya polapemberdayaan lembagakemasyarakatan dan pelakupemberdayaan yang efektif danberkesinambungan
mediasi, fasilitasi lembaga adat,mediator
Terwujudnya lembaga adatyang berperan aktif dalammasyarakat
Koordinasi, sosialisasi,fasilitasi, edukasi
pengurus lembagaadat
Terwujudnya masyarakat desayang mandiri
MeningkatnyaefektifitaspembangunanKeluarga Berencana
Tersedianya prasaranapenunjang
Konstruksi,revitalisasi,rekondisi,rehabilitasi
Gedung layananKeluarga Berencana
Tersedianya sarana penunjang Fasilitasi, distribusi Alat dan ObatKontrasepsi, BKBKIT
Tersedianya sumber dayamanusia yang kompeten
Edukasi, sosialisasi Aparatur dan KaderKB
Terwujudnya masyarakat yangsadar tentang pentingnyaKeluarga Berencana
Sosialisasi Pasangan UsiaSubur
Tersedianya modal usaha yangmemadai
Fasilitasi, Koordinasi,Distribusi
Kelompok UPPKS
Terwujudnya pendewasaan usiaperkawinan pertama
Sosialisasi, koordinasi,fasilitasi
Kelompok Remaja
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 4
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEDUA:MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDERTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya penurunankehamilan yang tidak diinginkandari WUS (15-49) tahun
Sosialisasi, koordinasi,fasilitasi, operasi
Wanita Usia Subur
Tersedianya lembaga keluargakecil bahagia dan sejahtera yangefektif
fasilitasi, koordinasi,revitalisasi
Kelompok BinaKeluarga Balita(BKB)
Meningkatnyakualitas dan kapasitasperempuan
Tersedianya sumber dayamanusia yang responsif gender
Koordinasi,fasilitasi,edukasi,sosialisasi
Aparaturpemerintah ditingkat Kabupatensampai Desa
Tersedianya aturan tentangkesetaraan gender
Regulasi RAD -PengarusutamaanGender
Terwujudnya kelompokperempuan yang terampil danmandiri
Fasilitasi, edukasi,koordinasi, distribusi
Modal danketerampilan kerjabagi buruh migrant
Tersedianya lembagapengarusutamaan gender yangprofesional
Fasilitasi,koordinasi,revitalisasi
Lembaga penggiatPengarusutamaanGender
Terwujudnya Kabupaten LayakAnak
Fasilitasi, Koordinasi,sosialisasi, Konstruksi,Transaksi, Regulasi
LPA dan PenggiatPeduli Anak, PokjaKLA
Meningkatnyaefektifitas layananperlindunganperempuan dan anak
Tersedianya sarana prasaranayang memadai
Konstruksi,rehabilitasi,transaksi
Shelter (rumahaman) dan saranapendukungnya
Tersedianya sumber dayamanusia yang kompeten
Edukasi,fasilitasi,koordinasi,visitasi
Aparatur
Terwujudnya masyarakat yangpaham tentang perlindunganperempuan dan anak
sosialisasi, mediasi,fasilitasi
Masyarakat, tokohagama dan tokohmasyarakat
Tersedianya aturan terkaitperlindungan perempuan dananak
Regulasi, Deregulasi,Fasilitasi
Juklak, Juknis danPedum
Tersedianya lembagaperlindungan perempuan dananak yang profesional
Fasilitasi,koordinasi,revitalisasi
Pusat PelayananTerpaduPerlindunganPerempuan danAnak (P2TP2A)
Meningkatnyaefektifitaspenanganantransmigrasi
tersedianya kawasantransmigrasi
Fasilitasi, Koordinasi KawasanTransmigrasi Lokaldan antar daerah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 5
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEDUA:MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDERTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya sarana prasaranapendukung
Kontsruksi, distribusi,fasilitasi, Koordinasi,transaksi
Sarana pendukungpada kawasantransmigrasi
Terwujudnya transmigran yangterampil dan mandiri
Edukasi, Fasilitasi,Sosialisasi, visitasi,Evaluasi
Transmigran
Meningkatnyakualitas dan kuantitaslayanan pendidikan
Tersedianya sarana danprasarana pendidikan anak usiadini yang memadai
Konstruksi danrehabilitasi
Sarana danprasaranapendidikan anakusia dini
Tersedianya sarana danprasarana pendidikan dasar danmenengah yang memadai
Konstruksi, rehabilitasi,revitalisasi, danregrouping
Sarana danprasaranapendidikan
Tersedianya tenaga pendidikdan kependidikan yangberkualitas
Edukasi, fasilitasi Tenaga pendidikdan kependidikan
Terwujudnya pemerataantenaga pendidik dankependidikan
Redistribusi
Terwujudnya tata kelolapenyelenggara layananpendidikan yang baik
evaluasi, supervisi Sekolah
Terwujudnya pembelajaran bagiwarga buta aksara
Edukasi Warga buta aksara
Terwujudnya lembagapendidikan dan kursus yangberkualitas
Inventarisasi danregistrasi
Lembagapendidikan dankursus
Terwujudnya pendidikan inklusiyang berkualitas
Akreditasi, fasilitasi,investasi
Lembaga pelaksanapendidikan inklusi,sarana danprasarana
Meningkatnyakualitas layananperpustakaan sekolahdan masyarakat
Tersedianya sarana danprasarana perpustakaan yangmemadai
Inventarisasi, investasi Perpustakaansekolah danperpustakaanmasyarakat
Tersedianya tenaga pustakawanyang professional
Edukasi Calon pustakawandan pustakawan
Meningkatnyakualitas dan kuantitaspembinaan pemudadan olahraga
tersedianya sarana prasaranayang memadai
Konstruksi, rehabilitasi Sarana prasarana
Terwujudnya sinergipemerintah, dunia usaha danmasyarakat dalam pembinaanpemuda dan olahraga
Koordinasi, edukasi,Promosi, investasi,kompetisi, seleksi
Pemuda, organisasikepemudaan,pemerhati danpelaku olahraga
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 6
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEDUA:MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDERTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Promosi, investasi,kompetisi, seleksi
Pemuda, organisasikepemudaan,pemerhati danpelaku olahraga
Meningkatnyakualitas layanankesehatan dasar danrujukan
Tersedianya tenaga kesehatanyang profesional
Edukasi Tenaga kesehatan
Tersedianya fasilitas danperbekalan kesehatan sesuaidengan standar
Revitalisasi, Konstruksi,rehabilitasi dan investasi
Puskesmas danjaringannya
Standarisasi, koordinasi sarana danprasaranakesehatan
Tersedianya obat danperbekalan kesehatan yangaman, bermutu dan memadai
Konsultasi, advokasi,fasilitasi dan visitasi
obat fasilitaskesehatan dasar
Terwujudnya sistem layanankesehatan yang baik
Revitalisasi, reorganisasidan restrukturisasi
Dinas kesehatan,Rumah sakit danpuskesmas sertajaringannya
Terwujudnya metode promosiPHBS yang tepat
Advokasi sosialisasi,mobilisasi dan fasilitasimasyarakat dalamberprilaku hidup bersihdan sehat
masyarakat
Terlayaninya kesehatan gizi ibudan anak secara tepat
Fasilitasi dan edukasi giziseimbang bagi ibu, ibunifas dan balita
ibu dan balita
Tertanganinya peyakit menularsecara berkesinambungan
Fasilitasi dan mobilisasimasyarakat dalampenemuan danpenanganan penderitapenyakit Menular danPTM
masyarakat
Terlayaninya imunisasi secaraberkelanjutan
Mediasi, fasililitasi bayi, balita, anaksekolah dan ibuhamil
Terselenggaranya jaminankesehatan yang berkualitas bagiseluruh masyarakat
Sosialisasi koordinasidan kemitraanpenyelenggaraanjaminan kesehatan
jaminan kesehatan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 7
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEDUA:MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDERTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya fasilitas danperbekalan kesehatanpendukung layanan rumah sakit
rehabilitasi, promosi,konstruksi, investasi
SPM RSUD
Terwujudnya transparansi danakuntabilitas tatakelolakeuangan BLUD rumah sakitsesuai peraturan yang berlaku
koordinasi, transparansi,fasilitasi
tata kelola
Terwujudnya pola produksipangan yang baik pada industrirumah tangga pangan
edukasi dan sosialisasi industri rumahtangga pangan
Tersedianya sarana prasaranadan SOP untuk layanankesehatan ibu, anak
Fasilitasi penyediansarana prasarana danSOP untuk layanankesehatan ibu, anak
SOP
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 8
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KETIGA:MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN
STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMASTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitasdan kuantitas tenagakerja
terwujudnya pendidikan danpelatihan bagi tenaga kerja
edukasi, fasilitasi, dankooordinas
pencari kerja
Tersedianya lapanganpekerjaan baru
edukasi dan informasi pencari kerja
terwujudnya perlindunganterhadap tenaga kerja
fasilitasi, sosialisasi,regulasi dan kooordinas
pekerja danpengusaha
Meningkatnya kualitaskoperasi dan UMKM
Tersedianya SDM koperasi danaparatur yang berkompeten
Edukasi, sosialisasi,visitasi
Pengurus koperasi,aparatur pembinakoperasi
Tersedianya permodalankoperasi yang memadai
Sosialisasi dan Fasilitasi Modal Usaha
Tersedianya sarana prasaranakoperasi yang memadai
Fasilitasi, distribusi Peralatan kerja
Tersedianya SDM UMKM danaparatur yang berkompeten
Fasilitasi, Edukasi,sosialisasi, visitasi
Pelaku usaha,aparatur pembinaUMKM
Tersedianya permodalanUMKM yang memadai
Fasilitasi dan sosialisasi Modal Usaha
Tersedianya sarana prasaranaUMKM yang memadai
Fasilitasi dan distribusi Peralatan produksi
MeningkatnyaProduktifitas dankualitas hasil IndustriKecil Menengah
Tersedianya sarana prasaranaIKM yang memadai
Fasilitasi, distribusi,konstruksi, rehabilitasi
Sentra IKM padakawasan wisata
Tersedianya SDM industri kecilmenengah dan aparaturkompeten
Fasilitasi, edukasi,visitasi
Pelaku Usaha IKMdan aparatur
pembinaTersedianya permodalan IKMyang memadai
Sosialisasi dan fasilitasi Modal usaha
Tersedianya kawasan industrikecil menengah yang menjaditujuan wisata
Fasilitasi, konstruksi,rehabilitasi, distribusi,transaksi
IKM tenun,gerabah, ketak,bambu, olahan
pangan
Meningkatnyaaksesibilitas danstabilitas perdaganganbarang dan jasa
Tersedianya prasaranaperdagangan yang memenuhistandar
Rehabilitasi, konstruksi,revitalisasi, relokasi,operasi, koordinasi,fasilitasi, distribusi,sosialisasi
Pasar, Kawasan PKL
Tersedianya saranaperdagangan yang sesuaistandar
Standarisasi, koordinasi Saranakemetrologian
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 9
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KETIGA:MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN
STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMASTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya SDM perdaganganyang kompeten
edukasi, visitasi Pelaku usaha,aparatur pembina,tenagakemetrologian
Meningkatnyakondusifitas investasi
Terwujudnya iklim investasiyang kondusif
Validasi, promosi,regulasi, edukasi
Data potensiinvestasi
Meningkatnya kualitaspelayanan perizinandan non perizinan
Terwujudnya pelayananperizinan dan non periziansecara prima
fasilitasi, koordinasi,edukasi, konstruksi,investasi
layanan perizinandan non perizinan
Meningkatnyaproduktifitasperikanan dan hasilolahan perikanan
Tersedianya prasaranaperikanan yang memadai
Fasilitasi, rehabilitasi,konstruksi
Tempat PelelanganIkan (TPI), BalaiBenih Ikan (BBI),Unit PerbenihanRakyat (UPR)
Tersedianya sarana perikanandan pengolahan hasil perikananyang memadai
Fasilitasi, transaksi,distribusi, edukasi
Alat tangkap danalat budidayaperikanan,teknologipengolahan pakanikan, alatpengolahan danpemasaran hasilperikanan
Terwujudnya kawasanperikanan unggulan
Fasilitasi, distribusi,konstruksi, rehabilitasi,promosi
Kasawan tambakudang, kawasanbudidya nila
Tersedianya pelaku usahaperikanan dan aparatur yangberkualitas
Edukasi, fasilitasi,sosialisasi, visitasi
Nelayan,pembudidaya ikan,kelompokpengolahan hasilperikanan, aparatur
Meningkatnyaaminitas(kenyamanan) dansekuiritas (keamanan)wisatawan
Tersedianya sarana danprasarana pariwisata yangmemadai
Konstruksi, rehabilitasi,transaksi, fasilitasi,distribusi, regulasi,promosi dan publikasi
Obyek Daya TarikWisata (ODTW)dengan mottosapta pesona danSekolah TinggiPariwisata
Terwujudnya keamanan danketertiban masyarakat yangkondusif
Regulasi, koordinasi,sosialisasi, edukasi
Masyarakat
Terselenggaranya eventpariwisata yang menarik danberkelanjutan
Fasilitasi, koordinasi,promosi
Event budaya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 10
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KETIGA:MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN
STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMASTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya pelaku wisatayang profesional
Edukasi, fasilitasi,sosialisasi, koordinasi
Pokdarwis, TourGuide
Meningkatnyastabilitas ketahananpangan
Tersedianya cadangan panganpemerintah yang memadai
Fasilitasi, transaksi Ketersediaan Beras
Tersebarnya pangan yangmerata
Koordinasi, Distribusi Akses pangan,pemantauanpangan
Terwujudnya pola konsumsipangan yang beragam
Sosialisasi,edukasi danfasilitasi, distribusi,diversifikasi
Pemanfaatanpekarangan,pemanfaatanpangan lokal
Meningkatnyaproduktifitaspertanian, perkebunandan peternakan untukmenuju swasembadapangan
Terwujudnya SDM petani danaparatur pembina yangkompeten
Edukasi, fasilitasi,inventarisasi, validasi,revitalisasi
Petani dan Tenagapenyuluh
Terpenuhinya sarana prasaranapertanian yang memadai
Fasilitasi, rehabilitasi,konstruksi, distribusi,intensifikasi,ekstensifikasi
SAPRODI,infrastrukturpertanian, lahanpertanian, kawasanhortikultura untukmenunjangpariwisata
Tersedianya teknologipertanian
Fasilitasi, edukasi,sosialisasi
Teknologipengembanganbibit berkualitas,teknologi budidayatanaman, teknologimengurangikehilangan hasilpanen danteknologipengolahan produkpertanian
Terwujudnya pelaku usahaperkebunan dan aparatur yangmemadai
Edukasi, sosialisasi,visitasi
Petani, petugaspengendalioganismepengganggutanaman (OPT)
Tersedianya sarana danprasarana perkebunan yangmemadai
Fasilitasi, distribusi,konstruksi, rehabilitasi,revitalisasi, intensifikasi
SAPRODI,infrastrukturpenunjangperkebunan, lahanperkebunan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 11
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KETIGA:MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN
STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMASTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya teknologiperkebunan
Fasilitasi, edukasi,sosialisasi
Teknologipengembanganbibit berkualitas,teknologi budidayatanaman, teknologimengurangikehilangan hasilpanen danteknologipengolahan hasilperkebunan
Tersedianya kawasanperkebunan yang menjadiobyek wisata
Fasilitasi, distribusi,konstruksi, rehabilitasi
Kebun kopi dankebun kakao(kebun dinas)
Tersedianya sarana danprasarana peternakan yangmemadai
Fasilitasi, distribusi,vaksinasi, inseminasi,transaksi
Infrastrukturpenunjangpeternakan, pasarternak, rumahpotong hewan,pakan ternak, obat- obatan danvaksin, bibit ternakberkualitas
Terwujudnya pelaku usahapeternakan dan aparatur yangmemadai
Edukasi Peternak , aparaturteknis peternakan,dokter hewan,petugas inseminasi
Tersedianya teknologipeternakan
Fasilitasi, edukasi,sosialisasi
Teknologipembibitan ternak,penggemukan,pemotongan,pengolahan hasilpeternakan
Meningkatknyakualitas sumberdayahutan dan lahan
Tersedianya saranapembangunan kehutananyang memadai
Transaksi, distribusi Kendaraan patroli
Terwujudnya aparatur yangmemadai
Edukasi Polisi Kehutanan(Polhut), PetugasPengendaliEkosistem Hutan(PEH)
Terkendalinya kerusakan hutandan lahan
Koordinasi, sosialisasi,rehabilitasi, reboisasi,konservasi, penegakanhukum
Kawasan hutanlindung danproduksi, lahankritis
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 12
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KETIGA:MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN
STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMASTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya teknologi tepatguna
Fasilitasi, edukasi,sosialisasi
Teknologisilvikultur,teknologipengolahan hasilhutan
Mewujudkan sisteninovasi daerah yangberkualitas
Terwujudnya sistem dankelembagaan sistem daninovasi daerah yang efektif
Regulasi, revitalisasi,koordinasi, sinkronisasi,sinergi, harmonisasi
Sistem inovasidaerah
Mewujudkan stabilitaskamtibmas
Terciptanya ketentraman,kenyamanan dan perlindunganmasyarakat
sosialisasi, koordinasi,operasi, investasi,fasilitasi, konstruksi,alokasi
kamtibmas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 13
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEEMPAT:MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR
KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAITUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnyaefektifitas pengelolaanruang wilayah
Tersedianya rencana rinci tataruang yang memadai
koordinasi, investasi,regulasi, sinkronisasi
kawasanperkotaan-perdesaan
Tersedianya perencana wilayahyang kompeten dan memadai
edukasi Perencana Wilayah
Tersedianya sistem pendukung Fasilitasi Sistem informasiGeospasial
terwujudnya perencanaanruang yang berkualitas
regulasi dokumen tataruang
Terlaksananya penyebarluasaninformasi terkait tata ruang
Sosialisasi, koordinasi masyarakat
Meningkatnya utilitaspendukung prasaranajalan
Tersedianya PJU yang memadai konstruksi, rehabilitasi Perkotaan,kawasanpariwisata,kawasan produksi,pusat-pusatperekonomian
Meningkatnyakonektifitaspembanguan antarwilayah
Tersedianya jalan dalam kondisiyang mantap
Investasi, konstruksi,rehabilitasi
Jalan di kabupatenlombok tengah
Tersedianya sarana danprasarana utilitas perkotaan
Investasi, konstruksi,rehabilitasi
prasarana saranadan utilitasperkotaan
Meningkatnyakuantitas penyediaanair baku
tersedianya saluran irigasi yangmemadai
Rehabilitasi, konstruksi Saluran Primer dansekunder
Tersedianya debit air padabangunan utama
Rehabilitasi, konstruksi,investasi
air permukaan dibangunan air(bendung)
Meningkatnya kualitaslayanan persampahan
Terwujudnya pengelolaansampah yang efektif
Rehabilitasi, konstruksidan investasi
TPA, TPS
Tersedianya lembaga pengelolapersampahan yang profesional
fasilitasi, sosialisasi Bank Sampah,lembagapendidikan,Lingkunganperkotaan
Tersedianya sarana danprasarana persampahan yangmemadai
Transaksi Tempat sampahterpilah danpengolah sampah3R
Meningkatnyaaminitas(kenyamanan) dansekuritas(keselamatan)pengguna jalan
Tersedianya fasilitaskeselamatan jalan yangmemadai
konstruksi, rehabilitasi Jalan di kabupatenlombok tengah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 14
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEEMPAT:MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR
KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAITUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya layanan modatransportasi
Investasi, regulasi,koordinasi, konstruksi,
Moda transportasi
Tersedianya tenaga teknis yangmemadai
edukasi, visitasi aparatur LLAJ,penguji kendaraanbermotor, tenagaIT
Meningkatnyaaksesibilitaskomunikasi daninformasi antarwilayah
Tersedianya sistem komunikasidan informatika yang memadai
koordinasi, fasilitasi Blank Spot Areadan DaerahTerpencil
Meningkatnya kualitaslingkunganpermukiman
Terwujudnya kesadaranmasayarakat untuk phbs
Edukasi, sosialisasi Masyarakat
Tersedianya sarpras sanitasi konstruksi, sosialisasi masyarakatTersedianya prasaranaperumahan yang memadai
fasilitasi, rehabilitasi rumah tidak layakhuni
Menurunnya luasan kawasankumuh
rehabilitasi,konstruksi,relokasi
kawasan kumuhperkotaan
Meningkatnya kualitaslayanan air bersih
Tersedianya sarpras air bersih Rehabilitasi, konstruksi Perumahan danpermukiman tidakterjangkau PDAM
Meningkatnyaefektifitaspenanganankebencanaan
Tersedianya aparaturkebencanaan yang kompeten
Edukasi, koordinasi,Fasilitasi
Tagana, PetugaPMK, Tim ReaksiCepat
Tersedianya prasarana yangmemadai
Konstruksi, rehabilitasi Prasaranakebencanaan(Bangunan BPBD,Bangunan PMK,BangunanEvakuasi)
Tersedianya sarana yangmemadai
transaksi, distribusi,fasilitasi,koordinasi
Saranakebencanaan(Mobil PMK, MobilAir Bersih, DapurUmum, perahukaret, dst).
Tersedianya sistem peringatandini kebencanaan
Fasilitasi, Konsolidasi,koordinasi, investasi,mitigasi, transaksi
Early WarningSystem
Terwujudnya masyarakattangguh bencana
Sosialisasi, edukasi,fasilitasi, koordinasi
Masyarakat disekitar kawasanrawan bencanadan Desa tangguh /siaga bencana
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 15
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KEEMPAT:MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR
KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAITUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tertanganinya korban bencanasecara terpadu
Fasilitasi, Koordinasi,Rekonstruksi,Rehabilitasi
Korban bencanadan KawasanBencana
Mencegah semakinmenurunnya KualitasLingkungan Hidup
Tersedianya sarana pendukungyang memadai
Fasilitasi Laboratorium dansarana pendukung
Tersedianya tenaga yangterampil
Edukasi TenagaLaboratorium
Terwujudnya masyarakat sadarlingkungan
Sosialisasi Masyarakatperkotaan,masyarakat sekitarhutan, masyarakatsekitar DAS danmasyarakat dikawasan wisata
Tercegah semakin menurunnyadaya dukung lingkungan
Konservasi Sumber-sumbermata air ,LingkunganTercemar danlahan kritis
Terwujudnya keamananlingkungan strategis yangkondusif
Koordinasi Kawasankonservasi
Tersedianya data/informasi SDAdan LH yang valid
Inventarisasi, Evaluasi,dan Rekomendasi
Status LingkunganPerkotaan danLingkunganTercemar
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 16
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KELIMA:MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI
YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITASTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkankapasitas pemdadalam pelayananpublik
Tersedianya aparatur yangberkompeten
Edukasi , Aparaturpemerintah
Tersedianya sarana danprasarana yang memadai
Investasi, konstruksi SKPD
Tersedianya gedung kantorBupati dan DPRD
investasi, konstruksi gedung DPRD danKantor Bupati
Tertatanya adiministrasiperkantoran
Revitalisasi Administrasi
Terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang akuntabel
Koordinasi Pemerintah daerah
terwujudnya perumusankebijakan dan pengendaliankebijakan kepala daerah secarakomprehensif
koordinasi, deregulasi,fasilitasi, publikasi,investasi, konsolidasi,sinkronisasi,restrukturisasi, evaluasi
penyelenggaraanpemerintahandaerah
Terwujudnya manajemenApartur Sipil Negara
Revitalisasi, edukasi,koodinasi, integrasi,restrukturisasi,deregulasi
SKPD
Terwujudnya pengelolaankeuangna daerah yang optimal
Regulasi,Intensifikasi,ekstensisikasi,diversifikasi, koordinasi,rasionalisasi
keuangan daerah
Terwujudnya kapasitaskeuangan daerah yang memadai
Regulasi,Intensifikasi,ekstensisikasi,diversifikasi, koordinasi,rasionalisasi
Pendapatan aslidaerah
Terwujudnya manajemen arsipyang berkualitas
Revitaliasi,Edukasi Arsip daerah
tersedianya tanah dan lahanuntuk pembangunan fasilitasumum
investasi Infrastrukturpemerintah
Terwujudnya peningkatankooordinasi pimpinan daerahdalam penyelenggaraanpemerintahan daerah
sosialisasi, audiensi,inspeksi dan koordinasi
Kepala & wakilkepala daerah
Terwujudnya akses publikterhadap informasipembangunan
publikasi dan sosialisasi Media massa
Meningkatnyalayanan administrasikependudukan
terpenuhinya kebutuhanmasyarakat terhadap dokumenkependudukan
sosialisasi, deregulasi,validasi, verifikasi,sinkronisasi, standarisasi,konstruksi dankoordinasi
Sistem administrasikependudukan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VI - 17
VISI :TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU
MISI KELIMA:MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI
YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITASTUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan daerah
Terwujudnya metodeperencanaan daerah yangkomprehensif dan partisipatif
Koordinasi,edukasi,evaluasi, sinkronisasi,fasilitasi, dan inovasi
Dokumenperencanaanpembangunan
Terwujudnya penyediaan datayang valid dan berkualitas
Revitaliasi, inventariasi,koordinasi, validasi
Data perencanaandaerah
Terwujudnya kerjasamapembangunan yang sinergis
Koordinasi, evaluasi,sinergi, fasilitasi, daninovasi
Pemerintah duniausaha masyarakat
Terwujudnya pelayanan publikkecamatan yang berkualitas
Koordinasi, konstruksi,rehabilitasi, investasi,mediasi, falitasi,deregulasi, konsultasi,
PemerintahKecamatan
Mencegah semakintingginya pelanggaranperda
Tercegah semakin maraknyapelanggaran perda
Edukasi dan sosialisasi Aparatur penyidikpns dan penegakperda
Meningkatnya kualitaspengawasan danpengendalian internalpemerintah daerah
Terwujudnya profesionalismeAPIP dalam pengawasan tatakelola pemerintahan yang baik
edukasi Aparaturpengawasaninternalpemerintah (APIP)
Terwujudnya pengawasan danpengendalian pelaksanaanprogram pembangunan
Inspeksi skpd, satker, danpengelolakeuangan negara
Meningkatkankapsitas DPRD dalampenyelenggaraanpemerintahan daerah
Terpenuhinya kebutuhanadministratif yang memadaidalam pendukung pelaksanaantugas dan fungsi DPRD
fasilitasi, regulasi,visitasi, konsolidasi,edukasi dan koordinasi
Lembagaperwakilan rakyatdaerah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 1
BAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Kebijakan Umum Pembangunan
Kabupaten Lombok Tengah Daerah yang beriman, sejahtera dan bermutu menjadi
kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah serta
memperkuat daya saing antar daerah secara regional maupun secara nasional. Oleh
sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam
mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya
manusia, dengan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai budaya dan kaidah
pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten
Lombok Tengah, dirumuskan kebijakan umum pembangunan daerah kabuapten lombok
tengah tahun 2016-2021 yang diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yakni:
1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan strukur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam
4. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan Penataan Wilayah Perkotaan Praya
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.
7.2 Kerangka Kebijakan Strategis Daerah
Dalam lima tahun mendatang (2016-2021), arah kebijakan utama pembangunan
daerah difokuskan pada peningkatan peran sektor pariwisata dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat yang didukung oleh pembangunan pertanian (agribisnis) dan
pengembangan sektor kelautan sebagai suatu pendekatan yang integratif.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 2
Dalam rangka pencapaian maksud tersebut maka kerangka kebijakan strategis
yang dibangun adalah:
1. Peningkatan nilai jual produk daerah
Kerangka ini meliputi optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang ada di tingkat hulu (Produksi) sampai dengan proses di
tingkat hilir yang meliputi pengembangan produk olahan, pemasaran (Kualitas,
Kuantitas dan Kontunyuitas) dan Peningkatan Sumber Daya Manusia pelaku usaha.
Dengan mengkedapankan sektor pariwisata sebagai lokomitif pembangunan maka
kerangka strategis pembangunan diarahkan pada:
- Penataan Destinasi Wisata (Kualitas dan Kuantitas)
- Pengembangan Produk Unggukan daerah yang berbasis komoditas pertanian dan
perikanan serta industri kerajinan yang memiliki kualitas dan daya saing pasar yang
memadai
- Pengembangan atraksi seni budaya yang meliputi pembinaan dan peningkatan
internalisasi nilai-nilai buadaya lokal secara regular dan kemudian dapat
dikembangkan menjadi tujuan wisata, dalam bentuk pengembangan desa wisata,
atraksi atau pentas seni secara teratur
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha lokal
- Koordinasi dan fasilitas pemasaran bersama di tingkat regional dengan
kabupaten/kota se-Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung
keberadaan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pintu Gerbang Udara Propinsi
Nusa Tenggara Barat.
2. Peningkatan konektivitas antar wilayah.
Tujuan pengembangan konektivitas adalah menjamin keterjangkauan antar wilayah
dalam rangka memasarkan potensi unggulan daerah dan melancarkan pelayanan
dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Kerangka Strategis pengembangan konektivitas dilaksanakan melalui:
- Penataan Tata Ruang Wilayah yang didukung oleh Potensi Wilayah dan
mempertimbangkan aspek keberlanjutannya.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 3
- Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah
yang memadai.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di tingkat lokal (kecamatan)
yang berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan lokal yang diharapkan dapat
menghubungkan beberapa potensi wilayah sesuai dengan keunggulan
wilayah/Tema perwilayahan.
Tema pengembangan per wilayahan ini terbagi dalam 3 (tiga) zona, yaitu:
1) Zona Aik Meneng, yang meliputi Kecamatan Batukliang Utara, Batukliang,
Pringgarata dan Kopang. Zona ini difokuskan pada Pengembangan Potensi
Pariwasata Alam, Agribisnis, Agrowisata dan Konservasi Kawasan dalam rangka
melindungi sumber daya alam, khususnya kawassan hutan dan sumber mata
air.
2) Zona Tunjung Tilah, yang meliputi Kecamatan Jonggat, Praya, Praya Tengah dan
Janapria. Zona ini difokuskan pada pengembangan pariwisata berbasis
kerajinan (Perak, Ketaq, Tenunan dan produk Olahan), Pengembangan produk
pertanian (Padi dan ternak) dan menjadi pusat pemerintahan (Perkotaan
Praya).
3) Zona Empaq Bau, yang meliputi Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Barat
Daya dan Praya Timur. Zona ini dokusukan pada pengembangan pariwisata
alam (Pantai, Desa Adat dan Atraksi Budaya) yang didukung penyediaan
infrastruktur wisata (KEK Mandalika, Perhotelan, Villa), dan Pengembangan
Potensi Perikanan (PPN Awang, Budidaya Rumput Laut dan Lobster).
- Peningkatan kualitas infrastruktur utilitas yang meliputi penyediaan penerangan
jalan yang memadai, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan dan
penyediaan prasarana pengolahan limbah.
- Penyediaan Infrastruktur Irigasi yang mendukung potensi pertanian kabupaten
Lombok Tengah. Kerangka ini dilaksanakan dalam bentuk perlindungan sumber air
dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka operasional dan perawatan
serta peningkatan kuantitas dan kualitas reservoar.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 4
3. Peningkatan akses pelayanan dasar
Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar juga berdampak pada pelambatan
penurunan kemiskinan. Hak-hak dan kebutuhan dasar terutama bagi masyarakat kurang
mampu menyangkut hak untuk mendapatkan identitas kependudukan, pelayanan
kesehatan, kecukupan pangan dan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah yang layak,
penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi layak, dan akses terhadap air bersih. Walaupun
pada umumnya akses terhadap pelayanan dasar telah meningkat, namun ketimpangan
akses pelayanan dasar antar kelompok pendapatan masih cukup besar.
Kerangka strategis yang dikembangkan untuk memenuhi akses terhadap
pelayanan dasar dilaksanakan melalui:
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan (Primer dan Lanjutan) agar
memenuhi kualifikasi standar kesehatan nasional.
- Pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah yang didukung
oleh tokoh agama (ulama, marbot, dll) dalam rangka meningkatkan nilai-nilai
ketaqwaan dan toleransi bukan saja dalam pengamalan nilai-nilai agama tetapi juga
dalam mengamalkan niali-nilai ekonomi syariah.
- Peningkatan kualitas dan kualitas lembaga pendidikan vokasi (pendidikan non formal)
yang menghasilkan tenaga terampil siap pakai dalam mendukung pembangunan
sektor pariwisata, agribisnis dan kelautan.
- Penyediaan akses pelayanan perizinan dan fasilitas penguatan usaha yang mudah
bagai pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- Pemberian prioritas penerima manfaat bagi masyarakat yang tidak mampu dalam
pengembangan skema bantuan sosial dan bantuan permodalan/peningkatan usaha di
berbagai sektor pembangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan
penyandang difabel serta kaum perempuan.
- Peningkatan peran keberdayaan masyarakat desa (dana desa) dalam mengoptimalkan
perwujudan pelayanan dasar di tingkat desa.
- Peningkatan akses dan layanan bagi anak (generasi muda)yang meliputi 10 (sepuluh)
hak dasar anak (Hak untuk bermain, Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk
mendapatkan perlindungan, Hak untuk mendapatkan nama (identitas), Hak untuk
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 5
mendapatkan status kebangsaan, Hak untuk mendapatkan makanan, Hak untuk
mendapatkan akses kesehatan, Hak untuk mendapatkan rekreasi, Hak untuk
mendapatkan kesamaan dan Hak untuk berperan dalam pembangunan.
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii)
Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii)
Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola
pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari
satu generasi ke generasi berikutnya.
Kerangka strategis pembangunan ini dioperasionalkan dalam bentuk:
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat
terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang
sosial.
- Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan
kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH).
- Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada
meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya kejadian
pengrusakan lingkungan.
7.3. Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
Adapun sinergi antara kelima prioritas tersebut dengan strategi dan arah kebijakan
pembangunan dituangkan dalam program-program pembangunan yang merupakan
sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran
pembangunan daerah. Pemilihan program pembangunan didasarkan pada urusan-urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai tabel berikut:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 6
Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten
Lombok Tengah, dirumuskan kebijakan umum pembangunan daerah kabuapten lombok
tengah tahun 2016-2021 yang diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yakni:
1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan strukur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam
4. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan Penataan Wilayah Perkotaan Praya
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.
Adapun sinergi antara kelima prioritas tersebut dengan strategi dan arah
kebijakan pembangunan dituangkan dalam program-program pembangunan yang
merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan
capaian sasaran pembangunan daerah. Pemilihan program pembangunan didasarkan
pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai tabel berikut.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 7
TABEL 7.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Terwujudnya
polapemberdayaantokoh agamayang tepat
Fasilitasi,motivasi,
Tokohagama
PemberianReward kepadatokoh agama /pengurus rumahibadah danpenguatankapasitas tokohagama berbasisrumah ibadah
Keterlibatanpengurusrumah ibadahdalampemberdayaan masyarakat
% NA 100 Programpemberdayaanmasyarakatberbasis rumahibadah
Setda
2 Terwujudnyalembagakeagamaandan sosialkemasyarakatan yangberkualitas
Sosialisasi,revitalisasi
BAZIS, TPQ,LPTQ
Kerjasamadenganpemerintah,dunia usaha danmasyarakat
3 Terbinanyapengurusrumah ibadahsecaraberkelanjutan
Motivasi Marbot/pengurus rumahibadah
Kerjasamadenganpemerintah,dunia usaha danmasyarakat
4 Terwujudnyarumah ibadahsebagai pusatpemberdayaanmasyarakat
Revitalisasi,sosialisasi
Masjid,Musholla,Pure, Gereja
Kerjasamadenganpemerintah,dunia usaha danmasyarakat
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 8
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115 Terwujudnya
metodepenanamannilai-nilaikearifan lokaldalamkehidupanberbangsa,bernegara danbermasyarakatyang efektif
Revitalisasi,edukasi,sosialisasi,fasilitasi
TokohMasyarakat
Menyediakanforum komunikasiantar dan intraumat beragamadalam rangkapengembanganwawasankebangsaan
Konflikhorisontalyang dapatdiselesaikan
% 100 100 Programkemitraanpengembanganwawasankebangsaan
Kesbangpoldagri
6 Tercegahterjadinyakonflik sosial
Revitalisasi,Edukasi,Sosialisasi,fasilitasi dandeteksi
TokohAgama danTokohMasyarakatdan lembagamasyarakat
Kerjasamapenanganankonflik sosialdengan tokohagama dan tokohmasyarakat
Konflikhorisontalyang dapatdiselesaikan
% 100 100 Programpenanganankonflik sosial
Kesbangpoldagri
7 Tercegahsemakinrendahnyaketerlibatanmasyarakatdalamkehidupandemokrasi
Revitalisasi,Edukasi,Sosialisasi,fasilitasi
TokohAgama,TokohMasyarakatdan lembagaagama
Peningkatanpartisipasi politikmasyarakat
Pemilih aktifdalampemilukada
% 53,00 70,00 Programpendidikanpolitikmasyarakat
Kesbangpoldagri
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 9
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 118 Tersedianya
saranaprasaranapendukung
Konstruksi,Fasilitasi,Rehabilitasi
Saranaprasaranadiffable danrumahsinggah
Kerja samadenganpemerintah danlembagakesejahteraansosial
Cakupanlayanan PMKS
% 13,10 26,00 Programpelayanan danrehabilitasikesejahteraansosial bagiPMKS
Disosnakertrans
9 tersedianyadata PMKSyang valid
Validasi,inventarisasi
10 TerbinanyaPMKS secaraberkelanjutan
Fasilitasi
11 Terbinannyalembaga sosialsecaraberkelanjutan
kooordinasi,fasilitasi
lembagasosial
PembinaanLembaga Sosial
Lembaga sosialyang aktif danberbadanhukum yangdiverifikasi
lembaga(LKS, LPK,PPTKIS)
237 595 Programpemberdayaankelembagaankesejahteraansosial
Disosnakertrans
12 Tersalurkannyabantuan bagiPMKS
Distribusi
13 Terwujudnyaaparaturpemerintahandesa yangberkualitas
fasilitasi,edukasi
Pemerintahdesa danBPD
Penguatankelembagaanpemerintahandesa
Desa kurangberkembangmenjadi desaberkembang
Desa na 15 Programpeningkatankapasitaspemerintahandesa
BPMD
14 Terwujudnyakelembagaandesa yangberkualitas
Reorganisasi,deregulasi
Kelembagaanpemerintahdesa
Penataan SOTKPemerintah Desa
Desaberkembangmenjadi desacepatberkembang
Desa na 15
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 10
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1115 Terwujudnya
pembinaanlembagaekonomipedesaan yangintensif danberkelanjutan
Koordinasi,sosialisasi,fasilitasi,edukasi,regulasi
lembagaekonomiperdesaan
peningkatankualitas lembagaekonomipedesaaan
JumlahBUMDes aktf
Unit 30 45 Programpengembanganekonomipedesaan
BPMDdanSetda
16 Terwujudnyapolapemberdayaanlembagakemasyarakatan dan pelakupemberdayaanyang efektifdanberkesinambungan
mediasi,fasilitasi
lembagaadat,mediator
peningkatanperan lembagakemasyarakatandan pelakupemberdayaandalampembangunandesa
Jumlahlembagakemasyarakatan dankelompokpemberdayaan aktif
Lembaga(kelompok)
NA 20 Programpeningkatanpemberdayaanlembagakemasyarakatan
BPMD
17 Terwujudnyalembaga adatyang berperanaktif dalammasyarakat
Koordinasi,sosialisasi,fasilitasi,edukasi
penguruslembagaadat
peningkatanperan lembagaadat dalampembangunan
Jumlahlembaga adatdesa aktif
lembaga 1 21 Programpemberdayaanlembaga adatperdesaan
BPMD
18 Terwujudnyamasyarakatdesa yangmandiri
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 11
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1119 Tersedianya
prasaranapenunjang
Konstruksi,revitalisasi,rekondisi,rehabilitasi
GedunglayananKeluargaBerencana
Kerja samadenganPemerintah
LajuPertumbuhanPenduduk
% 1,17 1,00 ProgramKeluargaBerencana
BP2KB
20 Tersedianyasaranapenunjang
Fasilitasi,distribusi
Alat danObatKontrasepsi,BKB KIT
Kerja samadenganpemerintah dandinas/instansiterkait
21 Tersedianyasumber dayamanusia yangkompeten
Edukasi,sosialisasi
Aparaturdan KaderKB
Kerja samadenganpemerintahPusat, Provinsidan Desa
22 Terwujudnyamasyarakatyang sadartentangpentingnyaKeluargaBerencana
Sosialisasi PasanganUsia Subur
Kerja samadenganpemerintahPusat, Provinsidan Desa
23 Tersedianyamodal usahayang memadai
Fasilitasi,Koordinasi,Distribusi
KelompokUPPKS
Kerja sama denganpemerintah Pusat,Provinsi dan Desa
24 Terwujudnyapendewasaanusiaperkawinanpertama
Sosialisasi,koordinasi,fasilitasi
KelompokRemaja
Kerja samadengan duniausaha,pemerintah danmasyarakat
Rata-rata usiakawin pertama
Tahun 19,8 21 ProgramKesehatanreproduksiremaja
BP2KB
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 12
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1125 Terwujudnya
penurunankehamilanyang tidakdiinginkan dariWUS (15-49)tahun
Sosialisasi,koordinasi,fasilitasi,operasi
Wanita UsiaSubur
Kerja sama dengandunia usaha,pemerintah danmasyarakat dalamrangka pelayananinformasi dankonseling KelompokReproduksi Remaja
PemahamanPenyiapanKehidupanBerkeluargaBagi Remaja
% 1,87 10,00 Programpengembanganpusat pelayananinformasi dankonselingKelompokReproduksiRemaja
BP2KB
26 Tersedianyalembagakeluarga kecilbahagia dansejahtera yangefektif
fasilitasi,koordinasi,revitalisasi
KelompokBinaKeluargaBalita (BKB)
Kerja samadenganpemerintah desadan tokohmasyarakat sertatokoh agama
RasioKelompok BinaKeluarga Balita(BKB) denganKeluargaSasaran BKB
% 78 90 Programpenyiapantenagapedampingkelompok binakeluarga
BP2KB
Keluargaprasejahtera
% 30 15 BP2KB
27 Tersedianyasumber dayamanusia yangresponsifgender
Koordinasi,fasilitasi,edukasi,sosialisasi
Aparaturpemerintahdi tingkatKabupatensampai Desa
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov dandesa sertastakeholderterkait
Tindakkekerasanterhadapperempuandan anakterlapor yangtertangani
% 75,00 100 Programpeningkatankualitas hidupdanperlindunganperempuan
BP2KB
28 Tersedianyaaturan tentangkesetaraangender
Regulasi RAD -PengarusutamaanGender
Kerja samadenganpemerintahpusat, provinsidan stakeholderterkait
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 13
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1129 Terwujudnya
kelompokperempuanyang terampildan mandiri
Fasilitasi,edukasi,koordinasi,distribusi
Modal danketerampilan kerja bagiburuhmigrant
Kerja sama denganpemerintah pusat,provinsi danstakeholder terkait
30 Tersedianyalembagapengarusutamaan genderyangprofesional
Fasilitasi,koordinasi,revitalisasi
LembagapenggiatPengarusutamaanGender
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait
Pusat PelayananTerpaduPemberdayaanPerempuan danAnak (P2TP2A)yang aktif
% 7,7 100 ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak
BP2KB
31 TerwujudnyaKabupatenLayak Anak
Fasilitasi,Koordinasi,sosialisasi,Konstruksi,Transaksi,Regulasi
LPA danPenggiatPeduli Anak,Pokja KLA
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait
KabupatenLayak Anak
Status Belum Sudah
32 Tersedianyasaranaprasarana yangmemadai
Konstruksi,rehabilitasi,transaksi
Shelter(rumahaman) dansaranapendukungnya
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait
Pusat PelayananTerpaduPemberdayaanPerempuan danAnak (P2TP2A)yang aktif
% 7,7 100 ProgramkeserasianKebijakanPeningkatanKualitas AnakdanPerempuan
BP2KB
33 Tersedianyasumber dayamanusia yangkompeten
Edukasi,fasilitasi,koordinasi,visitasi
Aparatur Kerja sama denganpemerintah pusat,prov danstakeholder terkait
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 14
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1134 Terwujudnya
masyarakatyang pahamtentangperlindunganperempuandan anak
sosialisasi,mediasi,fasilitasi
Masyarakat,tokohagama dantokohmasyarakat
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait
35 Tersedianyaaturan terkaitperlindunganperempuandan anak
Regulasi,Deregulasi,Fasilitasi
Juklak,Juknis danPedum
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait
36 Tersedianyalembagaperlindunganperempuandan anak yangprofesional
Fasilitasi,koordinasi,revitalisasi
PusatPelayananTerpaduPerlindunganPerempuandan Anak(P2TP2A)
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait
37 tersedianyakawasantransmigrasi
Fasilitasi,Koordinasi
KawasanTransmigrasiLokal danantar daerah
Kerja sama denganpemerintah pusat,prov danstakeholder terkait
Jumlahkeluargatransmigrasiyang dibina
KK 97 377 Programpengembanganwilayahtransmigrasi
Disosnakertrans
38 tersedianyasaranaprasaranapendukung
Kontsruksi,distribusi,fasilitasi,Koordinasi,transaksi
Saranapendukungpadakawasantransmigrasi
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 15
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1139 terwujudnya
transmigranyang terampildan mandiri
Edukasi,Fasilitasi,Sosialisasi,visitasi, Evaluasi
TransmigranKerja sama denganpemerintah pusat,prov danstakeholder terkait
40 Tersedianyasarana danprasaranapendidikananak usia diniyang memadai
Konstruksi danrehabilitasi
Sarana danprasaranapendidikananak usiadini
Penyediaansarana danprasaranapendidikan anakusia dini
PAUDterakreditasi
% 2,51 68,57 ProgramPendidikanAnak Usia Dini
Dikpora
41 Tersedianyasarana danprasaranapendidikandasar danmenengahyang memadai
Konstruksi,rehabilitasi,revitalisasi, danregrouping
Sarana danprasaranapendidikan
Penyediaansarana danprasaranapendidikan wajibbelajar 12 tahun
Capaian SPMpendidikandasar
% 73,71 75,37 Program wajibbelajar dikdas 9tahun
Dikpora
SMAterakreditasiminimal B
% 45,00 95,00 Programpendidikanmenengah
Dikpora
SMKterakreditasiminimal B
% 17,00 57,00
42 Tersedianyatenagapendidik dankependidikanyangberkualitas
Edukasi,fasilitasi
Tenagapendidik dankependidikan
Penyediaantenaga pendidikdan kependidikanyangberkompeten danprofesional
Capaian SPMpendidikandasar
% 73,71 75,37 Programpeningkatanmutu pendidikdan tenagakependidikan
Dikpora
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 16
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1143 Terwujudnya
pemerataantenagapendidik dankependidikan
Redistribusi Penataandistribusi tenagapendidik dankependidikan
44 Terwujudnyatata kelolapenyelenggaralayananpendidikanyang baik
evaluasi,supervisi
Sekolah penerapanmanajamenlayananpendidikan padasekolah
Capaian SPMpendidikandasar
% 73,71 75,37 ProgramManajemenPelayananPendidikan
Dikpora
45 Terwujudnyapembelajaranbagi wargabuta aksara
Edukasi Warga butaaksara
Pengentasan butaaksara
Persentasemelek huruf
% 78,74 95,03 Programpendidikan nonformal
Dikpora
46 Terwujudnyalembagapendidikandan kursusyangberkualitas
Inventarisasidan registrasi
Lembagapendidikandan kursus
Penerapanjuklak/juknisverfikasi lembagakursus
Daya TampungLembagaPendidikandan Kursus
% 37,00 62,00
47 Terwujudnyapendidikaninklusi yangberkualitas
Akreditasi,fasilitasi,investasi
Lembagapelaksanapendidikaninklusi,sarana danprasarana
Penyelenggaraanpendidikan inklusi
Cakupan AnakBerkebutuhanKhusus yangmendapatkanLayananPendidikanInklusi
% 83,30 90,00 Programpendidikan luarbiasa
Dikpora
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 17
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1148 Tersedianya
sarana danprasaranaperpustakaanyang memadai
Inventarisasi,investasi
Perpustakaan sekolahdanperpustakaanmasyarakat
Penyediaan bukukoleksiperpustakaan
Rasioketersediaanbuku diperpustakaandaerah
% 59,67 100,00 Programpengembanganbudaya bacadan pembinaanperpustakaan
Dikpora
49 Tersedianyatenagapustakawanyangprofesional
Edukasi Calonpustakawandanpustakawan
Penyediaantenagapustakawanmelaluipendidikan danlatihan
Jumlahkunjungan keperpustakaandaerah
Orang/Tahun
20.445 28.964
50 tersedianyasaranaprasarana yangmemadai
Konstruksi,rehabilitasi
Saranaprasarana
Peningkatansarana danprasarana dalamrangkapeningkatanprestasi
Jumlah atletdan pemudaberprestasiyang dicapaipada tingkatregional,nasional daninternasional
Orang/Tahun
11 22 Programpembinaan danpengembanganprestasipemuda danolahraga
Dikpora
51 Terwujudnyasinergipemerintah,dunia usahadanmasyarakatdalampembinaanpemuda danolahraga
Koordinasi,edukasi,Promosi,investasi,kompetisi,seleksi
Pemuda,organisasikepemudaan, pemerhatidan pelakuolahraga
Kerjasamapeningkatanprestasi pemudadan olah ragadenganpemerintah,dunia usaha danmasyarakat
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 18
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Promosi,investasi,kompetisi,seleksi
Pemuda,organisasikepemudaan,pemerhatidan pelakuolahraga
Penyelenggaraanevent-event olahraga
52 Tersedianyatenagakesehatanyangprofesional
Edukasi Tenagakesehatan
Kerja samapemerintah danlembaga donordalam rangkapeningkatankapsitas nakes
Tenagakesehatanyang memilikistandarkompetensi
% 77,7 85 Programpeningkatankapasitasaparaturkesehatan
Dikes
53 Tersedianyafasilitas danperbekalankesehatansesuai denganstandar
Revitalisasi,Konstruksi,rehabilitasi daninvestasi
Puskesmasdanjaringannya
Kerja samapemerintah danlembaga donordalam rangkapeningkatankapasitaspuskesmas danjaringan
Rasiopuskesmasterhadappenduduk
unit/penduduk
1:36.005 1:30.000 Programpengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantudan jaringannya
Dikes
Standarisasi,koordinasi
sarana danprasaranakesehatan
Kerja samapemerintah danlembagastandarisasikesehatan
Jumlahfasilitaspelayanandasar/primerterakreditasi
unit 0 27 ProgramStandarisasiPelayananKesehatan
Dikes
54 Tersedianyaobat danperbekalankesehatan yangaman, bermutudan memadai
Konsultasi,advokasi,fasilitasi danvisitasi
obat fasilitaskesehatandasar
Meningkatkankoordinasi danevaluasi dalampenyediaan obatdan perbekalankesehatan
Ketersediaanobat danvaksin
% 70 90 Program Obatdan PerbekalanKesehatan
Dikes,RSUD
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 19
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1155 Terwujudnya
sistem layanankesehatanyang baik
Revitalisasi,reorganisasi danrestrukturisasi
Dinaskesehatan,rs danpuskesmassertajaringannya
Penerapan spmdan sopkesehatan
Capaian SPMbidangkesehatan
% 70 100 Program upayakesehatanmasyarakat
Dikes
56 Terwujudnyametodepromosi PHBSyang tepat
Advokasisosialisasi,mobilisasi danfasilitasimasyarakat dalamberprilaku hidupbersih dan sehat
masyarakat Kerjasama denganmasyarakat dalamMengembangkanstrategi KIEkesehatan
PenerapanPerilaku HidupBersih danSehat (PHBS)di LombokTengah
% 26,38 44 ProgramPromosiKesehatan danPemberdayaanmasyarakat
Dikes,RSUD
Cakupan DesaSiaga Aktif
% 89,21 93,00
57 Terlayaninyakesehatan giziibu dan anaksecara tepat
Fasilitasi danedukasi giziseimbang bagiibu, ibu nifas danbalita
ibu danbalita
Mengembangkansurveilans danpendidikan gizibagi
Prevalensistatus gizimasyarakat
% 17,83 15,5 ProgramPerbaikan GiziMasyarakat
Dikes
58 Tertanganinyapeyakitmenular secaraberkesinambungan
Fasilitasi danmobilisasimasyarakatdalampenemuan danpenangananpenderitapenyakitMenular danPTM
masyarakat KerjasamadenganmasyarakatdalamMembentukjejaring kemitraanserta memenuhikebutuhan saranaprasarana dalampengendalianpenyakit menular
PrevalensiCaseNotificationRate (CNR) -Rata-ratapenemuanpenyakitmenular TBdan HIV-AIDS
% 80,32 100 ProgramPencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
Dikes
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 20
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11CakupanPenangananKLB kurangdari 24 jam
% 100 100
59 Terlayaninyaimunisasisecaraberkelanjutan
Mediasi,fasililitasi
bayi, balita,anak sekolahdan ibuhamil
Kemitraan denganFasilitas Pelayanankesehatan, RS,Klinik-klinikSwasta/pemerintahdan sekolah dasar
Cakupan DesaUniversal ChildImunization(UCI) - ImunisasiKeselurahanbagi Anak
% 100 100
60 Terselenggaranya jaminankesehatanyangberkualitasbagi seluruhmasyarakat
Sosialisasikoordinasi dankemitraanpenyelenggaraan jaminankesehatan
jaminankesehatan
Peningkatkanlayanankesehatan bagimasyarakat
CakupanmasyarakatMiskin yangmemilikiJaminanKesehatanNasional
% 100 100 ProgramJaminanKesehatanNasional
Dikes
61 Tersedianyafasilitas danperbekalankesehatanpendukunglayanan rumahsakit
rehabilitasi,promosi,konstruksi,investasi
SPM RSUD Pemenuhanpelaksanaan SPM– RSUD
Capaian SPMRSUD
% 68 100 Programpengadaan,peningkatansarana danprasaranarumahsakit/rumahsakitjiwa/rumahsakit paru-paru/rumahsakit mata
RSUD
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 21
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Capaian SPMRSUD
% 68 100 Programpemeliharaansarana danprasaranaRumah Sakit/Rumah SakitJiwa/ RumahSakit paru-paru/rumahsakit mata
RSUD
Capaian SPMRSUD
% 68 100 Programkemitraanpeningkatanpelayanankesehatan
RSUD
62 TerwujudnyatransparansidanakuntabilitastatakelolakeuanganBLUD rumahsakit sesuaiperaturan yangberlaku
koordinasi,transparansi,fasilitasi
tata kelola Peningkatkanmutu layananBLUD
AkreditasiBLUD RSUD
Type Type C Type B Programpeningkatanmutu pelayananBLUD
RSUD
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 22
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1163 Terwujudnya
pola produksipangan yangbaik padaindustri rumahtangga pangan
edukasi dansosialisasi
industrirumahtanggapangan
Pengawasan danpengendaliankesehatanmakanan
CakupanLayananPenerbitanSuratPengesahanPanganIndustriRumah Tangga(SPP-IRT) yangditerbitkan
% 25 50 Programpengawasandanpengendaliankesehatanmakanan
Dikes
64 Tersedianyasaranaprasarana danSOP untuklayanankesehatan ibu,anak
Fasilitasipenyediansaranaprasarana danSOP untuklayanankesehatan ibu,anak
SOP Mengembangkankerjasama dalampenyediaansarana prasaranadan SOP untuklayanankesehatanibu,anak
KasusKematian Bayi
Kasus/Tahun
199 166 Programpeningkatankeselamatan ibumelahirkan dananak
Dikes
KasusKematian Ibu
Kasus/Tahun
16 12
65 terwujudnyapendidikandan pelatihanbagi tenagakerja
edukasi,fasilitasi, dankooordinas
pencari kerja kerjasama denganpemerintah,dunia usaha,masyarakat dannegara/daerahlain dalam rangkapeningkatankualitas danproduktifitaspencari kerja
Tingkatpengangguranterbuka
% 6,37 5,37 Programpeningkatankualitas danproduktifitastenaga kerja
Disosnakertrans
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 23
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1166 Tersedianya
lapanganpekerjaan baru
edukasi daninformasi
pencari kerja kerjasama denganpemerintah, duniausaha, masyarakatdan negara/daerahlain dalam rangkapeningkatankesempatan kerja
Tingkatpengangguranterbuka
% 6,37 5,37 ProgramPeningkatanKesempatanKerja
Disosnakertrans
67 terwujudnyaperlindunganterhadaptenaga kerja
fasilitasi,sosialisasi,regulasi dankooordinas
pekerja danpengusaha
kerjasama denganpemerintah,dunia usaha,masyarakat dannegara/daerahlain dalam rangkaperlindunganketenagakerjaan
Tingkatpengangguranterbuka
% 6,37 5,37 Programperlindunganlembagaketenagakerjaan
Disosnakertrans
68 TersedianyaSDM koperasidan aparaturyangberkompeten
Edukasi,sosialisasi,visitasi
Penguruskoperasi,aparaturpembinakoperasi
Kerjasama denganpemerintah pusat,provinsi danlembaga diklat
Jumlahkoperasiberkualitas
Unit 295 345 ProgramPeningkatankualitaskelembagaankoperasi
Diskoperindag
69 Tersedianyapermodalankoperasi yangmemadai
Sosialisasi danFasilitasi
ModalUsaha
Kerjasama denganpemerintah pusatdan lembagakeuangan
Jumlahkoperasi baru
Unit 7 50
70 Tersedianyasaranaprasaranakoperasi yangmemadai
Fasilitasi,distribusi
Peralatankerja
Kerjasamadenganpemerintahpusat, provinsidan dunia usaha
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 24
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1171 Tersedianya
SDM UMKMdan aparaturyangberkompeten
Fasilitasi,Edukasi,sosialisasi,visitasi
Pelakuusaha,aparaturpembinaUMKM
Kerjasama denganpemerintah pusat,provinsi danlembaga diklat
Jumlah UsahaMenengah
unit 30 40 ProgramPengembangankewirausahaandan keunggulankompetitif UKM
Diskoperindag
72 TersedianyapermodalanUMKM yangmemadai
Fasilitasi dansosialisasi
ModalUsaha
Kerjasama denganpemerintah pusatdan lembagapermodalan
Jumlah UsahaKecil
Unit 1.464 1.514
73 TersedianyasaranaprasaranaUMKM yangmemadai
Fasilitasi dandistribusi
Peralatanproduksi
Kerjasamadenganpemerintahpusat, provinsidan dunia usaha
Jumlah UsahaMikro
Unit 155.477 157.977
74 Tersedianyasaranaprasarana IKMyang memadai
Fasilitasi,distribusi,konstruksi,rehabilitasi
Sentra IKMpadakawasanwisata
Kerjasama denganpemerintah pusat,provinsi dan duniausaha
Jumlahfasilitasi HKIbagi IKM
Unit 11 41 Pengembanganindustri kecildan menengah
Diskoperindag
IKM yangdifasilitasi PIRT
Unit 115 240
75 TersedianyaSDM industrikecilmenengah danaparaturkompeten
Fasilitasi,edukasi, visitasi
PelakuUsaha IKM
dan aparaturpembina
Kerjasama denganpemerintah danlembaga diklatdalam rangkameningkatkankulitas produkdengan standarisasiproduk dalamrangka mendukungwisata syariah/halal
Jumlah IKMyangmenerapkanGKM (GugusKendali Mutu)
Unit 30 45
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 25
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1176 Tersedianya
permodalanIKM yangmemadai
Sosialisasi danfasilitasi
Modal usaha Kerjasamadenganpemerintah pusatdan lembagapermodalan
77 Tersedianyakawasanindustri kecilmenengahyang menjaditujuan wisata
Fasilitasi,konstruksi,rehabilitasi,distribusi,transaksi
IKM tenun,gerabah,ketak,bambu,olahanpangan
Kerjasamadenganpemerintahpusat, provinsidan dunia usaha
Kawasanwisata industrikecilmenengah
Kawasan 2 4
Nilai ekspor Jutarupiah/Tahun
2.239,80 2.700,00
78 Tersedianyaprasaranaperdaganganyangmemenuhistandar
Rehabilitasi,konstruksi,revitalisasi,relokasi,operasi,koordinasi,fasilitasi,distribusi,sosialisasi
Pasar,Kawasan PKL
Kerjasamapembangunanpasar denganpemerintah pusatdan pemprovdalam rangkamendukungpariwisata
Jumlah pasaryang baik
Unit 5 18 Peningkatanefisiensiperdagangandalam negeri
Diskoperindag
Jumlahkawasan PKLyang tertata
Kawasan 4 13 Pembinaanpedagang kakilima
Diskoperindag danSetda
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 26
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1179 Tersedianya
saranaperdaganganyang sesuaistandar
Standarisasi,koordinasi
Saranakemetrologian
KerjasamastandarisasidenganPemerintahpusat, provinsidan lembagastandarisasi
Jumlah alatUTTP yangditera/teraulang
unit/ tahun 2.000 3.000 Perlindungankonsumen danpengamananperdagangan
Diskoperindag danSetda
80 TersedianyaSDMperdaganganyangkompeten
edukasi, visitasi Pelakuusaha,aparaturpembina,tenagakemetrologian
Kerjasamadengan lembagadiklat
81 Terwujudnyaiklim investasiyang kondusif
Validasi,promosi,regulasi,edukasi
Data potensiinvestasi
Kerjasama denganpelaku pemerintahdan swasta dalampeningkatan ikliminvestasi
Nilai investasiPMDN
MilyarRupiah
689,44 #REF! Programpeningkataniklim investasidan realisasiinvestasi
BPMP2T
Nilai investasiPMA
Juta USDolar
1.203,61 #REF!
82 Terwujudnyapelayananperizinan dannon periziansecara prima
fasilitasi,koordinasi,edukasi,konstruksi,investasi
layananperizinandan nonperizinan
Kerjasama denganpelaku pemerintahdan swasta dalampeningkatanlayanan perizinandan non perizinan
IndeksKepuasanMasyarakat diBidangPerizinan
Point 76,74 82,25 Programpeningkatan danpengembanganpenyelenggaraanpelayananperijinan terpadu
BPMP2T
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 27
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1183 Tersedianya
prasaranaperikananyang memadai
Fasilitasi,rehabilitasi,konstruksi
TempatPelelanganIkan (TPI),Balai BenihIkan (BBI),UnitPerbenihanRakyat (UPR)
Kerjasama denganpemerintah dandunia usaha dalampenyediaan saranadan prasaranadalam rangkapengembanganbudidaya perikanan
ProduksiPerikananBudidaya
ProgramPengembanganBudidayaPerikanan
Dislutkan
Rumput Laut Ton/Tahun
88.723,00 79.338,40
- IkanBudidaya
Ton/Tahun
4.558,63 34.002,10
ProduksiPerikananTangkap (ton)
Ton/Tahun
2.334,00 2.477,00 ProgramPengembanganperikanantangkap
Dislutkan
84 Tersedianyasaranaperikanan danpengolahanhasil perikananyang memadai
Fasilitasi,transaksi,distribusi,edukasi
Alat tangkapdan alatbudidayaperikanan,teknologipengolahanpakan ikan,alatpengolahandanpemasaranhasilperikanan
Kerjasamadenganpemerintah dandunia usaha
ProduksiProduk OlahanHasilPerikanan
Ton/Tahun
4.084,03 4.343,16 ProgramOptimalisasiPengelolaandan PemasaranProduksiPerikanan
Dislutkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 28
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1185 Terwujudnya
kawasanperikananunggulan
Fasilitasi,distribusi,konstruksi,rehabilitasi,promosi
Kasawantambakudang,kawasanbudidya nila
Kerjsamapengembangankawasanperikanan denganpemerintah,masyarakat dandunia usaha
Kawasanperikananunggulan
Kawasan 0 2
86 Tersedianyapelaku usahaperikanan danaparatur yangberkualitas
Edukasi,fasilitasi,sosialisasi,visitasi
Nelayan,pembudidaya ikan,kelompokpengolahanhasilperikanan,aparatur
Kerjasamadenganpemerintah,swasta,masyarakatdalam rangkapembinaanbudidayaperikanan
Produksigaram rakyat
Ton/Tahun
3.055,00 3.373,00 ProgramPemberdayaanEkonomiMasyarakatPesisir
Dislutkan
87 Tersedianyasarana danprasaranapariwisatayang memadai
Konstruksi,rehabilitasi,transaksi,fasilitasi,distribusi,regulasi,promosi danpublikasi
Obyek DayaTarik Wisata(ODTW)denganmotto saptapesona danSekolahTinggiPariwisata
Kerjasamadenganpemerintah dandunias usahadalam rangkapenyediaansarana danprasarana TujuanWisata yangmemadai sertauntukmendukungwisatasyariah/halal
Jumlahkunjunganwisatawanmancanegara(overnightvisitor)
Orang/Tahun
46.908 75.546 ProgramPengembanganDestinasiPariwisata
Disbudpar
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 29
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1188 Terwujudnya
keamanan danketertibanmasyarakatyang kondusif
Regulasi,koordinasi,sosialisasi,
edukasi
Masyarakat Kerjasamadenganmasyarakat,dunia usaha danaparat keamanan
Jumlahkunjunganwistawandomestik(overnightvisitor)
Orang/Tahun
53.820 90.660 ProgramPengembanganPemasaranPariwisata
Disbudpar
Rata-rata lamatinggalwisatawan
hari 3,08 4,04
89 Terselenggaranya eventpariwisatayang menarikdanberkelanjutan
Fasilitasi,koordinasi,promosi
Eventbudaya
Kerjasamapenyelenggaraanevent budayadaerah denganpemerintah duniausaha danmasyarakat dalampengembangankeragaman budaya
Jumlah eventkepariwisataan yangdilaksanakan
Event/Tahun
2 4 ProgramPengembanganKeragamanBudaya
Disbudpar
90 Terwujudnyapelaku wisatayangprofesional
Edukasi,fasilitasi,sosialisasi,koordinasi
Pokdarwis,Tour Guide
Kerjasamadengan lembagadiklat
Jumlah tenagakerjakepariwisataan yangtersertifikasi
Orang 307 407 Programpengembangankemitraan
Disbudpar
91 Tersedianyacadanganpanganpemerintahyang memadai
Fasilitasi,transaksi
Ketersediaan Beras
Kerjasamapeningkatancadangan pangandengan pemprovdan pemerintahpusat
Cadanganpanganpemerintah
Ton 23,3 70 ProgramPeningkatanKetahananPangan
BKP3
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 30
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1192 Tersebarnya
pangan yangmerata
Koordinasi,Distribusi
Aksespangan,pemantauanpangan
Kerjasama distribusipangan denganpemprov danpemerintah pusat
Desa rawanpangan
Desa 0 0
93 Terwujudnyapola konsumsipangan yangberagam
Sosialisasi,edukasi dan fasilitasi,distribusi,diversifikasi
Pemanfaatanpekarangan,pemanfaatanpangan lokal
Kerjasamapeningkatankeragaman pangandengan pemerintahpusat, pemprov danpihak terkait
Skor PolaPanganHarapan
Point 85,6 87,3
94 TerwujudnyaSDM petanidan aparaturpembina yangkompeten
Edukasi,fasilitasi,inventarisasi,validasi,revitalisasi
Petani danTenagapenyuluh
Kerjasamapeningkatankualitas penyuluhdan petanidengan lembagadiklat
PenyuluhBersertifikat
Orang 10 88 ProgramPemberdayaanPenyuluhPertanian/PerkebunanLapangan
BKP3
JumlahKelompok TaniMadya
273 302 Programpeningkatankesejahteraanpetani
BKP3
95 Terpenuhinyasaranaprasaranapertanian yangmemadai
Fasilitasi,rehabilitasi,konstruksi,distribusi,intensifikasi,ekstensifikasi
SAPRODI,infrastrukturpertanian,lahanpertanian,kawasanhortikulturauntukmenunjangpariwisata
Kerjasamapenyediaansarana danprasaranapertanian denganPemerintahPusat, pemprovdan pihak terkait
ProduksiTanamanPangan danHortikultura
Programpeningkatanproduksipertanian/perkebunan
Dispertanak,Dishutbun
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 31
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1196 Tersedianya
teknologipertanian
Fasilitasi,edukasi,sosialisasi
Teknologipengembangan bibitberkualitas,teknologibudidayatanaman,teknologimengurangikehilanganhasil panendan teknologipengolahanprodukpertanian
Kerjasamapenyediaanteknologi tepatguna denganPemerintahPusat, pemprovdan pihak terkait
- Padi Ton/Tahun
466.096 504.147 Dispertanak
- Jagung Ton/Tahun
39.322 42.562 Dispertanak
- Kedelai Ton/Tahun
36.661 45.879 Dispertanak
- Durian Ton/Tahun
40.052 44.503 Dispertanak
- Manggis Ton/Tahun
38.250 42.072 Dispertanak
- Cabe Ton/Tahun
41.150 44.885 Dispertanak
- Mangga Kw/ Tahun 277.337 306.202 Dispertanak
- Rambutan Kw/ Tahun 33.865 37.390 Dispertanak
- Semangka Kw/ Tahun 106.490 117.574 Dispertanak
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 32
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11- Melon Kw/ Tahun 11.220 12.388 Disperta
nakProduksi HasilPerkebunan
Dishutbun
97 Terwujudnyapelaku usahaperkebunandan aparaturyang memadai
Edukasi,sosialisasi,
visitasi
Petani,petugaspengendalioganismepengganggutanaman(OPT)
Kerjasamadenganpemerintah danlembaga Diklatdalam pelatihandanpengembangansumberdayamanusia
- Tembakauvirginia
Ton/Tahun
14.190 19.625
98 Tersedianyasarana danprasaranaperkebunanyang memadai
Fasilitasi,distribusi,
konstruksi,rehabilitasi,revitalisasi,intensifikasi
SAPRODI,infrastrukturpenunjang
perkebunan,lahan
perkebunan
Kerjasamapenyediaansarana danprasaranaperkebunandenganPemerintahPusat, pemprovdan pihak terkait
- Tembakaurajangan
Ton/Tahun
421,50 1.050 Dishutbun
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 33
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1199 Tersedianya
teknologiperkebunan
Fasilitasi,edukasi,
sosialisasi
Teknologipengembangan bibitberkualitas,teknologibudidayatanaman,teknologimengurangikehilanganhasil panendanteknologipengolahanhasilperkebunan
Kerjasamapenyediaan
teknologi tepatguna denganPemerintah
Pusat, pemprovdan pihak terkait
- Kelapa Ton/Tahun
9.983 11.573 Dishutbun
- Kopi Ton/Tahun
399 474 Dishutbun
- Jambu Mete Ton/Tahun
908 1.476 Dishutbun
- Kakao Ton/ Tahun 149 165 Dishutbun100 Tersedianya
kawasanperkebunanyang menjadiobyek wisata
Fasilitasi,distribusi,
konstruksi,rehabilitasi
Kebun kopidan kebunkakao(kebundinas)
Kerjsamapengembangankawasanperkebunandenganpemerintah,masyarakat dandunia usaha
Kawasanpertanian/perkebunanunggulan
Kawasan 0 2 Dispertanak
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 34
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11101 Tersedianya
sarana danprasaranapeternakanyang memadai
Fasilitasi,distribusi,vaksinasi,
inseminasi,transaksi
Infrastrukturpenunjangpeternakan,pasar ternak,rumah potonghewan, pakanternak, obat -obatan danvaksin, bibitternakberkualitas
Kerjasamapenyediaansarana danprasaranapeternakandenganPemerintahPusat, pemprovdan pihak terkait
Produksi hasilpeternakan
ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan
Dispertanak
- Sapi ekor 162.250 170.809 Dispertanak
- Kambing ekor 102.315 124.482 Dispertanak
- Ayam Buras ekor 1.204.138 3.334.552- Itik ekor 714.349 788.698 Disperta
nakJumlah ternak(sapi, kerbau,kambing,kuda) terjual
ekor/tahun
4.833 7.785 Programpeningkatanpemasaran hasilpeternakan
Dishutbun
102 Terwujudnyapelaku usahapeternakandan aparaturyang memadai
Edukasi Peternak ,aparaturteknispeternakan,dokterhewan,petugasinseminasi
Kerjasamadengan
pemerintah danlembaga Diklat
dalam pelatihandan
pengembangansumberdaya
manusia
Dishutbun
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 35
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11103 Tersedianya
teknologipeternakan
Fasilitasi,edukasi,
sosialisasi
Teknologipembibitanternak,penggemukan,pemotongan,pengolahanhasilpeternakan
Kerjasamapenyediaan
teknologi tepatguna denganPemerintah
Pusat, pemprovdan pihak terkait
Dishutbun
104 Tersedianyasaranapembangunankehutananyang memadai
Transaksi,distribusi
Kendaraanpatrol
Kerjasamapenyediaan saranapembangunankehutanan denganPemerintah Pusat,pemprov dan pihakterkait
JumlahKawasanPengembangan HHBK(kawasan)
Kawasan 0 1 ProgramPemanfaatanpotensi sumberdaya hutan
Dishutbun/Diskoperindag
105 Terwujudnyaaparatur yangmemadai
Edukasi PolisiKehutanan(Polhut),PetugasPengendaliEkosistemHutan (PEH)
Kerjasamadengan lembagaDiklat Kehutanandalampengembangansumberdayamanusia
Luas lahankritis dalamkawasanhutan (Ha)
Ha 3.104,41 2.854,41 ProgramRehabilitasihutan dan lahan
Dishutbun/KLH
106 Terkendalinyakerusakanhutan danlahan
Koordinasi,sosialisasi,rehabilitasi,reboisasi,konservasi,penegakanhukum
Kawasanhutanlindung danproduksi,lahan kritis
Kerjasama denganpemerintah,pemerintahprovinsi, penegakhukum danmasyarakat dalammencegahkerusakan hutandan lahan
Luas lahankritis luarkawasanhutan (Ha)
Ha 1.287,57 1.087,57 ProgramPerlindungandan konservasisumber dayahutan
Dishutbun/KLH
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 36
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11107 Tersedianya
teknologi tepatguna
Fasilitasi,edukasi,
sosialisasi
Teknologisilvikultur,teknologipengolahanhasil hutan
Kerjasamadenganpemerintah,pemerintahprovinsi, lembagapenelitian dandunia usaha
% Kasus tindakpidanakehutanantertangani
% 100 100 ProgramPembinaan danpenertibanindustri hasilhutan
Dishutbun/KLH
108 Terwujudnyasistem dankelembagaansistem daninovasi daerahyang efektif
Regulasi,revitalisasi,koordinasi,sinkronisasi,sinergi,harmonisasi
Sisteminovasidaerah
Penataankelembagaan danperumusanregulasi daerahterkait inovasidaerah
jumlahkerjasamainovasi
Buah 1 6 Programpengembangansistem inovasidaerah
Bappeda
109 Terciptanyaketentraman,kenyamanandanperlindunganmasyarakat
sosialisasi,koordinasi,operasi,investasi,fasilitasi,konstruksi,alokasi
kamtibmas Kerjasama edukasisosialisasi danoperasi denganaparat penegakhukum lainnyadalam rangkapemeliharaankantrantibmas
angkakriminalitas
Kasus 293 270 Programpemeliharaankantrantibmasdan pencegahantindak kriminal
Satpol PP
110 Tersedianyarencana rincitata ruangyang memadai
koordinasi,investasi,regulasi,sinkronisasi
kawasanperkotaan-perdesaan
PenyusunanRencana RinciRTRW
jumlahpersetujuansubstansirencana rinciRTRW
0 3 Programperencanaanruang
Dinas PU& ESDMdanBappeda
111 Tersedianyaperencanawilayah yangkompeten danmemadai
edukasi PerencanaWilayah
Penataan SDMTata Ruang
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 37
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11112 Tersedianya
sistempendukung
Fasilitasi SisteminformasiGeospasial
Kerjasamadenganpemerintah
113 terwujudnyaperencanaanruang yangberkualitas
regulasi dokumentata ruang
Penetapanregulasi RencanaRinci RTRW
jumlahdokumenrencana rincitata ruang
Dokumen 4 9
114 Terlaksananyapenyebarluasan informasiterkait tataruang
Sosialisasi,koordinasi
masyarakat Penyediaanmedia informasitata ruang yangefektif
jumlahdokumen tataruang yangdipublikasikan
Dokumen 2 4 Programpengendaliandanpemanfaatanruang
Dishubkominfo
115 TersedianyaPJU yangmemadai
konstruksi,rehabilitasi
Perkotaan,kawasanpariwisata,kawasanproduksi,pusat-pusatperekonomian
Kemitraandenganpemerintah danswasta
Jumlahkawasanstrategiskabupatenyang memilikiPJU
Titik 2,688 3,688 Programpeningkatansaranapendukungkawasan
Dinas PU& ESDM
116 Tersedianyajalan dalamkondisi yangmantap
Investasi,konstruksi,rehabilitasi
Jalan dikabupatenlomboktengah
Kemitraandenganpemerintah danswasta
Persantasejalan dalamkondisimantap
% 64,55 72,44 Programpembangunandan pemeliharaanjalan, jembatankebinamargaan
Dinas PU& ESDM
117 Tersedianyasarana danprasaranautilitasperkotaan
Investasi,konstruksi,rehabilitasi
prasaranasarana danutilitasperkotaan
Kerjasamadenganpemerintah
cakupanlayananutilitasperkotaan
% 54,04 70,6 Programpengembanganwilayahperkotaan
Dinas PU& ESDM
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 38
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11118 tersedianya
saluran irigasiyang memadai
Rehabilitasi,konstruksi
SaluranPrimer dansekunder
Kerjasamadenganpemerintah
Luas LayananDaerah IrigasiKabupaten(Ha) 49.517 49.517
Programpemeliharaanjaringan irigasi,bendungan/waduk/rawa
Dinas PU& ESDM
persentasePanjangSaluran irigasiInduk dansekunderdalam kondisibaik
% 71,1 93,03
119 Tersedianyadebit air padabangunanutama
Rehabilitasi,konstruksi,investasi
airpermukaandi bangunanair(bendung)
Kerjasamadenganpemerintah
debit air irigasiyang tersedia
Liter/dt 23.108 23.108
120 Terwujudnyapengelolaansampah yangefektif
Rehabilitasi,konstruksi daninvestasi
TPA, TPS Kerjasamapemerintah danmasyarakat
Cakupanlayananpersampahan
% 13 20 Programpengelolaansampah
Dinas PU& ESDMdan KLH
121 Tersedianyalembagapengelolapersampahanyangprofesional
fasilitasi,sosialisasi
BankSampah,lembagapendidikan,Lingkunganperkotaan
Kerjasamapemerintah,masyarakat danswasta
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 39
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11122 Tersedianya
sarana danprasaranapersampahanyang memadai
Transaksi Tempatsampahterpilah danpengolahsampah 3R
Kerjasamapemerintah,masyarakat danswasta
123 Tersedianyafasilitaskeselamatanjalan yangmemadai
konstruksi,rehabilitasi
Jalan dikabupatenlomboktengah
Kemitraandenganpemerintah danswasta
Persentasejalankabupatenyang memilikifasilitaskeselamatanjalan
% 50 90 Programpeningkatansarpraskeselamatanjalan
Dishubkominfo
124 Tersedianyalayanan modatransportasi
Investasi,regulasi,koordinasi,konstruksi,
Modatransportasi
Pembangunandan revitalisasiterminal
Jumlahterminal yangberfungsi
0 3 Programpeningkatanpelayananangkutan
Dishubkominfo
125 Tersedianyatenaga teknisyang memadai
edukasi, visitasi aparaturLLAJ, pengujikendaraanbermotor,tenaga IT
Kemitraandenganpemerintah danswasta
126 Tersedianyasistemkomunikasidaninformatikayang memadai
koordinasi,fasilitasi
Blank SpotArea danDaerahTerpencil
Kerjasamadenganpemerintah dandunia usaha
Cakupanlayanantelekomunikasi (coveragearea)
% n.a 100 Programpengembangankomunikasi,informasi danmedia masa
Dishubkominfo
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 40
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11127 Terwujudnya
kesadaranmasayarakatuntuk phbs
Edukasi,sosialisasi
Masyarakat Kerjasamapenerapan PHBSdenganpemerintah,dunia usaha,masyarakat
Jumlah DesaOpenDeficationFree (ODF) -Bebas BuangAir BesarSembarangan
Desa 40 87 Programpeningkatanperan sertamasyarakatdalam penataanbangunan danlingkungan
Dikes
128 Tersedianyasarpras sanitasi
konstruksi,sosialisasi
masyarakat Pembangunansarana prasaranalimbah
Cakupanpendudukdengan aksesterhadapjamban
% 76,94 90,00
129 Tersedianyaprasaranaperumahanyang memadai
fasilitasi,rehabilitasi
rumah tidaklayak huni
Kerjasamadenganpemerintah,dunia usaha
Jumlah RumahTidak LayakHuni yangterpugar
Unit67.374 66.298
Programlingkungansehatperumahan
Dinas PU& ESDM
130 Menurunnyaluasankawasankumuh
rehabilitasi,konstruksi, relokasi
kawasankumuhperkotaan
Kerjasamadenganpemerintah,swasta,masyarakat
LuasanKawasankumuhperkotaan
Ha
110 80
131 Tersedianyasarpras airbersih
Rehabilitasi,konstruksi
PerumahandanpermukimantidakterjangkauPDAM
Kerjasamadenganpemerintah,swasta,masyarakat
Cakupanlayanan airbersih
% 67,5 85 Programpengembanganpengelolaan airminum
Dinas PU& ESDM
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 41
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11132 Tersedianya
aparaturkebencanaanyangkompeten
Edukasi,koordinasi,Fasilitasi
Tagana,Petuga PMK,Tim ReaksiCepat
Kerja sama denganpemerintah pusat,prov danstakeholder terkaitlainnya
Keahlianbidangkebencanaanyang dimiliki
% 30,00 100,00 Programpeningkatankapasitasaparaturkebencanaan
BPBD
133 Tersedianyaprasarana yangmemadai
Konstruksi,rehabilitasi
Prasaranakebencanaan(BangunanBPBD,BangunanPMK,BangunanEvakuasi)
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait lainnya
Sarana danprasaranapenanggulangan bencanadalam kondisibaik
% 32,00 69,00 Programpengadaansaranaprasaranakebencanaan
BPBD
134 Tersedianyasarana yangmemadai
transaksi,distribusi,fasilitasi,koordinasi
Saranakebencanaan (MobilPMK, MobilAir Bersih,DapurUmum,perahukaret, dst).
135 Tersedianyasistemperingatan dinikebencanaan
Fasilitasi,Konsolidasi,koordinasi,investasi,mitigasi,transaksi
EarlyWarningSystem
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait lainnya
Ketersediaansistemperingatan dinikebencanaan didaerah rawanbencana
% 0,00 50,00 Programpengembangansistemkebencanaan
BPBD
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 42
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11136 Terwujudnya
masyarakattangguhbencana
Sosialisasi,edukasi,fasilitasi,koordinasi
Masyarakatdi sekitarkawasanrawanbencana danDesatangguh /siagabencana
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait lainnya
Lembagakebencanaanyang siapberkerjasamadalampenanggulangan bencana
% 75,00 100,00 ProgrampenangananBencana
BPBD
137 Tertanganinyakorbanbencanasecara terpadu
Fasilitasi,Koordinasi,Rekonstruksi,Rehabilitasi
Korbanbencana danKawasanBencana
Kerja samadenganpemerintahpusat, prov danstakeholderterkait lainnya
Korbanbencana yangmendapatkanbantuan
% 100,00 100,00 Programrehabilitasi danrekonstruksibencana
BPBD
138 Tersedianyasaranapendukungyang memadai
Fasilitasi Laboratorium dansaranapendukung
Kerjasamadenganpemerintah danpemerhatilingkungan dalamrangkapengendalianlingkungan
Cakupan titikpantaukualitas air,udara danmedialingkunganlainnya
% 17,35 85,22 ProgramPengendalianPencemarandan PerusakanLingkunganHidup
KLH
139 Tersedianyatenaga yangterampil
Edukasi TenagaLaboratorium
Kerjasamadenganpemerintah danperguruan tinggidalampeningkatankapasitas
persentasetenagalaboraturiumterdidik
% 0 50
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 43
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11140 Terwujudnya
masyarakatsadarlingkungan
Sosialisasi Masyarakatperkotaan,masyarakatsekitarhutan,masyarakatsekitar DASdanmasyarakatdi kawasanwisata
Kerjasamadenganpemerintah danpemerhatilingkungan
Persentasemasyarakat/dunia usahasadarlingkungan
% 1 5
141 Tercegahsemakinmenurunnyadaya dukunglingkungan
Konservasi Sumber-sumbermata air ,LingkunganTercemardan lahankritis
Kerjasamadenganpemerintah danswasta
Cakupanwilayahsumber mataair yangterkonservasi
% 16,98 85,48 ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam
KLH
142 Terwujudnyakeamananlingkunganstrategis yangkondusif
Koordinasi Kawasankonservasi
Kerjasamadengan pihakkemanan
143 Tersedianyadata/informasiSDA dan LHyang valid
Inventarisasi,Evaluasi, danRekomendasi
StatusLingkunganPerkotaandanLingkunganTercemar
KerjasamadenganPemerintahProvinsi danLembagaPenelitian
Cakupan data/informasi SDAdan LH
% 25 85 ProgramPeningkatanKualitas danAkses InformasiSumber DayaAlam danLingkungan Hidup
KLH
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 44
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11144 Tersedianya
aparatur yangberkompeten
Edukasi , Aparaturpemerintah
Peningkatankemampuanmanagerial danteknis aparatur
Jumlahaparaturmengikutidiklat dalamjabatan
% 55,25 68,00 Programpeningkatankapasitassumber dayaaparatur
BKD danSetda
145 Tersedianyasarana danprasarana yangmemadai
Investasi,konstruksi
SKPD Pengadaansarana danprasaranapemerintahdaerah
Rasio saranaprasaranapemerintahdaerah yanglaik pakai
% 95,00 95,00 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur
SemuaSKPD
146 Tersedianyagedung kantorBupati danDPRD
investasi,konstruksi
gedungDPRD danKantorBupati
Pembangunankantor Bupati danDPRD
Bangunangedung KantorDPRD danKantor Bupati
Unit 0 2 ProgramPenyediaanSarana danPrasaranaGedung Kantor
Dinas PU& ESDM
147 Tertatanyaadiministrasiperkantoran
Revitalisasi Administrasi Penataanpelayanan danadministrasi
Cakupanlayananadministrasiperkantoran
% 100 100 Programpelayananadministrasiperkantoran
SemuaSKPD
148 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahanyang akuntabel
Koordinasi Pemerintahdaerah
Penilaian kinerja Nilai kinerjapemda
Nilai Lakip/LKJIP
CC B Programpeningkatanpengembangansistempelaporancapaian kinerjadan keuangan
SemuaSKPD
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 45
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11149 terwujudnya
perumusankebijakan danpengendaliankebijakankepala daerahsecarakomprehensif
koordinasi,deregulasi,fasilitasi,publikasi,investasi,konsolidasi,sinkronisasi,restrukturisasi,evaluasi
penyelenggaraanpemerintahan daerah
Perumusan danevaluasi kebijakan
Nilai kinerjapemda
Nilai Lakip/LKJIP
CC B Programperumusankebijakan danevaluasipelaksanaankebijakankepala daerah
Setda
150 TerwujudnyamanajemenApartur SipilNegara
Revitalisasi,edukasi,koodinasi,integrasi,restrukturisasi,deregulasi
SKPD Penataan sumberdaya aparatur
Cakupanlayanankepegawain
% 100 100 Programpembinaan danpengembanganaparatur
BKD
151 Terwujudnyapengelolaankeuangnadaerah yangoptimal
Regulasi,Intensifikasi,ekstensisikasi,diversifikasi,koordinasi,rasionalisasi
keuangandaerah
penataankeuangan danasset daerah
opini laporankeuanganpemerintahdaerah
opini WTP WTP Programpeningkatandanpengembanganpengelolaankeuangandaerah
Setda
152 Terwujudnyakapasitaskeuangandaerah yangmemadai
Regulasi,Intensifikasi,ekstensisikasi,diversifikasi,koordinasi,rasionalisasi
Pendapatanasli daerah
pengelolaansumberpendapatandaerah
Realisasi PAD Rupiah 157.300.601.385,38
185.495.502.490,70
Programpeningkatandanpengembanganpendapatan aslidaerah
Dispenda
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 46
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11153 Terwujudnya
manajemenarsip yangberkualitas
Revitaliasi,Edukasi
Arsip daerah Penataan arsip Cakupanpelayananarsip daerah
% 85,00 100 Programperbaikansistemadministrasikearsipan
KantorPDE &ArsipDaerah
154 tersedianyatanah danlahan untukpembangunanfasilitas umum
investasi infrastrukturpemerintah
penyediaan tanahuntukpembanguaninfrastruktur
persentaseketersediaantanah untukpembangunaninfrastruktur
% 100 100 ProgramPenataanpenguasaan,pemilikan,penggunaandanpemanfaatantanah
SemuaSKPD
155 Terwujudnyapeningkatankooordinasipimpinandaerah dalampenyelenggaraanpemerintahandaerah
sosialisasi,audiensi,inspeksi dankoordinasi
kepala &wakil kepaladaerah
Kegiatankedinasan dalamrangka penguatankoordinasi
persentasekoordinasi
% 100 100 Programpeningkatanpelayanankedinasankepaladaerah/wakilkepala daerah
Setda
156 Terwujudnyaakses publikterhadapinformasipembangunan
publikasi dansosialisasi
media massa penyebarluasaninformasipembangunan
intensitaspenyebarluasan informasi
Kali/ Tahun 12 12 Programkerjasamainformasidengan media
Setdadansetwan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 47
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11157 terpenuhinya
kebutuhanmasyarakatterhadapdokumenkependudukan
sosialisasi,deregulasi,validasi,verifikasi,sinkronisasi,standarisasi,konstruksi dankoordinasi
sistemadministrasikependudukan
kerja samadenganpemerintah danpemerintahandesa
TingkatkepemilikanKTP elektronik
% 65,12 80,12 Programpenataanadministrasikependudukan
Disdukcapil
Tingkatkepemelikanakta kelahiran
% 57,93 82,93
tingkatkepemilikankartu keluarga
% 73,23 93,23
158 Terwujudnyametodeperencanaandaerah yangkomprehensifdan partisipatif
Koordinasi,edukasi, evaluasi,sinkronisasi,fasilitasi, daninovasi
Dokumenperencanaanpembangunan
Perumusan arahpembangunan
Ketersediaandokumenrencanapembangunan
% 100 100 Programperencanaanpembangunandaerah
Bappeda
159 Terwujudnyapenyediaandata yang validdan berkualitas
Revitaliasi,inventariasi,koordinasi,validasi
Dataperencanaan daerah
Pengelolaan data Ketersediaandata yang validdanberkualitas
Jenis Data 8 8 Programpengembangandata/informasi
Bappeda
160 Terwujudnyakerjasamapembangunanyang sinergis
Koordinasi,evaluasi, sinergi,fasilitasi, daninovasi
Pemerintahdunia usahamasyarakat
Perumusan danpenerapanprosedur kerja
Kerjasamapembangunanyangdifasilitasi
Buah 2 2 Programkerjasamapembangunan
SetdadanBappeda
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 48
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11161 Terwujudnya
pelayananpublikkecamatanyangberkualitas
Koordinasi,konstruksi,rehabilitasi,investasi,mediasi, falitasi,deregulasi,konsultasi,
PemerintahKecamatan
Peningkatankapasitaspemerintahkecamatan
cakupanlayananadministrasikecamatan
% 100 100 ProgramPeningkatandanPengembanganPembangunanKecamatan
kecamatan
162 Tercegahsemakinmaraknyapelanggaranperda
Edukasi dansosialisasi
Aparaturpenyidik pnsdan penegakperda
Penyediaan SDMPPNS danpenegak perda
persentasepenangananpelanggaranperda
% 75 85 Programpeningkatankeamanan dankenyamananlingkungan
Satpol PP
163 Terwujudnyaprofesionalisme APIP dalampengawasantata kelolapemerintahanyang baik
edukasi Aparaturpengawasaninternalpemerintah(APIP)
Peningkatankapabilitas APIPDaerah
LevelKapabilitasAparaturPengawasanInternalPemerintah(APIP) Daerah
Level Level 1 Level 3 Programpeningkatanpembinaan danpengawasaninternalpemerintahdaerah
Inspektorat
164 Terwujudnyapengawasandanpengendalianpelaksanaanprogrampembangunan
Inspeksi skpd, satker,danpengelolakeuangannegara
Penataan sistempengawasaninternal
Rekomendasihasil temuanyangditindaklanjuti
% 80 90 Inspektorat
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VII - 49
NO SASARAN STRATEGI ARAHKEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM INDIKATOR
(OUTCOME) SATUAN
CAPAIAN KINERJA
KONDISI AWALRPJMD (2015)
KONDISI AKHIRRPJMD (2020)
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
SKPDPENANGG
UNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11165 Terpenuhinya
kebutuhanadministratifyang memadaidalampendukungpelaksanaantugas danfungsi DPRD
fasilitasi,regulasi, visitasi,konsolidasi,edukasi dankoordinasi
Lembagaperwakilanrakyatdaerah
kerjasama denganpemerintah danstakeholderdalampeningkatankapasitaslembagaperwakilan rakyat
cakupanlayananadministratifpada anggotaDPRD
% 100 100 Programpeningkatankapasitaslembagaperwakilanrakyat
Setwan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 1
BAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN
Secara terperinci dalam Bab ini, indikasi rencana program yang disajikan adalah
oparesionalisasi dari program pembangunan menjadi satu atau beberapa program prioritas yang
didistribusikan ke dalam urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD terkait.
Pada bagian ini pula disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan
yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat
pada tabel VIII.1 berikut ini.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 2
Tabel 8.1.Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
Pendidikan Program PendidikanAnak Usia Dini
PAUD terakreditasi % 2,51 2,40 2.446.621 6,89 4.378.260 16,35 4.533.060 34,09 4.768.860 68,57 4.864.237 68,57 20.991.038 Dikpora
Program wajib belajardikdas 9 tahun
Capaian SPMpendidikan dasar
% 73,71 74,89 12.375.532 75,01 12.623.043 75,13 12.875.504 75,25 13.133.014 75,37 13.395.674 75,37 64.402.767
Program pendidikanmenengah
SMA terakreditasiminimal B
% 45,00 55,00 1.166.580 65,00 16.250.000 75,00 17.875.000 85,00 19.662.500 95,00 21.628.750 95,00 76.582.830
SMK terakreditasiminimal B
% 17,00 25,00 33,00 41,00 49,00 57,00 57,00
Program peningkatanmutu pendidik dantenaga kependidikan
Capaian SPMpendidikan dasar
% 73,71 74,89 525.000 75,01 535.500 75,13 546.210 75,25 557.134 75,37 568.277 75,37 2.732.121
Program ManajemenPelayanan Pendidikan
Capaian SPMpendidikan dasar
% 73,71 74,89 1.517.500 75,01 1.547.850 75,13 1.578.807 75,25 1.610.383 75,37 1.642.591 75,37 7.897.131
Program pendidikannon formal
Persentase melekhuruf
% 78,74 81,02 1.750.000 83,73 1.785.000 85,78 1.820.700 88,82 1.857.114 95,03 1.894.256 95,03 9.107.070
Daya TampungLembaga Pendidikandan Kursus
% 37,00 42,00 47,00 52,00 57,00 62,00 62,00
Program pendidikanluar biasa
Cakupan AnakBerkebutuhan Khususyang mendapatkanLayanan PendidikanInklusi
% 83,30 84,64 282.868 85,98 288.525 87,32 294.296 88,66 300.182 90,00 306.186 90,00 1.472.057
Kesehatan Program peningkatankapasitas aparaturkesehatan
Tenaga kesehatanyang memiliki standarkompetensi
% 77,7 78 40.909 80 41.727 82 42.562 83 43.413 85 44.281 85 212.892 Dikes
Program pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas/puskesmaspembantu dan jaringannya
Rasio puskesmasterhadappenduduk
unit/penduduk
1:36.005 1:30.000 24.447.046 1:30.000 24.935.987 1:30.000 25.434.707 1:30.000 25.943.401 1:30.000 26.462.269 1:30.000 127.223.410
Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
Jumlah fasilitas pelayanandasar/primer terakreditasi
unit 0 6 168.917 12 172.295 19 175.741 27 179.256 27 182.841 27 879.050
Program Obat danPerbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat danvaksin
% 70 82 8.615.601 84 8.787.913 86 8.963.671 88 9.142.944 90 9.325.803 90 44.835.932 Dikes, RSUD
Program upayakesehatan masyarakat
Capaian SPM bidangkesehatan
% 70 80 200.950 85 204.969 90 209.068 95 213.249 100 217.514 100 1.045.750 Dikes
Program PromosiKesehatan danPemberdayaanmasyarakat
Penerapan PerilakuHidup Bersih danSehat (PHBS) diLombok Tengah
% 26,38 29,88 528.247 33,4 538.812 36,9 549.588 40,4 560.580 44 571.792 44 2.749.019 Dikes, RSUD
Cakupan Desa SiagaAktif
% 89,21 89,50 90 91 92 93 93
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 3
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
Program Perbaikan GiziMasyarakat
Prevalensi status gizimasyarakat
% 17,83 17,50 200.743 17,00 204.758 16,50 208.853 16,00 213.030 15,50 217.291 15,50 1.044.675 Dikes
Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular
Prevalensi CaseNotification Rate(CNR) - Rata-ratapenemuan penyakitmenular TB dan HIV-AIDS
% 80,32 80 276.755 85 282.290 90 287.936 95 293.695 100 299.569 100 1.440.245 Dikes
Cakupan PenangananKLB kurang dari 24jam
% 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan DesaUniversal ChildImunization (UCI) -Imunisasi Keselurahanbagi Anak
% 100 100 100 100 100 100 100
Program JaminanKesehatan Nasional
Cakupan masyarakatMiskin yang memilikiJaminan KesehatanNasional
% 100 100 46.331.578 100 47.258.209 100 48.203.373 100 49.167.440 100 50.150.789 100 241.111.389 Dikes
Program pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Capaian SPM RSUD % 68 75 15.300.900 82 15.606.918 88 15.919.056 94 16.237.437 100 16.562.186 100 79.626.497 RSUD
Program pemeliharaansarana dan prasaranaRumah Sakit/ RumahSakit Jiwa/ Rumah Sakitparu-paru/rumah sakitmata
Capaian SPM RSUD % 68 75 10.200.601 82 10.404.613 89 10.612.705 95 10.824.959 100 11.041.458 100 53.084.336
Program kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan
Capaian SPM RSUD % 68 75 452.185 82 461.229 90 470.454 96 479.863 100 489.460 100 2.353.191
Program peningkatanmutu pelayanan BLUD
Akreditasi BLUD RSUD Type C Type C 40.000.000 Type B 40.800.000 Type B 41.616.000 Type B 42.448.320 Type B 43.297.286 Type B 208.161.606
Program pengawasandan pengendaliankesehatan makanan
Cakupan LayananPenerbitan SuratPengesahan PanganIndustri RumahTangga (SPP-IRT) yangditerbitkan
% 25 30 166.160 35 169.483 40 172.873 45 176.330 50 179.857 50 864.703 Dikes
Program peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak
Kasus Kematian Bayi Kasus/Tahun
199 194 251.516 187 256.546 180 261.677 173 266.911 166 272.249 166 1.308.899
Kasus Kematian Ibu Kasus/Tahun
16 16 15 14 13 12 12
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 4
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
PekerjaanUmum danPenataanRuang
Program perencanaanruang
jumlah persetujuansubstansi rencana rinciRTRW
0 1 575.234 1 586.739 2 598.474 2 610.443 3 622.652 3 2.993.542 Dinas PU & ESDMdan Bappeda
jumlah dokumenrencana rinci tataruang
Dokumen 4 5 6 7 8 9 9
Program pengendaliandan pemanfaatan ruang
jumlah dokumen tataruang yangdipublikasikan
Dokumen 2 2 180.000 2 244.000 3 248.880 3 253.858 4 258.935 4 1.185.673 Dishubkominfo
Program peningkatansarana pendukungkawasan
Jumlah kawasanstrategis kabupatenyang memiliki PJU
Titik 2,688 3066,00 3.800.000 3266 3.800.000 3466 3.800.000 3666 3.800.000 3866,00 3.800.000 3866,00 19.000.000 Dinas PU & ESDM
Program pembangunandan pemeliharaan jalan,jembatankebinamargaan
Persantase jalandalam kondisi mantap
% 64,55 67,04 49.153.000 68,39 32.000.000 69,74 32.000.000 71,09 32.000.000 72,44 32.000.000 72,44 177.153.000
Programpengembangan wilayahperkotaan
cakupan layananutilitas perkotaan
% 54,04 57,352 60,664 46.200.000 63,976 47.124.000 67,288 48.066.480 70,6 49.027.810 70,6 190.418.290
Program pemeliharaanjaringan irigasi,bendungan/waduk/rawa
Luas Layanan DaerahIrigasi Kabupaten (Ha)
49.517 49517 22.330.000 49517 22.776.600 49517 23.232.132 49517 23.696.775 49.517 24.170.711 49.517 116.206.218
persentase PanjangSaluran irigasi Indukdan sekunder dalamkondisi baik
% 71,1 75,4 79,7 84 88,3 93,03 93,03
debit air irigasi yangtersedia
Liter/dt 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108
Program pengelolaansampah
Cakupan layananpersampahan
% 13 13,00 8.734.000 14,00 8.908.680 16,00 9.086.854 18,00 9.268.591 20,00 9.453.963 20,00 45.452.088 Dinas PU & ESDMdan KLH
Program PenyediaanSarana dan PrasaranaGedung Kantor
Bangunan gedungKantor DPRD danKantor Bupati
Unit 0 0 17.587.000 1 62.000.000 2 72.000.000 2 72.000.000 2 72.000.000 2 295.587.000 Dinas PU & ESDM
perumahanrakyat dankawasanpermukiman
Program peningkatanperan serta masyarakatdalam penataanbangunan danlingkungan
Jumlah Desa OpenDefication Free (ODF) -Bebas Buang Air BesarSembarangan
Desa 40 49 484.801 58 494.497 67 504.387 77 514.475 87 524.765 87 2.522.925 Dikes
Cakupan pendudukdengan aksesterhadap jamban
% 76,94 79,55 90.000 82,16 103.500 84,78 113.850 87,39 125.235 90,00 137.759 90,00 570.344
Program lingkungansehat perumahan
Jumlah Rumah TidakLayak Huni yangterpugar
Unit 67.374 67.159 4.300.000 66.944 4.386.000 66.729 4.473.720 66.514 4.563.194 66.298 4.654.458 66.298 22.377.372 Dinas PU & ESDM
Luasan Kawasankumuh perkotaan
Ha 110 104 3.000.000 98 3.000.000 92 3.000.000 86 3.000.000 80 3.000.000 80 15.000.000
Programpengembanganpengelolaan air minum
Cakupan layanan airbersih
% 67,5 71,00 4.121.000 74,50 4.203.420 78,00 4.287.488 81,50 4.373.238 85,00 4.460.703 85,00 21.445.849 Dinas PU & ESDM
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 5
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
ketenteraman, ketertibanumum, danpelindunganmasyarakat
Program pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindakcriminal
angka kriminalitas Kasus 293 290 438.959 285 500.000 280 510.000 275 520.200 270 530.604 270 2.499.763 Satpol PP
Program peningkatankapasitas aparaturkebencanaan
Keahlian bidangkebencanaan yangdimiliki
% 30,00 45 103.937 60 106.016 75 108.136 90 110.299 100 112.505 100 540.893 BPBD
Program pengadaansarana prasaranakebencanaan
Sarana dan prasaranapenanggulanganbencana dalam kondisibaik
% 32,00 44 305.225 50 311.330 56 317.557 63 323.908 69,00 330.386 69,00 1.588.406
Programpengembangan sistemkebencanaan
Ketersediaan sistemperingatan dinikebencanaan didaerah rawan bencana
% 0,00 0 129.955 20 132.554 30 135.205 40 137.909 50,00 140.667 50,00 676.290
Program penangananBencana
Lembaga kebencanaanyang siapberkerjasama dalampenanggulanganbencana
% 75,00 80 2.352.630 85 2.399.683 90 2.447.677 95 2.496.631 100 2.546.564 100 12.243.185
Program rehabilitasi danrekonstruksi bencana
Korban bencana yangmendapatkan bantuan
% 100,00 100 406.330 100 414.457 100 422.746 100 431.201 100 439.825 100 2.114.559
Program peningkatankeamanan dankenyamanan lingkungan
persentasepenangananpelanggaran perda
% 75 77 3.006.070 79 4.166.670 81 4.250.003 83 4.335.003 85 4.421.703 85 20.179.449 Satpol PP
Sosial Program pelayanan danrehabilitasikesejahteraan sosialbagi PMKS
Cakupan layananPMKS
% 13,10 23,50 650.000 24,00 1.778.867 24,50 1.814.444 25,00 1.850.733 26,00 1.850.733 26,00 7.981.792 Disosnakertrans
Program pemberdayaankelembagaankesejahteraan sosial
Lembaga sosial yangaktif dan berbadanhukum yangdiverifikasi
lembaga(LKS, LPK,PPTKIS)
237 307 150.000 379 153.000 449 156.060 521 159.181 595 162.365 595 780.606
Tenaga Kerja Program peningkatankualitas danproduktifitas tenagakerja
Tingkat pengangguranterbuka
% 6,37 6,17 873.000 5,97 890.460 5,77 908.269 5,57 926.434 5,37 944.963 5,37 4.543.126
Program PeningkatanKesempatan Kerja
Tingkat pengangguranterbuka
% 6,37 6,17 1.145.000 5,97 1.167.900 5,77 1.191.258 5,57 1.215.083 5,37 1.239.385 5,37 5.958.626
Program perlindunganlembaga ketenagakerjaan
Tingkat pengangguranterbuka
% 6,37 6,17 155.000 5,97 158.100 5,77 161.262 5,57 164.487 5,37 167.777 5,37 806.626
PemberdayaanPerempuandanPerlindungan Anak
Program peningkatankualitas hidup danperlindunganperempuan
Tindak kekerasanterhadap perempuandan anak terlaporyang tertangani
% 75,00 75 124.848 81,25 100.000 87,5 102.000 93,75 104.040 100 104.040 100 537.009 BP2KB
Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Pusat PelayananTerpaduPemberdayaanPerempuan dan Anak(P2TP2A) yang aktif
% 7,7 7,7 55.152 30,7 60.000 53,8 61.200 76,9 62.424 100 63.672 100 302.448
Kabupaten Layak Anak Status Belum Belum Belum Belum Belum Sudah Sudah
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 6
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
Program keserasianKebijakan PeningkatanKualitas Anak danPerempuan
Pusat PelayananTerpaduPemberdayaanPerempuan dan Anak(P2TP2A) yang aktif
% 7,7 7,7 449.848 30,7 458.845 53,8 468.022 76,9 477.382 100 486.930 100 2.341.027
Pangan Program PeningkatanKetahanan Pangan
Cadangan panganpemerintah
Ton 23,3 30 2.167.361 40 2.210.708 50 2.254.922 60 2.300.020 70 2.346.020 70 11.279.031 BKP3
Desa rawan pangan Desa 0 0 0 0 0 0 0Skor Pola PanganHarapan
Point 85,6 85,6 85,8 86,3 87 87,3 87,3
Pertanahan Program Penataanpenguasaan, pemilikan,penggunaan danpemanfaatan tanah
persentaseketersediaan tanahuntuk pembangunaninfrastruktur
% 100 100 - 100 50.000.000 100 51.000.000 100 52.020.000 100 53.060.400 100 206.080.400 Semua SKPD
Kehutanan Program Pemanfaatanpotensi sumber dayahutan
Jumlah KawasanPengembangan HHBK(kawasan)
Kawasan 0 0 0 0 1 1 1 Dishutbun/Diskoperindag
Program Rehabilitasihutan dan lahan
Luas lahan kritisdalam kawasan hutan(Ha)
Ha 3.104,41 3.054,41 3.004,41 2.954,41 2.904,41 2.854,41 2.804,41 Dishutbun/KLH
Program Perlindungan dankonservasi sumber dayahutan
Luas lahan kritis luarkawasan hutan (Ha)
Ha 1.287,57 1.247,57 1.207,57 1.167,57 1.127,57 1.087,57 1.047,57 Dishutbun/KLH
LingkunganHidup
Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup
Cakupan titik pantaukualitas air, udara danmedia lingkunganlainnya
% 17,35 31,0 1.077.608 44,6 1.142.054 58,2 1.206.760 71,8 1.275.461 85,22 1.348.433 85,22 6.050.315 KLH
persentase tenagalaboraturium terdidik
% 0
Persentasemasyarakat/ duniausaha sadarlingkungan
% 1
Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Alam
Cakupan wilayahsumber mata air yangterkonservasi
% 16,98 4 943.509 30 1.331.859 30 1.465.044 30 1.611.549 30 1.772.704 30 7.124.665
Program PeningkatanKualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam danLingkungan Hidup
Cakupan data/informasi SDA dan LH
% 25 2 41.270 2 41.000 2 45.100 2 49.610 2 54.571 2 231.551
Kependudukan danPencatatanSipil
Program penataanadministrasikependudukan
Tingkat kepemilikanKTP elektronik
% 65,12 68,12 696.797 71,12 1.398.329 74,12 1.426.296 77,12 1.454.822 80,12 1.483.918 80,12 6.460.162 Disdukcapil
Tingkat kepemelikanakta kelahiran
% 57,93 62,93 67,93 72,93 77,93 82,93 82,93
tingkat kepemilikankartu keluarga
% 73,23 77,23 81,23 85,23 89,23 93,23 93,23
PemberdayaanMasyarakatdan Desa
Program peningkatankapasitas pemerintahandesa
Desa kurangberkembang menjadidesa berkembang
Desa na Na - 3 2.005.490 3 2.045.599 3 2.086.511 3 2.128.241 3 8.265.841 BPMD
Desa berkembangmenjadi desa cepatberkembang
Desa na Na 3 3 3 3 3
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 7
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
Programpengembanganekonomi pedesaan
Jumlah BUMDes aktf Unit 30 33 504.492 36 514.582 39 524.874 42 535.371 45 546.078 45 2.625.397 BPMD dan Setda
Program peningkatanpemberdayaan lembagakemasyarakatan
Jumlah lembagakemasyarakatan dankelompokpemberdayaan aktif
Lembaga(kelompok)
NA NA - 5 3.730.411 10 3.805.019 15 3.881.119 20 3.958.741 20 15.375.290 BPMD
Program pemberdayaanlembaga adatperdesaan
Jumlah lembaga adatdesa aktif
lembaga 1 1 - 6 99.000 11 100.980 16 103.000 21 105.060 21 408.040
Pengendalian Pendudukdan KeluargaBerencana
Program KeluargaBerencana
Laju PertumbuhanPenduduk
% 1,17 1,17 1.170.715 1,13 1.194.129 1,10 1.218.012 1,05 1.242.372 1,00 1.267.219 1,00 6.092.447 BP2KB
Program Kesehatanreproduksi remaja
Rata-rata usia kawinpertama
Tahun 19,8 19,8 51.530 20,1 75.000 20,4 76.500 20,7 78.030 21 79.591 21 360.651
Programpengembangan pusatpelayanan informasidan konseling KelompokReproduksi Remaja
PemahamanPenyiapan KehidupanBerkeluarga BagiRemaja
% 1,87 1,87 280.692 3,9 286.306 6 292.032 8 297.873 10 303.830 10 1.460.733
Program penyiapantenaga pedampingkelompok bina keluarga
Rasio Kelompok BinaKeluarga Balita (BKB)dengan KeluargaSasaran BKB
% 78 78 337.212 81 343.956 84 350.835 87 357.852 90 365.009 90 1.754.864
Keluarga prasejahtera % 30 30 26,25 23 19 15 15Perhubungan
Program peningkatansarpras keselamatanjalan
Persentase jalankabupaten yangmemiliki fasilitaskeselamatan jalan
% 50 55,00 1.788.922 61,00 2.364.370 70,00 3.012.000 80,00 3.072.240 90,00 3.133.685 90,00 13.371.217 Dishubkominfo
Program peningkatanpelayanan angkutan
Jumlah terminal yangberfungsi
0 0,00 198.540 0,00 1.052.511 1,00 2.350.000 1,00 2.350.000 1,00 2.350.000 1,00 8.301.051
KomunikasidanInformatika
Programpengembangankomunikasi, informasidan media masa
Cakupan layanantelekomunikasi(coverage area)
% n.a 100,00 1.028.232 100,00 1.048.797 100,00 1.069.773 100,00 1.091.168 100,00 1.112.991 100,00 5.350.961
Koperasi,Usaha KecildanMenengah
Program Peningkatankualitas kelembagaankoperasi
Jumlah koperasiberkualitas
Unit 295 305 493.690 315 503.564 325 513.635 335 523.908 345 534.386 345 2.569.183 Diskoperindag
Jumlah koperasi baru Unit 7 32 34 36 38 50 50ProgramPengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitifUKM
Jumlah UsahaMenengah
unit 30 34 1.425.071 36 1.453.572 38 1.482.643 40 1.512.296 40 1.542.542 40 7.416.124
Jumlah Usaha Kecil Unit 1.464 1.474 1.484 1.494 1.504 1.514 1.514
Jumlah Usaha Mikro Unit 155.477 155.977 156.477 156.977 157.477 157.977 157.977PenanamanModal
Program peningkataniklim investasi danrealisasi investasi
Nilai investasi PMDN MilyarRupiah
689,44 785,96 829.711 896,00 1.021.949 1.021,44 1.042.388 1.164,44 1.063.236 1.327,46 1.084.501 1.327,46 5.041.785 BPMP2T
Nilai investasi PMA Juta USDolar
1.203,61 1.239,72 1.276,91 1.315,22 1.354,67 1.395,31 1.395,31
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 8
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
Program peningkatandan pengembanganpenyelenggaraanpelayanan perijinanterpadu
Indeks KepuasanMasyarakat di BidangPerizinan
Point 76,74 77,84 244.836 78,94 492.540 80,05 502.391 81,15 512.439 82,25 522.688 83,35 2.274.894
Kepemudaan dan OlahRaga
Program pembinaandan pengembanganprestasi pemuda danolahraga
Jumlah atlet danpemuda berprestasiyang dicapai padatingkat regional,nasional daninternasional
Orang/Tahun
11 13 800.000 15 816.000 17 832.320 20 848.966 22 865.945 22 4.163.231 Dikpora
Statistik Programpengembangandata/informasi
Ketersediaan datayang valid danberkualitas
Jenis Data 8 8 546.135 8 557.057 8 568.198 8 579.562 8 591.153 8 2.842.105 Bappeda
Kebudayaan ProgramPengembanganKeragaman Budaya
Jumlah eventkepariwisataan yangdilaksanakan
Event/Tahun
2 3 653.000 3 666.060 4 679.381 4 692.969 4 706.828 4 3.398.238 Disbudpar
Perpustakaan
Programpengembangan budayabaca dan pembinaanperpustakaan
Rasio ketersediaanbuku di perpustakaandaerah
% 59,67 64,10 1.101.000 73,07 1.123.020 82,05 1.145.480 91,02 1.168.390 100,00 1.191.758 100,00 5.729.648 Dikpora
Jumlah kunjungan keperpustakaan daerah
Orang/Tahun
20.445 22.149 23.853 25.556 27.260 28.964 28.964
Kearsipan Program perbaikansistem administrasikearsipan
Cakupan pelayananarsip daerah
% 85,00 88 239.812 91 317.500 94 323.850 97 330.327 100 336.934 100 1.548.423 Kantor PDE & ArsipDaerah
KelautandanPerikanan
ProgramPengembanganBudidaya Perikanan
Produksi PerikananBudidaya
1.749.807 1.784.803 1.820.499 1.856.909 1.894.047 9.106.065 Dislutkan
Rumput Laut Ton/ Tahun 88.723,00 66.093,05 73.137,13 75.148,40 77.214,98 79.338,40 79.338,40- Ikan Budidaya Ton/ Tahun 4.558,63 35.588,57 31.344,49 32.206,46 33.092,14 34.002,17 34.002,17 -
ProgramPengembanganperikanan tangkap
Produksi PerikananTangkap (ton)
Ton/ Tahun 2.334,00 2.362 1.120.444 2.390 1.142.853 2.419 1.165.710 2.448 1.189.024 2.477 1.212.804 2.477 5.830.835 Dislutkan
Program OptimalisasiPengelolaan danPemasaran ProduksiPerikanan
Produksi ProdukOlahan HasilPerikanan
Ton/ Tahun 4.084,03 4.165,70 4.249,02 4.281,18 4.307,25 4.343,16 4.343,16 -
Kawasan perikananunggulan
Kawasan 0 0 0 1 2 2 2
Program PemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir
Produksi garam rakyat Ton/ Tahun 3.055,00 3.116,00 3.178,00 3.242,00 3.307,00 3.373,00 3.373,00
Pariwisata ProgramPengembanganDestinasi Pariwisata
Jumlah kunjunganwisatawanmancanegara(overnight visitor)
Orang/Tahun
46.908 55.522 215.000 58.363 645.000 64.091 657.900 69.818 671.058 75.546 684.479 75.546 2.873.437 Disbudpar
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 9
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
ProgramPengembanganPemasaran Pariwisata
Jumlah kunjunganwistawan domestik(overnight visitor)
Orang/Tahun
53.820 61.188 400.900 68.556 408.918 75.924 417.096 83.292 425.438 90.660 433.947 90.660 2.086.299
Rata-rata lama tinggalwisatawan
hari 3,08 3,27 3,46 3,65 3,84 4,04 4,04
Programpengembangankemitraan
Jumlah tenaga kerjakepariwisataan yangtersertifikasi
Orang 307 327 264.200 347 269.484 367 274.874 387 280.371 407 285.978 427 1.374.907
Pertanian Program PemberdayaanPenyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Penyuluh Bersertifikat Orang 10 42 827.519 47 844.070 53 860.951 58 878.170 88 895.733 88 4.306.443 BKP3
Program peningkatankesejahteraan petani
Jumlah Kelompok TaniMadya
273 278 7.979.539 285 8.139.130 289 8.301.913 295 8.467.951 302 8.637.310 302 41.525.843
Program peningkatanproduksi pertanian/perkebunan
Produksi TanamanPangan danHortikultura
28.527.664 29.098.217 29.680.181 30.273.785 30.879.261 148.459.108 Dispertanak,Dishutbun
- Padi Ton/ Tahun 466.096 475.000 482.125 489.357 496.697 504.147 504.147 - Dispertanak- Jagung Ton/ Tahun 39.322 39.322 40.108 40.910 41.728 42.562 42.562 -- Kedelai Ton/ Tahun 36.661 42.387 43.234 43.382 43.421 45.879 45.879 -- Durian Ton/ Tahun 40.052 40.942 41.832 42.723 43.613 44.503 44.505 -- Manggis Ton/ Tahun 38.250 39.014 39.779 40.543 41.308 42.072 42.072 -- Cabe Ton/ Tahun 41.150 41.897 42.644 43.391 44.138 44.885 44.885 -- Mangga Kw/ Tahun 277.337 282.884 288.541 294.312 300.198 306.202 312.327 -- Rambutan Kw/ Tahun 33.865 34.542 35.233 35.938 36.657 37.390 38.137 -- Semangka Kw/ Tahun 106.490 108.620 110.792 113.008 115.268 117.574 119.925 -- Melon Kw/ Tahun 11.220 11.444 11.673 11.907 12.145 12.388 12.636 -Produksi HasilPerkebunan- Tembakau virginia Ton/ Tahun 14.190 15.277 16.364 17.451 18.538 19.625 20.712 - Dispertanak,
Dishutbun- Tembakau rajangan Ton/ Tahun 421,50 547 673 799 924 1.050 1.176 - Dishutbun- Kelapa Ton/ Tahun 9.983 10.301 10.619 10.937 11.255 11.573 11.891 -- Kopi Ton/ Tahun 399 414 429 444 459 474 489 -- Jambu Mete Ton/ Tahun 908 1.022 1.135 1.249 1.362 1.476 1.590 -- Kakao Ton/ Tahun 149 153 156 159 162 165 168 -Kawasanpertanian/perkebunanunggulan
Kawasan 0 Dispertanak
Program PeningkatanProduksi HasilPeternakan
Produksi hasilpeternakan
0 0 0 0 0 0
- Sapi ekor 162.250 163.962 165.674 167.385 169.097 170.809 172.521 -- Kambing ekor 102.315 106.748 111.182 115.615 120.049 124.482 128.915 -- Ayam Buras ekor 1.204.138 1.630.221 2.056.304 2.482.386 2.908.469 3.334.552 3.760.635 -- Itik ekor 714.349 729.219 744.089 758.958 773.828 788.698 788.698 -
Program peningkatanpemasaran hasilpeternakan
Jumlah ternak (sapi,kerbau, kambing,kuda) terjual
ekor/ tahun 4.833 0 1 1 1 1 1 Dishutbun
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 10
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
Perdagangan Peningkatan efisiensiperdagangan dalamnegeri
Jumlah pasar yangbaik
Unit 5 8 4.670.408 10 4.763.816 13 4.859.092 15 4.956.274 18 5.055.399 18 24.304.989 Diskoperindag
Pembinaan pedagangkaki lima
Jumlah kawasan PKLyang tertata
Kawasan 4 5 88.454 7 90.223 9 92.027 11 93.868 13 96 13 364.668 Diskoperindag danSetda
Perlindungan konsumendan pengamananperdagangan
Jumlah alat UTTP yangditera/tera ulang
unit/ tahun 2.000 2.000 168.880 2.250 172.258 2.500 175.703 2.750 179.217 3.000 182.801 3.000 878.859 Diskoperindag danSetda
Kehutanan Program Pembinaandan penertiban industrihasil hutan
% Kasus tindak pidanakehutanan tertangani
% 100 100 100 100 100 100 100 Dishutbun/KLH
Perindustrian
Pengembangan industrikecil dan menengah
Jumlah fasilitasi HKIbagi IKM
Unit 11 17 2.335.497 23 2.382.207 29 2.429.851 35 2.478.448 41 2.528.017 41 12.154.020 Diskoperindag
IKM yang difasilitasiPIRT
Unit 115 140 165 190 215 240 240
Jumlah IKM yangmenerapkan GKM(Gugus Kendali Mutu)
Unit 30 33 36 39 42 45 45
Kawasan wisataindustri kecilmenengah
Kawasan 2 2 2 2 2 4 4
Nilai ekspor Juta rupiah/Tahun
2.239,80 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.700
Transmigrasi Programpengembangan wilayahtransmigrasi
Jumlah keluargatransmigrasi yangdibina
KK 97 153 225.000 209 229.500 265 234.090 321 238.772 377 243.547 377 1.170.909 Disosnakertrans
Pengawasan Program peningkatanpembinaan danpengawasan internalpemerintah daerah
Level KapabilitasAparatur PengawasanInternal Pemerintah(APIP) Daerah
Level Level 1 Level 2 2.086.773 Level 2 2.922.917 Level 2 2.981.376 Level 3 3.041.004 Level 3 3.101.824 Level 3 14.133.894 Inspektorat
Rekomendasi hasiltemuan yangditindaklanjuti
% 80 82 84 86 88 90 90
Perencanaan Program perencanaanpembangunan daerah
Ketersediaandokumen rencanapembangunan
% 100 100 4.720.279 100 4.814.684 100 4.910.978 100 5.009.198 100 5.109.382 100 24.564.521 Bappeda
Program kerjasamapembangunan
Kerjasamapembangunan yangdifasilitasi
Buah 2 2 885.540 2 903.251 2 921.316 2 939.742 2 958.537 2 4.608.386 Setda dan Bappeda
Keuangan Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Nilai kinerja pemda Nilai Lakip/LKJIP
CC CC 1.676.614 B 1.710.146 B 1.744.349 B 1.779.236 B 1.814.821 B 8.725.166 Semua SKPD
Program peningkatandan pengembanganpengelolaan keuangandaerah
opini laporankeuangan pemerintahdaerah
opini WTP WTP 4.137.332 WTP 4.220.079 WTP 4.304.481 WTP 4.390.571 WTP 4.478.382 WTP 21.530.845 Setda
Program peningkatan danpengembangan pendapatanasli daerah
Realisasi PAD Rupiah 157.300.601.385,38
161.144.851.813,00
3.324.331 169.486.095.972,24
3.390.818 174.459.227.045,74
3.458.634 179.784.570.440,54
3.527.807 185.495.502.490,70
3.598.363 185.495.502.490,70
17.299.953 Dispenda
kepegawaian dan diklat
Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
Jumlah aparaturmengikuti diklat dalamjabatan
% 55,25 58 2.016.215 60 1.146.131 63 1.169.054 65 1.192.435 68 1.216.284 68 6.740.119 BKD dan Setda
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 VIII - 11
BIDANGURUSAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJAPROGRAM SATUAN
KONDISIKINERJA
AWALRPJMD(2015)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJAAKHIR RPJMD (2020) SKPD
PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
Program pembinaandan pengembanganaparatur
Cakupan layanankepegawain
% 100 100 911.611 100 1.520.831 100 1.551.248 100 1.582.273 100 1.613.918 100 7.179.881 BKD
PenelitiandanPengembangan
Programpengembangan sisteminovasi daerah
jumlah kerjasamainovasi
Buah 1 2 211.985 3 216.225 4 220.550 5 224.961 6 229.460 6 1.103.181 Bappeda
Pemerintahan Umum
Program pemberdayaanmasyarakat berbasisrumah ibadah
Keterlibatan pengurusrumah ibadah dalampemberdayaanmasyarakat
% NA NA - 100 1.800.000 100 1.800.000 100 1.800.000 100 1.800.000 100 7.200.000 Setda
Program kemitraanpengembanganwawasan kebangsaan
Konflik horisontal yangdapat diselesaikan
% 100 100 53.028 100 54.089 100 55.171 100 56.274 100 57.399 100 275.961 Kesbangpoldagri
Program penanganankonflik sosial
Konflik horisontal yangdapat diselesaikan
% 100 100 569.541 100 580.931 100 592.550 100 604.401 100 616.489 100 2.963.912 Kesbangpoldagri
Program pendidikanpolitik masyarakat
Pemilih aktif dalampemilukada
% 53,00 56,40 312.664 59,80 318.917 63,20 325.295 66,60 331.801 70,00 338.437 70,00 1.627.114 Kesbangpoldagri
AdministrasidanPenyelenggaranPemerintahan Daerah
Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
Rasio saranaprasarana pemerintahdaerah yang laik pakai
% 95,00 95 15.242.923 95 15.547.782 95 15.858.738 95 16.175.913 95 16.499.431 95 79.324.787 Semua SKPD
Program pelayananadministrasiperkantoran
Cakupan layananadministrasiperkantoran
% 100 100 27.102.510 100 27.644.560 100 28.197.451 100 28.761.400 100 29.336.628 100 141.042.549 Semua SKPD
Program perumusankebijakan dan evaluasipelaksanaan kebijakankepala daerah
Nilai kinerja pemda Nilai Lakip/LKJIP
CC CC 2.840.611 B 2.897.424 B 2.955.372 B 3.014.479 B 3.074.769 B 14.782.655 Setda
Program peningkatanpelayanan kedinasankepala daerah/wakilkepala daerah
persentase koordinasi % 100 100 500.589 100 510.601 100 520.813 100 531.229 100 541.854 100 2.605.086 Setda
Program kerjasamainformasi dengan media
intensitaspenyebarluasaninformasi
Kali/ Tahun 12 12 3.886.514 12 3.964.245 12 4.043.530 12 4.124.401 12 4.206.889 12 20.225.579 Setda dan setwan
Program Peningkatandan PengembanganPembangunanKecamatan
cakupan layananadministrasikecamatan
% 100 100 7.308.950 100 8.926.500 100 9.105.030 100 9.287.131 100 9.472.874 100 44.100.485 Kecamatan
Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyat
cakupan layananadministratif padaanggota DPRD
% 100 100 15.420.962 100 15.729.381 100 16.043.969 100 16.364.848 100 16.692.145 100 80.251.305 Setwan
Jumlah 451.774.685 568.868.572 591.597.932 602.880.515 614.306.849 2.829.428.553
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IX - 1
BAB IXPENETAPAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada
akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD
dapat dicapai.
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini dilakukan
mengklasifikasikan indikator kinerja daerah berdasarkan Fokus-fokus:
1. Aspek Masyarakat, terdiri dari:
- Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- Fokus Kesejahteraan Sosial
2. Aspek Pelayanan Umum, terdiri dari:
- Fokus Pelayanan Urusan Wajib
- Fokus Pelayanan Urusan Pilihan
3. Aspek Daya Saing Daerah, yang menjelaskan kemampuan ekonomi daerah
- Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.
- Fokus Iklim Investasi
- Fokus Sumber Daya Manusia
Secara terperinci jenis-jenis indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IX - 2
Tabel 9.1Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2016-2020
NoAspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator KinerjaPembangunan Daerah
SatuanKondisi Kinerja
Awal RPJMD(2015)
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja
pada AkhirPeriode RPJMD
(2020)2016 2017 2018 2019 2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi1 PDRB
- Atas Dasar Harga Berlaku* Rp.Juta 11.709.643 12.412.221,58 13.156.954,87 13.946.372,17 14.783.154,50 15.670.143,77 15.670.143,77
- Atas Dasar Harga Konstan* Rp.Juta 9.733.023,50 10.317.004,91 10.936.025,20 11.592.186,72 12.287.717,92 13.024.981,00 13.024.981,00
- Laju Pertumbuhan PDRB* % 6,31 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2 PDRB per Kapita- Atas Dasar Harga Berlaku* Rp 12.961.317,40 13.738.996,44 14.563.336,23 15.437.136,40 16.363.364,59 17.345.166,46 17.345.166,46
- Atas Dasar Harga Konstan* Rp 10.773.411,90 11.419.816,61 12.105.005,61 12.831.305,95 13.601.184,30 14.417.255,36 14.417.255,36
3 IPM* Point 61,88 62,34 62,81 63,28 63,76 64,24 64,24
4 Persentase pendudukmiskin*
% 16,03 15,79 15,55 15,32 15,09 14,86 14,86
5 Prosentase konflik yangdapat dimediasi
% 100 100 100 100 100 100 100,00
B. Fokus Kesejahteraan Masyarakat6 Jumlah Puskesmas BLUD unit 0 5 5 5 5 7 7,00
7 Angka Patisipasi Kasar (APK)- APK PAUD % 63,31 63,61 65,63 67,62 69,7 71,61 71,61
- APK SD/MI/Paket A % 114,21 112,21 111,19 110,22 109,21 108,2 108,20
- APK SMP/MTs/Paket B % 102,51 102,51 102,67 102,84 102,99 103,17 103,17
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IX - 3
NoAspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator KinerjaPembangunan Daerah
SatuanKondisi Kinerja
Awal RPJMD(2015)
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja
pada AkhirPeriode RPJMD
(2020)2016 2017 2018 2019 2020
8 Angka Patisipasi Murni(APM)- APM SD/MI/Paket A % 99,94 99,95 99,96 99,97 99,98 100 100,00
- APM SMP/MTs/Paket B % 97,07 95,56 96,30 97,03 97,77 98,50 98,50
9 Jumlah Penduduk Buta Huruf(15 tahun keatas)
Jiwa 80.752 61.372 46.643 35.449 26.941 20.475 20.475
10 Tingkat PengangguranTerbuka*
% 6,37 6,17 5,97 5,77 5,57 5,37 5,37
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib11 Prosentase Jalan Kabupaten
Dalam Kondisi Mantap% 64,55 67,04 68,39 69,74 71,09 72,44 72,44
12 Cakupan Layanan JaringanIrigasi
Ha 49.517 49.517 49.517 49.517 49.517 49.517 49.517
13 Cakupan Layanan Air Bersih % 67,5 71,00 74,50 78,00 81,50 85,00 85,00
14 Kawasan Kumuh Perkotaan Ha 110 104 98 92 86 80 80
15 Cakupan Layanan TrayekAngkutan Kawasan StrategisKabupaten yang Terlayani
Trayek 8 8 10 12 14 16 16
16 Indeks Lingkungan HidupKabupaten
Point 69,39 71,85 74,31 76,77 79,27 81,77 81,77
17 Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- Tingkat Kepemilikan KTP % 65,12 68,12 71,12 74,12 77,12 80,12 80,12
- Tingkat Kepemilikan AktaKelahiran
% 57,93 62,93 67,93 72,93 77,93 82,93 82,93
- Tingkat Kepemilikan KartuKeluarga
% 73,23 77,23 81,23 85,23 89,23 93,23 93,23
18 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1,00
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IX - 4
NoAspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator KinerjaPembangunan Daerah
SatuanKondisi Kinerja
Awal RPJMD(2015)
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja
pada AkhirPeriode RPJMD
(2020)2016 2017 2018 2019 2020
19 Rata-rata usia kawin PertamaPerempuan
Tahun 19,8 19,8 20,1 20,4 20,7 21 21
20 Cakupan layanan PMKS % 13,10 23,50 24,00 24,50 25,00 26,00 26,00
21 Jumlah Koperasi berkualitas Unit 295 305 315 325 345 345 345
22 Jumlah UMKM Unit 155.477 155.977 156.477 156.977 157.477 157.977 157.977
23 Tingkat Perkembangan Desa- Desa Kurang Berkembang
menjadi Desa BerkembangDesa na 3 6 9 12 15 15
- Desa Berkembang menjadiDesa Cepat Berkembang
Desa na 3 6 9 12 15 15
24 Produksi Komoditas Pangan(padi)
Ton/Tahun
466.096 475.000 482.125 489.357 496.697 504.147 504.147
25 Pola Pangan Harapan Point 85,60 85,60 85,80 86,30 87,00 87,30 87,30
26 Rata-rata Lama Tinggalwisatawan
Hari 3,08 3,27 3,46 3,65 3,84 4,04 4,04
27 Jumlah Wisatawan
- Domestik Orang 53.820 61.188 68.556 75.924 83.292 90.660 90.660
- Mancanegara Orang 46.908 52.636 58.363 64.091 69.818 75.546 75.546
28 Jumlah Produksi PerikananBudidaya
Ton/Tahun
4.558,63 35.588,57 31.344,49 32.206,46 33.092,14 34.002,17 34.002,17
29 PDRB Sektor perdagangan JutaRupiah
550.448,54 649.143,96 765.535,48 902.795,99 1.064.667,31 1.255.562,16 1.255.562,16
30 Unit Usaha PengolahanPangan dengan SertifikasiPangan Industri RumahTangga (PIRT)
Unit 115 140 165 190 215 240 240
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 IX - 5
NoAspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator KinerjaPembangunan Daerah
SatuanKondisi Kinerja
Awal RPJMD(2015)
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja
pada AkhirPeriode RPJMD
(2020)2016 2017 2018 2019 2020
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah31 Penanaman Modal :
- Dalam Negeri RibuRupiah
689.444.515 785.960.000 896.000.000 1.021.440.000 1.164.440.000 1.327.460.000 1.327.460.000
- Asing Ribu US$ 1.203.614,00 1.239.072,00 1.276.910,00 1.315.220,00 1.354.670,00 1.395.310,00 1.395.310,00
32 Rata-rata Lama Sekolah* Tahun 5,52 5,59 5,66 5,73 5,8 5,87 5,87
33 Harapan Lama Sekolah* Tahun 12,36 12,61 12,86 13,11 13,36 13,61 13,61
34 Usia Harapan Hidup* Tahun 64,45 64,53 64,61 64,69 64,77 64,85 64,85
35 Pengeluaran KonsumsiRumah Tangga Per Kapita*
Rupiah/Tahun
8.652.095,00 8.704.007,57 8.773.639,63 8.843.828,75 8.932.267,04 9.012.657,44 9.012.657,44
36 Angka Kriminalitas Kasus 293 290 285 280 275 270 270
37 Target PAD Rp 157.300.601.385,38 161.144.851.813,00 169.486.095.968,24 174.459.227.045,74 179.784.570.440,54 185.495.502.490,71 185.495.502.490,71
*) Kondisi Kinerja Awal RPJMD menggunakan data tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 X - 1
BAB XPEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN
10.1. Pedoman Transisi
Sebagai upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangkamenegah pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, makapenyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok TengahTahun 2021 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD KabupatenLombok Tengah Tahun 2011-2031 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2021.
10.2. Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 menjadi pedoman bagi SKPDdalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD Tahunan dan perencanaanpenganggaran. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 selanjutnya menjadiacuan pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah untuk setiap tahundalam 5 tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidahpelaksanaan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 diarahkan dandikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu olehKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah wajib menyusun Rencana Strategis yangmemuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dankegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya denganberpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 X - 2
5. RKPD Kabupaten Lombok Tengah harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalammenyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatanberbasis kinerja;
6. Target RKPD tahun 2021 disamakan dengan target tahun 2020 dengan penyesuaian(kaidah transisi);
7. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasilRPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021;
8. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangkapenyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBDuntuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten LombokTengah tahun 2016-2021.