PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 ...dkk.sikdkkjepara.net/info/pages/file/776855RPJMD Jepara...Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kegiatan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 2018

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI ..................................................................................... i

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ iv

DAFTAR TABEL ............................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ............................................................................ I-1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................... I-1

1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Jepara dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya .................................................................. I-4

1.4. Maksud dan Tujuan .................................................................... I-5

1.5. Sistematika Penulisan ................................................................. I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................. II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..................................................... II-1

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................ II-12

2.3. Aspek Pelayanan Umum .............................................................. II-31

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ....................................... III-1

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2012-2016 ............................... III-1

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ............................... III-13

3.3. Kerangka Pendanaan .................................................................. III-22

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ......... IV-1

4.1. Permasalahan Pembangunan ...................................................... IV-1

4.2. Isu Strategis ................................................................................ IV-13

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................................... V-1

5.1. Visi ............................................................................................. V-1

5.2. Misi ............................................................................................. V-3

5.3. Tujuan dan Sasaran .................................................................... V-6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR : 2 TAHUN 2018 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2018

ii

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH ............................................................................. VI-1

6.1. Telaah Dokumen Perencanaan .................................................... VI-1

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan ........................................................ VI-25

6.3. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara

Tahun 2017-2022 ........................................................................ VI-33

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH ................................................... VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH ........................................................................ VIII-1

BAB IX PENUTUP ........................................................................... IX-1

9.1. Pedoman Transisi ........................................................................ IX-1

9.2. Kaidah Pelaksanaan .................................................................... IX-1

9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan ................................. IX-2

I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk

menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen

perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang berisi arah pembangunan daerah dalam

jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan

kegiatan Pilkada serentak pada putaran kedua, yaitu pada Tanggal 15 Februari

2017, dan telah ditetapkan pemenangnya yaitu Pasangan H. Ahmad Marzuqi, S.E

dan H. Dian Kristiandi, S.Sos, serta telah dilantik pada tanggal 22 Mei Tahun

2017.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih

diamanatkan untuk menyusun RPJMD untuk periode tahun 2017-2022. RPJMD

Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran visi, misi dan program

Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017-2022 dalam penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Jepara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memerhatikan

RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

I-2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara


10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 57);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara


I-3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 9);


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009– 2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

I-4


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunann Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Jepara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan

yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa

Tengah, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 disusun

dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, dan RPJMN

Tahun 2014-2019, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 dan perubahannya.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memerhatikan

dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda

pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs); (2) RPJMD dan RTRW

Kabupaten sekitar (Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati); (3)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara

Tahun 2017-2022; dan (4) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

2017-2022;

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dijabarkan

dalam RKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis

I-5

Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja PD)

Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk

memberikan pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Jepara

dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang yaitu tahun 2017-2022.

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 disusun bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perumusan tujuan

sasaran, strategi, kebijakaan dan program yang dilaksanakan secara

efektif dan efisien serta memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan;

2. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menjadi

instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam

melaksanakan fungsi pengawasan;

3. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah selama lima

tahun sekaligus sebagai pedoman bagi penyusunan Renstra PD dan RKPD;

4. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pada

pembangunan kewilayahan, pro poor, pro job, pro growth dan pro

environment dengan memerhatikan potensi daerah; dan

I-6

5. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 terdiri

dari 9 (sembilan) bab. Garis besar isi tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan

sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Jepara sebagai bahan

analisis untuk menggambarkan permasalahan pembangunan daerah, isu

strategis, visi/misi kepala daerah, serta sebagai dasar perumusan strategi

dan kebijakan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan dan menganalisis tentang kinerja keuangan yaitu

kinerja pelaksanaan APBD, kebijakan pengelolaan keuangan, kerangka

pendanaan, penghitungan kapasitas keuangan daerah, dan proyeksi APBD

dan alokasi penggunaannya pada Tahun 2017-2022.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu

strategis dari permasalahan pembangunan daerah dengan memerhatikan

dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat

memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten

Jepara.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

tahun 2017–2022 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun waktu 2017-2022.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih,

dan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan

dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

I-7

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat

Daerah

Bab ini berisi gambaran program dan indikator kinerja serta target

capaian, yang diperinci menurut urusan pemerintahan daerah yang akan

dilaksanakan selama periode 2017-2022. Pada bab ini dikemukakan pula

target akumulatif akhir periode perencanaan dengan kondisi awal, dan

nama Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap urusan

dimaksud.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian

visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode

masa jabatan melalui penggambaran capaian akumulasi indikator

program pembangunan daerah (indikator outcome) dan indikator lain

yang bersifat agregat.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

sebagai pedoman transisi dalam penyusunan RKPD dan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama

kepemimpinan bupati-wakil bupati periode berikutnya, dan kaidah

pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang

telah disusun dalam dokumen RPJMD, serta pengembangan pembiayaan

pembangunan terhadap program/kegiatan prioritas.

II-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi 2.1.1.1 Geografi dan Administrasi

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi (Kota Semarang)

sekitar 71 km. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110°9'48,02"

sampai 110°58'37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,93" sampai 6° 47' 25,81" Lintang

Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati

Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa, 1.015

RW dan 4.766 RT. Kecamatan dengan jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah

Kecamatan Tahunan, yaitu 7 km dan yang terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa,

yaitu 90 km. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.004,132 km2, dengan

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling (123,116 km2), dan yang terkecil adalah

Kecamatan Kalinyamatan (23,700 km2). Secara lebih detail, luas dari masing-masing

kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

II-2

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) Desa/Kel

1. Kedung 43,063 4,29 18 2. Pecangan 35,878 3,57 12 3. Kalinyamatan 23,700 2,36 12 4. Welahan 27,642 2,75 15 5. Mayong 65,043 6,48 18 6. Nalumsari 56,965 5,67 15 7. Batealit 88,879 8,85 11 8. Tahunan 38,906 3,87 15 9. Jepara 24,667 2,46 16 10. Mlonggo 42,402 4,22 8 11. Pakis Aji 60,553 6,03 8 12. Bangsri 85,352 8,50 12 13. Kembang 108,124 10,77 11 14. Keling 123,116 12,26 12 15. Donorojo 108,642 10,82 8 16. Karimunjawa 71,200 7,09 4

Jumlah 1.004,132 100,00 195 Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017

Berdasarkan letak, Kabupaten Jepara dipandang “kurang menguntungkan”

karena tidak dilalui oleh Jalur Pantura yang merupakan jalur utama pergerakan

distribusi barang dan manusia di Pulau Jawa. Meski demikian, Kabupaten Jepara

mempunyai potensi strategis ditinjau dari letak geografis kelautan, terlebih dengan

kembali menguatnya paradigma pembangunan yang berbasis kemaritiman.

Keunggulan komparatif yang menonjol dari aspek maritim adalah garis pantai

sepanjang ±82 km yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, salah

satunya adalah Kawasan Karimunjawa yang telah ditetapkan sebagai salah satu

Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), Destinasi Pariwisata Nasional

(DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. Selain itu, Kabupaten

Jepara juga memiliki daerah perbukitan yang merupakan bagian dari lereng Gunung

Muria sehingga potensial untuk pengembangan perkebunan dan kehutanan.

2.1.1.2 Topografi

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa ini secara

topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:

1. wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara

2. wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan

3. wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari

Gunung Muria

4. wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan

serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

II-3

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan

1.301 mdpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara

0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah

Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan.Variasi ketinggian

tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringan lahan,

yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan

sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah

kawasan pesisir pantai.

Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Gambar 2.2 Peta Kelerengan Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu 1) Dataran;

2) Dataran aluvial; 3) Lembah aluvial; 4) Pegunungan sekitar pantai; 5) Perbukitan;

dan 6) Rawa pasang surut. Bentuk lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara

menyebabkan terjadinya perubahan jenis tanah. Jenis di Kabupaten Jepara menurut

topografi kawasan terbagi ke dalam 4 Jenis tanah yaitu 1) Andosol coklat; 2) Regosol;

3) Alluvial; dan 4) latosol.

Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan

kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat yang mengalir sungai-

sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut

antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso,

Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi

wilayah,aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (Gunung Muria) ke

arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa).

Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada

permukaan tanah yang tertutup oleh batuan di Kabupaten Jepara, hal tersebut

II-4

menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah

yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.

Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan (mdpl)

No Kecamatan Ketinggian

1. Kedung 0-2

2. Pecangaan 2-17

3. Kalinyamatan 2-29

4. Welahan 2-7

5. Mayong 13-438

6. Nelumsari 13-736

7. Batealit 68-378

8. Jepara 0-46

9. Tahunan 0-50

10. Mlonggo 0-300

11. Pakisaji 25-1.000

12. Bangsri 0-594

13. Kembang 0-1.000

14. Keling 0-1.301

15. Donorojo 0-619

16. Karimunjawa 0-100 Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017.

2.1.1.3 Geologi dan Struktur Tanah

Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh endapan

lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa

oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial

hiromorf, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol

kelabu tua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan. Kabupaten

Jepara terletak pada lereng Utara dan Barat Gunung Muria.

Daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat

diklasifikasikan menjadi 5 jenis tanah sebagai berikut:

Tanah Andosol Coklat. Terdapat di perbukitan dan puncak Muria bagian

utara Muria dengan luas tanah 3.525.469 Ha, atau 3,51 %.

Tanah Regosol. Terdapat di bagian utara Kabupaten Jepara dengan luas

tanah 2.700,857 Ha atau 2,69 %.

Tanah Alluvial. Terdapat di sepanjang pantai utara dengan luas tanah

9.126,433 Ha, atau 9,09 %.

Tanah Asosiasi Mediteran. Terdapat di pantai barat Kabupaten Jepara dengan

luas tanah 19.400,458 Ha, atau 19,32 %.

Tanah Latosol. Jenis tanah ini paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat

di perbukitan Gunung Muria dengan luas tanah 65.659,972 Ha, atau 65,39%.

II-5

Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.3

Peta Jenis Tanah Kabupaten Jepara

Lahan di kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya

tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain

sebagai budidaya tambak lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan

untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang

berbukit. Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan

hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat abrasi yang

sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa

dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

2.1.1.4 Klimatologi

Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan

kemarau. Musim penghujan antara bulan Januari-Juni dipengaruhi oleh musim

Barat, sedangkan musim kemarau antara bulan Juli-Desember yang dipengaruhi oleh

angin musim Timur. Jumlah hari hujan pada tahun 2015 adalah 152 hari. Curah

hujan tertinggi tercatat 1122 mm3, dengan jumlah hari hujan 29 hari di bulan

Januari. Sedangkan curah hujan terendah sebesar 5 mm3 dengan 1 hari hujan di

bulan Oktober. Adapun suhu di Kabupaten Jepara berkisar antara 20,60oC sampai

dengan 34,20oC. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara berada dalam iklim tropis.

II-6

Sumber: Review RTRW Kabupaten Jepara, 2015

Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Jepara

2.1.2 Demografi

Menurut BPS dalam Jepara Dalam Angka Tahun 2017, jumlah penduduk di

wilayah Kabupaten Jepara tahun 2016 sebanyak 1.205.800 jiwa, terdiri dari 601.206

laki-laki dan 604.594 perempuan. Kategori umur penduduk Kabupaten Jepara

sebagian besar adalah penduduk umur produktif, yaitu 67,9 % penduduk yang

berusia antara 15-64 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara

sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus

demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun -

64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif

(kurang dari 14 tahun dan diatas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan di

Kabupaten Jepara pada Tahun 2016 mencapai 47,26%.

II-7

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarakan Usia

Tahun 2016 (jiwa)

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2016 adalah 1.201

jiwa/km2 dengan laju pertumbuhan rata-rata tahun 2015-2016 mencapai 1,47%.

Semantara itu, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (115.504 jiwa),

sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (9.379 jiwa). Detail

persebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan kepadatannya adalah

sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara per Kecamatan

Tahun 2016

No. Kecamatan Jml Pddk (jiwa) Kepadatan(km2/jiwa) 1 Kedung 77.813 1.807 2 Pecangaan 85.082 2.404 3 Kalinyamatan 64.722 2.677 4 Welahan 74.843 2.708 5 Mayong 90.402 1.390 6 Nalumsari 74.155 1.302 7 Batealit 86.083 969 8 Tahunan 115.504 2.969

II-8

No. Kecamatan Jml Pddk (jiwa) Kepadatan(km2/jiwa) 9 Jepara 89.116 3.613 10 Mlonggo 86.529 2.041 11 Pakis Aji 60.903 1.006 12 Bangsri 102.495 1.201 13 Kembang 70.122 649 14 Keling 62.448 507 15 Donorojo 56.204 517 16 Karimunjawa 9.379 132

Jumlah 1.205.800 1.201 Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah Keberadaan ruang adalah terbatas. Dengan demikian, rentan menimbulkan

konflik antar pemangku kepentingan (stakeholders), terlebih dengan karakteristik

masyarakat pesisir yang lebih terbuka dan keras. Beberapa permasalahan yang

muncul, baik yang bersifat alamiah maupun sebagai bagian dari dinamika

pembangunan di Kabupaten Jepara, yang sifatnya strategis antara lain:

1. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi lebih dari 40%

(sangat curam) sehingga berpotensi longsor.

2. Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat peka terhadap

erosi (regosol coklat) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan

pengembangan di atasnya.

3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akan menjadi

salah satu kendala dalam pembangunan wilayah.

4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belum terkendali

(terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya) dengan baik, abrasi

dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibat pertambangan yang tidak

berwawasan lingkungan.

5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga

mempersulit dalam pemerataan pembangunan.

6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar tidak

terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang.

Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas, maka semua

stakeholders pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam

memanfaatkan ruang. Hal ini, selain akan memberikan kepastian hukum dalam

pemanfaatan ruang juga akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif, baik

pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di

Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi,

selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pertahanan keamanan, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah

II-9

(RTRW) Kabupaten Jepara (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011

tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031).

Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkan berdasarakan arahan

pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

• Rencana sistem pusat kegiatan, terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan,

meliputi : perkotaan Jepara dan Pecangaan;

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagai pusat kegiatan yang untuk

di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi : perkotaan Bangsri,

Mayong, Keling dan Karimunjawa;

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa,

meliputi : perkotaan Kedung, Mlonggo, Batealit, Kembang, Pakisaji,

Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, dan Donorojo; dan

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, meliputi : Desa

Mantingan, Teluk Awur, Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang,

Ujungwatu, Keling, Suwawal, Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu,

Tubanan, Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo,

Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan

Ngetuk.

• Peran pusat kegiatan, meliputi:

1. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan

ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan,

pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata dan pertanian;

2. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi,

pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian

perikanan, pengembangan budi daya hutan, riset perikanan, pelestarian

sumber daya alam, konservasi, perhubungan dan pariwisata;

3. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial

ekonomi skala kecamatan; dan

4. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

• Rencana sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri dari:

1. Sistem Jaringan Transportasi;

2. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi;

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan

5. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

II-10

Di bidang pariwisata Kabupaten Jepara memiliki banyak wilayah yang sangat

potensial dengan obyek wisata yang beragam namun pengembangannya masih belum

optimal, antara lain:

• Pantai Kartini. Terletak ± 2,5 km ke arah Barat dari Pendopo Kabupaten

Jepara. Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan

merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai

sarana pendukung seperti dermaga, permainan anak-anak (komedi putar,

mandi bola) dan lain-lain telah tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan

luas tanah ± 3,5 ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur

transportasi laut menuju obyek wisata Taman Karimunjawa dan Pulau

Panjang.

• Pantai Tirta Samudra. Lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pantai

Bandengan dan terletak ±7 km sebelah Utara dari pusat kota. Pantai yang

airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi.

Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar

ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi

kegiatan para remaja seperti kemah, volley pantai, sepeda pantai atau

kegiatan serupa.

• Benteng Portugis. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara adalah Benteng

Portugis yang terletak di Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo atau ± 45 km

di sebelah Utara kota Jepara, dan untuk mencapainya tersedia jalan aspal

dan transportasi reguler. Dilihat dari sisi geografis, benteng ini nampak

sangat strategis untuk kepentingan militer khususnya zaman dahulu yang

kemampuan tembakan meriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini

dibangun di atas sebuah bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya

terhampar Pulau Mondolika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng

ini berada di bawah kontrol meriam benteng sehingga akan berpengaruh pada

pelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya.

• Air Terjun Songgolangit. Terletak di Desa Bucu Kecamatan Kembang ± 30 km

sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian ± 80

meter dan lebar ± 2 meter.

• Perang Obor Tegal Sambi. Upacara tradisional “Obor-oboran” merupakan

salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten

Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

yang tiada duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin di seluruh Indonesia.

Obor pada upacara tradisional ini adalah gulungan atau bendelan 2 (dua)

atau 3 (tiga) pelepah kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi

dengan daun pisang kering (Jawa: klaras). Obor yang telah tersedia

dinyalakan bersama untuk dimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling

menyerang sehingga sering terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan

II-11

pijaran-pijaran api yang besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya

dengan istilah “Perang Obor”.

• Kelenteng “Hian Thian Siang Tee” Welahan. Kelenteng Welahan yang diberi

nama “Hian Thian Siang Tee” terletak 24 km ke arah Selatan dari pusat kota

Jepara, di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebuah

desa yang menyimpan peninggalan kuno Tiongkok dan menjadi salah satu

asset wisata sejarah di Jepara, di mana berdiri megah 2 buah kelenteng yang

dibangun seorang tokoh pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe

bersama dengan kakanya bernama Tan Siang Djie.

• Makam Mantingan Jepara. Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah

Selatan dari pusat kota Jepara di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan

Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan Peninggalan Kuno Islam

dan menjadi salah satu aset wisata sejarah di Jepara, di mana di sana berdiri

megah sebuah masjid yang dibangun oleh seorang tokoh Islamik yaitu Sultan

Hadlirin suami Ratu Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas

penyebaran agama Islam di pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid

kedua setelah Masjid Agung Demak.

• Museum RA. Kartini. Museum RA Kartini terletak di pusat kota atau tepatnya

di sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RA Kartini termasuk jenis

museum umum dan sekaligus sebagai obyek wisata sejarah. Museum dibuka

setiap hari dan sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan

mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Museum RA

Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan

Bupati Soewarno Djojomardowo, SH, sedangkan peresmiannya dilakukan

pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati KDH Tingkat II Jepara, Soedikto, SH.

• Potensi Khusus Karimunjawa. Taman Nasional Laut Karimunjawa termasuk

wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1 kecamatan 4 desa dan 27 pulau

(5 pulau berpenghuni, 22 pulau kosong) terdiri dari beberapa suku, adapun

jarak Jepara-Karimunjawa adalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut

Karimunjawa memang memiliki daya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk

wisata bahari. Berbagai daya tarik yang unik bisa kita temukan antara lain:

1. Panorama laut yang indah bagai telaga warna dengan gugusan kepulauan

yang tersebar sejauh mata memandang. Disertai jernihnya air laut yang

belum tercemar (terkena polusi).

2. Hamparan pasir putih yang membentang di kawasan pantai maupun di

seluruh pulau-pulau.

3. Dapat melakukan kegiatan hiking, snorkeling, diving, fishing/memancing,

dayung, dan sebagainya.

4. Menikmati biota laut dengan aneka ragam ikan hias dan bermacam

karang laut yang menarik.

II-12

16.381.419 18.022.612

20.067.294 22.071.848

23.903.617

14.824.996 15.623.739 16.374.715 17.200.366

18.063.135

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2012 2013 2014 2015 2016

PDRB ADHB PDRB ADHK

5. Masih terdapat jenis satwa langka seperti menjangan, trenggiling, landak,

ular edor, burung garuda dan ikan lele tanpa patil.

6. Gunung dengan penghijauannya hutan tertutup yang masih perawan.

7. Dapat menyaksikan ikan hiu, kerapu, lemuna, teripang di karamba,

silakan bawa makanan (ikan kecil) untuk dihadiahkan kepada ikan-ikan

tersebut.

8. Bila perjalananan memakai kapal laut, dapat menyaksikan iringan lumba-

lumba di sebelah menyebelah kapal.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Gambaran perekonomian Kabupaten Jepara dapat diketahui dari besarnya

nilai Produk Domestik regional Bruto (PBRB). Secara nominal, PDRB Kabupaten

Jepara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami kenaikan dari

Rp22.071.848.000.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp23.903.617.000.000,- pada

tahun 2016. Sementara itu, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan

dari Rp17.200.366.000.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp18.063.135.000.000,- pada

tahun 2016. Perkembangan PDRB Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada

Gambar 2.6.

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017; Ket: 2015 = angka sementara; 2016 = angka sangat sementara

Gambar 2.6

PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2016

yang mencapai 5,02%, melambat jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai

5,04%. Jika ditarik lebih jauh, selama periode 2012-2016, pertumbuhan ekonomi

Jepara juga menunjukkan trend melambat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh

II-13

2012 2013 2014 2015 2016Jepara 5,86 5,39 4,81 5,04 5,02Jateng 5,34 5,11 5,27 5,47 5,28Indonesia 6,03 5,56 5,01 4,88 5,02

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

5,02

2,53

5,20 5,04 5,23 5,73

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Jepara Kudus Pati Demak Rembang Blora(tanpamigas)

melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan

lapangan usaha dengan share/kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Jepara.

Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 (diolah) Ket: 2015 = angka sementara; 2016 = angka sangat sementara

Gambar 2.7

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Mengacu pada posisi relatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada

tahun 2016 sama dengan capaian nasional (5,02%) namun lebih rendah

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (5,28%). Sementara itu, jika dibandingkan

dengan Kabupaten sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada

tahun 2016 merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Kudus (2,53%).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara dibandingkan dengan kabupaten lain

secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017 (diolah) Ket: 2016 = angka sangat sementara

Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara dan Kabupaten di Sekitarnya (%)

II-14

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 dicapai oleh lapangan

usaha Jasa Perusahaan (10,62%). Adapun Industri Pengolahan sebagai lapangan

usaha unggulan justru melambat dan hanya tumbuh 4,58%. Sedangkan,

pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih rendah

lagi, yaitu 1,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan usaha ini mengalami

tekanan, salah satunya bisa dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja yang terserap di

lapangan usaha turun dari 87.880 orang pada tahun 2014 menjadi 74.165 orang

pada tahun 2015 (BPS Kabupaten Jepara, 2014-2015).

Perkembangan PDRB berdasarkan lapangan usaha menginformasikan bahwa

struktur/corak perekonomian Kabupaten Jepara dalam periode 2012-2016 tidak

mengalami perubahan, yaitu didominasi oleh Industri Pengolahan (C); Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G); dan Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan (A). Meski demikian, terlihat adanya pertumbuhan yang sangat

signifikan pada beberapa lapangan usaha yang bergerak di sektor tersier, yaitu

lapangan usaha yang terkait dengan jasa dan penyediaan akomodasi dan makan

minum. Salah satu hal yang diduga menjadi pendorongnya adalah semakin

berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Jepara. Perkembangan pariwisata ini

ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung/wisatawan di Kabupaten

Jepara dari 1.025.356 orang pada tahun 2012 menjadi 1.205.439 orang pada tahun

2015 (BPS Kabupaten Jepara, 2013 dan 2016).

II-15

Tabel 2.4 PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

2012 2013 2014 2015* 2016** 2012 2013 2014 2015* 2016** A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.622.020 2.922.600 3.102.605 3.394.048 3.535.360 2.336.510 2.442.708 2.375.083 2.446.432 2.479.799

B. Pertambangan dan Penggalian 299.805 310.290 367.828 424.647 458.184 284.072 284.627 296.114 300.900 313.741

C. Industri Pengolahan 5.390.406 5.985.052 6.839.238 7.574.053 8.235.434 4.838.350 5.148.448 5.472.144 5.756.336 6.019.958

D. Pengadaan Listrik dan Gas 17.417 17.644 17.849 18.588 21.846 17.529 18.713 18.859 18.911 20.377

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

12.954 12.777 13.260 13.983 14.598 12.770 12.430 12.792 13.031 13.314

F. Konstruksi 1.085.075 1.159.386 1.326.567 1.471.459 1.597.389 972.313 1.007.476 1.050.529 1.103.072 1.178.919

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2.953.125 3.192.137 3.394.676 3.691.322 3.993.310 2.701.718 2.815.812 2.932.999 3.072.168 3.226.680

H. Transportasi dan Pergudangan 600.657 660.867 743.002 819.917 874.384 597.280 650.518 695.081 735.840 784.577

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

634.824 671.935 767.076 870.640 977.769 601.023 613.255 661.863 715.421 761.340

J. Informasi dan Komunikasi 357.630 394.768 462.711 512.511 555.581 356.051 394.601 468.280 523.714 567.217

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 365.427 392.970 424.604 465.944 523.665 322.648 329.643 338.880 357.450 390.112

L. Real Estate 258.637 277.239 308.213 337.697 366.385 255.173 269.310 286.817 305.843 326.625

M,N. Jasa Perusahaan 66.798 78.821 87.644 100.711 115.569 62.254 69.869 75.579 82.665 91.447

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

450.863 477.877 506.085 549.365 593.189 394.893 399.800 399.359 417.006 426.884

P. Jasa Pendidikan 791.581 939.880 1.089.288 1.161.120 1.289.250 631.497 689.184 764.991 803.498 864.863

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 139.613 156.556 185.502 207.851 230.436 119.079 128.000 146.363 157.931 173.501

R,S,T,U. Jasa lainnya 334.585 371.813 431.145 457.993 521.268 321.836 349.344 378.981 390.149 423.782

PDRB 16.381.419 18.022.612 20.067.294 22.071.848 23.903.617 14.824.996 15.623.739 16.374.715 17.200.366 18.063.135

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017 Ket: * = angka sementara; ** = angka sangat sementara

II-16

Tabel 2.5 Peranan dan Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan

Usaha 2012 2013 2014 2015* 2016** 2012 2013 2014 2015* 2016** Rata-rata

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 16,01 16,22 15,46 15,38 14,79 3,85 4,55 -2,77 3,00 1,36 2,00

B. Pertambangan dan Penggalian 1,83 1,72 1,83 1,92 1,92 -0,44 0,20 4,04 1,62 4,27 1,93

C. Industri Pengolahan 32,91 33,21 34,08 34,32 34,45 6,19 6,41 6,29 5,19 4,58 5,73

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,10 0,09 0,08 0,09 11,95 6,76 0,78 0,28 7,76 5,50

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 -0,68 -2,66 2,91 1,86 2,17 0,72

F. Konstruksi 6,62 6,43 6,61 6,67 6,68 7,12 3,62 4,27 5,00 6,88 5,38

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

18,03 17,71 16,92 16,72 16,71 3,89 4,22 4,16 4,74 5,03 4,41

H. Transportasi dan Pergudangan 3,67 3,67 3,70 3,71 3,66 5,80 8,91 6,85 5,86 6,62 6,81

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,88 3,73 3,82 3,94 4,09 5,55 2,04 7,93 8,09 6,42 6,00

J. Informasi dan Komunikasi 2,18 2,19 2,31 2,32 2,32 12,75 10,83 18,67 11,84 8,31 12,48

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,23 2,18 2,12 2,11 2,19 2,99 2,17 2,80 5,48 9,14 4,52

L. Real Estate 1,58 1,54 1,54 1,53 1,53 7,80 5,54 6,50 6,63 6,80 6,65

M,N. Jasa Perusahaan 0,41 0,44 0,44 0,46 0,48 7,72 12,23 8,17 9,38 10,62 9,63

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

2,75 2,65 2,52 2,49 2,48 0,22 1,24 -0,11 4,42 2,37 1,63

P. Jasa Pendidikan 4,83 5,22 5,43 5,26 5,39 26,24 9,13 11,00 5,03 7,64 11,81

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,85 0,87 0,92 0,94 0,96 13,18 7,49 14,35 7,90 9,86 10,56

R,S,T,U. Jasa lainnya 2,04 2,06 2,15 2,08 2,18 0,81 8,55 8,48 2,95 8,62 5,88

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,86 5,39 4,81 5,04 5,02 5,22

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017 (diolah) Ket: * = angka sementara; ** = angka sangat sementara

= 3 (tiga) tertinggi per tahun

II-17

32,10 19,82

107,13

27,13 18,46 23,82 18,28

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

JATE

NG

JEPA

RA

KU

DU

S

PATI

DE

MA

K

RE

MB

AN

G

BLO

RA

(tan

pam

igas

)

14,42 15,63

17,14 18,57

19,82

13,05 13,55 13,99 14,47

14,98

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016

PDRB Per Kapita ADHB PDRB Per Kapita ADHK

2.2.2 PDRB Per Kapita Selama periode 2012-2016, pendapatan per kapita Kabupaten Jepara

(ADHB dan ADHK) terus meningkat. Meskipun belum bisa menggambarkan

kondisi sebenarnya, akan tetapi hal ini setidaknya memberikan gambaran secara

makro bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara dalam

kondisi baik dan terus meningkat. Pada tahun 2016 PDRB Per Kapita Kabupaten

Jepara tercatat sebesar Rp19.823.8653,- (ADHB) dan Rp14.980.208,- (ADHK).

PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara masih jauh di bawah capaian Provinsi dan

termasuk terendah kedua dibandingkan dengan beberapa kabupaten di

sekitarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan 2.10.

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara, Kabupaten di Sekitarnya,

dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (juta rupiah)

II-18

3,45

2,32 2,31 2,27

1,75 2,14

2,36

3,02

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Jepa

ra

Ku

dus

Pati

Dem

ak

Rem

bang

Blo

ra

Jaw

a Te

nga

h

Nas

iona

l

2012 2013 2014 2015 2016Jawa Tengah 4,24 7,99 8,22 2,73 2,36Jepara 4,52 7,95 9,87 4,57 3,45Nasional 4,3 8,4 8,4 3,4 3,02

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2.2.3 Inflasi Pergerakan inflasi Kabupaten Jepara selama tahun 2012-2016 jika

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan pola yang

mirip. Inflasi di Kabupaten Jepara secara konsisten mulai tahun 2014-2016 selalu

di atas inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi di Kabupaten Jepara

pada tahun 2016 mencapai 3,45% di atas Provinsi Jawa Tengah (2,36%) dan

Nasional (3,02%).


Gambar 2.11 Inflasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Tahun 2012-2016 (%)

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya,

pada tahun 2016 maka inflasi di Kabupaten Jepara adalah yang tertinggi.


Gambar 2.12 Inflasi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional,

dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2016 (%).

II-19

66,6

1

68,5

2

68,6

0

69,0

3

70,1

0

70,2

5

72,9

4

69,98 70,18

63,0064,0065,0066,0067,0068,0069,0070,0071,0072,0073,0074,00

Blo

ra

Gro

boga

n

Rem

ban

g

Pati

Dem

ak

Jepa

ra

Ku

dus

Kabupaten

Jawa Tengah

Nasional

2012 2013 2014 2015 2016Jepara 68,45 69,11 69,61 70,02 70,25JAWA TENGAH 67,21 68,02 68,78 69,49 69,98NASIONAL 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18

65,5066,0066,5067,0067,5068,0068,5069,0069,5070,0070,50

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara

menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2012 IPM Kabupaten

Jepara mencapai 68,45 meningkat menjadi 69,61 pada tahun 2014 dan kembali

mengalami peningkatan menjadi 70,25 pada tahun 2016. Perkembangan IPM

Kabupaten Jepara pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM

Jawa Tengah (69,98). Perkembangan IPM Kabupaten Jepara dapat dilihat pada

Gambar 2.13.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, maka IPM

Kabupaten Jepara pada tahun 2016 berada di bawah Kabupaten Kudus (72,94),

namun lebih baik dibandingkan capaian Kabupaten Demak (70,10) dan Kabupaten

Pati (69,03). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Jepara dengan kabupaten

sekitar adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.14.

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.13 IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2012-2016

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.14 IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional,

dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2016

II-20

Jika ditinjau berdasarkan 4 indikator pembentuk IPM, maka kesemuanya

mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

• Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi perbaikan

setiap tahunnya, dari 75,61 tahun pada tahun 2012 menjadi 75,67 tahun

pada tahun 2016.

• Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jepara selalu menunjukkan

peningkatan setiap tahunnya, dari 11,82 tahun pada tahun 2012 menjadi

12,28 tahun pada tahun 2016.

• Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Jepara menunjukkan

perkembangan setiap tahunnya dari Rp8.999.000,-/orang/tahun pada

tahun 2012 meningkat menjadi Rp9.695.000,-/orang/tahun pada tahun

2016.

• Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara meningkat dari 6,96 tahun

pada tahun 2012 menjadi 7,32 tahun pada tahun 2016.

Tabel 2.6 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016

Indikator Pembentuk Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Angka Harapan Hidup Tahun 75,61 75,63 75,64 75,65 75,67

Harapan Lama Sekolah Tahun 11,82 12,06 12,25 12,27 12,28

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,96 7,09 7,29 7,31 7,32

Pengeluaran Per Kapita Ribu

Rupiah

8.999,00 9.176,98 9.194,97 9.504,00 9.695,00

Sumber : BPS Jawa Tengah , 2017

2.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2011-2015 selalu

mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 IPG Kabupaten Jepara mencapai 88,78

meningkat menjadi 91,29 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa

kondisi pembangunan yang memperhatikan keseteraan antara laki-laki dan

perempuan dalam menjalani peran, kontrol, akses serta partisipasi terhadap

pembangunan sudah mencapai 91,29. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa

Tengah, maka capaian IPG Kabupaten Jepara selalu berada di bawahnya. Namun

kondisi berbeda jika dibandingkan dengan Nasional. IPG Kabupaten Jepara pada

tahun 2014-2015 berada di atas Nasional. Berturut-turut capaian IPG Kabupaten

Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional pada tahun 2015 adalah 91,29;

92,21; dan 91,03.

II-21

88,78

89,64

90,19 91,21 91,29 90,92

91,12 91,50

91,89 92,21

89,52

90,07

90,19 90,34

91,03

88,0088,5089,0089,5090,0090,5091,0091,5092,0092,50

2011 2012 2013 2014 2015

Jepara JAWA TENGAH NASIONAL

85,50 85,87 89,16

91,06 91,29 91,56

92,21 91,03

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

GroboganRembang Demak Pati Jepara Kudus

Kabupaten Jawa Tengah Nasional

Sumber : Kemen PPA, berbagai tahun terbitan

Gambar 2.15 IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2015

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, maka

capaian IPG Kabupaten Jepara pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi kedua

dibandingkan setelah Kabupaten Kudus (91,56). Sumber : Kemen PPA, berbagai tahun terbitan

Gambar 2.16 IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional,


Dilihat dari komponen pembentuknya, maka bisa dilihat bahwa terjadi

kondisi yang berbeda antarkomponen tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

• Pengeluaran Per Kapita. Komponen yang mewakili dimensi ekonomi ini

menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara

perempuan dan lak-laki. Meskipun terus meningkat, tapi pengeluaran per

kapita perempuan dari tahun 2011-2015 maksimal hanya mencapai

II-22

2015 meningkat menjadi 60,01%, yaitu Rp7.881.000,- berbanding

Rp13.133.000,-. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu indikasi

bahwa banyak perempuan yaang tidak bekerja dan/atau bekerja namun

memiliki pendapatan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dengan demikian,

laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama keluarga di Kabupaten

Jepara.

• Angka Harapan Hidup (AHH). Dari komponen ini dapat diketahui bahwa

dalam periode tahun 2011-2015 perempuan mempunyai angka harapan

hidup yang lebih secara konsisten lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada

tahun 2011 AHH perempuan mencapai 105,69% dari AHH laki-laki, yaitu

72,87 tahun berbanding 68,95 tahun. Sementara itu pada tahun 2015

AHH perempuan mencapai 105,41% dari AHH laki-laki, yaitu 77,61 tahun

berbanding 73,63 tahun. Jika ditilik dari dimensi kesehatan, maka AHH

ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi kesehatan perempuan

masih lebih baik daripada laki-laki.

• Angka Melek Huruf (AMH)/Harapan Lama Sekolah (HLS). Perkembangan

AMH/HLS perempuan dari tahun 2011-2015 terus meningkat, bahkan

pada tahun 2014-2015, HLS perempuan lebih besar dibandingkan laki-

laki, yaitu 12,72 tahun berbanding 12,22 pada tahun 2014 dan 12,73

tahun berbanding 12,24 tahun pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa

peluang/harapan perempuan bersekolah lebih lama daripada laki-laki.

• Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan RLS perempuan

menunjukkan trend penurunan selama periode tahun 2011-2015 dan

selalu di bawah RLS laki-laki. Pada tahun 2014-2015, perbandingan RLS

perempuan dan laki-laki berturut-turut adalah 6,63 tahun berbanding

7,55 dan 6,65 berbanding 7,64. Hal ini mengindikasikan bahwa

perempuan di Kabupaten Jepara banyak yang hanya sekolah sampai

dengan kelas 6 SD atau 1 SMP, sedangkan laki-lakinya bisa sampai kelas

2 SMP.

Selengkapnya mengenai perkembangan komponen pembentuk IPG

Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 2,7.

Tabel 2.7 Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Jepara Tahun 2011-2015

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

L P L P L P L P L P AHH (th) 68,95 72,87 69,08 73,01 69,22 73,12 73,62 77,54 73,63 77,61

HLS (th) 96,98 89,57 97,06 89,9 97,07 92,03 12,22 12,72 12,24 12,73

RLS (th) 7,92 7,06 7,95 7,16 7,96 7,53 7,55 6,63 7,64 6,65

Pengeluaran per kapita (ribu Rp)

12.347 6.580 12.569 7.016 12.791 7.386 13.087 7.760 13.133 7.881

Sumber : Kemen PPA, berbagai tahun terbitan Ket: HLS pada tahun 2011-2013 adalah angka melek huruf (AMH) dengan satuan persen.

II-23

2011 2012 2013 2014 2015Jepara 47,23 47,29 47,92 47,85 48,49JAWA TENGAH 68,99 70,82 71,22 74,46 74,80NASIONAL 69,14 70,07 70,46 70,68 70,83

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00 4

8,49

57,

54

62,

00

65,

40

68,

27

70,

35

74,80 70,83

30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

Jepara Grobogan Kudus Pati Demak Rembang

Kabupaten Jawa Tengah Nasional

2.2.6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Perkembangan capaian IDG Kabupaten Jepara pada kurun waktu 2011-

2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, IDG

Kabupaten Jepara mencapai 47,23 meningkat menjadi 48,49 pada tahun 2015.

Perkembangan capaian IDG tahun 2011-2015 Kabupaten Jepara dapat dilihat

pada gambar di bawah ini.

Sumber: Kemen PPA, berbagai tahun terbitan

Gambar 2.17 IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2015

Capaian IDG Kabupaten Jepara pada tahun 2015 dibandingkan dengan

capaian IDG kabupaten sekitar menunjukan ketertinggalan. IDG Kabupaten

Jepara masih berada jauh di bawah rata-rata capaian Nasional, Provinsi Jawa

Tengah dan 6 kabupaten sekitar.


Gambar 2.18 IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional


II-24

Indikator pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen,

perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi; serta

sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pencapaian pada masing-masing

indikator pembentuk IDG adalah sebagai berikut:

• Unsur keterlibatan perempuan di parlemen stagnan sebesar 6% atau

sekitar 3 orang dari 50 orang anggota DPRD. Hal ini menjadi salah satu

indikasi bahwa masyarakat Jepara masih memercayakan keputusan politis

di bidang legislatif pada laki-laki.

• Ketertinggalan dalam hal pemberdayaan perempuan juga terlihat dari

masih rendahnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Kendati mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian

indikator pembentuk tersebut masih jauh di bawah capaian sumbangan

pendapatan laki-laki. Sumbangan perempuan pada pendapatan kerja pada

tahun 2015 sebesar 23,15%. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa

perempuan di Kabupaten Jepara banyak yang tidak bekerja dan/atau

bekerja dengan pengdapatan yang lebih rendah dari laki-laki.

• Kondisi yang sedikit lebih baik ditunjukkan oleh indikator pembentuk IDG

terkait dengan keterwakilan perempuan dalam dunia kerja, yaitu

perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi.

Indikator tersebut memiliki capaian yang cukup baik yaitu mencapai

52,03% pada tahun 2015. Meskipun turun jika dibandingkan tahun 2014

(52,75%), namun trend capaian indikator pembentuk tersebut mengalami

peningkatan.

Tabel 2.8 Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Jepara Tahun 2011-2015

Indikator IDG 2011 2012 2013 2014 2015

Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)

47,90 45,67 50,05 52,75 52,03

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)

22,26 22,57 22,76 22,96 23,14


2.2.7 Indeks Gini Indeks Gini di Kabupaten Jepara fluktuatif selama periode 2011-2015.

Secara keseluruhan, kecuali pada tahun 2012 yang mencapai 0,35, maka

ketimpangan di Kabupaten Jepara termasuk dalam kriteria rendah (Oshima

dalam BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016:4). Posisi relatif Indeks Gini Kabupaten

Jepara Tahun 2015 sebesar 0,32 berada di bawah Jawa Tengah sebesar 0,38 dan

Nasional sebesar 0,41. Ini berarti, tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten

Jepara lebih baik dibandingkan Nasional dan regional Jawa Tengah.

II-25

2011 2012 2013 2014 2015Jepara 0,3215 0,3547 0,33 0,31 0,32Jawa Tengah 0,38 0,38 0,39 0,38 0,38Nasional 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,32

0,28

0,33 0,35 0,34

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Jepara Demak Kudus Pati Blora

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2016; BPS RI, 2017

Gambar 2.19 Indeks Gini Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional

Tahun 2011-2015

Sementara itu, jika dibandingkan kabupaten di sekitarnya Indeks Gini

Kabupaten Jepara pada tahun 2015 adalah yang terendah kedua. Indeks Gini

Kabupaten Jepara masih lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Demak (0,28).


Gambar 2.20 Indeks Gini Kabupaten Jepara dan Sekitarnya Tahun 2015

II-26


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Yang perlu diwaspadai adalah persentase pendapatan kelompok 40 persen

penduduk berpendapatan rendah yang semakin mendekati 17%, yaitu 20,27%.

Capaian ini merupakan yang terendah kedua selama periode 2011-2015.

Tabel 2.9 Indeks Gini dan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Jepara

Tahun 2011-2015

Tahun Indeks Gini

Kriteria Bank Dunia

40% I 40% II 20% III

2011 0,32 21,80 35,45 42,80

2012 0,35 18,60 31,35 50,03 2013 0,33 21,56 33,03 45,41

2014 0,31 23,15 35,54 41,31 2015 0,32 20,27 36,69 43,04

Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2016

2.2.8 Persentase Penduduk Miskin 2.2.8.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Jepara mengalami

penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2012-2016. Persentase

penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 adalah sebesar 9,38%

menurun pada tahun 2016 menjadi 8,35%. Rata-rata penurunan per tahunnya

mencapai 0,26% atau ±1.125 jiwa. Perkembangan persentase penduduk miskin di

Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.


Gambar 2.21 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,

dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Kondisi kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2016 lebih rendah

dibandingkan Kabupaten Pati (11,65%), Kabupaten Blora (13,33%) Kabupaten

Rembang (18,54%), dan Kabupaten Demak (14,10%) namun lebih tinggi jika

II-27

104,8

106,9

100,5 100,6 100,3

96

98

100

102

104

106

108

2012 2013 2014 2015 2016

dibandingkan dengan Kabupaten Kudus (7,65%). Perbandingan capaian

persentase kemiskinan di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada

gambar di bawah ini.


Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,

Nasional, dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2016 (%)

Angka kemiskinan (P0) di Kabupaten Jepara kendati mengalami penurunan

setiap tahunnya namun masih perlu mendapatkan perhatian. Jumlah absolut

penduduk miskin di Kabupaten Jepara kendati telah menurun setiap tahunnya

masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 mencapai

100.320 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara

secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 2.23 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (ribu jiwa)

8,35

13,33

18,54

11,65

7,65

14,1 13,27

10,70

02468

101214161820

Jepa

ra

Blo

ra

Rem

bang

Pati

Ku

dus

Dem

ak

Jaw

a Te

nga

h

Nas

iona

l

II-28

2.2.8.2 Garis Kemiskinan Garis kemiskinan di Kabupaten Jepara terus meningkat, dari Rp263.266,-

/kapita/bulan pada tahun 2012 menjadi Rp341.754,-/kapita/bulan pada tahun

2016. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah,

dan Nasional, maka terlihat bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Jepara selalu di

atas Provinsi Jawa Tengah dan termasuk yang terendah. Pada tahun 2016 garis

kemiskinan Kabupaten Jepara menjadi yang terendah kedua setelah Kabupaten

Blora (Rp279.972,-/kapita/bulan). Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa

secara rata-rata, standard hidup di Kabupaten Jepara relatif lebih rendah daripada

kabupaten lainnya karena biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimum makanan relatif lebih rendah. Selengkapnya mengenai

perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Jepara dan perbandingannya dengan

kabupaten lain di sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan

Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2012-2016 (Rp/kapita/bulan)

Wilayah 2012 2013 2014 2015 2016 Jepara 263.266 285.287 299.914 314.422 341.754 Pati 288.271 314.609 332.228 347.575 377.442 Kudus 276.317 299.097 314.211 328.404 356.951 Demak 276.041 299.773 315.570 328.529 356.919 Rembang 261.156 284.160 299.503 314.596 338.986 Blora 221.088 237.850 248.903 257.581 279.972 Jawa Tengah 233.769 261.881 281.570 297.851 317.348 Nasional 254.105 288.083 307.953 341.730 358.744 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

2.2.8.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten

Jepara pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif dari 0,94 pada tahun 2012

menjadi 1,12 pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan

sebesar 0,68. Namun secara konsisten, P1 Kabupaten Jepara selalu di bawah

capaian Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi pada tahun 2016 ini mengindikasikan

bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Jepara semakin meningkat

dan mendekati garis kemiskinan. Perkembangan P1 di Kabupaten Jepara secara

rinci dapat dilihat pada Gambar 2.24.

II-29


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,68

2,17

3,28

1,99

1,07

2,20 2,37

1,74

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Jepa

ra

Blo

ra

Rem

bang

Pati

Ku

dus

Dem

ak

Jaw

a Te

nga

h

Nas

iona

l

Sumber : BPS Prvinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,

dan Nasional Tahun 2012-2016

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, Capaian

P1 Kabupaten Jepara pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan Kabupaten Pati

(1,99) Kabupaten Demak (2,2), Kabupaten Blora (2,17), Kabupaten Grobogan

(1,78), Kabupaten Rembang (3,28), dan Kabupaten Kudus (1,07).


Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,

Nasional, dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2016

2.2.8.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk

miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jepara meskipun masih

fluktuatif, namun trend-nya cenderung menurun pada tahun 2012-2016, yaitu

dari 0,18 pada tahun 2012 menjadi 0,10 pada tahun 2016. Secara konsisten,

II-30


0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,10

0,54

0,85

0,49

0,21

0,56 0,63

0,44

0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,90

Jepa

ra

Blo

ra

Rem

bang

Pati

Ku

dus

Dem

ak

Jaw

a Te

nga

h

Nas

iona

l

P2 Kabupaten Jepara selalu di bawah capaian Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini

mendikasikan bahwa distribusi pendapatan antarpenduduk miskin di Kabupaten

Jepara semakin baik. Jika dikaitkan dengan P1 yang semakin turun, maka hal ini

menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Jepara semakin

meningkat dan merata. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan secara rinci

dapat dilihat gambar di bawah ini


Gambar 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,

dan Nasional Tahun 2012-2016

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, capaian

P2 Kabupaten Jepara pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan Kabupaten Kudus

(0,21), Kabupaten Grobogan (0,38), Kabupaten Pati (0,49), Kabupaten Blora (0,54),

Kabupaten Demak (0,56), dan Kabupaten Rembang (0,85).


Gambar 2.27 Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2016

II-31

98,75

99,75 99,80 99,80

99,89

98,00

98,20

98,40

98,60

98,80

99,00

99,20

99,40

99,60

99,80

100,00

2012 2013 2014 2015 2016

2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 2.3.1.1 Urusan Pendidikan

A. Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15 Tahun ke Atas AMH pada usia 15+ di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dalam

kurun waktu tahun 2012-2016. AMH usia 15+ meningkat dari 98,75% menjadi

99,89% pada tahun 2016. Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ di

Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber : Disdikpora Kabupaten Jepara, 2017

Gambar 2.28 AMH Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (%)

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) a) SD/MI Capaian APK SD/MI Kabupaten Jepara selama periode tahun 2012-2016

adalah fluktuatif. Berturut-turut capaian APK SD/MI dari tahun 2012-2016

adalah 111,87%, 110,12%, 110,30%, 111,62%, dan 110,34%. Mengacu pada

kondisi ini, maka hal ini salah satunya dapat diartikan bahwa Kabupaten Jepara

mampu menampung penduduk usia sekolah SD/MI lebih dari target yang

sesungguhnya. Penduduk ini selain berasal dari kelompok yang usianya melebihi

dan/atau belum mencukupi dari usia sekolah yang seharusnya (7-12 tahun),

namun juga penduduk yang berasal dari kabupaten di sekitarnya. Jika

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka APK SD/MI Kabupaten Jepara

secara konsisten selalu berada di atas capaian APK SD/MI Provinsi Jawa Tengah.

II-32

2012 2013 2014 2015 2016Jepara 111,87 110,12 110,3 111,62 110,34Jawa Tengah 104,79 108,86 110,18 110,36 109,46

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

110,00

112,00

114,00


0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.29 APK SD/MI Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016 (%)

b) SMP/MTs Capaian APK SMP/MTs Kabupaten Jepara selama periode tahun 2012-2016

menunjukkan trend menaik, meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2015. Berturut-turut capaian APK SMP/MTs dari tahun

2012-2016 adalah 77,64%, 79,45%, 89,16%, 95,44%, dan 86,24%. Mengacu pada

kondisi tahun 2016, maka hal ini salah satunya dapat diartikan bahwa pada

tahun 2016, tingkat partisipasi sekolah SMP/MTs, tanpa memperhatikan

ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (13-15 tahun), mencapai

86,24%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka APK SMP/MTs

Kabupaten Jepara secara konsisten selalu berada di bawah capaian APK SMP/MTs

Provinsi Jawa Tengah, kecuali pada tahun 2015.


Gambar 2.30

APK SMP/MTs Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (%)

II-33


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

c) SMA/SMK/MA Capaian APK SMA/SMK/MA Kabupaten Jepara selama periode tahun 2012-

2016 menunjukkan trend menaik. Berturut-turut capaian APK SMA/SMK/MA dari

tahun 2012-2016 adalah 74,56%, 66,6%, 62,85%, 74,51%, dan 85,84%. Mengacu

pada kondisi tahun 2016, maka hal ini salah satunya dapat diartikan bahwa pada

tahun 2016, tingkat partisipasi sekolah SMA/SMK/MA, tanpa memperhatikan

ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (16-18 tahun), mencapai

85,84%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka APK

SMA/SMK/MA Kabupaten Jepara dalam tiga tahun terakhir (2013-2016) secara

konsisten selalu berada di bawah capaian APK SMA/SMK/MA Provinsi Jawa

Tengah.


Gambar 2.31

APK SMA/SMK/MA Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (%)

C. Angka Partisipasi Murni (APM) a) SD/MI APM SD/MI Kabupaten Jepara pada tahun 2012-2015 mengalami kenaikan,

namun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 APM

Kabupaten Jepara sebesar 95,92% naik menjadi 99,5% pada tahun 2015. Namun

pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 96,37%. Perkembangan

APM jenjang pendidikan SD/MI masih belum optimal; kondisi ini terlihat dari

capaian APM yang belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa belum

seluruh anak yang berusia sekolah jenjang pendidikan SD/MI yang bersekolah

tepat waktu. Capaian APM Kabupaten Jepara selalu berada di atas capaian

Provinsi Jawa Tengah, kecuali pada tahun 2016.

II-34


62,0064,0066,0068,0070,0072,0074,0076,0078,0080,0082,0084,00


88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00


Gambar 2.32 APM SD/MI Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016 (%)

b) SMP/MTs Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh capaian APM SMP/MTs pada

tahun 2012-2015 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 69,83%

meningkat menjadi sebesar 82,04% pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016

menurun menjadi sebesar 79,26%. Perkembangan APM jenjang pendidikan

SMP/MTs dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 2.33 APM SMP/MTs Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016 (%)

c) SMA/SMK/MA Capaian APM SMA/SMK/MA pada tahun 2012-2106 menunjukkan trend

meningkat. Berturut-turut capaian APM SMA/SMK/MA Kabupaten Jepara pada

II-35


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

tahun 2012-2016 adalah 51,87%, 46,79%, 50,12%, 55,58%, dan 57,86%. Hal ini

menunjukkan bahwa belum seluruh anak yang berusia sekolah jenjang

pendidikan SMA/SMK/MA yang bersekolah tepat waktu. Selengkapnya dapat

dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.34

APM SMA/SMK/MA Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (%)

D. Angka Putus Sekolah (APTs) APTs SD/MI di Kabupaten Jepara menunjukkan kecenderungan menurun

(membaik), namun sedikit meningkat pada tahun 2016 yaitu 0,05%. Kondisi

serupa terjadi pada APTs SMP/MTs yang juga mengalami penurunan yang cukup

signifikan. APTs SMP/MTs pada tahun 2016 mencapai 0,11%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten

Jepara semakin kecil. Faktor utama yang menjadi penyebab utama masih adanya

kejadian putus sekolah adalah faktor ekonomi (ketidakmampuan biaya) sehingga

anak usia sekolah memilih bekerja daripada sekolah. Selengkapnya mengenai

APTs di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11 APTs pada Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016

No Uraian Capaian Kinerja Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 1. Angka Putus Sekolah (APTs) SD/MI (%) 0,10 0,10 0,01 0,01 0,05

2. Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/MTs (%) 1,22 1,00 0,26 0,26 0,11

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara, 2017

E. Angka Kelulusan Capaian Angka Kelulusan SD/MI tahun 2016 sudah mencapai 100%,

sedangkan SMP/MTs Kabupaten Jepara sebesar 98,70%. Selengkapnya, capaian

II-36

Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2015

terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12 Angka Kelulusan pada Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016


2012 2013 2014 2015 2016 1. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,32 99,08 99,32 99,32 100,00

2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 93,26 91,68 92,40 92,40 98,70


F. Angka Melanjutkan Capaian Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan trend

peningkatan setiap tahunnya, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016,

yaitu 102,35%. Mengacu pada data tahun tiga tahun terakhir (2014-2016) yang

menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan SD/MI >100%, maka hal ini bisa terjadi

karena beberapa faktor. Pertama, ada anak SD yang sudah lulus tapi tidak

langsung melanjutkan ke SMP pada tahun yang sama. Kedua, adanya penduduk

dari luar Jepara yang bersekolah di SMP (kelas 1) di wilayah Jepara.

Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menunjukkan trend

peningkatan setiap tahunnya, namun masih belum mencapai kondisi ideal 100%.

Pada tahun 2016, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai

96,17%, naik dari 88,57% pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan adanya

lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang

SMA/SMK/MA. Selengkapnya, capaian Angka Melanjutkan pada jenjang SD/MI

dan SMP/MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.13 Angka Melanjutkan pada Pendidikan Dasar 9 Tahun



2012 2013 2014 2015 2016

1. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

96,41 98,27 104,72 104,72 102,35

2. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

85,42 82,83 88,57 88,57 96,17


G. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Data PAUD yang bisa dihimpun adalah PAUD Formal, yaitu Taman Kanak-

Kanak (TK). Berdasarkan data Disdikpora Kabupaten Jepara, perkembangan

jumlah TK, murid dan jumlah guru dari tahun 2012 hingga 2016 terus meningkat.

Sebagian besar TK merupakan sekolah swasta. Jumlah sekolah TK tiap tahunnya

mengalami peningkatan, yaitu dari 447 pada tahun 2012 menjadi 464 TK pada

tahun 2016.

II-37

45,37

51,45 51,68

58,72 57,85

30

35

40

45

50

55

60

65

2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2.14 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak


No Uraian Capaian Kinerja Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

1. Sekolah (orang) 447 448 455 464 464 a. Negeri 3 4 4 4 4 b. Swasta 444 444 451 460 460

2. Murid (orang) 22.840 23.232 18.921 26.092 25.937 a. Negeri 292 231 281 221 262 b. Swasta 22.548 23.001 18.640 25.871 25.675

3. Guru (orang) 1.612 1.677 1.697 2.110 2.114 a. Negeri 22 26 26 26 39 b. Swasta 1.590 1.651 1.671 2.084 2.075


Kondisi ini selaras dengan data APK PAUD Formal. Meskipun menurun

pada tahun 2016 (57,85%), secara keseluruhan APK PAUD Formal menunjukkan

trend menaik pada tahun 2012-2016, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:


Gambar 2.35

APK PAUD Formal Kabupaten Jepara Tahun 201

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 ...dkk.sikdkkjepara.net/info/pages/file/776855RPJMD Jepara...Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kegiatan