Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110ayat (1) huruf n UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah maka RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi merupakanjenis Retribusi Daerah;
b. bahwa untuk memungutRetribusi sebagaimana dimaksudhuruf a di atas, maka perlu
1
ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
Mengingat : 1.UndangUndang Nomor 29Tahun 1959 tentang PembentukanDaerahDaerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 1822);
2 UndangUndang Nomor 17Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
3 UndangUndang Nomor 33Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
4 UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
2
5 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
6 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 9Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679)
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan PemanfaatanInsentif Pemungutan Pajak Daerah
3
dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 119);
9 Peraturan Daerah Kabupaten GowaNomor 3 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan PemerintahKabupaten Gowa (LembaranDaerah Kabupaten GowaTahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGRETRIBUSI PENGENDALIANMENARA TELEKOMUNIKASI
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1 Daerah adalah Kabupaten Gowa.
4
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkat DPRD adalah LembagaPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowasebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
4 Bupati adalah Bupati Gowa.5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Retribusi Daerah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku.
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikaadalah Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Gowa.
7 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebutRetribusi adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang Pribadi atau Badan.
8 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan kesatuan, baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi Perseroan Terbatas, PerseroanKomanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha MilikNegara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, OrganisasiMassa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasilainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnyatermasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentukUsaha Tetap.
5
9 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupausaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badanyang menurut Peraturan Perundangundanganretribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi termasuk pemungut ataupemotong retribusi tertentu.
12 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktutertentu yang merupakan batas waktu bagi WajibRetribusi untuk memanfaatkan jasa danperizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangbersangkutan.
13 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat SSRD, adalah bukti pembayaran ataupenyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke kas daerah melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatanmulai dari penghimpunan data objek dan subjekRetribusi, penentuan besarnya retribusi yangterutang sampai kegiatan penagihan retribusikepada wajib serta pengawasan penyetorannya.
15 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat SKRD adalah suratketetapan retribusi yang terutang.
16 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayaryang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah suratketetapan retribusi yang menentukan jumlah
6
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahkredit retribusi lebih besar dari pada retribusiyang terutang seharusnya tidak terutang.
17 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukantagihan retribusi dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
18 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatanmenghimpun dan mengolah data, keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profesional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan Peraturan Perundangundanganretribusi daerah.
19 Penyidikan tindak pidana dibidang retribusidaerah adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana dibidang retribusidaerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
BAB IINAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi pengendalian menaratelekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatanruang untuk Menara Telekomunikasi.
Pasal 3
7
Objek Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untukmenara telekomunikasi dengan memperhatikanaspek tata ruang, keamanan, dan kepentinganumum.
Pasal 4
1 Subjek retribusi adalah setiap oramg atau badanyang melakukan usaha penyediaan menaratelekomunikasi dengan memanfaatkan ruangdalam Wilayah Daerah.
2 Wajib Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi adalah orang Pribadi atau Badanyang membayar jasa Pengendalian MenaraTelekomunikasi.
BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasidigolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Pengendalian MenaraTelekomunikasi diukur berdasarkan jumlah biayayang timbul atas pelaksanaan tugas dan fungsi
8
Pemerintah Daerah dalam pengawasan danpengendalian menara telekomunikasi.
BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 71 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
tarif Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi ditetapkan denganmemperhatikan biaya penyediaan jasa yangbersangkutan, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, dan efektifitas pengendalian ataspelayanan tersebut.
2 Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan biaya untuk menutupsebagian biaya yang berkaitan langsung denganmenyelenggarakan pelayanan.
BAB VIBESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi dihitung berdasarkan rumus
TP X TR = RPMTKeterangan :
RPMT : Retribusi Pengendalian menara
Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
9
TR : Tarif Retribusi
(2) Formulasi perhitungan tariff Retribusisebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
Pasal 9
1 Tarif Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali;
2 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikanindeks harga dan perkembangan perekonomian.
3 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanBupati.
BAB VIIIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Wilayah pemungutan Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi adalah di Kabupaten Gowa.
BAB IXMASA RETRIBUSI
Pasal 11
Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasiadalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun
10
setelah terbitnya SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
Pasal 12
Saat terutangnya Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi adalah pada saat diterbitkannyaSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XTATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
1 Retribusi dipungut oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan;
3 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis,kupon, dan kartu langganan.
4 Ketentuan ledbih lanjut mengenai tata carapelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalamPeraturan Bupati.
BAB XIPEMANFAATAN
Pasal 14
1 Pemanfaatan dari penerimaan Retribusidiutamakan untuk mendanai kegiatan yang
11
berkaitan langsung dengan penyelenggaraanPengendalian Menara Telekomunikasi.
2 Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahuntuk menutupi biaya administrasi, biayapenyuluhan, biaya transfortasi dalam rangkapengawasan dan pengendalian.
BAB XIIINSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 15
1 Instansi yang melaksanakan pemungutanRetribusi dapat diberi insentif atas dasarpencapaian kinerja.
2 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberian dan pemanfaatan intensifsebagaimana di maksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Bupati dengan berpedomanpada ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIIIKEBERATAN
Pasal 16
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukankeberatan hanya kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
12
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasanalasan yangjelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentudapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimanadimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar Retribusi dan pelaksanaan PenagihanRetribusi.
Pasal 17
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterimaharus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan dengan menerbitkan Surat KeputusanKeberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah untuk memberikan kepastian hukum bagiWajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukanharus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya, atau sebagian, menolak,atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
13
memberi suatu keputusan, keberatan yangdiajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 18
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagianatau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusidikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untukpaling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai denganditerbitkannya SKRDLB.
BAB XIVPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
1 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, WajibRetribusi dapat mengajukan permohonanpengembalian kepada Bupati.
2 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan, sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusmemberikan keputusan.
3 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidakmemberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian pembayaran Retribusi dianggapdikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
4 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utangRetribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
14
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuluutang Retribusi tersebut.
5 Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam jangka waktu lama 2(dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.
6 Apabila pengembalian kelebihan pembayaranRetribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bungasebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
7 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Bupati.
Pasal 20
1 Permohonan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi diajukan secara tertuliskepada Bupati dengan paling sedikitmenyebutkan:a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b masa retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran;d. alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi disampaikan secara langsung ataumelalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau buktipengiriman pos tercatat merupakan bukti saatpermohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 21
15
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukandengan menerbitkan Surat Perintah MembayarKelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusidiperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),pembayaran dilakukan dengan cara pemindahandan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaibukti pembayaran.
BAB XVPENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN ANGSURAN, DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 22
1 Bupati menentukan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran Retribusi yangterutang paling lama 1 (satu ) bulan setelah saatterutangnya retribusi.
2 Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan dapatmemberikan persetujuan kepada Wajib Retribusiuntuk mengangsur atau menunda pembayaranRetribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan.
3 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanuntuk dapat mengangsur dan menundapembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVITATA CARA PEMBAYARAN
16
Pasal 23
1 Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerahatau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuaiwaktu yang ditentukan.
2 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secaralunas/tunai.
3 Apabila pembayaran Retribusi dilakukanditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaanRetribusi harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yangditentukan oleh Bupati.
4 Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) dilakukan denganmenggunakan SSRD.
BAB XVIISURAT TAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24
Bupati dapat menerbitkan STRD jika:a retribusi tidak atau kurang dibayar;b dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atausalah hitung;
c wajib retribusi dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
BAB XVIIIKEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25
1 Hak untuk melakukan penagihan Retribusimenjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu
17
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyaRetribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukantindak pidana dibidang Retribusi.
2 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribusi,baik langsung maupun tidaklangsung.
3 Dalam hal diterbitkan Surat Teguransebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggalditerimanya Surat Teguran tersebut.
4 Pengakuan utang Retribusi secara langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusidan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.
5 Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonanangsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANGKEDALUARSA
Pasal 26
1 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagikarena hak untuk melakukan penagihan sudahkedaluarsa dapat dihapuskan.
18
2 Bupati menetapkan Keputusan penghapusanPiutang Retribusi yang sudah kedaluarsasebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenghapusan piutang retribusi yang sudahkedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXPEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA
Pasal 27
1 Keringanan dan pengurangan retribusi terutangdiberikan berdasarkan pertimbangankemampuan membayar Wajib Retribusi.
2 Pembebasan Retribusi dan/atau sanksiadministratif berupa bunga diberikan kepadaWajib Retribusi dengan melihat fungsi ObjekRetribusi.
3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberian keringanan, pengurangan,pembebasan dan / atau sanksinya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalamPeraturan Bupati.
BAB XXISANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28
1 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidakmembayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administratif
19
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan dari retribusi yang terutang yang tidak ataukurang dibayar dan ditagih dengan menggunakanSTRD.
2 Penagihan Retribusi terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didahului dengan SuratTeguran.
BAB XXIIPENYIDIKAN
Pasal 29
1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusussebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana dibidang Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud dalam UndangUndangHukum Acara Pidana.
2 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentudilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.
3 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yang
20
dilakukan sehubungan tindak pidanaRetribusi Daerah tersebut;
c. meminta keterangan dan bahan bukti orangpribadi atau Badan sehubungan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut setelah mendapatkan persetujuandari Ketua Pengadilan;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti, dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda, danatau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.
4 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada
21
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat PolisiNegara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam UndangUndangHukum Acara Pidana.
BAB XXIIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakankewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerahdiancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulanatau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahRetribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XXIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dariPeraturan Daerah inin harus ditetapkan paling lama1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah inidiundangkan
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenGowa.
22
Ditetapkan di Sungguminasapada tanggal
BUPATI GOWA,
ADNAN PURICHTA IHCSAN YL
Diundangkan di Sungguminasapada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,
MUCHLIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWAPROVINSI SULAWESI SELATAN NOMORB.HK.HAM.2.25.16
23
