Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIRDI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110ayat (1) huruf e UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah, maka Retribusi PelayananParkir di Tepi Jalan Umummerupakan jenis Retribusi Daerah;
b. bahwa untuk memungut Retribusisebagaimana dimaksud huruf adi atas, maka perlu ditetapkandengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. UndangUndangNomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan
1
DaerahDaerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor1822);
2 UndangUndang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
3 UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 12Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
4 UndangUndang Nomor 33 Tahun2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
2
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
5 UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5049);
6 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4737);
3
9 Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan PemanfaatanInsentif Pemungutan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 119);
10 Peraturan Daerah Kabupaten GowaNomor 3 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang MenjadiKewenangan PemerintahKabupaten Gowa (LembaranDaerah Kabupaten Gowa Tahun2008 Nomor 3).
DenganPersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATENGOWA TENTANG RETRIBUSIPELAYANAN PARKIR DI TEPIJALAN UMUM
BAB I
4
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1 Daerah adalah Kabupaten Gowa;2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraanpemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkat DPRD adalah LembagaPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowasebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah;
4 Bupati adalah Bupati Gowa;5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang Retribusi Daerah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikaadalah Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Gowa;
7 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD KabupatenGowa dengan persetujuan bersama Bupati Gowa;
8 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;9 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang Pribadi atau Badan;
10 Badan adalah sekumpulan orang dan /ataumodal yang merupakan kesatuan, baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
5
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, DanaPensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atauOrganisasi lainya, Lembaga dan bentuk Badanlainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif danbentuk Usaha Tetap;
11 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupausaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemanfaatan lainya yang dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan,
13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badanyang menurut Peraturan Perundangundanganretribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi termasuk pemungut ataupemotong retribusi tertentu;
14 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktutertentu yang merupakan batas waktu bagi WajibRetribusi untuk memanfaatkan jasa danperizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangbersangkutan.
15 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat SSRD adalah bukti pembayaran ataupenyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke kas daerah melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
16 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatanmulai dari penghimpunan data objek dan subjekRetribusi , penentuan besarnya retribusi yang
6
terutang sampai kegiatan penagihan retribusikepada wajib retribusi serta pengawasanpenyetorannya;
17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat SKRD adalah suratketetapan retribusi yang terutang;
18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayaryang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah suratketetapan retribusi yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlahkredit retribusi lebih besar dari pada retribusiyang terutang seharusnya tidak terutang;
19 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukantagihan retribusi dan/atau sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda;
20 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatanmenghimpun dan mengolah data, keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profesional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan Peraturan Perundangundanganretribusi daerah;
21 Penyidikan tindak pidana dibidang retrebusidaerah adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana dibidang retribusidaerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
BAB II
7
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum dipungut retribusi atas jasa PelayananParkir di Tepi Jalan Umum.
Pasal 3[[
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepijalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerahsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 41 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum adalah orang Pribadi atau Badan yangmemanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.
2 Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum adalah orang Pribadi atau Badan yangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi, termasuk pemungut ataupemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSIPasal 5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumdigolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
8
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkanfrekuensi penggunaan tempat parkir, jangka waktudan jenis kendaraan yang diparkir.
BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFPasal 7
1 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnyatarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum ditetapkan dengan memperhatikan biayapenyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, aspek keadilan, dan efektifitaspengendalian atas pelayanan tersebut.
2 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biayabunga, dan biaya modal.
3 Dalam hal penetapan tarif Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum sepenuhnya memperhatikanbiaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanyauntuk menutup sebagian biaya.
BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi PelayananParkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaiberikut:a. Kendaraan Roda 4 Rp. 2.000,b. Kendaraan Roda 2 Rp. 1.000,
Pasal 91 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahunsekali.
2 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikanindeks harga dan perkembangan perekonomian.
3 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanBupati.
BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum adalah di Kabupaten Gowa.
BAB VIIIMASA RETRIBUSI
Pasal 11
Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumadalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulankalender.
10
Pasal 12Saat terutangnya Retribusi Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum adalah pada saat diterbitkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis,kupon, dan kartu langganan.
BAB XPEMANFAATAN
Pasal 14(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yangberkaitan langsung dengan penyelenggaraanPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahuntuk menutupi biaya administrasi, biayapenyediaan Marka dan Rambu Parkir, biayatransportasi dalam rangka pengawasan danpengendalian.
11
BAB XIINSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 15(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan
Retribusi dapat diberi insentif atas dasarpencapaian kinerja.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Bupati sesuai denganPeraturan Perundang undangan.
BAB XIIKEBERATAN
Pasal 16(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasanalasan yangjelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentudapat menunjukkan bahwa jangka waktu itutidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimanadimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.
12
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar Retribusi dan pelaksanaan PenagihanRetribusi.
Pasal 17(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterimaharus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan dengan menerbitkan Surat KeputusanKeberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah untuk memberikan kepastian hukum bagiWajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukanharus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupamenerima seluruhnya,atau sebagian, menolak,atau menambah besarnya Retribusi yangterutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidakmemberi suatu keputusan, keberatan yangdiajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 18(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusidikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untukpaling lama 12 (dua belas) bulan;
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampaidengan diterbitkannya SKRDLB.
13
BAB XIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonanpengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan, sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusmemberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidakmemberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian pembayaran Retribusi dianggapdikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utangRetribusi lainnya, kelebihan pembayaranRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaranRetribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
14
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaranRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 20(1) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi diajukan secara tertuliskepada Bupati dengan sekurangkurangnyamenyebutkan:a. nama dan alamat Wajib Retribusi;b. masa retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran;d. alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi disampaikan secaralangsung atau melalui pos tercatat;
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau buktipengiriman pos tercatat merupakan bukti saatpermohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 21(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah MembayarKelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusidiperhitungkan dengan utang retribusi lainya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),pembayaran dilakukan dengan cara pemindahandan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagaibukti pembayaran.
15
BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARANANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 22(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran Retribusi yangterutang paling lama 1 (satu ) bulan setelah saatterutangnya retribusi.
(2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan dapatmemberikan persetujuan kepada Wajib Retribusiuntuk mengangsur atau menunda pembayaranRetribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan.
(3) Persyaratan untuk dapat mengangsur danpenundaan pembayaran sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanBupati.
BAB XVTATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuaiwaktu yang ditentukan.
(2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secaralunas/tunai.
(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukanditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
16
Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yangditentukan oleh Bupati.
(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan denganmenggunakan SSRD.
BAB XVISURAT TAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24Bupati dapat menerbitkan STRD jika:a. retribusi tidak atau kurang dibayar;b. dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atausalah hitung;
c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda;
d. tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.
BAB XVIIKEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi
menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyaRetribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukantindak pidana dibidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; atau
17
b. ada pengakuan utang retribusi dari WajibRetribusi,baik langsung maupun tidaklangsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsapenagihan dihitung sejak tanggal diterimanyaSurat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusidan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonanangsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 26(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudahkedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusanPiutang Retribusi yang sudah kedaluwarsasebagaimana dimaksud pada ayat (1).
18
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yangsudah kedaluwarsa diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XIX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA
Pasal 27(1) Keringanan dan pengurangan retribusi terutang
diberikan berdasarkan pertimbangankemampuan membayar Wajib Retribusi.
(2) Pembebasan Retribusi dan/atau sanksiadministratif berupa bunga diberikan kepadaWajib Retribusi dengan melihat fungsi ObjekRetribusi.
(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan,pembebasan dan/atau sanksinya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Bupati.
BAB XXSANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
19
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidakatau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didahului dengan SuratTeguran.
BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 291 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenangkhusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
2 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentudi lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.
3 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkanketerangan mengenai orang Pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yang
20
dilakukan sehubungan tindak pidanaRetribusi Daerah tersebut;
c. meminta keterangan dan bahan bukti orangpribadi atau Badan sehubungan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti, dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda, danatau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengantindak pidana dibidang RetribusiDaerah;
i. memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
21
Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam UndangUndangHukum Acara Pidana.
BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakankewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerahdiancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulanatau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahRetribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal31
Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
22
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenGowa.
Ditetapkan di Sungguminasapada tanggal
BUPATI GOWA,
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasapada tanggal
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN GOWA,
H. MUH. YUSUF SOMMENG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 09
23
24