LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI HASIL PERKEBUNAN

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA

KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2006

DAFTAR ISI

NO. URAIAN HAL

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI HASIL PERKEBUNAN

1-8

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 16 TAHUN 2006 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI HASIL PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa Perkebunan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu Sumberdaya Alam yang harus dipelihara, dan dipertahankan kelestariannya ;

b. bahwa hasil-hasil Perkebunan merupakan salah satu jenis komoditas yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dalam hal memungut retribusinya perlu ditetapkan dan diataur dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertangung jawaban Kepala Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PERKEBUNAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wakatobi;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Wakatobi;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wakatobi;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pertanian, Perkebunan dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Persiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk-bentuk Pemerintahan Tetap, dn Bentuk Badan lainnya;

8. Hasil Perkebunan adalah komoditas yang dihasilkan oleh Tanaman Perkebunan atau Tanaman jangka panjang yang tergolong sebagai tanaman industri;

9. Retribusi Perkebunan adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemungutan retribusi hasil tanaman Perkebunan kepada Badan Usaha Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjadi kelestarian lingkungan;

10. Pemungutan Retribisi yang selanjutnya dapat disebut hasil retribusi adalah pembayaran tertentu atas terjadinya jual beli usaha hasil Perkebunan kapada orang pribadi atau badan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi;

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk pemanfaatan Izin Usaha hasil Perkebunan;

13. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

15. Kantor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Wakatobi;

16. Usaha Hasil Perkebunan adalah sarana usaha perorangan atau badan hukum untuk memperjual belikan hasil Perkebunan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mengawetkan dan mengangkut komoditas tersebut untuk tujuan komersial;

17. Pengusaha Hasil Perkebunan adalah orang badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang Pertanian dan Perkebunan;

18. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan usaha hasil perkebunan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Jual Beli Hasil Perkebunan di pungut retribusi .

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Penampungan dan Pengangkutan Hasil Perkebunan serta dari sistim bagi hasil tanaman tua dan atau tahunan yang terdapat dalam Kawasan Hutan Lindung yang telah diserahkan oleh petani kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yang diberikan izin Usaha Hasil Perkebunan dan Petani tanaman Pala, Cengkeh, Kelapa, Jambu Mete dan Coklat dalam Kawasan Hutan Lindung

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Usaha Hasil Perkebunan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB IV

USAHA JUAL BELI DAN PENAMPUNGAN HASIL PERKEBUNAN

Pasal 6

(1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Hasil Perkebunan didaerah Kabupaten Wakatobi wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kepala Daerah.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan sebagamana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Setiap Pengusaha yang melakukan pengangkutan Hasil Perkebunan wajib dilengkapi Surat Keterangan yang diterbitkan

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha yang menjelaskan tentang jenis dan jumlah komositas.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Hasil Perkebunan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut : a. Usaha Jual Beli Hasil Perkebunan

NO

JENIS KOMODITAS

BESARNYA TARIF (6 % dari Harga Dasar )

1. Kopra 2 Jambu Mete 3 Cengkeh 4 Coklat 5 Pala 6 Dan Hasil Perkebunan Yang Lainnya.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat lain Usaha Jual Beli Hasil Perkebunan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkanya Surat keputusan Retribusi Daerah (SKRD)atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKRDKBT)

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi Daerah (STRD).

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana dimaksud pada pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paliang banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi Daerah, sebagimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksukd pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau barang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang didapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 20 September 2006

BUPATI WAKATOBI,

Ttd & Cap

H U G U A Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 20 September 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, ANAS MAISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI C