Upload
lythuan
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengaturan tentang Struktur Organisasi
Perusahaan Daerah Air Minum yang baru sebagaimana diatur
dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5 Tahun 1984 dan Nomor :
28/KPTS/1984, tanggal 23 Januari 1984, maka dipandang perlu
untuk mengadakan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah
Tingkat II Badung Nomor : 5/Perda/1976 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas maka perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
2
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak
berlakunya berbagai Undang-Undang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Tanggal
7 Maret 1975 tentang Kerjasama antar Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tanggal
8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan
Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tatacara
Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984,
tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik
Operasi, dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan
Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan
Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan air bersih Ibu Kota
3
Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi
Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung.
4
f. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 2
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar.
Pasal 3
Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap
Perusahaan berlaku segala Hukum Indonesia yang tidak bertentangan
dengan azaz Demokrasi Ekonomi yang merupakan diri dari Sistem
Ekonomi yang berdasarkan Pancasila.
Pasal 4
(1) Turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah.
(2) Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka
pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan Nasional
umumnya.
(3) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam
upaya memenuhi kebutuhan air bersih yang sehat dan memenuhi
persyaratan yang berlaku.
5
(4) Menyelenggarakan pengaturan penggunaan air secara merata dan
efisien serta mencegah pengambilan air secara liar, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Pasal 5
(1) Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang cukup sehat
dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
(2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat
juga dilakukan pada daerah tingkat II lainnya dengan kesepakatan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB III
M O D A L
Pasal 6
(1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva
Milik Perusahaan.
(2) Modal dasar Perusahaan terdiri dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan.
(3) Modal perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari
penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah dan Pinjaman.
(4) Semua alat liquida disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan
atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerah.
6
BAB IV
PERUSAHAAN DAN CARA MENGURUS
Pasal 7
(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari :
a. Direktur Utama.
b. Direktur Bidang Teknik.
c. Direktur Bidang Umum.
(2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.
(4) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui
Badan Pengawas.
Pasal 8
Bupati Kepala Daerah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan.
Pasal 9
(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati
Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal :
a. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama perusahaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
7
b. Mengadakan pinjaman dan obligasi.
c. Memperoleh, memindah tangankan atas membebani benda tak
bergerak.
d. Mengadakan Investasi baru.
e. Mewakili Perusahaan didalam maupun diluar Pengadilan.
f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu bagi
Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1)
a. Huruf b Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
DPRD.
b. Huruf a dan c Pasal ini harus terlebih dahulu mendapat
pertimbangan DPRD.
(3) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagai dimaksud ayat (1)
huruf d,e dan f diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan
pertimbangan Badan Pengawas.
Pasal 10
Dalam hal menetapkan kebijaksanaan tarif dan penghapusan harta
Kekayaan perusahaan yang tidak bermanfaat lagi atau idle assets,
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
setelah mendapat pertimbangan DPRD.
8
BAB V
KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI
Pasal 11
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi
syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang
diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan.
(2) Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan
Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah selesai
masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.
(3) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk
memangku jabatan rangkap seperti tersebut dibawah ini :
a. Anggota Direksi Perusahaan lainnya atau perusahaan swasta atau
jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
b. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah.
(4) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan
sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus, garis kesamping
termasuk menantu dari ipar.
(5) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka untuk
melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala
Daerah setelah mendengar pertimbangan Pejabat yang berwenang.
(6) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia dan atau masa
jabatannya berakhir.
(7) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah
Daerah sebelum masa jabatannya berakhir karena :
9
a. Permintaan sendiri.
b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan.
c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan
kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara.
d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.
BAB VI
BADAN PENGAWASAN
Pasal 12
(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan dibentuk Badan
Pengawasan yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
(2) Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah
yang susunannya terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah
atau Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan
Daerah dan memenuhi persyaratan menjadi badan Pengawas sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Badan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan Perusahaan termasuk pelaksanaan Bencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.
(4) Badan Pengurus menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara
terarah sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah.
(5) Badan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap Direksi dan
Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Badan
Pengawas.
(6) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas selama lamanya 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
10
(7) Badan Pengawasan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya
berakhir.
(8) Ketua Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas diberikan uang
jasa yang diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah yang
dibebankan kepada Anggaran Perusahaan.
BAB VIII
P E M E R I K S A A N
Pasal 13
(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan badan lain yang
menurut Peraturan yang berlaku, berwenang untuk mengadakan
penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai
pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh Bupati Kepala Daerah
dapat menunjuk Kepala Inspektorat wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan
pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawaban hasil pemeriksaan
disampaikan Kepala Bupati Kepala Daerah.
(2) Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas
pengurusan Perusahaan serta pertanggungjawabannya.
BAB VIII
K E P E G A W A I A N
Pasal 14
(1) Kedudukan hukum pegawai, Gaji, Pensiun dari Direksi dan
Pegawai/Pekerja Perusahaan, diatur dengan ketentuan yang berlaku
setelah mendapatkan pengesahan instansi atasan dengan
memperhatikan ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji
11
Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan
persetujuan Badan Pengawas.
(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerjaan
Perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan
Badan Pengawas berdasarkan peraturan pokok Kepegawaian
Perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
(3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan Perusahaan Direksi dapat
mengangkat Tenaga Ahli sesuai ketentuan yang berlaku atau
persetujuan Bupati Kepala Daerah.
BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 15
(1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam
kedudukan selaku Pegawai, yang tidak diberikan tugas penyimpanan
uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena
tindakannya melawan Hukum atau karena melalaikan kewajiban dan
tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak
langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan
mengganti kerugian tersebut.
(2) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan
pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik
Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang
disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan
semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan tugasnya
kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Dearah.
(3) Pegawai termasuk pada ayat (3) pasal ini, tidak perlu mengirimkan
pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan
dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Tuntutan terhadap Pegawai tersebut
dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai
Bendaharawan Daerah.
12
(4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang
termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan disimpan
ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kecuali jika
untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3)
dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
(5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak,
maka pemeriksaan Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat
lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini, untuk sementara dapat
dipindahkan kepada Akuntan Negara.
BAB X
TAHUN BUKU
Pasal 16
Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 17
(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku
maka oleh Direksi wajib mengirim Rencana Anggaran Perusahaan
untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
(2) Rencana Anggaran Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini,
berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak mengajukan
keberatan sampai saat berlaku tahun buku berikutnya.
(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran terjadi dalam tahun
buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari
Badan Pengawas.
13
BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 18
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim
oleh Direksi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiap 3 (tiga)
bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu.
BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 19
(1) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim perhitungan tahunan laba
rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sesudah tahun buku.
(2) Cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu tersebut pada ayat (1)
pasal ini, oleh Badan Pengawasan tidak diajukan keberatan tertulis,
maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disahkan oleh
Badan Pengawas dan pengesahan dimaksud memberikan kebebasan
kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam
perhitungan tahunan tersebut.
(5) Bupati Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perhitungan tahunan
yang telah disetujuinya.
14
BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 20
(1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
(2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan
penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam
perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30% (Tiga puluh perseratus).
b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (Dua puluh lima
perseratus).
c. Untuk Cadangan Umum 15% (Lima belas perseratus).
d. Sosial dan Pendidikan 10% (Sepuluh perseratus).
e. Jasa Produksi 10% (Sepuluh perseratus).
f. Sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya 10% (Sepuluh
perseratus).
(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah tercapai
tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.
(4) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum pada ayat (2)
pasal ini, ditentukan oleh Badan Pengawas.
15
BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 21
(1) Pembubaran Perusahaan dan Penunjukan Panitia Liquidasi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Liquidasi dibagi
menurut perimbangan nilai nominal saham.
(3) Pertanggung jawaban Liquidatur dilakukan kepada Pemerintah
Daerah dan atau pemegang saham yang memberikan pembebasan
tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
(4) Dalam Liquidasi Daerah dan atau pemegang saham bertanggung
jawab atas kerugian yang di derita oleh pihak ketiga apabila kerugian
itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
disahkan ternyata tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang
sebenarnya.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1976 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan
Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perubahan untuk pertama
kali Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/PERDA/1976 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
dinyatakan tidak berlaku lagi.
16
Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Denpasar, 21 Januari 1994
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TINGKAT II BADUNG
KETUA,
TTD
TTD
I KETUT GARGA I G.B. ALIT PUTRA
Disahkan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan
Tanggal : 28-6-1994 Nomor : 269 Tahun 1994
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Nomor : 41 Tanggal : 5 Agustus 1994
Seri : D Nomor : 41
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung
T.T.D
Drs. Ida Bagus Yudara Pidada
Pembina Tk. I
Nip. 010045843
17
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG
I. PENJELASAN UMUM.
Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah dalam menuju otonomi yang nyata dan bertanggung jawab,
sudah sewajarnyalah tahap demi tahap Pemerintah Daerah harus mengambil langkah
untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan
kemampuan Daerah.
Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang
pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan
masyarakat Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat Daerah antara lain
penyediaan air minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan
sebagaimana mestinya dengan membentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai pula dengan Surat
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5
Tahun 1984 dan Nomor : 28/KPTS/1984, tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman-
Pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, teknik Operasi, dan Pemeliharaan, Teknik
Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan tarif air minum,
pelayanan air minum kepada langganan, Pengelolaan Air Minum bagi Perusahaan
Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum.
Demikian pula memperoleh air minum bersih yang terjamin kesehatannya
sudah akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta
pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga
dapat dinikmati secara Kontinu dan karenanya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
18
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan
ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada
Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus
mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan
Umum Pemerintah Daerah yang dipertanggung jawabkan
tersendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang
berlaku.
Ayat (3) : yang dimaksud dari penyisihan sebagian Anggaran
Keuangan Daerah adalah penyisihan yang diberikan
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
Ayat (4) : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10. 11 dan 12 : Cukup Jelas.
Ayat (1) : Cukup Jelas.
Ayat (2) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
1. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
19
2. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai ahlak
dan moral yang baik.
3. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan
Perusahaan Daerah.
4. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah
melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau
tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
5. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan
Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga
sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis
kesamping termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga
yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin
tertulis dari Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan
Instansi atasan.
Ayat (3) : Cukup Jelas.
Ayat (4) : Cukup Jelas.
Ayat (5) : Cukup Jelas.
Ayat (6) : Cukup Jelas.
Ayat (7) : 1. Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau
dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah
meskipun masa jabatannya belum berakhir
karena :
a. Meninggal dunia.
b. Permintaan sendiri.
c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan
Perusahaan Daerah.
d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat
melaksanakan tugasnya secara wajar.
Pemberhentian tersebut pada huruf c dan d
20
dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah.
2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan
tersebut dalam point (1) huruf c pasal ini, anggota
Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan
untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Badung.
3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara
tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan-badan
Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang
menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara
sebagaimana tersebut pada point (3) pasal ini
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri dalam
suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu
dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota
Badan Pengawas tersebut diberhentikan
tentang Pemberhentian sementaranya.
Jika Anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan tidak hadir dalam persidangan
tersebut yang bersangkutan dianggap menerima
apapun yang telah diputuskan.
b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota
Badan Pengawasan yang bersangkutan tetap
diusulkan untuk diberhentikan ataukah
pemberhentian sementara itu diberhentikan
ataukah pemberhentian sementara itu
dibatalkan dan segera menyampaikan
keputusan secara tertulis kepada Bupati Kepala
Daerah.
21
c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
diterimanya keputusan sidang tersebut dalam
huruf b ayat ini, Bupati Kepala Daerah
mengeluarkan keputusannya dan
menyampaikan secara tertulis kepada Anggota
Badan Pengawas yang bersangkutan, direksi
dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
Dalam hal menyampaikan Surat Keputusan
tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan,
maka pemberhentian sementara itu menjadi
batal menurut hukum.
5. Jika sidang tersebut pada point (4) pasal ini tidak
diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
pemberhentian sementara itu diberitahukan
menurut ketentuan point (3) pasal ini, maka usul
pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala
Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut
hukum.
6. a. Jika Keputusan Bupati Kepala Daerah pada
point (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui
oleh anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan maka yang bersangkutan dapat
mengajukan permohonan banding secara
tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai
alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu
setelah pemberitahuan tentang keputusan
termaksud diterimanya.
b. Apabila Instansi atasan tidak mengambil
keputusan terhadap permohonan banding
tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam
huruf a point ini, maka keputusan Bupati
Kepala Daerah tersebut berlaku dengan
sendirinya sehingga permohonan banding yang
bersangkutan dianggap tidak diterima.
22
ayat (8) : Diberikan uang jasa yang diatur dalam Keputusan
Bupati Kepala Daerah dimaksud untuk memberi
keleluasaan kepada Bupati Kepala Daerah dalam
menetapkan uang jasa kepada Ketua, Sekretaris dan
para Anggota Badan Pengawas yang disesuaikan
dengan kemampuan Perusahaan.
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (1) : Dalam Perusahaan Daerah tidak ada istilah buruh dan
majikan, semuanya berstatus Pegawai atau Karyawan
Perusahaan.
Hal tersebut untuk memudahkan pengaturan gaji
pensiun dan tunjangan – tunjangan lain dengan
berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 14 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah untuk
mengadakan ketertiban serta keterampilan
Administrasi Perusahaan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing dalam memberikan
pertanggung jawab kepada Badan/Petugas yang
ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
ayat (4) : Yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini adalah bukti-
bukti autentik yang merupakan dasar pertanggungan
jawab dari semua Pegawai/Karyawan Perusahaan
yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
kepada Badan/Petugas Pemeriksa yang ditugaskan
untuk itu, sedangkan tuntutan ganti rugi bagi
Pegawai-pegawai tersebut diperlukan juga tuntutan
23
sebagai ketentuan yang diperlukan bagi Pegawai
Bendaharawan Daerah.
ayat (5) : Cukup Jelas
ayat (6) : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Maksud dari pasal ini adalah agar pemeriksaan dari
Badan Pengawas terhadap Perusahaan baik
merupakan pos-pos rumah tangga maupun pos-pos
pengembangan Perusahaan secara rasionil (masuk
akal) dan terarah sesuai dengan tujuan Perusahaan
untuk mendapatkan persetujuan ataupun keberatan-
keberatan dari Badan Pengawas atas pos-pos yang
dimuat dalam Anggaran Perusahaan tersebut.
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Maksud dari pasal ini adalah untuk dapat nilai
aktovotas aktivitas Perusahaan secara keseluruhan
sehingga dapat dipakai pedoman/dasar oleh Ketua
Badan Pengawasan/Bupati Kepala Daerah dalam
memberikan polecy pembinaan kepada Perusahaan
maupun sebagai dasar pertanggung jawabannya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 19 ayat (1) : Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan
karena akan mengakibatkan perhitungan neraca dan
perhitungan rugi laba tidak menggambarkan keadaan
Perusahaan yang sebenarnya.
ayat (2) : Penggunaan laba bersih yang diatur dalam ayat (2)
huruf a,b,c,d,e dan f karena bertitik tolak dari
adanya Perusahaan Daerah ini sepenuhnya didirikan
oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Badung dan
Modal dasarnya terdiri dari kekayaan daerah yang
dipisahkan.
24
Apabila dikemuadian hari ada pengikutsertaan
modal-modal Swasta dan Pemerintah lainnya maka
apa-apa yang tercantum dalam ayat (2) huruf
a,b,c,d,e dan f dapat diadakan perubahan.
ayat (3) : penggunaan laba untuk cadangan umum
dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan
kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga
sebelumnya.
Cadangan umum tersebut dibentuk dari laba dan
pengalihan penggunaan setelah tercapai tujuannya
diatur oleh Pemerintah daerah atas usul Direksi.
ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas