PERATURAN DAERAH KABUPATEN Daerah-Daerah Kabupaten Dalam ... Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN DAERAH KABUPATEN Daerah-Daerah Kabupaten Dalam ... Peran Serta Masyarakat Dalam...

  • 1

    BUPATI SUKABUMI

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

    NOMOR 20 TAHUN 20132013

    TENTANG

    SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNANPARTISIPATIF KABUPATEN SUKABUMI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI SUKABUMI,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerahtentang Sistem Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RepublikIndonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telahdiubah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2851);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4287);

    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 TentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

  • 2

    6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4221);

    7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

    8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

    9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentangPeran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3866);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4405);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4577);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

  • 3

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 TentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

    20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana diubah beberapakali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 PengelolaanKeuangan Daerah;

    21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

    22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

    23. Peraturatan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenSukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten SukabumiTahun 2006 Nomor 3 Seri A);

    24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang UrusanPemerintah yang Menjadi Kewenangan PemerintahanDaerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran DaerahKabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

    25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentangOrganisasi Perangkat Daerah Pemerintah KabupatenSukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten SukabumiTahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Sukabumi Nomor 21);

    26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang KabupatenSukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

  • 4

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

    dan

    BUPATI SUKABUMI

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANGSISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARANPEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN SUKABUMI

    BAB IKETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten

    Sukabumi.3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

    DPRD Kabupaten Sukabumi.5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD

    Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja PerangkatDaerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah,sekretariat DPRD, Inspektorat, OPD yang membidangi pendidikan danpelatihan, Badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah,lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.

    6. Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah proses pelaksanaanMusyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbangyang merupakan suatu model perencanaan yang berorientasi kepadaketerlibatan secara aktif kelompok masyarakat atau komunitas dalamproses perencanaan pembangunan pada musyawarah perencanaanpembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Kabupaten.

    7. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuhdalam rangka menyusun Rencana dan anggaran Daerah

    8. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus danterencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerahdalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.

    9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkansumber daya yang tersedia.

    10. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publikyang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yangtercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, denganmenggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin,keadilan, efesiensi, dan efektivitas anggaran.

    11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnyadisingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun.

  • 5

    12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnyadisingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun.

    13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaanSKPD periode 5 (lima) tahun.

    14. Pagu Indikatif, adalah rancangan awal program prioritas dan patokanbatas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinciberdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran Kecamatan.

    15. Pagu Indikatif Sektoral adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaranyang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukanoleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhandan prioritas program.

    16. Pagu Indikatif Kewilayahan a