PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 85 diperlukan

penyatuan kebijaksanaan yang terkoordinasi dan terpadu dalam

pengelolaan barang daerah.

b. sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung tentang Pengelolaan Barang Daerah

Pemerintah Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan

Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Undang-

undang (Lembaran Negara Nomor 158);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

2

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan

dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan

Otonomi Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11

Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain

sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;

e. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Badung yang selanjutnya

disebut Setda;

f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung;

g. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten

Badung merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Badung yang mempunyai

tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang tugasnya;

h. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan

Barang Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah;

3

i. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai

yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya

ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau

ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat

berharga lainnya;

j. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian dan tindakan terhadap barang daerah

yang meliputi perencanaan, penggunaan kebutuhan penganggaran, pengadaan,

penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan

pemanfaatan dan perubahan status hukum;

k. Bendaharawan Barang adalah Pejabat atau Pegawai yang bertugas menerima,

menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam kepengurusannya atas perintah

Pembantu Kuasa/Ordonatur Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan membuat

surat pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah;

l. Pengurus barang adalah Pejabat/Pegawai yang bertugas untuk mengurus barang Daerah

yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang;

m. Standarisasi harga pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga

dalam 1 (satu) periode tertentu;

n. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian

kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan

kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;

o. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan

Jasa;

p. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan

pengaturan barang persedian didalam gudang/ruang penyimpanan;

q. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang

induk/gudang unit ke unit/kesatuan kerja pemakai;

r. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil

guna;

s. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Daerah

dalam bentuk fisik, administrative dan tindakan upaya hukum;

t. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah

Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas

Barang Daerah;

u. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau

penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris

Barang Daerah;

v. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan

pelaporan Barang Daerah;

4

w. Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau

penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah pada pihak lain dengan menerima

penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah;

x. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak ketiga

dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status

kepemilikan;

y. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian Barang Daerah pada pihak

ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut

harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka

waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;

z. Panitia Pengadaan adalah panitia pengadaan/pekerjaan yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Unit atau satuan kerja;

BAB II

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Barang Daerah

Pasal 2

(1) Bupati sebagai Otorisator dan ordonator barang daerah berwenang dan bertanggung

jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

(2) Selaku pejabat pembinan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan kepada Sekretaris

Daerah dan atau Pejabat Daerah.

Pasal 3

(1) Bupati menetapkan para pejabat pengelola barang Daerah dengan surat keputusan

Bupati;

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai tugas dan

fungsi setiap pengelola barang daerah.

Pasal 4

Bupati mengatur pengelolaan barang daerah.

5

Bagian Kedua

Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 5

Pengelolaan barang Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Barang daerah bisa diperoleh dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau

sebagian dari APBD, hibah/bantuan, sumbangan dan kewajiban Pihak Ketiga.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 7

(1) Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun oleh masing-masing unit, dengan

berpedoman pada standarisasi barang, standarisasi harga, standarisasi kebutuhan

barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan

disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Badung.

(2) Badan pengelola keuangan dan asset daerah menerima dan meneliti Rencana

Kebutuhan Barang Unit tersebut dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana

Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengadaan barang daerah dan jasa, dilakukan oleh Panitia

Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dapat menetapkan kebijaksanaan tentang pengadaan/pekerjaan unit,

melalui Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U).

(3) P3D maupun P3U bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan

calon pemenang kepada Kepala Daerah/Kepala Unit, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

6

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 9

(1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Bendaharawan

barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit/Satuan Kerja.

(2) Bendaharawan barang atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas-tugas

Bendaharawan barang berkewajiban melaksanakan administrasi perbendaharaaan

barang daerah.

(3) Kepala unit selaku atasan langsung Bendaharawan barang, bertanggung jawab atas

terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan

dalam gudang/tempat penyimpanan yang telah ditentukan.

Pasal 10

Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau pejabat yang ditunjuk,

kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan

Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung.

Pasal 11

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan setelah

diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, sedangkan penerimaan barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang

dengan membuat Berita Acara pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Pemeriksaan barang daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah

(PPBD) atau Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU).

(2) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) dibentuk dengan Keputusan Kepala

Unit.

7

(4) Panitia Pemeriksa Barang bertugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang

diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

atau Kontrak dan dibutuhkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 13

Pengeluaran barang oleh Bendaharawan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah

Pengeluaran Barang dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah/Kepala

Unit.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 14

(1) Kepala Unit bertanggung jawab dan wajib memelihara setiap barang daerah yang

dikelola diunitnya masing-masing.

(2) Kepala Unit dapat mengajukan biaya pemeliharaan atas barang daerah yang dikelola di

unitnya masing-masing.

(3) Kepala Unit wajib melaporkan hasl pemeliharaannya kepada Bupati Cq. Badan

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah minimal satu tahun sekali bersamaan dengan

pembahasan anggaran dari unit yang bersangkutan.

BAB VI

INVENTARISASI

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang daerah;

(2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Sensus Barang daerah sekali dalam 5 (lima)

tahun, untuk mendapatkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta

rekapitulasi Barang;

(3) Tata cara penyelenggaraan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

(4) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

(5) Rekapitulasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan;

8

Pasal 16

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Pengelola barang daerah wajib

menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang

dari semua unit kerja Pemerintah Daerah.

(2) Setiap tahun anggaran rekapitulasi daftar mutasi barang daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Neraca Daerah dan dilaporkan kepada Bupati

Badung.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 17

Perubahan status hukum barang daerah meliputi :

(1) Penghapusan barang

(2) Penjualan barang

(3) Pelepasan hak atas tanah dan atas bangunan

Bagian Kedua

Penghapusan

Pasal 18

(1) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati),

bagi keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai

berikut :

a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional

Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan

untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan keputusan Kepala

Daerah;

b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh

persetujuan DPRD;

9

c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai

peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak, atau membahayakan,

penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(3) diselesaikan melalui :

a. Pelelangan/penjualan;

b. Sumbangan/hibah kepada pihak lain;

c. Pemusnahan.

(5) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus

disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 19

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan

oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah (PPBD) yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Bagian Ketiga

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 20

Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan dinas dan kendaraan

operasional dinas.

Pasal 21

(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima)

tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah

masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Daerah

Propinsi dan Kabupaten/Kota.

(3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas Daerah.

10

Pasal 22

(1) Kendaraan operasional dinas khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih karena rusak, dan tidak efisien lagi bagi

keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih

senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Pasal 23

(1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan

Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

(2) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan

sepenuhnya ke Kas Daerah.

(3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 24

(1) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas yang digunakan anggota

DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima)

tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.

(2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1

(satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat

Penggunaan Rumah Daerah

Pasal 25

Kepala Daerah menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-

rumah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11

Bagian Kelima

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 26

(1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan penyerahan hak atas tanah dan

atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya

maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang

bersangkutan dengan cara :

a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);

b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruilslag/tukar guling.

(2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya

ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan

memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat.

(4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah

berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk

dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak

berlaku bagi pelepasan Hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III

diatasnya.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 27

(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, barang daerah dapat

dipinjampakaikan.

(2) Pengaturan pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Keputusan Bupati.

12

Bagian Kedua

Penyewaan

Pasal 28

(1) Barang daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada

pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.

(2) Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Bagian Ketiga

Pengguna Usahaan

Pasal 29

(1) Barang Daerah yang diguna-usahakan dalam bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga

diatur oleh Bupati;

(2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat Daftar Inventaris

tersendiri.

Bagian Keempat

Swadana

Pasal 30

(1) Barang Daerah dapat dikelola secara swadana;

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 31

Bupati bertanggung jawab atas pengamanan barang daerah yang berada dalam

kewenangannya baik pengamanan administratif, pengamanan fisik maupun tindakan

hukum.

13

Pasal 32

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 33

(1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh

Bupati;

(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh

Bupati;

(3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan barang daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 35

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau

disebabkan perbuatan melanggar hukum/melakukan kewajiban sebagaimana mestinya,

diselesaikan melalui tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi uang/barang daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan dan Kecamatan melaksanakan

pengelolaan barang daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang

tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Badung.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

` Disahkan di Badung

Pada tanggal 7 Januari 2004

BUPATI BADUNG

ttd.

A.A. NGURAH OKA RATMADI

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

Nomor : 5 Tanggal : 8 - 1 - 2004

Seri : D Nomor : 5

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung,

ttd.

I WAYAN SUBAWA, SH Pembina Utama Muda

NIP. 600006201

15

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN BADUNG

I. UMUM

Paradigma penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada Otonomi Daerah sejalan

dengan Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang -

undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Daerah serta Peraturan Daerah otonom telah memberikan kewenangan yang demikian luas

kepada Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap

ketentuan yang dibawahnya termasuk pengelolaan barang daerah.

Barang Daerah sebagai salah satu untuk penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat

mewujudkan pengelola barang daerah yang memenuhi akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

(1) - Otorisator barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk

mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan

pengeluaran barang daerah.

a. Menetapkan kebijakan pembinaan pengelolaan barang daerah.

b. Menetapkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran barang daerah.

c. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.

- Ordonator barang adalah pejabat yang berwenang untuk menguji,

mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan

barang daerah.

Ordonator mempunyai tugas :

a. Berusaha agar persediaan barang dalam gudang mencukupi kebutuhan

unit/Pemerintah daerah.

16

b. Memberi petunjuk kepada panitia-panitia yang ada mengenai tugas yang

harus dilakukan.

c. Mengesahkan Berita Acara yang dibuat oleh panitia.

d. Menyelesaikan/mengusut kepentingan daerah, para penyimpan

(Bendaharawan), pemakai barang (User/Consumers dan Pengurus

Barang), pemeliharaan barang, dan lain-lain yang merugikan daerah.

e. Berusaha agar Bendaharawan mengirimkan pertanggung jawaban tugas

pada waktu yang telah ditentukan dan selanjtunya meneliti pertanggung

jawaban tersebut.

(2) Kepala Daerah/Ordonator dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah

sesuai fungsinya dibantu oleh

a. Sekretaris Daerah

b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

c. Kepala Unit/Satuan Kerja

d. Bendaharawan Barang

e. Pengurus Barang

Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Barang daerah bisa diperoleh dari pembeliaan dengan dana yang bersumber

seluruhnya atau sebagian dari APBN, APBD, Perusahaan Daerah, Bank

Pembangunan Daerah maupun yang berasal dari hibah dan bantuan/sumbangan dari

pihak ketiga.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) - Pinjam pakai/meminjam barang daerah hanya dapat dilakukan dengan

pertimbangan:

a. Agar barang daerah tersebut dapat dimafaatkan secara ekonomis oleh

instansi pemerintah/daerah.

b. Untuk kepentingan sosial, keagamaan.

- Syarat-syarat pinjam/peminjaman barang daerah adalah :

a. Barang daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh

Unit/Satuan Kerja Daerah yang menguasai.

b. Barang daerah yang dipinjam pakaikan tersebut hanya boleh

digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya.

17

c. Pinjam pakai/peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran

tugas pokok instansi atau Unit/Satuan Kerja Daerah yang

bersangkutan.

d. Barang daerah yang dipinjam pakai/dipinjamkan harus merupakan

barang barang yang tidak habis pakai.

e. Peminjam harus/wajib memelihara dengan baik barang daerah yang

dipinjamkannya termasuk dengan menanggung biaya-biaya yang

diperlukan selama peminjaman.

f. Jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 (dua) tahun dan

apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

g. Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari

dua tahun, khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan

rencana kota.

h. Pengembalian barang yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan

baik.

- Pinjam pakai/peminjaman barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan

antar instansi Pemerintah, kecuali untuk kepentingan sosial, keagamaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

a. Penyewaan barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan

untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah.

b. Untuk sementara waktu barang daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh

Unit/Satuan Kerja Daerah yang memiliki/menguasai.

c. Barang daerah dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga yaitu :

BUMN/BUMD, Koperasi, Yayasan atau Pihak Swasta.

d. Jenis-jenis barang daerah yang dapat disewakan ditetapkan oleh masing-

masing Kepala Daerah bersangkutan.

e. Harga sewa untuk barang daerah yang disewakan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.

f. Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya harus

disetor ke Kas Daerah.

g. Dalam surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan :

1) Jenis, jumlah biaya dan jangka waktu penyewaan.

2) Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi

tanggung jawab penyewa.

3) Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

18

Jenis barang-barang daerah yang dapat disewakan :

a) Mess/Wisma/Bioskop dan sejenisnya;

b) Gudang/Gedung;

c) Toko/Kios;

d) Tanah;

e) Kendaraan dan alat-alat besar

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Pengguna usaha adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga

dilakukan dalam bentuk :

a. BOT (Build Operate Transfer) adalah pemanfaatan tanah dan atau

bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan

cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau

menyediakan menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah atau

bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu

tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan

kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya

tersebut beserta pendayagunaannya kepada daerah, serta membayar

kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

b. BTO (Build Transfer Operate) adalah pemanfaatan tanah dan atau

bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan

cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau

menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan

atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya

diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah

tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya

tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan

selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut Pihak

Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan

sesuai dengan kesepakatan.

c. BT (Build Transfer) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah

dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah daerah;

Pihak Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai;

setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan kepada

19

Pemerintah daerah; Pemerinta Daerah membayar biaya

pembangunannya;

d. KSO (Kerja Sama Operasi) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah

dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah menyediakan barang daerah

dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah

satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau

bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya,

keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.

Ayat (2) Pengguna usahaan barang daerah tidak termasuk perubahan status hukum

barang daerah, oleh karena itu tidak bisa dihapuskan dari daftar/buku

inventaris.

Pasal 30

Ayat (1) Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi

wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan

operasionalnya sendiri secara langsung.

Untuk itu barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak

bergerak dapat dikelola secara Swadana yang ada pada Unit Swadana

Daerah dengan demikian hasilnya tidak perlu disetorkan ke Kas Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 31

a. Pengamanan fisik

1) Barang inventaris

Pengamanan terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :

- Pemanfaatan sesuai tujuan

- Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka

- Pemasangan tanda kepemilikan

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :

- Pemagaran

- Pemasangan plang tanda kepemilikan

- Penjagaan

2) Barang persediaan

Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh Bendaharawan

Barang/Pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan

20

yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang-barang terhindar

dari kerusakan fisik.

b. Pengamanan administratif

1) Barang inventaris

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :

- Pencatatan / inventarisasi

- Perlengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dan

lain-lain

- pemasangan label kode barang, stiker

Penggunaan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan

cara :

- Pencatatan secara tertib

- Penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita Acara serah terima,

Surat Perjanjian, Akta Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

2) Barang Persediaan

Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara

pencatatan secara tertib

c. Tindakan hukum

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah

dipihak lain dilakukan dengan cara :

- Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian

- Law enforcement

- Melalui pengadilan

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan untuk jangkauan jangka

panjang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan

supervisi

Ayat (2) Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan

mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang

dikehendaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau

kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

21

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang daerah, perlu

dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sangsi-sangsi terhadap

para pengelola barang daerah berupa ketentuan :

- Tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) terhadap para Bendaharawan jika dalam

pengurusannya terhadap kekurangan perbendaharaan.

- Tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap para Pegawai Negeri, Pegawai

Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah dalam kedudukannya bukan sebagai

Bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan

kewajibannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga

merugikan daerah.

Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas.