~'•

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR "ttl TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi danuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayananaparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengankeberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yangramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya perda Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang PembentukkanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten MusiBanyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati MusiBanyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DinasDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan KabupatenMusi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokokKepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

••

Menetapkan

2

Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4535);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4503);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangPenataan Organisasi Perangkat Daerah;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Ke~a DinasDaerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran DaerahKabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARANTUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTAKARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahanan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

3

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutDPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan peraturan perundang - undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerahdan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahansesuai dengan kebutuhan daerah;

8. Sekretaris Daerah Kabupatenadalah Sekretaris DaerahKabupaten Musi Banyuasin;

9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan PengairanKabupaten Musi Banyuasin;

10.UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan UmumCipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IIKEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan adalah

unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum,Cipta Karya dan Pengairan sesuai dengan kewenanganPemerintah Daerah serta Peraturan Perundang-undang yangberlaku;

(2) DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan dipimpinoleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah danbertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal3

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugaspokok:a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Pekerjaan

Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasindan rumah tangga dinas sesuai dengan kewenangannya;

b. Melaksanakan tata usaha dinas;c. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya;

4

d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan Bupati.

Pasal4Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 PeraturanBupati ini, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan,mempunyai fungsi :a. Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi

serta fasilitas dibidang Cipta Karya dan Pengairan sesuai denganperaturan perundang-undang yang berlaku;

b. Menyusun rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberianbimbingan dan penyuluhan dibidang tata ruang, bangunan,prasarana pemukiman dan penyehatan lingkungan,pembangunan pengairan dan operasi pemeliharaan dan binamanfaat;

c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan program dibidang ciptakarya dan pengairan baik bimbingan teknis bangunan, pengairan,peningkatan, pemilihan bangunan gedung dan pengairan;

d. Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan bangunan gedung dan pengairanserta pelaksanaan pengurusan perizinan;

e. Melakukan bimbingan dan penyelesaian kegiatan pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan gedung dan pengairan;

f. Melakukan urusan ketatalaksanaan, kepegawaian,keuangan danumum perlengkapan, perencanaan dan pelaporan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasal5(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan

Pengairan, Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdiri :

1.Sub BagianUmum,Per1engkapan,Perencanaandan Pelaporan;2. Sub Bagian Kepegawaian;3.Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :1.Seksi Survey dan Pemetaan;2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;3. Seksi Perizinan Tata Ruang.

d. Bidang Bangunan, terdiri dari :1.Seksi Tata Bagunan;2.Seksi Izin Bangunan;3. Seksi Pengawasan Bangunan.

e. Bidang Prasarana Perumahan dan Penyehatan lingkungan,terdiri dari :1.Seksi Prasarana Perumahan;2. Seksi Prasarana Penyehatan lingkungan;3.Seksi Air Bersih.

f. Bidang Pembangunan Pengairan, terdiri dari :

5

1.Seksi Hidrologi dan Penataan Teknis;2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;3.Seksi Rehabilitasi.

g. Bidang Operasi, Pemeliharaandan Bina Manfaat, terdiri dari:1.Seksi Operasi dan Pemeliharaan;2. Seksi IPAIR dan Pengairan;3.Seksi Perizinan dan Penyuluhan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karyadan Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sepertitercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IVTATAKERJA

Pasal6(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan,

mempunyai tugas:a. Melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang

ditetapkan Bupati;b. Memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi

pekerjaan bawahannya yang berada dalam lingkup dinasnya;c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, memberikan petunjuk

dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu danpelaksana yang berada di lingkungan dinasnya;

d. Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dansinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupunsatuan organisasi serta instansi terkait sesuai dengan tugaspokok masing-masing;

e. MeJaksanakantugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya danPengairan, mempunyai fungsi :a. Menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek

yang selaras dengan visi dan misi Daerah;b. Membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang

dan tujuan jangka pendek;c. Menyelenggarakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan

instansi terkait baik pusat maupun Daerah;d. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian masing-masinguntuk menyiapkan pelaporan secara cepat pada umumnya.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal7(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif umum, perlengkapan, perencanaan, pelaporan,kepegawaian dan keuangan kepada seluruh organisasi dalamIingkungan Dinas Peke~aan Umum Cipta Karya dan Pengairan;

6

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;c. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga,

surat-menyurat kearsipan, dokumentasi dan pelaporan;d. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan ta18laksana

serta pelaporan;e. Mengkoordinir bidang-bidang di Dinas Peke~aan Umum Cip18

Karya dan Pengairan;f. Penyiapan data informasi hubungan masyarakat dan

inventarisasi.

Pasal8

(1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Perencanaan danPelaporan, mempunyai tugas melaksanakan urusan suratmenyurat, perjalanan dinas, administrasi umum, kearsipan,rumah tangga, ekspedisi, pengadaan, serta mengelola danmemelihara barang milik daerah yang ada di Iingkungan DinasPekerjaan Umum Cip18Karya dan Pengairan, menyusun rencanadan program kegiatan yang meliputi segala kegiatan dibidangperlengkapan untuk pengadaan dan pemanfaatan alat-alat besar,kendaraan bermotor, dan alat-alat bantu lainnya besertapemeliharaannya, serta melakukan urusan penyiapan perumusanrancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaantugas;

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembanganpegawai, mutasi pegawai, pembinaan organisasi danketatalaksanaan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan,dokumentasi dan perpustakaan, penyajian data dan informasiserta hubungan masyarakat;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas,pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan,pertanggungjawaban laporan keuangan dan administrasikeuangan lainnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya dan Pengairan.

Pasal9

(1) Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairandibidang tata ruang;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasalini, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi

dan informasi perkembangan tata ruang wilayah kota dandaerah;

b. Pelaksanaan perencanaan 18ta ruang, peman18uan danevaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah,

7

melaksanakan penyusunan, pengawasan dan pengendalianprogram pembangunan sarana dan prasarana dibidang ciptakarya;

c. Pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tataruang.

Pasal10

(1) Seksi Survey dan Pemetaan, mempunyai tugas menghimpun,mengelola dan mendokumentasikan data, informasiperkembangan tata ruang, wilayah kota dan Daerah,melaksanakan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuanteknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang;

(2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan, mempunyai tugasmelaksanakan pengembangan dan pemanfaatan tata ruang,melakukan pemantauan serta evaluasi perkembangan tata ruangwilayah kota dan Daerah;

(3) Seksi Perizinan Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakanpengendalian dan penelitian permohonan izin tata ruang yangmeliputi petunjuk, tata cara, penelaahan serta pengukuran dilapangan.

Pasal11

(1) Bidang Bangunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairandibidang bangunan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini, Bidang Bangunan mempunyai fungsi :a. Melaksanakan bantuan teknik pengawasan dan pengendalianperencanaan, pelaksanaan bangunan, renovasi pemeriksaankeamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintahserta bangunan umum;

b. Melaksanakan pengelolaan penzlnan bangunan sertapenomoran dan registrasi bangunan;

c. Melaksanakan pengawasan, penerbitan, pendataaninventarisasi pengaturan pemanfaatan bangunan gedungnegara dan rumah dinas, penerbitan izin laik huni serta tandabukti pemilikan bangunan;

Pasal12

(1) Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas melaksanakanperencanaan teknis, bantuan teknik dan pengendalian,perencanaan dan pengawasan,dan kegiatan pembangunangedung baru, renovasi dan pemeriksaan terhadap keamanan dankeselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunanumum;

(2) Seksi Izin Bangunan, mempunyai tugas melaksanakan penelitianterhadap administrasi, teknis bagi permohonan izin mendirikanbangunan I perizinan bangunan, proses pemberian perizinanbangunan serta penomoran dan registrasi pada bangunan yangtelah selesai dibangun;

8

(3) Seksi Pengawasan Bangunan, mempunyai tugas melaksanakanpengawasan dan penertiban bangunan, pendataan, inventarisasi,pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara, rumah dinas,serta penerbitan izin laik huni dan tanda bukti pemilikanbangunan.

Pasal13

(1) Bidang Prasarana Perumahan dan Penyehatan Lingkungan,mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DinasPeke~aan Umum Cipta Karya dan Pengairan dibidang prasaranaperumahan dan penyehatan lingkungan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) pasal ini, Bidang Prasarana Perumahan dan PenyehatanLingkungan mempunyai fungsi:a. Melaksanakan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan

dan pengendalian pembangunan perumahan masyarakatbeserta prasarana Iingkungannya serta pengelolaan izin laikhuni dan pengaturan penghunian rumah dinas;

b. Melaksanakan perencanaan teknis, pengawasan danpengendalian pembangunan dan rehabilitasi pengelolaan danpemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan airbuangan;

c. Melaksanakan perencanaan teknis, pengawasan danpengendalian pembangunan dan rehabilitasi pengelolaan danpemeliharaan sarana kebersihan pertamanan danpemakaman.

Pasal14

(1) Seksi Prasarana Perumahan, mempunyai tugas melaksanakanpengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalianpembangunan perumahan masal beserta prasaranaIingkungannya;

(2) Seksi Prasarana Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugasmelaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknis,pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatanpembangunan, rehabilitasi, pengolahan, pemeliharaan sarana danprasarana air bersih serta air buangan;

(3) Seksi Air Bersih, mempunyai tugas melaksanakan perencanaandan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan I rehabilitasisarana dan prasarana air bersih dengan sistem perpipaan danatau sumur artesis.

Pasal15

(1) Bidang Pembangunan Pengairan, mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya dan Pengairan dibidang pembangunan pengairan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembangunan Pengairanmempunyai fungsi :a. Melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan, rencana dan

program pelaksanaan pembangunan pengairan ;

9

b.Melaksanakan pengawasan, pengendalian, kegiatanpembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sertapembangunan jaringan irigasi, sungai rawa dan pantai;

c. Pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunanpengairan.

Pasal16

(1) Seksi Hidrologi dan Penataan Teknis, mempunyai tugasmelaksanakan survey, pemetaan, perencanaan teknis, penelitiandan penyelidikan hidrologi, studi kelayakan dan amdal,pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan;

(2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan, mempunyai tugasmelaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, danpelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan danpengembangan jaringan irigasi sungai, rawa dan pantai;

(3) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunanprogram pelaksanaan menyelenggarakan pembinaan,pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan jaringanirigasi sungai, rawa dan pantai.

Pasal17

(1) Bidang Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat, mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan UmumCipta Karya dan Pengairan dibidang Operasi, Pemeliharaan danBina Manfaat;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Operasi, Pemeliharaandan Bina Manfaat mempunyai fungsi :a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan

pelaksanaan kegiatan operasi serta pemeliharaan pengairanb. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

pembangunan, peningkatan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan,irigasi air tanah, serta jaringan tersier;

c. Melaksanakan pengelolaan perizinan pengawasan air dansumber air serta rekomendasi perizinan penambangan galiangolongan "C" pada alur sungai;

d. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhanpengairan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sertadampak pembangunan pengairan;

e. Melaksanakan pengumpulan data dan penelitian penggunaanair, sumber air serta inventarisasi bangunan pengairan;

f. Pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air;g. Pengelolaan penerapan IPAIR;h. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam;

Pasal18

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan pedoman dan tatalaksana, menelitidibidang operasi, hidrologi dan hidrometri, pengawasan dan

10

pengendalian kualitas air dan sumber air, kegiatan kelancaranoperasional dan tata tanaman, penyiapan bahan kegiatanpenataan pengairan, pemeliharaan pengairan, inventarisasibangunan pengairan serta penanggulangan akibat bencana alam;

(2) Seksi IPAIR dan Pengairan, mempunyai tugas melaksanakanprogram pendataan dan dokumentasi, inventarisasi sertapengelolaan penerapan IPAIR serta melaksanakan perencanaanteknis, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaanpembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil, irigasipedesaan, irigasi air tanah, dan jaringan tersier;

(3) Seksi Perizinan dan Penyuluhan, mempunyai tugasmelaksanakan pendataan, dokumentasi, inventarisasi, perizinandan pengawasan penggunaan air permukaan dan sumber air,rekomendasi perizinan, pengawasan penambangan bahan galiangolongan "C" pada alur sungai, serta melaksanakan pembinaan,peJatihan dan penyuluhan pengairan terhadap para pengeloJaserta pemanfaatan pengairan.

BABVUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal19

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksanateknis pada dinas di kecamatan dalam kabupaten yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD akan diatur lebihlanjutdengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturanpelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan BupatiMusi Banyuasin Nomor 513 Tahun 2000 tentang Penjabaran TugasPokok dan Fungsi Dinas Peke~aan Umum Cipta Karya KabupatenMusi Banyuasin dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 514Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DinasPekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakantidak berlaku.

-I.'

11

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayupada tanggal '0 I\JcPlmb[t' 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayupada tanggal 10 f\)e> fC!7l'1h tr 2008

SEKRETARIS DERAHKABUPA EN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 1'2..7

Bagan Struktur OrganisasiDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan

Kabupaten Musi Bayuasin

Lamplran 1 : Peratul'an Bupati Mus; BanyuaslnHornor : <q,q Tahun 2008Tanggal : 10Nol'aml<lv2008

BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

I I lSub Bagian Sub Bagian Sub Bagian

Umum,Perlengkapan, Kepegawaian KeuanganPerencaJea.l dan Pelaporan

I I I IBIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

Tata Ruang Bangunan Prasarana Perurnahan& Pembangunan Operasi, PemeliharaanPenyehatan Lingkungan Teknls Pengairan dan Bina Manfaat

I I I I I

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSII- Survey dan '- Tata Bangunan ~ Prasarana '- Hidrologi dan ~ Operasidan

Pemetaan Perumahan Penataan Teknis Pemeliharaan

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSII- Pengembangandan f- Izin Bangunan - PrasaranaPenyehatan - Pembangunan dan I- IPAIR, dan

Pemanfaatan Lingkungan Peningkatan Pengairan

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI'- Perizinan Tata '-- Pengawasan - Air Bersih '- '-- Perizinan dan

Ruang Bangunan Rehabilitasi Penyuluhan

r Unit Pelaksana Teknis DinasIUPTD)

•

/•