PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 66 TAHUN 2016 … · (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat Daerah dipimpin

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN GIANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

S E K R E T A R I A T DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupat i tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat I I dalam Wilayah Daerah-Daerah

Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal i , terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA K E R J A S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat i ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupat i Gianyar.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian Negara

dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Kabupaten Gianyar.

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

9. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kabupaten Gianyar.

10. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Gianyar terdiri dari Badan dan Rumah Sakit.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Daerah

Pasa l2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati .

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupat i dalam penyusunan

kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi

Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupat i terkait dengan tugas dan

fungsinya.

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan; dan

c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat(l ) huru f a terdiri atas :

a. Bagian Kerjasama dan Tata Pemerintahan;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan B i na Mental; dan

c. Bagian Hukum dan HAM.

(3) Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huru f b terdiri atas :

a. Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat;

b. Bagian Administrasi Pimpinan; dan

c. Bagian Pengadaan.

(4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f c

terdiri atas :

a. Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

(5) Bagian Kerjasama dan Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huru f b terdiri atas :

a. Sub Bagian Kerjasama;

b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan

c. Sub Bagian Fasi l i tasi Otonomi Daerah.

(6) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan B i n a Mental sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huru f c terdiri atas :

a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b. Sub Bagian B i na Mental dan Spiritual; dan

c. Sub Bagian Fasi l i tasi Kegiatan Adat dan Keagamaan.

(7) Bagian H u k u m dan Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huru f a terdiri atas :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;

b. Sub Bagian Fasil i tasi Telahaan Kebijakan; dan

c. Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM.

(8) Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huru f a terdiri atas :

a. Sub Bagian Pendataan dan Verifikasi;

b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluas i ; dan

c. Sub Bagian Fasi l i tasi Bantuan Masyarakat.

(9) Bagian Kerjasama dan Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huru f b terdiri atas :

d. Sub Bagian Kerjasama;

e. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan

f. Sub Bagian Fasi l i tasi Otonomi Daerah.

(10) Bagian Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huru f c terdiri atas

a. Sub Bagian Perencanaan Pengadaan;

b. Sub Bagian Pengadaan; dan

c. Sub Bagian Standarisasi dan Kompetensi.

(11) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huru f a terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan

c. Sub Bagian Kepegawaian.

(12) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huru f b terdiri atas :

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan

c. Sub Bagian Akuntansi .

(13) Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huru f c terdiri atas :

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan

c. Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Pengkuran Kinerja.

(14) Jabatan Fungsional.

(15) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupat i ini .

B A B IV


Asisten

Pasal 6

(1) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten dipimpin oleh Asisten.

Pasal 7

AS ISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN K E S E J A H T E R A A N RAKYAT.

(1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan

pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah serta pelayanan administratif di bidang hukum, HAM, Administrasi

pimpinan, kesejahteraan rakyat dan bina mental;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten

Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan

fungsi :

a. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan di bidang

hukum, HAM, Administrasi pimpinan, kesejahteraan rakyat dan bina

mental;

b. membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan di bidang

hukum, HAM, Administrasi pimpinan, kesejahteraan rakyat dan bina

mental;

c. membantu Sekretaris Daerah penyusunan norma, prosedur dan kreteria

di bidang hukum, HAM, Administrasi pimpinan, kesejahteraan rakyat dan

bina mental;

d. membantu Sekretaris Daerah dalam pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang hukum, HAM, Administrasi pimpinan, kesejahteraan

rakyat dan bina mental;

e. membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan di bidang hukum, HAM, Administrasi pimpinan,

kesejahteraan rakyat dan bina mental;

f. pelaksanaan administrasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

AS ISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.

(1) Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan

pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah serta pelayanan administratif di bidang pengelolaan bantuan

masyarakat, kerjasama, tata pemerintahan dan pengadaan;


Administrasi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :


pengelolaan bantuan masyarakat, kerjasama, tata pemerintahan dan

pengadaan;


pengelolaan bantuan masyarakat, kerjasama, tata pemerintahan dan

pengadaan;

c. membantu Sekretaris Daerah penyusunan norma, prosedur dan kreteria di bidang pengelolaan bantuan masyarakat, kerjasama, tata pemerintahan dan pengadaan;

d. membantu Sekretaris Daerah dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan bantuan masyarakat, kerjasama, tata pemerintahan dan pengadaan;

e. membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan bantuan masyarakat, kerjasama, tata pemerintahan dan pengadaan;

f. pelaksanaan administrasi Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan; dan


Pasal 9

AS ISTEN ADMINISTRASI UMUM.

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah

dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang

umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana.


Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :


umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana;


umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana;

c. membantu Sekretaris Daerah penyusunan norma, prosedur dan kreteria

di bidang umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana;

d. membantu Sekretaris Daerah dalam pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan

tatalaksana;

e. membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan

tatalaksana;

f. pelaksanaan administrasi Asisten Administrasi Umum; dan


B A B V


Bagian dan Sub Bagian

Pasal 10

(1) Bagian berada dibawah Asisten dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah melalui Asisten.

(2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian.

P a s a l 1 1

(1) Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di

bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, fasilitasi

telaahan kebijakan, advokasi hukum dan HAM.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)

Bagian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang peraturan

perundang-undangan, dokumentasi hukum, fasilitasi telaahan kebijakan,

advokasi h u k u m dan HAM;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan,

dokumentasi hukum, fasilitasi telaahan kebijakan, advokasi hukum dan

HAM;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan



d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peraturan



e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peraturan perundang-

undangan, dokumentasi hukum, fasilitasi telaahan kebijakan, advokasi

hukum dan HAM;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Hukum dan HAM; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(3) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang peraturan perundang-

undangan dan dokumentasi hukum.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran

peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-

undangan dan dokumentasi hukum;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

dibidang peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan

Dokumentasi; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

(5) Sub Bagian Fasi l i tasi Telaahan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang fasilitasi telaahan kebijakan.


Fasi l i tasi Telaahan Kebijakan menyelenggarakan fungsi :


fasilitasi telaahan kebijakan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan fasilitasi telaahan

kebijakan;


kriteria fasilitasi telaahan kebijakan;


dibidang fasilitasi telaahan kebijakan;


bidang fasilitasi telaahan kebijakan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Fasi l i tasi Telaahan Kebijakan; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

(7) Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang advokasi hukum dan HAM.


Advokasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :



b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan advokasi hukum dan

HAM;


kriteria advokasi hukum dan HAM;


dibidang advokasi h u k u m dan HAM;


bidang advokasi hukum dan HAM;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan

HAM.

Pasal 12

BAGIAN KERJASAMA DAN TATA PEMERINTAHAN

(1) Bagian Kerjasama dan Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang kerjasama, pemerintahan umum dan fasilitasi otonomi

daerah.


Bagian Kerjasama dan Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kerjasama,

pemerintahan umum dan fasilitasi otonomi daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama, pemerintahan umum dan

fasilitasi otonomi daerah;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerjasama,


d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerjasama,


e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama, pemerintahan

umum dan fasilitasi otonomi daerah;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Kerjasama dan Tata Pemerintahan; dan


Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan.

(3) Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama


Kerjasama menyelenggarakan fungsi :


kerjasama;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan kerjasama;


kriteria kerjasama;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang kerjasama;


bidang kerjasama;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Kerjasama; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerjasama dan

Tata Pemerintahan.

(5) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

di bidang pemerintahan umum.


Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :


pemerintahan umum;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

pemerintahan umum;


kriteria pemerintahan umum;


bidang pemerintahan umum;


bidang pemerintahan umum;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan


Tata Pemerintahan.

(7) Sub Bagian Fasi l i tasi Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang fasilitasi otonomi daerah.


Fasil i tasi Otonomi Daerah menyelenggarakan fungs i :


fasilitasi otonomi daerah;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan fasilitasi otonomi

daerah;


kriteria fasilitasi otonomi daerah;


bidang fasilitasi otonomi daerah;


bidang fasilitasi otonomi daerah;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Fasi l i tasi Otonomi Daerah; dan


Tata Pemerintahan.

Pasal 13

BAGIAN K E S E J A H T E R A A N RAKYAT DAN BINA MENTAL

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan B i na Mental mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, bina mental,

spiritual, fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan.


Bagian Kesejahteraan Rakyat dan B i na Mental menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kesejahteraan

rakyat, bina mental, spiritual, fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, bina mental,

spiritual, fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

kesejahteraan rakyat, bina mental, spiritual, fasilitasi kegiatan adat dan

keagamaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesejahteraan rakyat,

bina mental, spiritual, fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat, bina

mental, spiritual, fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Kesejahteraan Rakyat dan B i na Mental;

dan



(3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub

Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :


kesejahteraan rakyat;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat;


kriteria kesejahteraan rakyat;


bidang kesejahteraan rakyat;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat;

pelaksanaan administrasi Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat.

(5) Sub Bagian B i na Mental dan Spiritual mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang bina mental dan spritual.


B ina Mental dan Spiritual menyelenggarakan fungsi :


bina mental dan spiritual;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan bina mental dan

spiritual;


kriteria bina mental dan spiritual;


bidang bina mental dan spiritual;


bidang bina mental dan spiritual;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian B i na Mental dan Spiritual; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan

Rakyat dan B ina Mental.

(7) Sub Bagian Fasil i tasi Kegiatan Adat dan Keagamaan mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan.


Fasi l i tasi Kegiatan Adat dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :


fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan desa

pakraman;


kriteria fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;


bidang fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;


bidang fasilitasi kegiatan adat dan keagamaan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Fasi l i tasi Kegiatan Adat dan

Keagamaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan

Rakyat dan B ina Mental.

Pasal 14

BAGIAN PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT

(1) Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang pendataan, verifikasi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi

bantuan masyarakat.


Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pendataan,

verifikasi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi bantuan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, verifikasi, monitoring,

evaluasi dan fasibtasi bantuan masyarakat;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendataan,

verifikasi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi bantuan masyarakat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan, verifikasi,

monitoring, evaluasi dan fasilitasi bantuan masyarakat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, verifikasi,

monitoring, evaluasi dan fasilitasi bantuan masyarakat;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan.

(3) Sub Bagian Pendataan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang pendataan dan verifikasi.


Bagian Pendataan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :


pendataan dan verifikasi;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pendataan dan

verifikasi;


kriteria pendataan dan verifikasi;


bidang pendataan dan verifikasi;


bidang pendataan dan verifikasi;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Pendataan dan Verifikasi; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan

Bantuan Masyarakat.

(5) Sub Bagian Monitoring dan Eva luas i mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi.


Bagian Monitoring dan Eva luas i menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran monitoring dan evaluasi;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan monitoring dan evaluasi;


kriteria monitoring dan evaluasi;


bidang monitoring dan evaluasi;


bidang monitoring dan evaluasi;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Monitoring dan Evaluas i ; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat.

(7) Sub Bagian Fasil i tasi Bantuan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang fasibtasi bantuan masyarakat.


Fasibtasi Bantuan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :


fasibtasi bantuan masyarakat;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan fasibtasi bantuan

masyarakat;


kriteria fasibtasi bantuan masyarakat;


bidang fasibtasi bantuan masyarakat;


bidang fasilitasi bantuan masyarakat;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Fasibtasi Bantuan Masyarakat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan

Bantuan Masyarakat.

Pasal 15

BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN

(1) Bagian Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di

bidang tata usaha pimpinan, humas, protokol dan penyiapan materi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

Administrasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang tata usaha

pimpinan, humas, protokol dan penyiapan materi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, humas, protokol

dan penyiapan materi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata usaha

pimpinan, humas, protokol dan penyiapan materi;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha pimpinan,

humas, protokol dan penyiapan materi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha pimpinan,

humas, protokol dan penyiapan materi;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Administrasi Pimpinan; dan



(3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran tata usaha pimpinan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan tata usaha pimpinan;


kriteria tata usaha pimpinan;


bidang tata usaha pimpinan;


bidang tata usaha pimpinan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pimpinan.

(5) Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

di bidang humas dan protokol.


Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :


humas dan protokol;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan humas dan protokol;


kriteria humas dan protokol;


bidang humas dan protokol;


bidang humas dan protokol;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Humas dan Protokol; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi

Pimpinan.

(7) Sub Bagian Penyiapan Materi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di

bidang penyiapan materi.

(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Sub Bagian Penyiapan Materi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran penyiapan materi;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan penyiapan materi;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyiapan materi;


bidang penyiapan materi;


bidang penyiapan materi;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Penyiapan Materi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pimpinan.

Pasal 16

BAGIAN PENGADAAN

(1) Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang

perencanaan pengadaan, pengadaan, standarisasi dan kompetensi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perencanaan

pengadaan, pengadaan, standarisasi dan kompetensi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengadaan, pengadaan,

standarisasi dan kompetensi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan


d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan


e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengadaan,

pengadaan, standarisasi dan kompetensi;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Pengadaan; dan


Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan.

(3) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang perencanaan pengadaan;


Perencanaan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :


perencanaan pengadaan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan perencanaan

pengadaan;


kriteria perencanaan pengadaan;


bidang perencanaan pengadaan;


bidang perencanaan pengadaan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perencanaan Pengadaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan.

(5) Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sub Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pengadaan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pengadaan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan;


bidang pengadaan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Pengadaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan.

(7) Sub Bagian Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang standarisasi dan kompetensi.

(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sub Bagian Standarisasi menyelenggarakan fungsi :


standarisasi dan kompetensi;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan standarisasi dan

kompetensi;


kriteria standarisasi dan kompetensi;


bidang standarisasi dan kompetensi;


bidang standarisasi dan kompetensi;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Standarisasi dan Kompetensi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan

Pasal 17

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

di bidang umum dan kepegawaian.


Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang umum dan

kepegawaian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang umum dan

kepegawaian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang umum dan

kepegawaian;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang umum.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran umum;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan umum;


kriteria umum;


bidang umum;


bidang umum;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum; dan

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

(5) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang rumah tangga.


Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :


rumah tangga;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang rumah

tangga;


kriteria di bidang rumah tangga;


bidang rumah tangga;


bidang rumah tangga;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Rumah Tangga; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

(7) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di

bidang kepegawaian.

(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kepegawaian;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian;


kriteria di bidang kepegawaian;


bidang kepegawaian;


bidang kepegawaian;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan

Kepegawaian.

Pasal 18

BAGIAN KEUANGAN

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang anggaran, per be ndaharaan dan akuntasi .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang anggaran,

perbendaharaan dan akuntasi ;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan

akuntasi ;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang anggaran,


d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang anggaran,


e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan

dan akuntasi ;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Keuangan; dan


Asisten Administrasi Umum.

(3) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang

Anggaran.


Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi :


di bidang anggaran;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran;


kriteria di bidang anggaran;


bidang anggaran;


bidang anggaran;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Anggaran; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

(5) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di

bidang perbendaharaan.


Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :


di bidang perbendaharaan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

perbendaharaan;


kriteria di bidang perbendaharaan;


bidang perbendaharaan;


bidang perbendaharaan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perbendaharaan; dan


(7) Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang akuntansi .


Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang akuntansi ;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi ;


kriteria di bidang akuntansi ;


bidang akuntansi ;


bidang akuntansi ;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Akuntansi ; dan


Pasal 19

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

(1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan di bidang kelembagaan, anal isa jabatan, ketatalaksanaan,

reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja.


Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kelembagaan,

anal isa jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan pengukuran

kinerja;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, anal isa jabatan,

ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

kelembagaan, anal isa jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan

pengukuran kinerja;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, anal isa

jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, anal isa

jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja;

f. pelaksanaan administrasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

(3) Sub Bagian Kelembagaan dan Anal isa Jaba tan mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan dan anal isa jabatan.


Kelembagaan dan Anal isa Jabatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran kelembagaan dan anal isa jabatan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan anal isa jabatan;


kriteria kelembagaan dan anal isa jabatan;


bidang kelembagaan dan anal isa jabatan;


bidang kelembagaan dan anal isa jabatan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

(5) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di

bidang ketatalaksanaan.


Keatalaksanaan menyelenggarakan fungsi :


kegiatan ketatalaksanaan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan ketatalaksanaan;


kriteria ketatalaksanaan;


bidang ketatalaksanaan;


bidang ketatalaksanaan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan

Tata Laksana.

(7) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Pengukuran Kinerja mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pengukuran

kinerja.


Reformasi Birokrasi dan Pengukuran Kinerja menyelenggarakan fungsi :

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran

reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja;

penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi

birokrasi dan pengukuran kinerja;

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja;

penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja;

penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja;

pelaksanaan administrasi Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan

Pengukuran Kinerja; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

B A B VI

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Jabatan

Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 23

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas :

a. Jabatan Fungsional Arsiparis;

b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

c. Jabatan Fungsional Auditor;

d. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;

B A B VI I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI GIANYAR,

A. A. G D E AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SETDA KABUPATEN GIANYAR,

DEWA MADE APRAMANA

BER ITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 66

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 66 TAHUN 2016 TANGGAL 14 OKTOBER 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

STRUKTUR ORGANISASI


BUPATI GIANYAR

K E L O M P O K

J A F U N G

WAKIL BUPATI GIANYAR

S E K R E T A R ] S DAERAH

Asisten Adminis t ras i

Pemerintahan Dan Kesejahteraan

Rakyat

Bagian

Ker jasama dan

T a t a

Pemerintahan

S u b Bagian

Ker jasama

S u b Bagian

Pemerintahan

U m u m

S u b Bag ian

Fas i l i tas i

Otonomi

Daerah

Bag ian

Kesejahteraan

Rakya t dan

B i n a Mental

S u b Bag ian Kesejahteraan

Rakyat

S u b Bag ian

B i n a Mental

dan Spir i tua l

S u b Bagian

Fas i l i tas i

Kegiatan adat

dan

Keagamaan

Bag ian

H u k u m dan

HAM

Sub Bagian

Peraturan

Perundang-

undangan dan

dokumentasi

Hukum

S u b Bag ian

Fas i l i tas i

Te lahaan

Kebi jakan

S u b Bag ian

Advokasi

H u k u m dan

HAM

Asisten Admin is t ras i Ekonomi

dan Pembangunan

r Bag ian

Pengelolaan

B a n t u a n

Masyarakat

S u b Bagian

Pendataan dan

Ver i f ikasi

S u b Bagian

Monitoring

dan E v a l u a s i

S u b Bag ian

Fas i l i tas i

B a n t u a n

Masyarakat

Bag ian

Admin is t ras i

P impinan

S u b Bag ian

T a t a U s a h a

P impinan

S u b Bag ian

H u m a s dan

Protokol

S u b Bag ian

Uj Penyiapan

Materi

Bag ian

Pengadaan

S u b Bag ian

Perencanaan

Pengadaan

S u b Bag ian

Pengadaan

S u b Bag ian

S tandar i sas i

dan

Kompetensi

Bag ian U m u m

dan

Kepegawaian

S u b Bag ian

U m u m

S u b Bag ian

R u m a h

Tangga

S u b Bag ian

Kepegawaian

Bag ian

Keuangan

S u b Bag ian

Anggaran

S u b Bag ian

Perbendahara

S u b Bag ian

Akun tans i

Bag ian

Organisas i

dan

Ta t a l aksan a

S u b Bag ian

Kelembagaan

dan Ana l i sa

J a b a t a n

S u b Bag ian

Ketata

l aksanaan

Sub Bagian

Reformasi

Birokrasi dan

Pengukuran

Kinerja

B U PAT I GIANYAR,

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Documents

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 66 TAHUN 2016 … · (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat Daerah dipimpin