BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

JAM WAJIB BELAJAR PADA MALAM HARI TERHADAP ANAK

SE-KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. Bahwa untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di

Kabupaten Bintan maka perlu digerakkan gerakan disiplin Jam

Wajib Belajar Pada Malam Hari terhadap anak;

b. Bahwa untuk menghindari para anak keluar rumah, terutama pada

malam hari, maka perlu dilaksanakan Jam Wajib Belajar Pada

Malam Hari;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan

tentang Jam Wajib Belajar Malam Hari terhadap anak di Kabupaten

Bintan;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah

Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor

25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang….

Menetapkan

:

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara

nomor 5105)

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor No 70 Tahun 2009

tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat

Istimewa;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG JAM WAJIB BELAJAR

PADA MALAM HARI TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bintan

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan.

4. Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari adalah batas waktu belajar

anak di malam hari.

5. Tempat Umum adalah fasilitas-fasilitas yang menimbulkan

keramaian dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendidik bagi

anak.

BAB II…..

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan Sasaran dilakukan Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari

terhadap Anak adalah sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia di

Kabupaten Bintan.

b. Agar anak terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat diluar

jam belajar.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

(1). Sarana dan prasarana yang digunakan untuk Wajib Belajar pada

Malam Hari meliputi :

a. Rumah tinggal

b. Balai Warga

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

d. Sarana ibadah dan

e. Sarana lainnya yang memadai

(2). Kelengkapan sarana dan prasarana wajib belajar pada malam

hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

kondisi.

BAB IV

PELAKSANAAN Pasal 4

(1) Pemberlakuan Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari dilaksanakan

dari pukul 19:00 sampai dengan 22:00 Wib dan selanjutnya anak

berada dalam lingkungan keluarga. Ushusd

(2) Selama Jam wajib Belajar pada malam hari tersebut, kepada anak

tidak dibenarkan keluar rumah, berada ditempat umum dan di

tempat hiburan (arena nonton TV bersama, kafe, meja billyard,

tempat permainan game online dan sejenisnya.)

(3) Anak dibenarkan keluar rumah untuk hal-hal yang bersifat penting

seperti belajar kelompok dan atau les dengan ketentuan telah

mendapat izin dari orang tua.

(4) Untuk efektifitas dan terlaksananya Jam Wajib Belajar Pada Malam

Hari terhadap anak, diharapkan bantuan dari Orang Tua, Ketua

RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Lurah/ Kepala Desa, Camat, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, Dewan Pendidik, LSM Pendidikan,

Komite Sekolah,

Guru…..

Guru dan Lembaga Adat serta Masyarakat lainnya dalam

melaksanakan peraturan ini dan ikut mengawasi secara aktif

terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma

yang berlaku di masyarakat

BAB V SATUAN TUGAS

Pasal 5

(1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan wajib belajar

pada malam hari untuk anak dapat dibentuk satuan tugas

(2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh warga nmasyarakat setempat.

(3) Satuan tugas sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari

unsur :

a. Rukun Tetangga (RT) b. Rukun Warga (RW) c. Kepala Dusun

d. Lurah/ Kepala Desa e. Camat

f. Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama g. Satpol PP h. Kepolisian

i. Organisasi Pemuda dan j. Pihak lain yang terkait

Pasal 6

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bertugas untuk :

a. Memastikan pelaksanaan kegiatan wajib belajar pada malam

hari dapat berjalan dengan baik.

b. Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan bg ]elajar pada

malam hari.

c. Melakukan razia, pemeriksaan dan teguran terhadap anak yang

tidak mematuhi Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari dan ikut

mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai

dengan norma-norrma yang berlaku di masyarakat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

Kepada anak yang tidak mematuhi Jam Wajib Belajar Pada Malam

Hari dan dijumpai di tempat-tempat umum, maka dikenakan

sanksi pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII….

BAB VII

PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 24 Oktober 2014

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 24 Oktober

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

d.t.o

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 66 Disalin Sesusai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan d.t.o II SANTO, SH PEMBINA TK.I NIP.19661026 199703 1 003