PERANAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM … · 2015-09-03 · Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu

PERANAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM

PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

DI INDONESIA

OLEH

MAHARANI TEJASARI

H14104116

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

PERANAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM


DI INDONESIA

OLEH

MAHARANI TEJASARI

H14104116




2008

RINGKASAN

MAHARANI TEJASARI. Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan

Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (dibimbing oleh ALLA ASMARA).

Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UKM dapat membuktikan bahwa sektor

ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UKM mampu

bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal

tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UKM setiap tahunnya. Pada

tahun 2005 jumlah unit UKM sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari

total unit usaha yang ada di Indonesia dan pada tahun 2006 jumlah UKM meningkat

menjadi sebanyak 48,9 juta unit. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UKM, maka

turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja

yang diserap UKM sebanyak 83,2 juta jiwa kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi

sebanyak 85,4 juta jiwa. UKM menyerap 96,18 persen dari seluruh tenaga kerja di

Indonesia (BPS, 2007). Posisi tersebut menunjukan bahwa UKM berpotensi menjadi wadah

pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian.

Akan tetapi disisi lain, terdapat hambatan internal dan eksternal dari UKM. Sehingga

hal tersebut mengakibatkan produktivitas UKM sangat rendah dalam menciptakan nilai

tambah. Hal ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDB yang belum cukup tinggi.

Meskipun secara unit usaha merupakan usaha yang dominan di Indonesia, akan tetapi

sektor ini masih kalah bersaing dengan usaha besar yang jumlahnya sangat sedikit, akan

tetapi sumbangannya terhadap PDB sangat besar. Dalam menyikapi hal ini, strategi

pengembangan UKM yang dikaji yaitu dari sisi perbankan melalui bantuan keuangan.

Lembaga keuangan dalam sektor perbankan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam

aktifitas suatu perekonomian. Hal tersebut ditinjau dengan adanya Kredit Usaha Kecil

(KUK) melalui Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Jika fungsi dari

kredit ini berjalan cukup baik maka hal tersebut dapat menciptakan nilai tambah. Sehingga

dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana strategi pengembangan UKM dapat

mempengaruhi kinerja UKM dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dilihat

bagaimana peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengembangan UKM

beserta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan

untuk menganalisis pengaruh UKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini

digunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan adalah data

sekunder berupa nilai PDB UKM, Investasi UKM, Ekspor UKM, Tenaga Kerja UKM,

Jumlah UKM, Pendapatan per kapita, Kredit Modal kerja dan Kredit Investasi pada Kredit

Usaha Kecil (KUK) dari tahun 1996-2006.

Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah unit usaha (0.904148), Kredit Modal

Kerja (0.035586) dan PDB UKM (0.062321) secara signifikan mempunyai pengaruh yang

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan

jumlah usaha, Kredit Modal Kerja dan pertumbuhan PDB merupakan salah satu dari

penciptaan kesempatan kerja. Sedangkan, Kredit Investasi (-0.074278) secara signifikan

berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan kredit ini lebih

banyak digunakan untuk investasi yang padat modal sehingga kurang adanya

pemberdayaan terhadap sumber daya manusia. Pendapatan per kapita (-0.378047)

memberikan pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja

karena semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita di suatu negara semakin kecil pangsa

tenaga kerja UKM.

Tenaga kerja (2.813870) dan investasi (0.85055) secara signifikan berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan produktivitas tenaga kerja dan

investasi akan mendorong kenaikan output UKM. Akan tetapi, nilai ekspor tidak

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi karena sumbangan dan kontribusinya

yang masih rendah. Disamping itu, hal tersebut juga dikarenakan kondisi ekspor Indonesia

dimana sebagian besar input ekspor masih bergantung pada impor. Sehingga

mengakibatkan ekspor tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan PDB.

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu : Pertama, Kredit

Modal Kerja (KMK) mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja

sehingga pemerintah dapat lebih meningkatkan lagi porsi KMK. Hal tersebut dapat

dilakukan dengan mengurangi porsi kredit konsumsi atau memperbesar Kredit Usaha Kecil

secara umum. Selain itu dalam menghadapi kendala internal UKM terhadap akses

pembiayaan, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang memudahkan UKM dalam

mengakses kredit. Kedua, salah satu faktor yang mendukung dalam pertumbuhan UKM

yaitu investasi pada sektor UKM. Berdasarkan penelitian, menunjukan bahwa investasi

pada UKM dapat menciptakan nilai tambah secara signifikan terhadap PDB UKM.

Sehingga perhatian pada UKM dapat diberikan dengan meningkatkan investasi pada UKM.

Langkah tersebut dapat berupa perbaikan iklim usaha dan permudahan izin usaha dalam

investasi.

PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM


DI INDONESIA

Oleh

MAHARANI TEJASARI

H14104116

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi




2008




Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,

Nama Mahasiswa

Nomor Registrasi Pokok

Program Studi

Judul Skripsi

:

:

:

:

Maharani Tejasari

H14104116

Ilmu Ekonomi

Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam

Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan

Ekonomi di Indonesia

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Alla Asmara, SPt, M.Si

NIP. 132 159. 707

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, M.S.

NIP. 131 846 872

Tanggal Kelulusan:

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-

BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU

LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juli 2008

Maharani Tejasari

H14104116

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maharani Tejasari, dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 24

November 1986 dari pasangan Bapak Sutisna dan Ibu Etty Sofiati. Penulis merupakan anak

ke tiga dari lima bersaudara. Menyelesaikan pendidikan di Kota Bogor dari mulai TK di

Taman Kanak-Kanak Nurul Maghfirah pada tahun 1990 kemudian dilanjutkan di SDN

Caringin 1 pada tahun 1992, setelah itu melanjutkan di SLTPN 4 Bogor pada tahun 1998

dan menamatkan di SMUN 4 Bogor pada tahun 2004.

Pada tahun 2004 penulis melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi di kota

yang sama yaitu Bogor tercinta pada perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penulis masuk IPB melalui jalur SPMB dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi

Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa

penulis aktif di organisasi Ekonomi Syariah Club (SES-C) dan juga dalam beberapa

kepanitiaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah

“Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai masukan yang positif terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di

Indonesia dan juga sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya. Disamping hal

tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut

Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Alla Asmara, SPt, M. Si. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

bimbingan baik secara teknis maupun teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini

sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

2. Jaenal Effendi, MA. selaku dosen komisi pendidikan dan Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc.

selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat.

3. Orang tua penulis, Bapak Sutisna Sofyan dan Almh. Ibu Ety Sofiaty atas segala

dukungan dan cintanya yang begitu besar dan Tante Lilis Haryati yang telah

memberikan dukungan moril dan materil yang tidak terhingga,dan juga kepada

saudara penulis yaitu teh Nenden, teh Irma, ka Sandy, Cindy dan Sheila. Tak lupa

kepada dua keponakan lucu penulis yaitu Bibil dan Jibril.

4. Teman-teman yang telah menemani dalam suka dan duka hari-hari penulis yaitu

Niken, Lia, Dela, Dila, Fanya, Heni, Hana, Nisa, Septi, Rinda, Irma, dan Cai. Selain

itu juga kepada teman penulis yang lain yang telah ada dalam kebersamaan penulis

yaitu Lusi, Tika, Liana, Wida, Alin, Barita, Dika, Dyah dan semua teman-teman IE

Angkatan 41.

5. Rangga Skripsiana dan keluarga yang pernah ada dalam hidup penulis. Terima kasih

atas dukungannya selama ini.

6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dan tidak bisa

disebutkan satu persatu.

Bogor, Juli 2008

Maharani Tejasari

H14104116

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL......................................................................................

DAFTAR GAMBAR.................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................

I. PENDAHULUAN..................................................................................

1.1. Latar Belakang..................................................................................

1.2. Perumusan Masalah...........................................................................

1.3. Tujuan Penelitian...............................................................................

1.4. Manfaat Penelitian.............................................................................

1.5. Ruang Lingkup..................................................................................

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN............

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup UKM...................................................

2.2. Karakteristik UKM............................................................................

2.2.1. Aspek Permodalan UKM........................................................

2.2.2. Aspek Sumber Daya Manusia UKM......................................

2.3. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi...............................

2.4. Kebijakan Pemerintah........................................................................

2.5. Penelitian Terdahulu.........................................................................

2.6. Kerangka Pemikiran..........................................................................

2.7. Hipotesis............................................................................................

III. METODE PENELITIAN...................................................................

3.1. Jenis dan Sumber Data......................................................................

3.2. Metode Analisis.................................................................................

3.3. Uji Statistik........................................................................................

3.3.1. Uji Koefisien Determinan R2

...................................................

3.3.2. Uji t- Statistik..........................................................................

3.3.3. Uji F-Statistik...........................................................................

ix

x

xi

1

1

8

11

12

12

14

14

16

17

19

21

24

25

27

31

32

32

32

33

33

34

35

3.4. Uji Ekonometrika...............................................................................

3.4.1. Multikolinearitas......................................................................

3.4.2. Autokorelasi.............................................................................

3.4.3. Heteroskedastisitas...................................................................

3.4.4. Uji Normalitas..........................................................................

IV. GAMBARAN UMUM........................................................................

4.1. Perkembangan UKM di Indonesia.....................................................

4.2. Peranan UKM di Indonesia................................................................

4.3. Permasalahan yang dihadapi UKM....................................................

4.4. Kebijakan Pemerintah.........................................................................

V. HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................

5.1. Peranan UKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja...............................

5.2. Peranan UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi...................................

VI. KESIMPULAN DAN SARAN...........................................................

6.1. Kesimpulan.......................................................................................

6.2. Saran.................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA................................................................................

36

36

37

37

38

39

39

41

43

45

48

48

54

60

60

60

62

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1.1. Jumlah Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 1999-2006

di Indonesia(Unit).........................................................................

1.2. Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar

Tahun 2005-2006 di Indonesia.....................................................

1.3. PDB Usaha Kecil Menengah menurut Sektor Ekonomi Tahun

2003-2006 Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)..............

1.4. Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar

Tahun 2001-2006 di Indonesia (Orang).......................................

4.1. PDB dan Proporsi PDB Usaha Kecil, Menengah dan Besar

Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Konstan 2000

(Milyar).........................................................................................

4.2. Investasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003-2006 Atas Dasar

Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)..................................

4.3. Ekspor dan Laju Pertumbuhan UKM menurut Sektor Ekonomi

Tahun 2004-2006 (Juta Rupiah)...................................................

4.4. Posisi dan Pertumbuhan Kredit MKM Tahun 2002-2006 di

Indonesia.......................................................................................

5.1. Hasil Regresi Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja....................

5.2. Hasil Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi........................

5.3. Ekspor Barang Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2001-

2006 (Juta Rupiah)........................................................................

2

3

4

10

39

40

41

47

48

55

58

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

2.1. Kerangka Pemikiran..................................................................... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Data-data Pada Model Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja.....

2. Data-data Pada Model Persamaan Pertumbuhan Ekonomi.........

3. Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja..

4. Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Pertumbuhan Ekonomi......

66

67

68

69

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha skala kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang hampir selalu

merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam

menyerap tenaga kerja. Begitu pula dengan kondisi yang ada di Indonesia, meskipun dalam

ukuran sumbangan terhadap PDB belum cukup tinggi, sektor ini dapat tetap menjadi

tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional. Sehingga perannya diharapkan dapat

menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.

Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UKM dapat membuktikan bahwa sektor

ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UKM mampu

bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami

keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UKM setiap

tahunnya.

Berdasarkan Tabel 1.1. diketahui bahwa UKM mengalami peningkatan dalam jumlah

unit usaha. Adapun alasan-alasan UKM dapat bertahan dan cenderung meningkat

jumlahnya pada masa krisis yaitu karena: pertama; sebagian besar UKM memproduksi

barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang

rendah. Kedua; sebagian besar UKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat

modal dari bank. Implikasinya pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya

suku bunga tidak berpengaruh terhadap UKM. Ketiga; dengan adanya krisis ekonomi yang

berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Sehingga

para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha

yang berskala kecil, akibatnya jumlah UKM meningkat (Partomo dan Soejodono, 2004).

Tabel 1.1. Jumlah Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 1999-2006 di Indonesia (Unit)

Tahun Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha besar

1999 37.859.509 52.214 1.885

2000 39.705.204 78.832 5.675

2001 39.883.111 80.969 5.915

2002 41.859.444 85.050 6.132

2003 43.372.885 87.357 6.514

2004 44.684.351 93.036 6.686

2005 47.006.889 95.855 6.811

2006 48.822.925 106.711 7.204 Sumber : Departemen Koperasi, 2007

Sektor ekonomi UKM di Indonesia secara kuantitas memiliki proporsi unit terbesar

berdasarkan angka statistik UKM terhadap lapangan usaha. Hal ini berdasarkan Tabel 1.1.

yang diketahui bahwa sebagian besar usaha di Indonesia berbentuk usaha kecil dan

menengah. Berdasarkan kondisi tersebut dengan bertambahnya jumlah unit UKM dari

tahun ke tahun akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas sehingga jumlah tenaga

kerja dalam unit UKM akan terserap cukup banyak.

Berdasarkan Tabel 1.2. diketahui pada tahun 2005 jumlah unit UKM sebanyak 47,1

juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha dengan menyerap tenaga kerja

sebanyak 83,2 juta jiwa. Hal tersebut menunjukan bahwa sebanyak 96,28 persen tenaga

kerja diserap oleh UKM. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah unit UKM telah mencapai

48,9 juta unit yang berarti mencapai 99,9 persen dari total unit usaha Indonesia. Sektor

UKM pada tahun 2006 menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 85,4 juta jiwa atau 96,18

persen terhadap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Posisi tersebut menunjukan bahwa UKM

berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika

perekonomian.

Tabel 1.2. Jumlah dan Proporsi Unit Usaha, Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun

2005-2006 di Indonesia

Uraian

Tahun 2005 Tahun 2006

Jumlah Unit

Usaha (unit)

Tenaga Kerja

(orang)

Jumlah Unit

Usaha (unit)

Tenaga

Kerja

(orang)

1. UKM 47.102.744

(99,9)

83.233.793

(96,28)

48.929.636

(99,9)

85.416.493

(96,18)

2. Usaha Besar 6.811

(0,1)

3.212.033

(3,72)

7.204

(0,1)

3.388.462

(3,82)

Jumlah 47.109.555

(100)

86.445.826

(100)

48.936.840

(100)

88.804.955

(100)

Sumber : BPS, 2007 (diolah)

Keterangan : dalam kurung ( ) menyatakan persentase (%)

Berdasarkan Tabel 1.3. diketahui bahwa PDB pada sektor UKM meningkat setiap

tahunnya. Pertumbuhan kinerja usaha kecil dan menengah terlihat pada sumbangannya

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada akhir tahun 2006 total PDB yang

disumbangkan UKM meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 1.778.745,7

milyar rupiah menyumbang 54,2 persen dari keseluruhan PDB. Berdasarkan lapangan

usaha PDB terbesar setiap tahunnya disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan

restoran, dan pada tahun 2006 menyumbang sebesar 412.044,9 milyar rupiah. Kemudian

kedua terbesar disumbang oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

sebesar 412.044,9 milyar rupiah. Secara keseluruhan meningkatnya PDB pada sektor UKM

disebabkan juga oleh peningkatan kontribusi dari semua sektor.

Tabel 1.3. PDB Usaha Kecil Menengah Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2003-2006 Atas

Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)

Sektor

PDB

2003

PDB

2004

PDB

2005

PDB

2006

1. Pertanian,

Peternakan,

Kehutanan dan

Perikanan

293.553,1

313.723,4

348.974,7

412.044,9

2. Pertambangan dan

Penggalian

21.205,0 24.064,7

30.917,2

40.418,5

3. Industri Pengolahan 150.253,9 164.523,4

186.896,9

222.129,0

4. Listrik, Gas dan Air

Bersih

1.707,8

1.890,6

2.173,7

2.459,1

5. Bangunan 83.211,3 99.445,3 129.368,7 164.369,5

6. Perdagangan, Hotel

dan Restoran

322.223,7 354.247,6 441.365,1 478.535,1

7. Pengangkutan dan

Komunikasi

67.724,8

76.096,4

95.485,0

123.122,9

8. Keuangan,

Persewaan dan Jasa

Perusahaan

111.242,3

124.868,3

147.459,5

172.620,2

9. Jasa-Jasa 92.825,9 110.620,9 135.420,9 163.046,5

PDB

PDB TANPA MIGAS

1.143.977,9

1.142.229,3

1.271.480,7

1.269.572,3

1.491.061,9

1.488.095,2

1.778.745,7

1.775.614,7 Sumber : Departemen Koperasi, 2008

Selain potensi yang dimiliki UKM selain itu terdapat keunggulan-keunggulan UKM

dibandingkan dengan usaha besar yaitu: (1) inovasi dalam teknologi yang telah dengan

mudah terjadi dalam pengembangan produk; (2) berbasis pada sumber daya lokal sehingga

dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian; (3)

kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap

tenaga kerja; (4) fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar

yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya

birokratis; (5) terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan; (6) dimiliki

dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya

manusia; (7) tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan

pembangunan yang efektif (Azrin, 2004).

Walaupun mempunyai potensi yang sedemikian banyak, kenyataan menunjukan

bahwa UKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara

maksimal dalam fungsi sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

UKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal

maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,

sumberdaya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung bagi

perkembangannya.

Berdasarkan kondisi yang kurang menguntungkan tersebut diperlukan suatu upaya

untuk mengembangkan UKM. Perhatian untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah

setidaknya dilandasi oleh beberapa alasan. Salah satunya yaitu, UKM banyak menyerap

tenaga kerja. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak

UKM juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya

banyak di daerah, pertumbuhan UKM akan menimbulkan dampak positif terhadap

peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam

distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi (Kuncoro, 1996). Dari sisi kebijakan,

UKM jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi

sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam

upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh usaha kecil perlu

diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang mandiri serta dapat berkembang menjadi

usaha menengah. Disamping itu juga usaha menengah perlu ditingkatkan jumlahnya

menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul. Sehingga peranannya dalam penyerapan

tenaga kerja, ekspor dan pembentukan PDB semakin meningkat.

Perhatian pada UKM sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan

untuk pemberdayaan UKM melalui kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit untuk

pengembangan UKM bahkan telah dilakukan sejak tahun 1974. Kredit program pertama

UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Setelah

deregulasi perbankan pada tahun 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara

berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial.

Salah satu strategi pengembangan UKM antara lain adalah kemitraan dan bantuan

keuangan. Berdasarkan UU RI No. 9 Tahun 1995 pola kemitraan usaha merupakan strategi

dalam pengembangan UKM dimana terdapat hubungan kemitraan antara UKM dan usaha

besar. Tujuan pola kemitraan usaha adalah untuk menjalin kerjasama yang harmonis antara

usaha skala besar dan UKM. Melalui kemitraan ini akan diperoleh manfaat dalam bentuk

transfer teknologi, distribusi kepemilikan.

Salah satu pengembangan UKM yang paling menentukan yaitu dengan adanya

bantuan keuangan melalui permodalan baik itu untuk modal kerja maupun untuk

membiayai pembangunan atau pembelian barang modal. Dengan diberlakukannya UU No.

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil Bank

Indonesia menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui

peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/2/PB/2001 tentang KUK. Selain itu Bank Indonesia

membantu pengembangan usaha kecil secara tidak langsung dengan meningkatkan

intensitas dan efektivitas bantuan teknis.

Melihat problematika yang masih menghinggapi perekonomian Indonesia, maka

strategi pengembangan UKM harus mampu mengatasi beberapa persoalan pokok. Salah

satunya yaitu menjadikan UKM sebagai sektor yang kompetitif sehingga

pengembangannya perlu mempertajam pilihan pada sektor tertentu. Bila ditelaah secara

sektoral, usaha kecil dan menengah memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang

memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan,

peternakan dan perikanan. Disamping itu UKM juga mempunyai potensi dalam bidang

usaha tersier, seperti perdagangan, hotel dan restoran (Sutrisno, 2003).

Selama periode tahun 2003-2006, sektor UKM menciptakan nilai tambah di masing-

masing bidang tersebut rata-rata 87,2 persen dan 75,5 persen. Sebaliknya usaha besar

memiliki keunggulan dalam pengolahan lanjutan produk primer, seperti manufaktur, listrik,

gas dan air bersih, komunikasi serta sektor pertambangan dan galian (BPS, 2007). Selain

itu upaya pengembangan UKM merupakan upaya penciptaan lapangan kerja untuk

menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan kondisi UKM di Indonesia, secara garis besar UKM memegang peranan

penting sebagai sektor yang potensial dan penjaga stabilitas perekonomian. Mengingat

usaha kecil dan menengah mempunyai keterlibatan yang tinggi terhadap angkatan kerja

Indonesia, maka penelitian yang berkaitan dengan UKM sangat penting dilakukan. Hal

tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengatasi persoalan pada UKM. Sehingga

hasilnya dapat menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi selanjutnya.

1.2. Permasalahan

Banyaknya angkatan kerja yang diserap sektor informal merupakan refleksi

ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih luas terhadap

sebagian besar penduduk usia kerja. Sektor formal selama ini memang diakui sebagai

pemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi perekonomian negara namun disatu sisi sektor

ini mempunyai ketidakmampuan dalam menyerap banyak tenaga kerja. Disamping itu,

meskipun penyediaan kesempatan kerja oleh sektor formal terbuka untuk semua orang,

namun dalam kenyataannya kesempatan kerja ini membutuhkan syarat-syarat keterampilan

khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain kondisi

keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi keterampilan yang dituntut

oleh sektor formal pada umumnya (Cahyono, 1983).

Usaha kecil dan menengah yang tidak menuntut banyak persyaratan merupakan usaha

yang menarik bagi mereka yang mengalami kesulitan memasuki pasar tenaga kerja formal.

Dalam situasi resesi, UKM dapat menunjukan ketahanan yang tinggi disamping karena

daya tampung dan laju pertumbuhan sektor formal yang kurang memadai, lebih kecil dari

laju pertumbuhan angkatan kerja. Akan tetapi kemampuan dari segi modal dan pengetahuan

serta keterampilan yang terbatas mengakibatkan tidak memungkinkannya untuk masuk ke

dalam sektor formal. Keadaan tersebut diperkuat dengan situasi khusus yang sedang kita

hadapi dengan menurunnya pendapatan pemerintah yang kemudian mengakibatkan

terbatasnya anggaran belanja pemerintah (Kuncoro, 2006).

Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial yang dapat

menciptakan nilai tambah. Akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa UKM belum

maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang menghambat UKM

untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu dalam hal permodalan.

Hal tersebut menghambat UKM untuk meningkatkan skala produksi dan perluasan skala

usaha. Sehingga meskipun potensial dalam penciptaan lapangan kerja akan tetapi dengan

hambatan tersebut akan menghambat pula proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan

usaha.

Berdasarkan Tabel 1.4., UKM mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja

yang begitu besar dibandingkan dengan usaha besar. Perkembangan kontribusi UKM dan

kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja selama periode tersebut menggambarkan

produktivitas pelaku UKM. Sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa unit usaha kecil

dan menengah pada umumnya menjadi sandaran hidup masyarakat. Selain itu, hal ini dapat

mengindikasikan bahwa UKM mempunyai peranan yang penting dalam membantu

memecahkan masalah pengangguran, pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi

pendapatan.

Akan tetapi disisi lain, dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada UKM

mengakibatkan produktivitas UKM sangat rendah dalam menciptakan nilai tambah dari sisi

sumbangannya terhadap PDB yang belum cukup tinggi. Meskipun secara unit usaha

merupakan usaha yang dominan di Indonesia, akan tetapi sektor ini masih kalah bersaing

dengan usaha besar yang jumlahnya cenderung sangat sedikit akan tetapi sumbangannya

terhadap PDB sangat besar. Sehingga permasalahan utama dalam pengembangan UKM

adalah bagaimana meningkatkan skala usaha sehingga kemampuannya dalam menciptakan

nilai tambah senantiasa meningkat. Dengan demikian skala usaha bertambah besar dan

kontribusinya terhadap PDB juga meningkat.

Tabel 1.4. Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2001-2006

di Indonesia (Orang)

Tahun Kecil Menengah Besar Jumlah

2001 70.884.594 3.802.834 2.962.943 77.650.371

2002 73.905.002 3.902.895 3.017.995 80.825.892

2003 77.947.490 3.994.863 3.145.736 85.088.089

2004 76.415.980 4.030.620 3.154.771 83.601.371

2005 78.994.872 4.238.921 3.212.033 86.445.826

2006 80.933.384 4.438.109 3.388.462 88.804.955

Sumber : Departemen Koperasi, 2008

Dalam hal ini, strategi pengembangan UKM yang dikaji yaitu dari sisi perbankan

melalui bantuan keuangan. Lembaga keuangan dalam sektor perbankan mempunyai fungsi

sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Hal tersebut ditinjau dengan

adanya Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi

(KI). Jika fungsi dari kredit ini berjalan cukup baik maka hal tersebut dapat menciptakan

nilai tambah. Sehingga dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana strategi

pengembangan UKM dapat mempengaruhi kinerja UKM dari sisi penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, dilihat bagaimana peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi mengharuskan pemerintah

untuk menyediakan dan memperluas lapangan pekerjaan yang diperuntukan bagi angkatan

kerja tersebut. Sehingga dengan mengembangkan sektor UKM dari sisi perbankan dengan

adanya kredit investasi dan modal kerja diharapkan masalah ketenagakerjaan dapat teratasi.

Dengan pengembangan tersebut sektor ini mempunyai kemampuan untuk menyerap tenaga

kerja lebih banyak dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Maka permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan kondisi tersebut yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengembangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja beserta

faktor-faktor lain yang mempengaruhinya di Indonesia?

2. Bagaimana peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pengembangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja beserta

faktor-faktor lain yang mempengaruhinya di Indonesia.

2. Menganalisis peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai keadaan UKM di Indonesia dalam

rentang waktu 11 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pemerintah dalam mengembangkan UKM sehingga pada akhirnya dapat memberikan

kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga

diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan

bagi Penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan

yang sudah diperoleh selama pendidikan ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup sektor UKM pada semua sektor di Indonesia. Data yang

digunakan dimulai pada tahun 1996 sampai tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk

meneliti pengaruh pengembangan UKM dari aspek finansial berupa Kredit Usaha Kecil

yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja

seperti jumlah usaha UKM di Indonesia,

pendapatan per kapita dan PDB sektor UKM. Sedangkan dalam menganalisis pertumbuhan

ekonomi UKM digunakan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu investasi, tenaga kerja,

ekspor dan jumlah usaha UKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup UKM

Pengertian mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama,

tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya

dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan

perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok

perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara independent,

tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif.

Tapi usaha yang bersifat kewirusahaan adalah usaha yang pada awalnya bertujuan

untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan dengan praktek-

praktek inovasi strategis.

Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam.

Sebelum dikeluarkannya UU No.9/1995, setidaknya ada lima instansi yang

merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing. Kelima instansi itu

adalah Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia,

Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pada kelima

instansi itu, kecuali BPS, usaha kecil pada umumnya dirumuskan dengan

menggunakan pendekatan finansial.

Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia manggambarkan bahwa perusahaan

dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang digolongkan sebagai industri kerajinan

dan rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 - 19 orang sebagai industri

kecil, perusahaan dengan tenaga kerja 20 - 99 orang sebagai industri sedang atau

15

menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai

industri besar.

Mengacu Undang-Undang No 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari

segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah: (1) memiliki kekayaan bersih

paling banyak 200 Juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha), atau (2) memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Milyar Rupiah per

tahun. Sedangkan untuk kriteria usaha menengah : (1) untuk sektor industri,

memiliki total aset paling banyak 5 Milyar Rupiah per tahun, dan (2) untuk sektor

nonindustri, memiliki kekayaan bersih paling banyak 600 Juta Rupiah tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan

paling banyak 3 Milyar Rupiah per tahun. INPRES No. 10 Tahun 1999

mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayan

bersih lebih besar dari 200 Juta Rupiah sampai maksimal 10 Milyar Rupiah.

Departemen Perindustrian memalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian

No. 286/M/SK/10/1989 dan Bank Indonesia, mendefinisikan usaha kecil

berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan

usaha kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunannya),

bernilai kurang dari 600 Juta Rupiah. Departemen Perdagangan membatasi usaha

kecil berdasarkan modal kerjanya.

Menurut Departemen Perdagangan, usaha kecil adalah usaha (dagang) yang

modal kerjanya bernilai kurang dari 25 Juta Rupiah. Sedangkan Kamar Dagang

dan Industri (Kadin) terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua

kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan,

16

pertanian dan industri. Kelompok kedua adalah bergerak dalam bidang konstruksi.

Menurut Kadin yang dimaksud dengan usaha kecil untuk kelompok pertama

adalah yang memiliki modal kerja kurang dari 600 Juta Rupiah. Adapun untuk

kelompok kedua yang dimaksud dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal

kerja kurang dari 250 Juta Rupiah dan memiliki nilai usaha kurang dari 1 Milyar

Rupiah.

Selain itu, pengelompokan atau kategorisasi usaha-usaha di suatu negara

mempunyai tujuan strategis, antara lain dikaitkan dengan standar kuantitatif

tertentu, serta seberapa jauh dapat dimasukkan kedalam jenis-jenis usaha atau

bisnis. Tujuan pengelompokan usaha dapat disebutkan beragam dan pada intinya

mencakup empat macam tujuan, yaitu sebgai berikut.

1. untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan (teoritis).

2. untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah.

3. untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi

perusahaannya.

4. untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja

perusahaan (Partomo dan Soejodono, 2004).

2.2. Karakteristik UKM

Suatu komite untuk pengembangan ekonomi mengajukan konsep tentang

usaha kecil dan menengah dengan lebih menekankan pada kualitas atau mutu

daripada kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil,

menengah dan besar. Ada empat aspek yang dipergunakan dalam konsep UKM

17

tersebut, yaitu pertama, kepemilikan; kedua, operasinya terbatas pada lingkungan

atau kumpulan pemodal; ketiga, wilayah operasinya terbatas pada lingkungan

sekitar, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya; keempat, ukuran

dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud

bisa jumlah pekerja atau karyawan atau satuan lainnya yang signifikan (Partomo

dan Soejodono, 2004)

Dari suatu penelitian Balton (1971) dalam Partomo dan Soejodono (2004),

menyatakan bahwa pimpinan atau pengurus perusahaan skala kecil, menengah

pada umumnya kurang atau tidak mengenyam pendidikan formal atau mempunyai

pendapat yang lemah terhadap perlunya pendidikan dalam pelatihan. Diantara

usaha kecil menengah tersebut terdapat jenis kegiatan yang disebut kerajinan yang

bisa dibedakan yaitu kerajinan yang bermutu tinggi dan yang bermutu rendah.

Kerajinan yang bermutu tinggi mempunyai nilai seni yang tinggi dan pembelinya

dari kalangan tertentu, sedangkan yang bermutu rendah untuk dijual lokal dengan

harga yang relatif murah. Disamping itu, terdapat pula karakteristik UKM ditinjau

dari aspek permodalan dan sumber daya manusia UKM.

2.2.1. Aspek Permodalan UKM

Salah satu hambatan bagi pengembangan kesempatan kerja disektor UKM

adalah terbatasnya modal yang dimiliki produsen sektor ini. Modal adalah

sumber-sumber ekonomi yang diciptakan manusia dalam bentuk nilai uang atau

barang. Modal dalam bentuk uang dapat digunakan oleh sektor produksi untuk

membeli sektor produksi untuk membeli modal baru dalam bentuk barang baru

18

lagi (Cahyono, 1983). Salah satu bentuk permodalan bagi suatu usaha yaitu dalam

bentuk kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (BI, 2005).

Mengacu pada pengertian kredit menurut Ronohadiwirjo (1969), Mubyarto

(1989) dan Baker (1968) dalam Kuncoro (1996), bahwa kredit mempunyai

peranan sangat penting dalam memacu perkembangan usaha, terutama dalam

pembentukan modal (capital formation). Kredit juga sangat penting untuk

meningkatkan likuiditas usaha walaupun dapat menimbulkan resiko apabila usaha

itu gagal memberikan penerimaan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, Bank Indonesia (1999) membedakan

kredit menjadi :

a. kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diberikan misalnya untuk

membeli kendaraan, peralatan, dan lain-lain yang sifatnya untuk tujuan konsumtif.

Kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi dan dalam kredit ini tidak ada

pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan

atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

b. kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja

untuk membiayai seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, biaya

pemasaran dan lain-lain dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Kredit

ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

19

c. kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk

pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi,

modernisasi, maupun eksapansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek

baru.

2.2.1. Aspek Sumber Daya Manusia UKM

Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor informal dan

formal. Sektor formal atau sektor modern mencakup perusahaan-perusahaan yang

mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala

besar. Sebaliknya, sektor informal merupakan sektor yang memiliki karakteristik

sebagai berikut : (1) Kegiatan usaha umumnya sederhana; (2) Skala usaha relatif

kecil; (3) Usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha; (4) Untuk

bekerja di sektor informal biasanya lebih mudah daripada di sektor formal; (5)

Tingkat penghasilan umumnya rendah; (6) Keterkaitan antar sektor informal

dengan usaha lain sangat kecil; (7) Usaha sektor informal sangat beraneka ragam.

Dalam hal ini sektor informal merupakan indikasi dari UKM (Cahyono, 1983).

Tenaga kerja sektor informal memiliki karakteristik tertentu antara lain : (1)

tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk pasar; (2) tidak memiliki

keterampilan yang memadai; (3) biasanya tidak atau memiliki sedikit pendidikan

formal; (4) biasanya tenaga kerja kerja dirangkap produsen dengan dibantu tenaga

kerja keluarga (Cahyono, 1983).

Penyerapan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas

ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau masukan (faktor

20

produksi) kedalam output atau keluaran. Mankiw (2003) mengasumsikan bahwa

suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga

kerja (L) dan modal (K), maka fungsi produksinya adalah :

Qt=f (Lt,Kt) (1)

Sedangkan persamaan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan menurut

Model Neoklasik adalah sebagai berikut :

Πt=TR-TC (2)

Dimana :

TR=PT.QT (3)

Dalam menganalisa penentuan penyerapan tenaga kerja, diasumsikan bahwa

hanya ada dua input yang digunakan, yaitu Kapital (K) dan Tenaga kerja (L).

Bellante (1990) mengasumsikan tenaga kerja (L) diukur dengan tingkat upah yang

diberikan kepada pekerja (w) sedangkan untuk kapital diukur dengan tingkat suku

bunga (r).

TC=rtKt+wtLt (4)

Dengan mensubstitusikan persamaan (1), (3), (4) ke persamaan (2) maka

diperoleh :

Πt=pt.Qt-rt.Kt-wtLt (5)

Jika ingin mendapatkan keuntungan maksimum, maka turunan pertama fungsi

keuntungan diatas harus sama dengan nol (π’=0), sehingga didapatkan :

Wt Lt=pt . f(Lt,Kt)-r1Kt (6)

Lt=pt . f(Lt,Kt)-r1Kt/wt (7)

21

Dimana :

Lt = Permintaan Tenaga Kerja

wt = Upah Tenaga Kerja

pt = Harga Jual Barang per unit

Kt = Kapital (Investasi)

rt = Tingkat Suku Bunga

Qt = Output (PDB)

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diketahui bahwa permintaan tenaga

kerja (Lt) merupakan fungsi dari kapital (Investasi), Output (pendapatan), tingkat

suku bunga (r) dan tingkat upah (w).

2.3. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan

sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar

jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil

baik itu disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi

bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola oleh dua

departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2)

Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang

telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataanya

kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai

usaha besar.

Dalam analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai

tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini

digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami

perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan

22

ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju

pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi

suatu barang dan jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003) merupakan

hubungan antara tingkat output (Y) dengan tingkat input (capital and labour).

Turunan pertama fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut:

Y=f(K,L) (8)

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai PDB secara langsung dipengaruhi oleh

tingkat investasi yang merupakan ΔK (Δ capital) dan angkatan kerja yang

merupakan Labour (L) dalam fingsi produksi. Investasi UKM setiap tahunnya

terus meningkat hal ini dapat mempertinggi efisiensi ekonomi dalam bentuk

barang-barang modal yang sangat penting artinya dalam pertumbuhan ekonomi.

Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia

paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam

kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar;

(3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan

pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5)

sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian

nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada

masa mendatang (Kuncoro, 2002).

Pemberdayaan UKM secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan

mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat

pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun. Selain itu juga dapat

23

mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan,

mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya

saingnya, serta secara sistimatis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha

baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis

pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal (Gie Kian, K, 2003).

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai. Pada

kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif sulit menarik investasi dalam jumlah

yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya

mengembangkan wirausaha mikro, kecil dan menengah, karena memiliki ICOR

yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Pemberdayaan UKM diharapkan

lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam

jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang

lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran

terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Kemenkop, 2004).

Pemberdayaan UKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena

menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan

membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UKM

akan menggerakkan sektor riil, karena UKM umumnya memiliki keterkaitan

industri yang cukup tinggi. Dengan kata lain pemberdayaan UKM akan

memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan sehingga

dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Kemenkop, 2004).

24

2.4. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM dalam jangka panjang

bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses

pembangunan nasional. Khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka

mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan

peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah

meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin

tangguh dan mandiri. Sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam

perekonomian nasional.

Adapun menurut Partomo dan Soejodono (2004), kebijakan pemerintah

terkait dengan pengembangan UKM yaitu :

1. pembinaan kewirausahaan. UU RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan

pengembangan dalam sumber daya manusia. Didalam pola pengembangan

tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan,

kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan

pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian bantuan untuk

mandiri.

2. kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang

bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akusisi. Kemitraan

usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan

demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Proses ini

25

menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan

integrasi vertikal atau konglomerasi.

3. bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UKM masih lemah, hal ini

turut mementukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di

bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat

melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM. Dengan

diberlakukannya UU No:23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan

yang dilakukan oleh BI dalam membantu pengembangan usaha kecil salah

satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Azrin (2004) mengungkapkan bahwa dengan

alat analisis tabel I-O diketahui pengembangan UKM dapat memberikan

kontribusi untuk menekan terjadinya kebocoran wilayah yang ditimbulkan oleh

sektor-sektor lain. Kebocoran wilayah ini terjadi karena tingginya keterkaitan

kebelakang sedang keterkaitan ke depannya cenderung rendah. Selain itu juga

berkaitan dengan rendahnya dampak pengganda karena nilai tambah yang

semestinya dapat ditangkap wilayah tersebut justru manfaatnya diambil wilayah

lain. Pengembangan UKM di Kota Bogor memberikan dampak positif bagi

pengembangan wilayah, peningkatan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga

kerja hal ini terkait dengan struktur perekonomian wilayah.

Penelitian tentang pengembangan UKM juga telah dilakukan oleh Lamadlau

(2006). Dalam penelitian tersebut ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi

26

pengembangan UKM yaitu terdapat 4 faktor dominan di Kabupaten Bogor yang

mempengaruhi keberhasilan pengembangan UKM agroindustri di Kabupaten

Bogor. Faktor tersebut yaitu : (1) Kebijakan pemerintah, (2) kemampuan

teknologi, (3) pemasaran, (4) akses permodalan.

Dengan menggunakan penilaian pendapat gabungan dari responden ahli,

keempat faktor dominan ini teridentifikasi bahwa keseluruhan kebijakan

pemerintah merupakan faktor yang paling berpengaruh (0,519) disusul dengan

akses permodalan (0,251), pemasaran (0,195) dan kemampuan teknologi (0,071).

Hal ini berjalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyar (2004) bahwa

kebijakan pemerintah adalah faktor yang paling berpengaruh. Selain dari pada itu,

hasil ini juga menunjukan bahwa pendapat para responden ahli serta urutan

prioritas tersebut sejalan dengan keadaan serta gambaran kondisi aktual pelaku

usaha UKM di Kabupaten Bogor. Disamping itu akses untuk mendapatkan

bantuan permodalan dari lembaga keuangan juga sangat dibutuhkan mengingat

selama ini sumber permodalan dan keuangan kebanyakan UKM berasal ari

sumber-sumber permodalan konvensional seperti kredit dari pemasok atau

pinjaman dari keluarga sehingga berpengaruh terhadap akselerasi perkembangan

skala usaha UKM.

Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja juga dilakukan oleh Prihartanti

(2007). Berdasarkan hasil pembahasan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti Upah Riil, Investasi Riil, PDRB

Riil, Jumlah Unit Usaha serta Dummy Krisis telah memberikan pengaruh yang

nyata pada taraf 5 persen. Berdasarkan pengujian faktor yang paling

27

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah jumlah unit usaha. Semakin besar

jumlah perusahaan-perusahaan baru pada sektor industri di Kota Bogor maka

semakin besar pula tenaga kerja yang diserap pada sektor tersebut. Dengan

demikian sektor industri memiliki peran penting dalam rangka mengurangi

pengangguran di Kota Bogor. Semakin berkembangnya sektor industri khususnya

dalam peyerapan tenaga kerja, sehingga pengangguran semakin berkurang.

Menurut Polman (2000) dalam Azrin (2004) didalam upaya pengembangan

UKM perlu adanya kebijakan yang benar-benar mendukung iklim usaha dan

konsisten dalam penerapannya (faktor eksternal). Selain itu, kebijakan UKM

tersebut juga harus mencakup pemecahan masalah keuangan yang dihadapi UKM.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga perlu dipertimbangkan dalam rangka

pengembangan UKM, antara lain perlu adanya perumusan indikator untuk

memonitor dan mengevaluasi produktivitas UKM.

2.6. Kerangka Pemikiran

Pembangunan sektor perekonomian di Indonesia melalui pengembangan

usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan hal utama yang perlu diprioritaskan

agar membuat UKM menjadi sektor yang unggul dan menjadi tumpuan bagi

pembangunan. UKM sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan

oleh perseorangan maupun badan uaha dengan tujuan untuk memproduksi barang

atau jasa guna diperniagakan secara komersial. UKM sebagai kegiatan ekonomi

dan sekaligus bagian integral dunia usaha regional maupun nasional mempunyai

kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam

28

mewujudkan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi

pada khususnya. UKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat,

dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat

serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Kondisi UKM di Indonesia mulai menunjukan adanya pertumbuhan baik

dari segi jumlah usaha, investasi, maupun kontribusinya terhadap PDB..

Keterpurukan perekonomian Indonesia pada masa krisis lalu menunjukan sektor

UKM mempunyai ketahanan yang tinggi. Berdasarkan kemampuannya dalam

menyerap tenaga kerja yang begitu besar membuktikan bahwa UKM adalah

sektor yang potensial apabila dikembangkan.

Meskipun UKM mempunyai potensi dalam menyerap tenaga kerja akan

tetapi UKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara

maksimal dalam fungsi sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan

bahwa UKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang

bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan,

pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi serta iklim usaha

yang belum mendukung bagi perkembangannya (Azrin, 2004; Lamadlau, 2006).

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan

UKM. Upaya tersebut salah satunya yaitu dari aspek finansial yang dilakukan

pemerintah dengan bantuan permodalan dalam bentuk kredit. Yang dimaksud

dengan kredit dalam penelitian ini yaitu Kredit Usaha Kecil. Kredit Usaha Kecil

terbagi dalam tiga jenis penggunaan yaitu Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja,

29

dan Kredit Konsumsi. Pengembangan UKM dari sisi kredit diharapkan dapat

memacu pertumbuhan dengan adanya pertambahan skala usaha sehingga dapat

menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dalam penggunaan kredit ini, penelitian

ditekankan pada Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja karena pada jenis

penggunaan kredit tersebut adanya pertambahan barang dan jasa dalam skala

produksi. Sehingga Kredit Konsumsi tidak termasuk ruang lingkup yang

dikarenakan dalam kredit ini tidak adanya pertambahan barang dan jasa.

Selain itu pengembangan UKM dalam penyerapan tenaga kerja dari sisi

finansial juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : jumlah unit

usaha kecil dan menengah, PDB dalam skala kecil menengah dan pendapatan per

kapita. Dengan kredit Investasi dan Modal kerja dari perbankan merupakan

investasi yang ditanamkan pada sektor UKM yang diharapkan akan meningkatkan

skala produksi UKM. Sehingga dengan peningkatan skala produksi tersebut maka

kebutuhan tenaga kerja akan terus bertambah. Oleh karena itu dengan adanya

pengembangan UKM yang menambah Investasi, nilai ekspor dan tenaga kerja

yang diserap pada sektor UKM akan memicu pertumbuhan ekonomi melalui

pembentukan PDB UKM.

30

Keterangan : ------ (variabel tidak bebas)

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Kondisi UKM di

Indonesia saat ini

Kelemahan UKM :

1. Faktor Eksternal

2. Faktor Internal

Strategi Pengembangan

UKM

Bantuan Permodalan

Kredit Usaha Kecil :

1. Modal Kerja

2. Investasi

PDB

Sektor

UKM

Jumlah

Usaha

UKM

Pendapatan

Per kapita

Penyerapan Tenaga Kerja Investasi

UKM

Nilai

Ekspor

UKM

Pertumbuhan Ekonomi

31

2.7. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang akan dipecahkan,

maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada. Hipotesis

tersebut antara lain :

1. kredit modal kerja dan kredit investasi mempunyai pengaruh yang positif

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM.

2. jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan

tenaga kerja.

3. output nasional (PDB) mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan

tenaga kerja UKM.

4. pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penyerapan

tenaga kerja.

5. tenaga kerja dan investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap

pertumbuhan PDB.

6. nilai ekspor mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar nilai ekspor maka semakin besar nilai PDB.

32

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data sekunder

tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Bank Indonesia dan

Departemen Koperasi Jakarta. Data yang dikumpulkan berupa data Produk

Domestik Bruto (PDB) skala usaha kecil menengah, jumlah usaha UKM,

pendapatan per kapita, Investasi UKM, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja,

Ekspor UKM dan tenaga kerja UKM. Data tersebut diteliti periode tahun 1996-

2006.

3.2. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja

pada sektor UKM dan pertumbuhan ekonomi. Model analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 model regresi

berganda dengan metode estimasi OLS (Ordinary Least Square) Software yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dimasukan dalam Microsoft Excel

dan diolah menggunakan Eviews 4.1. adapun model persamaan ekonometrika

sebagai berikut :

1. Fungsi Penyerapan Tenaga Kerja

LogPTK = b0+ b1LogJUUt+b2LogPPKt+ b3LogPDBt+b4LogKIt+b5LogKMKt+εt

33

Dimana :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja sektor UKM (orang)

JUU = Jumlah Unit Usaha UKM periode ke-t (Unit)

PPK = Pendapatan Per kapita periode ke-t (Rupiah)

PDB = Produk Domestik Bruto sektor UKM periode ke-t (Rupiah)

KI = Kredit Investasi Usaha Kecil Periode ke-t (Rupiah)

KMK= Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Periode ke-t (Rupiah)

2. Fungsi Pertumbuhan PDB

LogPDB = a0+a1LogIt+a2LogJTKt+a3LogNE+εt

Dimana :

PDB = Pertumbuhan PDB Indonesia (Rupiah)

It = Investasi pada sektor UKM periode ke-t (Rupiah)

JTK = Jumlah Tenaga Kerja pada sektor UKM periode ke-t (Orang)

NE = Nilai Ekspor UKM (Rupiah)

3.3. Uji Statistik

3.3.1. Uji Koefisien Determinan R2

Nilai koefisien determinan (R2) digunakan untuk melihat seberapa besar

keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel bebas yang terpilih terhadap

variabel tidak bebas. Sifat dari R2 adalah besarannya yang selalu bernilai positif

namun lebih kecil dari satu (0 < R2 < 1). Jika R

2 bernilai satu maka terjadi

kecocokan sempurna dimana variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh garis

regresi, sedangkan jika nilainya nol itu berarti tidak ada varians variabel tak bebas

dapat diterangkan oleh variabel bebas. Oleh karena itu, semakin dekat nilai R2

dengan satu model tersebut semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan

variabel tak bebas, demikian juga sebaliknya. Untuk menghitung R2, maka dapat

menggunakan rumus dibawah ini:

R2= JKR (3)

JKT

34

Dimana:

R2 : Koefisien determinasi

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

3.3.2. Uji t- Statistik

Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap

variabel tak bebas. Selain itu, pengujian ini juga dilakukan untuk melihat secara

statistik apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel dalam suatu model

bersifat signifikan atau tidak.

Hipotesis :

H0 : a1=0 i=1,2,3,…….k

H1 : a1≠0

t-hitung=ai (4)

S(a)

t-tabel =t α/2(n-k)

dimana :

S(a) = Simpangan baku koefisien dugaan

Kriteria Uji :

t-hitung > t α/2(n-k) , maka tolak H0

t-hitung < t α/2(n-k) , maka terima H0

Jika H0 ditolak dalam kriteria uji-t berarti variabel bebas berpengaruh nyata

terhadap variabel tak bebas dan sebaliknya jika H0 diterima berarti variabel bebas

tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Semakin besar nilai t-hit

maka akan semakin kuat bukti bahwa variabel tersebut signifikan secara statistik.

35

3.3.3. Uji F-Statistik

Selain uji signifikan t-stat, ada juga uji signifikan serentak yaitu uji F-stat.

Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan dari pergerakan seluruh

variabel bebas secara bersama-sama terhadap pergerakan dari variabel tak

bebasnya dalam suatu persamaan. Hipotesis yang diuji dari pendugaan persamaan

adalah variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Hal ini

disebut hipotesis nol.

Hipotesis :

H0 : a1 = 0

H1 : minimal ada salah satu a1 ≠ 0

Uji statistic yang digunakan adalah uji F :

F Hitung = R2

/k-1 (5)

(1-R2) /n-k

F Tabel = F α(k-1, n-k)

Kriteria uji :

F-hitung > F α(k-1, n-k) , maka tolak H0

F-hitung < F α(k-1, n-k) , maka terima H0

Dimana :

R = Koefisisen Determinasi

n = Banyaknya Data

k = Jumlah koefisien Regresi dugaan

Jika H0 ditolak berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh

nyata terhadap variabel tak bebas, dan sebaliknya jika H0 diterima berarti tidak

ada satupun variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas.

Semakin besar nilai F-hit maka akan semakin kuat bukti bahwa terdapat minimal

36

salah satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap keragaman dari

variabel tak bebas.

3.4. Uji Ekonometrika

3.4.1. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terdapatnya hubungan linear yang sempurna

diantara beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Konsekuensi dari

adanya Multikolinearitas adalah sebagai berikut : Apabila ada kolinearitas

sempurna diantara x, koefisien regresinya tak tentu dan kesalahan standarnya tak

terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna,

penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya

cenderung besar. Sebagai hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir

dengan tepat.

Multikolinearitas dalam Gujarati (1978) dapat dideteksi dengan beberapa

indikator sebagai berikut:

1. tanda paling jelas dari multikolinearitas adalah ketika R2

sangat tinggi.

2. dalam model yang hanya meliputi dua variabel yaitu dengan memeriksa

korelasi derajat nol atau sederhana antara dua variable tadi. Dan apabila

terdapat korelasi yang tinggi maka dapat dipastikan bahwa adanya gejala

multikolinearitas.

3. dengan memeriksa koefisien korelasi parsial apabila dalam model yang

meliputi lebih dari dua variabel x mempunyai korelasi derajat nol.

4. jika terdapat R2

tinggi tetapi korelasi parsial rendah.

37

3.4.2. Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian

observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Model klasik mengasumsikan

bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi

oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain.

Akibat dari terjadinya autokorelasi adalah varian residual yang diperoleh akan

lebih rendah dari pada semestinya sehingga mengakibatkan R2

menjadi lebih

tinggi dan pengujian hipotesis dengan menggunakan t statistic dan F statistic.

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan

E-Views. Uji yang digunakan adalah Breusch-Godfrey Serial Correlation LM.

Hipotesis pada uji ini adalah :

H0 = ρ0 = 0, tidak terjadi autokorelasi

H1 = ρ0 ≠ 0, terjadi autokorelasi

Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih besar dari taraf nyata (α)

yang digunakan maka hipotesis H0 diterima sehingga tidak ditemukan gejala

autokorelasi pada model. Jika nilai probabilitas pada Obs*R-square lebih kecil

dari taraf nyata (α) yang digunakan maka hipotesis H0 ditolak, sehingga

ditemukan gejala autokorelasi pada model.

3.4.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana nilai varian dari

variabel independen tidak memiliki nilai yang sama atau nilai ragam error term

tidak memiliki nilai yang sama untuk setiap observasi. Hal ini melanggar asumsi

38

dasar regresi linear klasik yaitu varian setiap variabel bebas mempunyai nilai yang

konstan atau memiliki varian yang sama. Kondisi heteroskedastisitas sering terjadi

dalam data cross-section karena data ini menghimpun data yang mewakili

berbagai ukuran.

Hipotesis untuk melihat terjadinya gejala heteroskedastisistas adalah:

H0 = ρ0 = 0, homoskedastisitas

H1 = ρ0 ≠ 0, heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas

yaitu dengan menggunakan White heteroskedasticity. Kriteria uji yang digunakan:

1. Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih besar dari taraf nyata (α)

yang digunakan, maka model persamaan yang digunakan tidak mengalami

heteroskedastisitas.

2. Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih kecil dari taraf nyata (α) yang

digunakan, maka model persamaan yang digunakan mengalami

heteroskedastisitas.

3.4.4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan jika sample yang digunakan kurang dari 30. Uji

ini disebut dengan Jarque-Bera Test. Kriteria uji yang digunakan adalah jika nilai

probabilitas pada Jarque-Bera (J-B) > taraf nyata maka error term terdistribusi

normal, sebaliknya jika nilai probabilitas pada Jarque-Bera (J-B) < taraf nyata

maka error term tidak terdistribusi normal.

39

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Perkembangan UKM di Indonesia

Pada tahun 2005 nilai PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 tercatat

sebesar 1750,66 Triliun Rupiah. Peran UKM yaitu sebesar 979,71 Triliun Rupiah

atau 55,96 persen dari total PDB Nasional. Kontribusi usaha kecil tercatat sebesar

688, 9 Triliun Rupiah atau 39,35 persen, usaha menengah sebesar 290,8 Triliun

Rupiah atau 16,61 persen dan usaha besar berkontribusi sebesar 770,9 Triliun

Rupiah atau 44,04 persen dari keseluruhan PDB.

Tabel 4.1. PDB dan Proporsi PDB Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Tahun

2003-2006 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar)


2003

619.021,9

(39,25)

257.101,4

(16,3)

701.048,0

(44,45)

1.577.171,3

(100,00)

2004

650.290,3

(39,26)

274.192,9

(15,56)

732.033,6

(44,18)

1.656.516,8

(100,00)

2005

688.909,1

(39,35)

290.803,3

(16,61)

770.943,6

(44,04)

1.750.656,1

(100,00)

2006 725.959,4

(39,31)

306.614,5

(16,60)

814.081,0

(44,09)

1.846.654,9

(100,00)


Keterangan : dalam kurung ( ) menyatakan persentase (%)

Sampai dengan tahun 2006 perkembangan usaha kecil dan menengah

(UKM) meningkat sejalan dengan membaiknya kinerja sektor riil secara umum.

Pada Tabel 4.1. terlihat PDB UKM berdasarkan nilai tambah dan laju

pertumbuhannya. Meskipun secara nominal nilai tambah UKM semakin besar tiap

tahunnya akan tetapi usaha besar tetap memberikan kontribusi terbesar baik itu

berdasarkan proporsi dan kuantitas. Pada tahun 2006 tercatat proporsi usaha kecil

40

sebesar 39,31 persen dan usaha menengah mencapai 16,60 persen terhadap total

PDB sebesar 1.846.654,9 Milyar Rupiah.

Keberhasilan pertumbuhan PDB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya

investasi. Investasi yang ditanamkan pada sektor UKM diharapkan mampu

mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap

kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Tabel 4.2. Investasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003-2006 Atas Dasar

Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah)

Tahun Kecil Menengah Jumlah

2003 60.038,938 69.418,505 129.457,443

2004 71.789,351 82.592,408 154.381,759

2005 83.533,652 94.520,945 178.054,597

2006 85.625,085 97.089,264 182.714,349


Berdasarkan nilai investasi pada Tabel 4.2., investasi keseluruhan UKM

setiap tahunnya semakin bertambah. Dari tahun 2003 investasi UKM adalah

sebesar 129.457.443 Juta Rupiah dan pada tahun 2006 menjadi 182.714.349 Juta

Rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 29,15 persen dalam kurun waktu 4 tahun.

Pada tahun 2006, investasi pada usaha kecil sebesar 85.625.085 Juta Rupiah dari

total investasi keseluruhan 182.714.349 Juta Rupiah atau mempunyai porsi

sebanyak 46,86 persen. Selain itu, sisanya usaha menengah mempunyai porsi

sebesar 53,14 persen sebanyak 97.089.264 Juta Rupiah. Berdasarkan kondisi

tersebut kinerja sektor riil akan terus membaik karena dilihat dari kecenderungan

41

investasi yang semakin meningkat, sehingga dengan produktivitas yang terus

meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan pula turut meningkat.

Tabel 4.3. Ekspor dan Laju Pertumbuhan UKM Menurut Sektor Ekonomi

Tahun 2004-2006 (Milyar Rupiah)

Sektor 2004 2005 2006

1. Pertanian, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan.

8.715,366 11.535,426 12.662,709

2. Pertambangan dan

Penggalian.

638,675 1.139,938 1.621,320

3. Industri Pengolahan 86.194,198 97.662,700 107.915,486

Total Ekspor 95.548,239

(23,93)

110.338,064

(15,48)

122.199,515

(10,75) Sumber : Departemen Koperasi, 2008

Keterangan : dalam kurung ( ) menunjukan persentase (%)

Selanjutnya, dalam ekspor peranan UKM masih belum signifikan karena

pertumbuhannya cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel

4.3. laju pertumbuhan ekspor barang usaha kecil dan menengah terus menurun

sehingga pada tahun 2006 turun menjadi sebesar 10,75 persen mencapai

122.199.515 Juta Rupiah. Berdasarkan kontribusinya menurut sektor ekonomi,

selama kurun waktu 2004-2006 sektor Industri Pengolahan merupakan

penyumbang terbesar terhadap total ekspor. Kemudian berturut-turut diikuti oleh

sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan

Penggalian.

4.2. Peranan UKM di Indonesia

Peran UKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

(1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi disetiap sektor;

(2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam

42

pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar

baru dan inovasi; (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran dalam

kegiatan ekspor. Peran UKM sangat strategis dalam perekonomian nasional,

sehingga perlu manjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa mendatang.

Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan akan mampu

menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan

ekonomi nasional diatas 6 persen per tahun dan memperbaiki pemerataan

pendapatan masyarakat.

Dalam sepuluh tahun terakhir pasca krisis jumlah dan persentase usaha

skala kecil dan menengah terus tumbuh. Perkembangan jumlah UKM pada

periode tahun 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 3,88 persen dari

47.102.744 unit pada tahun 2005. Pada tahun 2006 jumlah seluruh usaha yang

ada di Indonesia sebanyak 48.936.840 unit usaha diantaranya sebanyak

48.929.636 merupakan usaha kecil dan menengah (Tabel 1.1.). Hampir sebesar 99

persen unit usaha di Indonesia didominasi oleh usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan statistik UKM tahun 2004-2005 sektor ekonomi yang

mempunyai proporsi unit terbesar adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri

Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; dan (5) Jasa-Jasa. Sedangkan

sektor ekonomi yang mempunyai proporsi unit usaha terkecil berturut-turut yaitu

sektor (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Bangunan; (3) Keuangan,

Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan terakhir (4) Listrik, Gas dan Air Bersih.

43

Tenaga kerja merupakan modal dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan

ekonomi, apabila tenaga kerja tersebut sebagai sumberdaya ekonomi dapat

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Seiring dengan pertumbuhan unit usaha

UKM, dalam penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang cukup

berarti. Bila pada tahun 1999 jumlah tenaga kerja yang diserap UK sebanyak 59.9

juta orang selama 3 tahun naik berturut-turut menjadi 68.3 juta orang atau naik 4,6

persen rata-rata setiap tahun. Persentase kenaikan penyerapan tenaga kerja yang

tinggi terjadi pula pada UM dan UB. Penyerapan tenaga kerja UK terbesar terjadi

di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yakni 36.4 juta orang di

tahun 2001 dan meningkat menjadi 37,0 juta orang di tahun 2002.

Pada tahun 2006 UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85.416.493 0rang

atau 96,18 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Jumlah ini

meningkat sebesar 2,62 persen atau 2.182.700 orang dibandingkan tahun 2005.

Kontribusi usaha kecil tercatat sebanyak 80.933.384 orang atau 91,14 persen dan

usaha menengah sebanyak 4.483.109 orang atau 5,05 persen (Tabel 1.4). Untuk

usaha kecil Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki

peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 37.965.878 orang

atau sebesar 46,91 persen dari total tenaga kerja yang diserap.

4.3. Permasalahan yang dihadapi UKM

Meskipun UKM merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan akan

tetapi tetapi didalamnya terdapat faktor-faktor yang menghambat pengembangan

44

UKM itu sendiri. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil dan

Menengah meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk

faktor internal yaitu : Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan

unit usaha. Kurangnya permodalan UKM oleh karena pada umumnya usaha kecil

dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya

tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat

terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya

sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta

oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Disamping itu pengembangan UKM juga terkait dengan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM). Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha

kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya

sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha

tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan

keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi

perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang

dihasilkannya.

Selain faktor internal terdapat pula permasalahan UKM yang dipengaruhi

oleh faktor eksternal yaitu : Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif dan

kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkan UKM, meskipun dari tahun ke

tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif.

45

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perizinan untuk

menjalankan usaha mereka. Disamping hal tersebut terdapat pula permasalahan

eksternal yang meliputi terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya informasi

yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

terbatasnya akses pasar.

4.4. Kebijakan Pemerintah

Menghadapi permasalahan UKM baik dari segi intenal maupun eksternal,

maka pemerintah membuat suatu kebijakan tertentu mengenai UKM. Kebijakan

tersebut diantaranya yaitu pembinaan UKM, kemitraan usaha dan bantuan

permodalan. Akan tetapi dalam penelitian ini fokus masalah adalah kebijakan

pemerintah melalui strategi pengembangan UKM dengan adanya bantuan

keuangan. Selain itu, berdasarkan persoalan yang membelit UKM, permasalahan

yang paling mempengaruhi dalam perkembangan UKM adalah terbatasnya modal

yang dimiliki. Sehingga hal tersebut membuat UKM sulit untuk meningkatkan

skala usahanya dan memperluas pangsa pasar produk UKM. Menanggapi hal itu

pemerintah mulai memberikan bantuan permodalan bagi UKM dengan

memberikan kredit usaha kecil.

Sehubungan dengan itu, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dibidang

ekonomi antara lain menetapkan bahwa usaha pemerataan hasil pembangunan

harus mencakup program untuk memberikan kegiatan kepada usaha kecil. Hal

tersebut untuk memperluas dan mengatur usahanya dengan mengikutsertakan

dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar dengan jalan memperkuat

46

permodalannya, meningkatkan keterampilannya dan membantu pemasaran hasil

produknya. Sementara itu arah PJP II sebagaimana digariskan dalam GBHN, telah

menetapkan antara lain bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan

kesenjangan sosial.

Sejak awal pembangunan nasional, perbankan telah memberikan perhatian

yang sangat besar terhadap pengembangan usaha kecil dengan menyediakan

kredit yang dapat menunjang pembiayaan usaha kecil melalui berbagai fasilitas

kredit kecil bersubsidi. Hal ini dimulai dengan diperkenalkannya pola Kredit

Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP) pada tahun 1973.

kredit tersebut mempunyai masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga

bersubsidi.

Setelah deregulasi perbankan pada 1988, kredit UKM dengan bunga

bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial.

Selain itu, donor internasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM

dalam mata uang rupiah. Antara 1990 dan 2000, Bank Indonesia mendanai

berbagai kredit program dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang

dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT),

Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPRS/SS), dan Kredit

Usaha Kecil dan Mikro yang disalurkan melalui koperasi dan bank perkreditan

rakyat.

Salah satu pengembangan UKM yaitu dengan adanya bantuan keuangan

melalui permodalan baik itu untuk modal kerja maupun untuk membiayai

47

pembangunan atau pembelian barang modal. Sehubungan dengan itu,

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam

membantu pengembangan usaha kecil Bank Indonesia menyempurnakan

ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui peraturan Bank Indonesia

Nomor. 3/2/PB/2001 tentang KUK. Selain itu Bank Indonesia membantu

pengembangan usaha kecil secara tidak langsung dengan meningkatkan intensitas

dan efektivitas bantuan teknis.

Tabel 4.4. Posisi dan Pertumbuhan Kredit MKM Tahun 2002-2006 di

Indonesia

Jenis Penggunaan Posisi Kredit (Triliun Rp)

2002 2003 2004 2005 2006

KMK 73,7

(35,6)

91,1

(23,7)

111,6

(22,5)

151,4

(27,8)

180,8

(19,4)

KI 17,4

(9,7)

22,8

(31,1)

28,5

(25)

33,6

(16,1)

38,2

(13,6)

KK 69,9

(36,7)

93,3

(33,3)

131,0

(40,6)

284,8

(36,8)

208,9

(13)

Total 161,0

(32,7)

207,1

(28,6)

271,1

(30,9)

369,9

(36,4)

428,0

(15,7)

Sumber : Bank Indonesia, 2007


Searah dengan perkembangan kredit secara umum, Kredit kepada Mikro,

Kecil dan Menengah juga terus tumbuh dan berkembang. Realisasi penyaluran

kredit MKM pada 2006 mencapai Rp 428,0 Triliun (Tabel 4.4.) atau tumbuh

sebesar 15,7 persen. Kondisi ini mencerminkan persepsi positif perbankan

terhadap sektor MKM sebagai salah satu unit usaha yang layak diberikan kredit

dan memberikan keuntungan komersial. Sebagian besar pangsa Kredit MKM

disalurkan untuk kegiatan produktif. Berdasarkan jenis kredit, 51,2 persen dari

48

total Kredit MKM disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi

dengan pangsa masing-masing sebesar 42,3 persen dan 8,9 persen. Berdasarkan

perkembangan jenis kredit, sektor perdagangan dan sektor industri merupakan

sektor dengan pangsa kredit yang besar (BI, 2007).

49

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Peranan UKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Peranan UKM dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dilihat

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu Produk

Domestik Bruto (PDB) UKM, jumlah unit usaha UKM (JUU), pendapatan per

kapita (PPK), Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Hasil

estimasi model ditunjukan dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1. Hasil Regresi Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja

Variable Coefficient Probability

C 3.386841 0.0002

LOG_PDB 0.062321 0.0000

LOG_JUU 0.904148 0.0000

LOG_PPK -0.378047 0.0003

LOG_KMK 0.035586 0.0002

LOG_KI -0.074278 0.0000

R-squared 0.999608

Adjusted R-squared 0.999216

F-statistic 2548.657 Prob(F-statistic) 0.000000

Durbin-Watson stat 1.986143 Keterangan : Taraf Nyata α=0,05(5%)

Berdasarkan hasil pendugaan pada parameter Tabel 5.1., hasil analisis

regresi menunjukan bahwa persamaan ini memiliki kecocokan model yang tinggi.

Hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R2) pada persamaan

penyerapan tenaga kerja bernilai 0.999608 (99,96 %). Artinya bahwa faktor-faktor

penyerapan tenaga kerja seperti PDB Riil, Jumlah Unit Usaha UKM, Pendapatan

Per kapita Riil, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang terdapat dalam

model dapat menjelaskan keragaman sebesar 99,96 persen dan sisanya 0,04

persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan.

50

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukan dengan nilai statistik uji-t

menunjukan bahwa empat variabel berpengaruh nyata pada taraf nyata lima

persen. Variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah Jumlah Unit Usaha,

PDB UKM, Pendapatan Per kapita, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Uji-f

menunjukan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas F sebesar

0.000000 yang nilainya lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa

pengaruh yang ditimbulkan keseluruhan variabel penjelas secara serempak

terhadap variabel bebas adalah baik. Artinya dari kelima variabel bebas dalam

model tersebut setidaknya ada satu variabel yang berpengaruh nyata terhadap

penyerapan tenaga kerja.

Estimasi parameter regresi dengan mengggunakan Ordinary Least Square

(OLS) harus memenuhi asumsi-asumsi klasik. Untuk melihat apakah asumsi dasar

tersebut dipenuhi, perlu dilakukan pengujian setelah perhitungan dan uji hipotesis

dilakukan. Pengujian asumsi dasar tersebut meliputi uji multikolineritas, uji

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dimaksudkan untuk

mendeteksi ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi dasar tersebut. Bila terjadi

pelanggaran, maka akan diperoleh asumsi yang tidak valid.

Pada persamaan penyerapan tenaga kerja diketahui bahwa pada persamaan

ini tidak terjadi autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas yang dapat

diabaikan dengan uji Klein. Sehingga pada persamaan ini model dapat memenuhi

asumsi dasar Selain itu, karena jumlah data < 30 maka dilakukan uji normalitas

dan hasilnya yaitu pada model tersebut error term dapat terdistribusi dengan

normal (Hasil dapat dilihat pada Lampiran 3).

51

Pembahasan ekonomi untuk melihat kesesuaian hasil analisis dengan teori

ekonomi. Pada uji ini yang dilihat adalah tanda serta nilai dari koefisien variabel

bebas, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pada variabel jumlah unit usaha

memberikan pengaruh yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan

hasil uji ekonomi jumlah unit usaha mempunyai hubungan yang positif dengan

penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari jumlah unit usaha adalah 0.904148.

Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan jumlah unit usaha sebesar 1 persen akan

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 0.904148 persen. Hal ini

sesuai dengan hipotesis bahwa jumlah unit usaha mempunyai hubungan yang

positif dengan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah usaha sama artinya

dengan menambah jumlah lapangan usaha sehingga kesempatan kerja akan

terbuka. Kondisi tersebut akan menyerap tenaga kerja yang tersedia pada jumlah

unit usaha baru yang membutuhkan sumber daya manusia untuk pengelolaannya.

Hasil dapat dirujuk pada Bab sebelumnya dengan melihat Tabel 1.1. dan Tabel

1.4. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartanti (2006)

bahwa peningkatan jumlah unit usaha dapat mengakibatkan semakin

meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja disektor tersebut.

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan

lapangan kerja yang cukup untuk angkatan kerja yang semakin bertambah.

Terutama bagi negara berkembang termasuk Indonesia dimana pertumbuhan

angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia yang cenderung tinggi

sehingga cenderung pula melebihi pertumbuhan kapital. Berdasarkan kondisi

52

tersebut dengan semakin meningkatnya jumlah unit UKM maka akan membantu

dalam penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru. Sehingga dengan ini

tujuan pembangunan dapat tercapai untuk peningkatan kesejahteraan dan

mengurangi angka kemiskinan yang merupakan masalah utama negara

berkembang khususnya Indonesia.

Nilai PDB pada sektor UKM memberikan pengaruh yang signifikan pada

penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari nilai PDB adalah sebesar 0.062321.

Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB sebesar 1 persen akan

meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.062321 persen. Hal ini sesuai

dengan hipotesis bahwa nilai PDB mempunyai hubungan yang positif dengan

penyerapan tenaga kerja.

Angka tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat PDB sektor UKM,

maka meningkatkan investor yang menanamkan modalnya disektor UKM. Dalam

hal ini investor tersebut adalah pemerintah yang telah mewujudkan program

pengembangan UKM dengan adanya Kredit Usaha Kecil. Sehingga dengan

kondisi tersebut semakin banyak nilai investasi yang ditanamkan pada sektor

UKM semakin tinggi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM.

Selain itu pertumbuhan PDB merupakan salah satu dari penciptaan kesempatan

kerja, karena dengan adanya pertumbuhan maka diperlukan adanya tambahan

input. Input tersebut adalah tenaga kerja yang merupakan fungsi produksi dari

PDB. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prihartanti

(2006) bahwa PDB secara signifikan memberikan pertumbuhan yang positif

53

terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil dapat dirujuk pada Bab sebelumnya

dengan melihat Tabel 1.4. dan Tabel 4.1.

Nilai Kredit Modal Kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari Kredit Modal Kerja adalah

0.035586. Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan Kredit Modal Kerja sebesar 1

persen maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 0.035586

persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa Kredit Modal Kerja mempunyai

hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja. Kredit Modal Kerja

adalah kredit yang digunakan sebagai modal awal untuk membuka suatu usaha,

dengan membuka lapangan usaha baru sama artinya dengan membuka

kesempatan kerja. Sehingga dengan membuka kesempatan kerja maka akan

terjadi penyerapan tenaga kerja. Penyaluran kredit kepada usaha kecil merupakan

program pengembangan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan

mengurangi pengangguran. Penyaluran kredit ini diharapkan akan menciptakan

lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan bagi angkatan kerja Indonesia yang

terus bertambah.

Nilai Kredit Investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari Kredit Investasi adalah -0.074278.

Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan Kredit Investasi sebesar 1 persen akan

menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.066512 persen. Hal ini tidak

sesuai dengan hipotesis bahwa Kredit Investasi mempunyai hubungan yang positif

dengan penyerapan tenaga kerja. Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan

untuk menambah skala usaha dengan bertujuan untuk meningkatkan hasil

54

produksi dengan mengganti bagian dari penyediaan barang modal yang rusak dan

tambahan dalam penyediaan modal yang ada. Kredit ini biasanya digunakan untuk

membeli barang-barang modal yang baru dan cenderung digunakan untuk

investasi yang padat modal untuk meningkatkan tingkat efisiensi suatu produksi.

Sehingga pada kredit investasi tersebut kurang dapat memberdayakan sumberdaya

manusia melalui penyerapan tenaga kerja.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh tim pengkaji dari

Departemen Koperasi (2006) terhadap dampak penggunaan kredit UKM di

sepuluh propinsi di Indonesia. Pada sepuluh propinsi tersebut diketahui bahwa

hampir seluruh kredit digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan UKM

dan pembayaran gaji. Selain itu, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa

meskipun kredit untuk bahan baku berpengaruh positif terhadap volume usaha

akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, meskipun kredit investasi mempunyai hubungan yang

negatif dengan penyerapan tenaga kerja akan tetapi kredit ini bukan berarti

menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada

awalnya kredit investasi digunakan sebagai bantuan permodalan dalam Kredit

Usaha Kecil bedasarkan tujuan penggunaannya untuk berinvestasi dengan sasaran

pengusaha UKM. Selain itu kredit ini juga bertujuan untuk mengembangkan

usaha para pengusaha UKM yang mempunyai keterbatasan dalam kepemilikan

modal, sehingga sisi positifnya yaitu untuk para pemilik usaha kecil dan

menengah agar dapat mengembangkan usahanya. Disamping itu, proporsi kredit

ini dibandingkan dengan kredit lain tidak begitu besar. Kredit Investasi pada tahun

55

2006 tercatat hanya sebesar 38,2 Triliun Rupiah, berbeda dengan Kredit Modal

Kerja yang sebesar 180,8 Triliun Rupiah dan Kredit Konsumsi sebesar 208,9

Triliun Rupiah (Bank Indonesia, 2007).

Pendapatan per kapita memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari Pendapatan per kapita adalah

sebesar -0.378047 . Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan pendapatan per

kapita sebesar 1 persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar

0.378047 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa pendapatan per kapita

mempunyai pengaruh negatif dengan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Anderson (1982) dalam Lamadlau (2006)

menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita di suatu negara

semakin kecil pangsa tenaga kerja UKM. Hal tersebut dikarenakan bahwa

kenaikan pendapatan per kapita di negara berkembang kemungkinan dipengaruhi

oleh sektor diluar UKM yaitu sektor usaha besar. Terbukti dengan sumbangan

PDB nasional yang masih didominasi oleh usaha besar dibandingkan dengan

usaha kecil. Sehingga dengan kondisi tersebut, jika ada kenaikan baik itu dari segi

nilai tambah, kuantitas ataupun proporsi diluar UKM maka akan mempengaruhi

pangsa tenaga kerja UKM. Dimana pada kondisi tersebut terdapat kemungkinan

bahwa terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja pada usaha besar.

5.2. Peranan UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi

Peranan UKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu diindikasikan

dengan pertumbuhan PDB UKM. Pertumbuhan PDB UKM dipengaruhi oleh

56

beberapa faktor yaitu tenaga kerja UKM (TK), investasi UKM (I) dan nilai ekspor

UKM (EKS). Hasil estimasi model ditunjukan dalam Tabel 5.2. berikut ini :

Tabel 5.2. Hasil Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Variable Coefficient Probability

C -43.37780 0.0029

LOG_TK 2.813870 0.0022

LOG_I 0.850550 0.0003

LOG_EKS -0.062499 0.3464

R-squared 0.981639

Adjusted R-squared 0.973770

F-statistic 124.7474

Durbin-Watson stat 2.089700 Prob(F-statistic) 0.000002 Keterangan : Taraf Nyata α=0,05(5%)

Berdasarkan hasil pendugaan parameter Tabel 5.2., hasil analisis regresi

menunjukan bahwa persamaan ini memiliki kecocokan model yang tinggi. Hal

tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R2) pada persamaan

pertumbuhan ekonomi bernilai 0.9816390 (98,16 %). Artinya bahwa faktor-

faktor pertumbuhan ekonomi seperti Tenaga Kerja pada sektor UKM, Investasi

UKM, Ekspor UKM dan Jumlah Unit UKM yang terdapat dalam model dapat

menjelaskan keragaman sebesar 98,16 persen dan sisanya 1,83 persen dijelaskan

oleh faktor-faktor lain diluar persamaan.

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukan oleh nilai statistik uji-t

menunjukan bahwa dua variabel (Prob < 0,05) berpengaruh nyata pada taraf nyata

lima persen. Variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah Tenaga Kerja

sektor UKM dan Investasi UKM. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh

secara signifikan yaitu Ekspor UKM. Uji-f menunjukan hasil yang baik. Hal ini

dapat dilihat dari probabilitas F sebesar 0.00002 yang nilainya lebih kecil dari

taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang ditimbulkan keseluruhan

57

variabel penjelas secara serempak terhadap variabel independent adalah baik.

Artinya dari ketiga variabel independent dalam model tersebut setidaknya ada satu

variabel yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi..

Uji ekonometrika dilakukan untuk melihat masalah pada OLS. Pada model

persamaan pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa persamaan ini dapat

memenuhi kriteria ekonometrika. Hal tersebut dikarenakan pada model persamaan

tidak terdapat autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas yang dapat

diabaikan dengan uji Klein. Selain itu, uji normalitas menunjukan bahwa pada

persamaan ini error term terdistribusi normal (Hasil dapat dilihat pada Lampiran

4).

Pembahasan ekonomi untuk melihat kesesuaian hasil analisis dengan teori

ekonomi. Pada uji ini yang dilihat adalah tanda serta nilai dari koefisien variabel

bebas, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.2. Nilai Tenaga Kerja memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien dari

Tenaga Kerja adalah 2.81387. Nilai tersebut menunjukan bahwa peningkatan

jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

sebesar 2.813870 persen. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu penentu

pertumbuhan ekonomi. Semakin produktif tenaga kerja semakin tinggi pula nilai

tambah dan output yang dihasilkan. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor

produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna faktor produksi

lainnya seperti dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan modal. Hasil dapat

dirujuk pada Bab sebelumnya dengan melihat Tabel 1.4. dan Tabel 1.3.

58

Nilai Investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Nilai koefisien dari Investasi adalah 0.850550. Nilai tersebut

menunjukan bahwa peningkatan Investasi sebesar 1 persen maka akan

meningkatkan PDB sebesar 0.850550 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis

bahwa investasi mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi

karena peningkatan PDB tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi.

Investasi yang ditanamkan pada sektor UKM dapat mendorong kenaikan output

dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan

perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi.

Sesuai teori ekonomi makro salah satu unsur yang mempengaruhi PDB

adalah investasi dimana jika terjadi peningkatan investasi juga akan meningkatkan

PDB. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan teori Harrod-Domar bahwa investasi

mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan

investasi akan meningkatkan nilai tambah atau penghasilan untuk masa datang

karena nilai tambah suatu investasi akan selalu mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Hasil dapat dirujuk dengan melihat Tabel 1.3. dan Tabel 4.2.

Dari keempat variabel bebas terdapat satu variabel bebas yang tidak

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Nilai Ekspor UKM.

Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas Nilai Ekspor yang lebih besar dari taraf

nyata. Ekspor berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi karena hampir sebagian besar ekspor di Indonesia masih

bergantung dengan input impor sehingga nilai ekspor tersebut tidak berpengaruh

59

nyata terhadap pertumbuhan PDB. Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Arif (1993) yang menyatakan bahwa jika ekspor masih bergantung

pada input impor maka pengaruhnya tidaklah nyata terhadap PDB. Ekspor dapat

berpengaruh nyata terhadap PDB jika kandungan input impornya kecil. Selain itu,

hal tersebut juga dipengaruhi kondisi ekspor di Indonesia yang masih didominasi

oleh nilai ekspor usaha besar sehingga salah satu hal yang mempengaruhi tidak

berpengaruhnya ekspor UKM adalah sumbangan dan kontribusinya yang masih

rendah.

Tabel 5.3. Ekspor Barang Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2001-

2006 (Juta Rupiah)


2001 21.489.793

(3,92)

59.356.731

(10,82)

467.404.256

(85,26)

548.250.780

(100)

2002 20.468.762

(4,04)

66.821.272

(13,18)

419.589.951

(82,78)

506.879.986

(100)

2003 19.941.068

(4,04)

57.155.647

(11,59)

416.139.131

(84,37)

493.235.846

(100)

2004 24.408.027

(4,04)

71.140.210

(11,77)

508.658.073

(84,19)

604.206.311

(100)

2005 28.048.167

(3,92)

82.289.898

(11,51)

604.394.520

(84,57)

714.732.585

(100)

2006 30.303.653

(3,89)

91.895.863

(11,80)

656.123.537

(84,31)

778.323.052

(100) Sumber : Departemen Koperasi, 2007


Berdasarkan Tabel 5.3. diketahui perbandingan kontribusi dari ekspor

usaha kecil, menengah dan besar. Mulai tahun 2001 hingga 2006 menunjukan

meskipun tiap tahunnya secara nominal menunjukan pertumbuhan, akantetapi

rata-rata setiap tahunnya berdasarkan proporsi usaha adalah tetap. Usaha kecil dan

menengah mempunyai proporsi yang lebih kecil dibandingkan usaha besar,

khususnya usaha kecil yang mempunyai proporsi yang sangat rendah. Hal tersebut

60

dapat mengindikasikan rendahnya produktivitas UKM dalam ekspor sehingga

mengakibatkan rendahnya kontribusi UKM dalam ekspor nasional. Rendahnya

produktivitas pada ekspor UKM dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya

yaitu yang paling dominan adalah terdapat hambatan dalam birokrasi dan masih

rendahnya kualitas atau mutu barang yang dihasilkan.

61

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah unit usaha, Kredit Modal Kerja

dan PDB UKM secara signifikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap

penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, Kredit Investasi dan pendapatan per

kapita secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga

kerja.

2. Tenaga kerja dan investasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Jumlah unit UKM secara signifikan

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terdapat

variabel yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi yaitu nilai ekspor.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan UKM, maka saran yang

dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kredit Modal Kerja

mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sehinggga berdasarkan hal tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih

meningkatkan lagi porsi Kredit Modal Kerja. Hal itu dapat dilakukan dengan

mengurangi porsi kredit konsumsi ataupun dengan memperbesar porsi Kredit

Usaha Kecil secara umum. Selain itu dalam menghadapi kendala internal

62

UKM terhadap akses pembiayaan, pemerintah dapat memberikan kebijakan

yang memudahkan UKM dalam mengakses kredit.

2. salah satu faktor yang mendukung dalam pertumbuhan UKM yaitu investasi

pada sektor UKM. Hal tersebut berdasarkan penelitian yang menunjukan

bahwa investasi pada UKM dapat memberikan nilai tambah secara signifikan

terhadap PDB UKM. Sehingga perhatian pada UKM dapat diberikan dengan

meningkatkan investasi pada UKM. Langkah tersebut dapat berupa perbaikan

iklim usaha dan permudahan izin usaha dalam investasi.

63

DAFTAR PUSTAKA

Abdudin, A. 2006. Pengkajian Dukungan Finansial dan Non Finansial dalam

Pengembangan Sentra Bisnis UKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan

UKM, Tahun II, No 7, 2006.

Arief, S. 1993. Pemikiran Pembangunan dan Kebijaksanaan Ekonomi. Penerbit

Lembaga Riset Pembangunan. Jakarta.

Azrin, M. 2004. Dampak Ekonomi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kota Bogor [Tesis].

Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Badan Pusat Statistik. 1997-2007. Statistik Indonesia. BPS. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 1997-2006. Profil Usaha Kecil Menengah Tidak Berbadan

Hukum di Indonesia. BPS. Jakarta.

Bank Indonesia. 1997-2007. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Bank

Indonesia. Jakarta.

Bantacut, T. dan Sutrisno R. 2001. Pengembangan Ekonomi Berbasis Usaha

Kecil dan Menengah dalam Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi

Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota Bussiness Inovation

Centre of Indonesia. Jakarta.

Bellante, D dan M. Jakson. 1990. Ekonomi Ketenagakerjaan. Lembaga penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Cahyono, B. 1983. Pengembangan Kesempatan Kerja. BPFE, Yogyakarta.

Departemen Koperasi. 2008. PDB, Investasi, Tenaga Kerja, Nilai Ekspor UKM di

Indonesia. Depkop. Jakarta.

Firmansyah, 2001. Dinamika Usaha Kecil dan Menengah. LIPI. Jakarta.

Gie Kian, K. 2003. Perekonomian Indonesia Tahun 2004, Prospek dan Kebijakan.

Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Gujarati, D. 1978. Ekonometrika Dasar. Zain dan Sumarno [Penerjemah].

Erlangga, Jakarta.

64

Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2005),

Pengembangan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Jakarta.

Kuncoro, M. 1996. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UMP

KMP YPPM, Yogyakarta.

---------------. 2002. Usaha Kecil Di Indonesia : Profil, Masalah dan Strategi

Pemberdayaan. Jurnal Ekonomi, Tahun II, Vol 7, Januari.

---------------. 2006. Tantangan dan Peluang Ekonomi Kerakyatan dalam Era

Globalisasi Ekonomi. Analisis CSIS, XXVI, no 1.

Lamadlau, T. M. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Agroindustri di Kabupaten Bogor [Tesis]. Pascasarjana. Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Mankiw, N. G. 2003. Teori Makroekonomi: Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta.

Partomo, T. dan A. Soejodono. 2004. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan

Koperasi. Ghalia, Jakarta.

Prihartanti, D. E. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan

Tenaga Kerja Sektor Industri di Kota Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi

Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Rakhmasari, A. 2006. Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten

Terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB di Kabupaten

Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Manajemen. Institut Pertanian

Bogor, Bogor.

Soetrisno. 2003. Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha UKM. Jurnal

Ekonomi dan Bisnis, No 1, Jilid 8.

Tampubolon, R. 2007. Perencanaan Kredit Investasi Dalam Pengembangan

Industri Kecil Menengah Pakan Ternak (Studi Kasus PT AFI) [Tesis].

Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Tampubolon, Y. 2006. Analisis Pengaruh Sektor Perdagangan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi

Sektor Perdagangan di Kabupaten Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi

Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Thamrin, F. D. 2002. Dampak Kredit Usaha Kecil Terhadap Penyerapan Tenaga

Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Pada Usaha Kecil [Tesis].

Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

65

Thoha, M. 2001. Dinamika Usaha Kecil dan Rumah Tangga. LIPI. Jakarta.

Tim Pengkaji UKMK. 2006. Kajian Dampak Program Perkreditan dan

Perkuatan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah terhadap

Perekonomian Daerah. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Tahun I,

No 1, 2006.

---------------. 2006. Hambatan Usaha Kecil dan Menengah dalam Kegiatan

Ekspor. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Tahun I, No 1, 2006.

---------------. 2006. Kajian Usaha Mikro Indonesia. Jurnal Pengkajian Koperasi

dan UKM, Tahun I, No 1, 2006.

66

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data-data Pada Model Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun Tenaga Kerja

UKM (Orang)

Jumlah Unit

UKM (Unit)

PDB Riil UKM

(Juta Rupiah)

Kredit Modal

Kerja Riil (Juta

Rupiah)

Kredit

Investasi Riil

(Juta Rupiah)

Pendapatan per

kapita Riil (Juta

Rupiah)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

75293135

65208956

64313573

67169844

72704416

74687428

77807898

81942353

80446600

83233793

85416493

41745303

39765110

36813578

37911723

36784036

39964080

41944494

43460242

44777387

47102744

48929636

688270528

249572637

219178893

219757647

760089500

791597200

829616900

876123000

924483200

979712400

1032573900

123645.06

253588.03

93494.78

50295.90

117050.44

81353.90

87037.55

182137.15

108115.59

123809.09

139568.17

33268.21

69067.71

39736.76

19472.92

19716.40

24670.78

24823.46

28222.09

35025.74

36701.81

36244.43

211.63

218.07

186.75

193.36

193.96

203.83

211.69

209.62

217.43

227.90

236.80

Sumber : BPS, Bank Indonesia dan Departemen Koperasi, 2008

15

Lampiran 2. Data-data Pada Model Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Tenaga Kerja UKM

(Orang)

Investasi Riil UKM

(Juta Rupiah)

PDB Riil UKM

(Juta Rupiah)

Nilai Ekspor UKM

(Juta Rupiah)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

75293135

65208956

64313573

67169844

72704416

74687428

77807898

81942353

80446600

83233793

85416493

12197588.4

17687359.9

11932449.8

10600136.4

12180438.5

12040989.8

11182839.7

10715309.1

12009109.9

11828072.0

11799178.9

688270528

249572637

219178893

219757647

760089500

791597200

829616900

876123000

924483200

979712400

1032573900

118706762.00

27995057.02

51999555.78

17369260.57

22787256.42

21692113.23

21285060.72

17892020.19

20839310.14

20550952.69

22125568.71


16

Lampiran 3. Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja

Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2.193270 Probability 0.483502

Obs*R-squared 10.46961 Probability 0.313821

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:



Uji Multikolinearitas

LOG_PPK LOG_PDB LOG_KMK LOG_KI LOG_JUU

LOG_PPK 1.000000 0.583196 0.506489 0.450952 0.924853

LOG_PDB 0.583196 1.000000 0.173251 -0.242437 0.695401

LOG_KMK 0.506489 0.173251 1.000000 0.714145 0.324539

LOG_KI 0.450952 -0.242437 0.714145 1.000000 0.254639

LOG_JUU 0.924853 0.695401 0.324539 0.254639 1.000000

Uji Normalitas

17

Lampiran 4. Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:



Uji Autokorelasi

18

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:



Uji Multikolinearitas

LOG_PDB LOG_TK LOG_EKS LOG_I

LOG_PDB 1.000000 0.931683 -0.203950 0.945293

LOG_TK 0.931683 1.000000 -0.285992 0.800219

LOG_EKS -0.203950 -0.285992 1.000000 -0.032488

LOG_I 0.945293 0.800219 -0.032488 1.000000

19

Uji Normalitas

Documents

PERANAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM … · 2015-09-03 · Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu