PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PETANI IKAN BANDENG DI KECAMATAN BALUSU

KABUPATEN BARRU

SUHAIL SUDIRMAN

Nomor Stambuk : 10564 00906 10

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

iv

ABSTRAK

SUHAIL SUDIRMAN, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani Ikan Bandeng Di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

(dibimbing oleh Hj. St. Nurmaeta dan Amir Muhidin).

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani tambak ikan

bandeng sangat diperlukan karena juga sangat berpengaruh dalam proses

pencapaian suatu tujuan organisasi petani. Berdasarkan hal tersebut, peneliti

terdorong untuk menjelaskan kendala kendala pemerintah terkait pemberdayaan

petani tambak ikan bandeng di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan data yang

diperoleh diolah dan dianalisa dengan mendeskripsikan peran pemerintah daerah

dalam pemberdayaan masyarakat petani tambak ikan bandeng.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam

pemberdayaan masyarakat petani ikan bandeng di Kecamatan Balusu Kabupaten

Barru sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat petani ikan

bandeng melalui 1. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kecamatan dengan memberikan pelatihan tentang tatacara

membudidyakan ikan bandeng dengan baik. 2. Penyuluhan yang diberikan

pemerintah untuk memberikan pembinaan langsung tentang pengelolaan sumber

daya perikanan dan memberikan pendampingan langsung kelapangan untuk

membimbing masyarakat. 3. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalaan

kepada petani ikan bandeng berupa pinjaman kredit dari bank. 4. Penguatan

kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kelompok-

kelompok tani tambak yang dapat meningkatkan kemampuan anggota kelompok

dalam budidaya petani tambak ikan bandeng. Kendala-kendala yang dihadapi

pemerintah yaitu, masyarakat masih kurangmemperhatikan himbauan pemerintah,

pendidikan formal masyarakat masih kurang, serta cuaca yg tidak menentu.

Kata Kunci: Peran pemerintah daerah, Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan

Bandeng.

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkanr rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan

masyarakat petani ikan bandeng di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang

terhormat:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat

dan bantuan, baik moril maupun materil.

2. Ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Amir

Muhidin, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

3. Bapak Dr. H. Muhlis Madani Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Andi Luhur Prianto, S.Ip. M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, mei 2015

Suhail Sudirman

vi

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi ............................................................................... i

Halaman Persetujuan .......................................................................................... ii

Pernyataan Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .................................................. iii

Abstrak ............................................................................................................... iv

Kata Pengantar ................................................................................................... v

Daftar Isi ............................................................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 4

D. Kegunaan Penelitian ............................................................................... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan Pemerintah ................................................................. 6

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ....................................................... 12

C. Masyarakat Petani Ikan Bandeng ........................................................... 14

D. Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan Bandeng Dalam Meningkatkan

Pendapatan Di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru ............................ 16

E. Kerangka Pikir ....................................................................................... 22

F. Fokus Penelitian ..................................................................................... 24

G. Definisi Fokus Penelitian ....................................................................... 24

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................. 26

B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................................ 26

C. Sumber Data ........................................................................................... 26

D. Informan Penelitian ................................................................................ 27

vii

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 27

F. Teknik Analisis Data .............................................................................. 28

G. Keabsahan Data ...................................................................................... 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian ................................................................ 29

B. Karakteristik Obyek Penelitian ......................................................... 35

C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani

Ikan Bandeng Di Kecamatan Balusu ................................................ 42

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Mempengaruhi Dalam

Peberdayaan Masyarakat .................................................................. 58

E. Tanggapan Masyarakat Terhadap Budidaya Ikan Bandeng.............. 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................. 67

B. Saran ........................................................................................................ 68

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi sangat mementingkan sektor ekonomi,dan mengabaikan

sektor lainnya termasuk: kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, demokrasi,

dan kesejahteraan sosial. Begitu pula kegiatan pembangunan mengutamakan

pada aspek pertumbuhan. Akibatnya, terjadi kerusakan alam, hancurnya sistem

sosial, ekonomi, agama, budaya dan kearifan-kearifan lokal masyarakat.

Perilaku aparatur pemerintah juga cenderung korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masalah-masalah sosial semakin kritis, mulai dari: kesemrawutan lalu

lintas,sampah,anak jalanan, pengangguran, ketergantungan, konflik

horizontal,kemiskinan, dan kerawanan sosial lainnya. Kondisi tersebut

menunjukkan ketidak berdayaan masyarakat dalam melawan arus globalisasi,

serta memecahkan masalahnya.

Penanganan kompleksnya masalah sosial tersebut hanya dapat diatasi

melalui pemberdayaan. Pentingnya memberdayakan masyarakat sudah mulai

disadari banyak pihak. Dalam instansi pemerintah baik pusat dan Daerah sudah

membentuk berbagai lembaga pemberdayaan, bahkan ada Kementerian

Pemberdayaan Perempuan. Ada juga Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat-Mandiri (PNMP Mandiri). Di tingkat pemerintah daerah telah

membentuk lembaga/satuan kerja (Satker) pemberdayaan masyarakat, misalnya:

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), atau Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat. Pada tingkat daerah/ kelurahan ada Lembaga Pemberdayaan

1

2

Masyarakat Daerah/ Kelurahan. Dalam dunia usaha dan BUMN, telah memiliki

program untuk pemberdayaan masyarakat melalui program yang telah

ditentukan. Namun realitasnya, masih banyak program berlabel pemberdayaan

yang cenderung charity dan top down (beramal dan atas ke bawah)

Setiap program-program yang ada pastinya memerlukan jaringan

kerjasama yang erat kaitannya dengan konsep kemitraan. Daerah yang mandiri

membutuhkan perekonomian yang mapan sehingga mampu memenuhi

kebutuhan pokoknya. Peran pemerintah daerah pada daerah tersebut sangat

penting adanya. Pemerintahan Daerah secara historis dibentuk oleh masyarakat

daerah dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya

dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan

melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka pemerintahan daerah di

berbagai negara tidaklah sama, termasuk Indonesia yang menganut sistem

negara Integralistik. Kewenangan pemerintahan daerah tidak dapat diartikan

adanya kebebasan penuh suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi

kewenangan daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara

keseluruhan. Perbedaan kepentingan antara kewenangan pemerintahan daerah

dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selalu menjadi ajang

konflik kepentingan, karena masing-masing meninjaunya dari perspektif yang

berbeda. Dalam perspektif nasional memandang pemerataan pembangunan

ekonomi sudah cukup merata, tetapi perspektif daerah beranggapan bahwa

pusat dan daerah melakukan eksploitasi sumber kekayaan daerah dengan tidak

3

mengembalikan hasilnya secara seimbang kepada daerah guna kesejahteraan

masyarakat. Dalam konteks sistem penyelenggaran pemerintahan, istilah

pembagian kekuasaan, pelimpahan kewenangan, otonomi, dan desentralisasi

sering digunakan secara campur aduk. Secara akademik istilah-istilah ini dapat

dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak

dapat dipisahkan sehingga tidak mungkin masalah kewenangan Pemerintahan

Daerah dibahas tanpa melihat konsep lain. Rasyid (2005) menyatakan bahwa

“salah satu fokus kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial adalah dalam

bidang pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan salah satu fungsi

pemerintahan selain dari pada fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan”.

Proses pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya

kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerles) dan mengurangi

kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull)

sehingga terjadi keseimbangan Djohani (2003). Salah satu bentuk operasional

upaya untuk memandirikan pemerintah dan masyarakat adalah pemberdayaan

masyarakat dalam mengolah hasil kekayaan bumi ini. Di setiap daerah

memiliki berbagai macam kekayaan bumi yang dapat diolah dan membantu

perekonomian daerah, salah satunya adalah bertani ikan bandeng di daerah

khususnya di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Ikan bandeng sudah lama

dikenal sebagai ikan konsumsi hasil tambak. Sebagai komoditas hasil tambak,

ikan bandeng tidak hanya dikonsumsi dalam negeri, tetapi masyarakat

mancanegara juga membutuhkannya. Dengan demikian, ekspor ikan bandeng

setiap tahun selalu meningkat. Pemerintah Daerah Balusu di Kabupaten Barru

4

ikut andil dalam budi daya ikan bandeng itu sendiri. Olehnya itu, penulis

mengambil judul skripsi tentang “Peran Pemerintah Daerah dalam

Pemberdayaan Masyarakat Petani tambak Ikan Bandeng di Kecamatan

Balusu Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Petani Ikan Bandeng di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru?

2. Apa saja kendala-kendala Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani Ikan Bandeng di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani Ikan Bandeng di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala Peran Pemerintah Daerah dalam

Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan Bandeng di Kecamatan Balusu

Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

sungbangsi kepada pihak instansi Pemerintahan Daerah dalam peranannya

5

yang melaksanakan pemberdayaan masyrakat di Kecamatan Balusu

Kabupaten Barru.

2. Secara teoristis, diharapkan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam

pengembangan pengetahuan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam

Pemberdayaan Masyarakat Petani Ikan Bandeng di Kecamatan Balusu

Kabupaten Barru.

.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti yang berarti

menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah

adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara atau badan tertinggi yang

memerintah suatu Negara, bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif)

dan (legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintah, baik itu di pusat

maupun daerah (Syafiie,2001:23) Secara etimologis dapat diartikan sebagai

“tindakan yang terus menerus (continue) atau kebijaksanaan dengan

menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk

mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga dapat di terima pada saat di

butuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2011:07)

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik

dan berkewajiban memproses pelayanan civil (sipil) bagi setiap orang

melakukan hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat yang

bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan

harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau

siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia

berhak menerima layanan civil (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib

melayaninya.

Konsep ”pemerintahan” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan

negara, tapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga

6

7

pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Pemerintahan adalah mekanisme

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor

pemerintah dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Pemerintahan dapat diartikan juga sebagai praktek penyelenggaran kekuasaan

dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara

umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Ada berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

1. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan

Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada

konsep pemerintah daerah.

2. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah

pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap

mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang

tertentu batas-batasnya.

Pemerintah daerah secara historis dibentuk oleh masyarakat daerah

dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat

mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi

berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat daerah

biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis,

sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian-perkebunan-perikanan-

perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan.

Pemerintah daerah merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan

8

masyarakat daerah. Kehadiran pemerintah daerah merupakan pemenuhan

kebutuhan dan eksistensi masyarakat daerah.

Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di

Indonesia jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Dengan

jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan

mendapatkan aset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara

intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat daerah.

Upaya membentuk pemerintah daerah yang mandiri merupakan konsep

pemberdayaan masyarakat daerah. Dengan asumsi apabila masyarakat daerah

berdaya maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

sendiri secara mandiri. Selanjutnya mereka dapat membentuk pemerintahan

daerah yang mandiri dan tidak tergantung dari pihak luar. Jadi pertama-tama,

masyarakat daerah harus diberdayakan dulu dengan pemberdayaan. Selanjutnya

setelah berdaya, masyarakat menjadi mandiri, mampu memenuhi kebutuhan,

mengatur, dan mengurus diri mereka sendiri.

Menurut Suharto (1997) salah satu jalan untuk meningkatkan

keberdayaan Masyarakat daerah adalah dengan modernisasi, yaitu:

1. Menempatkan warga masyarakat daerah dalam kedudukan yang sebenarnya

sebagai warga daerah.

2. Mengusahakan agar corak kehidupan dan penghidupan warga daerah dapat

di tingkatkan atas dasar pikiran logis, fragmatis dan rasional.

9

3. Mengusahakan agar warga daerah dapat lebih bersifat kreatif, dinamis dan

fleksibel dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang di temui, sehingga

dapat lebih meningkatkan semangat membangun.

Sejalan dengan itu, pemikiran Pambudi (2003:42) tentang upaya agar

masyarakat daerah berdaya, dilakukan pembaharuan daerah yang bersendikan

kepentingan massa rakyat, berupa:

1. Mendorong lahirnya Reformasi Kebijakan (Policy reform) yang berdasarkan

inisiatif dan prakarsa rakyat daerah.

2. Membangun dan mengembangkan kerjasama antar wilayah daerah dan

kekuatan-kekuatan di luar daerah untuk memberikan daya dukung terhadap

percepatan pembaharuan

3. Mengembangkan dan memperkuat organisasi rakyat sebagai landasan bagi

gerak pembaharuan daerah.

Ife (1995:56) menyebutkan indikator masyarakat yang telah berdaya antara lain:

1. Mempunyai Kemampuan menjangkau dan menggunakan pranata dan

sumber-sumber yang ada di masyarakat.

2. Dapat berjalannya perencanaan Pemberdayaan Masyarakat

3. Kemampuan aktivitas ekonomi

4. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga

5. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan,

sampai saat ini kebutuhan akan campur tangan pemerintah dalam rangka

pengaturan dan pelayanan, khususnya di bidang kehidupan sosial

cenderung tidak berkurang.

10

Hampir semua kegiatan pembangunan baik secara langsung maupun

tidak langsung di bina dan dikelola oleh pemerintah, terutama kegiatan yang

berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Keterlibatan pemerintah

dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan semakin berkembang seiring dengan

munculnya pandangan tentang falsafah Negara kesejahteraan.

Menurut Koswara (2001:21) antara desentralisasi dan otonomi dapat

dibedakan: Desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan kewenangan dari

instansi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada instansi/lembaga

bawahannya, sehingga yang diserahi wewenang kekuasaan tersebut berhak

bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu. Dalam sistem desentralisasi

sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke pihak lain untuk

dilaksanakan.

Kebutuhan kewenangan pemerintah daerah tidak lain untuk

memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah

sendiri serta untuk memperkecil intervensi pemerintah diatasnya dalam urusan

rumah tangga daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah daerah

itu sendiri, baik untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan

kepada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat lokal setempat

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

ada.

Unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaran pemerintahan

menurut UNDP (1997:10) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni “state private

(keadaan pribadi) dan civil society (masyarakat sipil) state (status) Pada masa

11

yang akan datang mempunyai tugas penting untuk menciptakan lingkungan

politik guna mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan sekaligus

mendefinisi peran pemerintah dalam integrasi sosial ekonomi, melindungi

lingkungan kemiskinan, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan

demokratis pemerintah. Memperkuat finansial dan kapasitasadministrasi

pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberdayakan

rakyat yang menghendaki pemberian layanan, penyediaan kesempatan yang

sama secara ekonomi dan politik. Pemberdayaan tersebut akan terwujud

apabila diciptakan suatu lingkungan yang kondusif dengan sistem dan fungsi

yang berjalan sesuai dengan peraturan yang jelas.

Private sector (keadaan pribadi) akan memiliki perairan penting karena

lebih berorientasi kepada pendekatan pasar dalam pembangunan ekonomi

serta berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa

dalam lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya dengan

lingkup kerja secara ekonomu bagi individu dan organisasi yang memiliki

kinerja baik.

Civil society (masyarakat sipil) merupakan wadah yang memfasilitasi

interaksi sosial dan politik yang dapat memobilisasi berbagai kelompok di

dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik

sekaligus melakukan check and balances (memeriksa menyeimbangkan).

Terhadap kekuasaan pemerintah dan memberikan kontribusi yang

merupakan unsur lainnya. Hal terpenting lainnya adalah harapan yang akan

mempengaruhi penerapan kebijakan publik, serta sebagai yang melindungi

12

dan memperkuat budaya, keyakinan agama dan nilai-nilai yang berlaku di

masyarakat.

Pada masa awal reformasi, di keluarkan kebijakan baru untuk

memperbaiki dan member format baru pemerintahan, berupa UU No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut: “Bahwa

penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya

“empowerment” terjemahan secara harfiahnya, yaitu “pemberkuasaan”

atau juga “pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau

meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan kepada masyarakat yang

lemah. Djohani, 2003 Sehingga terjadi keseimbangan daya saing, serta

mampu hidup mandiri.

Sejalan dengan pemikiran itu, Stewart(1998:17) mengatakan bahwa

pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau

mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi

kemampuan dan keberdayaan. Proses pemberdayaan pencapaian tujuan,

dengan pendelegasian otoritas, penciptakan sistem atau prosedur akan

mempercepat pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pemberdayaan tersebut

13

memerlukan pengungkapan pandangan pimpinan dengan jelas dan jujur yang

bermaksud mendorong aparat dalam memberikan pelayanan yang bermutu.

Pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju peningkatan kekuatan,

kemampuan, dan daya. Lebih lanjut Stewart (1998:29) menyatakan:

a. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pemberdayaan juga memberikan kepada staf rasa berprestasi yang lebih

besar sehingga dapat meningkatkan motivasi.

c. Pemberdayaan juga memberikan manfaat-manfaat besar bagi organisasi

dimana salah satunya adalah bertambahnya efektivitas organisasi.

Adapun konsep masyarakat secara murni adalah merupakan bidang kajian

sosiologi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ralph Lington, sebagai salah seorang

ilmuan sosiologi menjelaskan bahwa: Masyarakat adalah kelompok manusia

yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan

sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas (Sukanto.

2006:22).

Pengertian lain dari masyarakat berdasarkan sudut pandang ilmu

pemerintahan dikemukakan oleh Syafiie (2001:99) yaitu mereka yang

bersama-sama menjadi anggota suatu Negara yang harus dibina dan dilayani

oleh administrasi pemerintahan setempat.

Mubyarto (1993:20-41) menekankan dalam proses pemberdayaan

masyarakat diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia di

pedesaan, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan

14

masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah pada

gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan

untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian

pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Proses belajar dalam rangka

pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga

merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

b. Tahap transformasi kemampuan kerja terbuka wawasan pengetahuan,

kecakapan, keterampilan, agar membuka wawasan dan memberikan

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam

pembangunan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inonatif untuk

mengantarkan pada kemandirian.

Tikson dalam Seni (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan

yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pemberdayaan masyarakat itu.

15

C. Masyarakat Petani Tambak Ikan Bandeng

1. Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di identikkan dengan society

yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan

bahwa masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling

berhubungan dan bergaul. Manusia selamanya hidup dalam kelompok.

Hidup bersama atau hidup bermasyarakat adalah sedemikian penting bagi

manusia, sehingga sikap kebersamaan tidak dapat dipisahkan untuk

selamanya. Manusia dapat dikatakan utuh sempurna bila ia hidup bersama

manusia lainnya.

Menurut Koentjaraningrat (1993) , Masyarakat adalah kesatuan

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan menurut

Harold J. laski masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama

dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan

mereka bersama. Dengan kata lain masyarakat dapat dikatakan mencakup

semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah.

Konsep masyarakat secara murni adalah bidang kajian sosiologi.

Berkaitan dangan hal tersebut, Ralph Lington, sebagai salah seorang

ilmuan sosiologi menjelaskan bahwa: Masyarakat adalah merupakan

kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka

16

sebagai salah satu kesatuan sosial dangan batas batas yang telah

dirumuskan dengan jelas (Sukanto. 2006:22).

Pengertian tersebut terlihat jelas bahwa sebuah prasyarat murni dari

masyarakat adalah adanya kerja sama, kesadaran akan kesatuan dan

adanya batas batas yang jelas yang membedakannya dengan kesatuan

sosial yang lain. Syarat ketiga ini, dalam ilmu pemerintahan disebut

sebagai batas administrasi pemerintahan yang dikelompokkan dalam

satuan-satuan yang lazim dikenal sebagai batas wilayah adminstrasi

misalnya desa, kelurahan, kecamatan dll. Pengertian tersebut memperjelas

suatu masyarakat dalam sebuah Negara serta menunujukkan hak-hak yang

dimiliknya.

Syaikh Taqyuddin An-nhabani (1999), sekelompok manusia dapat

dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran,

perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan tersebut,

manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam

bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial menidentifikasikan ada:

masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomardis, masyarakat bercocok

tanam, dan masyarakat agricultural intensif yang juga disebut masyrakat

peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca

industri sebagai kelompok masyarakat terpisah dari masyarakat

agrikultural tradisional. Mengandung makna bahwa setiap anggotanya

17

mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan

bersama.

2. Masyarakat Petani Ikan Bandeng

Masyarakat petani ikan bandeng di definisikan sebagai kelompok

orang yang tinggal di derah pesisir dan sumber kehidupan

perekonomiannya dengan sistem tradisional umumnya mengandalkan

nener hasil penangkapan alam, padat penebaran rendah, mengandalkan

makanan alami, dan pengisian air tambak mengandalkan pasang-surut air

laut.

D. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani

Tambak Ikan Bandeng

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks.

Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan

perencanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus

dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek

kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya

serta pertahanan dan keamanan, Dalan manajemen pemerintahan yang

otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih di posisikan

sebagai obyek pembangunan.Ketika kini pemerintahan yang demokratis

yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang

semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek

pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam

pembangunan agar bersifat efektif perlu di carikan sebagai alternatif

18

strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Salah satu keberhasilan budidaya ikan bandeng di suatu wilayah

diusahakan oleh masyarakat ataupun pengusaha adalah sejauh mana

kebijakan pemerintah dapat mendorong dan mengembangkan budidaya

ikan bandengt tersebut. Pentingnya kebijakan pemerintah ini, karena

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor teknis, ekonomis,

sosial, dan lingkungan. Adapaun beberapa faktor teknis misalnya, tentang

mengatur pengairan tambak dengan baik, menggunakan pupuk kandang

dan pupuk buatan untuk menumbuhkan makanan alami, dan menggunakan

nener yang terseleksi dan seragam.

Faktor ekonomi mencakup aspek yang lebih luas, serta penyediaan

modal dan pemasaran hasil.Sementara mengenai faktor lingkungan adalah

terjaganya lingkungan di sekitar tambak ikan bandeng baik oleh kegiatan

manusia maupun karena faktor alam, dimana ikan bandeng dibudidayakan.

Ikan bandeng merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang cukup

menjanjikan, kecenderungan masyarakat mengkonsumsi ikan tidak dapat

dipisahkan dari makin majunya masyarakat berpikir. Selain ikan segar,

masyarakat juga meminati produk produk seafood yang siap dimakan

ataupun produk-produk setengah jadi seperti surimi.

Paling tidak terdapat enam keunggulan sumber daya ekonomi Budi

daya bandeng, yaitu :

1. Memiliki potensi ekonomi dari kuantitas dan diversitasnya.

19

2. Sumber daya ekonomi kelautan memiliki daya saing (competitive

advantage) yang tinggi di sektor kelautan dan perikanan

3. Industri di sektor tambak ikan bandeng memiliki efisiensi dan daya

serap tenaga kerja yang relatif tinggi, dan pasar yang luas akan terus

meningkat.

4. Produk sumber daya hasil tambak ikan bandeng memiliki prospek pasa

yang luas dan terus meningkat.

5. Laut dan daerah pesisir memiliki potensi daya saing ekonomi yang

tinggi di sektor kelautan dan perikanan.

Selain kebijakan mengenai tata ruang lokasi dan perizinan

budidaya ikan bandeng, pemerintah juga sudah memberikan pedoman

dalam hal kelembagaan, permodalan, dan kemitraan usaha budidaya ikan

bandeng, Mengenai kelembagaan misalnya, yang terlibat mendukung

sistem budidaya ikan bandeng yang berdaya saing dan berkelanjutan,

adalah kelompok pembudidaya, pengumpul/koperasi, lembaga keuangan,

lembaga permodalan, institusi pengembangan kebijakan pemerintah dalam

pengembangan kebijakan pemerintah dalam pengembangan budidaya ikan

bandeng sumber daya manusia (SDM), dan institusi pembinaan atau

penyuluhan.

Mengenai modal usaha, pemerintah memberi dukungan penguatan

modal bagi kelompok pembudidaya yang berskala usaha kecil, tekanannya

untuk mempercepat pembentukan kawasan budidaya ikan bandeng. Sesuai

dengan kemampuannya, pemerintah melakukan penguatan modal untuk

20

mengembangkan usaha kelompok pembudidaya ikan bandeng yang

dananya bersumber dari APBN, APBD maupun bantuan luar negeri. Di

samping itu dilakukan pula fasilitasi untuk memperoleh kredit perbankan

serta dukungan dari dunia usaha melalui pengembangan kemitraan usaha

di bidang budidaya ikan bandeng.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2004

Pasal 60 dan Pasal 62 yang menetapkan bahwa pemerintah melakukan

pemberdayaan pembudidaya ikan-ikan kecil melalui:

1. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan

kecil, baik untuk ,modal usaha maupun biaya operasional dengan cara

yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan

kemampuan nelayan kecil.

2. Penyelenggaran pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan

kecil serta pembudidaya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan,

pengolahan, dan pemasaran ikan.

3. Menumbuh kembangkan kelompok pembudidaya petani tambak ikan

bandeng dan koperasi perikanan.

4. Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk

memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, baik dari

sumber dalam negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

21

Dalam hal kemitraanusaha untuk mendukung pengembangan kawasan

budidaya ikan bandeng, pola usaha yang di rekomendasikan adalah pola

kemitraan antara usaha besar (perusahaan pengumpul, pengolah dan eksportir)

dengan kelompok pembudidaya ikan bandeng. Penetapan pola kemitraan

dilakukan mengingat nilai tukar tambah ikan bandeng terdapat pada hasil

tambaknya. Saat ini ikan bandeng dapat diolah menjadi produk seafood yang

dinikmati masyrakat yang siap dimakan, bahkan ikan bandeng dapat diolah

menjadi ikan kering tanpa rasa asin karena bergaram rendah dengan proses

asam laktat, dan masih dapat dilanjutkan menjadi bandeng asap ataupun

bandeng presto duri lunak, akan tetapi saat ini industri kita harus menentukan

kelancaran pasar. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk

dapat menerobos selera konsumen, antara lain dengan menerapkan teknologi,

baik teknologi produksi maupun teknologi pasca panennya. Di sisi lain

keberadaan industri pengolah ikan bandeng belum didukung oleh penyediaan

bahan baku yang memadai. Pola kemitraan usaha budidaya ikan bandeng

dianjurkan untuk menerapkan kemitraan usaha melalui pola Perusahaan Inti

Rakyat (PIR). Pola ini dilakukan oleh perusahaan besar termasuk

koperasi/KUD yang bertindak sebagai perusahaan inti dengan kelompok

pembudidaya yang telah maupun belum bergabung menjadi koperasi/KUD

yang bertindak sebagai plasma. Perusahaan inti dapat berbentuk perusahaan

penghela, pengelola, perusahaan Pembina atau cluster bisnis.

Pengembangan kemitraan usaha pembudidayaan ikang bandeng

dengan pola PIR bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya plasma,

22

meningkatkan skala usaha dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan

kualitas usaha plasma yang mandiri. Kemitraan usaha budidaya ikan bandeng

keselarasan, dan peningkatan keterampilan plasma oleh perusahaan inti

melalui perwujudan sinegritas kemitraan, yaitu hubungan: saling

membutuhkan yaitu perusahaan inti memerlukan pasokan bahan baku dan

plasma memerlukan pasokan bahan baku dan plasma memerlukan

penampungan hasil dan bimbingan; sama-sama memperhatikan tanggung

jawab moral dan etika bisnis dalam meningkatkan daya saing dan saling

menguntungkan baik perusahaan inti maupu plasma memperoleh peningkatan

keuntungan/ pendapatan dan kesinambungan usaha. Tentu dengan harapan,

berbagai pedoman untuk meningkatkan keberhasilan usaha Budidaya Petani

Tambak Ikan Bandeng tersebut, dapat dipahami oleh pemerintah daerah dalam

hal dinas/instansi kelautan dan perikanan yang selanjutnya diimplementasikan

pada pemberdayaan ikan bandeng di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

disesuaikan dengan kondisi sumber daya dan respon masyarakat di daerah.

E. Kerangka Pikir

Peningkatan taraf hidup masyarakat, peranan pemerintah daerah dalam

pemberdayaan masyarakat petani di Barru khususnya petani tambak ikan

bandeng sangat penting. Salah satunya membimbing para petambak untuk

menerapkan perikanan yang ramah lingkungan. Pilihannya tentu perikanan

organik tentunya untuk memelihara ekologi sekaligus meningkatkan taraf

hidup masyarakat pesisir dan sekitarnya. Peranan pemerintah daerah dalam

23

pemberdayaan masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup khususnya

petani tambak ikan bandeng sangat penting.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain :

1. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil,

baik untuk, modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang

mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan

petani tambak.

2. Penyelenggaran pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi petani tambak

serta pembudidaya petani tambak untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan

pemasaran ikan.

3. Menumbuh kembangkan kelompok pembudidaya petani tambak ikan

bandeng dan koperasi perikanan

Kebijakan tersebut di atas bisa terlaksana jika didukung oleh

Partisipasi masyarakat, Budaya Masyarakat, dan potensi budidaya

perikanan, namun demikian bisa juga tidak terlaksana jika dihambat oleh

Kurangnya perhatian pemerintah daerah, Ketersediaan nener bandeng dan

cuaca yang tidak menentu.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat

digambarkan bagan sebagai berikut:

24

Bagan Kerangka Pikir

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani tambak Ikan Bandeng Di

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

Kendala

Penghambat

1. Kurangnya

perhatian

masyarakat

petani Tambak

2. Ketersediaan

nener bandeng

3. Cuaca yang

tidak menentu.

1. Penyediaan Skim

kredit bagi petani

tambak ikan

bandeng ,

2. Penyelenggaraan

Pendidikan,

Pelatihan, dan

penyuluhan bagi

petani tambak,

3. Menumbuh

kembangkan petani

tambak ikan

bandeng

Kondisi Masyarakat desa

yang lebih mandiri dan

lebih baik

Faktor

Pendukung:

1. Partisipasi

masyarakat

2. Potensi budi

daya Masyarakat

3. Potensi

Budidaya

Perikanan

25

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan

masyarakat petani tambak ikan bandeng di kecamatan balusu kabupaten barru.

Terdiri dari beberapa indicator yaitu: (1) Penyediaan skim kredit (2)

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi petani tambak,

(3) Menumbuh kembangkan petani tambak ikan bandeng, faktor pendukung:

(4) partisipasi masyarakat (5) potensi budi daya masyarakat (6) potensi

budidaya perikanan serta kendala penghambat: (7) kurangnya perhatian

masyarakat petani tambak (8) ketersediaan nener bandeng (9) cucaca yang

tidak menentu.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini

maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian

ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil pembudidaya ikan tambak, baik

untuk modal usaha maupun biaya opreasional dengan cara yang mudah,

bunga pinjaman rendah sesuai dengan kemampuan petain tambak

2. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Petani

Tambak oleh Pemerintah Daerah, menumbuh kembangkan kelompok

pembudidaya petani tambak ikan bandeng dan koperasi perikanan.

3. Menumbuh kembangkan kelompok pembubidaya petani tambak ikan

bandeng dan koperasi perikanan.

26

4. Faktor pendukung yaitu: (1) partisipasi masyarakat (2) potensi budidaya

masyarakat (3) potensi budidaya perikanan

Kendala penghambat yaitu: (1)kurangnya perhatian masyarakat petani

tambak (2) ketersediaan nener bandeng (3) cuaca yang tidak menentu.

27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian Selama dua bulan terhitung sejak bulan Maret

sampai Mei 2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Balusu

Kabupaten Barru. Berhubung karena lokasi tersebut salah satu sumber

terjadinya stimulasi kerja petani tambak ikan bandeng dan pemerintah

kecamatan maka penelitian terkait persoalan Peran Pemerintah Daerah

dalam Pemberdayaan Masyarakat petani tambak ikan Bandeng di

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru .

B. Jenis Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian Kualitatif penelitian yang memberikan keterangan dan

penjelasan tentang prosedur atau masalah objek yang akan diteliti, data

atau keterangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti tentang

peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani

tambak ikan bandeng di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Deskriptif tipe yang dapat memberikan gambaran dan

deskripsi yang jelas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Petani Tambak Ikan Bandeng di Kecamatan

Balusu Kabupaten Barru.

27

28

C. Sumber Data

1. Data primer data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan

yang melalui wawancara serta observasi dan Dokumentasi.

2. Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-

catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, catatan dan laporan

serta arsip yang berhubung dengan fokus penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah memberikan informasi tentang situasi dan kondisi,

informan terdiri Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan dan Petani Tambak Ikan

Bandeng.

Tabel 3.1 : informan penelitian

No. Informan Jabatan Jumlah

1 Pemerintah Daerah Pegawai Dinas

Pemerintah 1 (Orang)

2 Dinas Perikanan Pegawai Dinas

Perikanan 6 (Orang)

3 Petani Tambak Ikan

Bandeng

Petani Tambak

Ikan Bandeng 3 (Orang)

Total Informan 10 (Orang)

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu ;

1. Wawancara yaitu; teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

mewawancarai langsung kepada informan untuk memperoleh data yang

berkaitan dengan obyek yang diteliti tentang peranan pemerintah daerah

29

dalam pemberdayaan masyarakat petani tambak ikan bandeng di

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru..

2. Dokumentasi yaitu; dengan menggunakan data dengan bentuk gambar atau

foto, serta catatan-catatan yang ada di lokasi penelitian dengan sumber-

sumber yang relevan dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:16) Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, kemudian di

interprentasikan menjadi serangkaian informasi sebagai hasil penelitian. Hal

tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas dan sederhana

agar lebih mudah dimengerti dan dipahami.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2008:18) Mengadakan pengecekan akan

kebenaran data yang di timbulkan dari berbagai sumber data, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada

waktu yang berbeda

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain

keabsahan data yang di peroleh dari sebelumnya.

2. Trianggulasi Metode

Trianggulasi Metode dilakukan untuk menguji kerdibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda.

30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Monografi Kecamatan Balusu

Kecamatan Balusu merupakan salah satu kecamatan yang terletak dan

berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Barru, kondisi topografi wilayah

Kecamatan Balusu adalah mempunyai panjang garis pantai 7,3 Km olehnya itu

Kecamatan ini merupakan salah satu daerah pesisir pantai pada daerah sebelah

barat sedangkan daerah sebelah timur adalah daerah dataran dan berbukit

sehingga diperkirakan berada pada sekitar 0-650 M diatas permukaan laut (DPL)

dan dianggap sangat strategis untuk pengembangan usaha khususnya pada

perikanan.

Secara administratif wilayah Kecamatan Balusu berbatasan dengan :

sebelah utara berbatasan Kecamatan Soppeng Riaja, sebelah timur berbatasan

Kabupaten Soppeng, sebelah selatan berbatasan Kecamatan Barru, sebelah barat

berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kecamatan Balusu adalah 112,20 Km2

dan atau 11,220 Ha,

yang terdiri dari 1 kelurahan dan 5 desa nampak menyebar dan umumnya berada

atau berbatasan dengan pantai/laut sama seperti wilayah Kecamatan lainnya.

Orbitasi desa tidak terlalu jauh dangan ibu kota kabupaten adalah terdekat 5 Km

dan terjauh sampai dengan 30 Km sedangkan jarak pusat pemerintahan kecamatan

dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah 110 Km.

30

31

Data luas wilayah, kepala desa/keluraha, jumlah dusun RT/RW tersebar 6

desa/kelurahanwilayah kerja Balai Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kecamatan Balusu dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 : Luas wilayah dan jumlah kelurahan dan dusun wilayah kerja Balai

Penyuluhan Perikanan dan KehutananKecamatan Balusu Kabupaten

Barru

No Desa/ Kelurahan

Luas

Wilayah

(Km2)

Nama Kepala

Desa/Kel.

Jumlah

Dusun

RT/RW

1 Balusu 2.275 Sadaruddin, Spd 6

2 Lampoko 825 Sarifuddin 5

3 Takkalasi 1.380 M. Amir, S.Sos 4

4 Madello 1.169 Andi Yusran

Jafar 4

5 Binuang 836 Andi

Mannahawu 3

6 Kamiri 4.735 Irwan T 4

Jumlah 11.220 - 26

32

2. Iklim

Keadaan iklim, curah hujan dan tanah yang terjadi pada setiap tahun

wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kecamatan Balusu menunjukkan bahwa pada siang hari suhu udara berkisar 32-

330 C dan pada malam hari berkisar 18-25

0 C dengan kelembaban udara yaitu 70-

80 % keadaan angin yang bertiup pada musim hujan yaitu disebut angin barat

cukup kencang bersamaan dengan curah hujan yang tinggi, keadaan curah rata-

rata setiap bulannya berkisar 259,75 mm dengan hari hujan 14 hari, dan pada

musim kemarau disebut angin Barubu yang bertiup dari timur ke barat juga cukup

kencang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada tanaman,

dengan demikian wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan Kecamatan Balusu terdapat dua musim yaitu musim hujan jatuh pada

bulan oktober – maret dan musim kemarau pada bulan april – september, dan

digolongkan dalam iklim tipe C. Jenis tanah alluvial dan sedikit kecoklatan

berpasir, tingkat keaamanan tanah berkisar antara 5,4-5,9,

3. Topografi Wilayah

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil

yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru),

Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa

pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah

Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder

Afdelling Barru, yang bernaung dibawah Afdelling Pare Pare sebagai kepala

Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang

33

berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status

sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak

otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap

eksekutif maupun dibidang yudikatif. Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-

daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat

wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas Self bestuur didalam Afdeling Pare-Pare

masing-masing:

1. Bekas Self besteuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi

kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro. Adalah penggabungan

bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasan Kerajaan Ajattapareng oleh

Belanda sebagai Self bestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

2. Bekas self bestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4

Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten

Soppeng) Sebagai Satu Self bestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili

Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu.

3. Bekas Self bestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan

lbu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan

suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.

4. Bekas Self bestuur Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana

daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan

Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu,maka pada tanggal 20 Pebruari 1960

merupakan tongkak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten

34

Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang

Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di

Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54

Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom

berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri

dari 4 Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare

lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng

Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru

sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru. Kabupaten

Barru yang dikenal dengan motto hibrida ( Hijau,Bersih,Asri dan Indah)

adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi

Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.

Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang

selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah

1.174,72 Km2 (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah

utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat

ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam .Kabupaten Barru

secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa

yang mempunyai batas - batas wilayah : Sebelah Utara dengan Kota Pare-

Pare dan Kabupaten Sidrap Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng

dan Kabupaten Bone Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan Sebelah Barat dengan selat Makassar.

35

Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan

daerah lintas Wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare

menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari Mancanegara.

Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan

laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit

hingga bergunung-gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah datar tinggi

landai. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah ( 84.340 Ha) dengan

tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober -

Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April - September).

Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah

curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan hari

hujan terbanyak pada bulan Desember - Januari dengan jumlah curah hujan 1.335

mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah

curah hujan masing- masing 104 mm dan 17 mm.

a. Geomorfologis

Luas Wilayah. Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7

kecamatan yaitu : Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete

Rilau seluas 79,17 km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, Kecamatan

Soppeng Riaja seluas 78,90 km2, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58

km2,,Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km2, dan Kecamatan Balusu seluas

112,20 km2. Selain daratan, terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari

pantai sepanjang 78 km.

36

Morfologi Wilayah. Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten

Barru terbagi empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas

26,64%, landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring

dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan

kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua

kecamatan.

Ketinggian Wilayah. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut,

Kabupaten Barru dapat dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter

dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh

kecamatan kecuali Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%),

tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar

di seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di

seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha

(1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan

Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di

Kecamatan Pujananting.

B. Karakteristik Obyek Penelitian

1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Balusu merupakan daerah di Kabupaten Barru dengan luas

wilayah 112,20 Km2

dengan jumlah dan kepadatan penduduk 17.543 jiwa, jumlah

penduduk laki-laki 6.839 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 7.518 jiwa,

jumlah rumah tangga 3.186 yang terbagi di enam Desa. Angka kepadatan

penduduk ini bervariasi pada setiap kecamatan yang ada, penduduk yang terpadat

37

adalah terdapat di Kecamatan Barru dengan luas wilayah sebesar 199,32 km2

dihuni oleh 35.477 jiwa penduduk, memiliki kepadatan 177,99 jiwa/km2.

Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk sangat rendah adalah

Kecamatan Pujananting yaitu 12,265 jiwa/km2

angka tersebut jauh dibawah

kepadatan penduduk Kabupaten Barru secara keseluruhan.

2. Sumber Mata Pencaharian

Wilayah Kabupaten Barru adalah salah satu daerah potensi dibidang

perikanan dan kelautan. Luas wilayah penangkapan ikan laut sekitar 56.160 Ha,

tambak sekitar 2.570 Ha, pantai 1.400 Ha dan areal budidaya kolam/air tawar 39

Ha produksi perikanan saat ini khususx ikan bandeng 1.556,08 ton yang sudah

diuji coba dan hasilnya sangat baik peluang bagi investor pada sub sektor

perikanan ini.

Tabel 3 : Karakteristik informan berdasarkan mata pencaharian :

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Penduduk

1 Petani 16.600

2 Pedagang 150

3 PNS 300

4 TNI 240

5 POLRI 210

6 Pensiunan 43

Jumlah 17.543

Sumber : Kantor Kecamatan Balusu Tahun 2014

38

3. Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan komunitas petani tambak pada umumnya

berpendidikan rendah karena selain aktifitas petani tambak ikan bandeng di

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang sangat padat keinginan untuk aktifitas

pendidikan yang kurang karena pekerjaan sebagai petani tambak tidak

memerhatikan pendidikan formal, yang penting fisik kuat untuk melakukan

pekerjaan berat. Hal tersebut berimplikasi pada pendidikan petani tambak yang

rata – rata berpendidikan terakhir sekolah menegah pertama

Faktor pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi landasan

masyarakat Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Balusu untuk menekuni

mata pencaharian mereka. Karena masih banyak masyarakat yang buta aksara

dimana 95 dari 268 kepala keluarga yang menekuni home industry adalah

penyandang buta aksara, disamping itu banyak juga yang menjadi nelayan,

berdagang dan sisanya berwiraswasta. Persentase status pendidikan usia 10 tahun

keatas menurut jenis kelamin pendidikan yang ditambahkan tahun 2014 di

Kecamatan Balusu.

Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Laki + Perempuan

Tidak Punya

SD

SLTP

SMU

SMA Kejuruan

Diploma I/II

Diploma III/SI

S2/S3

20,28

31,80

14,49

12,97

3,83

0,63

1,19

3,98

20,83

29,11

16,13

10,52

2,16

2,15

1,69

2,75

20,56

30,46

15,31

11,75

3,00

1,39

1,44

3.37

39

Tabel 4 : Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber : Statistik sosial ekonomi rumah tangga Kabupaten Barru Tahun 2014

4. Profil Petani Ikan Bandeng Di Kecamatan Balusu

Kabupaten Barru adalah salah satu Daerah potensial di bidang Kelautan dan

Perikanan. Luas wilayah penangkapan ikan laut sekitar 56.160 Ha, tambak sekitar

2.570 Ha, pantai 1.400 Ha dan areal budidaya kolam/air tawar 39 Ha.

Produksi perikanan saat ini : Udang : 633,01 ton Bandeng : 1.556,08 ton

Kerapu/Kakap : 744 ton Ikan Merah : 97,02 ton Rumput Laut : 251,07 ton yang

sudah diuji coba dan hasilnya sangat baik Peluang bagi investor pada sub sektor

Perikanan ini adalah budidaya laut berupa keramba jaring apung rumput laut,

penangkapan dan pengolahan hasil petani tambak ikan bandeng.

1. Pendekatan struktural.

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem

hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir

dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial,

ekonomi dan fisik. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan

ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang

Bagi masyarakat setempat untuk ikut serta melindungi sumber daya petani

tambak dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini

diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan

ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan

40

masyarakat lokal pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan

langkah-langkah strategi sebagai berikut:

a. Pengembangan aksesibilitas masyarakat pada sumberdaya tambak ikan

bandeng. Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya laut adalah salah satu

isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat pesisir.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat

menikmati peluang pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan

(sustainable). Kesempatan tersebut selain dapat meningkatkan dan memelihara

perekonomian masyarakat pesisir, juga diharapkan dapat mendorong

masyarakat supaya lebih aktif untuk melindungi lingkungan, baik dengan cara

pemanfaatan yang ramah lingkungan maupun upaya secara aktif untuk

menjaga dari kerusakan lingkungan.

b. Pengembangan aksesibilitas masyarakat petani tambak ikan bandeng terhadap

sumberdaya ekonomi. Pengembangan aksesibilitas masyarakat petani tambak

ikan bandeng terhadap sumberdaya ekonomi dimaksudkan untuk

meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat pesisir dan

sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Langkah ini mencakup perluasan

pilihan sumber daya ekonomi, seperti perluasan usaha dan perkreditan.

c. Pengembangan aksesibilitas masyarakat petani tambak ikan bandeng terhadap

proses pengambilan keputusan. Keberhasilan pengembangan masyarakat

pesisir sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada

ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan

melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir dan menjamin

41

keberhasilan pengelolaan sumberdaya tambak ikan bandeng dan wilayah.

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan

kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan

masyarakat.

Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat pesisir akan

mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan

sumberdaya tambak ikan bandeng. Selain itu juga memberikan keuntungan

ganda, yaitu: Pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Maka

pengelolaan petani tambak akan menarik masyarakat sehingga akan

mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat

petani tambak untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan tambak nya

sendiri.

Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk

meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat petani ikan bandeng yaitu

kesejahteraan. Pelibatan masyarakat petani ikan bandeng dalam pengambilan

kebijakan, dapat dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan

perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) dan dari atas ke bawah (top down

planning). Pada tingkat perencanaan masyarakat harus dilibatkan dalam

penyusunan tata ruang untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengembangan zona

yang akan dijadikan sebagai pola dasar penyusunan rencana pengelolaannya.

Informasi dan aspirasi masyarakat tersebut juga akan bermanfaat untuk

menggali potensi masyarakat terutama dalam rangka mengembangkan sistem

42

perlindungan kawasan yang berbasis pada masyarakat. Di lain pihak, top down

planning diperlukan untuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk

merancang pola pengelolaan wilayah bagi kepentingan yang lebih luas.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat tambak ikan bandeng terhadap informasi.

merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat petani

tambak ikan bandeng sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan tambak.

Kesediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan

sumberdaya tambaknya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program

dan kegiatan di wilayah tersebut. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi

masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kegiatan dan

perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut juga

bermanfaat untuk mengefektifkan upaya masyarakat dalam melindungi

sumberdaya serta . Mengingat sebagian besar penduduk di wilayah ini

tergantung secara ekonomis pada sumberdaya tambak ikan bandeng, maka

informasi yang berkaitan dengannya sangat diperlukan bagi masyarakat di

wilayah itu.

e. Pengembangan kapasitas kelembagaan. Untuk meningkatkan peran masyarakat

petani tambak dalam perlindungan wilayah dan sumberdaya laut, diperlukan

kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif.

Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat petani

tambak ikan bandeng untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat

mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam

43

menjalankan fungsi manajemen wilayah. Selain itu, pengembangan

kelembagaan sosial diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan

masyarakat untuk selanjutnya akan berdampak pada jalannya kegiatan ekonomi

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani tambak setempat.

f. Pengembangan jaringan pendukung. Pengembangan koordinasi jaringan

pendukung tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang

dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait

(stakeholders), baik jaringan pemerintah, masyarakat petani tambak maupun

dunia usaha. Keberhasilan dari unsur-unsur ini, selain secara teknis manajemen

akan memberikan manfaat praktis, juga secara sosial dan politis dapat

mendorong terciptanya integrasi pengelolaan petani tambak . Untuk

mewujudkan sistem koordinasi yang efektif, maka perlu persyaratan sistem

dialog antar instansi terkait tersebut dengan masyarakat petani tambak ikan

bandeng. Kebiasaan mengkomuni- kasikan gagasan dan rencana kegiatan

masing-masing instansi merupakan langkah strategis yang harus

dikembangkan. Untuk itu, pelembagaan sistem koordinasi antar stakeholders

perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan langsung jajaran instansi

di lingkungan pemerintah.

2. Pendekatan non struktural

Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang

menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk

berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi

bahwa masyarakat lokal (dalam hal ini masyarakat pesisir) dengan pengetahuan,

44

keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam

perlindungan sumberdaya laut di sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk

meningkatkan peran masyarakat petani tambak ikan bandeng dalam pengelolaan

sumberdaya tambak dan wilayah tambak bandeng adalah dengan meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi

melindungi sumberdaya ikan bandeng.

Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung

dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya tambak

ikan bandeng tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama

dalam rangka membekali masyarakat petani tambak ikan bandeng dengan usaha

ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu:

a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan. Pengetahuan dan wawasan

lingkungan perlu dimasyarakatkan untuk memberikan konsep dan pandangan

yang sama dan benar kepada masyarakat petani tambak ikan bandeng tentang

lingkungan dan peranannya terhadap kehidupan masyarakat pesisir secara

keseluruhan. Jenis pengetahuan dan wawasan yang diberikan berbeda menurut

lokasi pemukiman dan jenis pekerjaan. Bagi masyarakat yang berlokasi di zona

inti tentu lebih spesifik dan lebih menekankan pada pengetahuan dan wawasan

yang berkaitan dengan hubungan langsung antara masyarakat petani tambak

ikan bandeng dengan pemanfaatan sumberdaya tambak ikan dan

pengawasannya dibanding dengan masyarakat di luar wilayah pesisir.

Peningkatan pengetahuan dan wawasan juga perlu melibatkan aparatur dusun,

desa, dan kecamatan serta masyarakat luas.

45

b. Pengembangan keterampilan masyarakat pesisir. Peningkatan keterampilan

praktis pengelolaan lingkungan bagi masyarakat petani tambak ikan bandeng

dan jajaran pemerintah di tingkat dusun, desa dan kecamatan sangat penting

untuk mendorong peran serta unsur-unsur tersebut secara aktif dalam

menanggulangi masalah-masalah lingkungan yang secara ekologis dan

ekonomis akan merugikan. Keterampilan tersebut terutama berkaitan dengan

cara-cara pemanfaatan sumberdaya secara efisien, dan keterampilan tentang

upaya penanggulangan permasalahan. Penguasaan keterampilan tersebut akan

meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat tambak ikan bandeng dalam

pengelolaan tambak di wilayah masing - masing.

c. Pengembangan kapasitas masyarakat petani ikan bandeng. Pengembangan

kapasitas masyarakat petani ikan bandeng diperlukan untuk dapat ikut serta

dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir

sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan seperti yang diuraikan

sebelumnya, namun dalam program ini perlu ditekankan pentingnya

kemampuan dan peluang masyarakat pesisir untuk dapat mengartikulasikan

kepentingannya melalui kelompok atau lembaga sosial. Sasaran utama program

ini adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan

berinisiatif.

46

C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani

Tambak Ikan Bandeng Di Kecamatan Balusu

1. Penyediaan Skim Kredit Bagi Petani Tambak Ikan Bandeng

Di wilayah Kabupaten Barru salah satu bank yang memberikan kredit

untuk petambak bandeng yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Cabang Barru (selanjutnya disebut Bank BRI). Namun demikian tidak

terdapat skema kredit khusus untuk usaha tambak bandeng. Pemberian kredit

untuk usaha tambak bandeng sama dengan sistim pemberian kredit untuk

usaha lainnya.

Berikut wawancara dengan masyarakat petani :

“Kami selaku masyarakat petani ikan bandeng sangat dibantu

dengan penyediaan fasilitas ini, apalagi tidak semua masyarakat disini

punya modal yang cukup dalam membiayai kebutuhan tambak.” (Hasil

wawancara AM , 18 Maret 2015)

Pinjaman untuk usaha diberikan dengan sistim Rekening Peminjaman.

Dengan sistim ini ketika peminjam memerlukan kredit maka dia akan

membuka rekening untuk diisi dananya oleh bank. Peminjam bebas

mencairkan atau melunasi penjamannya setiap saat. Kewajiban yang harus

dipenuhi oleh peminjam adalah membayar bunga sejumlah pinjaman yang

tersisa.

Di Bank BRI ada tiga petambak bandeng yang menerima kredit dari

BRI dengan pola ini. Pemberian kredit kepada nasabah ini didasarkan pada

beberapa pertimbangan, antara lain:

47

1. Jaminan kredit yang diambil adalah sertifikat tanah. Sebenarnya inilah

yang lebih penting bagi Bank BRI. Kasus salah satu nasabah yang

memerlukan kredit tidak dapat dipenuhi sebab yang bersangkutan tidak

lagi memiliki sertifikat tanah yang dapat dipakai sebagai agunan.

2. Petambak tersebut telah menjadi nasabah Bank BRI sejak lama (rata-rata

lebih dari 10 tahun). Selama mereka menjadi nasabah BRI selalu

menunjukkan kinerja yang baik (tidak pernah bermasalah).

3. Mempunyai usaha lain selain tambak.

Dengan kriteria tersebut nasabah tidak mengalami kesulitan jika sewaktu-

waktu memerlukan uang baik untuk investasi (membel atau menyewa tambak)

maupun untuk kredit modal kerja, tetapi bunga yang harus ditanggung usaha

tambak bandeng lebih tinggi yakni 20%. Relatif tingginya bunga usaha tambak

bandeng didasarkan pada tingginya resiko usaha ini. Dalam kenyataan kredit tidak

pernah berjangka panjang, ketika petambak memiliki uang umumnya mereka

segera melunasi hutangnya, sehingga rata-rata masa kredit hanya berlangsung

sekitar 1 tahun. Petambak melakukan hal ini karena ketika panen petambak

mempunyai cukup pendapatan untuk menutup hutangnya. Disamping itu bunga

kredit yang mencapai 20% dirasakan sebagai beban yang cukup berat bagi

petambak.

Meraih sukses terkadang harus berani menghadapi tantangan. Tak beda

dengan apa yang dilakukan Sudirman Sulaemana petani tambak asal Kecamatan

Balusu yang kini sukses mengelola budi daya ikan bandeng. Sekitar tahun 2004,

48

lelaki tiga anak itu mengenalkan budi daya bandeng pada petani tambak ikan

bandeng di desanya. Apa tanggapannya? Banyak orang tidak percaya, dan tak

sedikit justru mencibir usaha tersebut.

Sempat jadi bahan cibiran dan tertawaan saat itu. Namun saya cuek saja,

karena mereka belum tahu hasilnya,’’ tutur dia yang menerima Damandiri Award.

(Hasil wawancara HY, Tokoh, 20 Maret 2015)

Dengan berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah berdasarkan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 yang berlaku Pemerintah Daerah diberikan

kewenangan yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam Pasal ini antara lain

disebutkan bahwa: (1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. (2)

Memilih pimpinan daerah. (3) Mengelola aparatur daerah. (4) Mengelola

kekayaan daerah. (5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. (6)

Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya yang ada

didaerah. (7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. (8)

Mendapatkan hak lainnya yang sah. (8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur

dalam peraturan perundangundangan.

UU No 12 Tahun 2008 lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat

kepada pemerintah untuk membentuk UU tentang pemerintah daerah yang

berpihak kepada masyarakat. Untuk itu UU no 32 Tahun 2014 dinilai tidak lagi

mampu menjawab kebutuhan tentang tugas dan wewenang serta kewajiban Wakil

Kepala Daerah , tugas dan wewenang DPRD, Memberdayakan masyarakat Petani

Tambak Ikan Bandeng.

Dengan pertimbangan bahwa undang-undang diatas tidak sesuai lagi

dengan perkembangan keadaan, pemerintah telah menetapkan UU no 23 Tahun

49

2014 tentang pemerintah daerah antara lain terdapat pada pasal 9 yang

menyatakan bahwa Urusan pemerintah terdiri atas urusan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dimana urusan absolut

yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, konkuren

yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kualitas SDM dirantai budidaya ikan bandeng terdapat

beberapa unsur yaitu pemerintah daerah dan petani tambak . Pemerintah daerah

berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan

produktifitas, sedangkan penyuluh berperan sebagai penyambung program-

program Pemerintah Daerah agar sampai kepada petani dan mendampingi petani

dalam proses peningkatan kualitas pertani. Sebagai pelaku utama pembangunan

perlu diberdayakan agar mereka mampu menganalisa masalah dan peluang yang

ada serta jalan keluar yang sesuai. Hasil wawancara yang disampaikan oleh

pemerintah Kecamatan Balusu :

“Peran kita sebagai Pemerintah Daerah itu memberikan pendidikan dan pelatihan

yang benar kepada masyarakat agar bisa membudidayakan ikan bandeng yang

sesuai dengan harapan” (Hasil wawancara HJ, 12 Maret 2015)

Seperti yang disampaikan oleh pemerintah desa setempat yang mengatakan

bahwa: “Dengan adanya pelatihan dan pendidikan bagi para petani ikan bandeng

ini sangat membantu agar petani bisa membudidayakan bandeng dengan

baik”.(hasil wawancara ID, Kepala Desa Balusu, 13 Maret 2015)

50

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan dan

Perangkat desa sudah memberikan sumbangsi yang besar kepada masyarakat.

3. Menumbuh Kembangkan Petani Ikan Tambak Ikan Bandeng .

Kabupaten Barru yang kondisi alamnya merupakan pesisir pantai laut

maka sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai nelayan penangkap ikan di

laut, budidaya ikan dan rumput laut, serta budidaya tambak bandeng, udang, dan

juga rumput laut, maka basis ekonomi rakyatnya adalah: budidaya tambak dan

laut, serta nelayan penangkap ikan. Sedangkan sektor pertanian sebagai basis

ekonomi rakyat untuk masyarakat pedesaan di pedalaman.

Salah satu pelaksanaan program pengembangan basis ekonomi rakyat

yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Barru baru-baru ini adalah

pengembangan budidaya tambak ikan bandeng. Segi keunggulan sistem klaster ini

adalah semua dinas-dinas dan Bappeda di lingkungan Kabupaten Barru

berkolaborasi positip untuk pengembangan usaha masyarakat khusunya petani

ikan bandeng. Bahkan semua pihak stake-holder yang ada kaitannya dengan

usaha ikan tersebut diajak bermusyawarah, sehingga masing-masing tahu

posisinya dan tahu apa yang harus dilaksanakan. Khususnya perusahaan pemasok

dan pembeli pada posisi tawar yang seimbang.

Berikut yang disampaikan oleh masyarakat mengenai penyuluhn ini yaitu :

“Kami sangat senang atas upaya pemerintah dalam memberikan

penyuluhan pertanian, dan ini sangat membantu dalam proses budidaya ikan

bandeng.” (Hasil wawancara SD, 17 Maret 2015)

51

Kegiatan budidaya ikan bandeng di tambak telah dikembangkan untuk

waktu yang lama, hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam yang sangat

baik, terutama ketersediaan benih ikan bandeng (Nener) baik secara alami atau

dari hatchery dalam Keperawatan - Keperawatan Hatchery (Hatchery), tapi

produksi dan produktivitas relatif masih rendah.

Rendahnya produksi dan produktivitas antara lain disebabkan terbatasnya

pengetahuan dan keterampilan tentang teknis ikan petani ikan budidaya bandeng

yang perlu diperbaiki, antara lain, melalui Technical Reference Guide Budidaya

bandeng. Bandeng merupakan ikan yang tinggi protein. Bandeng merupakan ikan

yang mengkonsumsi tumbuhan dengan berat rata-rata 0,6 kg pada usia 5-6 bulan.

Adanya kelembagaan petani ini tentunya para kelompok tani yang ada

dalam suatau wadah tersebut bisa mempererat kerja sama para petambak.

Sehubungan dari program pemerintah tersebut, maka saat ini pemerintah

kecamatan melaksanakan kegiatan berdasarkan regulasi dan bimbingan teknis dari

PEMDA melalui dinas perikanan Kab. Barru. Fungsi utama dari kelompok tani

menurut UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan

petaniuntuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok tani dalam

mengembangkan usahanya.

Berikut yang disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Balusu:

“Pemerintah daerah telah membentuk Musyawarah Kelompok pembudidaya ikan

Bandeng di kecamatan Balusu yang di beri nama cempa-cempae”. (Hasil

wawncara ID, 21 Maret 2015)

Perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya

manusia, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

52

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan

daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Otonomi daerah

juga mempunyai makna strategis, yaitu mendorong proses pengambilan keputusan

yang lebih cepat, tepat, dan mengutamakan kondisi wilayah. Oleh karena itu

keberhasilan pembangunan daerah (wilayah) dengan otonomi daerah tidak

terlepas dari kemampuan aparatur negara, baik aparatur kelembagaan maupun

sumberdaya manusianya. Peran pemerintah pusat akan diprioritaskan pada fungsi

perumusan kebijakan nasional, perencanaan nasional, pelayanan vital, dan

pengendalian. Sedangkan fungsi operasional dan pelayanan masyarakat

diserahkan kepada daerah otonomi.

Apabila dikaitkan dengan teori dua sistem pembangunan yaitu sistem

pembangunan sektoral dan regional dimaksud, dengan berlakunya undang-undang

otonomi daerah ini maka pembangunan dengan sistem regional (wilayah) akan

lebih berkembang daripada sistem pembangunan sektoral. Dengan berlakunya

undang-undang tentang otonomi daerah maka pembangunan daerah atau wilayah

menjadi tugas dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah Kabupaten atau Walikota

setingkat kabupaten. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut yang

mengetahui karakteristik dan keunggulan daerahnya masing-masing, baik

sumberdaya alamnya, kemampuan sumberdaya manusia, kapabilitas masyarakat

dan dunia usaha, produk unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan,

maupun basis ekonomi rakyat di wilayah masing-masing.

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah hanya dapat dicapai apabila daya

saing produk unggulan daerahnya dapat ditingkatkan. Kemampuan Daya saing

53

bisa dicapai melalui kemampuan inovasi dan lingkungan persaingan dalam

masyarakat. Agar dalam masyarakat tercipta kondisi demikian pemerintah daerah

perlu melakukan perbaikan pada faktor internal dan eksternal. Salah satu caranya

adalah melalui klaster industri.

Khususnya wilayah Kabupaten Barru (termasuk Propinsi Sulawesi

Selatan) yang sebagian wilayahnya berupa wilayah pesisir sepanjang 87 km, maka

basis ekonomi rakyat di wilayah ini adalah sektor perikanan laut, selain sektor

pertanian di wilayah pedalaman, perikanan laut di sini di dalamnya termasuk:

(a). Budidaya ikan, Bandeng,

(b). Budidaya tambak-tambak: Ikan Bandeng,

(c). Penangkapan ikan . pengembangan sektor tambak ikan bandeng ini maka

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah berusaha melaksanakan amanat

pembangunan masyarakatnya melalui pengembangan wilayah atau daerah

dengan mengutamakan basis ekonomi rakyat di wilayah dimaksud.

Pengembangan wilayah merupakan proses memformulasikan tujuan-

tujuan sosial dan pengaturan ruang untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan ini jelaslah bahwa ruang

merupakan dasar yang penting bagi seorang perencana wilayah dalam membuat

rencana sektoral nasional dan program-program pembangunan wilayah serta

merencanakan lokasi kegiatan tertentu di suatu wilayah atau di suatu lokasi

tingkat lokal. Dengan demikian titik tolak daripada perencanaan wilayah adalah

berdasarkan konsep ruang.

54

Konsep ruang mempunyai beberapa elemen atau unsur yang dapat dilihat

secara terpisah, tetapi bila dilihat secara bersama akan dapat dipergunakan dalam

ruang lingkup yang lebih luas, yaitu organisasi tata ruang kegiatan manusia.

Unsur-unsur tata ruang yang penting antara lain adalah: jarak, lokasi, bentuk, dan

ukuran atau skala. Unsur-unsur ini secara bersama menyusun unit tata ruang yang

disebut wilayah. Dari konsep ruang sebagai dasar perencanaan wilayah tersebut di

atas dapat dikatakan bahwa jarak ditentukan secara geometris, seperti ukuran fisik

dan ruang absolute yang konkrit di antara titik-titik. Sedangkan lokasi adalah yang

absolut dan unik dalam hubungannya dengan lokasi fenomena lain. Selanjutnya

yang berhubungan dengan bentuk, ditentukan oleh batas lokasi yang tetap.

Dewasa ini terdapat lima telaah teori dalam perkembangan teori

pembangunan wilayah yaitu:

1. Teori difusi inovasi dalam tata ruang.

2. Teori yang menyangkut peranan pemerintah dan swasta dalam pertumbuhan

ekonomi wilayah.

3. Teori yang menaruh perhatian pada ekspor sebagai motor pertumbuhan

ekonomi wilayah.

4. Teori yang menelaah tentang peranan kelompok kepentingan (group interest)

dalam pembangunan wilayah, dan

5. Teori yang menerangkan dampak perubahan organisasi produksi perusahaan

dalam menentukan lokasi.

Pada hakekatnya pengembangan wilayah bertujuan untuk menciptakan

keadaan di mana tersedia alternatif syah yang lebih banyak bagi setiap anggota

55

masyarakat untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Secara ideal,

penciptaan alternatif tersebut dicirikan oleh adanya proses transformasi

karakteristik masyarakat dengan adanya peningkatan kapasitas produksi,

peningkatan rataan produktivitas persatuan tenaga kerja, peningkatan.

Saat ini sektor tambak dan perikanan seringkali dipersepsikan sebagai

mesin penggerak ekonomi atau penghasil bagi pembangunan ekonomi di suatu

negara, tanpa terkecuali di Indonesia dan khususnya pemerintah Daerah di

Kecamatan Balusu kabupaten Barru. Namun pada kenyataannya, kelautan dan

perikanan memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi

suatu negara atau daerah.

Munculnya isu pengelolaan pada sektor ini yang berkelanjutan adalah

sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan

strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi tambak pada

perikanan. Meskipun banyak anggapan bahwa kelautan dan perikanan adalah

sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan

dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan

menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial. Sebenarnya

pembangunan dan perluasan daerah perikanan merupakan konsep yang sedang

berkembang, konsep siklus hidup perikanan dan konsep daya dukung saling

terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan

perkembangan pada budidaya petani tambak ikan bandeng. Konsep siklus hidup

menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari

56

waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari

pengenalan hingga penurunan.

Pengelolaan yang baik, pemerintah berperanan untuk memberdayakan

sumber daya yang langka serta menjadikan industri budidaya petani tambak ikan

bandeng dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam

pengembangan strategi perikanan dan kebijakan, otoritas yang bertanggung

jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku

kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili

kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta daerah itu sendiri.

Menurut Al Amin selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

Teknologi (Dinas Perikanan). “Ada aturan Pemerintah mengenai regulasi / aturan

peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani Ikan Bandeng

UU NO 31 Tahun 2004 (penyediaan skim kerdit). Pemerintah membuka suatu

peluang untuk pengelolaan kawasan tambak Ikan Bandeng”.(Hasil wawancara

AA, 25 Maret 2015)

Konsep pemerintahan melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara,

tapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-

pihak yang terlibat juga sangat luas. Pemerintahan adalah mekanisme pengelolaan

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan

sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Pemerintahan dapat

diartikan juga sebagai praktek penyelenggaran kekuasaan dan kewenangan oleh

pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan

ekonomi pada khususnya.

Kebutuhan kewenangan pemerintah daerah tidak lain untuk memperbesar

kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri serta untuk

57

memperkecil intervensi pemerintah diatasnya dalam urusan rumah tangga daerah.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, baik untuk

melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan kepada kebutuhan,

kepentingan, dan aspirasi masyarakat lokal setempat sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaran pemerintahan

menurut UNDP (1997:10) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni “state private

(keadaan pribadi) dan civil society (masyarakat sipil) state (status) Pada masa

yang akan datang mempunyai tugas penting untuk menciptakan lingkungan

politik guna mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan sekaligus

mendefinisi peran pemerintah dalam integrasi sosial ekonomi, melindungi

lingkungan kemiskinan, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratis

pemerintah.

Memperkuat finansial dan kapasitas administrasi pemerintah daerah. Di

samping itu, pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat yang menghendaki

pemberian layanan, penyediaan kesempatan yang sama secara ekonomi dan

politik. Pemberdayaan tersebut akan terwujud apabila diciptakan suatu lingkungan

yang kondusif dengan sistem dan fungsi yang berjalan sesuai dengan peraturan

yang jelas.

Hasil wawancara dengan Dinas Pemerintah Daerah yaitu pemerintah desa

mengatakan bahwa: “Selaku Pemerintah Daerah, Pemerintah telah membuat dan

Memberdayakan masyarakat petani Ikan Bandeng, dengan Bentuk Penyuluhan,

bimbingan kepada petani tambak”. (Hasil wawancara HJ, 15 Maret 2015)

58

Dengan berlakunya otonomi daerah yang dimulai awal tahun 2001 sampai

saat ini, di mana setiap daerah kabupaten diberikan wewenang atau otoritas

membangun wilayahnya masing-masing sesuai dengan kondisi sumberdaya alam,

potensi keunggulan daerah, dan kemampuan sumberdaya manusianya, maka

sistem pembangunan ekonomi secara otomatis telah berubah dari sistem

pembangunan sektoral menjadi sistem pembangunan wilayah. Agar tidak terjebak

pada keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini maka

seyogyanya pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakannya dan skala

prioritas pembangunannya harus hati-hati dengan memperhatikan dan

mendahulukan pembangunan ekonomi yang menjadi basis ekonomi rakyat yaitu

kegiatan ekonomi yang menjadi bagian terbesar mata pencaharian masyarakat

setempat di wilayah masing-masing.

D. Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Masyarakat

Berdasarkan dari hasil temuan dilapangan faktor yang dapat

mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Balusu yaitu:

1. Faktor Pendukdung

a. Partisipasi Masyarakat

Penguatan kelembagaan memang perlu untuk mendukung

pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat petani ikan bandeng.

59

Wawancara dengan penyuluh perikanan : pemerintah Kecamatan

Balusu memang sudah menyediakan wadah kepada masyarakat untuk

pendampingan agar masyarakat bisa lebih leluasa mndapat solusi yang

tepat. (Hasil Wawancara DN, 28 Maret 2015)

b. Potensi Budi Daya Masyarakat

Masyarakat petani ikan bandeng di definisikan sebagai kelompok

orang yang tinggal di derah pesisir dan sumber kehidupan

perekonomiannya dengan sistem tradisional umumnya mengandalkan

nener hasil penangkapan alam, padat penebaran rendah, mengandalkan

makanan alami, dan pengisian air tambak mengandalkan pasang-surut air

laut.

“DiKecamatan Balusu memang kebanyakan dari penduduk adalah

petambak ikan bandeng bahkan hampir dari keseluruhan penduduknya

bartani ikan bandeng.” (Hasil wawanara ID, 01 April 2015)

c. Potensi Budidaya Perikanan

Munculnya isu pengelolaan pada sektor ini yang berkelanjutan

adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui

pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah

destinasi tambak pada perikanan.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat tambak ikan bandeng

terhadap informasi. merupakan salah satu aspek penting dalam

pengembangan masyarakat petani tambak ikan bandeng sebagai bagian

dari pengelolaan pesisir dan tambak. Kesediaan informasi mengenai

potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumberdaya tambaknya

sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di

60

wilayah tersebut. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat

untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kegiatan dan

perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut

juga bermanfaat untuk mengefektifkan upaya masyarakat dalam

melindungi sumberdaya serta . Mengingat sebagian besar penduduk di

wilayah ini tergantung secara ekonomis pada sumberdaya tambak ikan

bandeng, maka informasi yang berkaitan dengannya sangat diperlukan

bagi masyarakat di wilayah itu.

“Berbicara Tentang Potensi Di Kecamatan Balusu Potensi Budidaya

Tambak Sangat Bagus Karena Selain Karena Alamnya Pemerintah

Juga Memberikan Kami Penyuluhan Dan Penyediaan Kredit ”. (Hasil

wawancara RM, 05 April 2015)

A. Kurangnya Perhatian Masyarakat Petani Tambak Ikan Bandeng

Partisipasi Masyarakat, keterlibataan masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat petani ikan bandeng, Pemerintah menyediakan dan

mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya

ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku

“Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sangat Memperhatikan

Petani Ikan Bandeng akan tetapi ada sebagian petani tambak ikan yang

kurang memperhatikan upaya pemerintah daerah Kabupaten Barru”.

(Hasil wawancara HJ, 05 April 2015)

61

B. Ketersediaan Nener Bandeng

Aspek konsumsi bandeng adalah sumber protein yang sehat sebab

bandeng adalah sumber protein yang tidak mengandung kolesterol. Bandeng

presto, bandeng asap, otak-otak adalah beberapa produk bandeng olahan yang

dapat dijumpai dengan mudah di supermarket. Selama sepuluh tahun terakhir

permintaan bandeng meningkat dengan 6,33% rata-rata per tahun, tetapi produksi

hanya meningkat dengan 3,82%.

Budidaya bandeng tidak menimbulkan pencemaran lingkungan baik air

kotor maupun bau amis. Pemeliharaan bandeng yang sehat mensyaratkan air dan

tambak yang bersih serta tidak tercemar.

“Kendala Kendala Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemberdayaan

Masyarakat Petani Ikan Bandeng di kecamatan Balusu Kabupaten Barru menurut

Camat Balusu yaitu: Petani Ikan Bandeng mengalami kerugian Besar diakibatkan

kurangnya bibit nener”. (Hasil wawancara HJ, 02 April 2015)

C. Cuaca Yang Tidak Menentu

Meskipun banyak anggapan bahwa kelautan dan perikanan adalah sebuah

sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan

industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan

kerusakan lingkungan fisik maupun sosial. Sebenarnya pembangunan dan

perluasan daerah perikanan merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep

siklus hidup perikanan dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang

baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pada budidaya petani

tambak ikan bandeng. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan

62

wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya

dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan.

Dalam hal ini kolam yang disiapkan adalah kolam yang telah ada dan telah

berulang kali melaksanakan budidaya dan panen bandeng. jadi kita tidak lagi

berbicara tentang pemilihan lokasi (tapak) dan tata letak kolam, Petani ikan

meskipun tidak benar dalam memenuhi tahapan persiapan budidaya. mereka

memang bisa panen bandeng namun hasilnya kurang maksimal karena langkah-

langkah dalam penyusunan kolam ini sering diabaikan atau tidak dilakukan

dengan benar.

“Kita Sudah Berusaha Semampunya Untuk Memanen, Ikan Tapi Kalau

Berbicara Tentang Cuaca Kita Tidak Bisa Menentukan”. (Hasil wawancara

RH, 05 April 2015)

E. Tanggapan Masyarakat Terhadap Budidaya Ikan Bandeng

Di samping faktor-faktor yang menjadi kendala di atas, terdapat juga

beberapa faktor yang menghambat pengembangan klaster budidaya petani tambak

ikan bandeng di wilayah Kabupaten Barru, antara lain adalah:

Pendidikan para petani ikan bandeng relatif masih rendah, sehingga pada

umumnya masih tradisional, kurang mampu menyerap informasi sehingga sulit

mengembangkan atau meningkatkan usahanya. Akibatnya msih banyak

masyarakat di bawah garis kemiskinan.

63

Lebih susah lagi para petani yang bekerja pada pemilik tambak dengan

upah rendah, karena posisi tawar antara petani dengan ikan masih lemah, karena

jumlah pekerja dalam masyarakat belum memadai. Di lain pihak petani yang ingin

pindah menjadi petambak dengan tambak sendiri tidak mampu membeli tambak.

Musim angin barat selama 4 bulan yang mengurangi aktivitas petambak.

Artinya para petani bekerja selama 8 bulan untuk menghidupi keluarga selama

satu tahun. Bagi para petani ikan bandeng yang kurang mengantisipasi musim

angin barat ini akan mengalami kesulitan pada saat musimnya tiba.

Mutu produk belum memadai penangannya.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan petani ikan bandeng,

potensi masyarakat dalam budidaya ikan bandeng, anggaran, biaya yang

disediakan oleh pemerintah.

Peran Pemerintah Daerah dalam memajukan taraf hidup

masyarakat daerah pesisir dengan penyediaan Skim dan kredit bagi

nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan kecil oleh Pemerintah Daerah,

menumbuh kembangkan kelompok pembudidaya usaha kecil dan koperasi

perikanan

2. Faktor pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program

pemerintah daerah dalam Pemberdayaan masyarakat Petani Ikan Bandeng

adalah partisipasi masyarakat petani ikan bandeng yang sangat baik,

potensi budi daya masyarakat yang tinggi karena masyarakat memang

64

65

tinggal di daerah pesisir pantai, anggaran biaya yang disediakan oleh

pemerintah jelas, sehingga memudahkan masyarakat.

Faktor penghambat yang menjadi kendala masyarakat yaitu:

kurangnya perhatian pemerintah desa, sehingga masyarakat msih kesulitan

mendapatkan informasi. Ketersediaan nener bandeng yang sulit didapatkan

karena terkendala oleh cuaca yang tidak menentu. Dipengaruhi oleh cuaca

yang tidak menentu sehingga hasil yang didapat masih kurang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas dan untuk

1. Meningkatkan produktifitas masyarakat petani ikan bandeng secara efektif

efisien, maka ada beberapa saran dari penulis yang mungkin bermanfaat

bagi pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia

khususnya dalam lingkup daerah Kabupaten Barru terkhusus

KecamatanBalusu

2. Meskipun pemerintah telah berperan aktif dalam pemberdayaan

masyarakat petani ikan bandeng. Namun, pemerintah juga harus tetap

memberikan sumber-sumber yang dapat memotivasi masyarakat sesuai

dengan apa yang diharapakan untuk kemajuan daerah tersebut.

3. Mendorong masyarakat petani ikan bandeng agar dapat bekerja secara

optimal berdasrkan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran dan target

yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dirancang stimulus tersebut dengan

memperhatikan sikap dan perilaku masyarakat melalui monitoring khusus.

66

4. Memelihara hubungan silaturahmi antar masyarakat dan saling tenggang

rasa antar sesama petani tambak ikan bandeng, saling menghargai dan

menghormati antar satu sama lain, menciptakan suasana lingkungan yang

harmonis, melakukan kerja sama dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Agus Murtidjo. 2002. Seri Budi Daya Bandeng. Yogyakarta: Kanisius

Djohani 2003. Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. Bandung: Alfabeta

H. Azam Awang, 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Harold. J 1992. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Vol 3 No. 48

Ife. 1995. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar. Vol 3 No. 62

Kartasasmita. 1996. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Vol 3 No. 45

Koswara. 2001. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Vol 3 No. 51

Koentraningrat. 1993 Pt. Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Mubyarto. 1993. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Vol 3 No. 46

Ndraha, 2011. Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta

Oos M. Anwas, Haryono Suyono. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era

Globalisasi. Bandung: Alfabeta

Pambudi. 2003. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Vol 3 No. 61

Prijono dan Pranarka. 1996. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Vol 3 No. 47

Rasyid, Muhammad Ryaas. 2007. Makna Pemerintahan; Tinjauan dari segi etika

dan kepemimpinan. Jakarta: Yarsif Watampone

Syafiie. 2001. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Petani Rumput Laut di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Makassar: Resky Yasin

Soemantri. 1998. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia

Stewart. 1998. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Vol 3 No. 46

Sukanto. 2006. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Petani Rumput Laut di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Makassar: Resky Yasin

Sugiyono 2008. Vol 16 Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Alfabeta

Bandung

Sugiyono 2008 Vol 18 Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif.Alfabeta

Bandung

Sugiyono 2008Suharto (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan

Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-

STKS

Syaiqh Taqyuddin An-nhabani Implementasi Pemberdayaan Masyarakat 2009

Tikson Dalam Seni. 2000. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani Rumput Laut di Kecamatan Tamalatea Kabupaten

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 1 No. 36

UNDP.1997.Laporan UNDP Tahun 1997

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Np. 32 Tahun 2014

DAFTAR INFORMAN

Tabel 3.1 : informan penelitian

No. Informan Jabatan Jumlah

1 Pemerintah Daerah 2 (Orang)

2 Dinas Perikanan 5 (Orang)

3 Tokoh Masyarakat 3 (Orang)

Total Informan 10 (Orang)

No Nama Inisial Pekerjaan

1 Herman Jaya, S.Ip HJ Camat Balusu

2 Al Amin AA Bagian umum

3 Ibardarmadi ID Kepala desa Balusu

4 A Hendra, S.S DN Bagian perncanaan

5 Darlia Nodi AN Bagian keuangan

6 A Nasrawati AY Bagian evaluasi

7 A Yuran jafar YJ Bagian pelaporan

8 Sarifuddin SD Masyarakat

9 A Manna Hau AM Masyarakat

10 Hidayatullah HY Masyarakat

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PETANI IKAN BANDENG DI KECAMATAN BALUSU

KABUPATEN BARRU

Pedoman Wawancara

A. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani

Ikan Bandeng

1. Pendidikan dan pelatihan

a. Bagaimana pendapat bapak tentang di adakannya pendidikan dan

pelatihan petani ?

b. Bagaimana persiapan pemerintah dalam memberikan pendidikan dan

pelatihan kepada masyarakat petani?

2. Penyuluhan

a. Bagaimana respon masyarakat dalam mengikuti penyuluhan ini ?

b. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya penyuluhan dan

pendampingan ini ?

3. Penyediaan fasilitas pembiayaan, teknologi dan permodalan

a. Bagaimana pendapat anda tentang penyediaan fasilitas pembiayaan,

teknologi dan permodalan ?

4. Penguatan kelembagaan petani

a. Bagaimana pendapat bapak dangan dibentuknya kelembagaan petani

ini ?

b. Apa yang dilakukan pemerintah dalam mengelola kelompok tani ini ?

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Petani

1. Faktor pendukung

a. Kelembagaan

1) Apakah pemerintah sudah menyediakan wadah kelembagaan

kepada petani ?

b. Ketersediaan tambak

1) Bagaimana ketersediaan lahan petani di Kecamatan Balusu ?

2) Bagaimana pemanfaatan lahan di Kecamatan Balusu ?

c. Faktor penghambat

1) Apa saja yang menjadi kendala petani dalam pengelolaan

budidaya ikan bandeng ?