Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum BangsaPenerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I

BENARKAH PNS SUMBER MASALAH NEGERI INI?Birokrasi yang berbelit-belitLamban menyelesaikan pekerjaanPengguna fasilitas negara untuk kepentingan pribadiSuka menerima suap dan korupsiDatang kantor telat, pulang awal, jam kantor sering keluyuranMereka menganggap PNS sebagai:

PERMASALAHAN:Adanya kekeliruan menafsirkan, memahami, dan menguji tentang definisi penyalahgunaan wewenang baik dari kalangan praktisi apalagi masyarakat awam

Masyarakat kurang memahami mengenai konsep penyalahgunaan wewenang utamanya yang menjadi subyek Tipid Korupsi yakni Pegawai Publik

DEFINI PENYALAHGUNAAN WEWENANGSesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 3 UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001, penyalahgunaan wewenang adalah:

Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, apabila Ia menyalahgunakan WEWENANG, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG MELEKAT PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, dan perbuatannya itu dapat merugikan negara atau perekonomian negara dijatuhi pidana (dibahasakan yang memudahkan)

KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA:Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan;Abuse de droit atau sewenang-wenang

Namun, apakah perbedaan arti penyalahgunaan wewenang antara Hukum Administrasi dan UU Tipid Korupsi ??

Perbedaan arti penyalahgunaan wewenang antara Hukum Administrasi dan UU Tipid Korupsi

Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum AdministrasiPenyalahgunaan Wewenang Menurut UU Tipid KorupsiMelakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umumMelanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan Menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh UU atau peraturan lainnya Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturanMenyalahgunakan suatu prosedur Berpotensi merugikan negara

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI

Hukum PidanaHukum AdministrasiDefinisi Hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan orang/warga negaranya, yang menentukan perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa saja yang tersedia (ini merupakan perwujudan azas legalitas)Hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak.Obyek hukum administrasi adalah hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi ,antara lembaga dengan lembaga, dan antara negara dengan masyarakatSanksiSANKSINYA PIDANA baik kematian (hukuman mati), perampasan kemerdekaan (penjara, kurungan), atau denda. Selain itu masih ada jenis pidana tutupan dan pidana tambahan dijatuhkan Negara melalui keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetapSasaran sanksi pidana adalah pelaku kejahatannyaSanksinya bersifat memberi hukuman sajaProsedur penjatuhan sanksi melalui proses peradilanSANKSINYA ADMINISTRATIF bisa berupa denda, paksa badan, melakukan tindakan tertentu, pencabutan izin, melarang tindakan tertentu yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang mengatur aturan administrative tersebutSasaran sanksi administrasi adalah perbuatannyaSanksinya selain bersifat memberi hukuman juga memulihkan dalam keadaan semulaProsedur penjatuhan sanksi biasanya setelah mendapat teguran karena melanggar aturan administrative,langsung dijatuhkan oleh pejabat berwenang tanpa melalui proses pengadilan

PERBUATAN YANG MASUK RANAH HUKUM PIDANA

Proses Pengadaan Barang/JasaDikategorikan TIPID Korupsi, bila:Dalam prosedur pengadaan itu terdapat perbuatan Suap MenyuapDalam prosedur pengadaan itu terdapat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnyaPegawai negeri itu menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kelancaran prosedur pengadaanAda perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi merugikan keuangan/perekonomian negara

Apabila ada sanggahan atas prosedur lelang dan prosedur terbukti melanggar, maka kepada si penyedia barang/jasa dapat dijatuhkan hukuman administratif demikian juga pada panitia lelang yang melanggar antara lain dijatuhi hukuman berdasarkan PP 30/1980

Apabila ada dugaan persekongkolan pelaku usaha dengan pegawai negeri untuk menentukan pemenang lelang dapat mengajukan laporan/aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Perlu Diwaspadai:Opini Publik yang dibangun oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi/golongan

Opini Publik hasil persaingan industri media elektronik yang tidak bertanggung jawab

Citizen Journalism dalam situs jejaring sosial

Mulai dari diri sendiri untuk berlaku bersih. Pegawai pemerintahan yang menjabat dapat membuat sebuah program kecil untuk peduli pada membangun budaya anti korupsiKemerdekaan Pers perlu dimaknai untuk lebih bertanggung jawab, utamanya dalam mengusung kepentingan umum dan mendukung supremasi hukumJangan Menggigit Lebih Besar Dari Apa Yang Bisa Anda Kunyah (nasehat dari Mario Teguh, untuk berhati-hati membuat komentar terhadap permasalahan aktual yang tidak sepenuhnya kita pahami)

Apa yang dapat mengubah budaya tersebut???Pemimpin muda dengan mindset ke depanPeningkatan kualitas SDM baik dari segi pendidikan maupun moralitasMeninggalkan budaya KKN dalam proses rekrutmenSistem remunerasi yang dapat memicu kinerja pegawai

Zaman sudah berubahDan PNS pun berubah ke arah yang lebih baik lagi

TERIMA KASIH

**