PERAN PERATURAN TATA RUANG DALAM

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

DI KABUPATEN CIREBON

TITIN HARTINI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Peran Peraturan

Tata Ruang dalam Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Cirebon adalah karya saya

dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk

apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal

atau dikutip dari karya yang telah diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar

pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada

Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2016

Titin Hartini

NIM P0541241

RINGKASAN

TITIN HARTINI. Peran Peraturan Tata Ruang Dalam Strategi Pengembangan

Usaha Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Cirebon.

Dibimbing oleh MUSA HUBEIS dan NURHENI SRI PALUPI.

Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun

- , dimana salah satunya mengembangkan kawasan agroindustri, serta

industri kecil dan mikro, khususnya pengolahan hasil perikanan. Penetapan

kawasan industri pengolahan hasil perikanan, diharapkan memacu dan mendorong

tumbuhnya UKM di bidang kelautan dan perikanan, sehingga memberikan

kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir, serta mendukung

perkembangan ekonomi Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian: (1) Menganalisis

sebaran dan kondisi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan di pesisir

sebelum dan sesudah ditetapkannya RTRW Kabupaten Cirebon; (2) Menganalisis

kontribusi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan terhadap

pengembangan perekonomian secara regional di wilayah kajian; ( ) Menganalisis

faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberadaan,

kondisi dan perkembangan UKM pengolahan hasil perikanan di Kabupaten

Cirebon; dan (4) Menyusun strategi prioritas untuk mendorong pengembangan

UKM pengolahan hasil perikanan agar berdampak bagi pengembangan

perekonomian Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan dengan gabungan

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan dengan metode

analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan UKM di wilayah

kajian melalui metode analisis Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats

(SWOT) dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)dan pendekatan

kuantitatif dengan analisis sistem informasi geografis (SIG). Hasil analisis

menunjukkan bahwa strategi prioritas untuk mendorong pengembangan UKM

pengolahan hasil perikanan dapat dilakukan melalui variasi, jenis dan distribusi

dari produk hasil perikanan. UKM PHP meningkatkan variasi produk, dan

meningkatkan pendapatan pelaku usaha mencapai Rp2.000.000,- per bulan

dengan omset mencapai Rp30.000.000,- per bulan dan memberikan kontribusi

terhada PPDRB melalui ekspor produk senilai US$ 8.447.096,43, dengan prioritas

utama pada pengembangan UKM adalah variasi produk.

Kata kunci: Peraturan tata ruang, strategi pengembangan, usaha kecil dan

menengah, pengolahan hasil perikanan

SUMMARY

TITIN HARTINI. The Roles of Spatial Planning for Developed Strategies of

Small And Medium Enterprise on Fisheries Product Processing in Kabupaten

Cirebon.Thesis supervised by MUSA HUBEIS and NURHENI SRI PALUPI.

Kabupaten Cirebon was established of local law number 17 of 2011 about

district spatial planing Kabupaten Cirebon (RTRW) for 2011-2013. A part of

RTRW is developing of agroidustry area, small and medium enterprise (SME)

especially processing industry of fisheries products. The establish of the area of

processing industry have to drive force for SME growth, made of people

prosperity, and support for economic growth in Kabupaten Cirebon. The

objectives of research are: (1) to analyze the distribution and charateristis of SME

processing fisheries product in before and after local law established. (2) to

analyze of the contribution of processing industry of fisheries products to district

economic development, (3) to analyze internal and external factors impact to

distribution, conditions and developed of the processing industry of fisheries

product in Cirebon districts, (4) to improve priority strategy of SME development

for economic trigger in Kabupaten Cirebon. The research approach are merge of

the qualitative and quantitive approach. Qualitative approach within analysis of

dependent variable of the key factors correlated for economic development. With

SWOT and AHP method. Quantitative approach within GIS analysis. Results of

the research consists are priority strategy for developing of SME in processing

industy of fisheries product could be improved by variety, chracteritics, and

distributions. SME have been increased variety of fiseheries product, increased

income of enterpreuner to Rp ,- per month and volume is

Rp30.000.000,- per moth and contribute to PDRB with product export is

US$ 8. . , . And variation of product is the first priority strategy to

developed SME in Cirebon.

Key word: law of spatial planning, development strategy, small and medium

enteprise (SME), fisheries product

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau

tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan

IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini

dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Profesional

pada

Program Studi Industri Kecil Menengah

PERAN PERATURANTATA RUANG DALAM STRATEGI

PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

DI KABUPATEN CIREBON

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

TITIN HARTINI

Penguji luar komisi pada Ujian Tesis: Dr.Ir. Wini Trilaksani, MS

PRAKATA

Alhamdulillahirabbilalamin, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas

terselesaikannya penelitian dan penulisan Tesis yang berjudul “Peran

PeraturanTata Ruang Dalam Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan

MenengahPengolahan Hasil PerikananDi Kabupaten Cirebon” Penelitian tentang

usaha kecil dan menengah (UKM) memfokuskan pada UKM pengolahan hasil

perikananan, kajian tentang tata ruang sebagai sebuah kebijakan yang mendukung

pengembangan UKM belum pernah dibahas dengan tuntas. Tata ruang selama ini

juga hanya seolah diperuntukkan untuk pengembangan usaha besar atau industri

dan pengembangan kota, namun Kabupaten Cirebon telah melakukan zonasi

terhadap UKM dan meletakkan posisi UKM menjadi pilar ekonomi.

Konteks itulah yang menarik penulis untuk mengkaji secara mendalam

keterkaitan tata ruang dan pengembangan UKM di wilayah pesisir Kabupaten

Cirebon. Pendekatan kualitatif dengan metode SWOT dan Analytical Hierarchy

Process (AHP)pada faktor internal dan faktor eksternal yang menentukan

pengembangan UKM, menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah dalam

kebijakan sangat menentukan pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan di

Kabupaten Cirebon. Hasil analisis penelitian ini dapat digunakan juga untuk

analisis di UKM pesisir di wilayah lain, dan dapat menjadi masukan perbaikan

kebijakan dalam penentuan kluster industri kecil di wilayah pesisir dalam aturan

tata ruang kabupaten/kota.

Akhirnya penulis, memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih

kepada Prof. Dr. Musa Hubeis dan Dr. Nurheni Sri Palupi selaku pembimbing

yang telah mengarahkan agar tesis ini dapat diselesaikan. Kepada Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Cirebon dan pelaku UKM pengolahan hasil perikanan

Kabupaten Cirebon disampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan

data dan menjadi narasumber dalam penelitian serta suami tercinta Dr. Miftahul

Huda, S.Si, M.Si, atas segala dukungan dan pengertiannya. Semoga tesis ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengambil kebijakan.

Bogor, Februari 2106

Titin Hartini

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Tata Ruang Wilayah sebagai Suatu Kebijakan Strategis

Pengembangan Wilayah dan Pewilayahan Industri

Pengembangan UKM

Pemberdayaan Masyarakat

Dampak Ekonomi

Perananan Analisis SWOT untuk Menentukan Kinerja

Peranan Analytical Hierarchy Process dalam Pengambilan Keputusan

Integrasi AHP dan Analisis SWOT dalam Strategi Pengembangan UKM

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Bahan dan Alat

Kerangka Pikir Penelitian

Pengumpulan Data

Pengolahan dan Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografi Lokasi Penelitian

Sebaran dan kondisi pengembangan UKM PHP

Kontribusi pengembangan UKM terhadap perekonomian masyarakat

Produk olahan yang berasal dari ikan laut

Faktor-faktor internal dan ekternal yang mempengaruhi

pengembangan UKM PHP

Bentuk dan strategi pengembangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

2 Matrik Analisis SWOT

3 Data/Informasi Beserta Metode yang Digunakan

4 Data Penelitian yang Dibutuhkan

5 Deskripsi Peubah dan Indikatornya

6 Pembobotan Kondisi UKM

7 Definisi Operasional dari Struktur Hirarki

8 Daftar Desa di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu

9 Karakteristik Fisik Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu

10 Karakteristik Penduduk, Sosial dan Budaya, Pendidikan,

Kesehatan, dan Ekonomidi Kabupaten Cirebon

11 Hasil analisis zona/subzone industri di wilayah pesisir Kabupaten

Cirebon

12 Jumlah jenis UMKM di Kabupaten Cirebon

13 UKM pengolahan hasil perikanan setelah penetapan RTRW

14 Perubahan diversifikasi usaha UKM PHP

15 Rata rata pendapatan, jumlah pekerja dan omset pelaku UKM

16 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon tahun

-

17 Jumlah ekspor hasil komoditas perikanan dan kelautan tahun 2013

18 Produksi ikan olahan tahun 2008-

19 Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan

Tahun 2008-

20 Luas Lahan dan Jumlah RTP Budidaya Air Payau Berdasarkan Desa

di Kecamatan Gebang dan Mundu Tahun 2013

21 Jumlah Produksi dan Jumlah RTP Budidaya Air Tawar

Berdasarkan Desa di Kecamatan Gebang dan Mundu Tahun 2013

22 Produksi Budidaya Per Jenis Usaha Tahun 2013

23 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2013

24 Sarana dan prasarana perikanan di Kabupaten Cirebon

25 Fasilitas pendukung di pelabuhan perikanan di lokasi penelitian

26 Pelayanan air bersih Kecamatan Gebang dan Mundu tahun 2010

27 Matriks SWOT strategi pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan

Matriks Hasil Olahan Data Expert Choice

DAFTAR GAMBAR

1. Kedudukan rencana zonasi dalam sistem penataan ruang

dan sistem perencanaan pembangunan nasional

2. Struktur hirarki keputusan menggunakan metode SWOT

3. Kerangka pikir penelitian

4. Kerangka hirarki strategi pengembangan UKM pengolahan

hasil perikanan

5. Struktur Hirarki Strategi Pengembangan UKM Pengolahan

Hasil Perikanan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon

2. Surat Izin Penelitian

3. Panduan Wawancara Mendalam

4. Kuesioner AHP Peran Peraturan Tata Ruang dan Strategi

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil

Perikanan Di Kabupaten Cirebon

5. Daftar Pertanyaan Untuk Mengetahui Peran Peraturan

Tata Ruang dan Strategi Pengembangan Usaha

Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan

Di Kabupaten Cirebon

6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon

7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Cirebon

8. Peta Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Cirebon

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun

2011-2031. Perda menetapkan pola ruang kabupaten, yang merupakan distribusi

peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan budidaya. Peruntukan ruang untuk budidaya menetapkan

peruntukan kawasan-kawasan atau klaster-klaster pemanfaatan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah

menetapkan pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan

mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia (SDM).

Pengembangan kawasan/klaster ini sangat terkait dengan upaya pengembangan

usaha kecil dan menengah (UKM) pengolahan hasil perikanan yang merupakan

salah satu bagian dalam pemanfaatan sumber daya alam/sumber daya kelautan

dan perikanan di Kabuapten Cirebon (Perda No. 17 Tahun 2011).

Pengembangan wilayah kota di Indonesia sebagaimana Undang-undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dilakukan melalui penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW di dalamnya memuat tujuan,

kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang,

kawasan strategik, rencana pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian ruang.

Penetapan RTRW suatu kabupaten/kota akan menjamin terselenggaranya rencana-

rencana pembangunan wilayah kabupaten/kota dalam jangka panjang (30 tahun).

RTRW berisikan arahan pemanfaatan ruang wilayah darat suatu

kabupaten/kota. RTRW perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang terwujud

dalam rencana pembangunan sektor dan lintas sektor suatu kabupaten/kota.

Industri perikanan merupakan bagian dari pengembangan kawasan industri yang

tercantum di RTRW dan sebagai pencerminan melimpahnya sumber daya

kelautan dan perikanan suatu wilayah. RTRW juga menegaskan terkait dengan

pola pengaturan ruang, sehingga suatu kawasan pengembangan industri akan

didukung melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, serta kebijakan

pengembangan transportasi, maupun kawasan-kawasan strategik lain seperti

pelabuhan.

Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten dengan wilayah pesisir yang

sangat luas, yang ditunjukkan oleh panjang garis pantai 54 km. Lahan yang

digunakan untuk tambak ikan dan tambak garam mencapai 4.698 hektar, dan

tempat pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebanyak 16 unit serta tempat pendaratan

ikan (TPI) sejumlah 4 unit (DKPK Cirebon, 2012). Kondisi alam dan prasarana

yang cukup banyak tersebut, tentunya menghasilkan produksi perikanan yang

melimpah, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Namun,

kebiasaan nelayan yang menjual hasil tangkap langsung kepada tengkulak tanpa

dilakukan pengolahan mempengaruhi nilai ekonomi yang didapatkan nelayan.

RTRW telah menetapkan kawasan industri pengolahan perikanan seluas

kurang lebih 500 hektar, pada tujuh kecamatan yaitu: Losari, Gebang, Pangenan,

Mundu, Gunungjati, Suranenggala, dan Kapetakan. Penetapan RTRW tersebut

seharusnya mampu meningkatkan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) pengolahan hasil perikanan, terlebih dalam penetapan kawasan untuk

peruntukan industri yang sesuai dan akan didukung oleh sistem jaringan

transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan

telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana

lainnya.

UKM merupakan penggerak ekonomi wilayah. UKM pengolahan hasil

perikanan merupakan salah satu sektor yang dapat menggerakan perekonomian di

wilayah dan memberikan dampak lebih luas (multiplier effect) terhadap wilayah

sekitarnya. DKPK Cirebon (2012) menyebutkan bahwa pengolahan produk

perikanan dilakukan oleh perorangan dan perusahaan dalam skala usaha

bervariasi, dengan jumlah unit pengolah mencapai 1.683 unit, namun baru 40 unit

yang memenuhi standar pengolahan/miniplant. UKM pengolahan hasil perikanan

di Kabupaten Cirebon meliputi pengolahan rajungan, terasi, pindang bandeng,

ikan asin, petis, kerang, dan ikan segar. Pemasaran hasil perikanan tidak saja

mencakup pemasaran dalam negeri, tetapi produk perikanan Kabupaten Cirebon

juga diekspor ke beberapa negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian tentang peran RTRW terhadap

pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon

diperlukan, terutama untuk mengetahui dampak penetapan RTRW terhadap

perkembangan UKM. Dampak penetapan RTRW perlu dibandingkan dengan

kondisi sebelum dan sesudah adanya perbaikan RTRW, serta melakukan analisis

kawasan terhadap dukungan pemerintah khususnya sarana dan

prasarana/infrastrukur utama dan dampak ekonominya terhadap masyarakat

menjadi penting, sehingga peran UKM pengolahan hasil perikanan terhadap

ekonomi kawasan dapat diketahui.

Perumusan Masalah

Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Cirebon telah menetapkan

kawasan peruntukan perikanan meliputi perikanan budidaya air tawar, perikanan

budidaya air laut, perikanan budidaya air tambak, industri pengolahan ikan dan

pelabuhan pendaratan ikan. Penetapan kawasan peruntukan untuk industri

pengolahan hasil perikanan, diharapkan dapat memacu dan mendorong

tumbuhnya UKM pengolahan hasil perikanan (UKM PHP), sehingga dapat

memberikan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya pelaku usaha, serta

mendukung perkembangan ekonomi Kabupaten Cirebon. Namun, kenyataannya

penetapan kluster industri PHP belum menunjukkan peranannya dalam

peningkatan ekonomi pelaku usaha dan ekonomi Kabupaten Cirebon.

Untuk lebih memahami tentang peranan perda RTRW terhadap UKM

pengolahan hasil perikanan dan perkembangannya secara lebih komprehensif,

perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

keberadaan UKM, sebaran, jenis, pelaku, dan nilai ekonomi keberadaan UKM

terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi kawasan serta pengaruh

Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hal ini, dirumuskan permasalahan penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sebaran dan kondisi UKM pengolahan hasil perikanan di

Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah ditetapkannya RTRW?

2. Bagaimanakah dampak keberadaan UKM pengolahan hasil perikanan

berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian kawasan

danperekonomian Kabupaten Cirebon ?

3. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap keberadaan, kondisi dan

perkembangan UKM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di

Kabupaten Cirebon ?

4. Strategi apakah yang diperlukan untuk mendorong pengembangan UKM

pengolahan hasil perikanan agar berdampak bagi pengembangan

perekonomian Kabupaten Cirebon ?

Tujuan

Tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis sebaran dan kondisi pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan di pesisir Kota Cirebon sebelum dan sesudah ditetapkannya

RTRW Kabupaten Cirebon.

2. Menganalisis kontribusi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan

terhadap pengembangan perekonomian secara regional di wilayah kajian.

3. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap

keberadaan, kondisi dan perkembangan pengembangan UKM pengolahan

hasil perikanan di Kabupaten Cirebon.

4. Menyusun strategi prioritas untuk mendorong pengembangan UKM

pengolahan hasil perikananagar berdampak bagi pengembangan

perekonomian Kabupaten Cirebon.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara akademik sebagai bagian dari upaya mengkaji, menganalisis dan

memberikan informasi data tentang sebuah kebijakan peraturan perundang-

undangan tentang tata ruang terhadap upaya pemberdayaan UKM

pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon.

2. Secara praktis menjadi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon

untuk memperbaiki peranserta masyarakat dalam menentukan langkah-

langkah atau program pembangunan untuk melindungi pelaku UKM

pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Tata Ruang Wilayah sebagai Suatu Kebijakan Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud formal kebijakan,

rencana dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah

wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan

karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis RTRW tersebut.

Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan

acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan

wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin

panjang dimensi kerangka waktu (time-frame) yang bisa dicakup aturan tersebut.

Oleh sebab itu, hirarki RTRW yang disusun berdasarkan luasan wilayah

sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat.

Sebuah RTRW skala nasional sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan,

sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program.

Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana

aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda

jenjangnya (Sukaryono, 2009).

Pasal 3 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa

penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia

3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Lahirnya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam

menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan

melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematik melalui

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan yang saling terkait,

yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa RTRW yang secara hirarki

terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota (RTRW kabupaten/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut

harus dapat terangkum dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan dalam

implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia.

Pada Undang-undang No. Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

disebutkan bahwa ruang laut dan ruang udara pengelolaanya diatur dengan

undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat 5 UU No. 26 Tahun 2007). Hal ini

ditindaklanjuti ke dalam Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Disebutkan di dalam Undang-undang

No.27 Tahun 2007 ini pada Pasal 5, bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan

pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar

pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara

ilmu pengetahun dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat ( ) disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib

menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K)

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas segala jenis dokumen perencanaan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Undang-

undang No. 27 Tahun 2007 harus mengedepankan keterpaduan dan

keselarasannya terhadap dokumen perencanaan pembangunan, guna menjamin

keberfungsian dan keteralokasian anggaran dalam pelaksanaannya.

Tata guna lahan adalah pengarahan penggunaan lahan dengan kebijakan

umum (public policy) dan program tata ruang untuk memperoleh manfaat total

sebaik-baiknya secara berkelanjutan dari kemampuan total lahan yang disediakan.

Jadi, tata ruang adalah sarana untuk menerapkan tata guna lahan sebagai konsep.

Dalam kerangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya

memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka

ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari tiga proses

utama(Notohadiprawiryo, ), yaitu:

1. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata

ruang wilayah (RTRW) Disamping sebagai “guidance of future actions”

RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar

interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan

serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk

hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

(development sustainability)

2. Proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud operasionalisasi rencana

tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri

3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme

perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap

sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-

tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang

memiliki landasan hukum (legal instrument) untuk mewujudkan tujuan

pengembangan wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon dituangkan dalam

Perda Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031. Kebijakan ini sinergi dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Cirebon 2014-

2019, pembangunan bidang kelautan dan perikanan diprioritaskan pada konservasi

sumber daya kelautan melaluipemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumber daya kelauatan. Sasaran yang akan dicapai adalah

bertambahnya luas mangrove di wilayah pesisir menjadi 400 hektar,bertambahnya

terumbu karang buatan yang ditenggalamkan menjadi 200 unit, dan persiapan

pengembangan tahap awal pelabuah pengumpan Gebang dan peningkatan

kesejahteraan nelayan.

RTRW dalam arah jangka panjang Kabupaten Cirebon, merupakan bagian

dalam penataan lingkungan. RTRW bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai

sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung Pusat Kegiatan

Nasional (PKN) Cirebon yang berkelanjutan.Untuk mewujudkan tujuan penataan

ruang wilayah kebijakan penataan ruang di Kabupaten Cirebon yang terkait

dengan bidang kelautan adalah pengembangan kawasan agropolitan dan

minapolitan terpadu.

Strategi pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terapadu

ditegaskan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah No. 17 Tahun

2011 meliputi (a).Meningkatkan akses jalan dari sentra industri ke pusat

pemasaran, (b) Mengembangkan kawasan agropolitan, (c).Mengembangkan

kawasan minapolitan , dan (d). Mempertahankan luas pertanian tanaman pangan

dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten. Pegembangan UKM PHP

merupakan bagian dari pengembangan kawasan minapolitan, dan sangat terkait

dengan pengembangan kawasan industri kecil, yang antara lain optimalisasi dan

penataan kawasan sentra industi, serta peningkatan infrastruktur penunjang

kegiatan industri.

Rencana pola ruang di Kabupaten Cirebon salah satunya memanfaatkan

lahan untuk pengembangan perikanan. Kawasan peruntukan perikanan

direncanakan ± 4.758 Ha meliputi peruntukan perikanan budidaya air tawar seluas

58 Ha, termasuk di wilayah Kecamatan Mundu, perikanan budidaya air laut seluas

3.500 Ha termasuk wilayah Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu,

perikanan budidaya air tambak seluas 700 Ha, termasuk wilayah Kecamatan

Gebang dan Kecamatan Mundu, industri pengolahan ikan seluas 500 Ha,

termasuk wilayah Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu, dan pelabuhan

pendaratan ikan sebanyak 21 unit tersebar di wilayah Kecamatan Gebang 4 unit

dan di Kecamatan Mundu juga 4 unit.

Pengembangan Wilayah dan Pewilayahan Industri

Terdapat beberapa pendekatan dan teori dalam pembangunan terutama

untuk mengatasi ketertingalan suatu wilayah. Dawkins (2003) mengemukakan

dalam pembangunan wilayah terdapat beberapa teori, yaitu growth theory, rural

development theory, agro first theory, basic needs theory dan sebagainya. Salah

satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (unbalanced

growth) yang dikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal. Pengembangan wilayah

merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan

pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya

dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam (SDA) secara optimal melalui

pengembangan ekonomi, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang

terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak

dapat berkembang bila hanya terjadikeseimbangan, sehingga harus terjadi ketidak

seimbangan.Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di

suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan

yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang

diunggulkan tersebut dinamakan sebagai leading sektor.

Kajian pengembangan wilayah merupakan kajian tentang bagaimana

mengkaji keterkaitan wilayah dalam skala lebih luas. Wilayah yang

dikembangkan harus mampu mendukung wilayah lain. Terkait dengan penelitian

ini, akan dianalisis kedudukan UKM pengolahan hasil perikanan terhadap

pertumbuhan wilayah. Dalam konteks ini dibatasi dalam peningkatan

kesejahteraan pelaku dan dukungan infrastruktur.

Hubeis (2007) menyatakan bahwa pengembangan industri dilakukan

melalui pewilayahan industri (industry estate). Pewilayahan industri atau sering

disebut sebagai klaster industri merupakan aglomerasi dari industri-industri yang

saling berkompetisi dan berkolaborasi dalam suatu wilayah yang terhubung dalam

jaringan antar pejual dan pembeli secara vertikal dan horisontal, serta tergantung

pada institusi perekonomian yang ada. Klaster industri yang berkembang di suatu

tempat dan memiliki jaringan yang luas akan memberikan kontribusi dalam

perkembangan ekonomi wilayah.

Pengembangan ideal suatu industri yang terpusat dalam suatu klaster

wilayah dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait, diantaranya pasokan

bahan baku, penjualan (ekspor), perusahaan distributor, manufaktur, penelitian

dan pengembangan (litbang), jaringan pemasaran, transportasi, infrastruktur

pendukung dan finansial. Kunci sukses untuk mengembangkan industri yang

berbasis wilayah adalah kepemimpinan strategik, infrastruktur, jaringan

pemasaran, kompetisi pasar, pengembangan kapasitas sumberdaya dan optimasi

sumberdaya yangada(Hubeis, 2007).

Menurut Tarigan (200 ), penetapan klaster industri atau industrial estate di

suatu wilayah perlu memperhatikan peraturan yang telah ada (RTRW),

perhitungan kerugian dan keuntungan, keamanan dan penerimaan masyarakat.

Perlu diperhatikan kondisi daya dukung lahan termasuk jenis tanah, topografi,

kerawanan bencana banjir, tanah longsor, tsunami, tingkat harga lahan,

transportasi dan infrastruktur, tenaga kerja dan yang lain. Umumnya klaster

industri atau industrial estate lebih dipilih di daerah pinggiran kota.

Beberapa keuntungan pewilayahan industri, yaitu (a) skala ekonomi

(economic scale), yaitu industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat

berproduksi berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi lebih besar dan biaya per

unitnya lebih efisien, (b) Economic of agglomeration, yaitu keuntungan karena

industri di lokasi tersebut sudah memiliki berbagai fasilitas pendukung yang dapat

digunakan (Glaeser, 2007) misalnya jasa perbankan yang melayani UMKM,

asuransi, perusahaan listrik, air bersih dan lainnya. Selain itu, ketersediaan tenaga

kerja sangat membantu UMKM dalam berdaya saing di tingkat regional.

Selain itu, pewilayahan industri atau industrial estate diharapkan dapat

menjadi pusat pertumbuhan (growth pole) dari suatu wilayah. Pusat pertumbuhan

tersebut dapat diartikan secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat

pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang

industri, karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan, sehingga

mampu menstimulasi ekonomi kedalam dan keluar. Secara geografis, pusat

pertumbuhan adalah daerah yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan,

sehingga dapat menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan

berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan

yang dipicu oleh adanya pewilayahan industri harus memiliki ciri, yaitu adanya

hubungan internal antar berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis,

adanya multiplier effect, adanya konsentrasi geografi dan bersifat mendorong

perekonomian ke belakang, sehingga diharapkan pusat industri yang berlokasi di

suatu wilayah dapat beraglomerasi dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian

regional.

Pengembangan UKM

Pengembangan UKM akan sangat terkait dengan pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang didasarkan pada peraturan terutama

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang didefinisikan:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan .

Sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2008, kriteria UMKM sepertidimuat

pada Tabel

Tabel 1. Kriteria usaha mikro kecil menengah

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Kriteria UMKM dapat dijadikan juga sebagai kriteria Industri Kecil dan

Menengah (IKM), karena industri pengolahan hasil perikanan banyak dilakukan

dalam skala kecil atau rumah tangga. Secara teknis, pengembangan IKM hampir

mirip dengan pengembangan UMKM yang dilakukan melalui Peraturan

Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20

Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 3 peraturan pemerintah ini, menyebutkan

bahwa dalam pengembangan UMKM dilakukan melalui fasilitasi pengembangan

usaha dan pelaksanaan pengembangan usaha.

No Jenis Usaha Kriteria

Aset (Rp) Omset (Rp)

Usaha mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta

Usaha kecil > 50-500 juta > 300juta -2,5 milyar

Usaha menengah > 500 juta -10 milyar > 2,5 milyar-50 milyar

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi

yangmerangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yaitu yang bersifat people centred, participatory, empowering and

sustainable (Chambers dalam Ginanjar 1997). Konsep ini lebih luas dari hanya

pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk

mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Konsep pemberdayaan

berkembang untuk mencapai alternative development, yang menghendaki

inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and

intergenerational equaty (Ginanjar )

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu pertama

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang (enabling). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu,

dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

(empowering). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata danmenyangkut

penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalamberbagai

peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya

pokok adalah peningkatan tarafpendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke

dalam sumber-sumber kemajuanekonomi seperti modal, teknologi, informasi,

lapangan kerja dan pasar. Masukanberupa pemberdayaan ini menyangkut

pembangunan prasarana dan sarana dasar fisikseperti irigasi, jalan, listrik maupun

sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh

masyarakat pada lapisan paling bawah, sertaketersediaan lembaga-lembaga

pendanaan, pelatihan dan pemasaran di perdesaan yangterkonsentrasi

pendudukdengan tingkatkeberdayaannya amat kurang.

Dampak Ekonomi

Analisis dampak ekonomi merupakan kajian keterkaitan dan dampak

keberadaan kegiatan dan pelaku ekonomi terhadap kegiatan dan pelaku ekonomi

lain di suatu wilayah. Kriteria dan parameter yang digunakan dalam mengukur

dampak suatu aktivitas industri akan meliputi skala ekonomi, tingkat penyerapan

tenaga kerja, pemanfaaan sumberdaya sebagai bahan baku, maupun dukungan

saranadan prasarana.

Secara umum UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran

(Departemen Koperasi, 2008) adalah:

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi

2. Penyedia lapangan kerja terbesar

3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan

masyarakat

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi

5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran

Oleh karena itu, pemberdayaannya dilakukan secara terstruktur dan

berkelanjutan dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing serta

menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh. Salah satu keunggulan UKM

adalah terkadang sangat baik mencari peluang untuk berinovasi untuk menerapkan

teknologi baru dibandingkan perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan.

Dalam era persaingan global saat ini, banyak perusahaan besar yang bergantung

pada pemasok-pemasok kecil menengah. Sesungguhnya ini peluang untuk

pengembangan ekonomi di era global sekaligus menggerakkan sektor ekonomi riil

(Zuhal, 2010).

Peranan Analisis SWOT untuk Menentukan Kinerja

Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats) biasa

digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis

maupun pada lingkungan internal perusahaan (Kuncorodalam Rahmana et al,

2012).Untukmemudahkan dalam implementasi analisis SWOT diperlukan

konstruksi matriks SWOT, dengan mengkombinasikan faktor kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman.

Analisis SWOT (SWOT analysis) yakni mencakup upaya-upaya untuk

mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menentukan kinerja

perusahaan. Informasi eksternal mengeni peluang dan ancaman dapat diperoleh

dari banyak sumber, yaitu pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan

perbankandan rekan diperusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa

lembaga pemindaian untuk memperoleh klipingsurat kabar, riset di internet dan

analisis tren-trendomestik dan global yang relevan (Richard, ).

Selanjutnya Rangkuti (2004) menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan

keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi

dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus

menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman) dalam kondisi saat ini. Analisis SWOT membandingkan antara faktor

eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal

kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness).

Unsur-unsur SWOT kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang

(opportunities), ancaman (threats) terdiri dari faktor eksternal dan internal (Tabel

). Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat

faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT (Fahmi,

), yaitu:

1. Faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya opportunities and

threats (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi

yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan

keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan

lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi,

kependudukan dan sosial budaya.

2. Faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya strenghts danweaknesses

(S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi

dalam perusahaan, dimana turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan

keputusan (decision making) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua

macam manajemen fungsional yaitu pemasaran, keuangan, operasi, sumber

daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen

dan budaya perusahaan (corporate culture)

Tabel 2. Matrik analisis SWOT

Faktor internal

Faktor eksternal

STRENGHTS (S)

(Daftar semua kekuatan

yang dimiliki)

WEAKNESS (W)

(Daftar semua

kelemahan yang

dimiliki)

OPPORTUNITIES (O)

(Daftar semua peluang

yang dapat

diidentifikasi)

Strategi SO

(Growth)

Strategi WO

(Stability)

THREATS (T)

(Daftar semua

tantangan yang dapat

diidentifikasi)

Strategi ST

(Diversification)

Strategi TW

(Defend)

Sumber: Kuncoro dalam Rahmana et al, 2012

Dari matriks analisis SWOT seperti yang tersaji pada Tabel 2, dapat

diidentifikasi empat strategi, yaitu pertama, strategi SO yang merupakan strategi

untuk menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang

yang ada. Kedua,strategi WO yang merupakan strategi mengatasi semua

kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Ketiga, strategi ST yang

merupakan strategi menggunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua

ancaman. Keempat, strategi WT yang merupakan strategi menekan semua

kelemahan dan mencegah semua ancaman.

Peranan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Pengambilan Keputusan

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode yang

dikemukakan oleh Saaty (1980) dan paling umum digunakan dalam analisis

keputusan multi-kriteria.Proses keputusan dipandang sebagai suatu proses hirarki

dengan beberapa tingkatan. Hirarkiteratas adalah tujuan dan tingkat hirarki

berikutnya terdiri dari kriteria yang dipilih. Tingkat terendah terdiri dari

kemungkinan alternatif strategi.

AHP didasarkan pada perbandingan antar elemen pada tingkat hirarki

tertentu kaitannya dengan elemen pada tingkat yang lebih tinggi. Jika kita melihat

kasus umum dari hirarki tiga tingkat (tujuan-kriteria-alternatif), kriteria tersebut

dibandingkan dengan objek untukmenentukan kepentingan bersama mereka dan

alternatif untuk setiap pertanyaan kriteria.

Integrasi AHP dan Analisis SWOT dalam Strategi Pengembangan UKM

SWOT (akronim dari kekuatan/strengths, kelemahan/weakness, peluang/

opportunities dan ancaman/threats) adalah alat yang telah diterapkan secara luas

dalam analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mencapai pendekatan yang

sistematis dan dukungan untuk situasi keputusan strategis. Faktor internal dan

eksternal yang dimiliki suatu organisasi atau kelompok disebut juga sebagai faktor

strategis. Faktor SWOT dikelompokkan menjadi empat kategori yang disebut

kelompok SWOT, yaitukekuatan/strengths (S), kelemahan/weakness (W),

peluang/opportunities (O) dan ancaman/threats (T). Dengan menerapkan SWOT

dalam proses perencanaan strategis, biasanya tujuannya adalah untuk

mengembangkan dan mengadopsi strategi sehingga cocok antara faktor internal

dan eksternal yang ada. SWOT juga dapat digunakan ketika alternatif strategi

tiba-tiba muncul dan konteks keputusan yang relevan dengannya harus dianalisis.

Ketika digunakan dengan benar, SWOT dapat memberikan dasar yang baik

bagi perumusan strategi. Bila menggunakan SWOT, analisis memiliki

kemungkinan komprehensif dalam menilai situasi pengambilan keputusan

strategis . Selanjutnya SWOT tidak berarti secara analitis menentukan pentingnya

faktor atau menilai alternatif keputusan sehubungan dengan faktor. Pemanfaatan

lebih lanjut dari SWOT terutama didasarkan pada analisis kualitatif yang

dilakukan dalam proses perencanaan dan pada kemampuan dan keahlian dari

orang-orang yang berpartisipasi dalam prosesnya. Seringkali hasil analisis SWOT

terlalu sering hanya terpaku pada daftar atau pemeriksaan kualitatif lengkap dari

faktor internal dan eksternal. Inilah sebabnya mengapa kadang-kadang disebut

sebagai So WOT.

Ide dalam memanfaatkan AHP (Saaty, 1980) dalam kerangka SWOT adalah

untuk secara sistematis mengevaluasi faktor-faktor SWOT dan membuatnya

sepadan dalam hal intensitasnya (Kangas, et al ). Kualitas AHP dapat

dianggap sebagai karakteristik yang berharga dalam analisis SWOT. Nilai tambah

dari analisis SWOT dapat dicapai dengan melakukan perbandingan berpasangan

antara faktor-faktor SWOT dan kemudian menganalisanya dengan cara teknik

eigenvalue seperti yang diterapkan dalam AHP. SWOT memberikan kerangka

dasar dimana untuk melakukan analisis situasi terhadap keputusan dan membantu

AHP dalam melaksanakan SWOT agar lebih analitis. Metode hybrid disebut

A'WOT.

Setelah melakukan perbandingan, informasi kuantitatif yang berguna dapat

diperoleh tentang situasi pengambilan keputusan (Kangas, et al ). Selain itu,

menggunakan A'WOT memungkinkan alternatif pilihan untuk dievaluasi

sehubungan dengan setiap faktor SWOT dan setiap kelompok SWOT (Pesonen

). Ketika pentingnya kelompok SWOT yang berbeda juga telah ditentukan,

alternatif pilihan dapat diprioritaskan sehubungan dengan situasi pilihan strategis

secara keseluruhan.

Langkah-langkah metode integrasi analisis AHP dalam analisis SWOT

meliputi:

1. Melakukan analisis SWOT, yaitufaktor yang relevan dari lingkungan

eksternal dan internal diidentifikasi dan dimasukkan dalam analisis SWOT.

2. Perbandingan berpasangan antara faktor-faktor SWOT yang dilakukan

secara terpisah dalam setiap kelompok SWOT. Ketika membuat

perbandingan, isu yang dipertaruhkan adalah mana dari dua faktor

dibandingkan lebih penting dan bagaimana jauh lebih penting. Dengan

perbandingan sebagai masukan, saling prioritas antar faktor dihitung.

3. Nilai kepentingan antar kelompok SWOT ditentukan. Ada beberapa

kemungkinannya,misalnya faktor dengan prioritas tertinggi dapat dipilih

dari masing-masing kelompok dan keempat faktor ini kemudian

dibandingkan berpasangan dan prioritas mereka relatif dihitung berdasarkan

perbandingan. Setelah itu, faktor-faktor lain adalah skala relatif terhadap

nilai-nilai prioritas masing-masing kelompok. Kemungkinan lain adalah

untuk langsung membandingkan pentingnya seluruh kelompok. Selain dua

cara sederhana tersebut, prosedur yang lebih rumit juga dapat diterapkan,

jika diinginkan.

4. Alternatif strategi dievaluasi sehubungan dengan setiap faktor SWOT

seperti pada AHP.

5. Menghitung skala prioritas dari alternatif strategis yang telah ditentukan

sebelumnya sesuai dengan struktur hirarki keputusan seperti disajikan pada

Gambar 2.

Aplikasi integrasi AHP dalam analisis SWOT (A'WOT) awalnyahanya

melakukan langkah pertama, kedua dan ketiga sebagaimana tahapan diatas

(Kangaset al , Pesonen ). Tahapan proses perencanaan strategis

biasanya didekati dengan menggunakan SWOT, tujuan yang paling mendesak

tidak selalu membandingkan keputusan strategis alternatif. Sebaliknya SWOT

sering diterapkan hanya dalam analisis faktor internal dan eksternal dari

lingkungan operasional dimana keputusan harus dilaksanakan, yaitu pada tahap

awal dari proses perencanaan strategis. Sehingga integrasi AHP dalam kerangka

analisis SWOT (A'WOT) memperkuat dasar keputusan sekaligus juga

mengkuantifikasi faktor SWOT.

Namun tujuan akhir dari setiap proses perencanaan strategis secara

keseluruhan adalah untuk mengembangkan dan mengadopsi strategi sehingga

cocok antara faktor internal dan eksternal. Karena itu langkah-langkah (iv) dan (v)

termasuk dalam proses integrasi AHP dalam kerangka analisis SWOT (A'WOT).

Untuk A'WOT, faktor SWOT harus ditentukan dengan menanyakan yang

merupakan faktor internal dan eksternal dari lingkungan operasional yang harus

diperhitungkan dalam memilih alternatif strategi. Maka dimungkinkan untuk

membandingkan alternatif strategi sehubungan dengan kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancamannya seperti yang tercantum dalam SWOT. Untuk mengambil

contoh perbandingan berpasangan, mana dari dua alternatif strategi dibandingkan

(ketika diimplementasikan) memungkinkan untuk lebih mengeksploitasi

kesempatan tertentu dan berapa banyak yang lebih baik.

Gambar 2. Struktur hirarki keputusan menggunakan metode SWOT

(Sumber: Kangas, et al , Pesonen, )

Penggunaan analisis A'WOT dapat menjadi dasar informasi dari proses

perencanaan strategis dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan

satu-satunya analisis SWOT biasa. Membuat perbandingan berpasangan memaksa

pengambil keputusan untuk memikirkan bobot dari faktor dan untuk menganalisis

situasi lebih tepat dan lebih mendalam.

Operational

environment

Stren

ghts (S)

Weak

ness (W)

Oppr

otnities (O)

Thre

ats (T)

S1 Sn S2

SWOT

group

SWOT

factors

Strategy

alternatives S3

3. METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon yang meliputi Kecamatan

Gebang dan KecamatanMundu. Penelitian dilakukan di dua kecamatan ini karena

dua kecamatan ini merupakan rencana sentra pengolahan hasil perikanan yang ada

di Kabupaten Cirebon. Kecamatan Gebang merupakan wilayah kecamatan yang

langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah sedangkan Kecamatan Mundu

merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Kota Cirebon. Penelitian

dilakukan pada tanggal 17 Februari sampai dengan 17 April 2015.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah peta rencana tata ruang, citra

satelit, data sekunder berupa data demografi, RTRW, peta, dan citra. Data primer

yang merupakan hasil survei berupa pendapatan pelaku usaha, jenis, skala,

sebaran UMKM, dan respon masyarakat terhadap RTRW. Alat yang digunakan

adalah kuisioner, alat untuk analisis AHP berupa software expert choice dengan

klasifikasi data berdasarkan skala Saaty.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian didasari pada pemikiran pengembangan UKM

pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon yang merupakan implementasi

pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kecil diharapkan mempunyai akses dan

mampu mengembangan diri dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

kesejahteraannyamaka penelitian ini fokus terhadap langkah-langkah yang telah

dilaksanakan ataupun yang perlu dilaksanakan untuk mendukung pengembangan

UKM pengolahan hasil perikanan seperti yang dimuat pada Gambar 3.

Terkait dengan penelitian, analisis pemanfaatan ruang yang ada dan rencana

pemanfaatan ruang sesuai RTRW akan dapat digunakan untuk analisis tingkat

daya dukung lingkungan dalam pengembangan wilayah pesisir. Sebagai ilustrasi,

kajian terhadap UKM pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebonakan

meliputi dua cara pengembangan UKM sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 3

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, sehingga diharapkan dapat digunakan

untuk analisis kebijakan pemerintah maupun langkah-langkah yang dilakukan

masyarakat terhadap UKM yang ada. Fokus penelitian pada UKM pengolahan

hasil perikanan yang keberadaannya sebagaimana terdapat pada peta tata ruang

wilayah Kabupaten Cirebon.

Gambar . Kerangka pikir penelitian

Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Secara kualitatif dilakukan dengan metode analisis faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap pengembangan UKM di wilayah kajian, sedangkan

pendekatan kuantitatif dilakukan dengan analisis spasial, yang dibantu dengan

analisis sistem informasi geografis (SIG).Selanjutnya analisisStrengths,

Weaknesses, Opportunities, dan Treats (SWOT) untuk mengetahui faktor

kekuatan, kelemahan, keuntungan pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan. Hasil SWOT dianalisis dengan metode Analytical Hierarchy Process

(AHP), untuk menentukan faktor dominan dan dampak utama sehingga dapat

ditentukan rekomendasi yang tepat terkait peran tata ruang dan strategi

pengembangan usaha kecil dan menengahpengolahanhasil perikanan di Kota

Cirebon. Peubah-peubah yang diteliti sebagaimana pada Tabel .

Populasi penelitian adalah masyarakat pesisir yang mempunyai usaha

pengolahan hasil perikanan skala UKM di Kecamatan Gebang dan Kecamatan

Mundu Kabupaten Cirebon. Contoh ditentukan secara purposif sesuai kawasan

peruntukan yang ada dan dengan kriteria nilai omset usaha kecil dan menengah.

Pembagian omzet dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam hal ini, penentuan contoh

dilakukan sesuai sebaran UKM di desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan

Gebang dan Kecamatan Mundu.Data untuk analisis sebagaimana dalam Tabel 4.

Analisis SWOT

Rekomendasi

Peraturan RTRW

Jenis, Sebaran danKondisi

UKM PengolahanHasil Perikanan

Faktor

Internal

Faktor

Eksternal

AHP

Tabel 3. Data/informasi beserta metode yang digunakan

No Data/informasi yang

Dibutuhkan Metode yang Digunakan

Jenis, sebaran dan kondisi UKM

pengolahan hasil perikanan

Melakukan pemetaan dan identifikasi di lapangan

kondisi UKM

Kondisi sosial dan ekonomi

pelaku UKM

Pengumpulan data primer melalui survei dan

wawancara mendalam

Kesesuaian arah pengembangan

UKM dengan kondisi yang ada

Membandingkan SIG dengan peta UKM yang

memuat jenis, sebaran dan kondisi dengan rencana

pengembangan UKM dalam RTRW

Faktor internal Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan

UKM yang berasal dari pelaku UKM terdiri dari

pekerja, modal, bahan baku, sarana dan prasarana

produksi

Faktor eksternal Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan

UKM dari stakeholder terkait, dukungan kebijakan,

infrstruktur, pemasaran, dan konsumen.

Tabel 4. Data penelitian yang dibutuhkan

No Data

Penelitian Jenis Data

Data sekunder 1. Demografi wilayah penelitian

2. Kebijakan dan aturan perundangan terkait RTRW

dalam pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan di Kabupaten Cirebon

3. Peta dan citra

4. Perda RTRW

Data primer 1. Pendapatan masyarakat pesisir sebagai pelaku

UKM pengolahan hasil perikanan di Kabupaten

Cirebon

2. Jenis, skala, sebaran dan harga pengolahan hasil

perikanan Kabupaten Cirebon

3. Respon masyarakat terhadap Perda RTRW terkait

pengembangan UKM, pengadaan bahan baku

untuk industri pengolahan hasil perikanan.

Data penelitian yang dikumpulkan melalui:

1. Survei lapangan, dilakukan untuk pemetaan lokasi sebaran UKM di

Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

2. Wawancara terhadap pelaku UKM pengolahan hasil perikanan dan

stakeholder di Kabupaten Cirebon (lampiran 1).

Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan (purposive

sampling) untuk pelaku usaha 9 orang, sedangkan untuk expert ditetapkan sesuai

klasifikasi yang ditetapkan yaitu pengambil kebijakan (camat, pegawai Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pegawai Bappeda Kabupaten

Cirebon), pelaku usaha, dan tenaga kerja.

Pengolahan dan Analisis Data

Peubah dan Indikator

Berdasarkan Tabel , peubah yang diteliti dikategorikan untuk dianalisis

secara deskriptif dan secara kuantitatif dengan memuat peubah yang diteliti

beserta indikatornya seperti dimuat pada Tabel

Tabel 5. Deskripsi peubah dan indikatornya

No Peubah yang Diteliti Indikator

Perda Tata Ruang Spasial:

- Pola pemanfaatan ruang

- Ketersebaran lokasi kawasan industri

- Luasan kawasan industri

- Infrastruktur pendukung

- Kesesuaian ruang

Non spasial:

- Arah dan kebijakan pemda terkait UKM

sebelum dan sesudah perda tata ruang

- Kondisi perekonomian

- Tingkat kesejahteraan pelaku UKM

Mutu produk industri

pengolahan hasil

perikanan

- Tingkat kesegaran produk

- Kebersihan

- Pengemasan (bahan kemasan)

- Penggunaan bahan pengawet

Harga produk industri

hasil perikanan

- Harga dasar produk

- Jarak rumah produksi ke konsumen (biaya

transportasi pemasaran)

- Penggunaan teknologi

Ketersediaan bahan

bakuikan

- Musim kemarau

- Musim hujan (paceklik)

Pengembangan UKM - SDM

- Teknologi

- Pasar

- Modal usaha

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif

dan analitik. Untuk deskriptif akan ditelaah kondisi UKM penjelasannya seperti

pada Tabel 6.

Tabel 6. Pembobotan kondisi UKM

No Kondisi UKM Kriteria Pembobotan (Skor)

Luas kawasan

UKM

1. Kecil

2. Sedang

3. Besar

Jenis UKM 1. Padat karya

2. Padat modal

Omset UKM 1. Kecil

2. Sedang

3. Besar

Tenaga kerja 1. Kecil

2. Sedang

3. Besar

Lama usaha 1. < 5 tahun

2. > 5 tahun

Infrastruktur

pendukung

1. Buruk

2. Sedang

3. Baik

Pemasaran dan

pencatatan

keuangan

1. Pemasaran tradisional

2. Pemasaran modern

Akses perbankan 1. Tidak menggunakan

2. Menggunakan sistem

perbankan

Analisis Multi-Kriteria dengan AHP

Salah satu aplikasi analisis pengambilan keputusan multi kriteria di dalam

penelitian menggunakan metode AHP. Urutan analisis multi-kriteria dalam

penelitian ini dibagi atas tahapan berikut:

Tahap 1: Menyusun struktur/level hirarki yang akan mencerminkan tingkat

analisisnya. Adaenam level hirarki yang dianalisis, yaitu analisis tingkat 1

(pertama), adalah tujuan utama yang diinginkan di dalam penelitian ini adalah

Peran Peraturan Tata Ruang dan Strategi Pengembangan UKM

PengolahanHasilPerikanan di Kota Cirebon.

Analisis tingkat ke-2 (kedua), mengkaji nilai penting dari 2 faktor yang

menentukan strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan, yaitu

faktor internal dan eksternal. Analisis pada tingkat ke-3 (ketiga), adalah kriteria

yang diturunkan dari kedua faktor yang akan diintegrasikan. Analisis pada tingkat

ke-4 (empat) adalah melihat nilai penting dari integrasi tiga karakteristik

pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan yang meliputi sebaran lokasi

spasial UKM, kondisi UKM dan jenis UKM. Tingkat ke-5 (kelima) kriteria yang

diturunkan dari tiga karakter pengembangan UKM. Tingkat ke-6 (keenam) adalah

stakeholders yang berperan dalam mendukung strategi pengembangan UKM.

Selengkapnya dimuat pada Gambar 4 dan Tabel 7.

Tahap 2: Melakukan perbandingan berpasangan dari unsur pengembangan

UKM. Terdapat dua langkah utama pada tahap ini, yaitu:

1. Pada setiap level hirarki setiap unsur keputusan dilakukan perbandingan

berpasangan. Setiap unsur dibandingkan nilai relatif pentingnya dengan yang

lain atas kontribusinya pada masing-masing level hirarkinya. Skala nilai

pentingnya sesuai skala Saaty, yaitu kedua unsur sama penting (1), sama

penting sampai agak penting (2), agak penting (3), agak penting sampai cukup

penting (4), cukup penting (5), cukup penting sampai sangat penting (6),

sangat penting (7), sangat penting sampai mutlak penting (8), mutlak penting

( )

2. Selanjutnya menambahkan nilai dalam kolom dari matriks perbandingan

berpasangan, lalu membagi setiap unsur dalam matriks perbandingan

berpasangan dengan jumlah kolom tersebut dan terakhir menghitung rataan

unsur disetiap baris dari matriks standar dengan membagi jumlah nilai standar

untuk setiap baris dengan jumlah peubah;

3. Menentukan rasio konsistensi (Consistency Ratio atau CR) dari matriks

perbandingan berpasangan. CR adalah ukuran berapa banyak perbedaan yang

dapat diterima dan harus kurang dari atau sama dengan 0,1. Jika rasio

konsistensi lebih besar dari 10%,matriks perbandingan berpasangan harus

dihitung ulang.

4. Perhitungan indeks konsistensi (Consistency Ratio CI) didasarkan pada

pengamatan bahwa λ adalah selalu lebih besar dari atau setara dengan

sejumlah kriteria atau paramete r(n) di bawah pertimbangan untuk matriks

timbal balik dan λ=n jika matriks perbandingan berpasangan terdiri matriks.

Akibatnya, λ-n dianggap sebagai ukuran derajat dari inkonsistensi.

Standarisasinya sebagai berikut:

1n

nλCI

Dimana CI mengacu pada indeks konsistensi memberikan ukuran dari

konsistensi. Selain itu, rasio konsistensi (CR) dapat dihitung dari matriks

perbandingan berpasangan berikut:

RI

CICR

Dimana RI adalah indeks random (Random Index), yang memberikan

indeks konsistensi dari sifat acak dari matriks perbandingan berpasangan.

Tahap 3: Membuat peringkat prioritas secara keseluruhan: pada tahap ini,

bobot komposit dibuat. Bobot komposit diperoleh dengan mengalihkan bobot

relatif matriks pada setiap tingkat hirarki. Bobot komposit menunjukkan peringkat

alternatif sehubungan dengan tujuan secara keseluruhan dan juga merupakan

alternatif skor dari keputusan yang diambil.

Tabel 7. Definisi operasional dari struktur hirarki

Level

Hirarki Peubah

Definisi

Operasional

Level –

(Tujuan

Utama)

Merumuskan strategi

pengembangan UKM

pengolahan hasil

perikanan

Cara yang dilakukan oleh stakeholder untuk

mewujudkan KM pengolahan hasil perikanan

dapat semakin meningkat mutu dan kuantitasnya

dalam mendukung perekonomian masyarakat

pesisir maupun perekonomian wilayah

Level –

Faktor internal Faktor atau peubah yang terdapat di dalam UKM

sendiri yang menentukan pengembangan UKM

Faktor eksternal Faktor-faktor di luar UKM yang memengaruhi

keberadaan dan pengembangan UKM

Level –

Modal Kemampuan finansial yang dimiliki oleh UKM

untuk pengembangan usahanya

Tenaga kerja Jumlah personel/tenaga kerja yang dimiliki untuk

menjalankan UKM

Bahan baku Ketersediaan jumlah dan mutu ikan yang

digunakan dalam industri pengolahan

Sarana dan prasarana

produksi

Peralatan yang digunakan untuk menjalankan

usaha

Kebijakan Peraturan hukum pemerintah yang mendukung

pengembangan UKM

Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur dasar yang

mendukung pengembangan UKM

Pemasaran Cara agar produk UKM dapat dijual

Konsumen Orang/masyarakat yang mengkonsumsi atau

membeli produk UKM

Level –

Sebaran spasial UKM Distribusi letak UKM-UKM pengolahan hasil

perikanan di wilayah studi

Kondisi UKM Tingkat skala produksi UKM

Jenis UKM Variasi tipe-tipe pengolahan hasil perikanan

pada UKM-UKM yang ada

Level – Pola pemanfaatan ruang Pengaturan kebijakan dalam rencana tata ruang

tentang arahan pemanfaatan ruang wilayah dalam

mendukung UKM pengolahan hasil perikanan

Level - Produk bahan mentah UKM yang usahanya hanya menjual ikan tanpa

pengolahan lebih lanjut seperti rajungan beku,

teri, dll.

Produk olahan UKM yang usahanya menjual produk olahan

hasil perikanan seperti terasi, ikan kaleng, dll

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Dinas yang

mempunyai tugas dalam pengembangan UKM.

Pelaku UKM Masyarakat perorangan atau badan usaha yang

menjalankan UKM

Lembaga keuangan Lembaga keuangan yang secara formal (bank

dan koperasi) maupun informal (tengkulak,

bakul, dan pedagang) yang berperan dalam

mendukung permodalan untuk usaha UKM

Keterangan:

Level 1= tujuan

Level 2= faktor

Level 3= peubah

Level 4= indikator

Level 5= alternatif

Level 6= aktor/stakeholder

Gambar . Kerangka hirarki strategi pengembangan UKM pengolahan hasil

Perikanan

Level 6

Level 1

Level 4

Level 2

Level 3

Pola Pemanfatan

Ruang

Daya Dukung

Wilayah

Skala

Produksi

Bahan

Mentah

Olahan Mutu

Produk

Pelaku UKM Pemerintah Daerah Lembaga Keuangan

Sebaran/Lokasi

Spasial UKM

Jenis UKM

Kondisi UKM

Kebijakan

Konsumen

Pemasaran

Infrastruktur Modal Sarana dan

Prasrana

Bahan

Baku Tenaga

Kerja

Faktor Internal Faktor eksternal

Strategi Pengembangan

UKM Pengolaan Hasil Perikanan

Level 5

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi geografi lokasi penelitian

Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 990,36 km2 yang terdiri dari 40

kecamatan. Berdasarklan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon berada

pada posisi 108 ’-

’ Bujur Timur dan

’-

’ Lintang Selatan yang

dibatasi oleh:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu;

b. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten

Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu merupakan bagian dari 40

kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, dan merupakan kecamatan pesisir.

Desa pantai dan desa bukan pantai di dua kecamatan tersebut disajikan dalam

Tabel 8.

Tabel 8. Daftar Desa di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu

No Kecamatan No Desa Pantai No Desa Bukan

Pantai

Gebang Kalipasung Dompyong Kulon

Gebang

Kulon Dompyong Wetan

Gebang Ilir Kalimekar

Gebang

Mekar Kalimaro

Pelayangan Gagasari

Melakasari Gebang

Gebang Udik

Mundu Waruduwur Setupatok

Citemu Penpen

Bandengan Mundu Mesigit

Mundu Luwung

Pesisir Suci

Banjarwangunan

Pamengkang

Sinarrancang

Sumber: Cirebon dalam Angka, 2014, BPS Cirebon

Karakteristik fisik

Karakteristik fisik kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu disajikan pada

Tabel 9 mencirikan topografi, jenis tanah, kelerangan, kondisi angin, bathimetri,

dan kondisi geologi serta geomorfologi.

Tabel 9. Karakteristik fisik Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu

No Karakteritik Fisik Ciri-ciri Topografi Dataran rendah, ketingian 0-10 meter mdpal dan berada

di jalur Pantai Utara Jawa. Bagian Selatan kecamatan

Gebang dan Mundu berketinggian 11-130 mdpl. Jenis Tanah Terdapat 15 jenis tanah, dengan jenis alluvial kelabu

persen luas kabupaten Cirebon atau 30.284,61 Ha.

Kecamatan Gebang dan Mundu didominasijenis tanah

alluvial kelabu. Kelerengan Wilayah pesisir Kecamatan Gebang dan Mundu

merupakan dataran, dengan kemiringan 0-3 persen dan

mempunyai ketinggian 0-25 mdpal. Kondisi angin Kecepatan angin paling tinggi 11 m/detik, kondisi angin

tenang berkisar 1-3 m/detik (data ECMWF, 2004-2014).

Pada musim barat kecepatan angin 11 m/detik datang

dari Barat Laut sedangkan musim timur kecepatan angin

5-7 m/detik arah dari tenggara. Bathimetri Kedalaman laut sampai jarak 4 mil mencapai 12 meter,

dengan kondisi morfologis dasar laut relatif datar

hingga bergelombang. Perairan di Kecamatan Gebang

dan Mundu, kedalaman perairan pada jarak 4 mil bagian

terdalam mencapai 10,5 meter berdasarkan surut

terendah. Pada lokasi tanjung dan daerah dekat pantai,

kontur kedalamanan laut semakin rapat dan semakin ke

arah lepas pantai pola kontur kedalaman laut semakin

renggang (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi

Kelautan, 2004). Geologi dan

geomorfologi Bentuklahan di pesisir ini terdiri dari lahan fluvial dan

marin, dengan morfologi dengan sebaran di wilayah

pantai bagian Utara dengan ketinggian tidak lebih dari

15 mdpl dan dengan kemiringan lereng 0 - 3 persen.

Pada satuan kawasan ini sering terdapat lapisan-lapisan

horizontal dan batupasir tufa. Pola aliran sungai relatif

lebih teratur arahnya yaituhampirsejajar ke arah Utara,

walaupun pada kebanyakan sungai telah proses

meandering

Sumber: Cirebon dalam Angka, 2014, BPS Cirebon

Penduduk, sosial dan budaya

Karakteristik penduduk, sosial dan budaya di Kabupaten Cirebon

sebagaimana Tabel 10 yang mencirikan penduduk, sosial dan budaya, pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi penduduk.

Tabel 10. Karakteristik penduduk, sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi di Kabupaten Cirebon

No Karakteritik Ciri-ciri Penduduk Jumlah penduduk tahun 2013 sejumlah 2.293.397 jiwa dengan

kepadatan rata-rata 2.316 jiwa/km , dengan jumlah penduduk

perempuan 1.139.263 jiwa atau seks rasio 101,31.Penduduk

pada Kecamatan Pesisir pada Kabupaten Cirebon pada tahun

2013 sebanyak 517.652 jiwa yang terdiri dari 259.615 laki-laki

dan 258.037 perempuan yang tergabung dalam 141.090

keluarga.

Pendidikan Jumlah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2013 di

Kabupaten Cirebon 585 buah sekolah dengan jumlah murid

sebanyak 13.246 orang dan jumlah guru sebanyak 2.728 orang.

Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Cirebon

sebanyak 201 dengan murid sebanyak 10.122 orang dan guru

5 orang. Jumlah SD 916 sekolah dan terdapat 217.592 murid

serta 8.709 orang guru. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) negeri dan swasta di Kabupaten Cirebon

sebanyak 156 sekolah dengan 76.915 siswa dan 4.317 orang

guru. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten

Cirebon terdapat 41 sekolah dan 17.973 orang siswa dan 1.235

orang guru, sedangkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) sebanyak 91 sekolah dan 42.229 orang siswa dan 2.862

orang guru. Kesehatan Sarana Kesehatan di Kabupaten Cirebon terdapat delapan

Rumah Sakit Umum (termasuk RS Paru-paru). Hampir semua

kategori tenaga kesehatan terdapat di Kabupaten Cirebon, dari

medis, paramedis, kefarmasian, kesehatan masyarakat, tenaga

sanitasi, gizi, keterapian fisik maupun teknik medik. Dari 3.841

orang tenaga kesehatan, yang bekerja di unit kerja puskesmas

(2.159 orang) dan rumah sakit (1.591 orang), sisanya bekerja di

unit kerja dinas kesehatan dan sarana kesehatan lainnya

No Karakteritik Ciri-ciri Sosial dan budaya Dalam konteks budaya, sebagai daerah pesisir, Cirebon

sejak sebelum dan sesudah masuknya pengaruh Islam

merupakan pelabuhan yang penting di pesisir Utara

Jawa. Cirebon menjadi tempat bertemunya berbagai

suku, agama dan bahkan antar bangsa. Menurut sejarah,

pendatang yang menjadi penduduk Cirebon masa itu

mencakup sembilan rumpun etnis, yaitu Sunda, Jawa,

Sumatera, Semenanjung, India, Persi, Syam (Siria),

Arab dan Cina (Nurul et al ) Dalam konteks sosial masyarakat penghuni wilayah

yang sebelumnya dikenal sebagai Dukuh Kebon Pesisir

itu, secara budaya kelompok-kelompok etnis tersebut di

atas berbaur dan satu sama lainnya saling melengkapi.

Secara kasat mata hal ini dapat dilihat dari adanya

pengaruh-pengaruh Hindu, Budha, Cina, Islam dan

Barat, disamping tetap adanya budaya leluhur, menyatu

yang kemudian membentuk struktur peradaban yang

khas.

a. Dalam kepercayaan Masyarakat Cirebon, sekalipun atas

kehebatannya Sunan Gunungjati yang telah menjadikan

Islam sebagai basis religi, tetapi terlihat dalam berbagai

peristiwa keadatan yang merupakan pengejewantahan

budaya campuran budaya asli dan Hindu menjadi adat

kebiasaan orang Cirebon hingga kini, termasuk

masyarakat wilayah pesisir seperti upacara adat

Ngunjung, Nadran, Bancakan, Mapag Sri, Bubarikan,

Mider Tanah/Sedekah Bumi dan lain-lain. Suatu tradisi

yang sampai saat ini dipertahankan dan dijalani oleh

pewarisnya di berbagai wilayah Cirebon, secara sadar

atau tidak mampu memunculkan pemandangan

eksotisme (Muhaimin, 2002). Ekonomi Kegiatan perekonomian penduduk di wilayah pesisir

Kabupaten Cirebon sebagian besar bergerak di sektor

primer (pertanian dan perikanan). Sedangkan di sektor

sekunder dan tertier seperti jasa perdagangan dan lain-

lain hanya sebagian kecil saja. Hal ini dapat dilihat dari

presentase lapangan usaha: 30,54 % bergerak di sektor

pertanian. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan

(20,73 %), sektor industri (14,82 %) dan sektor jasa

hanya 13,54 %. Kesejahteraan

masyarakat Berdasarkan data BPS 2014, Kecamatan Gebang

mempunyai jumlah keluarga pra sejahtera 9.782 KK,

keluarga sejahtera I 4.993 KK, keluarga sejahtera II

3.112 KK, keluarga sejahtera III 1.554 KK, dan

keluarga sejahtera III + 79 KK. Sedangkan di

Kecamatan Mundu, keluarga pra sejahtera 6,271 KK,

keluarga sejahtera I 7.050 KK, keluarga sejahtera II

5.314 KK, keluarga sejahtera III 2.786 KK dan keluarga

sejahtera III + 147 KK.

Sumber: Cirebon dalam Angka, 2014, BPS Cirebon

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan bahwa karakteristik sosial budaya

Kecamatan Gebang dan Kecamatan Mundu sebagai lokasi penelitian secara garis

besar mempunyai potensi yang besar dalam jumlah sumberdaya manusia

produktif, namun infrastuktur pendidikan dan kesehatan masih kurang, sehingga

kesejahteraan masyarakat di 2 kecamatan masih banyak keluarga yang tergolong

pra sejahtera hingga sejahtera III.

Sebaran dan kondisi pengembangan UKM PHP

RTRW menetapkan zona dan sub zona (kluster) pengembangan industri

pengolahan hasil perikanan dan sub zona sebagaimana Tabel 11 dan Gambar peta

terlampir, menunjukkan bahwa Kecamatan Mundu merupakan kawasan yang

diarahkan paling utama dengan 6 desa pesisir dibandingkan dengan kecamatan

Gebang yang hanya 3 desa, walaupun Kecamaan Gebang juga dikembangkan

untuk docking dan industri berbasis non kelautan. Hal ini menjadikan UKM PHP

berkembang lebih banyak di Kecamatan Mundu.

Dalam rangka mengembangkan pemberdayaan perekonomian masyarakat di

Kabupaten Cirebon, khususnya usaha koperasi dan usaha kecil, maka pemerintah

Kabupaten Cirebon mengeluarkan Perda Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2007

tentang Kredit Modal Bantuan Lunak bagi usaha koperasi dan usaha kecil

tersebut. Peraturan daerah ini mengisyaratkan penyaluran bantuan lunak melalui

perusahaan daerah badan perkreditan rakyat (PD BPR) yang dibentuk pemerintah

kabupaten.

Penetapan RTRW pada tahun 2011 membutuhkan sosialisasi untuk

penerapannya. Secara umum ketegasan penerapan aturan hukum yang bersifat

mengatur sektor diberlakukan setelah terdapatnya aturan turunan, walaupun secara

formal yuridis dalam Perda tetap tertulis diberlakukan sejak tanggal pengesahan.

Penetapan RTRW Kabupaten Cirebon, secara umum telah mempengaruhi

peningkatan keberadaan UKM di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data Dinas

UMKM (2014) peningkatan UKM dalam segala sektor dapat terlihat pada Tabel

Tabel 12, menunjukkan bahwa setelah penetapan RTRW tahun 2011,

perkembangan data koperasi maupun UMKM meningkat, namun terjadi

penurunan pada usaha mikro kecil atau PKL. Penurunan usaha mikro dengan

meningkatnya jumlah UMKM dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan kualitas

usaha di Kabupaten Cirebon. Penetapan RTRW membawa konsekuensi hukum

terhadap kluster-kluster suatu kawasan pengembangan. Penertiban kawasan yang

tidak sesuai peruntukkannya dan mengalihkan pada kawasan yang sesuai di

RTRW menjadikan usaha mikro kecil/PKL menyusut tetapi UKM meningkat

jumlahnya.

Tabel 11. Hasil analisis zona/subzona industri di wilayah pesisir Kabupaten

Cirebon

Zona Subzona Kecamatan Desa

Industri Industri

Pengolahan Hasil

Perikanan

Kapetakan

Bungko Lor

Bungko

Grogol

Gunungjati Mertasinga

Klayan

Mundu Mundu Pesisir

Bandengan

Penpen

Banjarwangun

Citemu

Waruduwur

Gebang

Kalipasung

Gebangmekar

Malakasari

Losari Ambulu

Tawangsari

Industri Berbasis

Non Kelautan

Mundu

Watuduwur

Kulon Kanci

Astanajapura Astanamukti

Pangenan

Pangarengan

Bendungan

Gebang Pelayangan

Losari

Panggangsari

Barisan

Losari Lor

Bengkel/docking Gebang

Pergudangan Gebang

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Tabel 12 Jumlah jenis UMKM di Kabupaten Cirebon

No Jenis usaha Tahun

Koperasi

UMKM

Mikro

kecil/PKL

Sumber: Cirebon dalam Angka, 2014, BPS Cirebon

Khusus UKM pengolahan hasil perikanan setelah penetapan RTRW pada

tahun 2011, menunjukkan perkembangan yang meningkat, juga dipengaruhi oleh

potensi hasil perikanan yang dapat berbentuk ketersediaan sumber daya ikan,

lahan industri maupun akses transportasi. Pengolahan hasil perikanan merupakan

tahapan lanjutan dalam proses industri perikanan pada umumnya. Pengolahan

produk perikanan di Kabupaten Cirebon dilakukan oleh perorangan

danperusahaan dengan skala usaha yang bervariasi. Perbandingan UKM PHP

sebelum dan setelah penetapan RTRW sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13 UKM pengolahan hasil perikanan setelah penetapan RTRW

No Wilayah Jumlah UKM PHP/Tahun

Total Cirebon

Kecamatan

Mundu

Kecamatan

Gebang

Sumber:Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Peningkatan jumlah UKM pengolahan hasil perikanan dari tahun 2012 ke

2013 di kecamatan Mundu mencapai 154%, dan kecamatan Gebang 9,4%,

menunjukkan bahwa pemerintah fokus mengembangkan kawasan yang telah

ditetapkan sebagai kluster pengolahan hasil perikanan. Hal ini juga didukung oleh

kebijakan pemeritah dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan (PUMP P2HP) dari KKP dimana

setiap kelompok pengolahan mendapat bantuan mencapai Rp. 50 jutaan.

Peningkatan jumlah kelompok pengolah juga didukung oleh diversivikasi usaha

pengolahan. Beberapa hasil olahan telah berkembang sesuai tuntutan pasar seperti

yang disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perubahan diversifikasi usaha UKM PHP

No Wilayah Jenis Usaha/Tahun

Kecamatan Mundu Rajungan, terasi, ikan

asin, pindang bandeng

dan kerang

Ikan asin, bandeng presto,

pindang, produk olahan,

kerupuk ikan, petis

Kecamatan Gebang Rajungan, ikan asin,

pindang

Bakso, nugget, ikan asin,

kerupuk rajungan, rajungan,

bandeng tanpa duri, ikan

bilis, ikan laut

Sumber:Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Kontribusi pengembangan UKM terhadap perekonomian masyarakat

Pendapatan pelaku UKM PHP di lokasi penelitian berdasarkan hasil

wawancara mendalam terahadap pelaku menunjukkan sebagaimana Tabel 15.

Tabel 15. Rata rata pendapatan, jumlah pekerja dan omset pelaku UKM

No Lokasi Pendapatan

(Rp.)

Jenis usaha Lama

usaha

(tahun)

Luas

lahan

(ha)

Jumlah

pekerja

(orang)

Modal

awal

(juta)

Omset per

bulan

(juta)

Mundu Pindang

Mundu Pindang

bandeng

Mundu Pindang

bandeng

Gebang

udik

Kerupuk

rajungan dan

terasi

- -

Gebang

udik

Jualan ikan

segar

Gebang Pengolahan

rajungan

480

m

-

Melaka

Sari

Gebang

Pengolahan

bandeng

-

Sumber: Survei, 2015

Tabel 15 berdasarkan wawancara mendalam menunjukkan bahwa UKM

PHP dapat dijelaskan sebagai berikut: (1). usaha pindang bandeng dilakukan oleh

pelaku UKM lebih 10 tahun namun pendapatan pelaku sangat kecil (<2 juta

rupiah dengan omset per bulannya < 30 juta rupiah. (2). Jenis usaha olahan atau

jualan ikan segar memberikan pendapatan pada pelaku UKM lebih tinggi. Bahkan

pengolahan rajungan menjadi kerupuk dan terasi mampu menghasilkan omset

per bulan 50 juta rupiah, dengan pekerja mencapai 80 orang. Profil UKM di 2

lokasi penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan jenis usaha dengan

memasukkan olahan-olahan baru seperti olahan untuk kerupuk, maupun nugget

dan bakso akan meningkatkan nilai produk hasil perikanan.

Peningkatan UKM PHP, juga berdampak terhadap perekonomian regional

Kabupaten Cirebon yang ditunjukkan dari peningkatan PDRB sub sektor

perikanan pada Tabel 16. Berdasarkan Tabel 16, sub sektor perikanan yang

menjadi bagian dari sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB

Kabupaten Cirebon dalam nominal yang terus meningkat, walaupun secara

persentase sub sektor perikanan masih dibawah 5%. Perhitungan PDRB atas harga

berlaku, sumbangan sektor UKM pengolahan hasil perikanan untuk ekspor

sebesar 3451280.12 Kg atau setara US$ 8447096.43.

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon tahun

-

Sektor / Sub Sektor PDRB (Juta Rupiah)

Perikanan . . . .

Total Kabupaten Cirebon . . . .

Persentase . . . . .

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, 2012, 2013, dan 2014

Peningkatan PDRB Kabupaten Cirebon, menunjukkan bahwa sub sektor

perikanan yang didalamnya termasuk pengolahan hasil perikanan. Peningkatan

UKM PHP pada zona industri PHP sesuai RTRW juga seiring dengan keberadaan

perusahaan pengolahan hasil perikanan industri sedang/besar produk yang

dihasilkan berupa udang beku dan cumi beku. Perikanan yang masih menjadi sub

sektor bagian dari sektor pertanian juga mempengaruhi penganggaran dan

prioritas program bagi Kabupaten Cirebon. Apabila perikanan dijadikan sektor

tersendiri dan terpisah dengan pertanian, upaya mengembalikan Cirebon sebagai

penghasil udang (kota udang) dapat dilakukan, dan tentu saja meningkatkan

PDRB dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Tabel 17. Jumlah ekspor hasil komoditas perikanan dan kelautan tahun 2013

Nama Eksportir Jenis Komoditi Volume

(Kg)

Nilai ekspor

(US$) Tujuan Ekspor

PT Adijaya Guna

Satwatama - Udang beku USA dan Jepang,

(Ds. Mundu Pesisir

Kec Mundu) - Udang breeded USA dan Jepang,

- Nila Jepang dan Belanda

- Nila fillet Belanda

Jumlah 1

PT Oreins Prima

Lestari - Kodok beku Belgia

(Ds. Mundu Pesisir

Kec Mundu) - Kurisi beku Belgia

- Kerang Beku Belgia

Jumlah 2

PT Sumber Laut

Bengindo

(Ds.Kalisapu Kec

Gunungjati)

- Kerang beku Australia

- Kodok beku Swiss dan Belgia

- Ikan remang China

- Layur beku China

- Cumi Beku China

Jumlah 3

Total Ekspor Hasil

Perikanan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Produk hasil olahan tersebut dipasarkan secara lokal dan regional (luar

kabupaten untuk produk industri rumahan serta ekspor ke luar negeri untuk

produk industri sedang/besar). Tabel 17 menunjukkan bahwa peran Kecamatan

Mundu yang dijadikan sub zona pengolahan hasil perikanan dalam RTRW

ditunjukkan juga oleh keberadaan perusahaan eksportir olahan hasil perikanan di

lokasi ini. Sedangkan mengenai besaran produksi dan nilai produksi serta

pengembangan produksi perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon pada

Tabel 18.

Tabel 18 Produksi ikan olahan tahun 2008-

Jenis Ikan Produksi (Ton)

Kering/Asin

Pindang

Terasi

Peda - -

Asapan/Panggang -

Lainnya - -

Udang breded -

Pengalengan

Rajungan

-

Kabupaten Cirebon

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 201

Peningkatan produksi olahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon,

didukung oleh keberadaan bahan baku yang berasal dari penangkapan laut.

Meningkatnya produksi perikanan tangkap pada Tabel 19, akan mendukung

industri pengolahan hasil perikanan.

Produk olahan yang berasal dari ikan laut

Produk olahan yang bahan bakunya berasal dari ikan laut mengalami

peningkatan jumlah UKM dan jumlah tonase produknya dipengaruhi oleh

produksi hasil tangkapan perikanan tangkap pada Tabel 19. Sebenarnya terdapat

46 jenis ikan yang di daratkan di Kabupaten Cirebon. Produksi perikanan di

Kabupaten Cirebon mengalami penurunan mulai tahun 2008-2011 sedangkan

pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Tahun 2008 produksi perikanan

tangkap mencapai 31.704,5 ton sedangkan pada tahun 2012 hasilnya mencapai

32.969,52 ton, pada rentang waktu lima tahun perikanan tangkap di Kabupaten

Cirebon meningkat 1.265,02 ton.

UKM PHP di Kabupaten Cirebon sangat tergantung ketersediaan bahan

baku. Kemelimpahan ikan teripada tahun 2010 yang mencapai .155 ton, dan

tahun 2011 adalah rajungan dengan hasil tangkapan 8.137,4 ton, mempengaruhi

jenis usaha UKM PHP. Industri terasi dan kerupuk rajungan maupun rajungan

segar adalah produk olahan yang dipengaruhi melimpahnya hasil tangkapan.

Produk-produk olahan yang berkembang seperti nugget dan bakso pada tahun

2013-2014, juga dipengaruhi oleh melimpahnya bahan baku yang perlu diolah

sehinga meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Tabel 19. Produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis ikan tahun 2008 –

JenisIkan Produksi (Ton)

Udang(putih)

Udanglain

Teri

Teri nasi - - -

Tenggiri

Petek - -

Manyung

Rajungan

Kerangdara

Udangwindu -

Udangdogol

Layur -

Udangbarong ... ...

Kepiting ... ...

Rebon ... ... - -

Jumlah total

tangkapan untuk 40

jenis ikan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2013

Terkait dengan UKM pindang bandeng dan pengolahan bandeng seperti

bandeng tanpa duri maupun terasi ditentukan oleh jumlah dari budidaya

perikanan air payau. Produksi dari budidaya air tawar seperti lele dalam

perkembangannya banyak diolah dalam bentuk fillet maupun dijadikan nugget.

Luas lahan budidaya mempengaruhi olahan yang dihasilkan. Kabupaten Cirebon

mempunyai luas budidaya 998.583 m ,dengan pembudidaya .245 Rumah Tangga

Perikanan (RTP), dengan luas lahan budidaya air tawar 99,33 persen sedangkan

luas lahan budidaya air payau 0,67 persen. Pembudidaya air payau mencapai

4.355 RTP dan pembudidaya air tawar hanya 890 RTP. Budidaya air payau paling

luas terdapat di Kecamatan Losari dengan luas lahan 2.628 m dengan jumlah

pembudidaya sebanyak 2.244 RTP.Sedangkan budidaya air tawar paling luas

terdapat pada Kecamatan Kapetakan dengan luas lahan 884.250 m dan

pembudidaya 474 RTP. Luas lahan budidaya air payau di Kecamatan Mundu dan

Gebang sebagaimana Tabel .

Tabel 20. Luas lahan dan jumlah RTP budidaya air payau berdasarkan desa di

Kecamatan Gebang dan Mundu tahun 2013

No Kecamatan

Desa

Perikanan

Budidaya

Luas Lahan

Pemeliharaan

(m )

Jumlah

RTP

(Orang)

Mundu Waruduwur

Citemu

Bandengan

Mundupesisir

Jumlah

Gebang Gebangmekar

Melakasari

Playangan

Gebangilir

Gebangkulon

Kalipasung

Jumlah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Produksi ikan dari budidaya tahun 2013 mencapai 28.281,48 ton meningkat

155,69 persen dari tahun 2012 yang mencapai 18.165,43 ton. Peningkatan

produksi sangat nyata ini terjadi karena didukung program dan kegiatan tahun

2012 sedangkan panen hasil budidaya dilakukan pada tahun 2013, seperti

kegiatan industrialisasi perikanan budidaya melalui demfarm budidaya udang

vanname dan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan

budidaya, serta meningkatnya luas lahan budidaya yang termanfaatkan dan

disertai peningkatan jumlah pembudidaya.

Tahun 2013 produksi budidaya laut mengalami penurunan 62,37 persen,

dimana produksi hanya 1.016,46 ton dibanding tahun lalu yang mencapai

2.701,18 ton. Penurunan terjadi karena semakin berkurangnya para pembudidaya

kerang hijau, akibat gelombang pasang (rob) mengakibatkan kerusakan bagan

kerang hijau dan pencemaran lingkungan yang tinggi di wilayah pantai pesisir

yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah pabrik/industri.

Budidaya payau mengalami peningkatan produksi yang telah mencapai

190,05 persen dari tahun 2012 yang hanya mencapai 11.571 ton dibanding pada

tahun sekarang yang dapat mencapai 21.991,41 ton. Peningkatan produksi ini

didukung dari program demfarm budidaya udang vanname dan bandeng intensif

yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu

karena terdapat beberapa pembudidaya yang mulai beralih dari kegiatan budidaya

tradisional menuju penerapan teknologi intensif.

Bahan baku produk olahan dari ikan tawar

Produk olahan dengan bahan baku air tawar yang dihasilkan diantaranya

fillet dan nugget yang merupakan diversifikasi produk olahan disebabkan

keberadaan bahan baku hasil budidaya air tawar yang cukup banyak sebagaimana

Tabel 21

Tabel 21. Jumlah produksi dan jumlah RTP budidaya air tawar berdasarkan desadi

Kecamatan Gebang dan Mundu tahun 2013

No Kecamatan Desa Perikanan

Budidaya

Jumlah

Produksi

(Ton)

Jumlah

RTP

(Orang)

Mundu Setupatok

Penpen

Mundumesigit

Luwung

Banjarwangun

Pamengkang

Suci

Citemu

Jumlah

Gebang Melakasari

Playangan

Gebangkulon

Kalipasung

Kalimaro

Bompyongkulon

Jumlah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Peningkatan produksi juga ditunjukkan pada budidaya air tawar yang bisa

mencapai 5,273,63 atau terjadi peninngkatan produksi 135,49 persen dari tahun

2012 yang mencapai 3.892,31 ton. Meskipun terjadi peningkatan produksi tetapi

masih banyak permasalahan dalam budidaya perikanan yang dihadapi di

antaranya mahalnya sarana produksi dan harga pakan yang tidak diimbangi

dengan peningkatan harga jual produk hasil budidaya ikan.

Tabel 22. Produksi budidaya per jenis usaha tahun 2013

No Usaha Budidaya Produksi

(Ton)

Laut

Tambak

Kolam

Jumlah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Tabel 23 Produksi perikanan budidaya berdasarkan jenis ikan tahun 2013

No Jenis Produksi Target (Ton) Realisasi (Ton) Prosentase

Pencapaian (Persen)

Udang Windu

Udang Vanname

Rumput Laut

Bandeng

Nila

Patin

Mas

Gurame

Lele

Lainnya

Total

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Faktor-faktor internal dan ekternal yang mempengaruhi pengembangan

UKM PHP

Keberadaan sarana prasarana perikanan

Keberadaan sarana dan prasarana perikanan merupakan faktor penunjang

utama ketersediaan bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan. Ketersediaan

bahan baku untuk olahan ikan seperti bandeng, juga didukung keberadaan tambak

udang dan tambak garam. Garam digunakan untuk pengasinan ikan. Tambak

udang/bandeng mencapai 7.500 ha, sedangkan tambak garam mencapai 3.800 ha.

Keberadaan sarana dan prasarana perikanan di Kabupaten Cirebon pada Tabel 24.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa PPI di Kecamatan Mundu berjumlah

5 unit yaitu Mundu Pesisir, Bandengan, Citemu, Waruduwur dan Pangarengan,

sedangkan yang terdapat di Kecamatan Gebang berjumlah 6 unit yaitu Ender,

Kalipasung, Maskumambang, Gebang Mekar, Balong dan Playangan. Status PPI

yang ada di 2 kecamatan tersebut adalah PPI inti yang berarti ikan yang

didaratkan mencapai >2.500 ton/tahun, sedangkan PPI plasma kapasitas

pendaratan ikan <2.500 ton/tahun.Fasilitas pendukung yang terdapat di pelabuhan

perikanan/tempat pendaratan ikan di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 25.

Tabel 24 Sarana dan prasarana perikanan di Kabupaten Cirebon

No Sarana prasarana Jumlah Keterangan

PPP 1 unit

PPI 17 unit

TPI 4 unit

SPDN 2 unit

Perahu kapal 7 unit

Perahu motor tempel 4.056 unit

Perahu tanpa motor 37 unit

Kapal Keruk 1 unit

Pasar Ikan 3 unit Karang Reja,

Gebang, Mundu

Alat tangkap ikan 8.025 unit

Bangsal pengolahan ikan unit

Tambak udang/bandeng 7.500 Ha

Tambak garam 3.800 Ha

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014

Tabel 25 Fasilitas pendukung di pelabuhan perikanan di lokasi penelitian

No Kecamatan PPI Dermaga (m) Breakwater

(m)

Status Kondisi

jalan

masuk PPI

Mundu Mundu

Pesisir

Tidak ada Tidak aktif Baik

Bandengan Tidak aktif Baik

Citemu Tidak aktif Rusak

Waruduwur Tidak ada

data

Tidak ada Tidak ada Sedang

Pangarengan Tidak ada data Tidak ada Tidak ada Sedang

Gebang Kalipasung Tidak ada Tidak ada Rusak Sedang

Gebang

Mekar

250+210

(dermaga

merak)

-

Aktif Baik

Pelayangan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Rusak

Sumber: Renstra Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon, 2011

Tabel 25, menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan terbesar di Kabupaten

Cirebon berada di Gebang Mekar. Keberadaan pelabuhan Gebang Mekar

denganfasilitas yang baik menjadikan tempat pendaratan ikan skala kecil di

sekitarnya seperti di Kecamatan Mundu dan lokasi lain di Kecamatan Gebang

kurang produktif. Nelayan lebih cenderung mendaratkan ikannya di Gebang

Mekar atau pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Kejawan yang masuk Kota

Cirebon dan hanya berjarak 5 km dari Kecamatan Mundu. PPN Kejawan

merupakan pelabuhan perikanan yang skalanya dapat didarati oleh kapal-kapal

perikanan besar diatas 30 GT, sehingga fasiltas pendukung pelabuhan lebih baik

daripada PPP Gebang Mekar.

a. Jalan

Kecamatan Mundu dan Kecamatan Gebang dilewati jalan utama nasional

yaitu jalan pantai utara Jawa (Pantura) yang menghubungkan dengan kota-kota di

Porvinsi Jawa Tengah menjadikan posisi Cirebon sangat strategis dalam

perekonomian nasional. Pada tahun 2015, telah dioperasikan jalan tol baru

Cikopo-Palimanan yang menyambung langsung ke Jakarta dan Bandung.

Akibatnya, secara ekonomi Cirebon akan menjadi lokasi transit dan dalam proses

distribusi barang termasuk hasil industri pengolahan perikanan akan semakin

cepat dan lancar.

Kawasan pesisir di lokasi penelitian, khusunya di kawasan tambak kondisi

jalan kualitas jalan desa dan jalan setapak yang dipergunakan oleh para petambak

untuk mengangkut hasil panen tambak (ikan bandeng, udang dan garam). Jalan-

jalan ini masih terbuat dari tanah biasa tanpa perkerasan/aspal. Di musim hujan,

jalan-jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor karena licin

berlumpur.

b. Air bersih

Pelayanan air bersih perpipaan yang belum memadai dimana cakupan

pelayanan air bersih terhadap penduduk di wilayah pesisir baru 18,03 persen.

Sisanya, penduduk memanfaatkan sumur gali, pelayanan perdagangan air bersih

atau memanfaatkan sungai secara langsung. Penyediaan air bersih perpipaan

dilayani oleh PDAM, WSLIC dan DCKTR dengan distribusi pelayanan masing-

masing adalah 8,18 persen PDAM, 9,09 persen WSLIC dan 0,76 persen DCKTR.

Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan sanitasi lingkungan di wilayah

pesisir belum cukup memadai, sehingga perlu langkah-langkah penangan secara

lebih komprehensif.

Tabel 26. Pelayanan air bersih Kecamatan Gebang dan Mundu tahun 2010

No Kecamatan

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Pelayanan Air Bersih Cakupan

(%) PDAM

(Jiwa)

WSLIC

(Jiwa)

DCK &

TR (Jiwa)

Total

(Jiwa)

Gebang

Mundu

Prosentase Cirebon (persen)

Sumber: Renstra Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon, 2011

Bentuk dan strategi pengembangan UKM PHP

Strategi pengembangan UKM PHP di Kecamatan Mundu dan Kecamatan

Gebang dianalisis dengan SWOT dan AHP. Analisis SWOT dilakukan untuk

memperoleh pilihan-pilihan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan yang ada di lapangan. AHP digunakan untuk memilih strategi terbaik

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan dianalisis secara bertingkat.

SWOT

Hasil wawancara mendalam dengan para pengusaha olahan hasil

perikanan, tokoh masyarakat, asosiasi pengolah hasil perikanan, pemerintah

kecamatan dan dinas-dinas di lokasi penelitian mengetahui strategi pengembangan

UKM pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon, dapat diidentifikasi dua

faktor yang berpengaruh dalam strategi pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal berikut: (1) modal; (2) tenaga

kerja; (3) bahan baku; (4) sarana dan prasarana; (5) kebijakan; (6) infrastruktur;

(7) pemasaran; dan (8) konsumen.

Kedua faktor berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber untuk analisis

SWOT, mempunyai kriteria yag mempengaruhi bentuk strategi pengembangan

UKM. Kriteria faktor internal dan eksternal sebagai kekuatan (Strengths) dan

kelemahan (Weaknessess), serta peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats)

sebagaimana pada Tabel 27. Bentuk strategi SWOT yang dilakukan dari kriteria-

kriteria strategi pengembangan UKM meliputi kriteria pengembangan berdasarkan

sebaran l spasial UKM seperti: (1) Pola pemanfaatan ruang; dan (2) Daya dukung

wilayah. Bentuk strategi SWOT berdasarkan kondisi UKM seperti: (1) Mutu

produk; dan (2) Skala produksi. Bentuk strategi SWOT dengan melihat jenis

UKM seperti: (1) Bahan mentah; dan (2) Olahan.

Berdasarkan dua strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan

tersebut, maka sebagaimana Tabel 33., faktor kekuatan (strength/S) adalah: (1)

Ketersediaan bahan mentah yang memadai; dan (2) Ketersediaan tenaga kerja.

Faktor kelemahan (weaknes/W) adalah: (1) Kurangnya modal bagi pengusaha; (2)

Kurangnya sarana dan prasarana; dan (3) Lemahnya strategi pemasaran. Faktor

kesempatan (opportunities/O) adalah: (1) Banyaknya konsumen dan (2) Adanya

bantuan dari pemerintah daerah. Faktor ancaman (threat/T) adalah: (1) Banyak

produk lain selain hasil perikanan yang ada di sekitar lokasi studi; (2) Belum

adanya dukungan kebijakan dalam hal pemasaran; dan (3) kurangnnya

infrastruktur infrastruktur.

Hasil analisis SWOT memunculkan 4 strategi yaitu: (1) Strategi S-O; (2)

Strategi W-O; (3) Strategi S-T; (4) Strategi W-T. Strategi S-O meliputi: (1)

Peningkatan mutu produksi dengan memanfaatkan bahan mentah yang bermutu

tinggi; dan (2) Melakukan pelatihan tenaga kerja dari bantuan dinas kelautan dan

perikanan daerah untuk meningkatkan skala produksi. Strategi W-O meliputi: (1)

Pemerintah daerah membantu pengusaha dengan memberikan bantuan kredit

lunak sebagai modal awal dan modal pendukung usaha UKM pengolah hasil

perikanan; dan (2) Pemberian bantuan peralatan teknologi tepat guna dalam

proses produksi olahan hasil perikanan. Strategi S-T meliputi: (1) Kebijakan yang

mempermudah pemasaran bagi pengusaha lokal untuk memasarkan hasil

produknya ke pusat perbelanjaan atau swalayan-swalayan setempat sehingga

bahan mentah yang memadai bisa diolah; dan (2) Pembangunan infrastruktur

untuk meningkatkan daya dukung wilayah dalam menyerap tenaga kerja. Strategi

W-T meliputi: (1) Pembuatan kebijakan penggunaan lahan dan penataan UKM

termasuk menyiapkan infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi UKM.

Tabel 27 Matriks SWOT strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan

Faktor

Internal

KEKUATAN (S) KELEMAHAN

(W)

S1

Ketersediaan bahan mentah yang

memadai

W1

Kurangnya modal bagi

pengusaha

S2

Ketersediaan tenaga kerja

W2

Kurangnya sarana dan

prasarana termasuk lahan

Faktor

Eksternal

W3

Lemahnya strategi

pemasaran

PELUANG (O) STRATEGI S-O STRATEGI W-O

O1

Banyaknya

konsumen

1.Meningkatkan mutu produksi

dengan memanfaatkan bahan

mentah bermutu tinggi untuk

memenuhi permintaan konsumen

yang banyak (S1, O1)

1. Pemerintah daerah

membantu pengusaha

dengan memberikan

bantuan kredit lunak

sebagai modal awal

dan modal pendukung

usaha UKM pengolah

hasil perikanan (W2,

O2)

O2

Adanya bantuan

dari pemerintah

daerah

2.Melakukan pelatihan-pelatihan

kepada tenaga kerja melalui

bantuan dari dinas kelautan dan

perikanan daerah untuk

meningkatkan skala produksi

(S2, O2)

2. Memberikan bantuan

peralatan teknologi

tepat guna dalam

proses produksi olahan

hasil perikanan (W2,

O2)

ANCAMAN (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T

T1

Banyak produk

lain selain hasil

perikanan yang

ada di sekitar

lokasi studi

1. Membuat kebijakan yang

mempermudah pemasaran bagi

pengusaha lokal untuk

memasarkan hasil produknya

ke pusat perbelanjaan atau

swalayan-swalayan setempat,

sehingga bahan mentah yang

memadai bisa diolah (S1, T2)

Membuat kebijakan

penggunaan lahan dan

penataan UKM termasuk

menyiapkan infrastruktur

pendukung di lokasi-

lokasi UKM (W3, W2,

T3)

T2

Belum adanya

dukungan

kebijakan dalam

hal pemasaran

2. Pembangunan infrastruktur

untuk meningkatkan daya

dukung wilayah dalam

menyerap tenaga kerja (S1,

T2)

T3

Kurangnnya

infrastruktur

AHP

Bentuk-bentuk strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan

yang dilakukan pengusaha kecil dan menengah dengan memperlihatkan sebaran

lokasi spasial UKM, kondisi UKM dan jenis UKM dirumuskan dengan

menggunakan analisis SWOT, sebagai dasar penetapan struktur hirarki

pengembangan model kebijakan strategi pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan. Penetapan struktur hirarki oleh expert terpilih sesuai kriterianya, yaitu:

asosiasi pengusaha, pejabat dinas kelautan dan perikanan daerah, pejabat dinas

koperasi dan UKM daerah, Camat di dua lokasi penelitian yang memiliki

keterkaitan terhadap tata kelola UKM, unsur pengusaha dan tokoh masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan pada metodologi penelitan, maka analisisnya

dilakukan menurut level hirarki yang telah ditentukan sebelumnya dengan

pendekatan AHP menurut penilaian pendapat responden pakar (expert judgment).

Untuk analisis AHP, terlebih dahulu dilakukan analisis pendapat perorangan

dengan melakukan analisis pendapat gabungan. Hasil analisis pendapat gabungan

memiliki nilai Inconsistency Ratio (IC) = 0,01. Nilai ini merupakan nilai

gabungan dari sembilan responden yang terdiri atas para pakar multi disiplin yang

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Masing-masing responden pakar

memiliki derajat konsistensi IC < 0,01. Artinya, penyimpangan sangat kecil,

karena para responden termasuk konsisten dalam memberikan nilai pembobotan.

Berdasarkan pengolahan data dengan software expert choice, didapatkan

hasil sebagaimana Tabel 28, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Kriteria Hirarki Faktor dalam Strategi Pengembangan UKM

Pada kriteria hirarki ini dilakukan penilaian terhadap sembilan responden

pakar yang memberikan pembobotan untuk menentukan aspek yang paling

berpengaruh dalam strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan

yang terdiri atas pengaruh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil

penggabungan pendapat experts diketahui, faktor internal memiliki bobot prioritas

0,454 (45,4 persen), sedangkan faktor eksternal memiliki bobot 0,546 (54,6

persen) dalam mempengaruhi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh peubah kebijakan, infrastruktur, pemasaran

dan konsumen lebih memengaruhi dalam proses pengembangan UKM pengolahan

hasil perikanan walaupun besaran pengaruhnya tidak terlalu nyata dibandingkan

dengan faktor internal. Faktor internal yang terdiri dari peubah modal, tenaga

kerja, bahan baku, sarana dan prasarana juga memiliki pengaruh yang besarannya

hampir berimbang dengan faktor eksternal. Menurut para ahli, kebijakan

pemerintah berupa dukungan infrastruktur, dukungan pemasaran dan dukungan

kebijakan penambahan pemahaman konsumen akan pemakaian produk UKM

hasil perikanan lokal sangat diperlukan.

Tabel 28. Matriks Hasil Olahan Data Expert Choice

Level Hierarki Kriteria Evaluasi Cam

at M

un

du

Dw

i S

uli

sty

ori

ni

Jo

ko

Gu

run

ing G

emi

Jo

ko

Uto

mo

Mas

du

ki

McD

anto

n

Su

pan

di

Wah

yu

Irj

a P

urn

ama

Yu

liah

Har

wat

i

Ga

bu

ng

an

Pen

da

pa

t A

HP

So

ftw

are

(E

xp

ert

Ch

oic

e 1

1)

Resp 1

Resp 2

Resp 3

Resp 4

Resp 5

Resp 6

Resp 7

Resp 8

Resp 9

Aspek Berpengaruh Faktor Internal (2)

Faktor Eksternal ( )

Faktor Internal

Modal (1)

Tenaga Kerja (4)

Bahan Baku (2)

Sarana dan Prasaranan (3)

Faktor Eksternal

Kebijakan (4)

Infrastruktur (3)

Pemasaran (2)

Konsumen (1)

Level Hierarki Kriteria Evaluasi Cam

at M

un

du

Dw

i S

uli

sty

ori

ni

Jo

ko

Gu

run

ing G

emi

Jo

ko

Uto

mo

Mas

du

ki

McD

anto

n

Su

pan

di

Wah

yu

Irj

a P

urn

ama

Yu

liah

Har

wat

i

Ga

bu

ng

an

Pen

da

pa

t A

HP

So

ftw

are

(E

xp

ert

Ch

oic

e 1

1)

Resp 1

Resp 2

Resp 3

Resp 4

Resp 5

Resp 6

Resp 7

Resp 8

Resp 9

Indikator Strategi

Sebaran/Lokasi Spasial

UKM (3)

Kondisi UKM (2)

Jenis UKM (1)

Sebaran/Lokasi

Spasial UKM

Pola Pemanfaatan Ruang (2)

Daya Dukung Wilayah (1)

Kondisi UKM Mutu Produk (1)

Skala Produksi (2)

Level Hierarki Kriteria Evaluasi Cam

at M

un

du

Dw

i S

uli

sty

ori

ni

Jo

ko

Gu

run

ing G

emi

Jo

ko

Uto

mo

Mas

du

ki

McD

anto

n

Su

pan

di

Wah

yu

Irj

a P

urn

ama

Yu

liah

Har

wat

i

Ga

bu

ng

an

Pen

da

pa

t A

HP

So

ftw

are

(E

xp

ert

Ch

oic

e 1

1)

Resp 1

Resp 2

Resp 3

Resp 4

Resp 5

Resp 6

Resp 7

Resp 8

Resp 9

Jenis UKM Bahan Mentah (2)

Olahan (1)

Stakeholder yang

berperan dalam

menjalankan strategi

Pengembangan UKM

Pemerintah Daerah (1)

Pelaku UKM (2)

Lembaga Keuangan (3)

b. Pegaruh Kriteria Hirarki Faktor dalam Strategi Pengembangan UKM

Pada kriteria hirarki ini dilakukan penilaian terhadap sembilan responden pakar

yang memberikan pembobotan untuk menentukan aspek yang paling berpengaruh

dalam strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan yang terdiri atas

pengaruh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil penggabungan pendapat

experts diketahui, faktor internal memiliki bobot prioritas 0,454 (45,4 persen),

sedangkan faktor eksternal memiliki bobot 0,546 (54,6 persen) dalam mempengaruhi

pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa

pengaruh peubah kebijakan, infrastruktur, pemasaran dan konsumen lebih

memengaruhi dalam proses pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan

walaupun besaran pengaruhnya tidak terlalu nyata dibandingkan dengan faktor

internal. Faktor internal yang terdiri dari peubah modal, tenaga kerja, bahan baku,

sarana dan prasarana juga memiliki pengaruh yang besarannya hampir berimbang

dengan faktor eksternal. Menurut para ahli, kebijakan pemerintah berupa dukungan

infrastruktur, dukungan pemasaran dan dukungan kebijakan penambahan pemahaman

konsumen akan pemakaian produk UKM hasil perikanan lokal sangat diperlukan.

c. Pengaruh Hirarki Faktor Eksternal dalam Strategi Pengembangan UKM

Pengolahan Hasil Perikanan

Pada kriteria hirarki ini dilakukan penilaian terhadap sembilan responden pakar

yang memberikan pembobotan untuk menentukan kriteria dari faktor eksternal yang

paling berpengaruh dalam strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan

yang meliputi kebijakan, infrastruktur, pemasaran, dan konsumen.Berdasarkan hasil

penggabungan pendapat experts, diketahui bahwa kriteria yang memiliki bobot

tertinggi dalam menyusun faktor eksternal yang berpengaruh dalam strategi

pengembangan UKM pengolah hasil perikanan adalah peubah konsumen dengan

bobot 0,4331 (43,31 persen). Tidak dapat dipungkiri, jika konsumen di tengah dalam

suatu kegiatan usaha memiliki pengaruh nyata. Konsumen merupakan merupakan

peubah kunci bagi UKM, karena apabila hasil produk UKM tidak laku di pasaran,

maka otomatis UKM yang bergerak dalam pengolahan hasil perikan ini tidak akan

berkembang dan bahkan bisa tutup.

Kriteria yang menyusun faktor eksternal urutan selanjutnya adalah peubah

pemasaran dengan bobot 0,3087 (30,87 persen). Pemasaran juga merupakan salah

satu peubah yang menentukan laku atau tidaknya suatu produk. Lemahnya

manajemen pemasaran akan mengurangi pasokan produk di pasar, sehingga akan

memengaruhi volume produksi. Rendahnya volume produksi akan memengaruhi

omset UKM pengolahan hasil perikanan ini. Pemasaran juga dipengaruhi oleh mutu

produk dan model kemasan suatu produk. Sesuai pengamatan di lapangan, UKM di

lokasi penelitian memang terkendala dengan proses pemasaran. Bagi pelaku UKM di

Kecamatan Mundu dan Gebang kesulitan memasarkan produknya.Dalam hal ini

banyak diantaranya tidak memperbanyak volume produksi. Pelaku UKM hanya

memproduksi untuk kebutuhan masyarakat sekitar lokasi UKM, karena belum

mampu menjangkau konsumen dari daerah lain. Salah satu kelemahan pemasaran

yang ada karena lemah dalam hal kemasan, disamping itu kesulitan masuk pada

pusat-pusat perbelanjaan akibat lemahnya dukungan modal untuk mendukung proses

produksi. Hasil penjualan di pusat-pusat perbelanjaan menunggu waktu berbulan-

bulan untuk sampai kembali kepada pelaku UKM.

Selanjutnya peubah infrastruktur menempati urutan ketiga dengan bobot 0,1573

(15,73 persen). Hal ini menunjukkan bahwa faktor infrastruktur tidak terlalu

mempengaruhi berkembang atau tidaknya UKM pengolahan hasi perikanan. Memang

sesuai pengamatan di lapangan, infrastruktur yang ada di Kecamatan Mundu dan

Kecamatan Gebang belum memadai untuk mendukung kemajuan UKM pengolah

hasil perikanan di wilayah tersebut.Lokasi UKM yang masih berada di tengah-tengah

permukiman tidak menyulitkan pelaku UKM untuk memasarkan produknya. Untuk

memasarkan atau mengirim produk dari UKM, digunakan motor dan ada pula

sebagiannya menggunakan mobil, namun tidak sedikit dari pelaku UKM juga

menjual keliling perkampungan.

Kriteria kebijakan merupakan peubah yang paling sedikit pengaruhnya dalam

faktor eksternal. Peubah kebijakan ini hanya memiliki bobot prioritas sebesar 0,0829

(8,29 persen). Peubah kebijakan bagi para ahli merupakan faktor pendukung bagi

perkembangan UKM pengolah hasil perikanan.Sesuai pengamatan di lokasi studi,

kebijakan baik pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah pusat belum terlalu

menyentuh pelaku UKM di wilayah studi. Selama ini bagi beberapa pelaku UKM

sudah ada yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah, yaitu dinas kelautan dan

perikanan setempat, namun kebijakan bantuan itu belum terlalu berpengaruh pada

kemajuan usahanya.

d. Pengaruh Kriteria Hirarki Faktor Internal dalam Strategi Pengembangan UKM

Pengolah Hasil Perikanan

Pada kriteria hirarki ini dilakukan penilaian terhadap sembilan responden pakar

yang memberikan pembobotan untuk menentukan kriteria dari faktor internal mana

yang paling berpengaruh dalam strategi pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan yang meliputi modal, tenaga kerja, bahan baku, dan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penggabungan pendapat experts diketahui, kriteria yang memiliki

bobot tertinggi dalam menyusun faktor internal yang berpengaruh dalam strategi

pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan adalah peubah modal dengan bobot

0,3274 (32,74 persen). Peubah modal dalam faktor internal sangat diperlukan karena

modal merupakan nyawa dari sebuah usaha.Menurut pengamatan di beberapa UKM,

kebanyakan UKM-UKM mikro yang ada di wilayah studi kesulitan untuk

mendapatkan modal dalam usahanya.Selama ini, pelaku UKM hanya memutar modal

yang ada dalam usahanya tanpa ada kemajuan nyata.

Kriteria yang menyusun faktor internal urutan selanjutnya adalah bahan baku

dengan bobot 0,2679 (26,79 persen). Kriteria bahan baku cenderung memiliki bobot

yang tinggi dalam memengaruhi strategi pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan, karena bahan baku merupakan peubah utama dalam suatu usaha. Bahan

baku bisa dikategorikan sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha. Namun, di

wilayah studi masalah bahan baku tidak terlalu bermasalah karena lokasi UKM

pengolahan hasil perikanan tersebut juga banyak terletak di pesisir, sehingga pasokan

bahan baku bisa dibilang melimpah.

Kriteria sarana dan prasarana memiliki bobot 0,2651 (26,51 persen) yang

merupakan peubah ketiga yang memengaruhi strategi pengembangan UKM. Sarana

dan prasarana merupakan penunjang proses produksi dan proses pemasaran produk

UKM. Semua UKM yang ada di wilayah studi memiliki sarana dan prasarana

sederhana.Peralatan produksi merupakan teknologi sederhana tepat guna yang bisa

didapatkan di pasaran, maka faktor ini bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh

terhadap faktor internal untuk pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan.

Kriteria terakhir yang menjadi faktor internal adalah tenaga kerja yang memiliki

bobot prioritas 0,1396 (13,96 persen). Peubah ini memang tidak terlalu berpengaruh

karena faktor tenaga kerja merupakan peubah yang melimpah di lokasi studi. UKM

merupakan usaha sederhana yang membutuhkan tenaga kerja yang tidak

membutuhkan keterampilan tingkat tinggi sehingga faktor tenaga kerja yang

diperlukan dalam UKM, khususnya pengolahan hasil perikanan cukup dengan

pelatihan sederhana sudah dapat bekerja. SDM di lokasi studi juga cukup banyak,

sehingga faktor ini tidak terlalu mempengaruhi faktor internal dalam upaya

pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan.

e. Pengaruh Kriteria Hirarki Indikator Strategi Pengembangan UKM Pengolahan

Hasil Perikanan

Pada kriteria hirarki ini, penilaian terhadap sembilan responden pakar yang

memberikan pembobotan untuk menentukan indikator strategi dalam pengembangan

UKM pengolahan hasil perikanan terdiri dari sebaran atau lokasi spasial UKM,

kondisi UKM dan jenis UKM. Berdasarkan hasil penggabungan pendapat experts

sebagaimana Gambar , terlihatindikator jenis UKM memiliki bobot tertinggi 0,3982

(39,82 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan jenis UKM dalam mengolah

hasil perikanan cukup menentukan walaupun dibandingkan dengan indikator lainnya

tidak akan jauh berbeda. Pemilihan jenis UKM menentukan pengembangan UKM

karena harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang banyak menggunakan

jenis olahan hasil perikanan tersebut.Di wilayah studi banyak ditemukan jenis olahan

hasil perikanan dari ikan dan rajungan.Ikan banyak yang dijadikan pindang,

sementara rajungan hanya diolah dan dikemas untuk dikirim ke Gresik untuk

selanjutnya dikemas dan diekspor ke Cina.

Indikator strategi selanjutnya adalah kondisi UKM yang memiliki bobot

prioritas 0,3349 (33,49 persen). Kondisi UKM juga menentukan dalam menilai

bentuk strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan.Kondisi UKM ini

dapat dilihat dari mutu produk yang dihasilkan dan besar kecilnya UKM yang

dijalankan.Jenis UKM yang banyak tedapat di lokasi penelitian rataan relatif masih

kecil, dan banyak ditemukan UKM mikro.Terakhir indikator strategi pengembangan

UKM yang memiliki bobot prioritas terkecil adalah sebaran lokasi spasial UKM

dengan bobot prioritas 0,2669 (26,69 persen). Indikator ini masih dapat dikatakan

mencerminkan metode pemilihan strategi pengembangan UKM karena memiliki

bobot prioritas yang tidak jauh berbeda dengan indikator lainnya.

f. Kriteria Hirarki Alternatif Strategi Pengembangan UKM berbasis Sebaran atau

Lokasi Spasial UKM

Alternatif strategi pengembangan UKM dengan melihat indikator sebaran dan

lokasi spasial UKM yang dirumuskan menurut analisis SWOT meliputi pola

pemanfaatan ruang dan daya dukung wilayah. Pola pemanfaatan ruang tercermin

dalam strategi membuat kebijakan penggunaan lahan dan penataan UKM termasuk

menyiapkan infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi UKM, sedangkan daya dukung

wilayah tercermin melalui strategi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan

daya dukung wilayah dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan hasil penggabungan

pendapat experts, alternatif strategi pengembangan UKM berupa pengaturan daya

dukung wilayahmemiliki bobot tertinggi 0,6953 (69,53 persen). Dengan adanya daya

dukung wilayah yang baik, pengembangan UKM di wilayah penelitian akan mudah,

akan tetapi harus ditunjang dengan pemanfaatan ruang yang baik. Saat ini pemerintah

Kabupaten Cirebon sedang melakukan revisi peraturan daerah tentang tata ruangnya.

Dengan adanya zonasi dan pola pengaturan ruang yang baik maka daya dukung

wilayah untuk mendukung pengembangan UKM akan semakin tinggi.

Untuk meningkatkan daya dukung wilayah, beberapa strategi yang dilakukan

oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah melakukan penanggulangan

abrasi, intrusi, sedimentasi dan pendangkalan. Strategi itu dilakukan melalui studi

abrasi, intrusi, sidemantasi dan pendangkalan pantai, pembentukan tim terpadu

penanggulangan abrasi, intrusi, pendangkalan dan sedimentasi, pembuatan bangunan

pemecah dan penahan gelombang, monitoring dan evaluasi program. Strategi lainnya

meningkatkan koordinasi antar sektor dan wilayah untuk menanggulangi abrasi,

intrusi air laut, sedimentasi, dan pendangkalan, melalui program koordinasi antar

sektor dan wilayah (kota dan kabupaten, provinsi dan pusat) dan kerjasama antar

pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah melakukan strategi dengan

melibatkan stakeholder dalam setiap perencanaan penanggulangan kerusakan pantai

melalui program pembentukan forum komunikasi antar stakeholders untuk

perencanaan penanggulangan kerusakan pantai.

Urutan selanjutnya adalah pola pemanfaatan ruang memiliki bobot prioritas

0,3047 (30,47 persen). Pola pemanfaatan ruang memang memiliki prioritas lebih

rendah dari daya dukung wilayah. Pola pemanfaatan ruang merupakan derivatif dari

daya dukung wilayah, sehingga menurut para ahli prioritas strategi pengembangan

UKM pengolahan hasil perikanan sudah sepatutnya lebih rendah dari daya dukung

wilayahnya. Salah satu program pemerintah daerah adalah melakukan kajian

pemanfaatan ruang pantai (kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan budidaya

kawasan industri, dan lain sebagainya).

g. Kriteria Hirarki Alternatif Strategi Pengembangan UKM Berbasis Kondisi

UKM

Alternatif strategi pengembangan UKM dengan melihat indikator kondisi UKM

yang dirumuskan menurut analisis SWOT meliputi mutu produk dan skala produksi.

Mutu produk tercermin dalam strategi meningkatkan mutu produksi dengan

memanfaatkan bahan mentah mutu tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen

yang banyak, sedangkan skala produksi tercermin melalui strategi melakukan

pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja melalui bantuan dari dinas kelautan dan

perikanan daerah untuk meningkatkan skala produksi.

Alternatif strategi pengembangan UKM melalui kondisi UKM, bentuk strategi

dengan melihat mutu produkmemiliki bobot tertinggi 0,8046 (80,46 persen).Hal ini

menunjukkan bahwa mutu suatu produk sangat menentukan dalam hal

pengembangan dan keberlanjutan suatu usaha, khususnya UKM yang bergerak dalam

pengolahan hasil perikanan. Mutu produk yang jelek tidak akan banyak diterima oleh

pasar, dan sebaliknya mutu produk yang baik akan banyak dicari dan dibutuhkan oleh

pasar, sehingga bisa meningkatkan skala produksi.

Urutan selanjutnya adalah skala produksi memiliki bobot prioritas 0,1954

(19,54 persen). Skala produksi produksi suatu produk ditentukan oleh banyak

tidaknya produk yang dihasilkan.Skala produksi ini tentunya memang sangat

ditentukan oleh permintaan pasar.Untuk konteks di wilayah studi, skala produksi

UKM yang ada relatif kecil, sehingga pengembangan UKM yang ada di lokasi

tersebut mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan oleh mutu produksi yang belum

banyak diterima oleh pasar, terkecuali produk rajungan yang dilakukan oleh beberapa

UKM sudah memasuki pasar ekspor, namun harus melalui proses pengolahan

lanjutan di daerah lain, semisal di Jawa Timur.

h. Kriteria Hirarki Alternatif Strategi Pengembangan UKM Berbasis Jenis UKM

Alternatif strategi pengembangan UKM dengan melihat indikator jenis UKM

yang dirumuskan menurut analisis SWOT meliputi bahan mentah dan olahan. Bahan

mentah tercermin dalam strategi membuat kebijakan yang mempermudah pemasaran

bagi pengusaha lokal untuk memasarkan hasil produknya ke pusat perbelanjaan atau

swalayan-swalayan setempat, sehingga bahan mentah yang memadai bisa diolah,

sedangkan olahan tercermin melalui strategi memberikan bantuan peralatan teknologi

tepat guna dalam proses produksi olahan hasil perikanan.Alternatif strategi

pengembangan UKM melalui jenis UKM, bentuk strategi dengan membuat

olahanmemiliki bobot tertinggi 0,7813 (78,13 persen).Hal ini menunjukkan strategi

pengembangan olahan melalui penerapan teknologi bisa membantu meningkatkan

pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan, semakin baik modifikasi teknologi

untuk merekayasa jenis produk olahan hasil perikanan, maka UKM tersebut akan

semakin berkesinambungan.

Urutan selanjutnya adalah bahan mentah memiliki bobot prioritas 0,2187

(21,87 persen). Mengintervensi bahan mentah memang agak sedikit kesulitan, mutu

produk memang ditunjang oleh mutu bahan mentah yang ada, akan tetapi mutu bahan

mentah tersebut tidak serta merta membuat mutu produk baik, jika tidak tidak

ditunjang dengan proses pengolahan yang baik dari bahan mentah tersebut. Oleh

karena itu strategi pengembangan UKM dengan merekayasa bahan olahan akan lebih

rendah bobotnya bila dibandingkan dengan merekayasa olahan yang ada.

i. Peran Kriteria Hirarki Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam

Menjalankan Strategi Pengembangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan.

Pada kriteria hirarki ini dilakukan penilaian terhadap sembilan responden pakar

yang memberikan pembobotan untuk menentukan pemangku kepentingan

(stakeholders) yang berperan dalam menjalankan strategi pengembangan UKM

seperti yang telah ditentukan pada level hirarki sebelumnya. Para pemangku

kepentingan (stakeholders) tersebut adalah pemerintah daerah, pelaku UKM dan

lembaga keuangan. Berdasarkan hasil penggabungan pendapat experts, menunjukkan

pemangku kepentingan (stakeholders) yang berperan dalam menjalankan strategi

adaptasi yang telah ditentukan pada level hirarki sebelumnya didominasi oleh

pemerintah daerah dengan bobot prioritas 0,523 (52,3 persen). Hal ini

mengindikasikan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah untuk meningkatkan dan

mengembangkan UKM pengolahan hasil perikanan sangat penting. Untuk itu,

pemerintah daerah punya sumber daya dalam meningkatkan dan mengembangkan

UKM tersebut, maka sumber daya tersebut sudah sepatutnya dicurahkan dan

dimanfaatkan untuk memacu berkembanganya UKM pengolahan hasil perikanan ini.

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan berupa Perda atau keputusan

Bupati untuk mendongkrak pertumbuhan UKM pengolah hasil perikanan ini.

Urutan pemangku kepentingan (stakeholders) selanjutnya yang berperan adalah

pelaku UKM dengan bobot prioritas 0,260 (26,0 persen). Pelaku UKM juga

senantiasa harus mengembangkan kemampuan manajemen dalam UKM yang

dikelolanya, baik itu berupa mengatur manajemen keuangan yang ada dalam UKM

itu ataupun mengatur proses pemasaran produk yang dihasilkan.

Urutan selanjutnya adalah stakeholder lembaga keuangan memiliki bobot

prioritas 0,218 (21,8 persen). Lembaga keuangan memiliki nilai bobot prioritas

peringkat ketiga dalam urutan stakeholders yang paling berpengaruh dalam

menentukan strategi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan. Melalui

peranannya dalam pemberian modal usaha mikro yang bersifat lunak kepada para

pelaku UKM pengolahan hasil perikanan, maka lembaga keuangan berpengaruh

dalam menentukan strategi pengembangan UKM untuk menghadapi perubahan

musim. Jika pada saat musim paceklik, pelaku UKM mendapatkan bantuan modal

usaha yang bersifat lunak disertai dengan pemberian pelatihan dan informasi

mengenai peningkatan usaha.

Gambar . Struktur Hirarki Strategi Pengembangan UKM Pengolahan Hasil

Perikanan

Faktor Internal ( ) Faktor eksternal ( )

Pelaku UKM

( ) Pemerintah Daerah

( )

Lembaga Keuangan

( )

Sebaran/Lokasi Spasial

UKM ( )

Jenis UKM ( )

Kondisi UKM ( )

Pola Pemanfatan

Ruang ( )

Daya Dukung

Wilayah ( )

Skala

Produksi

( )

Bahan

Mentah

( )

Olahan

( )

Mutu Produk

( )

Kebijakan

( )

Konsumen

( )

Pemasaran

( )

Infrastruktur

( )

Modal

( )

Sarana dan

Prasrana

( )

Bahan

Baku

( )

Tenaga

Kerja

( )

Strategi Pengembangan UKM

Pengolaan Hasil Perikanan

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

UKM PHP di Kecamatan Mundu terdapat di 6 Desa, dan di Kecamatan Gebang

terdapat 3 Desa. Jenis olahan ikan diproduksi UKM meliputi ikan asin, terasi,

bandeng presto, kerupuk ikan, bandeng tanpa duri, kerupuk rajungan, serta produk

olahan baru bakso dan nugget.

UKM PHP di Kecamatan Mundu dan Kecamatan Gebang, telah memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku UKM dengan pendapatan 2 juta

rupiahdan omset per bulannya 30 juta rupiah dengan pekerja mencapai 80 orang.

Secara regional PDRB memberikan kontribusi, walaupun secara persentase sub

sektor perikanan masih dibawah 5%. Perhitungan PDRB atas harga berlaku,

sumbangan sektor UKM pengolahan hasil perikanan untuk ekspor sebesar

kilogram.

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan UKM

pengolahan hasil perikanan adalah modal 32. % sebagai bobot prioritas tertinggi,

disusul bahan baku dengan bobot prioritas 26. %, sarana dan prasarana dengan

bobot prioritas 26. % dan terakhir tenaga kerja dengan bobot prioritas 13. %.

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh adalah konsumen ( . %), pemasaran

( . %) infrastruktur ( . %), dan kebijakan ( . %).

Strategi prioritas untuk mendorong pengembangan UKM pengolahan hasil

perikanan agar berdampak bagi pengembangan perekonomianKabupaten Cirebon

adalah jenis UKM ( . %), kondisi UKM ( . %), dan sebaran atau lokasi spasial

UKM ( . %).

Saran

Saran yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

Perlu dilakukan pemodelan terkait tiga indikator pengembangan UKM

pengolahan hasil perikanan,yaitu jenis UKM, kondisi UKM dan pola sebaran lokasi

spasial UKM, sehingga dapat dipilih skenario-skenario strategi pengembangan UKM

pengolahan hasil perikanan lebih lanjut lagi.

Secara praktis pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyusun kebijakan

praktis yang langsung menyentuh UKM, khususnya pengolahan hasil perikanan agar

UKM-UKM yang ada saat ini dapat berkembang lebih pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2014, Cirebon dalam Angak

Dawkin, JC, 2003, Regional Development Theory:Conceptual Foundations, Classic

Works, and Recent Developments, Journal of Planning Literature ( )

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2012, Laporan Tahunan 2012

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2014, Laporan Tahunan 2014

Ellison G, Glaeser,EL, and Kerr, WK, 2010, What Causes Industry

Agglomeration?Evidence from Coagglomeration Patterns, American Economic

Review 100: (1195– )

Fornell, C “A Second Generation of Multivariate Analysis: Classification of

Methods and Implications for Marketting Research. In M.J. Houston (ed),

Review of Marketting.Chicago, American Marketting Association, pp. 407 –

Glaeser , 2007, Agglomeration Economic: Introduction, The University Of Chicago

Press,

Ginanjar K, 1997, Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan :Teori, Kebijaksanaan,

dan Penerapan, Bappenas.

Harefa, M, 2008, Kebijakan Usaha Kecil dan Menengah dan Peranannya dalam

Perkonomian, Kajian 14 (2): 29-

Hubeis,M, 2 Dasar-dasar Manajemen Industri, Jakarta: Inti Prima

Kamil, I, dan Hapsari, 2007, Pengembagan Model Industri Kelautan Berbasisi

Klaster di Kota Padang, Jurnal Optimasi Sistem Industri, 2: 287-

Kangas,J, Pesonen,M, Kurttila,M, and Kajanus ,M, 2001, A'WOT: Integrating The

AHP With SWOT Analysis, IASH:Switzerland

Kurniawati, T dan Lestari, EP, , The SME Development Based On Leading

Commodities, diunduh Oktober 2014. Martinho, D, 20 , Polarization versus Agglomeration, Unidade del I&D do Instituto

Politecnico de Viseu

Muhaimin, 2002, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, Logos,

Ciputat

Notohadiprawiro, T, 1990, Kriteria Penataan Ruang dan Implementasinya untuk

Keberlanjutan Penggunaan Lahan Bermaslahat, Disampaikan dalam Seminar

Nasional Penataan Ruang untuk Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Efisien

dan Berkesinambungan, HITI-UNHAS, Ujung Pandang 9-10 Oktober 1990

Nurul, D R, et al, 2013, Kerajaan Cirebon, Pusat Lektur dan Khazanah Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-

Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 20 tentang Kredit Modal Bantuan

Lunak

Pesonen, 2007, Sustainability WOTs–New Method for Summarizing Product

Sustainability Information for Business Decision Making, Zurich: School

Business and Economics

Rahmana, A, Iriani, Y, dan Oktarina, R, 2012, Strategi Pengembangan Usaha Kecil

MenengahSektor Industri Pengolahan, Jurnal Teknik Industri, 13 ( ): 14–

Rangkuti F, 2004, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: PT.

Gramedia

Rusdarti, 2010, Potensi Ekonomi Daerah Dalam Pengembangan UKM Unggulan Di

Kabupaten Semarang, JEJAK, 3( )

Richard, LD, 2010, Era Baru Manajemen,Edward Tanujaya, Edisi 9, Jakarta:

Salemba Empat

Saaty, TL, ,The Analytic Hierarchy Process, New York: Mc-Graw Hill

Sijabat, S, 2011, Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang UMKM Terhadap Pengembangan Kewirausahaan Bagi UMKM,

INFOKOP19

Sukaryono, I, 2009, Integrasi Pertimbangan Lingkungan dalam Penataan Ruang,

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

Tarigan, 2005, Perencanaan Pengembangan Wilayah, Jakarta: Bumi Aksara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Wibowo, Y, Maarif, MS, Fauzi, AM, dan Adrianto, L, 2011, Diagnosisi Kelayakan

Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut yang Berkelanjutan,

AGROINTEK 5 (1)

Zuhal, 2010, Knowledge and Information Platform Kekuatan Daya Saing, Jakarta:

Gramedia