Upload
anin
View
228
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Political Science
Citation preview
PERAN PEMERINTAH SKOTLANDIA DI BAWAH SCOTTISH NATIONAL PARTY
(SNP) DALAM PENAMBAHAN KEWENANGAN TERHADAP OTORITAS DEVOLUSI
SKOTLANDIA
Abstrak
Tulisan ilmiah ini membahas mengenai pengaruh naiknya pemerintahan SNP di Skotlandia dalam penambahan kewenangan yang diberikan kepada otoritas devolusi di Skotlandia. Pemerintahan SNP periode pertama naik pada tahun 2007 dan berlangsung hingga tahun 2011. Setelah naiknya pemerintahan SNP, Pemerintah Skotlandia mengajukan tuntutan untuk merubah status quo di dalam hubungan antara Skotlandia dengan negara Inggris Raya sebagai negara induknya. Tuntutan tersebut menciptakan penerimaan wacana mengenai perubahan status quo oleh golongan politik selain SNP, walaupun dengan rincian yang berbeda. Kondisi ini mengakibatkan bertambahnya kewenangan yang dimiliki oleh otoritas devolusi Skotlandia dengan puncaknya ialah pengesahan UU Skotlandia tahun 2012
Kata Kunci : SNP, Devolusi Skotlandia, Pemilu, Kewenangan
Abstract
This scholarly paper examines the effect of the rise of new Scottish Government under the SNP in addition to new competence given for Scottish devolved administration. The first SNP government formed in 2007 and served until 2011. After the formation of the SNP government, Scottish Government determined to changed the status quo in relation between Scotland and United Kingdom. The demand created more acceptance for change of status quo by other political groups besides SNP, although with different details of demands. The change affected the addition of new competence given for Scottish devolved administration with it’s zenith when Scottish Act 2012 was passed.
Keywords : SNP, Scottish Devolution, Election, Competence
Pendahuluan
Pada tahun 2007 Scottish National Party (SNP) yang memiliki platform utama
kemerdekaan Skotlandia dari Inggris Raya memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu
parlemen Skotlandia. Pemilu parlemen Skotlandia pada tahun 2007 tidak menghasilkan
partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen. Di sisi lain, partai-partai besar dalam
parlemen Skotlandia seperti SNP, Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal
Demokrat juga tidak membentuk koalisi antara satu dengan lainnya. Kondisi ini
memberikan mandat bagi SNP yang memenangkan 47 dari 129 kursi untuk membentuk
lembaga eksekutif. Pada bulan Mei 2007, ketua umum SNP Alex Salmond diangkat
sebagai Menteri Pertama (First Minister) Skotlandia. Setelah naiknya Alex Salmond
sebagai Menteri Pertama, istilah lembaga Eksekutif Skotlandia (Scottish Execitive)
diganti menjadi Pemerintah Skotlandia (Scottish Government).
Di bawah Menteri Pertama Alex Salmond, Pemerintah Skotlandia menekan agar
adanya perubahan di dalam aturan mengenai relasi antara otoritas devolusi Skotlandia
dengan otoritas Inggris Raya. Sikap pemerintah SNP di dalam mendukung perubahan
tersebut ditunjukkan dengan mengeluarkan program konsultasi publik yang bernama
National Conversation yang memasukan didalamnya opsi kemerdekaan atau perluasan
kewenangan otoritas devolusi. Pada periode yang sama Pemerintah SNP juga menekan
agar diadakannya kembali program JMC sebagai mekanisme yang berfungsi sebagai
kordinasi formal antara pemerintah atau ekseutif pada otoritas-otoritas devolusi dengan
Pemerintah Inggris Raya.
Tekanan yang dilakukan oleh Pemerintah Skotlandia di dalam memperjuangkan
diadakannnya kembali program JMC mendapat respon dari Pemerintah PM Gordon
Brown. PM Brown setuju dengan tuntutan JMC dan mengadakan kembali pertemuan
rutin atau sesi pleno JMC pada tahun 2008. Kembalinya program JMC mengakhiri model
relasi informal di dalam hubungan antara Pemerintah Skotlandia dengan Pemerintah
Inggris Raya. Keberadaan program JMC juga meningkatkan transparansi di dalam
hubungan antara Pemerintah Inggris Raya dengan pemerintah atau eksekutif pada
otoritas-otoritas devolusi yang ada termasuk dengan Pemerintah Skotlandia.
Sedangkan program National Conversation sejak awal ditujukan sebagai program
konsultasi publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap wacana
mengenai hubungan antara Skotlandia dengan Inggris Raya. Program National
Conversation sendiri memiliki dua opsi untuk Skotlandia yaitu kemerdekaan dan
kemudian penambahan kewenangan bagi otoritas devolusi dengan desentralisasi fiskal,
dan pedelegasian wewenang-wewenang lain selain daripada pertahanan, luar negeri, dan
status kerajaan.1 Alasan utama yang disampaikan pada program National Conversation
1 Scottish Government, “Choosing Scotland’s Future : A National Conversation”, (Edinburgh, Scottish Government, 2007).
untuk mendukung perubahan status quo adalah pandangan bahwa penguasaan otoritas
devolusi Skotlandia terhadap sebagian kewenangan fiskal, dan cadangan minyak bumi di
kepulauan Sheffield akan lebih efektif untuk rakyat Skotlandia, dibandingkan dengan
status quo yang menempatkan seluruh kewenangan fiskal dan pengusaan cadangan
minyak sebagai sepenuhnya hak Inggris Raya.2
Program National Conversation mendapatkan penolakan dari partai-partai lain di
Parlemen Skotlandia khususnya Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal
Demokrat. Ketiga partai ini juga disebut partai Unionist karena penolakan mereka
terhadap kemerdekaan Skotlandia yang merupakan ideologi utama SNP. Penolakan
partai-partai Unionist nyatanya tidak dilakukan dengan semata-mata mendukung status
quo, namun dengan melontarkan wacana tandingan yang juga merubah status quo di
dalam regulasi hubungan antara Skotlandia dengan Inggris Raya. Walaupun dengan
rekomendasi yang lebih moderat daripada yang diusung oleh program National
Conversation SNP.3 Wacana dari partai Unionist tersebut direalisasikan sebagai komisi
yang mendapat persetujuan Parlemen Skotlandia yang disebut Komisi Calman oleh
karena diketuai oleh Sir Kenneth Calman.4 Pada tahun 2009 Komisi Calman
mengeluarkan laporannya dan hasil laporan tersebut disambut dengan baik oleh
2 Pemerintah Skotlandia di bawah SNP mencoba membandingkan antara Skotlandia dengan Norwegia, dengan melihat sumbangan sektor minyak pada tahun 2008 yang sebesar 200 miliar poundsterling terhadap tingginya GDP Norwegia yang 50% di atas Inggris Raya. Pemerintah Skotlandia kemudian membuat kalkulasi bahwa keuntungan dari sumber daya minyak di kepulauan utara Skotlandia dapat mencapai 269 miliar poundterling setiap tahunnya yang berarti delapan kali besar anggaran Skotlandia. Pemerintah Skotlandia juga melihat Pemerintah Inggris Raya tidak memiliki lembaga yang mengolah atau memutar hasil keuntungan minyak untuk investasi dan kebijakan jangka panjang seperti di Norwegia. Sedangkan partai Unionist dan pihak yang menentang kemerdekaan melihat bahwa sumber daya minyak di Skotlandia mengalami penyusutan dibandingkan pada dekade tahun 1970an, data periode yang dijadikan dasar kalkulasi Pemerintah Skotlandia. Di sisi lain pihak akademisi dari Scottish Royal Society juga mengkhawatirkan bahwa walaupun keuntungan dari minyak dapat menopang ekonomi Skotlandia, keuntungannya tidak sebanding dengan berhentinya saluran dana dari Inggris Raya, ataupun berpisahnya sektor moneter Skotlandia dengan sektor moneter Inggris Raya yang relatif stabil. Beth Foley, “Scotland and The United Kingdom”,Edinburgh, Scottish Royal Society, (2012). Hlm. 26.
3 Program National Conversation yang diusung oleh SNP mengusulkan opsi kemerdekaan Skotlandia dan juga opsi perluasan kewenangan otoritas devolusi Skotlandia yang meliputi pelimpahan wewenang fiskal dan pengusaan ladang minyak di wilayah Sheffield. Sedangkan partai-partai Unionist mengusulkan pelimpahan sebagian wewenang fiskal dan regulasi keamanan di jalan raya. Northern Ireland Assembly, “Finance and Devolution Fiscal debate” , Belfast, (Knowledge Exchange Seminar Series, 2014).
4 Oleh karena pemerintahan SNP merupakan pemerintahan minoritas, dan parlemen didominasi oleh partai Unionist maka proposal dari partai-partai Unionist lebih cepat dalam mendapat respon dan realisasi dari Parlemen Skotlandia Helen Holden, “The Commission on Scottish Devolution – The Calman Commission”, Library of House of Commons, www.parliament.uk/.../SN04744.pdf, (Diakses pada tanggal 28 Februari 2014 pukul 09.00)
Pemerintah Inggris Raya. Laporan dari Komisi Calman kemudian diajukan sebagai RUU
dengan nama RUU Skotlandia (Scottish Bill) di Parlemen Inggris Raya.
Pada tahun 2011 SNP berhasil memenangkan pemilu Skotlandia dan menguasai
kursi mayoritas di Parlemen Skotlandia. Kondisi ini memungkinkan SNP untuk
mempengaruhi hasil akhir dari RUU Skotlandia oleh karena dengan adanya Konvensi
Sewell atau Legislative Consent Motion RUU Skotlandia juga harus mendapatkan
persetujuan Parlemen Skotlandia. Parlemen Skotlandia yang didominasi oleh SNP
kemudian menuntut adanya perubahan di dalam RUU Skotlandia. Pada tahun 2012,
setelah terbentuk kesepakatan antara pemerintah Inggris Raya dan pemerintah Skotlandia,
parlemen Skotlandia menyetujui pengesahan RUU dari hasil laporan Komisi Calman,
menjadi UU, yang selanjutnya disebut sebagai UU Skotlandia tahun 2012.5
Pada akhirnya dengan disahkannya UU Skotlandia tahun 2012, maka otoritas
devolusi Skotlandia memiliki kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya. UU
Skotlandia tahun 2012 memberikan Skotlandia kewenangan untuk mengatur sebagian
pajak penghasilan, dan keseluruhan pajak transaksi tanah dan bengunan, dan pajak
limbah. UU Skotlandia tahun 2012 juga mendelegasikan kewenangan non fiskal seperti
kewenangan regulasi jalan raya dan Airsoft Gun. Kewenangan fiskal lainnya ialah hak
pemerintah Skotlandia untuk melakukan pinjaman untuk menutup beban anggaran.6
Bahasan utama di dalam tulisan ini adalah bagaimana kemenangan SNP, khusunya
dalam pemilu tahun 2007 berpengaruh pada bertambahnya kewenanagan yang dimiliki
oleh otoritas devolusi Skotlandia. Walaupun disisi lain nilai atau wacana yang
diperjuangkan oleh SNP melalui Pemerintah Skotlandia juga mendapat hambatan dari
partai-partai Unionist yang menguasai Parlemen Skotlandia, maupun otoritas di Inggris
Raya yang persetujuannya diperlukan didalam merubah status quo. Oleh karena itu,
dalam Tugas Akhir ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana
peran Pemerintah Skotlandia di bawah Scottish National Party (SNP) di dalam
5 Simon Johnson, “ SNP about-turns and waves through Scotland Bill”, The Telegraph, April 2012. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/9213680/SNP-about-turns-and-waves-through-Scotland-Bill.html (diakses pada 14 Maret 2015 pukul 12.55).
6 ElizabethG ibson Morgan, “he Scotland Act 2012 : The Next Phase of Devolution in Scotland, and its Potential Impact on Wales”, Etudes Ecossaies, (2013). Hlm. 149.
penambahan kewenangan otoritas devolusi Skotlandia dari Tahun 2007 hingga tahun
2012 ?”
Tinjauan Teoritis
1. Konsep Akses di Dalam Penyusunan Tuntutan Menjadi Wacana dan Isu Politik
Konsep mengenai penyusunan dan tuntutan politik dapat dilihat pada buku
karangan John W Ellsworth, dan Arthur A Stahnke. Yaitu bagiamana suatu wacana atau
tuntutan politik dirumuskan menjadi suatu isu politik yang mempengaruhi penyusunan
kebijakan publik. Ada beragam wacana yang berkembang di masyarakat, namun tidak
semua wacana tersebut dapat berkembang menjadi isu politik yang mempengaruhi
kebijakan publik. Hal lain yang penting di dalam pemaparan Stahnke dan Ellsworth
adalah bagaimana lembaga publik seperti pemerintahan juga menjadi salah satu akses di
dalam menjadikan suatu wacana memberikan pengaruh kepada penyusunan kebijakan
publik. Penyelenggara negara atau orang-orang yang bertanggung jawab di dalam
lembaga publik terkadang juga memiliki preferensi sendiri terhadap wacana tertentu.7
2. Konsep Incremental Policy Making
Konsep ini dikemukakan oleh Stephen D Tansey dengan mengutip Allison yang
mengatakan bahwa penyusunan suatu kebijakan publik tidak dilakukan oleh suatu
lembaga dengan tujuan yang baku, melainkan oleh lembaga yang berfungsi mengolah
ide-ide atau wacana yang masuk kedalamnya. Ide-ide atau wacana tersebut yang
kemudian berkembang sebagai kebijakan publik. Tansey juga menambahkan bahwa
dengan banyaknya kepentingan dan wacana yang berkembang, maka membutuhkan
adanya bergaining antara kelompok dengan wacana-wacana dan kepentingan yang
berbeda. Hal tersebut mengakibatkan keluarnya suatu kebijakan terkadang tidak
sepenuhnya merepresentasikan kepentingan satu kelompok, namun merupakan hasil
bergaining dari kelompok-kelompok yang berbeda.
Metodelogi Penelitian
Di dalam tulisan ini, metodelogi penelitian yang dipakai ialah dengan menggunakan
studi pustaka, dan dengan metode penelitian kualitatif. Dalam tulisan ini, penulis tidak
7 John W Ellsworth dan Stahnke, Politics and Political System : An Introduction to Political Science, Kingsport, McGraw –Hill, 1976. Hlm. 29 dan Hlm. 85 – 94.
melakukan studi lapangan ataupun wawancara melainkan lebih menekankan pada sumber
bacaan seperti buku atau jurnal yang membahas mengenai politik di Skotlandia khususnya
pasca kemenangan SNP tahun 2007. Hal tersebut juga diakibatkan karena kesulitan bagi
penulis untuk menjumpai secara langsung aktor-aktor yang bermain pada objek tulisan ini.
Sedangkan model penelitian kualitatif dipilih untuk menyesuaikan dengan objek dari
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam konteks proses penambahan kewenangan
yang diberikan kepada otoritas devolusi Skotlandia, melibatkan aktor-aktor dengan
hubungan kekuasaan dan kewenangan yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Seperti
SNP yang menguasai Pemerintah Skotlandia, partai-partai Unionist yang menguasai
Parlemen Skotlandia sampai tahun 2011 dan Pemerintah Inggris Raya yang memiliki
wewenang di dalam menyusun aturan baru mengenai devolusi Skotlandia. Hal ini tentu
berbeda apabila objek penelitian penulis adalah dampak dari penambahan kewenangan,
khususnya fiskal yang tentu banyak melibatkan perhitungan secara matimatika.
Proses Penambahan Kewenangan Terhadap Otoritas Devolusi Skotlandia
Penambahan kewenangan terhadap otoritas devolusi Skotlandia yang terjadi pada
masa pemerintahan SNP terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peningkatan posisi
tawar Skotlandia melalui program JMC. Yang kedua adalah penambahan kewenangan
terhadap otoritas devolusi Skotlandia melalui UU Skotlandia tahun 2012. Oleh karena
Inggris Raya tidak memiliki aturan yang spesifik digolongkan sebagai UUD atau
konstitusi, maka lahirnya UU Skotlandia tahun 2012 juga dapat digolongkan sebagai
perubahan konstitusional di dalam status Skotlandia di Inggris Raya.
1. Diberlakukannya Kembali Mekanisme JMC
Dalam persoalan mengenai adanya mekanisme JMC di dalam relasi antar
pemerintahan pada otoritas devolusi dengan Pemerintah Inggris Raya, mekanisme JMC
sebenarnya sudah ada pada awal diberlakukannya devolusi di Skotlandia, Wales, dan
Irlandia Utara pada tahun 1999. Pada tahun 2001 dibuat MOU yang menegaskan adanya
JMC sebagai mekanisme kordinasi antara Pemerintah Inggris Raya dengan pemerintahan
atau lembaga eksekutif yang ada pada tiap otoritas devolusi. JMC juga diharapkan dapat
menjadi mekanisme di dalam persengketaan yang mungkin terjadi baik antar otoritas
devolusi maupun dengan Pemerintah Inggris Raya.8
Pada tahun 2003 mekanisme JMC secara berkala tidak lagi dilanjutkan, selain pada
program yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi otoritas devolusi pada perum
tingkat Uni Eropa. Hal ini terkait dengan kondisi politik dengan berkuasanya Partai Buruh
pada Pemerintah Inggris Raya dan Eksekutif di Wales dan Skotlandia. Di saat yang
bersamaan, otoritas devolusi di Irlandia Utara dibekukan sementara akibat konflik. Hal
tersebut mengakibatkan mekanisme JMC dapat dilakukan secara lebih informal melalui
mekanisme internal Partai Buruh.9
Baru pada tahun 2007 setelah naiknya Pemerintah SNP di Skotlandia, Menteri
Pertama Skotlandia dari SNP Alex Salmond mengirimkan nota agar Pemerintah Inggris
Raya mau mengadakan kembali program JMC. Tuntutan tersbeut juga didukung oleh
lembaga diluar Skotlandia seperti Eksekutif Wales, dan House of Lords yang melihat
adanya partai yang berlainan dalam Pemerintah Inggris Raya dan Pemerintah Skotlandia
mendorong sistem informal dalam kordinasi antar pemerintahan tidak dapat lagi
dilanjtkan. Tuntutan tersebut akhirnya dikabulkan oleh Perdana Menteri Gordon Brown
dengan pertemuan pleno atau rutin JMC diadakan kembali pada bulan Juni tahun 2008.10
Pemberlakuan kembali mekanisme JMC sendiri walaupun bersifat informal
setidaknya meningkatkan posisi tawar Pemerintah Skotlandia di dalam kordinasi dengan
Pemerintah Inggris Raya. JMC memiliki kelebihan dalam hal transparansi, daripada model
pertemuan informal. Hasil laporan JMC dipublikasikan baik pada situs Pemerintah Inggris
Raya maupun dalam situs Pemerintah Skotlandia, Eksekutif Wales, dan eksekutif Irlandia
Utara. Hal ini berbeda dengan pertemuan informal yang bersifat tertutup. Dengan adanya
transparansi tersebut maka memungkinkan masyarakat, khususnya di wilayah otoritas
devolusi untuk melihat bagaimana pemerintah atau eksekutif mereka memperjuangkan
8 HM Stationary Office, “Memorandum of Understanding and Suplementary Agreement”, London, HM Stationarry Office, (Command Paper No. 5240, 2001).
9 James Mitchell, “Ever Looser Union,” London, Political Insight, http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/j.2041-9066.2011.00072.x/abstract (diakses pada 3 Maret 2015 pukul 20.55). Hlm. 10.
10 Paul Cairney, “Intragovernmental Relation in Scotland : What is SNP Effect” British Journal of Politics and International Relations /BJPIR, (BJPIR : 2012 Vol 14). Hlm. 236.
kepentingan mereka di hadapan Pemerintah Inggris Raya.11 Keuntungan lainnya dari JMC
adalah ketergantungan model kordinasi informal yang digunakan sebelumnya dengan
kekuasaan partai yang sama pada Pemerintah Inggris Raya dan eksekutif atau pemerintah
pada otoritas devolusi.12
Di bawah Pemerintah SNP pula, mekanisme penyelesaian konflik di dalam JMC
digunakan untuk pertama kalinya. Pada tahun 2010 Pemerintah Inggris Raya menyetujui
mekanisme khusus di dalam JMC untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di
dalam kordinasi antara Pemerintah Inggris Raya dengan eksekutif dan pemerintah pada
otoritas devolusi. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut harus diawali dengan forum
tentatif yang diadakan setelah salah satu stakeholder di dalam JMC mengeluarkan nota
protes atau pengajuan sengketa terhadap sekretariat JMC. Apabila forum tentatif tersebut
tidak menghasilkan jalan keluar maka pembahasannya dilanjutkan di dalam pertemuan
pleno JMC terdekat.13
Penggunaan mekanisme resolusi konflik yang paling dikenal ialah ketika pada tahun
2012, Pemerintah Skotlandia mengajak Eksekutif Wales, dan Pemerintah Irlandia Utara
dalam status dana perumahan dalam anggaran Olimpiade tahun 2012.14 Sesuai dalam
aturan mengenai anggaran yang disebut dengan formula Bernett, tambahan di dalam
anggaran wilayah Inggris maka secara otomatis diikuti oleh penambahan anggaran yang
diperuntukkan untuk wilayah Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Namun tambahan
anggaran untuk kota London untuk memperbaiki sarana perumahan dan transportasi
dalam menyambut Olimpiade tahun 2012 tidak digolongkan sebagai penambahan
11 Penjelasan pada transparansi di dalam sistem JMC dan perbandingannya dengan model pertemuan informal yang dilakukan pada masa PM Blair diungkapkan oleh Prof Charlie Jeffrey dihadapan anggota House of Commons. Menurut Prof Jeffrey dampak alami dari desentralisasi adalah perbedan opini yang timbul di wilayah desentralisasi, dan harapan pada masyarakat agar opini tersebut diperjuangkan oleh Eksekutif atau Pemerintah pada otoritas devolusi di hadapan Pemerintah Inggris Raya. Dengan model pertemuan informal publik tidak mendapat akses untuk mengehtahui apa saja yang menjadi pembahasan antara Eksekutif atau Pemerintah pada otoritas devolusi dengan Pemerintah Inggris Raya. Sebaliknya JMC memiliki laporan notulensi yang sejak tahun 2012 dapat diakses melalui internet. House of Commons Justice Committee, Devolution : a Decade On, Fifth Report of Session 2008 – 2009 Vol I, (London, House of Commons, 2009).
12 Paul Cairney, Op Cit. Hlm 236. 13 HM Stationary Office, “Memorandum of Understanding and Suplementary Agreement”, London, HM Stationarry Office, Command Paper No. 7854, (2010). Hlm 19-22.
14Akash Paun dan Robyn Munro, Op. Cit, Hlm. 67.
anggaran wilayah Inggris (English Spending), melainkan dikategorikan sebagai anggaran
bersama seluruh wilayah Inggris Raya (UK Spending).15
Pemerintah Skotlandia di bawah SNP ketika itu menolak pengkategorian tambahan
anggaran perumahan dan transportasi yang diterima kota London sebagai UK Spending.
Menteri Finansial Skotlandia yang mewakili SNP John Swiney, menyebutkan bahwa
Inggris mendapatkan tambahan anggaran sebesar 1,7 miliar poundsterling. Dana tersebut
disalurkan sejak disetujui pada tahun 2007 hingga tahun berlangsungnya Olimpiade yaitu
tahun 2012.16 John Swiney menekankan bahwa dengan tambahan anggaran sebesar 1,7
miliar terhadap Inggris, maka Skotlandia memiliki hak atas anggaran tambahan sebesar
165 juta poundsterling. Sedangkan Wales dan Irlandia Utara berturut-turut mendapat
sekitar 65 juta poundsterling dan 100 juta poundsterling.17 Pemerintah Skotlandia
kemudian mengirimkan nota mengenai sengketa (dispute) pada tanggal 14 April 2010.
Sedangkan pernyataan bersama dari Pemerintah Skotlandia, Eksekutif Wales, dan
Eksekutif Irlandia Utara yang menuntut penambahan anggaran dikemukakan pada tanggal
20 Oktober 2010.18
Pada bulan Juni 2011, pertemuan pleno JMC menghasilkan kesepakatan untuk
mengakhiri sengketa menganai anggaran tersebut. Kesepakatan tersebut dilanjutkan
dengan keputusan yang dibuat pada Desember 2011. Keputusan yang dibuat pada bulan
Desember mengamanatkan agar otoritas devolusi mendapatkan kompensasi anggaran
yang dihitung besarannya bukan dari tahun 2007 melainkan dari bulan Mei 2010 ketika
pemerintahan PM Cameron diangkat, dan dikurangi dengan pengurangan anggaran yang
dilakukan oleh pemerintahan PM Cameron. Rincian besaran yang diterima oleh masing-
masing otoritas devolusi ialah 16 juta poundsterling untuk Skotlandia, 6 juta poundsterling
untuk Wales, dan 10 juta poundsterling untuk Irlandia Utara.19
15Ibid, Hlm. 67.16Gov.wales. “Written statement Resolution of Olymics Funding Disputes” http://gov.wales/about/cabinet/cabinet statements/2011/111222olympicfunding/?lang=en (diakses pada 19 April 2015 pada pukul 07.48)
17www.scotland.gov , “Olympic Consequentials” www.scotland.gov.uk/News/Releases/2010/10/20112244# (diakses pada 19 April 2015 pukul 07.43).
18 Colin Pidgeon, “Bernett Consequentials” Northern Ireland Assembly : Research and Information Briefing Centre 04/12, (16 Januari 2012).
19 Keputusan akhir dari sengketa anggaran Olimpiade dapat dilihat di publikasi Pemerintah Skotlandia dan Wales. www.scotland.gov, “Olympic Consequentials Funding” http://wayback.archive-it.org/3011/20130201210748/http://www.scotland. gov.uk/News/Releases/2011/12/22102659 (diakses pada 19 April 2015 pukul 09.12) dan Gov.wales. “Written
2. Upaya Mendorong Perubahan Konstitusional dalam Sistem Devolusi Skotlandia
Peran lain dari Pemerintah Skotlandia di bawah SNP dalam penambahan
kewenangan adalah perannya di dalam proses perubahan konstituhsional dalam sistem
devolusi Skotlandia. Perubahan konstitusional tersebut pada akhirnya menambah
kewenangan yang dimiliki oleh otoritas devolusi Skotlandia. Walaupun susunan atau
rincian dari perubahan konstitusional tersebut bukanlah hasil rumusan Pemerintah SNP,
namun peran aktif Pemerintah SNP di dalam wacana perubahan konstitusional juga
merupakan faktor determinan di dalam penambahan kewenangan dan perubahan
konstitusional mengenai otoritas devolusi Skotlandia.
Pada bulan Agustus tahun 2007 pemerintahan SNP mengeluarkan program National
Conversation, yang merupakan program konsultasi publik yang berlangsung selama tiga
tahun. Sebagai program konsultasi publik, maka National Conversation bukanlah suatu
kebijakan publik atau UU, melainkan sebuah program yang dirancang untuk memberikan
kesadaran publik (public awareness) terhadap suatu isu. Isu yang diangkat di dalam
National Conversation ialah status Skotlandia di dalam Inggris Raya.20 Program ini
memiliki tiga opsi yaitu status quo, penambahan kewenangan21 dan kemerdekaan
Skotlandia. Peluncuran proposal tersebut juga diikuti dengan peluncuran situs internet
oleh Pemerintah Skotlandia, yang memberikan akses bagi masyarakat untuk memberi
masukan kepada Pemerintah Skotlandia mengenai wacana keberadaan Skotlandia pada
Inggris Raya.22
Sebenarnya ada cara lain untuk memperkuat wacana mengenai perubahan status
Skotlandia dalam Inggris Raya selain melalui program konsultasi publik. Pemerintah
statement Resolution of Olymics Funding Disputes” http://gov.wales/about/cabinet/cabinet statements/2011/111222olympicfunding/?lang=en (diakses pada 19 April 2015 pada pukul 07.48).
20 Malcolm Harvey dan Peter Lynch, “From National Conversation to Independence Referendum?: The SNP Government and the Politics of Independence” Edinburgh, Political Studies Association Conference,(2010). Hlm 1 dan 2.
21 Walaupun sama-sama membahas juga mengenai penambahan kewenangan, di dalam program National Conversation Pemerintah Skotlandia berusaha mengarahkan opsi tersebut kepada pemberian seluruh kewenangan fiskal, minyak bumi, senjata api, dan penyiaran dan menyisakan kewenangan pertahanan, luar negeri (selain Uni Eropa), dan status kerajaan sebagai kewenanagn Inggris Raya. Opsi ini tentu berbeda dengan UU Skotlandia tahun 2012. Malcolm Harvey dan Peter Lynch, “From National Conversation to Independence Referendum?: The SNP Government and the Politics of Independence” Edinburgh, Political Studies Association Conference,(2010). Hlm 1 dan 2.
22 Ibid, Hlm. 5.
Skotlandia bisa menggunakan persetujuan Parlemen Skotlandia untuk menekan
Pemerintah Inggris Raya agar diadakannya referendum. Namun dalam periode 2007–
2011 Pemerintah SNP di Skotlandia merupakan pemerintah minoritas dengan menguasai
49 dari 129 kursi di parlemen. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Skotlandia tidak bisa
menerbitkan peraturan seperti UU yang memperkuat legitimasi untuk menekan
Pemerintah Inggris Raya agar diadakannya referendum.23
Namun, walaupun hanya sebagai program konsultasi publik program National
Conversation telah cukup untuk menarik respon dari partai unionist. Ketiga partai
Unionist bergabung untuk menolak wacana yang dikeluarkan di dalam program National
Conversation. Penolakan tersebut nyatanya tidak dilakukan dengan sepenuhnya
mendukung status quo namun dengan turut terlibat di dalam wacana perubahan status dan
kewenangan Skotlandia, dengan opsi alternatif dari yang diusung oleh Pemerintah SNP
melalui program National Conversation.
Pada tanggal 6 Desember 2007 anggota Parlemen Skotlandia dari Partai Buruh,
Wendy Alexander mengusulkan dibentuk komisi yang membahas mengenai masa depan
status konstitusional Skotlandia di dalam Inggris Raya. Selanjutnya ketiga partai Unionist
yaitu Partai Buruh, Partai Liberal Demokrat, dan Partai Konservatif menyetujui
dibentuknya komisi yang membahas perubahan status dan kewenangan di dalam sistem
devolusi Skotlandia. Komisi tersebut diketuai oleh Sir Kenneth Calman yang merupakan
kanselir Universitas Glasgow, dan oleh karena itu diberi nama Komisi Calman.24
Keanggotaan Komisi Calman terdiri dari Sir Kenneth Calman sebagai ketua, dan diikuti
oleh lima belas orang anggota. Enam orang merupakan rekomendasi dari partai-partai
Unionist yang mendukung pembentukan Komisi Calman di Parlemen Skotlandia.
Rinciannya masing-masing partai Unionist merekomendasikan dua orang yang semuanya
merupakan anggota House of Lords pada Parlemen Inggris Raya. Sedangkan anggota
23 Diadakannya referendum harus atas persetujuan otoritas Inggris Raya yang berari Pemerintah dan Parlemen Inggris Raya. Namun produk hukum setingkat UU yang dikeluarkan oleh parlemen pada otoritas devolusi mengenai referendum setidaknya dapat memperkuat legitimasi terhadap penyelenggaraan referendum. Paul Cairney, Scottish Political System Since Devolution,(Exeter , Imprint Academy, 2011).
24Helen Holden, “The Commission on Scottish Devolution – The Calman Commission”, Op. Cit.
sisanya termasuk Sir Kenneth Calman sebagai ketua memiliki latar belakakng akademisi,
pekerja media, dan aktivis.25
Dibentuknya Komisi Calman menunjukan perubahan sikap dari partai-partai
Unionist khususnya Partai Buruh dan Partai Konservatif, sedangkan Partai Liberal
Demokrat sejak sebelumnya telah mendukung konsep federasi untuk Inggris Raya.
Perubahan sikap ini diakibatkan adanya kekhawatiran bahwa opsi mengenai status dan
kewenangan otoritas devolusi Skotlandia sepenuhnya menjadi isu yang secara eksklusif
dimiliki oleh SNP, dan digunakan untuk mendorong ideologi utama SNP yaitu
kemerdekaan Skotlandia. Hal ini dipertegas oleh pernyataan ketua umum Partai Buruh
Skotlandia, Wendy Alexander yang mengatakan bahwa sikap partai Unionist yang
mengabaikan wacana perubahan di dalam hubungan antara Skotlandia dengan Inggris
Raya mengakibatkan mudahnya isu tersebut diambil oleh kelompok lain yang memiliki
ideologi atau tujuan yang lebih radikal. Pernyataan Alexander tersebut diungkapkan ketika
Partai Buruh mengeluarkan dukungannya terhadap pembentuka Komisi Calman.26
Sedangkan Eddie Barnes, editor harian The Scotsman mengatakan bahwa masih
rendahnya dukungan terhadap kemerdekaan yang diiringi dengan peningkatan dukungan
terhadap peningkatan kewenangan bagi otoritas devolusi Skotlandia baik oleh publik
maupun partai politik lain, merupakan suatu hal yang positif bagi SNP. Barnes
mengatakan bahwa masyarakat Skotlandia mungkin belum siap berpisah dengan Inggris
Raya, namun di sisi lain masyarakat melihat bahwa Holyrood telah menjadi tempat
dimana sebagian besar kebijakan publik diambil. Menurut Bernes hal ini sesuai dengan
kepentingan SNP yang menginginkan kemerdekaan secara bertahap. Selain itu di masa
yang akan datang SNP tetap bisa membawa isu penambahan kewenangan sebagai
alternatif dari kemerdekaan dengan menjadikan alasan bahwa penambahan kewenangan
yang diberikan melalui Komisi Calman belum cukup.27
25 Calman Commision. “Serving Scotland Better : Scotland and United Kingdom in 21 st Century” Edinburgh, (Calman Commission, 2009). Hlm. 21.
26Pernyataan Alexander sendiri menunjukkan perbedaan dengan pernyataan Jim Mcconell yang merupakan mantan Menteri Pertama Skotlandia sekaligus ketua Partai Buruh Skotlandia sampai tahun 2007. Pada Desember 2006, Mconell mengatakan bahwa wacana terhadap perubahan status quo di dalam hubungan antara Skotlandia dengan Inggris Raya berada di luar program Partai Buruh. Douglas Fraser,”Alexander Calls for Tax Powers to Replace Bernett Formula” Herald Scotland, 2007
27Eddie Bernes, “Unionist and Nationalist can Take Comfort from Support for Holyrood” The Scotsman, http://www.scotsman.com/news/eddie-barnes-unionists-and-nationalists-can-take-comfort-from-support-for-
Berbeda dengan SNP yang hanya menguasai Pemerintah Skotlandia, partai unionist
memiliki modal politik yang lebih besar yaitu dengan menguasai Parlemen Skotlandia
periode 2007–2011, yang di saat bersamaan partai induknya di tingkat Inggris Raya
menguasai Parlemen Inggris Raya dan juga pemerintahan (oleh Partai Buruh sampai
dengan tahun 2010 dan Partai Konservatif setelah 2010). Hal ini memungkinkan hasil
laporan Komisi Calman untuk memiliki akses lebih agar disahkan sebagai suatu UU atau
aturan hukum. Pada tahun 2009 Komisi Calman mengeluarkan hasil laporannya yang
mendukung pelimpahan sebagian kewenangan fiskal dan keselamatan publik kepada
otoritas devolusi Skotlandia. Hasil laporan tersebut mendapat tanggapan positif dari PM
Gordon Brown, dan pada tahun 2011 PM Cameron setuju untuk mengajukan hasil komisi
Calman sebagai RUU kepada Parlemen Inggris Raya.28
Bersamaan dengan proses penyusuann hasil laporan Komisi Calman sebagai UU
oleh Parlemen Inggris Raya, pada tahun 2011 SNP berhasil menguasai mayoritas kursi di
Parlemen Skotlandia. Hasil tersebut memberikan SNP hak untuk menerima atau menolak
pengesahan hasil dari Komisi Calman sebagai UU melalui konvensi Sewell. Konvensi
Sewell sendiri merupakan hak dari Parlemen Skotlandia untuk menerima atau menolak
UU dari Parlemen Inggris Raya yang mempengaruhi atau merubah bagian-bagian yang
menjadi kewenangan otoritas devolusi Skotlandia.
Pada tahun 2011 setelah menguasai Parlemen Skotlandia, SNP mengancam tidak
akan menyetujui pengesahan hasil laporan Komisi Calman sebagai UU kecuali
memasukan perubahan di dalam rumusan RUU tersebut. rekomendasi tambahan terhadap
RUU Skotlandia. Rekomendasi kewenangan baru yang diajukan oleh Parlemen
Skotlandia tersebut meliputi kewenangan pajak usaha (Comercial Tax), cukai alkohol dan
tembakau, kendali penuh terhadap lembaga penyiaran BBC Scotland, dan kursi dengan
hak pilih di dalam pertemuan Uni Eropa. Parlemen Skotlandia yang didominasi oleh
SNP mengancam akan menghalangi RUU yang merupakan hasil laporan Komisi Calman
holyrood-1-786296 (diakses pada Kamis 2 Juli pada pukul 04.35). 28Elizabeth Gibson Morgan, “The Scotland Act 2012 : the Next Phase of Devolution in Scotland and its Potential Impact on Wales,(Etudes Ecossaies, 2013).
menjadi UU, kecuali mencantumkan beberapa rekomendasi yang disusun oleh Parlemen
Skotlandia.29
Pada tahun 2012, terbentuk kesepakatan antara Pemerintah Inggris Raya dan
Pemerintah Skotlandia. Parlemen Skotlandia kemudian setuju untuk membatalkan
tuntutannya untuk mencantumkan rekomendasi yang dibuatnya di dalam RUU
Skotlandia. Sebagai gantinya Pemerintah Inggris Raya setuju untuk mencantumkan
beberapa perubahan di dalam RUU Skotlandia. Perubahan tersebut antara lain
dibatalkannya pasal yang menarik kewenangan pelayanan kesehatan sebagai kewenangan
otoritas devolusi Skotlandia. Perubahan lainnya ialah pencantuman aturan yang
membahas mengenai prosedur banding di dalam kasus kriminal yang terjadi di
Skotlandia.30 Parlemen Skotlandia kemudian menyetujui pengesahan RUU Skotlandia
yang selanjutnya disebut UU Skotlandia tahun 2012 pada bulan Mei tahun 2012.
Penambahan kewenangan di dalam UU Skotlandia tahun 2012 dapat digolongkan
menjadi dua yaitu penambahan kewenangan fiskal dan nonfiskal. Penambahan
kewenangan tersebut terdiri atas penambahan kewenangan fiskal dan kewenangan
nonfiskal. Kewenangan fiskal lebih besar kepada pendelegasian kewenangan pajak,
sedangkan nonfiskal lebih kepada kewenangan regulasi keselamatan umum, khususnya
dalam urusan lalu lintas jalan raya.
Tabel 1.1 Kewenangan Yang Didelegasikan Kepada Otoritas Devolusi Skotlandia
Melalui UU Skotlandia tahun 2012
29 BBC, “Scottish Election : SNP Presses Cameron on Scotland Bill, BBC, May, 2011. Untuk laporan Parlemen Skotlandia terhadap RUU Skotlandia lihat : The Scottish Parliament, Scotland Bills Comitte, Published By Scottish Parliament, 2012 http://www.scottish.parliament.uk/ parliamentary business/Current Committees/29883.aspx, (diakses pada 14 Maret 2015 pukul 12.35).
30 Sejak masih menjadi partai oposisi pada periode 1999–2007 SNP merupakan partai yang memperjuangkan supremasi lembaga hukum di Skotlandia terhadap penegakan hukum di wilayah Skotlandia. Hal tersebut yang mendorong penolakan SNP pada tahun 2005 terhadap pendirian Mahkamah Agung Inggris Raya. SNP menolak apabila lembaga yang berkedudukan di London ( dalam konteks hukum maka Mahkamah Agung) memiliki supermasi daripada pengadilan tinggi di Edinburgh dalam memutus hukum Skotlandia. Sampai dengan tahun 2012, Mahkamah Agung Inggris Raya memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Pengadilan Tinggi Skotlandia (High Court of Justiciary) di dalam keputusan hukum di Sotlandia. Chris Hanretty, “Public Trust in the Supreme Court of the United Kingdom”, British Election Study, 2010
No Kewenangan Fiskal Kewenangan non Fiskal
1 Kewenangan mengatur dan menerima sebagian dari pajak penghasilan yang diambil di wilayah Skotlandia.
Kewenangan di dalam mengatur peredaran dan lisensi Sirsoft Gun
2 Kewenangan mengambil dan mengatur pajak transaksi tanah dan bangunan.
Kewenangan di dalam mengatur batas kecepatan di jalan raya
3 Kewenangan mengatur dan mengambil pajak limbah
Kewenangan di dalam mengatur batas kewenangan konsumsi alkohol oleh pengguna jalan raya
4 Kewenangan bagi pemerintah Skotlandia untuk meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan anggaran
Kewenangan bagi pejabat setingkat menteri di Skotlandia untuk terlibat di dalam pemilihan lembaga penyiaran BBC Scotland
5 Dibentuknya lembaga Revenue Scotland sebagai lembaga yang berwenang menarik pajak yang menjadi kewenangan otoritas devolusi Skotlandia.
Kewajiban bagi Mahkamah Agung Inggris Raya untuk meminta persetujuan Pangadilan Tinggi Skotlandia di dalam mengadili kasus kriminal banding di Skotlandia.
Diolah dari Elizabeth Gibson Morgan, “The Scotland Act 2012 : The Next Phase of Devolution in Scotland and its Potential Impact on Wales”, (Etude Ecossaies, 2013).
Di dalam penambahan kewenangan fiskal, kewenangan yang paling mencolok
adalah penambahan kewenangan pajak. Kewenangan pajak yang pertama adalah
wewenang di dalam pajak penghasilan dengan adanya SRIT (Scottish rate of Income
Tax). Dengan adanya SRIT maka 10% dari setiap strata pajak penghasilan akan langsung
masuk ke dalam kas otoritas devolusi Skotlandia, dengan kewenangan bago otoritas
devolusi Skotlandia untuk menambah dan mengurangi besaran 10% tersebut menjadi nol
hingga 20%, Besaran SRIT bersifat tandem yang berarti sama pada setiap strata yang
dibebankan kepada wajib pajak. Sedangkan kewenangan pajak lainnya adalah pajak
transaksi tanah dan bangunan dan pajak limbah (landfill tax). Pengumpulan pajak SRIT
tetap dilakukan oleh Inggris Raya sedangkan pajak transaksi tanah dan bangunan dan
pajak limabh dilakukan oleh lembaga baru yaitu Revenue Scotland.
Kewenangan fiskal lain selain kewenangan pajak yang didelegasikan kepada
otoritas devolusi Skotlandia adalah kewenangan untuk meminjam. Dengan kewenangan
ini, maka Pemerintah Skotlandia dapat meminjam keepada lembaga NLF (National Loan
Fund). Pemerintah Skotlandia juga dapat meminjam kepada lembaga keuangan yang
telah disetujui oleh Menteri Keuangan Skotlandia.31
Sedangkan pada kewenangan non fiskal kewenangan yang diberikan antara lain
adalah kewenangan yang berkaitan dengan keselamatan umum seperti regulasi Airsoft
gun dan lalu lintas. Pada Desember 2014, Parlemen Skotlandia mengabulkan
permohonan Menteri Keadilan Kenny MacAskill untuk mengurangi batas maksimal
alkohol oleh pengguna jalan dari 80mg setiap 100ml darah menjadi 50mg. Besaran ini
akan menjadikan Skotlandia memiliki batas alkohol dalam darah oleh pengguna jalan
yang sama dengan beberapa negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Italia, dan Yunani.
UU Skotlandia tahun 2012 juga memasukan regulasi khusus di dalam banding
kasus kriminal yang terjadi di Skotlandia. Menurut UU Skotlandia tahun 2012 banding
yang diajukan kepada Mahkamah Agung Inggris Raya harus melalui persetujuan
Pengadilan Tinggi Skotlandia (High Court of Justiciary). Penambahan ini diambil setelah
adanya negosiasi antara Pemerintah Inggris Raya dengan SNP ketika SNP mengusai
kursi mayoritas dalam Parlemen Skotlandia tahun 2011. SNP sendiri sejak masih menjadi
partai oposisi merupakan partai yang mendukung supermasi lembaga hukum Skotlandia
atas Inggris Raya.32
3. Analisis Kasus
Proses penambahan kewenangan yang diberikan kepada otoritas devolusi
Skotlandia tidak dapat dilepaskan dari kemenangan SNP pada tahun 2007. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada periode pemerintahan Partai Buruh dan Liberal
Demokrat tidak ada usaha dari Eksekutif maupun Parlemen untuk menambah atau
merubah aturan mengenai kewenangan otoritas devolusi Skotlandia. Menteri Pertama
Skotlandia dari Partai Buruh, Jim Mcconell secara tegas mengatakan bahwa perubahan di
dalam aturan mengenai devolusi, termasuk penambahan kewenanagn dan perubahan di
31 Khusus kepada pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Skotlandia, maka harus melalui perantara Menteri Urusan Skotlandia (Secretary os State for Scotland) pada Pemerintah Inggris Raya dalam melakukan pinjaman kepada NLF. H.M. Treasury, “Scotland Act 2012 : Summary of Response to the Constitution on Scottish Government bond Issuance”,(London, Mei 2013). Hlm. 332 Chris Hanretty, “Public Trust in the Supreme Court of the United Kingdom”, British Election Study, (Manchaster, 2010).
dalam hubungan antara Skotlandia dengan Inggris Raya berada di luar program kerja
Eksekutif Skotlandia dan Partai Buruh ketika itu. Baru setelah kemenangan SNP di tahun
2007, lembaga eksekutif yang kemudian dikuasai oleh SNP yaitu Pemerintah Skotlandia
terlibat secara aktif di dalam wacana mengenai perubahan di dalam hubungan antara
Skotlandia dengan Inggris Raya baik melalui kemerdekaan penuh maupun aturan baru
yang menambah kewenangan otoritas devolusi Skotlandia. Usaha dari Pemerintah
Skotlandia ini yang secara tidak langsung mempengaruhi lahirnya UU Skotlandia tahun
2012 dan juga diadakannya kembali JMC oleh Pemerintah Inggris Raya.
Oleh karena itu dengan menggunakan konsep akses dalam perumusan wacana atau
tuntutan politik, SNP atau Pemerintah Skotlandia di bawah SNP dapat digolongkan
sebagai pihak yang membawa wacana perubahan status quo di dalam hubungan antara
Inggris Raya dengan Skotlandia sebagai isu yang mempengaruhi kebijakan publik. Hal
ini sesuai dengan pemaparan Stahnke dan Ellsworth dengan lembaga publik seperti
pemerintahan juga menjadi salah satu akses di dalam menjadikan suatu wacana
memberikan pengaruh kepada penyusunan kebijakan publik. Penyelenggara negara atau
orang-orang yang bertanggung jawab di dalam lembaga publik terkadang juga memiliki
preferensi sendiri terhadap wacana tertentu.
Sedangkan pandangan Tansey mengenai Incramental Policy Making digunakan
dalam menganalisa proses perubahan konstitusional dari mulai kemenangan SNP dan
lahirnya program National Conversation hingga lahirnya UU Skotlandia tahun 2012.
Dalam konteks perubahan konstitusional dan penambahan kewenangan di Skotlandia,
kemenangan SNP membawa naiknya kepentingan SNP yaitu kemerdekaan maupun
penambahan kewenangan terhadap otoritas devolusi Skotlandia. Namun usaha SNP
dihambat oleh partai Unionist yang ketika itu menguasai Parlemen Skotlandia yang
mengajukan wacana alternatif yaitu Komisi Calman. Laporan dari Komisi Calman ini
yang kemudian menjadi pijakan dari rumusan UU Skotlandia tahun 2012.
Sedangkan bagaimana SNP dan Pemerintah Inggris Raya bernegosiasi di dalam
revisi dari RUU Skotlandia juga menunjukan adanya bergaining di dalam penyusunan
UU Skotlandia tahun 2012. Keberhasilan SNP menguasai Parlemen Skotlandia pada
tahun 2011 mengakibatkan persetujuan SNP secara de facto dibutuhkan dalam
mengesahkan RUU Skotlandia. Hal ini yang mendorong SNP mengajukan syarat
tambahan seperti kewenangan pajak komersial dan cukai tembajau dan alkohol. Tuntutan
ini ditolak oleh otoritas Inggris Raya yang berwenang dalam menyusun dan mengesahkan
RUU Skotlandia, dan sebagai gantinya Pemerintah Inggris Raya mengusulkan revisi yang
kemudian disetujui oleh SNP.
Kesimpulan
Dengan kemenangan SNP pada tahun 2007, maka Pemeirntah Skotlandia di bawah
SNP berperan dalam penambahan kewenangan yang diberikan kepada otoritas devolusi
Skotlandia. Pemerintah SNP terlibat di dalam menekan diadakannya kembali kenisme
JMC yang akhirnya mendapat persetujuan dari Pemerintah Inggris Raya. Selain itu
Pemerintah Skotlandia juga terlibat dalam memulai berkembangnya wacana mengenai
perubahan status quo secara konstitusional di dalam hubungan antara Skotlandia dengan
Inggris Raya melalui program konsultasi publik National Conversation.
Sedangkan program National Conversation sendiri walaupun merupakan program
yang mengawali perkembanagan wacana perubahan status quo, tidak berkembang
menajdi suatu kebijakan publik. Opsi yang ada di dalam program National Conversation
yaitu kemerdekaan melalui referendum dan pendelegasian seluruh kewenangan fiskal dan
pengelolaan sumber daya minyak tidak direalisasikan sampai pada periode pemerintahan
Salmond yang pertama yaitu pada periode 2007–2011. Yang akhirnya menjadi pijakan di
dalam perubahan oonstitusional adalah Komisi Calman, yang notabene merupakan
respon yang lebih moderat dari partai-partai Unionist terhadap tuntutan Pemerintah SNP
dalam program National Conversation.
Daftar Pustaka
Sumber Buku :
Bradburry, Jonathan. Devolution Regionalism and Regional Development : The Uk Experience. London, Routledge, 2008.
Cairney, Paul. Scottish Political System Since Devolution. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009
Ellsworth, John W dan Stahke. Politocs and Political System : An Introduction to Politicalo Science. Kingsport, McGraw- Hill, 1976
Hassan, Gerry (ed). The Modern SNP : From Protest to Power. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009
, dan Shaw. The Strange Death of Labour in Scotland. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012
Kennedy, James, Liberal Nationalism and Civil Society in Scotland and Quebec. Montreal, McGill University Press, 2015
Nakano Koichi. Party Politics and decentralization in Japan and France : When Opposition in Government. London, Routledge, 2009
Paun, Akash, dan Munro, Governing in Ever Looser Union : How Four Government in UK co-operate, Negotiate, and Compete. London, Institute of Government, 2015
Tansey, Stephen D, Politics the Basics, London, Routledge, 2004
Trench, Alan (ed), Devolution and Power in United Kingdom. Manchaster, Manchaster University Press, 2007
W Friend, Julius. Stateless Nations : Western Europe Regional Nationalism and The Old Nations. New York, Palgrave Macmillan, 2012
Sumber Dokumen :
Calman Commision. “Serving Scotland Better : Scotland and United Kingdom in 21st Century” Edinburgh, Calman Commission, 2009
HM Stationary Office. “Memorandum of Understanding and Supplementary Agreement” London, HM Stationary Office, Comman Paper No. 6240, 2001
. “Memorandum of Understanding and Supplementary Agreement” London, HM Stationary Office, Commend Paper No. 7854, 2010
Holden, Helen, “Commission of Scottish Devolution : The Calman Commission.” London, Library of House of Commons, 2012
House of Commons Justice Committee. “Devolution a decade On, Fifth Report Session 2008– 2009 Vol 1, London, House of Commons, 2010
House of Commons Scottish Affair Committee. Scotland and The UK : Communication and Cooperation Between Government : Fourth Report Session 2009–2010.” London, House of Commons, 2010
House of Commons Wales Affair Committee. “Wales and Whitehall : eleventh Report Session 2009–2010” London, House of Commons, 2010
Scottish Government, “Choosing Scotland’s Future : A National Conversation.” Edinburgh, Scottish Government, 2007
. “The Scottish Government Response to The Calman Commission.” Edinburgh, Scottish Government, 2010
. “Fiscal Autonomy for Scotland : The Case for Change, Options, and Reform”, Edinburgh, The Scottish Government, 2009.
Scottish Parliament. “Scotland Bills Committee.” Edinburgh, Published by Scottish Parliament, 2012
Seely, Antony. “Devolution and Tax Power to Scottish Parliament : The Scottish Act 2012.” London, Library of House of Commons, 2015
The Supreme Court. “The Jurisdiction of the Supreme Court of the United Kingdom in Scottish Appeals: Human rights and the Scotland Act 2012.” London, Supreme Court, 2013
White, Isobel, dan Yonwin. “Devolution in Scotland.” London, Library of House of Commons, 2004
Jurnal Ilmiah :
Asare, Boosman, Et All. “Federalism and Multilevel Governance in Tobacco Policy : The European Union, The United Kingdom, and the Devolved UK Institution.” Journal of Public Policy, 2009.
Blick, Andrew. “Codifying – or Not Codifying – the United Kingdom Constitution: A Literature Review.” Centre for Political and Constitutional Studies King’s Collage London, Series Paper 1, February 2011
Bort, Eberhart. “On the Treshold of Independence? Scotland one Year after SNP Election Victory.” Romanian Journal of European Affairs, Vol. 8, No. 2, Juni2008
Cairney, Paul. “Coalition and Minority Government in Scotland : Lesson for United Kingdom.” The Politival Quaterly, Vol 82, 2011
. “Intragovernmental Relation in Scotland : What is SNP Effect” British Journal of Politics and International Relations (BJPIR), BJPIR : 2012 Vol 14
, dan Micheal Keating. “Sewell Motion in Scottish Parliament.” Edinburgh, Scottish Affair Journal, no 4, 2004.
Camp, Eadwige. “The Scottish National Party (SNP) : the Party of Government in Early 21 st
Century.” The UK Political Landscape in 21st Century, Vol XII, 2014
Dall, mark dan Alasdair Murray (ed). “In the Balance : Coalition and Minority Government in Britain and Abroad.” Centre Forum, 2007. http://www.centreforum.org/assets/pubs/in-the-balance-web.pdf (diakses pada 2 April 2015 pada pukul 20.38)
Democratic Progress Institute.“The Experience of Scottish Devolution : Constitutional Debate Up to the 2014 Refferendum.”London, Democratic Progress Institute, 2014
Eleftheriadis, Pavlos. “Parliamentary Sovoreignity and the Constitution.” Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 2009
Foley, Beth. “Scotland and United Kingdom” Edinburgh, Scottish Royal Society, 2012
Gibson Morgan, Elizabeth. “The Scotland Act 2012 : the Next Phase of Devolution in Scotland and its Potential Impact on Wales.” Etudes Ecossaies, 2013
Harvey, Malcolm. “A chat’s achat for a’that : The SNP’s National Conversation as the Constitutional Policy of a Nationalist Party in Government.” Edinburgh, European Consortium of Political research : federalism Regionalism, and Public Policy Confrence, Agustus 2010
.“Changing the Constitution : How Nationalist Parties in Regional Government are Bringing change to UK Constitution.”Quebec, Federal Government,2012
. dan Peter Lynch. “From National Conversation to Independence Referendum?: The SNP Government and the Politics of Independence.” Edinburgh, Political Studies Association Confrence, 2010
Hepburn, Eva. “Party Behavior in Scotland.” Edinburgh, Election Public Opinion and Parties, September, 2014
Jeffery, Charlie. “ An Outbreak of Consensus : Scottish Politics After Devolution.” Political Insoght-Volume 2 Issue 2, September 2011
Mitchell, James. “Ever Looser Union.”Political Insight, http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/j.2041-9066.2011.00072.x/abstract(diakses pada 3 Maret 2015 pukul 20.55)
Opperman, kai dan Brummer. “Patterns of Junior Partner Influence on Foreign Policy of Coalition Government.” Warsawa, EISA, 2013
Makalah :
Deforche, Jane, dan Bursens. “Territorial Reform in Belgium, Germany, Spain, and the UK : the Impacts of Party Politics on Regional Strategic Behaviour.” Makalah disampaikan pada seminar yang berjudul ‘The Party Politics of Territorial Reforms in Europe’ di Universitas Edinburgh, Edinburgh, November 2010
Lynch, Peter. “Marriage Versus Divorce : Political Parties and Costs and benefits of Secessions and Union in Scotland.” Makalah disampaikan pada partemuan Ilmu Politik Canada di Universitas Dalhousie, Halifax Nova Scotia, Juni 2003.
Pemberitaan Media :
“Early Scottish History and The Union.”BBC Devolution Referendum, 1997 http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/devolution/scotland/briefing/c20scot.shtml (diakses pada 31 Maret 2015 pukul 18.53)
“Lower Drink Drive Limit.”Scottish Government,http://news.scotland.gov.uk/News/Lower-drink-drive-limit-118e.aspx (diakses pada 3 Mei 2015 pada pukul 22.40).
“ MSP’s Unable to Recommend “Scotland Bill Plan.”BBC, 15 September 2011, http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-16194465 (diakses pada 10 Maret 2015 pukul 13.30 )
“Northern Ireland : The Troubles.” BBC http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/the_troubles_article_05.shtml, (diakses pada 29 Maret 2015 pukul 12.30)
“Politics 97.” BBC, http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/background/pastelec/ge79.shtml (diakses pada 16 Maret 2015 pada pukul 18.23)
“Scotland Cut Drink – Drive Alcohol Limit.” BBC, diakses dari http://www.bbc.com/news/uk-scotland-30329743
“Scottish Election : SNP Presses Cameron on Scotland Bill.” BBC, Mei, 2011. http://www.bbc.com/news/uk-scotland-13321478 (diakses pada 17 Februari 2015 pada pukul 12.56)
“Scottish Referendum : The Live Results.” BBC, http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/devolution/scotland/live/index.shtml (diakses pada 16 Maret 2015 pukul 18.30)
“UK Football Team Should be Formed : Says Leading Tory.” The Belfast Telegraph. http://www.belfasttelegraph.co.uk/sport/football/world-cup/uk-football-team-should-be-formed-says-leading-tory-30420301.html, (diakses pada 29 Maret 2015 pukul 16.50)
“UK’s Liberal Democrat Weigh Future Coalition Options ahead of 2015 vote.” Reuters, Oktober 2014.http://uk.reuters.com/article/2014/10/09/uk-britain-politics-coalition-idUKKCN0HY12Q20141009, (diakses pada 28 Maret 2015 pukul 12.54)
Bernes Eddie. “Unionist and Nationalist Can Take Comfort From Support for Holyrood.” The Scotsman, 2012, http://www.scotsman.com/news/eddie-barnes-unionists-and-nationalists-
can-take-comfort-from-support-for-holyrood-1-786296 (diakses pada Kamis 2 Juli pada pukul 04.35).
Black, Andrew. “Scottish National Party Profile.” BBC, 2012, http://www.bbc.com/news/uk-scotland-13315752 (diakses pada 22 mei 2015 pukul 18.30)
Cairney, Paul. “Sorry Ed Milband but Minority Government is Unlikely to work in Westminster.” The Conversation, 2015. http://theconversation.com/sorry-ed-miliband-but-minority-government-is-unlikely-to-work-in-westminster-39003 (diakses pada 2 April 2015 pada pukul 20.46)
Carell, Severin. “Stunning SNP Victory Throws Spotlight on Scottish Independence.” Guardian,http://www.theguardian.com/politics/2011/may/06/snp-election-victory-scottish-independence (diakses pada 12 Januari 2015 pukul 22.00)
Cochrane, Alan. “The History SNP is Trying to Forget.” The Telegraph, 2013, http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/9903781/The-history-the-SNP-is-trying-to-forget.html (diakses pada 22 mei 2015 pukul 19.00)
Fraser, Douglas. “Alexander Calls for Tax Powers to Replace Bernett Formula” Herald Scotland, 2007. http://www.heraldscotland.com/alexander-calls-for-tax-powers-to-replace-the-barnett-formula-1.844478 (diakses pada 2 Juli 2015 pada pukul 04.12)
Johnson, Simon. “SNP about-turns and waves through Scotland Bill.” The Telegraph, April 2012. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/9213680/SNP-about-turns-and-waves-through-Scotland-Bill.html (diakses pada 14 Maret 2015 pukul 12.55)
Miller, Stuart dan Gaby Hinsliff. “Battle Over Dewar’s Successor.” Guardianhttp://www.theguardian.com/politics/2000/oct/15/ uk.scotlanddevolution (diakses pada 16 Maret 2015 pukul 01.00)
Scott Kirsty. “Dewar’s Successor Seek More Power for Parliament.” Guardian, http://www.theguardian.com/politics/2000/oct/23/scotland.devolution (diakses pada 16 Maret 2015 pukul 22.00)
Sumber Internet (Di Luar Jurnal dan Pemberitaan Media) :
http://aberdeensnp.org/node/9
http://www.assembly.wales/Research%20Documents/The%20Joint%20Ministerial%20Council%20-%20Quick%20guide-09012012-229160/qg12-0002-English.pdf
http://www.assembly.wales/en/bus-home/bus-legislation/Pages/bus-legislation.aspx,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/4229855.stm
http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/devolution/scotland/live/index.shtml
http://www.gov.scot/About/Government/Sewel/KeyFacts,
http://www.moray.gov.uk/moray_standard/page_52903.html#Additional
http://www.morton-fraser.com/knowledge-hub/scottish-land-and-buildings-transaction-tax
https://www.gov.uk/government/policies/maintaining-and-strengthening-the-scottish-devolution-settlement/supporting-pages/legislating-for-scotland
http://www.gov.scot/About/Government/sgprevious/sgprevious1999-2003
https://www.gov.uk/legislative-process-taking-a-bill-through-parliament
http://www.ournhsscotland.com/our-nhs/nhsscotland-how-it-works
http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-consideration-of-amendments/
https://www.revenue.scot/land-buildings-transaction-tax/guidance/calculating-tax-rates-and-bands
http://www.scottish.parliament.uk/msps/25388.aspx
http://www.scottish.parliament.uk/msps/12450.aspx
http://www.scottish.parliament.uk/WebSPEIRResources/SPSPSGEnglishNov2014web.pdf
http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/Education/18633.aspx
http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/Education/16285.aspx,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ + /http://www. hmrc.gov.uk/news/news-calman.html