1. Peran Pemerintah dalam Perdagangan Internasional

Peran Pemerintah dalam perdagangan internasional adalah sebagai fasilitator yang

menetapkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan agar suatu negara dapat

memperoleh keunggulan komparatif dalam sistem perekonomian internasional. Selain itu tujuan

dari ditetapkannya kebijakan yakni meningkatkan keuntungan negara dan setelah itu mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan perdagangan internasional terbagi

menjadi dua: kebijakan pendukung dan kebijakan membatasi. Kebijakan mendukung terdiri dari

subsidi, pembiayaan ekspor (Eksport Financing), Zona perdagangan Asing (Foreign Trade Zone)

dan juga agensi khusus pemerintah (Special Government Agency). Sedangkan kebijakan

membatasi yakni berupa tarif (dan non-tarif), kuota, tarif-kuota, embargo, pemenuhan kebutuhan

lokal, penundaan administrasi, dan kontrol mata uang.

2. Motif Pemerintah dalam Perdagangan Internasional

Dalam menentukan kebijakan perdagangan, negara memiliki motif-motif yang digunakan

secara sendiri-sendiri atau kombinasi. Beberapa motif yang mendasari pemerintah untuk

mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan intenasional diantaranya adalah adanya motif

ekonomi, motif politik, serta motif budaya.

Dalam motif ekonomi, negara memberlakukan kebijakan perdagangan guna melindungi

industri yang masih baru berdiri agar dapat bersaing. Produk luar yang lebih dahulu berkembang,

cenderung memiliki pangsa pasar yang luas. Jika pemerintah tidak mengontrol laju barang,

terutama barang impor yang ada maka dikhawatirkan perusahaan-perusahaan baru dalam negeri

akan kehilangan pangsa pasar dalam negeri.

Motif politik antara lain guna melindungi posisi sang pemimpin sendiri yang labil apabila

kondisi ekonomi dalam negeri menurun akibat kebijakan yang tidak tepat dan akan berujung

pada penurunan niat masyarakat untuk memilih pemimpin tersebut. Selain itu, motif politik juga

ditujukan untuk melestarikan keamanan nasional. Untuk melestarikan keamanan nasional maka

pemerintah sangat memperhatikan prosentase impor dan ekspor yang dilakukan dengan negara

asing lainnya. Pemerintah seringkali melakukan pembatasan impor dikarenakan negara juga

harus tetap menghemat sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya negara juga membatasi ekspor

dikarenakan ekspor yang berlebihan khususnya dalam bentuk senjata dan teknologi dapat

membahayakan keamanan negara, misalnya saja memicu perkembangan terorisme.

Motif budaya dapat mempengaruhi penerapan kebijakan perdagangan sebab negara berupaya

untuk melindungi budaya dan identitas nasionalnya agar tidak tergerus oleh budaya-budaya

asing. Secara umum, budaya suatu negara dapat terpengaruh dari adanya keterbukaan dari

pertukaran manusia dan produk-produk dari budaya lain, karena keduanya saling berinteraksi

dan berkaitan. Ketika suatu bentuk kebudayaan tidak diinginkan maka pemerintah dapat

melakukan pencegahan dengan cara menghalangi masuknya produk impor.

3. Strategi Peningkatan Perdagangan Internasional

Strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan perdagangan internasional yakni

dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut diantaranya:

Kebijakan yang pertama adalah subsidi. Subsidi adalah dukungan keuangan dalam bentuk

pembayaran tunai, pinjaman bunga rendah, menghentikan pajak (tax breaks), dukungan harga

barang, atau bentuk-bentuk lainnya. Tanpa memperhatikan bentuknya, namun yang jelas

kegiatan tersebut sebagai usaha untuk membantu perusahaan domestik dari kompetitor-

kompetitor global agar usaha yang dibuka mampu bersaing dalam hal ekspor.

Kebijakan yang kedua adalah pembiayaan ekspor (Eksport Financing). Pemerintah

membiayai perusahaan domestik; memberikan mereka pinjaman tanpa bunga (atau bunga

rendah, lebih rendah dari pasar); memberikan jaminan pinjaman yakni bila perusahaan gagal

dalam pengembalian pinjaman juga asuransi kepada inverstor. Contoh agen tersebut adalah

Export-Import Bank di Amerika Serikat. Eksportir yang terhubung dengan Ex-Im adalah mereka

yang baru dan kecil-menengah seperti industri telekomunikasi, perangkat lunak dan manajemen

kesehatan. Di Indonesia tedapat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia

Eximbank (IEB) yang sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI),

merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan

kegiatan pembiayaan ekspor nasional.

Kebijakan yang ketiga adalah Zona perdagangan Asing (Foreign Trade Zone). Zona

perdagangan Asing berarti wilayah yang di setting agar barang-barang diizinkan untuk lewat

dengan pajak rendah atau prosedur sedikit. Tujuannya adalah meningkatkan perdagangan

sekaligus meningkatkan jumlah tenaga kerja. Bea cukai meningkatkan jumlah harga produksi

total dan meningkatkan selang waktu menuju pasar. Misalnya adalah perusahaan mobil Jepang di

Indiana, Kenttucky, Ohio, dan Tennessee yang mengimpor faktor-faktor produksi dari tempat

lain, kemudian memasang dan di pasarkan di Amerika Serikat.

4.Pembiayaan Kegiatan Ekonomi Internasional

4.1 Agen Pemerintah

Pemerintah selalu memiliki cara untuk melindungi kedaulatan negara agar tetap utuh.

Dalam hal perekonomian internasional khususnya perdagangan internasional, pemerintah dalam

beberapa situasi melakukan intervensi dengan tujuan melindingi pasar domestiknya. Bahasan

kali ini akan membahas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan bisnis internasional.

Daniels et al (2007) dalam artikelnya Business-Government Trade Relations

menyebutkan terdapat tiga alasan mengapa pemerintah mengintervensi pasar, yaitu politik,

ekonomi, dan budaya. Alasan politik dibalik intervensi pemerintah terhadap perdagangan

internasional antara lain memproteksi lapangan kerja, melindungi keamanan nasional, sebagai

respon terhadap perilaku dagang negara lain yang dianggap tidak adil, dan meningkatkan

pengaruhnya terhadap negara lain (Daniels et al, 2007:172). Hal yang ditakutkan pemerintah dan

juga masyarakat adalah ketika produk-produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor

yang membanjiri pasaran, yang berakibat pada pengangguran karena perusahaan lokal yang

merugi, yang lebih jauh akan berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Dari segi ekonomi pemerintah mengintervensi pasar sebagai upaya untuk melindungi

industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan

strategi perdagangan. Meski demikian terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme

ekonomi ini. Misalnya adalah sulit untuk menentukan industri kecil-menengah seperti apa yang

patut mendapatkan perlindungan, proteksi dari kompetisi internasional membuat para pengusaha

cepat puas dan menjadi kurang kompetitif sehingga kurang adanya poerbaikan kualitas dari

waktu ke waktu, dan lain sebagainya.

Dalam bidang kultural, jelas yang dipertahankan adalah identitas nasional (Daniels et al,

2007:176). Budaya secara umum suatu negara dapat terpengaruh dari adanya keterbukaan dari

pertukaran manusia dan produk-produk dari budaya lain, karena keduanya saling berinteraksi

dan berkaitan. Ketika suatu bentuk kebudayaan tidak diinginkan maka pemerintah dapat

melakukan pencegahan dengan cara menghalangi masuknya produk impor.

Sementara itu diperlukan beberapa instrumen dalam rangka turut terjun dalam interaksi

perdagangan. Daniels et al (2007) menyebutkan dua metode, yaitu metode promosi dan metode

pembatasan. Metode promosi berarti pemerintah turut mendukung perdagangan lintas negara

melalui beberapa hal seperti subsidi, pembiayaan ekspor,  zona perdagangan asing –foreign trade

zone (FTZ), dan agen khusus pemerintah. Subsidi merupakan bantuan keuangan yang dapat

berupa bantuan tunai, pinjaman bungan rendah, potongan pajak dan lain sebagainya yang

diberikan pemerintah dengan tujuan membantu perusahaan lokal untuk dapat bersaing dengan

pesaing internasional melalui biaya produksi yang rendah. Pembiayaan ekspor hampir sama

dengan subsidi, hanya saja perusahaan menerima bantuan supaya dapat mengekspor produknya.

FTZ berarti terdapat beberapa negara yang menggabungkan diri dalam sebuah zona regional

geografis dimana di dalamnya negara-negara anggotanya dapat saling menjual-beli produk tanpa

dibatasi oleh pajak. Kemudian terdapat pula agen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mempromosikan produk-produk yang akan diekspor ke negara lain.

Sebaliknya, metode pembatasan justru menjadi penghalang bagi terjadinya perdagangan

yang bebas lintas negara, antara lain tarif, kuota, embargo, penundaan administratif, kontrol nilai

mata uang, dan prasyarat lokal (Daniels et al, 2007:177). Metode ini digunakan dengan maksud

untuk melindungi industri lokal. Batasan tarif berarti pemerintah menetapkan sejumlah tarif

untuk setiap barang impor yang masuk. Kuota berarti pemerintah memberikan batasan berapa

banyak jumlah barang tertentu yang boleh diimpor atau masuk. Embargo berarti pemerintah

menetapkan larangan untuk berinteraksi dagang suatu barang maupun seluruh jenis produksi

dengan suatu negara akibat kondisi politik tertentu. Penundaan administratif bertujuan untuk

mendiskriminasi produk tertentu dengan cara seperti mensyaratkan lisensi khusus atau inspeksi

terhadap bahaya produk dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu cukup lama hingga

produk tersebut dapat masuk. Kontrol nilai mata uang berarti mempersulit proses konvertibilitas

mata uang melalui persyaratan pembayaran yang harus dipenuhi. Prasyarat lokal berarti produk

harus sedikitnya mengandung  faktor-faktor lokal seperti sumberdaya alam maupun tenaga kerja

dalam proses produksinya.

4.2 Agen Swasta

Pemerintah sebagai penyusun utama (exclusive arrangement) dengan perusahaan

swasta, dan risiko seluruhnya diambil alih oleh Pemerintah. Model ini digunakan di

Negara - negara seperti Perancis, Jerman, Belanda, dan Afrika Selatan. Sementara itu, untuk

Indonesia yang lebih memegang peranan dalam pembbiayaan kegiatan ekonomi adalah

pemerintah.

Dalam melakukan perdagangan, dengan alasan-alasan budaya, politik, dan ekonomi maka

campur tangan pemerintah dalam arus bebas perdagangan diperlukan.

Motif campur tangan pemerintah didalam arus bebas perdagangan :

1.      Motif Budaya

Negara-negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya – yang paling

umum adalah untuk melindungi identitas nasional. Banyak negara memandang kebudayaan AS

sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasionalnya sendiri karena kekuatan global perusahaan-

perusahaan AS dalam barang-barag konsumen serta dalam dunia hiburan dan media.

2.      Motif Politik

Mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek

dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain, dan mendapatkan pengaruh atas negara-

negara lain.

3.      Motif Ekonomi

Melindungi industri-industri baru dari persaingan dan mendorong kebijakan perdagangan

strategis.

Alat/metode yang paling umum digunakan oleh pemerintah untuk mendorong perdagangan yaitu

a.Subsidi

Subsidi adalah bantuan finansial bagi produsen domestik dalam bentuk pembayaran tunai,

pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, atau bentuk lainnya. Bertujuan membantu

perusahaan-perusahaan domestik mengimbangi pesaing internasional.

b.Pembiayaan Ekspor

Pemerintah seringkali mendorong ekspor dengan membantu perusahaan mendanai kegiatan

ekspornya melalui pinjaman atau jaminan pinjaman.

Sebagai contoh, dua badan khusus yang berfungsi membantu perusahaan-perusahaan AS

memperoleh pembiayaan ekspor adalah Export-Import Bank of The United States dan Overseas

Private Insurance Corporation (OPIC).

c.Zona Perdagangan Luar Negeri

Zona perdagangan luar negeri adalah suatu kawasan gegrafis tertentu dimana barang dagang

diperbolehkan masuk dengan bea cukai yang lebih rendah dan/atau prosedur pabean yang lebih

sedikit.

Saat ini banyak perusahaan membuat sarana-sarana di zona-zona seperti ini untuk operasi

perakitan akhir produk.

Sebagai contoh, pabrik mobil Jepang di Indiana, Kentucky, Ohio, dan Tennessee ditetapkan

sebagai zona perdagangan luar negeri yang dikelola oleh Departemen Perdagangan AS

d.Badan Pemerintah Khusus

Badan pemerintah khusus ini seringkali didirikan untuk mendorong ekspor suatu Negara.

Badan-badan ini sangat membantu dalam memperoleh kontrak bagi usaha-usaha kecil dan

menengah yang memiliki sumberdaya finansial yang terbatas, juga dapat membantu perusahaan-

perusahaan asing menemukan lokasi yang cocok di negara tuan rumah.

5. Strategi Pengendalian Perdagangan Internasional

5.1 Tarif

Tarif adalah pajak pemerintah dikenakan pada produk karena memasuki atau meninggalkan

negara

a. Tarif ekspor

b. Tarif angkutan

c. Tarif impor

Jenis tarif impor merupakan sebuah tarif ad valorem dikenakan sebagai presentase dari harga

yang disebutkan pada produk impor.Sebuah tariff spesifik dikenakan sebagai biaya tertentu

untuk setiap unit(dengan nomor atau berat) dari produk impor.Sebuah senyawa tariff dihitung

sebagai persentase dari harga yang disebutkan dari produk impor,dan sebagaian sebagai biaya

tertentu untuk setiap unit.Melindungi produsen domestic karena tariff impor menaikkan biaya

yang baik impor,barang produksi dalam negeri tampil lebih menarik bagi pembeli.Tapi

perlindungan dapat menyebabkan produsen dalam negeri untuk menjadi lalai dalam

meningkatkan efisiensi.Traif merupakan sumber pendapatan pemerintah.Negara kurang

berkembang,kurang ekonomi domestic formal yang tidak memiliki kemampuan untuk merekam

transaksi domestic akurat.

5.2 Kuota

Kuota adalah suatu pembatasan jumlah (diukur dalam satuan atau berat) dari yang baik yang

dapat memasuki atau meninggalkan suatu negara selama periode waktu tertentu.Pemerintah

mengatur sistem kuota dengan memberikan izin kuota kepada perusahaan negara lain atau

pemerintah (kuota pemerintah) dan produsen dalam negeri (kuota ekspor)

1. Alasan kuota utnuk impor

Melindungi produsen dalam negeri dengan menempatkan batas pada jumlah

barang yang masuk negara.Hal ini membantu produsen dalam negeri

mempertahankan pangsa pasar dan harga dengan pelatihan kembali kompetisi.

Produsen dalam negeri menang karena perlindungan pasar,namaun konsumen

kalah karena harga yang lebih tinggi dan seleksi terbatas.

2. Alasan untuk kuota ekspor

Sebuah negara mungkin ingin menjaga pasokan dipasar dalam negeri.Hal ini

biasa terjadi bagi negara-negara yang mengekspor sumber daya dalam yang

dibutuhkan di pasar domestic

Suatu negara dapat membatasi pasokan di pasar dunia untuk meningkatkan harga

internasional

Sebuah ekspor menahan diri sukarela adalah versi unik dari kuota ekspor suatu

bangsa membebankan pada ekspor biasanya atas permintaan bangsa pengimpor.

5.3 Embargo

Embargo adalah larangan lengkap tentang perdagangan (impor atau ekspor) dalam satu atau

lebih produk dengan negara tertentu.Ini dapat ditempatkan pada satu atau beberapa barang atau

sepenuhnya melarang perdagangan semua barang.Ini adalah hambatan perdagangan nontariff

paling ketat dan sering memiliki tujuan politik.Embargo dapat ditetapkan oleh negara-negara

individu atau oleh organisasi supranasional seperti PBB.

6.Regulasi Negara Tuan Rumah(Host Country)

a.)  Penundaan Administrasi

Penundaan administrasi merupakan ketentuan pengendali atau peraturan birokratik yang

dirancang untuk menghambat arus impor yang deras ke dalam suatu negara. Tujuan utamanya

adalah proteksionisme.

b.) Pengendalian Mata Uang

 Pengendalian mata uang merupakan pembatasan daya konversi suatu mata uang ke dalam mata

uang lainnya atau menetapkan nilai tukar yang tidak menguntungkan bagi pengimpor.

c.) Sistem Perdagangan Internasional

Sistem Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu

Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pengertian kedua,

merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara.  dengan adanya proses pertukaran barang

atau jasa, atas dasar suka rela dan saling menguntungkan.

7. Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan(General Agreement on Tarif and

Trade/GAAT)

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di Genewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April 1994 jumlah negara penandatangan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu:

1.   Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.

2.   Prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.

3.   Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Tujuan terbentuknya GATT

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta juga untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang seha. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT:

                 1) meningkatkan taraf hidup umat manusia;

                 2) meningkatkan kesempatan kerja;

                 3) meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan

                4) meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.

Fungsi GATT:

Pertama, suatu perangkat ketentuan [aturan] multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara- negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan.

Kedua, sebagai suatu forum [wadah] perundingan perdagangan dan   diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu [liberalisasi perdagangan]

Ketiga, GATT mengupayakan agaraturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan juga penyebarluasan pemberlakuan peraturannya.

8.World Trade Organization (WTO)

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah organisasi internasional yang mengatur

perdagangan antar negara.Tiga tujuan utama WTO adalah untuk

1. Membantu Perdagangan Bebas

2. Menegosiasikan Pembukaan Pasar

3. Menyelesaikan Sengekata Perdagangan.

Komponen kunci dari WTO adalah hubungan perdagangan normal,anggota WTO harus

memperpanjang menguntungkan sama perdagangan kepada seluruh anggota bahwa mereka

memperpanjang untuk setiap anggota tunggal.WTO menyerap perjanjiaan GATT perjanjian

tersendiri.

1. Penyelesaian Sengketa di WTO

a. Kekuatan WTO untuk menyelesaikan perdagangan perselisihan membedakannya dari

GATT.Perjanjian WTO adalah kontrak antara negara-negara anggota yang

berkomitmen mereka untuk mempertahankan kebijakan perdagangan yanga dil dan

terbuka.

b. Ketika anggota file keluhan,Badan Penyelesaian Sengketa WTO membuat keputusan

dalam waktu kurang dari satu tahun.

2. Dumping WTO

a. WTO terlibat dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan “dumping” dan

pemberian subsidi.Dumping terjadi ketika sebuah perusahaan ekspor produk dengan

harga yang baik lebih rendah dari harga biasanya dikenakan di pasar domestic atau

lebih rendah dari biaya produksi.

b. Karena dumping tindakan ole perusahaan,bukan negara ,WTO tidak bisa menghukum

negara .

c. WTO juga memungkinkan bangsa untuk membalas terhadap pembuangan jika

terbukti tuduhan dumping,menghitung kerusakan,dan dapat menunjukkan kerusakan

signifikan.

3. Subsidi dan WTO

a. Pemerintah membalas ketika daya saing terancam oleh subsidi yang negara lain

membayar produsen dalam negeri.

b. WTO mengatur tindakan pemerintah yang bereaksi terhadap subsidi dan salah satu yang

memaksakan subsidi.

4. Putaran Negosiasi Doha

a.Negosiasi dimulai di DOHA,QATAR,pada akhir 2001.Babak baru bisa membawa manfaat

khusus untuk negara-negara berkembang

b. Negara-negara miskin harus mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar tekstil negara-

negara kaya dan pasar lain yang padat karya.

5. WTO dan Lingkungan

a. Industrialisasi yang pesat dibanyak berkembang dan negara berkembang telah

menghasilkan masalah lingkungan antara pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan

khusus.

b.WTO tidak memiliki perjanjian terpisah untuk isu-isu lingkungan ,tetapi bekerja sama

dengan 200 perjanjian Internasional tentang lingkungan.