Upload
dotu
View
228
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Temu Konsultasi Triwulanan I - 2017
Bappenas dengan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia
Jakarta, 13 Januari 2017
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN ENERGI
Perkiraan Capaian
700/580**
1.295
400
60
64
730
1.180
406
32
63
2018
750/815**
1.150
413
26
62
2017
820,3
1.181,5
253,04 (Sep)
27
59
2016 (realisasi)
820
1.150
419
20
56
2016 (target)
Keterangan * Perkiraan capaian pada akhir 2016 ** Produksi Migas sesuai Asumsi Makro dari Kedeputian Bidang Ekonomi
SASARAN POKOK DAN EVALUASI CAPAIAN PN KETAHANAN ENERGI TAHUN 2015-2019 (1/2)
779
1.189
461
20
56
2015 (realisasi)
825
1.221
425
23
50
2015 (target)
818
1.224
421
24
53
2014 (baseline)
a. Minyak Bumi (ribu BM/hari)**
b. Gas Bumi (ribu SBM/hari)**
c. Batubara (juta ton)
b. Batubara Dalam Negeri (%)
a. Gas Bumi Dalam Negeri (%)
1. Produksi Sumber Daya Energi:
2. Penggunaan Dalam Negeri (DMO):
SASARAN 2015 2016 2019
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
96,6
1.200
93,9
1.129
92,7
1.058
89,9 (Sep)
947,7 (Ags)
90,15
985
88,3
918
83,2
914
81,5
843
a. Rasio Elektrifikasi (%)
b. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)
3. Listrik
86,6 76,2 67,4 57,6 (Okt) 61,5 55,5 53,5 50,7 c. Kapasitas Pembangkit (GW)
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
2
Perkiraan Capaian
18.322
15
80.000** 374.000
463,2
15.046
22
80.000** 306.000
467,8
2018
15.364
25
53.700** 110.000
472,6
2017
15.330
21
88.915
440,3
2016 (realisasi)
15.330
30
121.000
477,3
2016 (target)
13.458
18
20.363
501
2015 (realisasi)
13.105
26
68.400
482,2
2015 (target)
11.960
40*
200.000
487
2014 (baseline)
c. Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)*
d. SPBG (unit)***
e. Jaringan Gas Kota (SR)***
5. Intensitas Energi Primer (Penurunan 1% per tahun) (SBM/miliar Rp)
SASARAN 2015 2016 2019
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016
Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras (60-90%)
Sangat sulit tercapai (<60%)
1,3 0,86 0,99 0,88 0,99 6. Elastisitas Energi
4. Infrastruktur Energi
2 1 1 2 2 1 1 2 b. FSRU/Regasifikasi/LNG Recieving Terminal (unit)
Diperkirakan baru mulai konstruksi
2019
1 - Pelaksanaan
EPC & PMC
Penandatangan-an Perpres
Kilang, Studi Pra-FS
Penyiapan & penyelesaian
lahan serta izin
0 a. Kilang Minyak (unit)
Keterangan *) Kumulatif **) APBN ***) Termasuk BUMN
16 15 15 7 11 5,8 6 6 6. Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)
SASARAN POKOK DAN EVALUASI CAPAIAN PN KETAHANAN ENERGI TAHUN 2015-2019 (2/2)
3
2013
2025
2050 5%
46%
31%
18%
23%
25% 30%
22%
31%
20% 25%
24%
Power Plant: 51 GW
Energy Consumption: 0.8 TOE/kap
Electricity Consumption: 776 KWh/kap
Electrification Ratio (2014): 84.33%
Power Plant:115 GW
Energy Consumption: 1.4 TOE/kap
Electricity Consumption: 2,500 KWh/kap
Electrification Ratio (2020): closely to 100%
Power Plant:430 GW
Energy Consumption: 3.2 TOE/kap
Electricity Consumption: 7,000 KWh/kap
Data Source: National Energy Council, 2015
TARGET KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
Indonesia saat ini sedang dalam proses untuk: a. Menyeimbangkan bauran energi dengan
meningkatkan peranan EBT dari 7% di tahun 2015, menjadi 23% di tahun 2025.
b. Mengurangi subsidi bahan bakar fosil, dan mengalihkan menjadi subsidi langsung kepada yang membutuhkan dan membiayai pengembangan energi bersih dan terbarukan.
2013
1.400 MBOE
EBT
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
4
KETAHANAN ENERGI
Pemenuhan Kebutuhan
Energi
EBT dan Konservasi
Energi
PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI – RKP 2018
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
5
PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI
EBT & Konservasi
Energi
Penyempurna-an Feed In Tariff dan
Subsidi EBT
Pengembangan Industri
Penunjang EBT
Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus
Laut dan Nuklir
Pengembangan Bioenergi
Pengembangan PLTP
Implementasi Teknologi Bersih dan
Efisien
Pengembangan Penyediaan
Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid
System)
6
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI
Pemenuhan Kebutuhan
Energi
Pembangunan Pembangkit,
Transmisi dan Distribusi Tenaga
Listrik
Peningkatan Kapasitas
Infrastruktur Migas
Peningkatan Cadangan Minyak
dan Gas Bumi
Pembentukan Cadangan Penyangga
Energi
Peningkatan Produksi Minyak
dan Gas Bumi
Pemenuhan DMO Batubara
dan Gas
7
DAK PENUGASAN TA 2017
NO DAK PENUGASAN KEGIATAN
1. Rehabilitasi sekolah dasar Rehabilitasi ruang kelas/laboratorium
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan latihan ketenagakerjaan
Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihan ketenaga kerjaan
Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasi dan balai latihan ketenagakerjaan
3. Peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan dasar
Penyediaan farmasi dan alat kesehatan Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas
4. Pasar Pembangunan pasar Pembangunan gudang
5. Penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi
Pembangunan sarana dan prasarana air minum Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
6. Irigasi Rehabilitasi irigasi sekunder Rehabilitasi irigasi tersier
7. Jalan Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota
8. Energi Skala Kecil Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Biogas untuk rumah tangga
1. DAK Penugasan terkait
dengan penekanan RKP 2018 Ditentukan hingga
lokus/ruas Lebih bersifat top-down
2. Kegiatan DAK lainnya menjadi bagian kegiatan dari DAK Reguler/Afirmasi Menjaga
kesinambungan dengan DAK 2017
Lebih bersifat kebutuhan daerah (bottom up)
8
DAK PENUGASAN ENERGI SKALA KECIL TA 2017
Alokasi Tahun 2017: 502,3 Miliar
ARAH KEBIJAKAN Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.
TARGET DAN SASARAN
Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 92,75% di tahun 2017 dan 96,6% di tahun 2019 melalui energi baru terbarukan yang berada di daerah tertinggal, lokasi prioritas di kabupaten perbatasan negara, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi.
RUANG LINGKUP/MENU KEGIATAN
Pembangunan PLTMH Pembangunan PLTS Pembangunan Biogas
LOKASI PRIORITAS Daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN selama 3-5 tahun ke depan (off-grid), khususnya: daerah tertinggal, lokasi prioritas di kabupaten perbatasan negara, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi.
KRITERIA TEKNIS/ PENILAIAN
Mengacu pada kriteria teknis/penilaian yang sudah digunakan oleh KESDM.
KEBUTUHAN PENDANAAN
Pagu DAK Energi Skala Kecil Rp 502,3 M untuk 24 Provinsi berdasarkan penilaian usulan dan penetapan alokasi per provinsi.
KELEMBAGAAN Pengelola DAK di pemerintah pusat adalah KESDM dan pelaksana di daerah adalah pemerintah provinsi.
Pembangunan PLTMH
Pembangunan PLTS
Biogas untuk RT
9
Daerah mendapat energi secara terpusat
melalui Pertamina untuk migas dan PLN
untuk listrik
Mengisi kekurangan dengan EBT, melalui pengelolaan energi
mandiri
Kesiapan untuk mengelola energi
melalui peru-sahaan daerah (mis. Regionali-
sasi PLN)
• Perusahaan listrik regional • Perusahaan daerah untuk
energi lainnya • BUMD efisiensi energi
Given Condition
Kurang/Defisit
Kebutuhan lebih besar
PERAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN ENERGI
Diperlukan peningkatan kapasitas pengelola energi
daerah
10
PEMAN-FAATAN SD
ENERGI
LEMBAGA
KEUANGAN
Pengelolaan secara integratif
Reorganisasi dan regionalisasi pengelolaan energi
Inovasi mekanisme dan skema pendanaan
BAGAIMANA MERUMUSKAN PERAN DAERAH
• Batubara: perijinan daerah atau pusat • Gas: alokasi, participating interest
bagaimana mengelola • Panas Bumi: EBT tetapi ijin masih di pusat • Energi terbarukan: pengelolaan, perijinan
• Pertamina • PLN • PGN • BUMD
• APBD • Transfer Daerah • KPBU, APBN (termasuk DAK) • Hibah dan pinjaman
11
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
Penyusunannya telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN dimana di dalamnya termasuk penyusunan RUED.
Sebagai ‘alat’ sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga penganggaranyapun dapat dilakukan secara lebih baik.
Membantu kesiapan provinsi untuk mengusulkan kegiatan pembangunan energi yang akan diusulkan melalui APBN (PLT Minihidro, PLTS)
Alat monitoring pembangunan energi di daerah oleh kementerian dan lembaga.
12
Terima Kasih
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia
Email : [email protected]
13