peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di ...

  • Published on
    14-Jan-2017

  • View
    216

  • Download
    2

Transcript

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGANHUTAN DI DESA SESAOT, NUSA TENGGARA BARAT DANDESA SETULANG, KALIMANTAN TIMUR()The Roles of Customary Law in Forest Management and Protectionin Sesaot Village, West Nusa Tenggara and Setulang Village,East KalimantanMagdalenaPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanJalan Gunung Batu No.5, Bogoremail: magda.gultom@gmail.comiterima 22 Januari 2013, direvisi 1 Mei 2013, disetujui 17 Mei 2013Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia seringkali berasal dari masyarakat lokal sekitarhutan. Sementara itu, beberapa tulisan ilmiah beragumentasi bahwa pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokalakan mendukung pengelolaan hutan lestari. Studi ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukumadatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalampengelolaan dan perlindungan hutan. Metode yang digunakan berupa studi kasus di dua desa yaitu Desa Sesaot yangdidominasi Orang Sasak (Nusa Tenggara Barat) dan Desa Setulang yang didominasi Orang Dayak Kenyah(Kalimantan Timur). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan 30pegawai pemerintah, 20 LSM dan 50 penduduk desa. Penelitian menemukan keberadaan hukum adat masih berperandalam pengelolaan dan perlindungan hutan lestari. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kohesivitas,hubungan kekerabatan, dukungan para pihak terkait, kejelasan hak masyarakat terhadap hutan, transparansi danakuntabilitas keuangan.Kata kunci: Pengelolaan dan perlindungan hutan, masyarakat lokal, hukum adat, faktor-faktor11DABSTRACTThe challenges of forest management and protection In Indonesia often come from local community who live around the forest.However, some studies have argued that customary practices of local community will support sustainable forest management. This researchwas to study 'how do local people and their customary law protect and manage their forest?' as well as to analyze determinant factors ofcustomary law applied in forest management and protection. The methods used were case study of two villages, that is, Sesaot Village,dominated by Sasak People (West Nusa Tenggara) and Setulang Village, dominated by Dayak Kenyah People (East Kalimantan).Data was collected through field observation and interviews with 30 government offials, 20 NGO staff and 50 villagers. The study foundthat the existence of customary forest was significant in protecting and sustaining forest management. Factors that determined itssustainability were mainly cohesivity, kinship relationship, the present support of various stakeholders, clear property right as well asfinancial transparency and accountability.Keywords: Forest management and protection, local community, customary laws and factorsABSTRAKI. PENDAHULUANTantangan perlindungan dan pengelolaan hutandi Indonesia tersebut seringkali datang darimasyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestari-an pengelolaan hutan sangat tergantung kepadapartisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan.Perambahan, , pemanfaatansumberdaya hutan yang tidak lestari, adalahi l l egal log gingkegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan.Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagaiadat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragamantara yang satu dan yang lain. Pemberlakukanhukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan.Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapahukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaandan perlindungan hutan misalnya diAwiq-awiqLombok Barat dan hukum adat masyarakat Dayak110JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121di Kalimantan Timur dalam mengelola hutan adat.Khususnya hukum adat Suku Dayak di KalimantanTimur sangat berperan dalam mengelola danmelindungi hutan adat (Mulyoutami, 2009,Kalimantan Timur, Apomfires (1995).Penunjukkan hutan adat menjadi hutan negara,khususnya sejak disahkannya UU Kehutanan 1967telah banyak menimbulkan konflik di tengahmasyarakat yang berkeberatan hutan adatnyadiklaim sebagai hutan negara. Masyarakat lokalberkeinginan memulihkan hak-hak mereka atashutan adat yang telah ditetapkan sebagai hutannegara. UU Kehutanan Tahun 1967 dianggap telahmengabaikan hak-hak masyarakat setempat,sedangkan Undang-undang Lingkungan Hidup No5/1990 tidak secara jelas mengatur hak-hakmasyarakat lokal untuk mengakses hutan(Sembiring dan Effendi, 1999).Implementasi otonomi daerah di Indonesia padatahun 2001 diharapkan akan membukakemungkinan baru untuk pengakuan tanah adatseperti yang dinyatakan dalam UU No.41/1999Kehutanan. Namun demikian, peraturanpemerintah yang mengatur hutan adat belum bisaditetapkan sampai saat ini karena kompleksitas tarikmenarik kepentingan dalam proses, khususnyaantara Kementerian Kehutanan dan masyarakatsetempat yang diwakili oleh LSM. Negarabermaksud untuk menegakkan beberapapembatasan pada pengakuan resmi tanah adatsementara orang-orang lokal menginginkan tidakada atau pembatasan minimal (ICRAF danKPSHK, 2001; ICRAF 2001)Situasi ini telah menyebabkan kebuntuan dalammencapai konsensus antara pihak terkait. Beberapakekhawatiran terkait kebijakan memberi hak mutlakkepada masyarakat lokal untuk mengelola lahanhutan adalah kemungkinan pembagian tanah danpenjualan, dominasi oleh elit lokal (Contreras-Hermosilla dan C. Fay, 2005). Juga, ada potensimeningkatnya konflik antara masyarakat, sebagiankarena wilayah Indonesia pedesaan memilikikomposisi multi etnik (Acciaioli, 2006).Beberapa peneliti telah melaksanakan studimengenai potensi hukum adat dalam pengelolaandan perlindungan hutan lestari.. Salah satunyaadalah, studi mengenai kekayaan pengetahuanMasyarakat Dayak di Kalimantan Timur terhadappemanfaatan tanaman dan ekologi hutan mereka.Mereka juga bersepakat untuk memelihara hutanet.al.,et.al., .bagi generasi mendatang (Mulyoutami, 2009).Berbeda dengan situasi di Kalimantan Timur,Apomfires (1995) melakukan penelitian bagaimanadampak perubahan insitusi adat terhadapkelestarian hutan di Sentani, Papua. Penelitiandimaksud menemukan bahwa rusaknya hutan diSentani disebabkan oleh bergesernya danberubahnya kebudayaan Orang Sentani yangtadinya mengandung kearifan lingkungan.Seiring dengan maraknya klaim masyarakat adatterhadap hutan, sebuah penelitian tentang klaimhutan dilaksanakan di Luwu, Sulawesi Selatantahun 2008. Studi ini menemukan bahwa klaimterhadap hutan dapat didasarkan bukti-buktisejarah, misalnya kuburan, organisasi adat, kegiatantradisional dalam hutan, serta sebagian masyarakatmasih tergantung pada hutan (Gautama, 2008).Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupunadat dalam pengelolaan hutan telah berlangsunghampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupunmasyarakat adat belum mendapatkan tuntutannya,kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaanhutan secara adat semakin menjanjikan. MenteriKehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No.251/Kpts-II/1993 tentang ketentuan pemungutanhasil hutan oleh masyarakat hukum adat atauanggotanya di areal Hak Pengusahaan Hutan.Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/Menhut-II/2004 perihal masalah hukum adat dantuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakathukum adat. Kebijakan dimaksud sebagai responatas semakin meningkatnya klaim masyarakat adatterhadap lahan hutan.Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telahmemutuskan untuk mengabulkan sebagianpermohonan dari Aliansi Masyarakat AdatNusantara (AMAN), Kesatuan MasyarakatHukum Adat Kenegerian Kuntu dan KesatuanMasyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu(disebut Para Pemohon) dengan disahkannyaKeputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Pemohon telah mengajukan pengujiankesesuaian pasal-pasal dalam UU KehutananTahun 1999 terhadap Undang-Undang DasarTahun 1945, terkait dengan areal hutan negaradalam hutan masyarakat adat. MK mengabulkansebagian permohonan Pemohon yang dituangkandalam 12 butir pernyataan. Hal ini merupakan titikterang terhadap perjuangan pengembalian hutanadat kepada masyarakat hukum adat.et.al.,111Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )Menanggapi pro dan kontra terhadappengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal,penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana masyarakat lokal dan hukum adatnyamengelola dan melindungi hutan serta faktor faktoryang mempengaruhinya di Desa Sesaot (KabupatenLombok Barat, Provinsi NTB) dan Desa Setulang(Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur).II. METODE PENELITIANMetode penelitian yang digunakan adalah studikasus di dua desa, yaitu Desa Sesaot, KabupatenLombok Barat dan Desa Setulang, KabupatenMalinau, Kalimantan Timur (Gambar 1). Pe-ngumpulan data dan informasi dilakukan dengancara wawancara, pengamatan di lapangan maupundari hasil menghadiri pertemuan, lokakaryakehutanan di tingkat lokal dan nasional serta dandata sekunder dari berbagai publikasi.Wawancara mendalam denganmetode dilakukan terhadap para pihakterkait yaitu dari Kementerian Kehutanan, PemdaKabupaten Lombok Barat dan Malinau, elit lokal(Kepala Desa Setulang dan Sesaot, pemangku adatdi kedua desa), masyarakat lokal di Desat Sesaotdan Setulang dan LSM (CIFOR-Malinau,Konsepsi-Lombok Barat). Dalam metode ,orang yang diwawancarai dapat menyebutkannama lain yang potensial untuk diwawancarai. Totalpeduduk desa yang terlibat dalam wawancaraadalah 50 orang, sedangkan jumlah pegawaipemerintah adalah 30 orang (Staf Pemerintah diTingkat Propinsi dan Kabupaten) dan jumlah stafLSM adalah 20 orang.Data dan informasi dianalisis secara deskriptifterhadap pemanfaatan lahan dan hasil hutan mau-pun konservasi dan perlindungan. Juga dilakukananalisis terhadap para aktor yang terlibat sertafaktor-faktor yang memengaruhi aplikasi hukumadat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.(indepth interview)snow ballsnowballGambar 1. Lokasi Desa Sesaot dan SetulangFigure 1. Location of Sesaot dan Setulang VillagesSumber: Kementerian Kehutanan, 1997III. HASIL DAN PEMBAHASANDiskusi pada Bab Hasil dan Pembahasan diawalidengan gambaran umum dari profil desa,masyarakat dan hutan terkait dua desa yangmerupakan studi kasus penelitian ini. Dilanjutkandengan uraian mengenai pengalaman aplikasihukum adat dalam pengelolaan hutan. Selanjutnyadiidentifikasi beberapa faktor-faktor yang bisamendukung maupun menghambat aplikasi hukumadat dalam mengelola hutan lestari.Masyarakat lokal sekitar hutan umumnyabergantung pada hutan sumber mata pencaharianA. Gambaran Umum112JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121mereka. Kehidupan mereka masih jauh dari standarsejahtera dengan fasilitas umum (jalan, kesehatan,listrik) yang kurang memadai.Mayoritas masyarakat lokal Desa Sesaot(berdiri tahun 1968) adalah Orang Sasak (87%)(Badan Pusat Statiatik Indonesia, 2000; Sutedjodan Suryadi 1997). Orang Sasak telah mendominasibudaya Pulau Lombok sejak 1930-an (DepartementVan Economische Zaken, 1935). Mereka tinggaldi desa seluas 41.96 km dengan kepadatanpenduduk 181 orang per km (Badan PusatStatistik Indonesia, 2005). Desa mereka terletak8,3 km dari pusat Kecamatan Narmada (BadanPusat Statistik Lombok Barat, 2003). Desa Sesaotterdiri dari 10 dusun, tiga dusun berbatasanlangsung dengan Hutan Sesaot (Gambar 2 dan 3).Mereka telah akrab dengan program-programpembangunan kehutanan dari KementerianKehutanan seperti hutan kemasyarakatan,reboisasi, dan gerhan.Hutan Sesaot dulunya adalah hutan produksi(Acciaioli, 2006), sehingga masyarakat kehilanganpekerjaan ketika menjadi hutan lindung pada tahun1982. Selanjutnya pembalakan dihentikan, kegiatan-kegiatan ilegal meningkat. Untuk melindungi hutandan kebun HKM mereka , masya raka tmemberlakukan Beberapa pendudukAwiq-awiq.telah dipenjarakan selama 6 (enam) bulan hinggasatu tahun. Perubahan status hutan telahmenimbulkan masalah ekonomi dan sosial di DesaSesaot.Di Desa Setulang, mayoritas masyarakatnyaadalah adalah Suku Dayak Kenyah yang tinggal dilahan seluas seluas 85 km (Badan Pusat StatistikKabupaten Malinau, 2006). Dibandingkan denganDesa Sesaot, Desa Setulang lebih terisolasi dandicapai dengan ketinting (perahu panjang) danmemiliki kepadatan lebih rendah dari Desa Sesaot.Populasi Desa Setulang adalah 10-16 orang per km(lebih kecil dari Desa Sesaot), tetapi mereka tidaktersebar merata, dan tinggal berdekatan satudengan yang lain. Penduduk Desa Setulang lebihhomogen dari penduduk Desa Sesaot, dikarenakanmayoritas penduduk Desa Setulang (lebih dari90%) adalah Suku Dayak Kenyah.Tidak seperti Masyarakat Sesaot, MasyarakatSetulang memiliki hutan adat seluas 53 km, danterletak antara garis lintang utara 3 23' and 3 29'and antara garis bujur timur 116 24' and 116 29'(Sidiyasa, 2006). Hutan tersebut merupakanbagian hutan lindung disekitar TN KayanMentarang. Hutan Adat Setulang berjarak 40 menitdengan ketinting (perahu panjang) dari DesaSetulang (Gambar 4 dan 5).22et.al.,Gambar 2. Hutan Lindung Sesaot , Lombok BaratFigure 2. Sesaot Protection Forest, in West Lombok DistrictDipetakan oleh Seksi Kartografi, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU113Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )Gambar 3. Sketsa Desa Sesaot dan Hutan SesaotFigure 3. Scetch of Sesaot Village and ForestSumber : Kantor Kelurahan Sesaot, 2006Gambar 4. Klasifikasi hutan di Kabupaten Malinau, Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 2000Figure 4. The classification of forest in Malinau District designated by Ministry of Forestry of IndonesiaDipetakan oleh Seksi Kartografi, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS-ANU)114JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121B. dalam Mengelola danMelindungi Hutan SesaotAwiq-AwiqSehubungan dengan meningkatnya kegiatanilegal di Hutan Desa Sesaot, orang Sasak yang telahmengenal Hukum Adat (asal muasalnyadari Bali), sepakat memberlakukannya padapertengahan tahun 1990an. (KMPH Sesaot, 2000).Ketika itu, Masyarakat Sesaot difasilitasi oleh LSMlokal dan nasional, yaitu Kelompok Mitra PelestariHutan-KMPH; Konsepsi; dan Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial-LP3ES.diberlakukan untuk melindungiHutan Sesaot dan kebun masyarakat dari tindakanilegal (Tabel 1). Saat itu, Desa Sesaot juga pernahdikenal dengan keberhasilan dalam menjalankanprogram hutan kemasyarakatan (HKM), yangAwiq-awiqAwiq-awiqmengijinkan masyarakat mengelola hutan denganpola agroforestri. Pemberlakuan bersifatsukarela dan sangsi tidak berlaku, khususnya untukorang luar. Pada saat observasi lapangan tidakditemukan dokumen tertulis , tetapiinformasi mengenai proses pelaksanaannya tertulisdi beberapa publikasi dan dapat digali dari hasilwawancara dengan LSM dan masyarakat setempat(Tabel 1).KMPH (sebuah LSM lokal) dikenal aktif dalamupaya melindungi Hutan Sesaot denganmenggunakan . LSM ini terdiri darikelompok-kelompok petani lokal dari daerahsekitar Hutan Sesaot (KMPH Sesaot, 2000).Kelompok tani seperti KMPH terdapat di negara-negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, NuaiNeua di Thailand. Nuai Neua didirikan untukmenyatukan para petani di Thailand Utara dalamAwiq-awiqAwiq-awiqAwiq-awiqGambar 5. Sketsa Desa Setulang (Kalimantan Timur))Figure 5.Scetch of Setulang Village (East KalimantanSumber: Kantor Kelurahan Setulang dan CIFOR, 2006No Perihal ( )Subject Keterangan (Remark)1. Sifat pemberlakuan Wajib untuk kelompok Masyarakat Sasak. Sukarela, untuk orang luar, jikatertangkap biasanya diserahkan kepada yang berwajib.2. Jenis sangsi Pelanggar (dari dalam) dipermalukan di depan masyarakat dan kemungkinanakan dikucilkan (sangsi bersifat sosial). Untuk orang luar, dilaporkan kepadayang berwajib.3. Hal-hal yang diatur - Melarang kegiatan yang menggangu areal hutan kemasyarakatan milikpetani setempat- Melarang pencurian kayu dari hutan lindung4. Cara penetapanhukumanMelalui pertemuan yang dihadiri KMPH, elit lokal, polisi dan petugaskehutanan. Pertemuan ini akan memutuskan sangsi kepada pelanggar.Tabel 1. Pemberlakuan di Desa SesaotAwiq-awiqTable 1. Imposing Awiq-awiq in Village115Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )memperjuangkan keadilan, ketika lahan masyarakatyang ditetapkan sebagai kawasan lindung(Ayuthaya, 1996).Pelaksanaan memungkinkan opsi,yaitu pertama jika pelaku pelanggaran (misalnyamencuri kayu) adalah anggota HKM maka yangbersangkutan akan diadili di depan masyarakat,pejabat kehutanan dan polisi, untuk diberi sangsi.Kedua, jika pelanggaran dilakukan pihak luar, makaKPMH dan masyarakat akan mengajukan bukti danmelaporkan kepada pihak yang berwenang (sutedjodan Suryadi, 1997).lebih intensif dilaksanakan ketikameningkatnya kegiatan illegal pada pertengahantahun 1990 (KMPH Sesaot, 2000). Selama satu tahun(1995-1996), enam belas kasus yang melibatkangangguan hutan masyarakat dan pencurian kayudari Kawasan Sesaot dapat diselesaikan olehmasyarakat dan KMPH (Suryadi, 2001).Ditengah pemberlakukan , KMPHdan masyarakat mengalami tantangan yaitupertama, institusi pemerintah terkait merasaterancam dengan munculnya masyarakat yangmengambil patroli dan sanksi terhadap pelanggarhukum; kedua, KMPH dan masyarakat diklaimtidak memiliki otoritas formal untuk menegakkanhukum (Suryadi, 1998).Bersadarkan wawancara dengan pengurusKMPH, pemerintah provinsi akhirnya tidak setujudengan cara kerja KMPH dan mereka menyebutnyailegal. Anggota KMPH menjadi lebih kecewadengan tuduhan ini apalagi mereka telah me-Awiq-awiqAwiq-awiqAwiq-awiqngorbankan hubungan baik mereka dengantetangga, teman dan kerabat untuk melindungi hutanMereka juga menyadari bahwa dalam melindungihutan, mereka menempatkan diri mereka sendiridan keluarga mereka beresiko. Pelaksanaan hukumadat akhirnya dihentikan.Namun demikian, keinginan untuk memberlakukan kembali muncul tahun 2006,dengan melibatkan lebih banyak petani dariberbagai desa. Untuk itu, masyarakat Sasak harusmembangun hubungan baru di tingkat lokal. Halini menunjukan telah mengakar padakehidupan Orang Sasak di Lombok dan sulitdiabaikan. Sayangnya, Hutan Sesaot tidak bisadiselamatkan oleh . Ketika observasilapangan dilaksanakan, Hutan Sesaot telah terbukadan banyak ditanami pisang.Berbeda dengan Hutan Sesaot, Hutan Setulangmasih perawan dan belum banyak dijamah olehprogram pemerintah pusat maupun daerah,termasuk HKM. Status hutan ini merupakanbagian dari hutan lindung, walaupun dalamsejarahnya hutan ini merupakan hutan adat SukuDayak Kenyah.Dalam mengelola hutan, Suku Dayak Kenyahmemiliki hukum adat yang awalnya didominasioleh para bangsawan, namun kini dilakukan olehsebuah badan yang disebut Badan Pengelola HutanTanek Olen Setulang (BPHTOS). Badan inilahAwiq-awiq-Awiq-awiqAwiq-awiqAwiq-awiqC. Hukum Adat Dayak Kenyah dalamMengelola dan Melindungi Hutan SetulangTabel 2. Pemberlakuan hukum adat di Desa SetulangTable 2. Imposing customary law in Setulang Village (Suku Dayak Kenyah)No Butir hukum adat ( )Point of customary law Keterangan (Remark)1. Sifat pemberlakuan Wajib untuk Masyarakat Dayak Kenyah. Tetapi bersifat sukarelauntuk orang luar.2. Jenis sangsi Pada prakteknya, tidak ada sangsi jelas buat pelanggar dari luar(perusahaan kayu atau sawit). Biasanya dilakukan penyitaan dankemudian dilaporkan kepada yang berwajib. Masyarakat Dayaksendiri umumnya sangat mendukung perlindungan hutan adatnyadan jarang kena sangsi3. Hal-hal yang diatur - Pemotongan dan penggergajian kayu di hutan.- Larangan bagi perusahaan penebangan kayu mengadakankegiatan di hutan adat.- Pengaturan terhadap perluasan kebun dalam hutan ada.- Mengatur pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat SukuDayak Kenyah4. Cara penetapan hukuman Melalui pertemuan yang dihadiri oleh BPHTOS, yang terdiri daripemimpin adat, kepala desa dan masyarakat.116JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121yang mengeluarkan keputusan, ijin memanfaatkankayu dan sangsi bagi yang melanggar. Pada saatpenelitian, hukum adat tersebut telah ditulis (Tabel2), namun demikian keputusan diambil biasanyamelalui musyawarah secara adat.Keberadaan Desa Setulang diawali ketika OrangDayak Kenyah dari Sungai Pujungan memutuskanpindah ke daerah sekitar Sungai Setulang. Desa disekitar Sungai Setulang sepakat untuk memberimereka Hutan Setulang untuk menggantikan hutanadat mereka sebelumnya di Sungai Pujungan.Hutan dimaksud dikelola dan digunakan olehkeluarga bangsawan dan rekan-rekan mereka(Eghenter, 2000). Pemimpin adat pada saat itumemiliki kekuatan yang dominan dalam prosespengambilan keputusan tentang hutan.Namun demikian, kekuatan dominan ituberakhir ketika pemerintah pusat mengeluarkanUU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Padatahun 1989, orang non-aristokrat pertama kalimenjadi kepala desa dan ia memerintah selamasepuluh tahun. Namun demikian, kekuasaan kepaladesa ini sering ditantang karena ia tidak berasal darikeluarga aristokrat. Awal pelaksanaan suksesi itutidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan.Sementara itu, perubahan politik lokal telahmempengaruhi pengelolaan Hutan Setulang.Sekarang masyarakat biasa dapat berpartisipasidalam pengelolaan hutan dan mereka memilikipeluang lebih besar untuk menggunakan hutandengan izin dari BPHTOS.Larangan berdasarkan Hukum Adat Setulangmeliputi pemotongan dan penggergajian kayu dihutan. Juga larangan perusahaan penebangan kayudan peraturan terhadap perluasan kebun dalamhutan ada. Aturan ini juga menegaskan bahwaMasyarakat Setulang tidak akan membiarkaneksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan wilayahadat mereka.Hutan Setulang memiliki peranan yang pentingbagi kehidupan penduduk setempat. Bagi anak-anak dan remaja, hutan adat adalah tempat untukrekreasi, berenang dan berkemah selama musimliburan sekolah. Bagi wanita dewasa, hutan adalahsumber air, makanan dan kayu bakar untukkeperluan rumah tangga. Masyarakat jugadibolehkan berburu babi hutan dan menggunakankayu untuk membuat perahu panjang danmembangun rumah.1. Pengelolaan hutan yang lebih demokratis2. Konflik dengan perusahaan kayuGerakan untuk melindungi Hutan Setulangsemakin kuat di awal periode desentralisasi.Beberapa perusahaaan kayu datang danmenawarkan kerjasama untuk mengeksploitasiHutan Setulang. Beberapa Penduduk Senior DayakKenyah yang pernah mengalami bekerja diMalaysia, telah melihat kondisi rusaknya hutanyang telah ditebang dan tidak melihat manfaatyang nyata bagi penduduk desa-desa sekitar hutan.Perspektif untuk mempertahankan HutanSetulang mendapat dukungan dari(CIFOR). Setelahbeberapa diskusi hangat, penduduk desamemutuskan untuk menjaga hutan mereka.Akibatnya, konflik langsung dengan perusahaankayu tidak bisa dihindari.Sebenarnya, konflik di Kalimantan telah terjadisejak tahun 1970-an, terutama setelah pemerintahpusat mengizinkan perusahaan swasta untukberinvestasi dalam penebangan pada 1970-an.Reformasi di Indonesia yang diikuti desentralisasipada tahun 2001 diikuti dengan dengan makinmeningkatnya upaya untuk menegaskan kontrolatas tanah (Anau 2002). Beberapa kelompoksuku mengklaim hutan adat dan memutuskanuntuk menjualnya kepada perusahaan penebangan.Desa Setulang juga menerima tawaran dariperusahaan kayu saat itu dan beberapa OrangSetulang yang mendukung pembangunan hampirberhasil menjual hutan. Mereka ditawarkan sekitarRp. 30.000-75.000 per meter kubik kayu (Kompas,2003). Pada tahun 1974, dua perusahaan kayuberoperasi di dekat Hutan Setulang: PT. Trang JayaNugraha di Setarap dan PT. Sanjung Makmur diSentaban. Kegia tan kedua per usahaanmenyebabkan air di Sungai Setulang menjadikeruh. Masuknya perusahaan kayu berarti desaharus mencari hutan pengganti untuk bahanbangunan mereka. Akhirnya Masyarakat Setulangmenolak ker jasama dari pengusaha IjinPemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK), yangdatang menjanjikan segala macam bantuan.Selama awal desentralisasi tahun (2000-2002)delapan perusahaan kayu datang ke Desa Setulangresmi menawarkan usaha patungan denganmasyarakat setempat untuk penebangan kayu diHulu Sungai Setulang. Kadang MasyarakatSetulang harus berurusan dengan polisi sebagaikonsekuensi dari penolakan.Center forInternational Forestry Researchet.al.,117Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )Pada saat penelitian lapangan dilakukan, HutanSetulang masih tetap memiliki kondisi yang baik.Dalam prosesnya Penduduk Setulang sempatmendapatkan Kalpataru pada tahun 2003 yangdiserahkan oleh Presiden RI.Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihakyang terkait dengan hukum adat dan pengamatan diDesa Setulang dan Desa Sesaot dan pengumpulandokumen dan data statistik, terdapat lima faktoryang berpengaruh terhadap pemberlakukan hukumadat di dalam pengelolaan hutan. Lima faktortersebut adalah: kohesivitas, hubungankekerabatan yang dekat, adanya dukungan dariberbagai pihak, kejelasan hak atas hutan,transparansi dan akuntabilitas khususnya keuangan.Kohesivitas merupakan komponen pentingdalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Sebuahstudi di Amazon juga telah mengidentifikasi halyang sama (Schwartzman, dan Zimmerman, 2005).Diantara kasus Desa Sesaot dan Desa Setulang,Masyarakat Setulang menunjukkan adanyakohesivitas yang lebih memadai, sehingga merekaberhasil mencapai kesepakatan untuk memper-tahankan Hutan Setulang (lihat Bagian C2. Konflikdengan Perusahaan Kayu). Kepentingan yangberbeda antara orang-orang muda dan tua atauantara bangsawan dan rakyat biasa serta antarakebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkunganberhasil diakomodasi dalam satu kesepakatan.Terkait hal ini, orang dayak Kenyah memangmemegang tradisi untuk mewariskan hutan kepadagenerasi mendatang.Masyarakat Sesaot, awalnya dapat mencapaikesepakatan mengaplikasikan dalampengelolaan agroforestri dan perlindungan hutan.Namun berangsur-angsur menjadi lemah seiringdengan protes dari masyarakat yang merasadirugikan, karena melanggar . Sementaraitu, dukungan instistusi melemah karena merasatugas pokok dan fungsi perlindungan hutan yangseharusnya menjadi tugas mereka telah tergantikanoleh masyarakat dengan hukum nya(Lihat Bagian B. dalam Mengelola danMelindungi Hutan Sesaot)Masyarakat adat telah memanfaatkan hubunganD. Faktor yang Mempengaruhi1. Kohesivitas2. Hubungan kekerabatanAwiq-awiqAwiq-awiqAwiq-awiqAwiq-Awiqkekerabatan dalam pemberlakukan hukum adatuntuk pengelolaan dan perlindungan hutan.Hubungan kekerabatan di Indonesia seringmemegang peranan penting dalam mengaksesinformasi. Masyarakat Setulang mempertahankanhubungan dekat dengan pejabat KabupatenMalinau (Wollenberg, 2006). Pada saat penelitiandilakukan, Marthin Billa (Bupati Malinau) adalahOrang Dayak Kenyah yang lahir di Apo Kayan danmemiliki beberapa kerabat yang tinggal di DesaSetulang. Latar belakang etnis memastikanhubungan yang erat antara Bupati dan DesaSetulang. Hubungan dekat ini juga didukung olehfakta bahwa beberapa orang yang bekerja tetap atautidak tetap di kantor kabupaten dan di kantorlembaga donor seperti CIFOR-Malinau jugakerabat dari Desa Setulang. Kekerabatan inimembuat Orang Setulang dapat lebih mudahmengakses informasi dan melakukan konsultasitentang pendanaan dan proyek-proyek pem-bangunan dari Pemerintah. Hubungan erat antarapemerintah kabupaten dan masyarakat Setulangjuga menyebabkan daya tawar yang lebih dalamberurusan dengan pengelolaan Hutan Setulang danpelaksanaan kegiatan adat.Pada kasus Masyarakat Sasak di Sesaot, jelassekali terlihat kurangnya ikatan kekerabatan antaramasyarakat dengan para pejabat di pemerintahandaerah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, parapejabat Pemda Tingkat I dan II berasal dari sukuyang beragam, misalnya Sasak, Sumbawa dan Jawa.Akibatnya rasa keterikatan dengan adat ( )juga kurang kuat, karena perbedaan suku dankebiasaan.Dukungan para pihak dalam pemberlakukanadat dalam pengelolaan hutan merupakan hal yangsangat penting. Masyarakat Setulang mendapatdukungan kuat dari sebuah lembaga penelitianinternasional, seperti CIFOR. Dukungantermasuk dalam bentuk dana dan pembangunanfasilitas rekreasi (Lihat Bagian C2. Konflik denganPerusahaan Kayu ).Di lain pihak, pelaksanaan di Sesaotpada awalnya juga didukung banyak pihak (LihatBagian B. dalam Mengelola danMelindungi Hutan Sesaot). Namun demikian,KMPH yang mempelopori akhirnyakehilangan dukungan dari masyarakat danpemerintah provinsi. Lebih lebih setelah pengelolaAwiq-awiqAwiq-awiqAwiq-AwiqAwiq-awiq3. Dukungan berbagai pihak118JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121Hutan Sesaot berubah dari pemerintah provinsimenjadi pemerintah kabupaten. Hilangnyadukungan dana, akses informasi dan keberadaanhukum adat, otomatis memperlemah pember-lakukan hukum adat, .Permasalahan ketidakkejelasan hak masyarakatlokal dalam pengelolaan hutan di Indonesiamemang bukan hal baru. Konflik-konflik lahanhutan sering terdengar di berbagai tempat. Hal yangsama terjadi di Desa Sesaot dan Desa Setulang.Berbeda dengan Hutan Sesaot yang sejak awaltelah dieksploitasi oleh pengusaha kayu, HutanSetulang belum dieksplotasi dan secara historismerupakan warisan para leluhur Orang Setulang.Hal ini menjelaskan mengapa Masyarakat Setulanglebih gigih menuntut hak kepemilikan danpengelolaan terhadap Hutan Setulang. OrangSetulang juga memiliki kekawatiran akan kelestarianHutan Setulang.Masyarakat Setulang khawatir bahwa suatu saatpemerintah daerah (kecamatan dan kabupaten)akan membuat keputusan tentang pemanfaatanhutan adat mereka tanpa mengikutsertakanMasyarakat Setulang dalam proses pengambilankeputusan (komunikasi dengan tokoh DesaSetulang). Mereka kawatir bahwa akan terjadipembangunan perkebunan kelapa sawit ataupenebangan pohon di wilayah hutan adat mereka,sebagaimana banyak terjadi disekitar mereka.Kurangnya kejelasan hak kepemilikan lahan iniberpotens i menjadi penghambat usahapemberlakukan hukum adat untuk melindungi danmengelola Hutan Setulang.Transparansi dan akuntabilitas merupakankomponen yang juga tak kalah penting dalam tatakelola hutan yang baik. Tidak itu saja, faktor initernyata juga penting dalam proses pemberlakuanperaturan adat dalam pengelolaan danperlindungan hutan.Bagi masyarakat Setulang, transparansi danakuntabilitas adalah hal yang seharusnya dilakukanpara pihak terkait (komunikasi dengan seorangtokoh di Desa Setulang). Pembelajaran mengenaiakibat dari ketidaktransparanan dan kurangnyaakuntabilitas didapat dari pengalaman masyarakatdi sekitar mereka. Dalam sebuah kasus, Inhutani II,sebuah perusahaan kayu milik negara, dituntutuntuk membayar 50 miliar rupiah terhadap tuntutanAwiq-awiq4. Kejelasan hak kepemilikan lahan hutan5. Transparansi dan akuntabilitasmasyarakat yang hutan adatnya ditebang. Setelahnegosiasi tuntutan dikurangi menjadi 2,5 miliarrupiah. Inhutani II membayar 2,5 miliar rupiahuntuk sekitar 50 rumah tangga. Setiap rumahtangga seharusnya mendapatkan 400 juta rupiah,tapi akhirnya, masing-masing hanya menerimasekitar 200 ribu rupiah. Sebuah hasil penelitian ditiga desa di Kabupaten Malinau menemukanbahwa hampir 50 persen responden merasa bahwaekonomi mereka telah menurun setelahperusahaan penebangan skala kecil (IPPK)beroperasi dibandingkan sebelum masuknya IPPK(Affandi, 2006).Penelitian ini menemukan bahwa hukum adatmerupakan bagian dari kehidupan sebagianmasyarakat Indonesia. Hukum adat memilikipotensi untuk mengelola dan melindungi hutansecara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutansecara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnyadilakukan melalui musyawarah. danhukum adat Orang Setulang (Suku Dayak Kenyah)sama-sama efektif untuk melindungi hutan,namun seiring berjalan waktukehilangan dukungan dari pemerintah dansebagian masyarakat setempat. Karena itu, perludiperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhipemberlakukan hukum adat dalam pengelolaandan perlindungan hutan yaitu kohesivitas,dukungan pihak terkait yaitu pemerintah, LSM dandonor, ikatan kekerabatan, kejelasan hak atashutan, tranparansi dan akuntabilitas, khususnyadalam bidang keuangan.Mengingat pentingnya hukum adat, penelitianini menyarankan kepada pihak-pihak terkait yaitupemerintah, LSM, akademisi dan donor: pertama,dilakukan pemetaan dan inventarisasi masyarakatlokal yang mengaplikasikan hukum adat dalampengelolaan dan perlindungan hutan. Kedua,pemerintah segera menyelesaikan dan mensahkanRUU tentang hutan adat; ketiga, pemerintahseharusnya memberikan dukungan dan insentifkepada masyarakat adat Desa Sesaot dan Setulangdalam usahanya melindungi hutan. Terakhir,pentingnya meningkatkan kolaborasi masyarakatlokal dengan Pemda dalam mempertahankanwarisan hukum adat. Dalam hal ini, Pemda dapatmemberi dukungan dana dan memfasilitasiIV. KESIMPULAN DAN SARANAwiq-awiqAwiq-awiq119Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )pembinaan terhadap masyarakat adat. Sementaraitu, untuk membenahi transparansi danakuntabilitas keuangan yang berkaitan denganpengelolaan dan perlindungan hutan dapatdilakukan dengan cara membuat laporan danevaluasi secara berkala yang diinformasikan kepadasemua pihak terkait. Bahkan penting pula dilakukanaudit jika memang diperlukan.Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.Colin Filer, Dr. David Lawrence, Dr. Lesley Potterdan Dr. Budy Resosudarmo dari AustralianNational University serta Profesor CaruniaFirdausy dari LIPI yang telah memberi bimbingandan masukan selama melakukan penelitian ataupenulisan.Acciaioli, G. 2006. Environmentality Reconsidered:Indigenous to Lore Lindu ConservationStrategies and the Reclaiming of theCommons in Central Sulawesi, Indonesia.Dalam: Anonim (Ed). Survival of theCommons: Mounting Challenges and NewRealities," the Eleventh Conference of theInternational Association for the Study ofCommon Property . Bali, 19-23 June. IndianaUniversity: Digital Library of Commons.Affandi, O. 2006. The Impact of IPPK andIUPHHK on Community Economies inMalinau District. Governance Brief (May2006): 1-5.Apomfires, F.F. 1998. Perubahan Institusi Adat danKerusakan Hutan Kasus pada MasyarakatAdat Sentani, Irian Jaya. Tesis Magister.Universitas Indonesia. Jakarta. 195 halaman.Anau, N., R. Iwan, M. van Heist, G. Limberg, M.Sudana and E. Wollenbergh. 2002. TechnicalReport Phase I 1997-2001:ITTO Project Pd12/97 Rev.1. Bogor:Centre for InternationalForestry Research (CIFOR).Assambe-Mvondo, 2010. The Customary LawNature of Sustainable Forest managementStatesPractice in Central America andUcapan terima kasihDAFTAR PUSTAKAEuropean Union. Forest Ecology andManagement 3(2):58-70.Ayuthaya, P.N.N., 1996. Community Forestry andWatershed Networks in Northern Thailand.Prosiding Seeing Forests for Trees:Environment and Environmentalism inThailand. Chiang Mai. Silkworm Books.Badan Pusat Satistik Indonesia, Sensus PendudukTahun 2000.Badan Pusat Satistik Indonesia , Survey PotensialDesa 2005.Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, 2006.Kecamatan Malinau Selatan Dalam Angka2004. Malinau. Malinau: Badan PusatStatistik Kabupaten Malinau.Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat,2003. Narmada dalam Angka. Narmada:Badan Pusat Statistik Kabupaten LombokBarat.Contreras-Hermosilla, A. and C. Fay, 2005.Strengthening Forest Management inIndonesia through Land Tenure Reform:Issues and Framework. Bogor: ForestTrends.Departement Van Economische Zaken, 1935.Census of 1930 in the Netherlands Indies:Volume IV, Native Population in Sumatera.Batavia: Departement Van EconomischeZaken.Eghenter, C., 2000. What Is Tana Ulen Good For?Considerations on Indigeneous ForestManagement, Conservation, and Researchin the Interior of Indonesian Borneo.Human Ecology 28(3): 331-357.Gautama, I. 2008. Studi Komplain KepemilikanHutan Adat Masyarakat di Daerah AliranSungai Kabupaten Luwu Timur.9(2):96-104.ICRAF (World Agroforestry Centre) dan KPSHK(Konsorsium Pendukung Sistem HutanKerakyatan), 2001. Inisiatif dan KebijakanYang Berhubungan dengan Hak-HakMasyarakat Adat: Kedai III DiselenggarakanBersama oleh ICRAF dan KPSHK,Crawford Lodge, Bogor, 21 November 2000Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF,J.Agrisains120JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121SEA Regional Office.), diakses 27Januari 2008.ICRAF (World Agroforestry Centre), KPSHK(Konsorsium Pendukung Sistem HutanKerakyatan) and JKPP (Jaringan KerjaPemetaan Partisipatif), 2001. KelembagaanMasyarakat Adat dalam Mengelola SumberDaya Hutan: Kedai II DiselenggarakanBersama Oleh ICRAF, KPSHK, dan JKPP,Crawford Lodge, Bogor, September 2000.Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF,SEA Regional Office. (/ sea/Publications/ files/book/BK0023-04.PDF),diakses 27 Januari 2008.Kementerian Kehutanan, 1997. Peta VegetasiIndonesia.. Diakses 18 Februari 2013.Kementerian Kehutanan, 2011. trategisKehutanan 2012. Jakarta: KementerianKehutanan.KMPH (Kelompok Mitra Pelestari Hutan) Sesaot,2000 . Proposa l Per mohonan HakPengelolaan Hutan Kemasyarakatan: KMPHSesaot, Desa Batu Mekar, Sesaot, LebahSempage dan Sedau. Mataram: KMPH.Kompas, 2003. Warga Setulang MenolakPenebangan Hutan Adat. , 3NovemberMulyoutami, E, R. Rismawan, L. Joshi , 2009. Localknowledge and management of Simpukng(forest gardens) among the Dayak people inEast Kalimantan, Indonesia. Forest Ecologyand Management 257(2009): 2054-2061.Schwartzman, S. dan B. Zimmerman, 2005.Conservation Alliances with IndigeneousPeople of the Amazon. ConservationBiology 19(3): 721-727.http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/Publications/files/book/BK0021-04.PDFhttp://www.wor ldag rofores t r ycent re.orghttp://www.dephut.go.id/Halaman/Peta%20Tematik/PL&Veg/veg_97/vgindo.gifData SKompas.Sembiring, S. and E. Effendi (eds), 1999. KajianHukum dan Kebijakan PengelolaanKawasan Konservasi di Indonesia. Jakarta:Indonesian Center for Environmental Law.Sidiyasa, K., Zakaria and I. Ramses, 2006. TheForest of Setulang and Sengayan in MalinauEast Kalimantan. Bogor. Centre forInternational Forestry Research (CIFOR).Suryadi, S., 1998. Partnership Association forForest Protection and Management:Breaking Ground for Community-BasedManagement in the Sesaot Protected ForestArea Crossing Boundaries, the SeventhAnnual Conference of the InternationalAssociation for the Study of CommonProperty. Vancouver,British Columbia,Canada, 10-14 June: Indiana University:Digital Library of Commons.Suryadi, 2001. Enabling Policy Frameworks forSuccessful Community Based ResourceManagement Initiatives. Dalam K.Suryanata, G. Dolcemascolo, R. Fisher andJ.Fox (eds) Prosiding Eighth Workshop onCommunity Management of Forest Land.Hawai: East West Center and RegionalForestry Training Center.Sutedjo, E.B dan Suryadi, 1997. Government andNGO Collaboration in Social ForestryDevelopment in Protected Areas: A CaseStudy from Sesaot, West Lombok,Indonesia. Dalam M. Victor, C. Lang and J.Bornemeir (eds).Community Forestry atCrossroads: Reflections and FutureDirections in the Development ofCommunity Forestry, Vol. 16. Bangkok:RECOFT.Wollenberg, E., M. Moeliono, G. Limberg, I. R, S.Rhee and M. Sudana, 2006. Between Stateand Society: Local Governance of Forest inMalinau, Indonesia. Forest Policy andEconomics 2006(8): 421-433.121Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )

Recommended

View more >