peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGANHUTAN DI DESA SESAOT, NUSA TENGGARA BARAT DAN

    DESA SETULANG, KALIMANTAN TIMUR(

    )

    The Roles of Customary Law in Forest Management and Protectionin Sesaot Village, West Nusa Tenggara and Setulang Village,

    East Kalimantan

    MagdalenaPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

    Jalan Gunung Batu No.5, Bogoremail: magda.gultom@gmail.com

    iterima 22 Januari 2013, direvisi 1 Mei 2013, disetujui 17 Mei 2013

    Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia seringkali berasal dari masyarakat lokal sekitarhutan. Sementara itu, beberapa tulisan ilmiah beragumentasi bahwa pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokalakan mendukung pengelolaan hutan lestari. Studi ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukumadatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalampengelolaan dan perlindungan hutan. Metode yang digunakan berupa studi kasus di dua desa yaitu Desa Sesaot yangdidominasi Orang Sasak (Nusa Tenggara Barat) dan Desa Setulang yang didominasi Orang Dayak Kenyah(Kalimantan Timur). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan 30pegawai pemerintah, 20 LSM dan 50 penduduk desa. Penelitian menemukan keberadaan hukum adat masih berperandalam pengelolaan dan perlindungan hutan lestari. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kohesivitas,hubungan kekerabatan, dukungan para pihak terkait, kejelasan hak masyarakat terhadap hutan, transparansi danakuntabilitas keuangan.

    Kata kunci: Pengelolaan dan perlindungan hutan, masyarakat lokal, hukum adat, faktor-faktor

    1

    1

    D

    ABSTRACT

    The challenges of forest management and protection In Indonesia often come from local community who live around the forest.However, some studies have argued that customary practices of local community will support sustainable forest management. This researchwas to study 'how do local people and their customary law protect and manage their forest?' as well as to analyze determinant factors ofcustomary law applied in forest management and protection. The methods used were case study of two villages, that is, Sesaot Village,dominated by Sasak People (West Nusa Tenggara) and Setulang Village, dominated by Dayak Kenyah People (East Kalimantan).Data was collected through field observation and interviews with 30 government offials, 20 NGO staff and 50 villagers. The study foundthat the existence of customary forest was significant in protecting and sustaining forest management. Factors that determined itssustainability were mainly cohesivity, kinship relationship, the present support of various stakeholders, clear property right as well asfinancial transparency and accountability.

    Keywords: Forest management and protection, local community, customary laws and factors

    ABSTRAK

    I. PENDAHULUAN

    Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutandi Indonesia tersebut seringkali datang darimasyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestari-an pengelolaan hutan sangat tergantung kepadapartisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan.Perambahan, , pemanfaatansumberdaya hutan yang tidak lestari, adalah

    i l l egal log ging

    kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan.Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai

    adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragamantara yang satu dan yang lain. Pemberlakukanhukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan.Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapahukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaandan perlindungan hutan misalnya diAwiq-awiqLombok Barat dan hukum adat masyarakat Dayak

    110JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121

  • di Kalimantan Timur dalam mengelola hutan adat.Khususnya hukum adat Suku Dayak di KalimantanTimur sangat berperan dalam mengelola danmelindungi hutan adat (Mulyoutami, 2009,Kalimantan Timur, Apomfires (1995).

    Penunjukkan hutan adat menjadi hutan negara,khususnya sejak disahkannya UU Kehutanan 1967telah banyak menimbulkan konflik di tengahmasyarakat yang berkeberatan hutan adatnyadiklaim sebagai hutan negara. Masyarakat lokalberkeinginan memulihkan hak-hak mereka atashutan adat yang telah ditetapkan sebagai hutannegara. UU Kehutanan Tahun 1967 dianggap telahmengabaikan hak-hak masyarakat setempat,sedangkan Undang-undang Lingkungan Hidup No5/1990 tidak secara jelas mengatur hak-hakmasyarakat lokal untuk mengakses hutan(Sembiring dan Effendi, 1999).

    Implementasi otonomi daerah di Indonesia padatahun 2001 diharapkan akan membukakemungkinan baru untuk pengakuan tanah adatseperti yang dinyatakan dalam UU No.41/1999Kehutanan. Namun demikian, peraturanpemerintah yang mengatur hutan adat belum bisaditetapkan sampai saat ini karena kompleksitas tarikmenarik kepentingan dalam proses, khususnyaantara Kementerian Kehutanan dan masyarakatsetempat yang diwakili oleh LSM. Negarabermaksud untuk menegakkan beberapapembatasan pada pengakuan resmi tanah adatsementara orang-orang lokal menginginkan tidakada atau pembatasan minimal (ICRAF danKPSHK, 2001; ICRAF 2001)

    Situasi ini telah menyebabkan kebuntuan dalammencapai konsensus antara pihak terkait. Beberapakekhawatiran terkait kebijakan memberi hak mutlakkepada masyarakat lokal untuk mengelola lahanhutan adalah kemungkinan pembagian tanah danpenjualan, dominasi oleh elit lokal (Contreras-Hermosilla dan C. Fay, 2005). Juga, ada potensimeningkatnya konflik antara masyarakat, sebagiankarena wilayah Indonesia pedesaan memilikikomposisi multi etnik (Acciaioli, 2006).

    Beberapa peneliti telah melaksanakan studimengenai potensi hukum adat dalam pengelolaandan perlindungan hutan lestari.. Salah satunyaadalah, studi mengenai kekayaan pengetahuanMasyarakat Dayak di Kalimantan Timur terhadappemanfaatan tanaman dan ekologi hutan mereka.Mereka juga bersepakat untuk memelihara hutan

    et.al.,

    et.al., .

    bagi generasi mendatang (Mulyoutami, 2009).Berbeda dengan situasi di Kalimantan Timur,Apomfires (1995) melakukan penelitian bagaimanadampak perubahan insitusi adat terhadapkelestarian hutan di Sentani, Papua. Penelitiandimaksud menemukan bahwa rusaknya hutan diSentani disebabkan oleh bergesernya danberubahnya kebudayaan Orang Sentani yangtadinya mengandung kearifan lingkungan.

    Seiring dengan maraknya klaim masyarakat adatterhadap hutan, sebuah penelitian tentang klaimhutan dilaksanakan di Luwu, Sulawesi Selatantahun 2008. Studi ini menemukan bahwa klaimterhadap hutan dapat didasarkan bukti-buktisejarah, misalnya kuburan, organisasi adat, kegiatantradisional dalam hutan, serta sebagian masyarakatmasih tergantung pada hutan (Gautama, 2008).

    Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupunadat dalam pengelolaan hutan telah berlangsunghampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupunmasyarakat adat belum mendapatkan tuntutannya,kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaanhutan secara adat semakin menjanjikan. MenteriKehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No.251/Kpts-II/1993 tentang ketentuan pemungutanhasil hutan oleh masyarakat hukum adat atauanggotanya di areal Hak Pengusahaan Hutan.Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/Menhut-II/2004 perihal masalah hukum adat dantuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakathukum adat. Kebijakan dimaksud sebagai responatas semakin meningkatnya klaim masyarakat adatterhadap lahan hutan.

    Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telahmemutuskan untuk mengabulkan sebagianpermohonan dari Aliansi Masyarakat AdatNusantara (AMAN), Kesatuan MasyarakatHukum Adat Kenegerian Kuntu dan KesatuanMasyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu(disebut Para Pemohon) dengan disahkannyaKeputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Pemohon telah mengajukan pengujiankesesuaian pasal-pasal dalam UU KehutananTahun 1999 terhadap Undang-Undang DasarTahun 1945, terkait dengan areal hutan negaradalam hutan masyarakat adat. MK mengabulkansebagian permohonan Pemohon yang dituangkandalam 12 butir pernyataan. Hal ini merupakan titikterang terhadap perjuangan pengembalian hutanadat kepada masyarakat hukum adat.

    et.al.,

    111Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )

  • Menanggapi pro dan kontra terhadappengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal,penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana masyarakat lokal dan hukum adatnyamengelola dan melindungi hutan serta faktor faktoryang mempengaruhinya di Desa Sesaot (KabupatenLombok Barat, Provinsi NTB) dan Desa Setulang(Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur).

    II. METODE PENELITIAN

    Metode penelitian yang digunakan adalah studikasus di dua desa, yaitu Desa Sesaot, KabupatenLombok Barat dan Desa Setulang, KabupatenMalinau, Kalimantan Timur (Gambar 1). Pe-ngumpulan data dan informasi dilakukan dengancara wawancara, pengamatan di lapangan maupundari hasil menghadiri pertemuan, lokakaryakehutanan di tingkat lokal dan nasional serta dandata sekunder dari berbagai publikasi.

    Wawancara mendalam denganmetode dilakukan terhadap para pihakterkait yaitu dari Kementerian Kehutanan, PemdaKabupaten Lombok Barat dan Malinau, elit lokal(Kepala Desa Setulang dan Sesaot, pemangku adatdi kedua desa), masyarakat lokal di Desat Sesaotdan Setulang dan LSM (CIFOR-Malinau,Konsepsi-Lombok Barat). Dalam metode ,orang yang diwawancarai dapat menyebutkannama lain yang potensial untuk diwawancarai. Totalpeduduk desa yang terlibat dalam wawancaraadalah 50 orang, sedangkan jumlah pegawaipemerintah adalah 30 orang (Staf Pemerintah diTingkat Propinsi dan Kabupaten) dan jumlah stafLSM adalah 20 orang.

    Data dan informasi dianalisis secara deskriptifterhadap pemanfaatan lahan dan hasil hutan mau-pun konservasi dan perlindungan. Juga dilakukananalisis terhadap para aktor yang terlibat sertafaktor-faktor yang memengaruhi aplikasi hukumadat dalam pengelola