PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG

SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

Murti Prasetyo

NIM E0006023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang


commit to user

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


SURAKARTA DALAM IKUT SERTA MENANGGULANGI TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK

Oleh

Murti Prasetyo

NIM. E0006023

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Pembimbing I

Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.

NIP. 196005251987021002

Pembimbing II

Budi Setyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706101986011001


commit to user

iv

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)



PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK

Oleh

Murti Prasetyo

NIM. E0006023

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Ismunarno, S.H., M.H. :…………………………. Ketua

2. Winarno Budyatmojo, S.H, M.S. :………………………….

Sekretaris

3. Budi Setyanto, S.H, M.H. :………………………….. Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP.19610930 198601 1001


commit to user

v

PERNYATAAN

Nama : Murti Prasetyo

NIM : E0006023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :



PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK adalah betul-betul karya

sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi

tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan

Murti Prasetyo

NIM E0006023


commit to user

vi

MOTTO

Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Al-Insyirah : 5-6)

Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

~ Walt Disney~

Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar.

In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love

~Mother Teresa~

Bijaklah dalam menyikapi hidup, jangan pernah ada penyesalan.

~Penulis~

Berusaha, Berdo`a dan selalu Tawakal, Insya Allah, Allah akan memberikan jalan.

~Penulis~

Sedikit bicara, banyak berkarya

~Teater DeLiK~

Diantara kelelahan itu, terdapat sebuah kebersamaan

~Teater DeLiK~


commit to user

vii

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

§ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang

senantiasa memberikan yang terbaik dalam

setiap detik episode kehidupan;

§ Ayah dan Ibu atas segala cinta dan kasih

sayang yang tak terkira serta dukungan

tiada henti;

§ Kakakku tersayang yang selalu membantu

dan menyemangati;

§ Teater DeLik terima kasih atas segala

pelajaran yang engkau berikan;

§ Oryza Sativa yang tidak lelah memberikan

dukungan dan semangat;

§ Sahabat-sahabatku dan teman-teman

seperjuanganku;

§ Almamaterku, Universitas Sebelas Maret

Surakarta.


commit to user

viii

ABSTRAK

Murti Prasetyo, E 0006023. 2011. PERAN BANK TABUNGAN NEGARA

(BTN) KANTOR CABANG SURAKARTA DALAM IKUT SERTA

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI

BANK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Tabungan Negara dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank serta kendala-kendala yang dihadapi Bank Tabungan Negara dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menyangkut realitas, Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta dan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa peran Bank Tabungan Negara kantor Cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam hal ini, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal penerapan program APU dan PPT pada BTN telah dilaksanakan oleh Kepala Cabang BTN Surakarta. Permintaan informasi dan dokumen tentang data-data calon Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan bank telah sesuai dengan PBI. Pada BTN cabang Surakarta, pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern, dalam BTN disebut BRCO. Untuk mencegah tindakan pencucian uang, yang uangnya dicurigai berasal dari tindak kejahatan, BTN telah menjalankan identifikasi, analisa dan pemantauan transaksi yang dilakukan Nasabah yang ingin mengambil atau menyetorkan uang. Dalam usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia, telah diselenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Kata kunci : Bank, Pencucian Uang, Tindak Pidana


commit to user

ix

ABSTRACT

Murti Prasetyo, E 0006023. 2011. ROLE OF BANK TABUNGAN NEGARA

(BTN) BRANCH OFFICE OF SURAKARTA IN PARTICIPATING TO

OVERCOME THE CRIME OF MONEY LAUNDERING THROUGH

BANK. Law Faculty of Sebelas Maret University.

The purpose of this research is to know the role of the Bank Tabungan Negara in participating to overcome money laundering through banks, and the constraints faced by the Bank Tabungan Negara in participating to overcome money laundering through the bank.

This study uses qualitative research methods which the research was related to reality, data obtained from primary and secondary data. The primary data obtained from Bank Tabungan Negara Branch office of Surakarta and secondary data obtained from the data obtained from library materials, documents, and reports that have anything to do with the problem being investigated. For data collection technique using three techniques of interviews, questionnaires and literature study. Furthermore, to analyze existing data using qualitative analysis with an interactive model.

Based on the results of research conducted authors, it is concluded that the role of the Bank Tabungan Negara Branch Office of Surakarta in tackling money laundering are in accordance with regulations issued by Bank Indonesia Regulation No. 11/28/PBI/2009 on the Application of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention and Circular Letter of Bank Indonesia. 11/31/DPNP/2009 of Standard Guidelines for Anti-Money Laundering Program and Prevention of Financing of Terrorism for Commercial Banks. In this case, the active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners in terms of program implementation APU and PPT on BTN has been implemented by the Branch Manager BTN Surakarta. Requests for information and documents about the prospective customer data that will make the business relationship with the bank in accordance with the PBI. In BTN Branch of Surakarta, examination of the effectiveness of the program implemented by the APU and PPT internal audit unit, in the BTN is called BRCO. To prevent money laundering, the money derived from criminal suspects, BTN has run identification, analysis and monitoring of transactions conducted by customers who want to retrieve or deposit the money. In an effort to improve the quality of human resources, has held continuous training.

Keywords: Banks, Money Laundering, Crime


commit to user

x

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena

berkat rahmat dan hidayahNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

berjudul PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG


PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga,

para sahabat, dan seluruh pengikutnya terkasih hingga suatu hari yang telah Allah

SWT janjikan.

Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat

guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang

dari sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena

itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat

bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, oleh karena itu

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Moh. Jamin, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H, M.S., dan Bapak Budi Setyanto, S.H.,M.H.

selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang

dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya

skripsi ini.

3. Bapak Ismunarno, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah

memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik

yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi.


commit to user

xi

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis

menempuh studi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada

penulis selama masa studi.

7. Bapak Arif Budiman, selaku Branch Manager Bank Tabungan Negara Kantor

Cabang Surakarta.

8. Ibu Dyah Respati Woro H , selaku Kepala Seksi Retail Bank Tabungan

Negara Kantor Cabang Surakarta, terima kasih untuk semua informasi dan

bantuannya.

9. Mbak Sri Mulyani dan Mbak Isna, selaku Customer Service Bank Tabungan

Negara Kantor Cabang Surakarta, terima kasih atas waktunya menyempatkan

diri untuk diwawancarai.

10. Semua Staff dan karyawan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang

Surakarta.

11. Kedua orang tua penulis Bapak Totok Dwinur Haryanto, S.H., M.Hum. dan

Ibu Dra. Sri Murtyasning yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang

dan doa yang selalu mengiringi penulis.

12. Buat Kakakku Suryo Atmojo terima kasih buat doa, semangat dan kritikannya.

13. Buat Om Adi dan Bulik Ismi terima kasih atas saran dan bimbingan sehingga

terselesaikannya skripsi ini.

14. Buat Oryza Sativa terima kasih atas dukungan dan perhatian yang tak pernah

lelah memberikan semangat hingga dapat terselesainya skripsi ini.

15. Buat temen-temenku kuliah Aditya Firiana, Wisnu, Indy, dan Lucky, terima

kasih buat semangat dan bantuannya selama ini.

16. Buat seseorang yang telah memberikan semangat dan perhatiannya kepada

penulis.

17. Buat sedulur-sedulur Laboratorium Seni Teater DeLik Fendi, Setyawan, Ali,

Slamet, dan Lukmanu terima kasih buat semuanya selama ada di DeLik empat


commit to user

xii

tahun ini, walaupun banyak hal yang terjadi baik suka maupun duka tetapi

saya telah mendapatkan banyak pelajaran yang berharga.

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu disini yang telah

membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan

dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita khususnya pengetahuan

hukum.

Surakarta, 11 Januari 2011

Penulis,

Murti Prasetyo


commit to user

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................... v

MOTTO........................................................................................................ vi

PERSEMBAHAN....................................................................................... vii

ABSTRAK ................................................................................................... viii

ABSTRACT ................................................................................................. ix

KATA PENGANTAR ................................................................................. x

DAFTAR ISI ................................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian .................................................................. 5

E. Metode Penelitian ................................................................... 6

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................ 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 12

A. Kerangka Teori ....................................................................... 12

1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian

Uang………..........................................………………… 12

a. Pengertian Tindak Pidana ........................................... 12

b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang ………… 12

c. Sejarah Pencucian Uang .............................................. 14


commit to user

xiv

d. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang…………... 14

e. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang…... 16

2. Tinjauan Tentang Undang-undang No. 25 Tahun 2003

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 17

3. Tinjauan Umum Tentang Bank ........................................ 20

a. Pengertian Bank .......................................................... 20

b. Macam-Macam Bank .. ............................................... 20

c. Fungsi dan Tujuan Bank ............................................. 22

4. Tinjauan Umum Bank Tabungan Negara (BTN) ............. 23

a. Sejarah Singkat Mengenai BTN ................................. 23

b. Visi Misi Bank BTN.................................................... 25

c. Struktur Organisasi BTN……………………………. 25

B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 30

A. Peran BTN Cabang Surakarta Dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Bank. ...................... 30

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BTN Cabang Surakarta

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

Melalui Bank…. ...................................................................... 53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 56

A. Kesimpulan ............................................................................ 56

B. Saran....................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 60

LAMPIRAN


commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis Interaktif …..………………………………… 10

Gambar 2. Sruktur Organisasi BTN………………………………………. 26

Gambar 3. Kerangka Pemikiran…………………………………………… 27


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman dimana peradaban manusia telah tumbuh

dan berkembang dengan pesat, perilaku manusia juga menjadi semakin beragam

dan inovatif dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan sumber

penghasilan dilakukan manusia dengan berbagai macam cara. Terlepas dari cara-

cara yang dibenarkan, terjadi pula aktifitas untuk meningkatkan harta kekayaan

yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar norma atau peraturan

masyarakat. Aktifitas ini sering disebut dengan tindakan kejahatan untuk

menghasilkan dan meningkatkan harta kekayaan.

“Menurut Pompe di antara faktor-faktor yang diperlukan untuk adanya

akibat yang merupakan sebab, adalah faktor yang di dalamnya terdapat kekuatan

untuk menimbulkan akibat. Jadi musabab asalah faktor yang mempunyai tendensi

untuk dalam keadaan tertentu menimbulkan akibat”. (Winarno Budyatmojo, 2009:

152). Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula

perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara semakin berkembang,

diantaranya illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan

barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan

kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya

melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Harta kekayaan

yang berasal dari berbagai kejahatan, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan

atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena dikhawatirkan akan mudah

diketahui oleh aparat penegak hukum. Jenis kejahatan tersebut dapat

mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan

negara.

Kejahatan ekonomi mempunyai dimensi, ruang lingkup dan dampak yang

sangat luas dan dapat melampaui batas-batas territorial. Kejahatan ekonomi ini


commit to user

2

seringkali diungkapkan dalam berbagai istilah, antara lain economic crime, crime

as business, business crime dan abuse economic power, juga socio economic

crime (Winarno Budyatmojo, 2008: 94). Terdapat berbagai modus yang dilakukan

oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan

asal-usul harta kekayaan, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak

kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke

dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan tersebut tidak

dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian

uang (Money Laundering).

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Money Laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal (Adrian Sutedi, 2006: 78).

Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk

memerangi praktek pencucian uang. Mengingat harta kekayaan yang akan

dicucikan begitu besar. Upaya-upaya kegiatan pencucian uang ini harus dicegah

dan diberantas sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara

tetap terjaga. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur

tentang tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia masalah money laundering kini menjadi perhatian utama di

dalam hubungannya dengan lembaga perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang lebih dari 2% dari Gross Domestic Product dunia, oleh karena itu pemerintah telah berupaya membentuk undang-undang pencucian uang yang merupakan langkah antisipasi terhadap tekanan masyarakat yang melihat Indonesia sebagai lahan luas yang subur untuk kejahatan pencucian uang (Adrian Sutedi, 2006: 60).

Indonesia telah mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai

suatu tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun

2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003


commit to user

3

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia kriminalisasi dapat diartikan sebagai ” berkaitan dengan kejahatan

(pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana”.

Sementara masih menurut Kamus yang sama, kata kriminalisasi diartikan sebagai

”proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai

peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh

masyarakat”. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “tidak akan ada kejahatan

apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana dan kita akan dapat

menghilangkan seluruh kejahatan hanya dengan menghapuskan semua hukum

(undang-undang) pidana” (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987: 11).

Kriminalisasi pencucian uang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang

No. 25 Tahun 2003 tentang TPPU. Rumusan Pasal 3 berkaitan dengan rumusan

Pasal 1 angka 1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pemerintah Indonesia mempunyai tujuan mengkriminalisasikan tindak

pidana pencucian uang dengan dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang

TPPU ini yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) agar masyarakat

takut untuk melakukan kejahatan pencucian uang ini, dikarenakan akan mendapat

sanksi atau hukuman yang tegas dari aparat penegak hukum yaitu berupa

hukuman penjara.

Seperti yang telah disebutkan diatas, kegiatan pencucian uang ini salah

satunya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank, dikarenakan sektor

inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dalam lalu-lintas keuangan yang dapat

digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana/uang. Melalui

bank dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak dengan memanfaatkan kode etik

kerahasiaan bank. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari


commit to user

4

satu bank ke bank lain dalam suatu negara yang belum mempunyai sistem hukum

yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang. Dengan kata

lain, disini bank digunakan sebagai sarana untuk mencucikan uangnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menyusun penulisan

hukum dengan judul “PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)

KANTOR CABANG SURAKARTA DALAM IKUT SERTA

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI

BANK”.

B. Perumusan Masalah

Penyusunan rencana penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sasaran

dan tujuan, maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BTN kantor cabang Surakarta dalam menanggulangi tindak

pidana pencucian uang melalui bank?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BTN kantor cabang Surakarta dalam

ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan agar

sesuai dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini

meliputi dua hal, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui peran BTN kantor cabang Surakarta dalam

menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh BTN kantor

cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana

pencucian uang melalui bank.


commit to user

5

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang peran BTN kantor

cabang Surakarta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui

bank pada umumnya untuk menambah literature bagian hukum pidana

dan pada khususnya bagi penulis.

b. Untuk mengembangkan dan memperluas aspek hukum antara teori

dengan prakteknya.

c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis

maupun bagi masayarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya

dan Hukum Pidana pada khususnya.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan

dan referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang

berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang

diteliti.

b. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada

masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran BTN kantor

cabang Surakarta dalam dalam menanggulangi tindak pidana pencucian

uang melalui bank.

c. Untuk mempraktekkan teori penelitian (hukum) yang telah Penulis

dapatkan di bangku kuliah


commit to user

6

E. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun

dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau

tata kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran dari ilmu

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara

seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapi (Soerjono Soekanto, 2007: 6). Maka metode penelitian merupakan suatu

cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan suatu penelitian dapat

tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum

ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Pada

penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder,

untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau

terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 52). Dalam penelitian ini

penulis menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan

pihak-pihak dari Bank Tabungan Negara (BTN) kantor cabang Surakarta

mengenai kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu mengenai

penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui bank. Penelitian ini

dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data dasar yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan tersebut disusun seara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu

kesimpulan dalam hubungannya tentang masalah yang diteliti

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau

gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk


commit to user

7

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat

teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono

Soekanto, 2007: 10).

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam

penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena

penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang peran BTN kantor

cabang Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang

melalui bank.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, dalam penelitian hukum terdapat beberapa

pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan

kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual

approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-

undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan

cara melakukan telaah terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan perbankan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis bertujuan untuk

memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitiannya menjadi terarah dan dapat

dibatasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bank

Tabungan Negara (BTN) kantor cabang Surakarta. Hal ini berkaitan dengan

masalah yang akan diteliti, yaitu penanggulangan tindak pidana pencucian

uang melalui bank.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi

penelitian, yaitu wawancara dengan pihak-pihak dari BTN kantor cabang

Surakarta.


commit to user

8

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data

primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku,

literatur, tulisan ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-undangan,

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pihak yang terkait langsung dengan

permasalahan yang diteliti yaitu wawancara dengan petugas pengawas

program anti pencucian uang di BTN kantor cabang Surakarta dilakukan

oleh Ibu Dyah Respati Woro H. dan pelaksana program anti pencucian

uang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani.

b. Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat

dan mencakup peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti yaitu:

a) Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

c) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan keterangan atau fakta yang

diperoleh melalui buku-buku, undang-undang, hasil-hasil penelitian,

dan karya-karya ahli hukum berupa tulisan dan seterusnya yang

relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti internet, koran, kamus dan ensiklopedia.


commit to user

9

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan yang diambil oleh penulis dalam

penulisan hukum ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya

atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan

alat yang dinamakan panduan wawancara (Interview Guide).

Dalam hal wawancara ini, penulis menggunakan metode

wawancara bebas terpimpin, dimana wawancara dilakukan dengan

mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang

kemudian dikembangkan dalam wawancara dan responden akan menjawab

sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

b. Studi kepustakan

Studi kepustakaan diperoleh data dengan cara membaca dan

mempelajari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-

buku, dokumen, surat kabar, majalah dan sebagainya. Berbagai dokumen

yang menjadi sumber data sekunder dikaji substansinya sesuai dengan

tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Dalam tahap analisis data ada tiga komponen pokok yang harus

disadari oleh setiap peneliti. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana

dikutip H.B. Sutopo tiga komponen pokok tersebut adalah “reduksi data ,

sajian data, dan penarikan kesimpulan ” (H.B. Sutopo, 2006 : 113) .

Ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Suatu bentuk analisis yang mempertegas, membuang hal yang

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan

akhir dapat dilakukan.

b. Sajian data


commit to user

10

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu

penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis berdasarkan

penelitian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan

data berakhir. Penarikan kesimpulan ini dilakukan sendiri oleh si penulis

guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Model analisis interaktif

(interactive model) dapat digambarkan sebagai berikut:

(HB.Sutopo. 2006 : 120)

Gambar 1 : Model Analisis Interaktif

Pengumpulan

Data

Sajian Data Reduksi Data

Penarikan

Kesimpulan/verivikasi


commit to user

11

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-

tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan

hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika

penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menerangkan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang tindak

pidana pencucian uang, tinjauan tentang Undang-Undang No. 25 Tahun 2003,

tinjauan tentang bank dan tinjauan tentang Bank Tabungan Negara (BTN).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian, selanjutnya menjawab

perrmasalahan mengenai peran BTN cabang Surakarta dalam menanggulangi

tindak pidana pencucian uang melalui bank dan Kendala-kendala apa saja yang

dihadapi BTN cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana

pencucian uang melalui bank.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang

dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana

Para ahli hukum mempunyai pandangan sendiri dalam memberikan

pengertian mengenai tindak pidana. Beberapa ahli hukum yang memberikan

definisi diantaranya yaitu:

1) Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2) Menurur Pompe strafbaar feit sebenarnya tidak lain dari suatu tindakan

yang menurut rumusan undang-undang dinyatakan sebgai tindakan yang dapat dihukum.

3) Vos memberikan definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia

yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

4) R. Tresna memberi definisi peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002: 72).

b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang didefinisikan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25

Tahun 2003 tentang TPPU bahwa:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,

menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil

tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau


commit to user

13

menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi

harta kekayaan yang sah.

Pengertian pencucian uang menurut beberapa ahli hukum yaitu:

1) M. Giovanoli

Pencucian Uang merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen.) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah bersal dari sumber yang sah (legal).

2) Mr. J. Koers

Pencucian Uang merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut (M. Arief Amrullah, 2004; 10).

Sedangkan Fraser, Pencucian Uang secara sederhana adalah suatu proses

dimana “uang kotor” (yang diperoleh melalui kejahatan) dicuci melalui

sumber-sumber atau perusahaan-perusahaan yang “bersih” dan sah agar

si penjahat dapat lebih menikmati hasil kejahatannya (Adrian Sutedi,

2006: 76).

One of the biggest obstacles to maintaining an effective operating

international financial system is money laundering. A global

phenomenon and international challenge, money laundering is a

financial crime that often involves a complex series of transactions and

numerous financial institutions across many foreign jurisdictions (Salah

satu kendala terbesar untuk mempertahankan sebuah sistem operasi

keuangan internasional yang efektif adalah pencucian uang. Sebuah

fenomena global dan tantangan internasional, pencucian uang adalah

kejahatan keuangan yang sering melibatkan serangkaian transaksi yang

kompleks dan banyak lembaga keuangan di seluruh wilayah hukum asing

(Bonnie Buchanan, 2004, Vol 18, Issues 1: 115).

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang

dimaksud dengan pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian

uang adalah suatu proses kegiatan dimana uang yang berasal dari tindak

kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan,


commit to user

14

dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari

pemerintah atau otoritas yang berwenang, dengan cara memasukkan uang

tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila

dikeluarkan dari sistem keuangan akhirnya telah berubah menjadi uang

yang sah.

c. Sejarah Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti ini dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil pelacuran.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Sehingga kemudian muncul istilah narco dollar, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika (Adrian Sutedi, 2006: 73).

Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan

dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial

lainnya. Hingga pada saat ini institusi perbankan menjadi tempat yang

paling jitu bagi para pelaku kejahatan pencucian uang untuk mencuci

uangnya.

d. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang

Proses terjadinya pencucian uang dapat dijelaskan bahwa terdapat

berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya

proses pencucian uang dapat dikelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan

yaitu:

1) Placement Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial sistem). Karena uang itu sudah masuk sistem ke dalam sistem keuangan perbankan, maka berarti uang itu telah juga masuk ke dalam


commit to user

15

sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara yang bersangkutan tetapi juga telah masuk sistem keuangan global atau intenasional.

2) Layering

Pekerjaan dari pihak pencuci uang (laundereer) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan placement sepeti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu. Hal ini akan sangat menarik perhatian otoritas moneter Negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu setelah dilakukan placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain dan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara memecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali asal-usul uang tersebut tidak dapat lagi dilacak oleh otoritas moneter aatu para penegak hukum.

3) Integration

adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah atau uang halal (clean money), baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipercayakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (Adrian Sutedi, 2006: 81-82).

Menurut Anwar Nasution, ada empat faktor yang dilakukan

dalam proses pencucian uang yaitu:

1) Merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu.

2) Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana. 3) Merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan

pelacakannya oleh petugas hukum. 4) Mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya (Adrian

Sutedi, 2006: 82).

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang

harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan

atau menghilangkan asal-usul uang. Sehingga hasil akhirnya dapat

dinikmati atau digunakan secara aman. Kegiatan tersebut dapat terjadi

secara terpisah, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.


commit to user

16

e. Modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu

semakin komplek dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan

yang cukup rumit seperti halnya modus operandi pencucian uang melalui

jasa transfer dana elektronik pada bank. Hal itu terjadi baik pada tahap

placement, layering, maupun integration, sehingga penggunaannyapun

menjadi secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus

operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.

Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam

melakukan kejahatan pencucian uang, yaitu:

1) Kerja sama Penanaman Modal Dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil kejahatan tersebut dibawa keluar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali kedalam negeri lewat proyek-proyek penanaman modal asing (joint venture). Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan joint venture tersebut diinvestasikan lagi kedalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah merupakan uang yang bersih bahkan sudah terkena potongan pajak.

2) Agunan Kredit Bank Swiss Dalam hal ini uang hasil kejahatan diselundupkan lebih dahulu ke luar negeri, dimana diluar negeri tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain (misalnya salah satu bank di Eropa). Uang dari pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke negara asal dimana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih.

3) Transfer ke Luar Negeri. Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal kejahatan. Selanjutnya, dari luar negeri uang tersebut dibawa kembali kedalam negeri oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4) Usaha Tersamar di Dalam Negeri. Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak menjadi soal apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Akan tetapi, seolah-olah yang terjadi adalah perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih.

5) Tersamar dalam Perjudian. Dalam hal ini dengan uang hasil kejahatan tersebut didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut. Atau dibeli nomor undian berhadiah dengan nomor


commit to user

17

menang yang dipesan dengan harga yang tinggi, sehingga seolah-olah uang tersebut adalah hasil dari menangnya undian tersebut.

6) Penyamaran Dokumen. Dalam metode ini uang tersebut tidak kemana-mana, tetapi tetap didalam negeri. Namun demikian, keberadaan uang tersebut didukung oleh berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang tersebut berasal dari bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa tersebut misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor-impor,sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut.

7) Pinjaman Luar Negeri. Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke negara asalnya dalam bentuk pinjaman luar negeri. Jadi seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8) Rekayasa Pinjaman Luar Negeri. Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana-mana, tetapi tetap di negeri asal kejahatan. Namun demikian, dibuat suatu rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri, padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut (Adrian Sutedi, 2006: 85-87).

Diluar modus operandi tersebut masih banyak modus lain dari yang

paling sederhana sampai yang paling rumit dan kompleks, dan akan terus

berkembang serta semakin canggih, apalagi ditunjang dengan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang melahirkan cabang-cabang baru dari modus

dasar pencucian uang. Untuk menunjang modus operandi tersebut

diperlukan instrumen pendukung yang beragam yang sering disesuaikan

dengan bidang yang dikuasai oleh pelaku kejahatan atau bidang yang

dianggap potensial untuk pencucian uang yang sistem pengaturan dan

pengawasannya tidak ketat sehingga dinilai aman bagi pelaku.

2. Tinjauan Tentang Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang

Diundangkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang No. 15 Tahun 2002 merupakan suatu langkah besar dalam upaya

membangun rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money


commit to user

18

laundering) di Indonesia, karena dalam Undang-undang tersebut mengatur

hal-hal penting seperti :

a. Kegiatan money laundering dinyatakan sebagai tindak pidana (diatur

dalam pasal 12);

b. Pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan atas tindak pidana money

laundering dikecualikan dari ketentuan rahasia bank (diatur dalam pasal

14);

c. Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

yang dikenal sebagai Indonesian Financial Intelligence Unit yang

merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas dan

kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang (diatur dalam pasal 1 angka 8);

d. Landasan hukum yang lebih jelas bagi pembekuan dan penyitaan aset yang

merupakan hasil tindak pidana (proceeds of crime) (diatur dalam pasal 32

dan 34).

UU No.15 Tahun 2002 telah diperbaiki dengan UU No.25 Tahun 2003

tentang perubahan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang, dengan materi pengaturan tambahan antara lain sebagai berikut :

a. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas cakupannya, tidak hanya

meliputi setiap orang yang menyediakan jasa keuangan tetapi juga

meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan (diatur dalam pasal 1

angka 5).

b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan

mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan

dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak

pidana (diatur dalam pasal 1 angka 7).

c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari

tindak pidana, dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku


commit to user

19

umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak

tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh

(diatur dalam pasal 2).

d. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan

laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan penyampaiannya oleh

Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off).

Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil

tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga

mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang (diatur dalam pasal 10 A).

e. Jangka waktu kewajiban penyampaian pelaporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja

menjadi tidak lebih 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan

mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini

dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak

pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak

(diatur dalam pasal 13 ayat 2).

Dilihat dari sistematika, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003

tentang TPPU, maka ruang lingkup yang akan diberantas terdiri dari 2 (dua)

kelompok tindak pidana yaitu:

Pertama : Kelompok Tindak Pidana dalam Bab II yang berjudul

“Tindak Pidana Pencuciang Uang”, yaitu delik-delik yang

langsung berhubungan dengan perbuatan tindak pidana pencucian

uang (diatur dalam Pasal 2, 3, 6, UU No. 25 tahun 2003);

Kedua : Kelompok Tindak Pidana dalam Bab III yang berjudul “Tindak

Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian

Uang”, yaitu delik-delik yang berhubungan dengan proses

pelaporan, penyidikan, penuntutan Tindak Pidana Pencucian

Uang (diatur dalam Pasal 9, 10 A, 13, 33 UU No. 25 tahun 2003).


commit to user

20

3. Tinjauan Umum tentang Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Abdurrachman, secara terminology, istilah “bank” berasal dari bahasa Italia “banca” yang bearti “bence” yaitu suatu bangku atau tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar (Munir Fuady, 2001: 13).

Pengertian bank dalam kamus perbankan diartikan sebagai badan

usaha dibidang keuangan, yang menarik uang dari dan menyalurkannya ke

dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa dalam

lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Hermansyah, Bank adalah badan usaha yang menjalankan

kegiatan menghimpunkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2005 : 8).

Di Indonesia, pengertian bank diatur dalam Undang-undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pada hakekatnya pengertian bank dari berbagai pendapat para ahli

hampir sama. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau

penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di

dalam lalu-lintas pembayaran.

b. Macam-macam Bank

1) Dilihat dari segi fungsinya

a) Bank Sentral (Central Bank)

b) Bank Umum (Commercial Bank)


commit to user

21

c) Bank Tabungan (Saving Bank)

d) Bank Pembangunan (Development Bank)

e) Bank Desa (Rural Bank)

2) Dilihat dari segi kepemilikannya, bank terbagi dalam:

a) Bank Milik Pemerintah Dalam akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pula oleh pemerintah. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI).

b) Bank Milik Swasta Nasional Seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta pula. Contohnya ialah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Bali dan sebagainya.

c) Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh Bank Umum Kopersi Indonesia.

d) Bank Milik Asing Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Dengan demikian, jelas kepemilikan sahamnya dimiliki pihak asing. Contohnya antara lain: ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America dan sebagainya.

e) Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya tergantung dari posisi tawar dari para pihak yang mendirikan bank tersebut, bias pihak asing atau pihak swasta nasional. Contonya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Sanwa Indonesia Bank, Mitsubishi Buana Bank (Johannes Ibrahim, 2004: 39-40).

Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan Pasal 5:

a) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensonal dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lau-lintas pembayaran;

b) Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang


commit to user

22

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas

pembayaran.

3) Bank dilihat dari segi atau cara menentukan harga baik harga jual

maupun harga beli:

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional, yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

b) Bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang menerapkan aturan syariah atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Bank berdasarkan prinsip ini dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan dan lain sebagainya (Johannes Ibrahim, 2004: 41-42).

4) Bank dilihat dari kedudukan atau status:

a) Bank devisa

b) Bank non devisa

c. Fungsi dan tujuan Bank

Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam

Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: sebagai penghimpun dan penyalur

dana masyarakat.

Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah:

1) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau

penerima kredit.

2) Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga

pemberi kredit.

3) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan

pembayaran.

Tujuan Perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU No. 7

Tahun 1992. "Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang


commit to user

23

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

4. Tinjauan Umum Bank Tabungan Negara (BTN)

a. Sejarah Singkat Mengenai BTN

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung,

pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No.27 tanggal 16

Oktober 1897 mendirikan POSTSPAARBANK yang kemudian terus

hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memilki 4

(empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada tahun

1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas

Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam

waktu yang relative singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan

POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada

Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK

dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk

menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini

tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya

mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 telah memberikan

inspirasi kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan

TYOKIN KYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintahan R.I dan

terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bp.

Darmosoesanto ditetapkan oleh Pemerintah R.I menjadi Direktur yang

pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan

penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi

kegiatan KANTOR TABUNGAN POS adalah tidak berumur panjang,

karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya


commit to user

24

semua kantor, termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS

hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali

(1949), nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK

TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama BANK

TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementrian

Perhubungan.

Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang

substansif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No.9

tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama

POSTSPAARBANK IN INDONESIA berdasarkan staatblant No. 295

tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk

kementrian dari Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di

bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat

tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 09

Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK

TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN NEGARA

didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang

kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964.

Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank

milik Negara ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19

Desember 1968 yang sebelumnya BANK TABUNGAN NEGARA

menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian POSTSPAARBANK

(1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah

bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui

tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA

ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama

kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. karena

itulah tanggal 10 Desember diperingati sebgai hari KPR bagi BTN.

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992,

yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992

yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992 bentuk hukum


commit to user

25

BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan call name Bank

BTN. Berdasarkan kajian konsultan independent. Price Waterhouse

Coopers, Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-

544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN

sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa

subsidi (http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Sejarah-Bank-BTN.aspx

Surakarta, 11 Desember 2010)

b. Visi Misi Bank BTN

Visi dari bank BTN adalah menjadi Bank yang terkemuka dalam

pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah.

Sedangkan Misi dari Bank BTN adalah :

1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan

industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan

lainnya.

2) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang

berkualitas dan professional dan memiliki integritas yang tinggi.

3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan

sesuai dengan kebutuhan nasabah.

4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan

prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Government untuk

meningkatkan Shareholder Value.

5) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

c. Struktur Organisasi BTN

Dalam struktur organisasi Bank BTN terdapat pemisahan fungsi

front office dan back office. Perbedaannya ialah:


commit to user

26

1) Setiap unit kerja akan mempunyai tanggung jawab, wewenang dan alur

laporan yang jelas.

2) Fungsi-fungsi umum hanya dikerjakan oleh satu unit.

Bank BTN Kantor Cabang Solo mempunyai sruktur organisasi inti

yaitu Branch Manager (Manajer Cabang) yang membawahi para kepala

seksi yaitu Retail Service Head, Operation Head, serta Collection Work

Out Head. Selain itu, Branch Manager mempunyai peran sebagai induk

dari kepala-kepala kantor cabang pembantu sehingga memilki kewenangan

untuk memberikan instruksi dalam pelaksanaan organisasi di Bank BTN.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi sebagai

berikut:

Struktur Organisasi Bank BTN Kantor Cabang Solo

Gambar 2.

Branch Manager

Kanit Ritel

Trans Processing Kliring :

Back Office FAO DEO

Loan Admin Dokumen

Pokok LPA

GBA Logistik/Prot

okol Personalia

Operation SH

Customer Service

Teller Service.

Head Teller Cash Room

Teller

Loan Service

Wawancara

Ritel Service

Selling Officer

Kanit OPS

KA-KCP : Ø Palur Ø UNS Ø Mojosongo Ø Sukoharjo Ø Klaten

Legal Kolektif

LAO

Supervisor CWO

Reporting Bookeping

Accounting SH

Teller

Customer Service

Loan Service

BRCO


commit to user

27

B. Kerangka Pemikiran

Bank Indonesia UU No. 23 th. 1999

Bank UU No. 10 th 1998

Fungsi, Kedudukan Bank

Transfer dana melalui media Elektronik pada bank

Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 25 tahun 2003

Bagaimana peran BTN cabang Surakarta dalam ikut serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui bank

Gambar 3.

Keterangan:

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan

maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang

dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan

tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan,

penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan


commit to user

28

imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika,

perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap,

penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai

kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau

menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana

tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh

para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah

dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta

kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu

mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut

masuk ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan.

Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak

dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan

atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dikenal sebagai

Pencucian Uang (Money Laundering).

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat,

juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak

stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan

meningkatnya berbagai kejahatan. Upaya untuk mencegah dan

memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian

internasional. It has been estimated that some £500 billion of hot money is

laundered through the world's financial markets each year. Such huge

amounts of money cannot be successfully laundered without the

involvement of accountants (and other professionals) who use their

expertise to create the complex webs of transactions whose purpose it is to

conceal and obscure illegal activity (Diperkirakan bahwa kira-kira lima

ratus juta uang panas dicuci melalui pasar keuangan dunia setiap tahun.

Jumlah uang yang besar itu tidak berhasil dicuci tanpa keterlibatan akuntan

(dan professional lainnya) yang menggunakan keahlian mereka untuk


commit to user

29

menciptakan sistem transaksi yang rumit tujuannya adalah untuk

menyembunyikan dan mengaburkan aktivitas illegal (A. MitchellP.

SikkaH. Willmott, 1998, Vol 23, Issues 5-6 : 58).

Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk

dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum

secara bilateral maupun multilateral.

Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan

penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian

dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor

ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Indonesia juga memberi perhatian

besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir seperti

pencucian uang.

Kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang ini adalah

dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25

Tahun 2003. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi

dinyatakan sebagai tindak pidana dan harus dicegah serta diberantas. Oleh

karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan (preventif) dengan cara

membentuk suatu peraturan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang

melalui bank.


commit to user

30

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BTN Cabang Surakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Pencucian Uang Melalui Bank

Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Surakarta merupakan sebuah

intansi yang bergerak di bidang perbankan yang menawarkan jasa-jasa dalam lalu-

lintas pembayaran keuangan. Saat ini, bank menjadi sasaran empuk dijadikan

tempat oleh para penjahat untuk mencucikan uangnya dengan tujuan untuk

menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana/uang. Kejahatan ini perlu dicegah,

karena dapat mengganggu sistem perekonomian nasional. Sehingga dibutuhkan

suatu tindakan pencegahan (preventif) untuk menghindari tindak pidana pencucian

uang.

Pembahasan sub bab ini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu

Dyah Respati Woro H yang menjabat sebagai Kasie Retail BTN dan Ibu Sri

Mulyani yang menjabat sebagai petugas Costumer Service BTN.

Salah satu cara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian

uang (Money Laudering) adalah dengan membentuk undang-undang yang

melarang dan menghukum pelaku pencucian uang. Untuk usaha tersebut diatas,

BTN mengacu pada peraturan bank indonesia, perundang-undangan yang menjadi

dasar bank indonesia membuat suatu peraturan antara lain:

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790);

2. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1999 No. 66, Tambahan Lembaran Negara No. 3843)

sebgaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009

tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik


commit to user

31

Indonesia Tahun 2009 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 4962);

3. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(Lembaran Negara Tahun 2002 No. 30, Tambahan Lembaran No. 4191)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 108, Tambahan

Lembaran Negara No. 4324);

4. Indonesia pada saat ini telah memiliki Undang-undang No. 15 Tahun

2003tentang Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 45 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4284);

5. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Negara Republik

Indonesia No. 4867).

Dengan landasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia

menetapkan batasan-batasan sebagai acuan dan standar program anti pencucian

uang yang tertuang dalam produk-produk hukum Bank Indonesia antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Lembaran Negara Tahun 2001

No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107) sebagaimana diubah terakhir

dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer);

2. Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 No. 106 DPNP);

3. Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman

Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.


commit to user

32

Berdasarkan peraturan tersebut BTN menerapkan program anti pencucian

uang dan sebagai pedomannya adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.

11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian

Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Berikut ini

adalah hasil penelitian tentang penerapan program anti pencucian uang di BTN

cabang Surakarta.

Dalam Pasal 2 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU

dan PPT disebutkan bahwa bank wajib menerapkan program APU dan PPT.

Dalam penerapan program tersebut, bank wajib berpedoman pada ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia. Penerapan program ini paling kurang

mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

Dalam Pasal 4 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan

PPT disebutkan, pengawasan aktif direksi bank paling kurang mencakup:

a. memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan

PPT;

b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT

kepada Dewan Komisaris;

c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai

dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

d. memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan

prosedur program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang

mengawasi penerapannya;

e. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT

dan atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program

APU dan PPT di Kantor Pusat;

f. pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program

APU dan PPT;

g. memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank

memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau

pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT;


commit to user

33

h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program

APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan perkembangan produk, jasa,

dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian

uang atau pendanaan terorisme; dan

i. memastikan bahwa seluruh pegawai khususnya pegawai dari unit kerja

terkait dan pegawai baru. telah mengikuti pelatihan yang berkaitan

dengan program APU dan PPT secara berkala.

Dalam Pasal 5 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program

APU dan PPT disebutkan pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang

mencakup:

a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan

PPT;

b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan

program APU dan PPT.

Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab dilakukannya

penerapan program APU dan PPT pada BTN kantor cabang Surakarta

dilaksanakan oleh Bapak Arif Budiman, selaku Branch Manager BTN.

Dengan kata lain, Branch Manager merupakan pelaksanaan tugas dari dewan

komisaris dan direksi pada kantor cabang BTN. Tidak hanya itu, Branch

manager juga mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan ataupun tidak

suatu transaksi diatas Rp. 500.000.000,-. Apabila terdapat kecurigaan

terhadap transaksi tersebut, maka beliau akan memberikan perintah kepada

petugas Unit kerja khusus untuk memberikan laporan kepada direktur

kepatuhan yang berada di pusat.

Pasal 6 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan

PPT disebutkan, bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk

pejabat bank yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan

PPT, dalam hal ini, unit kerja tersebut bertanggung jawab kepada direktur

kepatuhan.


commit to user

34

2. Kebijakan dan Prosedur

Pasal 8 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT

disebutkan bahwa dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib

memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

a. Permintaan Informasi Dan Dokumen

bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah ke

dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau beneficial owner.

Dalam Pasal 13 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program

APU dan PPT permintaan informasi dan dokumen bagi nasabah

perorangan paling kurang mencakup:

1) identitas nasabah yang memuat:

a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;

b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukan

dokumwn yang dimaksud;

c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;

d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila

ada;

e) tempat dan tanggal lahir;

f) kewarganegaraan;

g) pekerjaan;

h) jenis kelamin; dan

i) status perkawinan;

2) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial

Owner;

3) sumber dana;

4) rata-rata penghasilan;

5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan

dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan

6) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui

profil calon Nasabah


commit to user

35

Syarat utama pembukaan rekening di BTN adalah nasabah yang

bersangkutan harus datang langsung ke bank, tidak boleh diwakilkan

karena harus menandatangani formulir dan buku rekening didepan

petugas bank. Dengan membawa kartu identitas asli yang masih berlaku

baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Surat Izin Mengemudi

(SIM). Kalau penggunaan Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) hanya

diberlakukan sebagai syarat untuk pengambilan kredit diatas Rp.

50.000.000,00 juta. Setelah formulir data nasabah perorangan tadi diisi

yang isinya nama, alamat rumah, nomer identitas, yang terpenting ialah

nama ibu kandung, nomer telepon, pekerjaan (dan lain-lain dapat dilihat

lampiran), terus diproses kemudian mendapat nomer Costumer

Informaion Files (CIF) atau nomer rekening dan mendapat buku

rekening. Selanjutnya harus langsung menyetor uang pada hari itu juga

diteller. Apabila rekening tersebut tidak diisi pada hari itu juga maka

keesokan harinya rekening tersebut otomatis langsung ditutup oleh

sistem. Kalau untuk calon nasabah perorangan berkewarganegaraan asing

persyaratan yang diminta adalah paspor yang masih berlaku dan kartu

izin tinggal. Nasabah asing tersebut dikatakan oleh petugas hanya bisa

menggunakan produk tabungan dan deposito saja.

Sedangkan bagi calon nasabah perusahaan selain bank, informasi

dan dokumen paling kurang mencakup:

1) nama perusahaan;

2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;

3) alamat kedudukan perusahaan;

4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;

5) bentuk badan hukum perusahaan;

6) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial

Owner

7) sumber dana;

8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan

dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan


commit to user

36

9) informasi lain yang diperlukan.;

Pada BTN, apabila nasabah adalah suatu lembaga atau

perusahaan, maka persyaratannya mengisi formulir pembukaan rekening

untuk lembaga yang isinya antara lain nama lembaga, alamat, nomer

telepon, siup, TDP, akta pendirian lembaga, NPWP (dan lain-lain dapat

dilihat dilampiran).

Untuk transaksi dengan WIC, bank wajib meminta :

1) Seluruh informasi seperti pada ayat (1) bagi WIC perseorangan

maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya

setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali

transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1)

huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang

melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) atau nilai yang setara.

3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan

angka 3) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang

dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan Bank adalah

Walk In Customer (WIC). WIC merupakan pengguna jasa Bank yang

tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang

mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan

transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut, maka persyaratan yang

diminta oleh Bank adalah kalau jenis transaksi cek maka bisa langsung

dicairkan, tetapi biasanya petugas bank menawarkan kepada nasabah

WIC tadi untuk membuka rekening di Bank dengan tujuan agar tidak

membawa uang dalam jumlah besar sehingga lebih aman. Kalau jenis

bilyet giro BTN maka persyaratannya ia harus membuat rekening di BTN

karena jenis ini tidak dapat dicairkan secara langsung


commit to user

37

Dalam hal calon nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner,

bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan atau informasi lainnya

mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa:

Bagi Beneficial Owner perorangan:

1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a:

2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan Beneficial

Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian,

surat kuasa atau bentuk lainnya; dan

3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran

identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.

bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan:

1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat

(2);

2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir

perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan

3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran

identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.

Apabila calon nasabah adalah beneficial owner. Beneficial owner

merupakan setiap orang yang memiliki dana di Bank, mengendalikan

transaksi Nasabah, memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi

Nasabah, mengendalikan badan hukum dan transaksi yang dilakukan

badan hukum tersebut dengan Bank dan/atau melakukan pengendalian

dengan cara mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah dengan

Bank berdasarkan suatu perjanjian. Maka persyaratannya yang diminta

oleh petugas BTN kantor cabang Surakarta adalah sama seperti calon

nasabah perseorangan atau lembaga ditambah dengan menunjukkan surat

kuasa atau surat perjanjian.

Setelah semuanya tadi dilakukan kemudian petugas mulai melakukan

verifikasi kesesuaian data yang ditulis dengan kartu identitas nasabah tesebut.

Dokumen yang telah diisi tadi oleh nasabah (formulir) kemudian diinput ke

dalam sistem computer. Selanjutnya dokumen tadi disimpan ke dalam ruang


commit to user

38

penyimpanan data. Dokumen tersebut tidak disimpan secara sembarangan

tetapi telah diatur letaknya sesuai dengan nomor urut serta jenisnya sehingga

apabila sewaktu-waktu dibutuhkan mudah untuk mencarinya.

3. Pengendalian Intern

Pasal 40 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU

dan PPT Setiap bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan

dengan:

a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait

dengan penerapan program APU dan PPT;

Dalam struktur organisasi BTN kantor cabang Surakarta terdapat

pemisahan fungsi front office dan back office. Perbedannya ialah:

1) Setiap unit kerja akan mempunyai tanggung jawab, wewenang dan

alur laporan yang jelas.

2) Fungsi-fungsi umum hanya dikerjakan oleh satu unit.

Bank BTN Kantor Cabang Solo mempunyai sruktur organisasi

inti yaitu Branch Manager (Manajer Cabang) yang membawahi para

kepala seksi yaitu Retail Service Head, Operation Head, serta Collection

Work Out Head. Selain itu, Branch Manager mempunyai peran sebagai

induk dari kepala-kepala kantor cabang pembantu sehingga memilki

kewenangan untuk memberikan instruksi dalam pelaksanaan organisasi

di Bank BTN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur

organisasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing

bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Branch Manager (Kepala Cabang)

Fungsi :

a) Pengembangan bisnis cabang

(1) Mengelola hubungan dengan nasabah

(2) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang


commit to user

39

(3) Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya

pemasaran

b) Perencanaan dan penyusunan kebijakan

(1) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat

(2) Menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang

(3) Membuat perencanaan sumber daya manusia

c) Pengawasan dan persetujuan transaksi bisnis cabang

(1) Mengambil kepentingan bisnis

(2) Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak

lazim

(3) Memotivasi bawahan dan pekerjaan

2) Operation Head (Kepala Operasional)

a) Bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang

menyangkut operasioanl bank baik ekstern maupun intern.

b) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas operasional dan

administrasi.

c) Bertanggungjawab atas penerimaan pendelegasian

opening/closing Branch.

d) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas operasioanl Bank

Office (operation).

e) Bertanggungjawab atas kesuksesan proses klirring di kantor

cabang pembantu.

f) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas yang menyangkut di

Kancapem.

g) Bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengimbangan, dan

penilaian pegawai di unit operation.

3) Retail Service Head (Kepala Layanan Retail), terbagi menjadi dua

fungsi yaitu:


commit to user

40

a) Teller service, melayani setoran tunai angsuran kredit

kepemilikan rumah cabang sendiri dan cabang lain, melayani

tabungan dan penarikan uang tunai, melayani setoran dan

pembayaran deposito, mengelola proses kas cabang, melayani

kebutuhan nasabah lainnya, menerima transaksi penyempitan

uang tunai, melakukan penjualan dana keluar, dan memelihara

rekening saldo.

b) Customer service, memberikan pelayanan tabungan loket

cabang, memberikan pelayanan tabungan kantor pos, melayani

proses pembukuan rekening rupiah dan valas, melayani nasabah

lainnya, administrasi transaksi loket cabang, dan melaksanakan

penjualan keluar.

4) Accounting and Control Head (Kepala Akuntansi dan Pengendalian)

a) Reporting staff

Bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan untuk

pihak ekstern, bertanggungjawab atas pemantauan laporan

keuangan baik pihak intern maupun ekstern, dan

bertanggungjawab atas proses dan analisa laporan kinerja kantor

cabang.

b) Internal Control

Bertanggungjawab atas pemerikasaan kebenaran atas alur

transaksi operasioanl bank telah sesuai dengan aturan yang

berlaku, bertanggungjawab dalam mengkoordinir tindak lanjut

hasil pemeriksaan ekstern maupun intern, dan bertanggungjawab

atas kebenaran data-data pada laporan keuangan.

5) Collection and Work Out Head (Kepala penagihan dan

Penyelematan Kredit)

a) Memastikan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor

cabang.


commit to user

41

b) Memastikan pencapaian sasaran dan rencana tindakan di unit

kerja loan collection and work out.

c) Melakukan perencanaan dan penetapan strategi serta kebijakan

pembinaan, penyelamatan serta penyelesaian kredit.

d) Melakukan pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kredit

baik kredit retail maupun restruksurisasi kredit umum.

e) Melakukan perencanaan, bimbingan serta penilaian kinerja

secara objektif petugas penagihan dan penyelamatan kredit.

f) Membina hubungan dengan pihak luar, seperti pengadilan

negeri, KP2LN, notaris, developer, atau instansi yang lain

terkait dengan pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian

kredit.

g) Memastikan bahwa semua langkah penyelesaian kredit

bermasalah sesuai dengan ketentuan bank serta bebas dari

permasalahan hukum yang merugikan BTN.

h) Mengelola anggaran yang terkait dengan pembinaan dan

penyelamatan kredit secara efektif dan efisien.

i) Memastikan dan memeriksa akurasi laporan-laporan yang

terkait pembinaan dan penyelamatan kredit.

6) General Branch Administration Head (Kepala Umum dan

Administrasi)

Bertugas dalam administration kepegawaian, pengelolaan logistik,

menjaga keamanan, mengelola anggaran cabang, dan

kesekertariatan.

7) Loan Service Head (Kepala Layanan Kredit)

Bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah, memproses

pengajuan kredit, menganalisa permohonan kredit,

menyelenggarakan realisasi kredit, dan memproses pelunasan kredit.


commit to user

42

8) Loan Administration Head (Kepala Administrasi Kredit)

Bertugas dalam hal antara lain yaitu On the Spot (OTS), appraise,

laporan pemeriksaan akhir, dokumentasi kredit, dan administrasi

kredit umum.

Di BTN kantor cabang Surakarta per unit kerja antara customer

servis, teller, head teller, dan kasie retail mempunyai satu sistem tetapi

tiap-tiap bagian tersebut mempuyai tugas yang berbeda-beda atau

mempunyai batas kewenangan masing-masing. Dibagian customer

service yang bisa dilakukan adalah menginput data nasabah, mengupdate

data nasabah, memantau transaksi, tetapi tidak bisa melakukan perintah

transaksi. Kalau dibagian teller hanya bisa melakukan perintah transaksi

tanpa bisa mengganti-ganti data nasabah. Tetapi kalau bagian kasie retail

hanya bisa melihat transaksi dan mempunyai kewenangan untuk

menyetujui atau tidak suatu transaksi. Untuk transaksi kurang dari Rp.

10.000.000,- perintah transaksi dapat dilakukan oleh petugas teller, untuk

transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- perintah

transaksi kewengannya berada pada petugas head teller, kalau transaksi

antara Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- kewenangannya

berada pada kasie retail, dan transaksi diatas Rp. 100.000.000,00 yang

mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak transaksi tersebut

adalah kepala kantor cabang BTN Surakarta.

Pelaporan transaksi sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp.

500.000.000,- lebih dilakukan oleh petugas yang berbeda, hal ini

bertujuan untuk memudahkan pemantauan transaksi. Transaksi tersebut

kemudian dilaporkan dikantor pusat BTN yang berada di Jakarta untuk

dipantau apakah uang tersebut berasal dari tindak kejahatan atau tidak.

Apabila terdapat kecurigaan maka dapat dilaporkan ke Direktur

Kepatuhan yang berada di pusat.

b. Dilakukannya pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program

APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.


commit to user

43

Satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dan atau

berkoordinasi dengan satuan audit internal dengan melakukan langkah-

langkah konkrit dalam upaya peningkatan internal control dalam

berbagai kegiatan operasional, diantaranya:

1) Dalam setiap pelaksanaan audit di lapangan oleh Divisi Audit

Internal telah dilaksanakan prosedur Audit Rating dan Control Self

Assesment berupa kuesioner yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran

manajemen dimana salah satu variabel diantaranya adalah untuk

menilai manajemen Kantor Cabang secara umum serta gaya

kepemimpinan dan kontrol di Kantor Cabang sebagai cermin

penilaian tata kelola hubungan antara para pelaku Good Corporate

Governace (GCG) secara detil meliputi hubungan antara Kepala

Cabang dengan Para Manajer Lininya serta dengan para pegawai dan

sebaliknya.

2) Sejak tahun 2006/2007 Divisi Audit Internal (DAI) dan Divisi

Manajemen Resiko (DMR) telah menginstruksikan kepada seluruh

Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap

Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor Cabang yang

pelaksanaannya harus dan telah dibuat Berita Acara per masing-

masing karyawan/pejabat peserta sosialisasi.

3) Para pejabat Branch Risk Control Officer (BRCO) yang ditempatkan

di Kantor Cabang telah diberikan pelatihan Audit Command

Language (ACL) oleh Divisi Audit Intern sehingga agar dalam

pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat melakukan evaluasi dan

asessment terhadap risiko dan pengendalian rekening aplikasi

nasabah dan debitur. Dengan demikian day to day risk control dapat

di tingkatkan berdasarkan melalui masukan dari BRCO.

4. Sistem Informasi Manajemen

Dalam Pasal 41 ayat (1) PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan

Program APU dan PPT disebutkan, Bank wajib memiliki sistem informasi


commit to user

44

yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan

laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh

Nasabah Bank. Sedangkan ayat (2) disebutkan, Bank wajib memiliki dan

memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification

File), yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal

16, dan Pasal 17 ayat (1).

Selain itu juga, BTN kantor cabang Surakarta saat ini telah

mengembangkan dan memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat

mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan

mengenai transaksi pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak

otoritas.

Pemantauan yang dilakukan terhadap Penerapan Program APU dan

PPT di lapangan dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

a. Untuk Cash Transaction (CTR) dilakukan melalui sistem secara online

oleh Staf Khusus Penerapan Program APU dan PPT di Compliance Desk

berdasarkan data yang di-up date Petugas Khusus Penerapan Program

APU dan PPT pada H + 1 setelah proses End of Day.

b. Untuk Suspicious Transaction (STR) dilakukan berdasarkan Laporan

data yang dikirim oleh Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan

PPT di Kantor Cabang.

Penerapan Program APU dan PPT ini juga senantiasa merupakan

obyek pemeriksaan Internal Audit, Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

5. Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan

Pasal 43 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU

dan PPT disebutkan bahwa, Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang

berkesinambungan tentang:

a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

program APU dan PPT;


commit to user

45

b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme;

dan

c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran

dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau

pendanaan terorisme.

Setiap petugas di BTN cabang Surakarta mendapat pelatihan intern

maupun ekstern. Pelatihan intern adalah pelatihan yang diadakan oleh

BTN, contohnya berkaitan dengan produk bank atau sosialisasi peraturan

baru. Sedangkan pelatihan ekstern adalah pelatihan yang dilakukan oleh

petugas itu sendiri, contohnya adalah pelatihan computer atau pelatihan

bahasa inggris, yang awalnya menggunakan uang sendiri tetapi nantinya

mendapat uang ganti dari pihak bank. Dalam pelaksanaan wawancara

kepada petugas BTN cabang Surakarta tentang penerapan PBI No.

11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT pelatihan

terhadap ptugas bank terkesan seadanya saja, hal ini terbukti ketika penulis

mengajukan beberapa pertanyaan mengenai WIC dan BO narasumber

tidak mengerti mengenai arti atau maksud dari pertanyaan tersebut. baru

setelah penulis menjelaskan arti dari WIC dan BO baru narasumber

mengerti dan baru dapat menjelaskannya. Seakan pelatihan terhadap

petugas bank hanya seadanya saja hanya sebagai formalitas saja.

Selain peraturan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program

APU dan PPT, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia

(SEBI) No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Berikut ini hasil penelitian di BTN kantor cabang Surakarta.

1. Unit Kerja Khusus (UKK)

a. Pembentukan Unit Kerja Khusus

1) Unit Kerja Khusus (UKK) perlu dibentuk apabila dalam rangka

melaksanakan Program APU dan PPT, Bank membutuhkan suatu unit

kerja yang secara khusus menanganinya.


commit to user

46

2) Dalam hal berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan

kompleksitas usaha Bank tidak dapat memenuhi kewajiban

pembentukan UKK, maka Bank wajib menunjuk sekurang-kurangnya

seorang pejabat Bank yang bertanggungjawab dalam melaksanakan

Program APU dan PPT.

3) Jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang mempunyai

tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja yang

melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT terpisah

dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya sehingga rangkap

jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan

bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.

b. Struktur Organisasi

1) Dalam menjalankan tugasnya, UKK melapor dan bertanggung jawab

kepada Direktur Kepatuhan.

2) Apabila Bank belum membentuk UKK dan hanya menunjuk seorang

pejabat Bank, maka khusus untuk penerapan Program APU dan PPT,

pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur

Kepatuhan.

3) Seluruh satuan kerja operasional Bank wajib menerapkan Program

APU dan PPTdibawah koordinasi UKK Kantor Pusat Bank. Hal ini

mengingat satuan kerja operasional yang berhadapan langsung dengan

Nasabah sebagai garda terdepan yang memagari Bank dari upaya

pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4) Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan

internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif

serta memastikan bahwa seluruh pegawai di satuan kerja operasional

telah diberi pelatihan yang memadai.

5) Agar arahan dan ketentuan dari UKK dapat dilaksanakan dengan baik,

Bank harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, dan mekanisme

kerja dimaksud didokumentasikan oleh setiap unit kerja terkait kepada

Pejabat UKK atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap


commit to user

47

penerapan Program APU dan PPT. Mekanisme kerja tersebut juga

dengan memperhatikan anti tipping off dan menjaga kerahasiaan

informasi.

c. Tugas dan Tanggung Jawab UKK

Tugas pokok UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab

terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

1) memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;

2) memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;

3) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan

kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang

berhubungandengan Nasabah;

4) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan

perkembangan Program APU dan PPT yang terkini, risiko produk

Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi

Bank;

5) menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan

(red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah

dan melakukan analisis atas laporan tersebut;

6) mengidentifikasikan transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan;

7) menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan

kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan;

8) memantau bahwa:

a) terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap satuan kerja

terkait kepada UKK atau kepada pejabat yang bertanggungjawab

terhadap penerapan Program APU dan PPTdengan menjaga

kerahasiaan informasi;

b) satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka

mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan

Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada UKK atau


commit to user

48

pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU

dan PPT; dan

c) area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan

mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang

memadai.

9) memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan

Program APU dan PPT bagi pegawai Bank; dan

10) berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait

dengan penerapan AML dan PPT (antara lain Bank Indonesia,

PPATK, dan Penegak Hukum).

d. Persyaratan Pejabat UKK atau Pejabat yang Bertanggung Jawab terhadap

Penerapan Program APU dan PPTdi Kantor Pusat

Pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menerapkan Program

APU dan PPT wajib memenuhi ketentuan:

1) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan

peraturan lainnya yang terkait dengan pendanaan dan produk

perbankan;

2) memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan

informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan

memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan.

e. Pegawai yang menjalankan Fungsi UKK atau Melaksanakan Program

APU dan PPT di Kantor Cabang

1) Setiap kantor cabang Bank wajib memiliki pegawai yang menjalankan

sebagian fungsi UKK atau yang melaksanakan Program APU dan

PPT. Untuk Kantor Cabang Bank Asing ketentuan ini berlaku juga

untuk Kantor Cabang Pembantu.

2) Pegawai yang menjalankan fungsi UKK tersebut bukan merupakan

pegawai dari satuan kerja operasional. Namun dalam hal kondisi Bank

tidak memungkinkan untuk memiliki pegawai yang berasal dari satuan

kerja bukan operasional, maka pegawai di Kantor Cabang Bank dan


commit to user

49

Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang menjalankan fungsi UKK

dapat berasal dari satuan kerja operasional.

3) Tugas dan tanggung jawab pegawai yang menjalankan fungsi UKK

sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas adalah sebagai berikut:

a) Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya

yang terkait pencrapan Program APU dan PPT telah dilaksanakan

secara efektif

b) Memantau dan meninjau setiap validitas proses, checklist/daftar

periksa dan dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening.

c) Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan

permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon

Nasabah/'WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh

pejabat senior di satuan kerja terkait atau Kantor Cabang

setempat.

d) Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data

Nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan

dengan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data yang telah

disampaikan kepada Bank Indonesia.

e) Menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari

satuan kerja terkait dan melakukan analisa terhadap laporan

tersebut untuk dilaporkan kepada UKK di Kantor Pusat.

f) Memberikan masukan yang terkait dengan penerapan APU dan

PPT kepada pegawai satuan kerja terkait atau Kantor Cabang

yang memerlukan.

g) Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan

pelatihan APU dan PPT Para pegawai di satuan kerja terkait atau

Kantor Cabang kepada UKK di Kantor Pusat.

Berdasarkan kewajiban tersebut BTN kantor cabang Surakarta

menunjuk seorang pejabat bank yang melaksanakan tugas tersebut yakni

Ibu Sri Mulyani yang merangkap jabatan sebagai petugas Costumer

Service dan sebagai pengawas penerapan program APU dan PPT


commit to user

50

dilaksanakan oleh Ibu Dyah Respati Woro H yang juga merangkap jabatan

sebagai Kasie Retail. Rangkap jabatan ini diperbolehkan menurut SEBI

No. 11/31/DPNP/2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

disebutkan jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang

mempunyai tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja

yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT

terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya sehingga rangkap

jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan

bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.

2. Pengelompokan Nasabah

a. Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan Costumer Due

Dilligence (CDD) yang efektif, Bank perlu melakukan pendekatan

berdasarkan risiko.

b. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan

Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya

pencucian uang atau pendanaan terorisme.

c. Tingkat risiko Nasabah terdiri dari risiko rendah, menengah, dan tinggi.

1) Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko yang rendah maka terhadap

Nasabah tersebut dapat diberikan pengecualian beberapa persyaratan.

2) Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap

yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan

yang berlaku.

3) Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang

bersangkutan wajib diterapkan prosedur Enhanced Due Dilligence

(EDD).

d. Pengelompokkan Nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara

berkesinambungan.

e. Penilaian risiko (risk assessment) secara memadai perlu dilakukan

terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka


commit to user

51

waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil

Nasabah serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang

ditawarkan Bank.

f. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang

telah ditetapkan.

g. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan

tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank hares menyesuaian tingkat

risiko dengan cara:

1) Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong

berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah yang sesuai

dengan penetapan tingkat risiko yang baru.

2) Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong

berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi atau

Politically Exposed Person (PEP).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan wawancara terhadap

narasumber didapatkan bahwa pengelompokkan nasabah di BTN kantor

cabang Surakarta hanya berdasarkan atas lembaga tersebut dimiliki oleh

pemerintah atau individu saja. Jika nasabah merupakan lembaga milik

pemerintah, maka pengawasan terhadap nasabah tersebut termasuk dalam

golongan tingkat rendah, misalnya sekolah-sekolah, universitas-universitas

maupun Badan Usaha Milik Negara. Hal ini disebabkan uang yang

didapatkan dari lembaga tersebut bisa diketahui dengan jelas, tidak ada unsur

dari tindak kejahatan. Apabila nasabah milik individu atau swasta maka

dilakukan pengawasan yang ketat, karena dikhawatirkan uangnya berasal dari

suatu tindak kejahatan sehingga perlu diketahui dengan jelas asal-usul

uangnya.

3. Penatausahaan Dokumen

a. Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai

upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan

penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil


commit to user

52

kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang.

Dengan demikian, dokumen yang dimiliki/disimpan Bank harus akurat

dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.

b. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:

1) dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka

waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:

a) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah atau

b) transaksi dilakukan dengan WIC; atau

c) ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis

dan/atau tujuan usaha.

2) dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan

dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

tentang Dokumen Perusahaan.

c. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:

1) identitas Nasabah atau WIC; dan

2) informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata

uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan

transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

Berdasarkan penelitian oleh penulis di BTN kantor cabang Surakarta

penatausahaan dokumen telah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dengan

telah dipunyainya sebuah ruangan khusus untuk menyimpan data-data

nasabah, baik berupa informasi mengenai data nasabah maupun seluruh

transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah. Selanjutnya dokumen tadi

disimpan ke dalam ruang penyimpanan data. Dokumen tersebut tidak

disimpan secara sembarangan tetapi telah diatur letaknya sesuai dengan

nomor urut serta jenisnya sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan mudah

untuk mencarinya.


commit to user

53

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BTN Cabang Surakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Bank

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai unit kerja khusus yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan program anti pencucian uang di BTN,

petugas sering kali dihadapkan oleh beberapa kendala baik yang bersifat

teknis maupun nonteknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri

Mulyani yang saat penelitian selaku pegawai unit kerja khusus yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan program anti pencucian uang di Bank

Tabungan Negara (BTN) dapat diperoleh informasi mengenai kendala-

kendala yang dialami petugas unit kerja khusus dalam pelaksanaan program

anti pencucian uang dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu

1. Pemalsuan Identitas

Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau pemalsuan

nama oleh nasabah bank. Hal ini dapat dilihat dalam mudahnya

seseorang dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga

Negara Indonesia (WNI), sehingga menyulitkan petugas dalam

mengidentifikasi profil calon nasabah yang sebenarnya. Contohnya

adalah pemilik dana/uang “A” membuat rekening di beberapa bank

dengan menggunakan nama yang berbeda-beda misalnya dengan nama

“X,Y,Z” hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan oleh petugas

bank dengan memecah uangnya dengan nama yang berbeda-beda

sehingga setiap nama jumlahnya tidak banyak. Jika calon nasabah adalah

perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya) maka akta

pendirian perusahaan dapat saja dipalsukan atau akta tersebut memang

asli tapi perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai kedok saja. Pelaku

berkerja sama dengan pemilik perusahaan untuk menyimpan uangnya

untuk menghindari kecurigaan petugas bank. Agar petugas bank mengira

bahwa uang tersebut berasal dari usaha yang sah oleh perusahaan

tersebut.


commit to user

54

2. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dimaklumi bahwa di tengah situasi perekonomian dunia

yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global, sistem

perekonomian nasional kita menjadi semakin terbuka dan rentan terhadap

segala pengaruh ekstemal baik yang positif maupun yang berimplikasi

negatif. Fenomena globalisasi juga didorong oleh kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berdampak besar kepada berbagai

dimensi kehidupan. Di bidang perbankan, globalisasi telah melahirkan

produk-produk inovatif dan meningkatkan layanan jasa kepada nasabah.

Mekanisme lalu lintas uang antar negara dengan media wire transfer

misalnya, saat ini telah memungkinkan seseorang di Indonesia

melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam

hitungan detik tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak. Wire transfers

telah menjadi metode utama dalam pemutihan uang. Bahkan melalui

transfer ini pencuci uang dapat mengakses lembaga keuangan di negara

lain dan kemudian mentransfernya ke sistem perbankan domestik dan

internasional. Wire transfers juga disebut electronic funds transfers

(EFT), melibatkan serangkaian perintah untuk dan melalui satu atau lebih

bank yang dimaksudkan untuk pembayaran dana dari satu orang ke orang

lainnya. Hal tersebut dilakukan melalui telepon, magnetic tape,

computer, telex atau perintah tertulis. Semua itu dilakukan untuk

mempermudah dan mempercepat pemindahan uang dari satu tempat ke

tempat yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia

yang berkualitas guna mengimbangi kecanggihan teknologi yang

digunakan dalam sistem perbankan. Agar dapat mencegah tindakan

pencucian uang oleh pelaku dalam modus seperti ini.

3. Pemantauan Transaksi

Kendala yang lainnya yaitu meskipun bank mempunyai aturan yang ketat

dalam mencegah tindakan pencucian uang, tetapi tidak dibarengi dengan

pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang dilakukan para

nasabah. Hal ini disebabkan setiap bank mempunyai puluhan juta


commit to user

55

nasabah, walaupun sudah menggunakan sistem online tetapi untuk

mengawasi nasabah yang jumlahnya banyak, kenyatannya masih sulit

untuk dilakukan.

4. Takut Kehilangan Nasabah

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti BTN merasa khawatir kehilangan

nasabah, baik nasabah yang sudah ada maupun yang akan menjadi

nasabah. Hal ini karena tidak serentaknya PJK dalam menerapkan prinsip

mengenal nasabah. Kondisi ini memberikan peluang bagi nasabah

menolak memberikan informasi dan memindahkan dananya ke PJK yang

belum menerapkan prinsip mengenal nasabah.

5. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya perhatian dari masyarakat, sehingga terlihat belum adanya

kerjasama yang baik dari masyarakat (nasabah) dalam menyampaikan

informasi sebagaimana yang diminta oleh bank. Hal ini disebabkan

masih belum tersosialisasinya secara meluas ketentuan tersebut terhadap

masyarakat umum.

6. Ketentuan Jumlah Transaksi

Sebagaimana ketentuan mengenai pemantauan transaksi yang dilakukan

oleh pihak BTN, jumlah transaksi yang dipantau oleh bank hanya yang

bernilai Rp.100.000.000,- atau lebih. Nasabah yang ingin mengambil

atau menyetor uang dengan jumlah tersebut wajib mengisi formulir. Hal

ini sangat disayangkan, karena jumlah uang/dana yang dipantau hanya

yang bernilai Rp.100.000.000,- atau lebih yang dianggap mempunyai

resiko dilakukannya tindak pencucian uang, sedangkan jumlah nominal

kurang dari itu hanya dibiarkan saja tanpa ada pengawasan yang lebih.

Hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku tindak kejahatan pencucian

uang untuk memecah jumlah uangnya menjadi lebih kecil atau kurang

dari Rp.100.000.000,- untuk menghindari kecurigaan petugas bank.


commit to user

56

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bank Tabungan Negara kantor cabang Surakarta sebagai intansi yang bergerak

di bidang perbankan yang menawarkan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran

keuangan. Sering kali dijadikan tempat oleh para penjahat untuk mencucikan

uangnya dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul

dana/uang. Untuk mencegah kejahatan tersebut dibentuklah PBI No.

11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT antara lain

dilakukan sebagai berikut :

a. Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris (Pasal 4 PBI No.

11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT)

Tahap berupa Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab dilakukannya

penerapan program APU dan PPT pada BTN kantor cabang Surakarta

dilaksanakan oleh Kepala cabang BTN.

b. Tahap Kebijakan dan Prosedur (Pasal 8 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang

Penerapan Program APU dan PPT)

Tahap berupa permintaan informasi dan dokumen tentang data-data calon

nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan bank

c. Pengendalian Intern (Pasal 40 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan

Program APU dan PPT)

Tahap berupa adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja

terkait dengan penerapan program APU dan PPT dan Dilakukannya

pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh

satuan kerja audit intern

d. Tahap Sistem Informasi Manajemen (Pasal 41 ayat (1) PBI No.

11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT)

Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,

menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai

karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. tahap berupa


commit to user

57

pemantauan transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah yang ingin

mengambil atau menyetor uang. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan

pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku, yang uangnya dicurigai berasal

dari tindak kejahatan.

e. Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan (Pasal 43 PBI No. 11/28/PBI/2009

tentang Penerapan Program APU dan PPT)

Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan

Selanjutnya selain PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program

APU dan PPT, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia

(SEBI) No. 11/31/DPNP/2009 Tentang Pedoman Standar Penerapan Program

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank

Umum. Antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut:

a. Unit Kerja Khusus (UKK)

Unit Kerja Khusus (UKK) perlu dibentuk apabila dalam rangka

melaksanakan Program APU dan PPT, Bank membutuhkan suatu unit kerja

yang secara khusus menanganinya

b. Pengelompokan Nasabah

Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan

Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya

pencucian uang atau pendanaan terorisme.

c. Penatausahaan Dokumen

Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya

untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan

terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau

membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian,

dokumen yang dimiliki/disimpan Bank harus akurat dan lengkap, sehingga

mudah pencariannya jika diperlukan.

2. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta dalam menjalankan tugasnya dalam

melakukan tindakan anti pencucian uang menemui kendala-kendala yang

menghambat pelaksanannya yaitu:


commit to user

58

a. Masih dimungkinkannya menggunakan nama palsu atau samaran oleh

calon nasabah bank. Mudahnya seseorang dalam membuat kartu identitas

dapat mempersulit pihak bank dalam mengidentifikasi profil calon nasabah

yang sebenarnya.

b. Seiring perkembangan jaman, teknologi di dunia perbankan juga

mengalami kemajuan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia

yang baik, yaitu dengan cara memberikan pelatihan secara berkala kepada

setiap petugas, agar mampu mencegah tindakan pencucian uang dengan

memfaatkan kecanggihan teknologi.

c. Semakin banyaknya nasabah di BTN kantor cabang Surakarta, sehingga

sulit untuk melakukan pengawasan karena kurangnya sumber daya

manusia di BTN kantor cabang Surakarta.

d. Ketentuan pemantauan transaksi nasabah yang dilakukan oleh BTN hanya

yang bernilai Rp.100.000.000 juta atau lebih. Untuk nilai yang kurang dari

itu sama sekali tidak dilakukan pengawasan yang ketat.

B. SARAN

1. a). Hendaknya segera dilakukan pembenahan aturan dalam pengurusan

pembuatan kartu identitas. Agar dilakukan sebuah pemusatan data setiap

penduduk dengan menggunakan kartu elektronik, sehingga kartu identitas

penduduk tidak bisa ganda.

b). Hendaknya segera dilakukan peningkatan sumber daya manusia secara

berkala yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada setiap petugas

khususnya petugas unit kerja khusus yang bertugas mencegah tindakan

pencucian uang. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan teknologi yang

dilakukan oleh pelaku untuk mencucikan uangnya.

2. a). Hendaknya segera dibuat suatu sistem yang lebih baik untuk dapat

memudahkan petugas dalam memantau setiap transaksi yang dilakukan

oleh nasabah.

b). Ketentuan pemantauan transaksi nasabah hendaknya tidak hanya yang

bernilai Rp.100.000.000 juta atau lebih, tetapi juga yang bernominal


commit to user

59

kurang dari itu perlu mendapatkan perhatian yang serius pula. Untuk

menghindari pelaku memecah jumlah uangnya untuk menghindari

kecurigaan petugas bank.

Documents

PERAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KANTOR CABANG