PENYUSUNAN(RENCANAINDUK( RPJPN((20052025 PerpresNo.2/2015 RPJMN((20152019 NAWACITA 9(AGENDA PRIORITAS(UUNo.18/2002

Embed Size (px)

Text of PENYUSUNAN(RENCANAINDUK( RPJPN((20052025 PerpresNo.2/2015 RPJMN((20152019 NAWACITA 9(AGENDA...

Muh. Dimya+ Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdik+

Workshop Penajaman Rencana Induk Riset Nasional Pada Sidang Paripurna III Dewan Riset Nasional Tahun 2015

Jakarta, 10 Desember 2015

PENYUSUNAN RENCANA INDUK RISET NASIONAL YANG BERORIENTASI PADA

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL

GERD 0,09%/GDP, ANGGARAN+ TP

RASIO THD APBN -; RISET TGT

PEMERINTAH

PERATURAN BANYAK MEMBELENGGU PENELITI,

KULTUR BANGSA (BIROKRAT) BELUM RISET MINDED, DOKUMEN YG ADA (ARN,

JAKSTRANAS) BELUM BISA JADI ACUAN

INSTITUSI BELUM KONDUSIF, PENGHARGAAN KEPADA PENELITI

(GAJI PROF > DARI MENTERI)

JUM SDM PENELITI RENDAH

Penguasaan teknologi sebagai basis peningkatan daya saing bangsa dalam penciptaan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Transformasi

Bangsa Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing global

1. Optimalisasi nilai tambah SDA dengan konten teknologi dan proses industri;

Bangsa Indonesia dengan keterbatasan pengelolaan potensi

1. Eksplorasi SDA dengan dengan konten teknologi yang rendah;

2. Teknologi sebagai alat untuk peningkatan

3

produktivitas; 3. Transfer teknologi dan transformasi industri

tidak optimal; 4. Daya saing bangsa relatif rendah diikuti

dengan ketergantungan pada produk asing;

5. Keterbatasan pendidikan bagi SDM Indonesia, dengan birokrasi yang kurang optimal;

2. Teknologi harus dikuasai oleh SDM Indonesia; 3. Potensi nasional dan kearifan lokal sebagai

basis pengembangan dan penguatan daya saing bangsa;

4. Peningkatan ketahanan nasional dan berkurangnya ketergantungan pada produk asing ;

5. SDM Indonesia menguasai teknologi, didukung birokrasi dan ASN yang profesional;

PERLU PERUBAHAN PARADIGMA

PERLU PERAN IPTEK

v Kebutuhan akan dokumen induk nasional yang menjadi pedoman Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, yang mampu menjawab tantangan Nawacita dalam

jangka pendek sampai panjang, yang dapat diacu langsung oleh semua Lembaga Riset dan komunitasnya (tanpa harus menurunkannya dalam dokumen Lembaga yang bersangkutan).

TUJUAN : MEMBERIKAN ARAH & PEDOMAN

PEMBANGUNAN IPTEK PRIORITAS NASIONAL UNTUK DAYA SAING BANGSA,

SINERGITAS, KONTINYUITAS DAN KONEKSITAS RISET NASIONAL,

MENINGKATKAN PRODUK-PRODUK INDONESIA AGAR BERSAING DI DUNIA INTERNASIONAL.

LATAR BELAKANG: ADANYA DISKONESITAS RISET ANTARA

LEMBAGA LITBANG/PT DENGAN INDUSTRI DAN ANTAR LEMBAGA TSB,

TERBATASNYA ANGGARAN RISET NASIONAL, &MASIH DOMINASI APBN,

SEJAK 2007 NERACA PERDAGANGAN MENGALAMI DEFISIT TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI IMPOR DAN SUPLAY INOVASI MASIH TERGANTUNG IMPOR (58%).

RENCANA INDUK RISET NASIONAL (RIRN) TAHUN 2015-2025

ARAHAN MENKO PMK PADA RAKORNAS 2015

5

Penciptaan Nilai Tambah

Peran Pemerintah Penguasaan IPTEK

Tingkat Ketergantungan

Kondisi Saat Ini 2015

Visi Pembangunan IPTEK 2025

Fokus dan prioritas IPTEK mendukung Pembangunan Nasional 2015-2019; Bonding dan Bridging lintas K/L/D/Dik+/Dunia Usaha/OMS; Potensi dan Kapabilitas Riset IPTEK Nasional; Potensi dan Kapabilitas Sarpras dan Industri Pendukung;

Visi Pembangunan IPTEK Tahun 2025; Sasaran Pencapaian Penguasaan IPTEK 2025 (terukur dan kuan+ta+f); Kapabilitas Riset IPTEK Nasional mendukung Sektor Strategis (terukur dan kuan+ta+f); Indikator Tingkat Keterkaitan antara Riset IPTEK dan Industri untuk Sektor Strategis;

Ilustrasi Perbandingan Proporsional

ILUSTRASI PERAN RIRN

UU No. 17/2005 RPJPN

2005 - 2025

Perpres No.2/2015 RPJMN

2015 - 2019

NAWACITA 9 AGENDA PRIORITAS

UU No. 18/2002 SISNAS P3 IPTEK

UU No. 12/2012 Pendidikan

Tinggi

RPJMN Tahun 2015 2019 : Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompehhf perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta

kemampuan iptek

RPJMN Tahun 2020 2024 : Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui

percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompehhf

Sumberdaya, Jaringan, Kelembagaan Riset PERGURUAN TINGGI

Sumberdaya, Jaringan, Kelembagaan Riset K/L/D/Swasta/ Masyarakat

ARN RoadMap MasterPlan Rencana Induk Fokus Riset K/L/D Fokus Riset Swasta/Masyarakat

Riset Akademik Riset Dasar Riset Terapan Riset Pengembangan

Riset Pengabdian

Rencana Induk Riset IPTEK Nasional

2015 - 2025

MEMBANGUN SINERGITAS RISET NASIONAL MENDUKUNG TUJUAN PEMBNASIONAL

UU No. 18/2002 tentang P3Iptek, mengamanatkan DRN menyusun Agenda Riset Nasional (ARN) yang diharapkan menjadi acuan bagi

semua kementerian/lembaga menyusun program dan kegiatan riset. Program yang telah disusun baik dalam ARN +dak effek+f sebagai

acuan penyusunan program riset di berbagai lembaga. Alterna+f penyelesaian kelembagaan seper+ ini ada dua, yakni

melalui mekanisme hirarki kelembagaan sehingga semua lembaga berada dalam satu garis komando, atau melalui mekanisme pembagian sumberdaya yang khususnya pendanaan riset.

PERPRES No. 2 Tahun 2015, Tentang RPJMN 2015-2019 Buku 2 BAB BAB 4 BIDANG IPTEK

Bagian 4.5.2 Kerangka Kelembagaan; Halaman 4-41

AMANAT RPJMN 2015-2019: KONSOLIDASI DAN SINERGITAS RISET NASIONAL

8

Penetapan Sasaran IPTEK

Tahun 2019

Penetapan Prioritas Pemetaan Sumberdaya Pemetaan

Kelembagaan

Pemetaan Jaringan Pemetaan Stakeholder (CATWOE)

Penetapan Sasaran IPTEK

Tahun 2025

Peta Proyeksi Sumberdaya

Peta Proyeksi Jaringan

Peta Proyeksi Stakeholder (CATWOE)

Bauran Kebijakan yang Diperlukan

KERANGKA KERJA : ALIGNMENT JK MENENGAH JK PANJANG Jangka M

enen

gah

Jangka Pan

jang

9

Penetapan Sasaran IPTEK

Tahun 2019

Penetapan Prioritas Pemetaan Sumberdaya Pemetaan

Kelembagaan

Pemetaan Jaringan Pemetaan Stakeholder (CATWOE)

Penetapan Sasaran IPTEK

Tahun 2025

Peta Proyeksi Sumberdaya

Peta Proyeksi Jaringan

Peta Proyeksi Stakeholder (CATWOE)

Bauran Kebijakan yang Diperlukan

Jangka M

enen

gah

Jangka Pan

jang

Cascade- down

Baseline 2015

Sasaran Pencapaian 2019

Sasaran Pencapaian 2025

KERANGKA KERJA : ALIGNMENT JK MENENGAH JK PANJANG

Hierarki Kebijakan

DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL

KONDISI SAAT INI KONDISIIDEAL

5 th

1 th

RPJMN

RKAK/L

UU 18/2002Sislitbangrap

RKP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

IPTEK (RPJPN-IPTEK)(Arah Kebijakan Pembangunan

Iptek Jangka Panjang)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

IPTEK (RPJMN-IPTEK)(Pengembangan ARN)

RKP

Level UU

Level PP

LevelPerPres

LevelPerMen

+ UU Lain Terkait

AmandemenUU 18/2002

RenstraKemenristekdikti/

LPNK Ristek

RenstraRisbang K/L LPK/LPNK

JAKSTRANAS(Kepmenristek 193/2010)

Keputusan Rapat: 2015/10/26

Buku Putih + JakstranasJadi dokumen jangkapanjang

Buku Putih Iptek(Informal)

UU 17/2007RPJPN 2005-2025

RIRN

STATE OF THE ART DOKUMEN KEBIJAKAN IPTEK

11

Strategi Nasional Penguatan Inovasi

(Mengacu Bidang Riset ARN)

Kesehatan & Obat

ARN-2

ARN-3 ARN-4 ARN-5

ARN-6

ARN-1 ARN-7

Sediaan Farmasi

Instrumentasi Medik SarPras Fasyankes

Alat Kesehatan

Bahan Baku O & OT

lainnya Bidang Riset Sediaan Farmasi

Vaksin

Suplemen/ Vitamin Obat Generik

Injeksi

Bahan Baku O & OT

lainnya Fokus Topik Riset VAKSIN

TRL + MRL + IRL

Pelaksanaan Riset oleh Konsorsium Vaksin X

Uji Efikasi Scalling Up Uji Potensi Kandidat Teknologi

Pengembangan

Uji Keamanan

Produksi

Pengelolaan HAKI lainnya

Tingkat Agregasi

RPJPN, RPJMN dan Agenda Riset

Nasional

Bidang Riset dan Inovasi

Fokus Topik Riset dan Inovasi

Pelaksnaaan Riset dan Inovasi

Tingkat Pengorganisasian

Koordinasi Tingkat Kebijakan

Optimalisasi Alokasi Sumberdaya

Pembagian Peran dan Disiplin QCDSM

Kemitraan (Kolaborasi) Pelaku Riset dan Inovasi

HIRARKHI (TREE STRUCTURE) STRATEGI DALAM PENGUATAN RISET-INOVASI NASIONAL

KRITERIA UTAMA PRIORITASI (FOKUS TOPIK) PILIHAN PRODUK (TEMA RISET) OLEH POKJA

1. Apa Prioritas Riset (3-5 Produk or Tema) dalam 5 tahun mendatang; 2. Apa alasan or jushfikasi memilih 3-5 produk tersebut; 3. Apa indicator capaian (keluaran) hap produk dalam periode sd 5 thn

dimaksud; 4. Siapa (leading inshtusi) yang bertanggung jawab atas produk tersebut; 5. Berapa (dan dari mana) anggaran yang diperlukan untuk mencapai

indicator tsb; 6. Bagaimana komitmen Bappenas, Kemenkeu, instansi sector (leading

sector atau penanggungjawab) dalam pencapaian indicator tersebut; 7. Bagaimana komitmen industri (pemanfaatan utk kesra) dalam

menghilirisasi produk pilihan tersebut.

RIRIN 2015-2025 PALING TIDAK HARUS BISA MENJAWAB BEBERAPA PERTA