Embed Size (px)
Citation preview
PENYUSUNAN RKL-KLDitjen Pemberdayaan Sosial
TA 2019
Oleh:
Cecep SulaemanKabag Program dan Pelaporan Ditjen Pemberdayaan Sosial
Gambaran UmumDitjen Pemberdayaan Sosial
3Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
DIT. PSPKKM
KegiatanPemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
02
DIT. PKAT
KegiatanPemberdayaan Komunitas
Adat Terpencil
03
DIT. PSDBS
KegiatanPengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial
04
SEKRETARIAT
KegiatanDukungan Manajemen
dan Tugas Teknis Lainnya
05
DIT. K2KRS
01
KegiatanKepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan danRestorasi Sosial
Pemberdayaan SosialProgram
Kegiatan Pokok Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial
Pemberian tunjangan kehormatan bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan
Nasional /Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan.01
02Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan dan Satya
Lencana Kebaktian Sosial (SLKS)
Pemeliharaan/perawatan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama
Kalibata, Taman Makam Pahlawanan Nasional dan Makam Pahlawan
Nasional03
04Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial/Santiaji Kebangsaan, Olimpiade Pahlawan dan Kemah Kebangsaan
Pelaksanaan Hari Pahlawan (HARWAN) dan Hari Kesejahteraan Sosial
Nasional (HKSN)05
06Pelaksanaan Restorasi Sosial
4Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kegiatan Pokok Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
01
02
Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
03 Pemberdayaan Karang Taruna
04Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui
WKSBM
05 Pengembangan dan pendayagunaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
06Peningkatan peran dan fungsi keluarga
07Peningkatan tanggungjawab sosial dunia usaha (Coorporate Social Responsibilities/CSR) dan kemitraan;
08Peningkatan Kapasitas dan peran Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial;
09 Pengembangan SLRT dan PUSKESOS;
10Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri
5Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kegiatan Pokok Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
1. Persiapan (Penjajagan Awal, StudiKelayakan dan Penyiapan KondisiMasyarakat).
2. Peningkatan kapasitasi pendampingKAT.
3. Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemukiman (Rumah Warga / BBR,rumah petugas, balai sosial, jalanlingkungan, sarana air bersih).
4. Pendampingan.
Pemberdayaan
Tahun I
1. Peningkatan kapasitas warga KAT2. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pemukiman, antara lain: RumahIbadah, Pengerasan Jalan Lingkungan,Lahan Usaha, Bibit Tanaman, SaranaAir Bersih.
3. Pendampingan
Pemberdayaan
Tahun II
1. Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemukiman, antara lain: PembangunanJalan Tembus, Pemagaran Lahan danPembatas Lahan
2. Sertifikasi Lahan.3. Pendampingan.4. Evaluasi dan Rujukan
Pemberdayaan
Tahun III
6Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
01Pelayanan pemberian ijin penyelenggaraan Undian GratisBerhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang(PUB) kepada penyelenggara
03 Pengelolaan Dana Sumbangan Bantuan Sosial
02Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan UndianGratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang(PUB)
04Pemberian bantuan sosial untuk kelompok resikososial
Kegiatan Pokok Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
7Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Tahun Anggaran 2019
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TA 201 901.Berdasarkan Surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI nomor B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018
dan S-536/MK.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA-KL TA 2019
(dalam ribu rupiah)
Ditjen Dayasos
Rp429.362.610,- (0,73%)
UKE I Lainnya
Rp58.477.095.769,- (99,27%)Setjen Itjen Ditjen
DayasosDitjenRehsos
DitjenLinjamsos
Ditjen PFM BadiklitPensos
0,63%0,08%
0,73%
1,97%
59,02%
36,34%
1,23%
9Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
PAGU ANGGARAN D ITJEN DAYASOS PER UKE I I TA 201902.
10Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Dit. K2KRSRp47.693.365.000,-
11,11 %
Dit. PKATRp136.425.479.000,-
31,77%
Dit. PSPKKMRp158.443.554.000,-
36,90 %
Dit. PSDBSRp24.026.982.000,-
5,60 %
Sekretariat DayasosRp62.773.230.000,-
14,62%
70,02Percent
Rp300.646.266.000,-
Belanja Barang
23,37Percent
Rp100.355.200.000,-
Belanja Bansos
1,03Percent
Belanja Modal
Rp4.439.819.000,-
5,57Percent
Belanja Pegawai
Rp23.921.330.000,-
PAGU ANGGARAN DITJEN DAYASOS PER JENIS BELANJA TA 201903.
11Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
▪ Bantuan stimulant
pemberdayaan KAT
▪ Bantuan Pemerintah (SLRT,
Puskesos dan Tunjangan
Kehormatan);
▪ Terkait dengan operasional &
pemeliharaan perkantoran,
dukungan operasional
▪ Terkait pengadaan/
penambahan /penggantian
sarana & prasarana kantor
▪ Terkait gaji dan tunjangan
pegawai Ditjen Dayasos.
PAGU ANGGARAN DITJEN DAYASOS PER KEWENANGAN TA 201904.
12Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Tugas PembantuanRp110.196.080.000,-
25,66 Percent
PusatRp216.194.087.000,-
50,35 Percent
❑ Dit. K2KRSRp35.926.493.000,-
❑ Dit. PSPKKMRp82.213.340.000,-
❑ Dit. PKATRp19.839.042.000,-
❑ Dit. PSDBSRp14.451.982.000,-
❑ SekretariatRp62.773.230.000,-
DekonsentrasiRp102.972.443.000,-
23,99 Percent
❑ Dit. K2KRSRp11.766.872.000,-
❑ Dit. PSPKKMRp75.230.214.000,-
❑ Dit. PKATRp6.390.357.000,-
❑ Dit. PSDBSRp9.585.000.000,-
Dit. PKAT❑ TP Provinsi❑ TP Kabupaten
13Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
05. Target Pemberdayaan TA 2019Dit. Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan & Restorasi Sosial
1 Pengusulan Calon Pahlawan Nasional
2 Pengusulan Calon Penerima Satyalancana Kebaktian Sosial
3 Pengusulan Calon Perintis Kemerdekaan
4 Pemberian Bantuan/Tunjangan Kehormatan Untuk Warakawuri
5 Pemberian Bantuan/Tunjangan Kehormatan bagi PK/JDPK
6 Pemberian Biaya Pemakaman/Penguburan
7Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
8 Pembentukan Jaringan Restorasi Sosial
9 TMPN/TMP/MPN yang di rehab dan dipelihara
No Kegiatan
10 Org
5.110 Org
10 Org
89 Org
639 Org
50 Org
15.840 Org
2.540 Org
127 Unit
2019
1 Pemberdayaan TKSK
2 Pemberdayaan PSM
3 Pemberdayaan Pekerja Sosial
4 Bimbingan Teknis LKS / Orsos
5 Bimbingan Teknis Karang Taruna
6 Pemberdayaan WKSBM
7 Pemberdayaan Dunia Usaha / Forum CSR
8 Pemberdayaan LK3
9 Pemberdayaan LKPK
10 Pembentukan dan Pengembangan SLRT
11 Pembentukan dan Pengembangan Puskesos
No Kegiatan
7.201 Org
1.605 Org
120 Org
1.795 Lks
1.848 KT
340 WKSBM
34 Forum
502 LK3
33 LKPK
150 Kab/Kota
300 Desa/Kel
2019
14Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
06. Target Pemberdayaan TA 2019Dit. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
1 Pembangunan Rumah Bagi Warga KAT
2 Bantuan Jaminan Hidup Bagi Warga KAT
3 Bantuan Bibit Bagi Warga KAT
4 Bantuan Peralatan Kerja Bagi Warga KAT
5 Bantuan Peralatan Rumah Tangga Bagi Warga KAT
No Kegiatan
2.099 KK
4.114 KK
2.099 KK
2.099 KK
2.099 KK
2019
15Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
07. Target Pemberdayaan TA 2019Dit. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
1 Bantuan bagi PMKS melalui Hibah Dalam Negeri 60.000 Org
2Penyelenggaraan UGB yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS dan Resiko Sosial Lainnya
1.400 Penyelenggara
4 Peningkatan Layanan Perijinan Melalui SimPPDBS Online 34 Prov
3Penyelenggaraan PUB yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS dan Resiko Sosial Lainnya
70 Penyelenggaraan
No Kegiatan 2019
16Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
08. Target Pemberdayaan TA 2019Dit. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
17Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Rambu-Rambu Penyusunan RKA-KL TA 2019 (DK & TP)Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial09.
A. Umum
1. Tidak diperkenakan untuk merubah pagu anggaran yang telah ditetapkan;
2. Daerah dapat menyesuaikan indeks transport lokal/uang harian/paket fullboard, honor-honor (sesuai SBM TA 2019) selama tidak mengubah bentuk
kegiatan dan melakukan perubahan anggaran antar output;
3. Tidak diperbolehkan menambah/mengurangi kegiatan yang tidak tertera dalam Juknis Dekonsentrasi (dikonsultasikan);
B. Khusus1. Dit. K2KRS
• Tidak boleh merubah jenis belanja (barang,modal,bansos)
• Tidak boleh merubah kegiatan termasuk mengurangi jumlah target peserta
• Perubahan RKA/KL disesuaikan dengan kebutuhan daerah, bila ada item kegiatan yang dianggarkan APBD/tidak dibutuhkan boleh diganti untuk
item kegiatan yang lain.
2. Dit. PSPKKM
• Tidak diperkenankan mengurangi target peserta yang sudah ditetapkan;
• Penambahan TKSK sesuai dengan jumlah Kecamatan pada Permendagri Nomor 137 Tahun 2017
3. Dit. PKAT
• Indeks bantuan Rumah/BBR yang telah disepakati di Semiloka Nasional tidak diperkenankan dirubah;
• Lokasi KAT yang telah ditetapkan melalui tahapan PA, SK dan Semiloka tidak boleh dirubah;
• Tidak diperkenankan untuk menambah calon warga KAT, pendamping KAT dan volume kegiatan;
4. Dit. PSDBS
• Alokasi anggaran dekonsentrasi yang sudah didistribusikan tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas konsultasi ke pusat;
• Pelaksanaan jangkauan pemantauan penyelenggaraan PUB dan UGB (Patroli) sampai di wilayah Kab/kota
