OLEH

Dr.-Ing. Ir. Anton Irawan, MT, IPM

PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN UNTUK

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN PBDE

OUTLINES

LATAR BELAKANG

PERTIMBANGAN PENYUSUNAN

PERATURAN – PERATURAN TERKAIT

METODE PENYUSUNAN PERATURAN

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN RATIFIKASI

KONVENSI STOCKHOLM

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Perbandingan Konsentrasi PBDE di Sedimen Sungai

dan Pantai

Lokasi Sumber Contoh (Sampel)Konsentrasi PBDEs (ng/g dry weight)

Keterangan

India Sedimen Sungai Hugli (Ganges)

0.1-0.9

China (Tiongkok)

Sedimen Delta Sungai Pearl 0.1-14

Sedimen Sungai Yangtze 2-4

Spanyol Sedimen Sungai 1.8-2.5

Taiwan Sedimen Southwestern Coast 0-8

Indonesia Sedimen Sungai Surabaya 8-36 Nomor 2 setelahJepang

Jepang Sedimen Sungai 21-59

HASIL ANALISA LABORATORIUM UNTUK

BEBERAPA SAMPEL PRODUK PLASTIK

Structure of PBDEs

X & Y are number of Bromine atoms

e.g. decaPBDE has 10 Bromines

PolyBrominated Diphenyl Ether

O

BrxBry

7

KEBAKARAN BARANG

ELEKTRONIKA DAN ALAT LISTRIK8

PRODUK – PRODUK DI RUMAH TANGGA YANG

MEMERLUKAN FLAME RETARDANT

9

9

Dampak PBDE

PBDEs

Rantai

Makanan

Kesehatan

ManusiaLingkungan

Reprodukt

ifThyroidSyaraf

Potensi

teratogeni

k (kanker)

Racun

bagi ginjal

dan hati

Kerusakan

Memori

(daya

ingat)

PERTIMBANGAN PENYUSUNAN

PERATURAN PBDE Sampai saat ini pemerintah belum memiliki aturan untuk

PBDE termasuk penerapan RoHS untuk produksi

elektronika dan alat listrik

PBDE bisa masuk ke Indonesia dalam kondisi murni atau

bahan kimia dalam produk

Bahan kimia PBDE dalam produk bisa diseleksi dengan

penerapan RoHS terhadap barang –barang masuk ke

Indonesia dan dikaitkan dengan SNI

Bahan kimia PBDE murni harus dikendalikan masuk ke

Indonesia dengan pengguna yang selektif sesuai dengan

arah produk ke RoHS untuk elektronika

PERATURAN – PERATURAN

TERKAIT

Undang Undang No 19 tahun 2009 tentang

ratifikasi konvensi stockholm

Undang – Undang No 7 tahun 2014 tentang

Perdagangan

Undang – Undang No 3 tahun 2013 tentang

Perindustrian

Peraturan Menteri Perdagangan No 75 tahun

2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perdagangan No 44 tahun 2009

tentang Pengadaan, Distribusi dan

Pengawasan Bahan Berbahaya

Peraturan – Peraturan Terkait

Peraturan Menteri Perdagangan No 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan KegiatanPerdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan No 14 tahun 2017 tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang yang terkenaketentuan larangan dan pembatasan eksport dan import berdasarkan system klasifikasi barang

Peraturan Menteri Perdagangan No 94 tahun 2017 tentang Perubahan Ketigas atas Peraturan Menteri Perdagangan No 87 tahun 2015 tentang KetentuanImport Produk Tertentu

Peraturan No 48 tahun 2015 tentang Ketentuan Umumdi Bidang Impor

LESSON LEARNT DARI PENGENDALIAN

DAN PENGAWASAN ALKOHOL

SUPPLY CHAIN FLAME RETARDANT

Import

Ya

PENGAJUAN IMPOR

BAHAN FLAME

RETARDANT

IZIN IMPOR DARI

KEMENDAG

Lengkapi

sesuai

Prosedur

BARANG MASUK

MENGANDUNG

FLAME

REARDANT

HALOGEN

CEK BEA

CUKAI

IZIN LINGKUNGAN

KLH

Setujui

Tolak

Tolak

Tolak

BATANG TUBUH PERATURAN

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PBDE

Ruang Lingkup Pengendalian dan Pengawasan

PBDE dalam Proses Produksi

Kewenangan dalam Pengendalian dan

Pengawasan (Kementerian, Pemerintah Daerah)

PBDE

Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan

Bahan PBDE

Tindak Lanjut Pengendalian dan Pengawasan

METODE PENYUSUNAN DRAFT

ATURAN PBDEStudi Literatur dari Peraturan di Indonesia

dan Peraturan di Luar Negeri

Diskusi dengan pihak – pihak terkait yaitu

Kemenperin (Hulu –Hilir dan Elektronika),

Kemendag, KLHK dan Bea Cukai, BBKK, B4T,

Agus Sudaryanto

Menyusun Draft Aturan PBDE (Untirta,

Kemenperin, UNDP)

Diskusi dengan Tim PBDE dari UNDP dan

Kemenperin

Penyelesaian Draft Aturan PBDE

Masukan Penyusunan

Peraturan yang sedang disusun oleh kemenperin dalam

bentuk PP

Mencontoh system BPO dengan adanya Phase Outnya

Kajian penyusunan HS Code untuk PBDE

Harus jelas melarang atau mengendalikan untuk PBDE, kalau

larang seluruhnya tidak boleh

Thank You for Your Attention

20