Upload
lamthu
View
244
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAGIAN AKUNTANSI BIRO ADM KEUANGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan
No : Per-66/PB/2005
PENYUSUNAN DOKUMEN
ANGGARAN
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara dan
Rakerpim 2017
21 Juli 2017
LATAR BELAKANG
Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah
dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah
mengeluarkan PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No 21/2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)
sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Bahkan, Kementerian
Keuangan telah mengatur lebih rinci penerapan penganggaran kinerja dalam Peraturan
Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 dan membangun aplikasi program komputer
RKAKL.
Proses penganggaran telah menggunakan aplikasi RKA-KL yang sudah didesain dengan
mengaitkan input, output dan outcome.
Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam
penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor
publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja
Sistem Penganggaran
Lama (line item
budgeting) yg berbasis
pada input
Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja
DASAR HUKUM
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 9), yg menyebutkan
bahwa tugas Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga diantaranya adalah
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 4), yg menyebutkan
bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berwenang menyusun
dokumen pelaksanaan anggaran
PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL;
ALUR PENYUSUNAN ANGGARAN
FAKULTAS RENCANA BELANJA
ANGGARAN
BAG. PERENCANAAN
RKAKL
Pembahasan RKAKLDIPA
DEFINISI
Outcome adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima
manfaat dalam periode waktu tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek)
Output adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses agar
outcome dapat terwujud
Indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja, baik outcome maupun output. Dimensi ukuran kinerja meliputi:
kuantitas, kualitas, waktu, lokasi, biaya.
Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam
periode waktu yang telah ditentukan. Target kinerja bisa dalam bentuk angka,
persentase, rasio, point estimates, dan range
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana
Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya
TAMPILAN RKAKL
TAMPILAN RKAKL
ALUR PROSES DIPA
PENGERTIAN DIPA
Berlaku utk 1 th anggaran
Sbg dasar penggunaan
anggaran
Alat pengendali pelaporan,
pengawasan
dokumen pelaksanaan anggaran yang
disusun oleh Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran dan di
sahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan atau Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan selaku Bendaharawan Umum
Negara (BUN)
FUNGSI DIPA
1. Pedoman pelaksanaan anggaran bagi Kementerian Negara/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran
2. Pedoman pencairan dana bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
3. Pedoman pengawasan/ pemeriksaan bagi Aparat Pengawasan Fungsional dan BPK
KOMPONEN DIPA
Halaman I Informasi Kinerja & Sumber Dana
Halaman II Rincian Pengeluaran
Halaman III Rencana Penarikan Dana & Perkiraan Penerimaan
Halaman IV Catatan
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN DIPA
• Pemahaman terhadap :
1. Output Kegiatan
2. Sumber dana (APBN, PNBP dan BOPTN)
3. Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang & Belanja Modal)
4. Mata Anggaran ( MAK ) , bagian tertentu pada anggaran belanja yg menunjukkan untuk apa uang itu akan digunakan
Menteri/Pimpinan Lembaga
Pejabat KPA Gubernur Gubernur,Bupati/
Walikota, Kepala Desa
Pejabat KPA
1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Pejabat Penguji Tagihan kpd Negara & Penandatangan SPM
3. Bendahara pengeluaran
Tidak Boleh
Saling
Merangkap
Dekonsentrasi
Tugas
Pemba
ntuan
PEJABAT-PENGGUNA-ANGGARAN
Mendelegasikan Kewenangan
Menunjuk
Tembusan SK para pejabat disampaikan kpd Kepala KPPN
Pejabat yg bertggjwb atas
pengelolaan keuangan
kementerian/lembaga
K P A
Pembuat Komitmen
Pejabat Penanda-
Tangan SPM
Bendahara
PengeluaranBendahara
Pengeluaran Pembantu
Pembuat Komitmen
Dimungkinkan lebih
Dari seorang
Bendahara Pengeluaran
Pembantu Dimungkinkan lebih
Dari seorang
Menunjuk
Bertanggung
Jawab kpd.
Pejabat yg melaksanakan
kewenangan KPA utk
mengambil keputusan yg
mengakibatkan
pengeluaran atas beban
APBN/PNBP
Pejabat yg diberi
kewenangan oleh KPA utk
melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran &
menerbitkan perintah
pembayaran
Orang yg ditunjuk untuk
menerima, menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan &
mempertanggungjawabkan
uang utk keperluan belanja
negara
Orang yg ditunjuk untuk
membantu Bendahara
Pengeluaran utk
melaksanakan pembayaran
kpd yg berhak
Pejabat yg memperoleh
kuasa dari PA utk
melaksanakan sebagian
kewenangan & tgg jwb
penggunaan anggaran pd
lembaga ybs
1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
dipersyaratkan.
2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan,
serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.
3. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri
4. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Dengan demikian,
pembayaran atas beban rekening kas negara baru dapat dilaksanakan jika
pekerjaan yang diperjanjikan sudah selesai dikerjakan dan diserahterimakan.
5. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja merupakan batas tertinggi
untuk tiap-tiap pengeluaran.
PRINSIP PELAKSANAAN ANGGARAN
REVISI ANGGARAN
RUANG LINGKUP & BATASAN REVISI ANGGARAN
1. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1
(satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
2. Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang
sama, dan antar Satker dalam wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berbeda; atau
3. Pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)
DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
1. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1
(satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker;
2. Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang
sama, dan antar Satker;
3. Pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama;
4. Pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
19
TERIMAKASIH