PowerPoint Presentation

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)Provinsi Maluku

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi MalukuNN. R.F. FAR-FAR, SH.,MHSEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKUKETUA BKPRD

RAKORNAS BKPRDBALI, 8 MEI 2014

Provinsi Maluku : 1). 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota 2). Luas Wilayah : 712.480 km a. 658.331,52 km (92,4 persen) wilayah perairan b. 54.148,48 km (7,6 persen) wilayah daratan 3). Jumlah pulau 1.340 4). Panjang garis pantai 10.662 Km 5). Jumlah penduduk 1.608.786 jiwa 6). Pulau terbesar adalah a. Pulau Seram (18.625 km) : 34,4% dari luas daratan b. Pulau Buru (9.000 km) : 16,62% dari luas daratan c. Pulau Yamdena (5,085 km) : 9,39% dari luas daratan d. Pulau Wetar (3,624 km) : 6,69% dari luas daratan

Gambaran Umum Wilayah

Lanjutan

Provinsi Maluku (Provinsi Kepulauan)Pulau-Pulau KecilKawasan Pesisir yang potensial untuk Budidaya PerikananKekhasan Biofisik, Geografi, Budaya, & Daya Dukung Lingkungan

Gambaran Umum WilayahYang sementara disusun Peraturan Daerah tentang Zonasi :Zonasi Gugus Pulau P. Ambon & PP.LeaseZonasi Gugus Pulau P.BuruZonasi Gugus Pulau KeiZonasi Gugus Pulau Tanimbar

Pengelolaan SDA,LH, Kebencanaan dan Sistem Keterkaitan Antar WilayahKepentingan Nasional dan aspek Ekonomi, Sosbud & HankamMewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang Aman, Nyaman, Produktif dan BerkelanjutanPeningkatan Perekonomian WilayahBerkurangnya ketimpangan antar wilayah

Tujuan Penataan Ruang provinsi maluku RENCANA STRUKTUR RUANGRENCANA POLA RUANGRENCANA KAW.STRATEGISPERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RTRW PROVINSI MALUKU 2013-2033

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; danPeningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung Kebijakan pengembangan kawasan budidayakebijakan pengembangan kawasan strategis provinsia. pelestarian & peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, fungsi perlindungan kawasan, keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya;b. fungsi pengembangan perekonomian yang produktif, efisien (dapat merupakan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata);c. fungsi kawasan untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BKPRD Provinsi Maluku diatur dengan PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 02 TAHUN 2014, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 02Badan yang bersifat ad hoc di provinsi dan kabupaten/kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.bkprd provinsi maluku

BKPRD(sesuai Permendagri 50/2009)Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan RuangPengendalian Pemanfaatan Ruang

Tindak Lanjut Hasil RAKORNAS 2013 di Padang

Tindak Lanjut Hasil RAKORNAS 2013 Peningkatan Kapasitas SDM Khususnya Bidang Penataan RuangPengalokasian Dana Operasionalisasi BKPRD dalam APBD di beberapa kabupaten/kotaKomitmen Kepala Daerah dalam mendukung dan mengefektifkan peran dan fungsi BKPRDLaporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah secara regular (Provinsi)Kab.Maluku Tengah, Kab.Buru, Kab.Maluku Tenggara, Kota AmbonPenguatan Kelembagaan BKPRD di Provinsi dan Kabupaten/Kota Telah terbentuknya BKPRD 11 Kabupaten/Kota1 (satu) tahun 2 (dua) kali kepada Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Permasalahan Spesifik Penyelenggaraan Penataan RuangAgenda Kerja BKPRD Rekomendasi & SaranI.II.III.IV. TINDAK LANJUT PENATAAN RUANG DI PROVINSI MALUKU

Gambaran Umum Penyusunan & Penetapan Perda RTRW Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) I.BKPRD MELAKUKAN EVALUASI RAPERDA RTRW 11 KABUPATEN KOTA (2009-2013)PENETAPAN PERDA RTRW 11 KABUPATEN/KOTA OLEH MASING-MASING KABUPATEN/KOTA

1.

BuruBuru SelatanSeram Bagian BaratMaluku TengahSeram Bagian TimurKota AmbonMaluku Barat DayaMaluku Tenggara BaratKota TualMaluku TenggaraKepulauan AruPERDA RTRW PROVINSI MALUKU NOMOR : 16 TAHUN 2013PERDA no.29 Tahun 2012PERDA no.09 Tahun 2012PERDA no.01 Tahun 2012PERDA no.24 Tahun 2012PERDA no.14 Tahun 2012PERDA no.03 Tahun 2012PERDA no.03 Tahun 2013PERDA no.19 Tahun 2012PERDA no.01 Tahun 2013PERDA no.03 Tahun 2013PERDA no.13 Tahun 2012STATUS PERDA RTRW PROVINSI /KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 Permasalahan dan Kendala yang dihadapi2.(Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang) RTR PULAU DAN KEPULAUAN MALUKU telah disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan BKPRD Provinsi MalukuRTR Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Strategis Nasional Perbatasan, Kawasan Strategis Nasional Laut Banda, Kawasan Strategis Nasional KAPET Seram) telah disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan BKPRD ProvinsiRTR Kawasan Strategis ProvinsiUntuk RDTR wilayah kabupaten di prioritaskan pada kawasan ibukota kabupaten.Belum dapat diselesaikan karena baru dilakukan penetapan Perda tentang RTRW Dalam proses penetapan Perpresa.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

2.(Efektifitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang)LanjutanPemanfaatan RuangRTRW belum dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang oleh SKPDProses Perencanaan masih bersifat sektoralPengendalian Pemanfaatan RuangHak Ulayat (Hak Kepemilikan secara Adat) dan Kepemilikan perorangan belum diaturBelum tersosialisasinya SK.871/Menhut-II/2013 tentang Kawasan Hutan Provinsi MalukuBelum tersusunnya RDTR Kabupaten/Kota

i.ii.b.Keterbatasan SDM Pengendali Pemanfaatan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

2.(Implementasi Perda RTRW)Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013Sosialisasi baru dilakukan untuk aparat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota LanjutanSosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders belum dilakukan (direncanakan tahun ini)c.

Isu Dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil II.Jumlah Pulau di Maluku 1.340 Jumlah Pulau yang berpenghuni 171

Jumlah Pulau yang tidak berpenghuni1.169a.Sebagian besar adalah Pulau-Pulau yang berukuran kecil dan belum disusun RDTR nyaMemiliki flora dan fauna endemikAdanya perubahan iklim yang berdampak pada pengurangan wilayah daratan Pulau-Pulau Kecil

Pulau-Pulau Kecil Permasalahan Hak Ulayat Masyarakatb.Konsentrasi Permukiman Penduduk di wilayah pantai (kampung/desa/negeri/ohoi) Isu Dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil II.LanjutanRentan terhadap bencana (Banjir Rob, Abrasi Pantai, Tsunami)Konflik Lahan Perkebunan Tebu di Kabupaten Kepulauan Aru

Program dan Kegiatan BKPRD Tahun 2015-20161. Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang2. Pembinaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota3.

Agenda Kerja BKPRD III.

Program dan Kegiatan BKPRD Tahun 2015-2016

Sosialisasi Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 kepada masyarakat dan stakeholdersMembahas RDTR Kabupaten/Kota untuk rekomendasi Gubernur Membahas RDTR Kawasan Ibukota Pemerintahan Provinsi Maluku di MakarikiRapat Rapat Koordinasi dengan BKPRD 11 Kabupaten/Kota1.

Mengevaluasi Rancangan Perda RDTR 11 Kabupaten/KotaMendorong Kabupaten/Kota menyusun RDTR

Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang2.BKPRD PROVINSI MALUKUMelakukan Rapat Koordinasi BKPRD di Provinsi dan 11 Kabupaten/KotaMelakukan Koordinasi, Integrasi, Paduserasi, Harmonisasi, Sinergitas, Fasilitasi dan Supervisi terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Maluku

Pembinaan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota

3.

Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, Legislatif, Stakeholders, dan Masyarakat1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria tentang Penataan Ruang di Provinsi Maluku2. Sosialisasi peraturan-peraturan yang menyangkut penataan ruang dan BKPRD3. Peningkatan kapasitas BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Maluku

Rekomendasi & SaranIV.PERPRES RTR Pulau dan Kepulauan Maluku RTR Kawasan Strategis Provinsi dan RDTR Wilayah KabupatenPercepatan Penyelesaian Perpres dan Perda RDTRPERPRES RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan, Kawasan Strategis Nasional Laut Banda, Kawasan Strategis Nasional KAPET Serama.

Rekomendasi & Saran(Lanjutan.)IV.RTRW harus menjadi acuan dalam perencanaan pemanfaatan ruangPerlu diatur tentang Hak Ulayat (Hak Kepemilikan secara Adat) dan Kepemilikan peroranganPerlu disosialisasikan SK.871/Menhut-II/2013 tentang Kawasan Hutan Provinsi MalukuPerlu disusunnya RDTR Kabupaten/KotaPemanfaatan RuangPengendalian Pemanfaatan RuangPerlu Peningkatan SDM Pengendali Pemanfaatan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kotab.c.

Rekomendasi & Saran(Lanjutan.)IV.Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Perlu adanyaPeraturan Zonasi dengan mempertimbangkanBudidaya Kawasan Lindung SetempatHabitat Flora dan Fauna Endemik di Pulau-Pulau Kecil d.

Peningkatan Koordinasi melalui bimbingan dan asistensi yang intensif untuk penyusunan Dokumen RDTRRekomendasi & Saran(Lanjutan.)IV.BKPRD PROVINSISosialisasi Penataan Ruang kepada SKPD dan MasyarakatPenganggaran Khusus menunjang Kinerja BKPRD Kab./KotaBKPRD sebagai pemberi Rekomendasi sebelum dikeluarkannya ijin oleh Instansi TeknisPerlu adanya Bintek untuk :1) Pokja Perencanaan : Penguatan Kapasitas Teknis2) Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi SATPOL PP : Sebagai aspek pengendali pelaksanaan Perda RTRW di Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Pengawas Kawasan Pesisir & Pulau-Pulau Kecile.

Terima kasih