Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN P KABUPATEN BADUNG
DALAM TATANAN BUDAYA HIDUP BARU
SUSUNAN ACARA VIRTUAL MEETING PENYELENGGARAAN MPP
NO KEGIATAN DURASI PELAKSANA ACARA
1 Pembukaan/Paparan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 09.00-09.10 Kepala DPM-PTSP
2 Sambutan terkait optimalisasiPenyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 09.10-09.25 Sekda Kabupaten Badung
3
Penyampaian usul dan saran dalamrangka peningkatan kualitaspenyelenggaraan pelayanan Mal Pelayanan Publik
09.25-10.55 Instansi Peserta Meeting
4 Kesimpulan 10.55-11.10 Kepala DPM-PTSP
5 Penutup 11.10-Selesai Kepala DPM-PTSP
NO URAIAN AWAL SEKARANG KETERANGAN
1 JUMLAH INSTANSI YANG BERGABUNG PADA MPP BADUNG (INSTANSI)
24 27 PENAMBAHAN PT. POS INDONESIA, PT. TASPEN (PERSERO) DAN BNN BADUNG
2 JUMLAH LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN PADA MPP BADUNG (JENIS)
121 145 PENAMBAHAN JUMLAH LAYANAN DARI, PERLUASAN LAYANAN
3 RATA-RATA LAYANAN PERHARI (ORANG/HARI)
167 586 TERDAPAT KENAIKAN RATA-RATA 251% PENGGUNA LAYANAN MPP PER HARI
4 JUMLAH KUNJUNGAN KERJA KE MPP BADUNG (ROMBONGAN/BULAN)
2 13 TOTAL KUNJUNGAN S/D DESEMBER 2019 SEBANYAK 163 ROMBONGAN
5 PREDIKAT PELAYANAN A- A PELAYANAN PRIMA
8 SISTEM PELAYANAN 122 IZIN ONLINE 185 IZIN ONLINE
9 PRODUK PELAYANAN (OUTPUT) BELUM SELURUH LAYANAN
BELUM SELURUH LAYANAN
SEBAGIAN MASIH BERUPA INFORMASI LAYANAN
NO URAIAN AWAL SEKARANG KETERANGAN
1 JUMLAH INSTANSI YANG BERGABUNG PADA MPP BADUNG (INSTANSI)
27 25 PENGURANGAN BEBERAPA INSTANSIDIKARENAKAN PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI INSTANSI TERKAIT KE DPMPTSP
2 JUMLAH LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN PADA MPP BADUNG (JENIS)
145 145 BELUM ADA PENAMBAHAN JUMLAH DARI JENIS LAYANAN
3 RATA-RATA LAYANAN PERHARI (ORANG/HARI)
586 35 TERDAPAT PENURUNAN KUNJUNGAN MASYARAKAT 94% DALAM MASA PANDEMI
4 JUMLAH KUNJUNGAN KERJA KE MPP BADUNG (ROMBONGAN/BULAN)
13 13 TOTAL KUNJUNGAN S/D FEBRUARI 2019 SEBANYAK 173 ROMBONGAN
5 PREDIKAT PELAYANAN A A PELAYANAN PRIMA
6 ZONA INTEGRITAS WBK WBK WILAYAH BEBAS KORUPSI
7 SISTEM MANAJEMEN MUTU SUDAH ISO SUDAH ISO SMM ISO 9001 : 2015
EVALUASI MPP KABUPATEN BADUNG SELAMA PANDEMI
1. Kemudahan Percepatan Berusaha ;2. Penyederhanaan Birokrasi;3. Reformasi Birokrasi di Era Industri 4.0 ;4. Omnibus Law ;
Penyederhanaan Birokrasi
• Tahap Pertama, adalahidentifikasi jabatanadministrasi pada unit kerja.
• Tahap kedua, adalahpemetaan jabatan danpejabat administrasi yangterdampak penyederhanaan birokrasi.
• Tahap ketiga, adalahpemetaan jabatanfungsional yang bisaditempati oleh pejabat yangterdampak penyederhanaan birokrasi.
5
Perizinan Berusahaadalah pendaftaran yangdiberikan kepada PelakuUsaha untuk memulaidan menjalankan usahadan/atau kegiatan dandiberikan dalam bentukpersetujuan yangdituangkan dalambentuk surat/keputusanatau pemenuhanpersyaratan dan/atauKomitmen.
Perizinan Berusaha TerintegrasiSecara Elektronik atau Online SingleSubmission (OSS) adalah PerizinanBerusaha yang diterbitkan olehLembaga OSS untuk dan atas namamenteri, pimpinan lembaga, gubernur,atau bupati/walikota kepada PelakuUsaha melalui sistem elektronik yangterintegrasi.
Online Single Submission (OSS) (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik )
TEKNOLOGI & ICT DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0
OMNIBUS LAWPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta kepala
daerah untuk menyederhanakan regulasidengan membuat aturan sapu jagatatau omnibus law.
Manfaat Omnibus Law :1. Menghilangkan tumpang tindih antar
paraturan perundang-undangan;2. Efisiensi proses perubahan/ pencabutan
peraturan perundang-undangan; dan3. Menghilangkan ego sektoral yang
terkandung dalam peraturan-perundangan.
Omnibus law menggabungkan 74 UU di bidangInvestasi menjadi 2 (dua) UU yaitu : UU CiptaLapangan Kerja dan UU PemberdayaanUMKM
KELEMBAGAAN1. Kementerian PANRB telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dengan tujuanmeningkatkan status hukum kelembagaan MPP.
2. MPP diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugasdan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satupintu.
3. MPP dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
4. Kepala dijabat secara ex- officio oleh kepala perangkat daerahperangkatdaerah yang melaksanakanurusan pemerintahdaerah dibidangpenanamanmodaldanpelayananterpadusatupintu.
5. DalammelaksanakanfungsiMPPdi lingkunganperangkatdaerahyangmenanganipenanamanmodaldan pelayananterpadusatupintu dapatmelakukanpenyesuaianorganisasidantata kerjanya.
TUJUAN MPP1. Memperpendek proses pelayanan;
2. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dankenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
3. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepadamasyarakat; dan
4. Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
MANFAAT MPP1. Keterpaduan;
2. Berdaya guna;
3. Koordinasi;
4. Sinergi;
5. Akuntabilitas;
6. Aksesibilitas; dan
7. Kenyamanan.
TATA KELOLA1. Mengkoordinasikan dan menyediakan fasilitas;
2. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yangberlaku bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
3. Memastikan ketersediaan dan kualitas pelayanan dalam MPP sesuaidengan SOP;
4. Menata dan mengatur pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
5. Menyediakan sarana gedung dan/atau ruang pelayanan;
6. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana gedung dan/atauruang pelayanan.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN1. Menteri PANRB merupakan pembina di tingkat pusat dalam
penyelenggaraan MPP.
2. Bupati Badung merupakan pembina di tingkat Kabupaten dalampenyelenggaraan MPP.
3. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan,pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan MPP.
4. Bupati Badung selaku Pembina di tingkat daerah wajib melaporkanhasil penyelenggaraan MPP kepada Menteri secara berkala.
5. Mengoptimalkan peran Satgas Percepatan Berusaha Kabupaten Badungdalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.
PERMASALAHAN UMUM1. Belum semua loket secara rutin menyelenggarakan pelayanan;
2. Keterbatasan jumlah petugas layanan;
3. Pengadaan sarana khusus belum terealisasi;
4. Integrasi data antar instansi belum optimal;
5. Kecapatan dan kepastian pelayanan;
6. Tindaklanjut pengaduan pelayanan;
LANGKAH- LANGKAH PENINGKATAN KINERJA
1. Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis MPP Badung;
2. Evaluasi rutin;
3. Penempatan Petugas secara permanen;
4. Akses database lintas instansi (Big Data);
5. Inovasi pelayanan termasuk aplikasi online;
6. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan;
7. Magang dan studi referensi bagi petugas pelayanan;
8. Penambahan sarana prasarana; dan
9. Insentif bagi petugas pelayanan.
Terdapat 27 Loket dari Instansi yang memberikan layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.
Jumlah kunjungan masyarakat rata-rata perhari pada loket layanan
tatap muka di Mal PelayananPublik Kabupaten Badung
terdapat 718 kunjungan.
KONDISI PELAYANAN PUBLIKSEBELUM COVID- 19
Dalam tatanan Budaya Hidup Baru terjadi penurunan dalam jumlah kunjungan Masyarakat dan layanan dioptimalkan melalui daring. Terdapat 14 Instansi yang tetap melayani secara tatap muka.
Untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan, menerapkan LayananOnline yaitu LAPERON (Layanan
Perizinan Online) dan OSS (Online Single Submission).
KONDISI PELAYANAN PUBLIKSETELAH COVID- 19
1. KANTOR W ILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI KPP PRATAMA BADUNG UTARA
2. KANTOR W ILAYAH BALI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIVISI IMIGRASI
3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
4. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI RESOR BADUNG
5. BALAI BESAR PENGAW AS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
6. BADAN PENDAPATAN DAERAH/PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
7. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG
INSTANSI YANG TETAP MEMBERIKANLAYANAN TATAP MUKA
8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG
9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
10. KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN BALI DENPASAR
11. KANTOR PUSAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
12. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DENPASAR GATOT SUBROTO
13. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI14. PT. POS INDONESIA (PERSERO)
PERSIAPAN DAN PENERAPANTATANAN NORMAL BARU DI MPP KABUPATEN BADUNG
Untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran COVID-19 di area pelayananpublik, sistem kerja perangkat daerah penyelenggara pelayanan publikdilakukan penyesuaian sebagai berikut :
The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.
Petugas Penyelenggara Pelayanan wajib masuk kerja danmentaati ketentuan jam kerja sebagaimana di atur dalamperaturan perundang-undangan
Petugas Penyelenggara Pelayanan yang tempat tinggalnyaterdapat positif COVID-19 agar menjalankan tugas kedinasan di rumah dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai
Dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19 terhadapusia rentan di atas 45 Tahun, pelaksanaan tugasPenyelenggaraan Pelayanan diutamakan dilaksanakan olehpetugas kompeten dengan usia di bawah 45 tahun
PERSIAPAN DAN PENERAPANTATANAN NORMAL BARU DI MPP KABUPATEN BADUNG
Untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran COVID-19 di area pelayananpublik, sistem kerja perangkat daerah penyelenggara pelayanan publikdilakukan penyesuaian sebagai berikut :
The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.
Pengguna layanan yang datang ke area pelayanan publikdisarankan dalam kondisi sehat dan berusia < 45 Tahun dengantetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yang ketat
Dalam hal terdapat Petugas Penyelenggara Pelayanan atauMasyarakat yang terindikasi tidak sehat agar diarahkan untukmeninggalkan area pelayanan untuk segera memeriksakan dirike Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat
PERSIAPAN DAN PENERAPANTATANAN NORMAL BARU DI MPP KABUPATEN BADUNG
The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.
Memaksimalkan proses Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pelaporan dilakukan secara online melalui Aplikasi LAPERON (Layanan PerizinanOnline) dan OSS. Layanan online ini bisa diaksesmasyarakat melaluihttps://app.laperon.badungkab.go.id untuk website serta dapat di download melalui Playstore untukmobile beserta OSS (Online Single Submission) melalui alamat website https://oss.go.id.
PERSIAPAN DAN PENERAPANTATANAN NORMAL BARU DI MPP KABUPATEN BADUNG
Bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan wajib untukmematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti : Menggunakan APD (Face Shield, Masker, Sarung
Tangan, Stoking Tangan) Melakukan cek suhu tubuh Sering mencuci tangan menggunakan air
mengalir dan sabun serta menggunakan hand sanitizer
Menjaga jarak antar petugas maupun denganmasyarakat
The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.
PERSIAPAN DAN PENERAPANTATANAN NORMAL BARU DI MPP KABUPATEN BADUNG
Bagi masyarakat yang berkunjung ke MPP Kabupaten Badung wajib untuk mematuhi protokolkesehatan pencegahan Covid-19 seperti : Menggunakan Masker Mencuci tangan sebelum memasuki areal
pelayanan publik Melakukan cek suhu tubuh Mematuhi marka untuk menjaga jarak dengan
pengunjung lainnya Menggunakan hand sanitizer sebelum dan
sesudah menerima pelayanan dari petugas
PERSIAPAN DAN PENERAPANTATANAN NORMAL BARU DI MPP KABUPATEN BADUNG
Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan sarana danfasilitas untuk menunjang aktifitas pelayanan dengan tetapmemperhatikan protokol kesehatan seperti diantaranya :
o Thermo Scanner di pintu masuko Peralatan Cuci Tangan Portable o Cairan Hand Sanitizer o Penyekat area /flexi glass pada loket pelayanano Marka untuk physical distancing di lantai dan tempat
duduk ruang tungguo Sarana Publikasi Elektronik massal berupa
informasi Protokol Pencegahan COVID-19o Membangun, mengembangkan dan mengoptimalkan
pelayanan dengan cara daring
The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.
SARANA DAN PRASARANA
PENGECEKAN SUHU TUBUH FASILITAS CUCI TANGAN
SARANA DAN PRASARANA
HAND SANITIZER DI AREA PELAYANAN
SARANA DAN PRASARANA
PEMBATAS DI LAYANAN TATAP MUKA
INOVASI
ANTREAN ONLINE E- GUEST BOOK
“Pemerintah Kabupaten Badung saat ini sedang menyusun PeraturanBupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan AmanCOVID- 19 Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten
Badung sebagai acuan dan payung hukum bagi instansi penyelenggaranpelayanan publik dalam penerapan Budaya Hidup Baru”
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNGSEKIAN