Upload phungtruc
View 234
Download 2
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
( II ) BIDANG NON PERIZINAN TERDIRI ATAS NO JENIS NON … · 2020. 10. 1. · Sehat 3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 4. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEWAJIBAN … · prasarana perkeretaapian milik negara, penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, dilakukan oleh
RINGKASAN EKSEKUTIF - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi... · APBN untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang
RAPAT FINALISASI PERSIAPAN PENYELENGGARAAN … · dasar hukum pelaksanaan 1. instruksi presiden nomor 3 tahun 2004 tentang koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran dan dalam rangka
Supply Chain Indonesia...Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO) untuk Angkutan Barang
jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/IM/2015/tmp_27645-IM_20_TAHUN... · memperluas jaringan jalur konektivitas angkutan logistik ke perbatasan melalui penyelenggaraan
PANDUAN PENGUMPULAN DATA ANGKUTAN UMUM … · sistem transportasi perkotaan mencakup pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitas perpindahan angkutan umum, dan penyelenggaraan
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN …eprints.upnjatim.ac.id/4003/1/file1.pdf · “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG PENYELENGGARAAN …jdih.bandungkab.go.id/.../2015/08/PERDA...TTG-PENYELENGGARAAN-LLAJ.pdfPENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA - dishub.surabaya…dishub.surabaya.go.id/backend/upload/files/peraturan/KMHUB/pm_46... · 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2019/KM_249_TAHUN_2019.pdf · Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan
GUBERNURJAWATENGAH · angkutan sewa khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
EVALUASI KEBUTUHAN ANGKUTAN UMUM PENUMPANG KOTA …eprints.umm.ac.id/45637/1/jiptummpp-gdl-wahyuragap-47068... · 2019. 3. 30. · Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT … · kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. 2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2006/kaltim8-2006.pdfbahwa untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, ... tentang Penyelenggaraan Angkutan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT …
jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/1999/km_no_71_tahun_1999.pdf · (1) (2) (1) (2) Cacat-l BAB 11 KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN Pasa_1 2 Penyelenggara angkutan
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_39_TAHUN_2018.pdf · Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
kalteng.kemenag.go.id · PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. BAB 1 PERSYARATAN BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPS BPIH) ... PROSEDUR PENETAPAN, HAK DAN KEWAJIBAN
BAB II PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30740/3/Chapter II.pdf · BAB II PENYELENGGARAAN ... dokumen muatan. ... Perusahaan angkutan di perairan
131 PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN · saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan. 11. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan
rsudkoesma.id€¦ · kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
PM 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN ... · PDF filePedoman Penyelenggaraan Imunisasi ini belum memenuhi asas keselamatan dalam tindakan pencegahan dan pengebalan meningitis
GUBERNUR BALI - jdih.baliprov.go.idBahan... · TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan
PerMenHub No.8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL … · 3. Untuk keterpaduan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran sebagaimana tahun sebelumnya, diharapkan Saudara dapat berperan serta dalam