Upload
hoangcong
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
PENULISAN HUKUM
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR RI
DALAM HAL PENENTUAN PIMPINAN DPR DAN HAK IMUNITAS DPR
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh :
DINI FEBRY GITAWATI
09400334
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2015
v
Ungkapan Pribadi / Motto :
“Bertaqwalah pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dan
memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Bertaqwalah pada
Allah, maka Allah jadikan urusan menjadi mudah.. Bertaqwalah pada
Allah maka akan dihapuskan dosa2 dan mendapatkan pahala yang agung”
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.”
(QS. An-Nahl: 128)
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka
menyerah.
- Thomas Alva Edison
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.
- Kahlil Gibran
vi
ABSTRAKSI
Nama : Dini Febry Gitawati
Nim : 09400333
Judul : Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam
Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR.
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
Dr. Sulardi, SH., M.Si
Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD di dalamnya memuat perubahan tentang mekanisme pemilihan pimpinan
DPR dan hak imunitas DPR.Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana
kewenangan DPR sebelum dan setelah perubahan terhadap Undang-Undang MD3
(MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak
imunitas DPR dan apa implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan DPR dalam hal penentuan
pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. Metode penelitian menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif, jenis bahan hukum primer diperoleh dari perundang-
undangan dan bahan hukum sekunder dari buku, karya ilmiah, jurnal, bahan
hukum tersier dari kamus hukum serta ensiklopedia yang kemudian dianalisa
secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pimpinan DPR
tidak lagi berasal dari partai politik pemenang pemilu tetapi pimpinan DPR dipilih
dari dan oleh anggota DPR secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam
pengaturan hak imunitas terdapat penambahan klausul diperlukan adanya izin dari
Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR. Implikasi pemilihan pimpinan DPR secara musyawarah
untuk mufakat dapat memberikan kesempatan bagi semua partai politik untuk
bersaing dalam pemilihan pimpinan DPR dan merupakan wujud demokrasi di
Indonesia. Sedangkan implikasi terkait hak imunitas dengan adanya izin dari
Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR adalah merupakan jaminan konstitusional bagi anggota DPR
dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan anggota dewan.
Kata Kunci : Undang-Undang, DPR, Pimpinan DPR, Hak Imunitas.
vii
ABSTRACT
Name : Dini Febry Gitawati
Nim : 09400333
Title : Implications of Act No. 17, 2014 About the MPR, DPR, DPD,
and DPRD Against Authority of the Parliament In The
Determination of the House leadership and Immunity Rights of
Parliament.
Advisor : Dr. Surya Anoraga, SH., M. Hum
Dr Sulardi, SH., M.Si
The existence of Act No.17, 2014 About the MPR, DPR, DPD, and DPRD in
which includes a change of leadership of the House and the election mechanism
of immunity Parliament. This study with the formulation of the problem of how
authority Parliament before and after the changes to the Act MD3 (MPR, DPR,
DPD, and DPRD) in determining the leadership of the House of Representatives
and ImmunityRightand what the implications of Act No. 17, 2014 About the
MPR, DPR , DPD, and DPRD against the authority of Parliament in determining
the leadership of the House of Representatives and Immunity Right. The research
method used normative juridical approach, type of primary legal materials
obtained from legislation and secondary legal materialsare derived from book,
scientific work, journal, tertiary legal materials from legal dictionaries and
encyclopedias are then analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of
that research, the House leadership is no longer derived from the political party
the winner of the election, but the leadership of the House of Representatives
elected from and by members of Parliament in deliberation. While in the
regulation of immunity clauses are necessary to permit the addition of the Court
of Honor of the Board relating to the calling and requests for information from
members of Parliament. Implications of the House leadership election in
deliberation can provide an opportunity for all political parties to compete in the
election of leaders of the House of Representatives and is a form of democracy in
Indonesia. While the implications of immunity associated with the permission of
the Court of Honor of the Board relating to the calling and requests for
information from members of the House is a constitutional guarantee for members
of Parliament in order to maintain the dignity and honor members of the board.
Keywords: Constitution, House of Representatives, Leader of the House of
Representatives, Right Immunity.
viii
KATA PENGANTAR
Assalamua’alaikum Wr. Wb
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul: “Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Hal
Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR”. Sholawat serta salam selalu
terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat-Nya
yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang
seperti sekarang ini.
Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini
tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:
1. Tuhanku Yang Maha Esa, Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Keluarga yang tercinta, Bapak (Masrondi), Ibu (Sugihartini), Kakak (Dimas
Very Setiawan), Adik (Dita Very Valentina), yang telah memberikan doa
restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan segalanya yang begitu berarti
bagi penulis;
ix
3. Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang dan sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang
telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam
penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat
terselesaikan dengan baik;
4. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama yang
telah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam
penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat
terselesaikan dengan baik;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya
dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, Insya Allah penulis akan selalu
mengamalkan apa yang Bapak/Ibu Dosen berikan selama ini;
6. Sahabat-sahabatku di kost 33B Murni, Ita, Nino, Wiwit, Prieska, Rinta
terima kasih atas persahabatan yang telah kita lalui selama ini;
7. Teman-teman seperjuanganku Rani, Ria, Hoirun Arif, Wilhy, Mbak Ria,
Mbak Rizky, Mbak Nevi, Mas Debby, Mas Panji, serta semua yang tidak
dapat penulis uraikan satu per satu, terimakasih atas masukan, saran, dan
kebersamaan selama ini;
8. Semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bantuan untuk
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Segala kekurangan serta kesederhanaan skripsi ini baik mengenai bentuk
maupun susunannya, penulis mengharapkan saran maupun kritik positif yang
bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT
x
membalas kebaikan beliau-beliau dan saudara-saudaraku. Aamiin Ya
Robbal’aalaamiin. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi seluruh pembaca.
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Malang,22 April 2015
Penulis,
Dini Febry Gitawati
xi
DAFTAR ISI
Lembar Judul ................................................................................................... i
Lembar Pernyataan .......................................................................................... ii
Lembar Pengesahan ........................................................................................ iii
Lembar Pernyataan .......................................................................................... iv
Motto ............................................................................................................... v
Abstraksi ......................................................................................................... vi
Kata Pengantar ................................................................................................ viii
Daftar Isi .......................................................................................................... xi
Daftar Tabel .................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 7
C. Tujuan Penulisan ................................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 8
E. Kegunaan Penelitian ............................................................................ 10
F. Metode Penelitian ................................................................................ 10
G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Konsep dan Teori dalam Sistem
Kelembagaan Negara ........................................................................... 15
1. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (Trias Politica) ............ 15
xii
2. Konsepsi tentang Lembaga Negara ........................................ 18
3. Teori Legislatif ....................................................................... 21
4. Teori Kewenangan ................................................................ 22
5. Teori Perwakilan ................................................................... 27
6. Sistem Perwakilan ................................................................. 33
7. Model Pengisian Pimpinan Lembaga Perwakilan.................. 37
B. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat ........................... 44
1. Dewan Perwakilan Rakyat ..................................................... 44
2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang DPR ............................. 46
3. DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang ..
................................................................................................ 50
4. Pimpinan DPR ....................................................................... 57
5. Hak Imunitas Anggota DPR .................................................. 60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan DPR RI sebelum adanya perubahan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam
hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR .......................... 66
B. Kewenangan DPR RI setelah adanya perubahan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam
hal penentuan pimpinan DPR dan hak imunitas DPR .......................... 76
C. Implikasi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD tehadap kewenangan DPR dalam hal penentuan
pimpinan DPR dan hak imunitas DPR ................................................. 94
xiii
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................................... 108
B. Saran .................................................................................................... 111
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 113
INDEX ............................................................................................................ 115
LAMPIRAN – LAMPIRAN ..........................................................................
1. Surat Tugas Bimbingan Penulisan Tugas Akhir
2. Kartu Kendali Bimbingan Penulisan Tugas Akhir
3. Berita Acara Seminar Proposal Penulisan Tugas Akhir
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Perbandingan sebelum dan sesudah perubahan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD terkait penentuan Pimpinan DPR dan Hak
Imunitas DPR ....................................................................... . 95
xv
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abu Bakar E. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum
Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Dahlan Thaib. 2002. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta:
Liberty.
Jimly Asshiddiqie. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar
Lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
________________ 2011. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.
________________ 2012. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Lukman Hakim. 2012. Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah. Malang:
Setara Perss.
Lutfi Effendi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia
Publishing.
Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Muchammad Ali Safa’at. 2010. Parlemen Bikameral Studi Perbandingan di
Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia.
Malang: UB Press.
M.Kusnardi dan Bintan Saragih. 2000. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media
Pratama.
Mukthie Fadjar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing.
Patrialis Akbar. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun
1945. Jakarta: Sinar Grafika.
Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Philipus M. Hadjon. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ridwan HR.2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
xvi
Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
T.A. Legowo, dkk. 2005. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan
Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah,
dan Solusi). Jakarta: FORMAPPI dan AusAID.
Zainudddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Tesis
Catur Wido Haruni. 2007. Aspek Hukum Kedudukan dan Fungsi DPD Sebagai
Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Tesis.
Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Internet
Slamet Agus. 2014. PDIP dan PKB Tolak Pengesahan UU MD3.
http://www.antaranews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolak-
pengesahan-uu-md3. diakses 26 Agustus 2014.
Sonny Pungus. 2011. Teori Kewenangan. http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011.
diakses tanggal 11 November 2014.
i
INDEX
D
DPR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,17, 19, 21, 25, 33, 34, 36,
37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101,102, 103, 104, 105, 106, 107,108
F
Fraksi, 1, 3, 4, 58, 59, 68, 69, 78, 84,
85, 86, 88, 95
H
Hak Imunitas, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 45,
60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 90,
91, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 105,
106, 107, 108
L
Legislatif, 21, 22, 70, 71, 76, 81, 88,
92, 95, 96, 97, 103, 105, 107
P
Partai Politik, 1, 2, 3, 32, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 53, 67, 68, 69, 78, 80,
81, 82, 85, 87, 88, 94, 95, 96, 97
Pemilu, 2, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 69,
71, 76, 80, 89, 95, 96, 104, 106
Pimpinan DPR, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 57,
58, 59, 66, 67, 74, 76, 79, 80, 88, 93,
94, 95, 96, 104, 107, 108
T
Trias Politica, 15, 16, 17, 70, 89, 96,
98