i

PENULISAN HUKUM

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI TERPIDANA

MATI HUMPREY EJIKE JEFFERSON

(Studi Analisis Dikaitkan Dengan Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

OLEH

ARIANI SUGIARTI

201310110311305

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2017

ii

iii

iv

v

UNGKAPAN PRIBADI

Mari cemburu pada mereka yang selalu

Bercumbu dengan ilmu

Berlimpah dengan dakwah

Bermesra dengan Allah

MOTTO

Tanamlah kebajikan di kedalaman tanah

Sebab bebijian yang tampak dan mengeletak

Sukar tuk berakar, apalagi berbuah mekar

vi

ABSTRAKSI

Nama : Ariani Sugiarti

NIM : 201310110311305

Judul : Analisis Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati

Humprey Ejike Jefferson (Studi Analisis Dikaitkan Dengan

Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015)

Pembimbing : 1. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., P.hD.

2. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan

bahwa permohonan grasi tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Berkaitan dengan hal

tersebut, seorang terpidana mati bernama Humprey Ejike Jefferson yang sedang

melakukan upaya permohonan grasi tetap dieksekusi oleh kejaksaan. Penelitian

ini mengambil rumusan masalah bagaimana implikasi putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 jika dikaitkan dengan eksekusi terpidana

mati Humprey Ejike Jefferson yang telah mengajukan grasi dan apakah

pelaksanaan eksekusi Humprey Ejike Jefferson telah memenuhi unsur kepastian

hukum serta nilai-nilai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer

diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder dari

buku, karya ilmiah kemudian analisa secara deskriptif analitis. Pelaksanaan

eksekusi terhadap Humprey menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena

permohonan grasi yang diajukan belum mendapatkan jawaban dari Presiden. Hal

ini sangat kontradiktif karena berdasarkan ketentuan yang ada, eksekusi pidana

mati tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden tentang

penolakan grasi. Eksekusi yang dilaksanakan juga tidak menghormati hak asasi

manusia. Humprey seharusnya masih memiliki kesempatan untuk hidup selama ia

belum menerima Keputusan Presiden.

Kata Kunci : Putusan MK, Implikasi Hukum, Grasi, Hukuman Mati,

Kepastian Hukum

vii

ABSTRACT

Name : Ariani Sugiarti

NIM : 201310110311305

Title : Law Certainty Analysis Over The Death Execution of

Humprey Ejike Jefferson (Study Analytical Related to

Constitutional Court’s Verdict 107/PUU-XIII/2015)

Supervisors : 1. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., P.hD.

2. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M.

The Constitutional Court’s Verdict 107/PUU-XIII/2015 said there is no

time limit for applying a clemency. Related to it, a death penalty prisoner named

Humprey Ejike Jefferson, who still applying a clemency was executed by the

attorney. This study focus on how is the law impact of Constitutional Court’s

Verdict 107/PUU-XIII/2015 when related to the execution of Humprey Ejike

Jeffereson who has applied a clemency and is the execution has fulfilled the law

certainty and respect for human rights. This research uses normative juridical

approach. The primary sources is obtain from the legislations and the secondary

sources are from books, papers and analytical descriptive analysis. The execution

of Humprey did not fulfill the law certainty. It is because the clemency still didn’t

get the answer from the President. This is very contradictory with the another

legislations, which is said that the death penalty can’t be execute if there is no

Presidential Decree of rejection in clemency. The executions also didn’t respect

human rights. Humprey should still have a chance to live as long as he didn’t

received the Presidential Decree.

Keywords : Constitutional Court’s Verdict, Law Impact, Clemency, Death

Penalty, Law certainty

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bismillahirahmanirrahiim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI TERPIDANA

MATI HUMPREY EJIKE JEFFERSON (Studi Analisis Dikaitkan Dengan

Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015).

Penulisan skripsi ini bukan hanya semata merupakan prasyarat dalam

memperoleh gelar sarjana, akan tetapi merupakan sebuah tanggung jawab moral

dan intelektual bagi setiap orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati dan rasa

penghormatan serta penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Surtini dan Bapak Sugeng Widodo, yang tidak

pernah lelah untuk menyelipkan nama penulis dalam setiap doa mereka. Orang

tua hebat yang tak pernah melarang penulis untuk memilih jalan hidup.

Mereka yang selalu percaya bahwa penulis mampu bertanggung jawab atas

segala keputusan yang penulis ambil. Untuk teman hidup penulis sedari kecil,

Febby Widianto, terima kasih sudah menjadi tempat penulis bercerita. Terima

kasih juga karena selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

2. Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang.

3. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.Hum., P.hD., selaku Dosen Pembimbing I

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga

tugas akhir ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II. Terima

kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga tugas

akhir ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali selama masa

perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

8. Para staff Laboratorium dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang yang membantu dalam pelaksanaan praktikum dan

administrasi.

9. Sahabat-sahabat saya tercinta Distya Putri Handayani, Rosa Lia Annisa,

Sherly Febrina, Ismiranda Dwi Putri Suyono, Febrina Triswati. Terima kasih

sudah mau saling berbagi kisah serta menjadi keluarga kecil yang penuh

kejutan.

ix

10. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan, Bimo Aldhy Syahfiputro

kawan sejak awal kuliah, praktikum, magang, dan setia menjadi teman diskusi

selama kuliah. Intan Khoirun Nisa’ dan Muda Tri Saputra yang telah

memberikan banyak masukan dalam pengerjaan skripsi maupun diskusi

selama perkuliahan. Siti Muntamah, kawan pertama saat berorganisasi. Putri

Sakina Wibowo, kawan debat setia dalam organisasi. Terima kasih kalian

sudah menjadi pendengar yang baik.

11. Keluarga besar LSO-Pukash FH UMM, terima kasih atas pengalaman dan

pembelajarannya. BEM UMM 2014-2015 Kabinet Pelopor Perubahan yang

telah mempercayakan penulis untuk menjadi bagian dari keluarga mereka.

12. Keluarga besar FH UMM angkatan 2013.

13. Pihak-pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan skripsi ini

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan

skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak

sengaja. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pembaca umumnya dan

bagi penulis khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 29 Juli 2017

Penulis

Ariani Sugiarti

x

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER / SAMPUL DALAM .......................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN SEBELUM UJIAN................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN SETELAH UJIAN................................................. iii

SURAT PERNYATAAN PENULISAN HUKUM............................................ iv

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.................................................................... v

ABSTRAKSI ...................................................................................................... vi

ABSTRACT ....................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... x

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii

DAFTAR BAGAN ............................................................................................. xiii

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………………………. 1

B. Rumusan Masalah ……………………………………………………… 10

C. Tujuan Penelitian ………………………………………………………. 11

D. Manfaat Penelitian……………………………………………………… 11

E. Kegunaan Penelitian …………………………………………………… 12

F. Metode Penelitian ……………………………………………………… 13

G. Sistematika Penulisan ………………………………………………….. 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi……………………… 17

1. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi……………….. 17

2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi………………………………… 19

3. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ……………........... 23

4. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ……………........... 25

5. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi……………………… 28

B. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum…………………………………… 29

C. Tinjauan Tentang Hukuman Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia .. 32

1. Definisi Hukuman Mati……………………………………………… 32

2. Hukuman Mati dalam Hukum Positif Indonesia ……………………. 33

3. Proses Pelaksanaan Eksekusi Mati di Indonesia ……………………. 34

4. Definisi Hak Asasi Manusia ………………………………………… 35

5. Hak Asasi Manusia Yang Bersifat Non Derogable Rights………….. 38

6. Tinjauan Pidana Mati Dalam Hukum Hak Asasi Manusia …………. 41

a. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional .. 41

b. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesial .. 44

D. Tinjauan Tentang Grasi………………………………………………… 46

1. Definisi Grasi ……………………………………………………….. 46

2. Bentuk-Bentuk Grasi ………………………………………………... 48

3. Syarat-Syarat Pemohon Grasi……………………………………….. 49

xi

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi……………………………... 50

E. Tinjauan Tentang Narapidana ………………………………………..… 52

1. Definisi Narapidana …………………………………….…………… 52

2. Hak dan Kewajiban Narapidana ……………………….……………. 53

F. Tinjauan Tentang Upaya Hukum ………..……………………………... 53

1. Definisi Upaya Hukum ……………………………………………… 53

2. Upaya Hukum Biasa………………….……………………………… 55

3. Upaya Hukum Luar Biasa…………………………………………… 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Dikaitkan Dengan Eksekusi Terpidana Mati Humprey Ejike Jefferson

Yang Telah Mengajukan Grasi………………………………………… 58

B. Pemenuhan Unsur Kepastian Hukum Serta Nilai-Nilai Penghormatan

Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Humprey Ejike Jefferson …………………………………………….... 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …………………………………………………….....…… 85

B. Saran ……………………………………………………………..……. 86

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….……… 87

LAMPIRAN ………………………………………………………..………..... 91

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perjalanan Kasus Humrey Ejike Jefferson………………………… 6

Tabel 1.2 Perbandingan Rumusan Grasi dalam UU Grasi, Perubahan UU

Grasi & Putusan MK………………………………………………. 9

Tabel 3.1 Perbandingan Perubahan Pasal dalam UU Grasi………………….. 59

Tabel 3.2 Perbandingan Rumusan Grasi dalam UU Grasi, Perubahan UU

Grasi & Putusan MK………………………………………………. 69

Tabel 3.3 Perjalanan Kasus Humrey Ejike Jefferson………………………… 73

xiii

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Pengajuan Grasi……………………………………………. 51

Bagan 3.1 Alur Perjalanan Permohonan Grasi ………………………….……. 77

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas

Lampiran 2 Berita Acara Seminar

Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 4 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Lampiran 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan

Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

xv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Raja

Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.

Astim Riyanto. 2003. Filsafat Hukum. Bandung. Yapemdo.

Aziz Syamsuddin. 2013. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta.

Sinar Grafika.

C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta.

Balai Pustaka.

Dwijaya Priyatno. 1996. Sistem Peradilan Pidana Penjara. Bandung. Rafika

Aditama.

E. Utrecht. 1968. Hukum Pidana I. Bandung. Penerbitan Universitas.

Fernando M. Manulang. 2007. Hukum Dalam Kepastian. Bandung. Prakarsa.

Iriyanto A. Baso Ence. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas

Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah

Konstitusi). Bandung. Alumni.

J.C.T Simorangkir. 2004. Kamus Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Jack Donnely. 2003. Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell

University Press. Ithaca and London.

Leden Marpaung. 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta. Sinar

Grafika.

M.Nasir. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Djambatan.

Maruarar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jakarta. Sinar Grafika.

Mochtar Kusuma Atmaja. 1976. Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan

Hukum Nasional. Bandung. Binacipta

Muhammad Yamin. 1982. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

Ghalia Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.

Bandung. Alumni.

P.A.F Lamintang. 1984. Hukum Penitentier Indonesia. Bandung. CV. Armico.

R. Abdoel Djamali. 2005. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta.

Rajawali Pers.

R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Penegak Hukum.

Bandung. PT. Karya Nusantara.

R. Soesilo. 2001. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik

Khusus. Bogor. Politea.

R. Sugandhi. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya.

Surabaya. Usaha Nasional.

Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya

Bakti.

xvi

Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia.

Bandung. Mandat Maju.

Satochid Kertanegara. ----. Hukum Pidana Bagian Dua. Bandung. Balai Lektur

Mahasiswa.

Soetomo. 1990. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta. Pustaka Kartini.

Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suau Pengantar. Yogyakarta.

Liberty.

Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif

Pembaharuan. Malang. UMM Press.

Utrecht. 1987. Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II. Surabaya.

Pustaka Tinta Mas.

Utrecht. 1997. Hukum Pidana II. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.

W.J.S.Poerwodarminta. 1983. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat

Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan.

Zakaria Bangun. 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen

UUD 1945. Medan. Bina Medis Perintis.

Majalah / Koran / Jurnal

Arifin Ma’ruf. 2015. Eksistensi Pidana Mati dan Tinjauan Terhadap Konsepsi

Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum

Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol. 1.

Ayu Desiana. 2014. Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam

Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003. Majalah Hukum Forum Akademika

Volume 25 Nomor 1.

Hasbullah F. Sjawie. 1994. Lembaga Grasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Varia Peradilan Tahun IX No. 102.

Jimly Ashiddiqe. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta. Sekretariat

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jimly Asshiddiqie. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Maruarar Siahaan. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum

Konstitusi. Jurnal Hukum No. 03.

Moh. Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.

Jakarta. Pustaka LP3ES.

Moh. Mahfud MD. 2009. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik. Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”

yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi

Jakarta. 8 Januari 2009.

Internet

Aris Andrianto, LBH Sebut Eksekusi Mati Humprey Jefferson Tidak Sah,

http://news.liputan6.com. diakses tanggal 22 Oktober 2016.

Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Radbruch,

http://bolmerhutasoit.wordpress.com, diakses tanggal 12 Desember 2016.

xvii

JE. Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden,

http://wawasanhukum.blogspot.com, diakses tanggal 15 Februari 2017.

Lalu Rahadian, Kejagung : Putusan MK Soal Grasi Tak Berlaku Surut,

http://cnnindonesia.com, diakses tanggal 22 Oktober 2016.

Miftakhul Huda. Nonderogable Rights Adalah Hak Asasi.

http://miftakhulhuda.com. Diakses tanggal 7 Mei 2017.

Nyonya Mercy, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum,

https://ngobrolinhukum.wordpress.com, diakses tanggal 14 Desember

2016.

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana

Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum

dan Militer.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Putusan No. 18.PK/Pid/2007

Putusan No. 107/PUU-XIII/2015

Charter of United Nations

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia)

Covenan on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil

dan Politik atau International)