i

PENULISAN HUKUM

ANALISA YURIDIS NORMATIF TATA KELOLA BUNGA TABUNGAN

KEUANGAN CALON HAJI YANG MENJADI DAFTAR TUNGGU

(WAITING LIST) OLEH KEMENTERIAN AGAMA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

ILFILUHIN

Nim : 07400259

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2011

ii

iii

iv

v

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati saya Ilfiluhin mengucapkan terima kasih dan

penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Sang Maha Karya Pencipta semesta alam berserta isinya, ALLAH SWT,

yang selalu memberikan nikmat dan anugerah berupa kesehatan, kekuatan,

taufiq dan hidayah-Nya dalam menjalani hidup di dunia ini dengan penuh

ketekunan, tawakal serta kesabaran.

2. AyahKu H.Khalik dan BundaKu Tercinta Hj.Karimah yang telah

mengasuhku sejak ku dilahirkan hingga saat ini yang tak mengenal waktu

selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya serta doanya yang begitu

tulus dan mendalam sehingga saya menjadi seorang Sarjana yang paham akan

ilmu pendidikan yang sesungguhnya.

3. Buat kakekKu H.Mufti Gh dan NenekKu Hj.Khairiyah tersayang, paman

H.Halili, bibi, om H.Fakhri, tante, dan adik-adikKu Jullul Anam, Sufi

Brami, Devi, Rida, Tia, Hesbul, dan Hatin beserta keluarga besar Bani

Brami, Bani Ghazali dan Bani Ashari, yang dalam hal ini tak kenal lelah

memberikan dorongan dan bantuannnya baik moril maupun materiil selama

ku menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,

beliau semua adalah motivasiku.

4. Dosen pembimbingku, DR. Surya Anoraga., SH.,MH. dan DR. Rahayu

Hartini., S.H.,M.Si.,M.Hum terimakasih atas waktu dan perhatiannya

selama ini dalam membimbing saya mengerjakan skripsi, semoga Allah SWT

membalas kebaikan beliau, Jazakumullah khirol jaza. Amin.

vi

5. Dosen Waliku, Muhammad Isrok, S.H., CN yang tak lelah memberiku

nasehat selamaKu menempuh perkuliahan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

6. Buat Bapak Busro Muqoddas, SH,. M Hum (Ketua KPK), yang telah

memberiku inspirasi tema tugas akhirku serta Seluruh Dosen Fakultas

Hukum UMM, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama di bangku

kuliah.

7. Buat Badutku (Dian) yang selalu ada buat aku dan buat ku selalu tertawa.

8. Buat Teman sekaligus saudara seperjuanganku, Detris plus Risya, Ratih plus

Khafid, Zahira, Yeshi, Hakam plus Mega, Paris, Agus, Lukman, Safik, Anis,

Iien serta rekan-rekanKu Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum UMM

angkatan 2007 semoga kita dapat menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang

kita sayangi dan cintai.

9. Buat Keluarga besar Mathlaul ulum M.Hamli, Jauhar,

Hasyim,Farid,Rudik,H.Sulthon yang membuat ku lupa akan lelah dan

penatku dengan dorongan kalian untuk berjuang, terimakasihku buat kalian.

10. Sahabat-sahabatKu Simon, Deden, Obek, Zaki, Kholid, Makbul, Fida, Bli,

Fredik, Oki, Kiki, Agus, yang selalu memberikan dorongan dan semangat

serta menemaniKu di saat sedih dan senang selamaKu menempuh perkuliahan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

11. Keluarga Besar L.60 Perum Villa Sengkaling, terimakasih atas dukungan dan

pengertiannya selama ku mengerjakan tugas akhir.

vii

Ungkapan Pribadi :

Railah Mimpi setinggi-tingginya…

Jangan pernah takut gagal, karena gagal adalah “Guru Terbaik”…

Karena kegagalan akan mengajarkan tentang sejauhmana kemampuan kita…

Tetaplah berjalan ketika kecewa, tak ada kekuatan dimasa kini maka tak ada harapan dimasa

yang akan datang…

Raksasa bisa terjatuh tetapi cacing tidak, karena ia hidupnya melata

Pertanyaan kita mau seperti cacing atau raksasa ???

Kesabaran menunggu adalah ajaran Allah pada umatnya, ketika kita menginginkan kupu-kupu

Allah memberinya ulat, kadang kita kesel dengan ketidak sesuaian dengan harapan, akan tetapi

dengan sabarnya menunggu pada waktunya ulat akan menjadi kupu-kupu.

Ingat satu hal bahwa “ALLAH tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi

apa yang kita butuhkan……”

“Dan Milik AllAH_Lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, dan hanya

kepada ALLAH segala urusan dikembalikan”

(Ali ’Imran : 109)

Motto :

“Teman yang sejati adalah Teman yang

selalu membuatmu benar, bukan teman

yang selalu membenarkanmu…”

viii

ABSTRAKSI

Nama : ILFILUHIN

NIM : 07400259

Judul : ANALISA YURIDIS NORMATIF TATA KELOLA BUNGA

TABUNGAN KEUANGAN CALON HAJI YANG MENJADI

DAFTAR TUNGGU (WAITING LIST) OLEH

KEMENTERIAN AGAMA

Pembimbing : DR. Surya Anoraga, SH. MH

DR. Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum

Bunga Tabungan Keuangan Calon Haji Yang Menjadi Daftar Tunggu

(Waiting List). Adalah bunga yang didapat dari tabungan calon haji yang diwajibkan

oleh kementerian agama menyetor minimal 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi

guna berangkat menunaikan ibadah haji.

Pembahasan ini mengambil rumusan masalah : 1. Bagaimana pengaturan dan

pertanggungjawaban Kementerian Agama terhadap pengelolaan bunga tabungan

keuangan calon haji daftar tunggu (waiting list)? 2. Apakah tata kelola bunga

keuangan calon haji daftar tunggu oleh Kementerian Agama sudah sesuai dengan

asas tata pemerintahan yang baik (Good Governance)?

Pembahasan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Teknik

pengumpulan bahan hukumnya berupa kajian kepustakaan dan dokumentasi, yang

berhubungan dengan permasalahan tentang tata kelola bunga dari keuangan daftar

tunggu (waiting list) calon haji. Dari data yang terkumpul dianalisis dengan teknik

kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif dan sistematis.

Dari pembahasan diperoleh data tentang pengelolaan Bunga Tabungan

Keuangan Calon Haji Yang Menjadi Daftar Tunggu (Waiting List), yang dikelola

oleh kementerian agama.

Kesimpulannya, ada beberapa ketidakberesan, diantaranya, tidak jelasnya

(pemisahan) antara pokok tabungan dengan jasa bunga. Rendahnya pendapatan jasa

bunga deposito yang diperoleh. dan, lemahnya pengawasan dan pengendalian

pengelolaan setoran awal baik pada Bank Penerima Setoran (BPS) maupun pada

Kemenag, sehingga membuka peluang penyalahgunaan setoran awal untuk

kepentingan yang tidak terkait dengan pembiayaan haji. Juga ditengarai adanya

duplikasi pengalokasian anggaran antara BPIH dan APBN.

Saran, Transpransi dalam pengelolaan dana haji merupakan hal yang pertama

yang harus secepatnya dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghapus

penyalahgunaan dana haji. Selain itu juga perlu segera direalisasikan sebuah lembaga

tersendiri untuk mengelola dana haji yang transparan. Kemenag sebaiknya hanya

mengurus penyelenggaran ibadah haji saja, bukan mengurus dana setoran haji.

Kata Kunci : Pengelolaan Bunga, Tabungan, Calon Haji, Daftar Tunggu

(Waiting List).

ix

ABSTRACTION

Name : ILFILUHIN

SID : 07400259

Title : ANALYSIS OF JURIDICAL NORMATIVE GOVERNANCE TO

THE INTEREST SAVINGS FINANCIAL PILGRIM WHO

BECOMES A WAITING LIST BY THE MINISTRY OF

RELIGION

Advisors : DR. Surya Anoraga, SH. MH

DR. Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum

The interest savings financial pilgrim who becomes a waiting list is an interest

saving which earned from savings „pilgrim that is required by the ministry of religion

to deposit minimum of twenty five million to get the number of allotment for going

pilgrimage.

This study has two statements of the problems, they are: 1. how the

arrangement and the accountability of the religious ministry to the management of

interest saving financial pilgrim waiting list? 2. Is the arrangement of interest savings

financial pilgrim waiting list of religion ministry is in accordance with the principle

of good governance?

This study used the method of Juridical Normative. Besides, Data collection

technique of law is in the form of law review related literature and documentation,

which are related to the issue of the arrangement of interest savings financial pilgrim

waiting list. From the collected data were analyzed by using qualitative techniques

with deductive reasoning and systematic framework.

The data obtained from the discussion about the management of financial

savings interest pilgrim who becomes a waiting list, which is managed by the

ministry of religion.

In Conclusion, there are several irregularities, they are; it is not explained

(separation) between the principal savings with interest services. Low deposit interest

income earned service. And, weak supervision and management control at both the

initial deposit Beneficiary Bank Deposit (CPM) or on the ministry of state, opening

opportunities for misuse of the initial deposit for purposes unrelated to the financing

of pilgrimage. Also, it is indicated the existence of duplication between BPIH budget

and APBN budget.

For the suggestion, transparency in fund management is of the first pilgrims

who should be promptly implemented by the government to remove the misuse of

funds pilgrimage. but it also needs to be realized a separate institution to manage

funds in a transparent pilgrimage. The ministry of state should only take care of

organizing the pilgrimage, not taking care fund deposits pilgrimage.

Keyword: the management of interest, savings financial, pilgrim, waiting

list.

x

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillahi robbil al-amien penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya yang tak terkira dari waktu ke

waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul

“ANALISA YURIDIS NORMATIF TATA KELOLA BUNGA TABUNGAN

KEUANGAN CALON HAJI YANG MENJADI DAFTAR TUNGGU (WAITING

LIST) OLEH KEMENTERIAN AGAMA” Dengan ini penulis sadari karena Dia-lah

semua ini dapat terlaksana dengan sempurna.

Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap

junjungan umat manusia NabiAllah Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat

yang senantiasa memberikan perjuangan untuk menegakkan islam dimuka bumi ini.

Dengan selesainya penulisan tugas akhir ini, perkenankanlah penulis

menyampaikan rangkaian ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan dengan

ketulusan hati kepada orang-orang yang telah berjasa dan senatiasa memberikan

bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, diantaranya yakni :

1. DR. Muhadjir Effendy, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

berserta jajaran Pembantu Rektor untuk segala bimbingan, nasehat serta pesan-

xi

pesan positif agar penulis dapat menjadi lebih baik selama menempuh pendidikan

di perguruan tinggi ini.

2. Sidik Sunaryo, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang beserta jajaran Pembantu Dekan atas segala

pengabdiannya selama penulis menjadi mahasiswa.

3. Muhammad Isrok, SH., CN, selaku Dosen Wali yang tanpa mengenal kelelahan

memberikan pengawalan dan nasehat kepada penulis mulai dari awal perkuliahan

sehingga penulis dapat mengakhiri perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

4. Kepada yang terhormat, DR. Surya Anoraga, SH.,MH dan DR. Rahayu Hartini,

S.H.,M.Si.,M.Hum selaku pembimbing I dan II, yang penuh kesabaran

meluangkan waktu dan tenaga serta pemikirannya dalam membimbing penulis,

hingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini. Semoga Allah dapat

memberikan balasan yang setimpal kepada beliau. Amin.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang, jasa dan pengabdian beliau-beliau, tidak terlupakan dibenak penulis

sampai dengan akhir hayat penulis.

6. Kepada Ayah tercinta H.Khalik, Bunda tercinta Hj.Karimah, Adik tersayang

Jullul Anam, Paman H.Halii serta keluarga besar yang selalu memberikan

bantuan baik berupa materiil dan moril serta bimbingan dan doa yang tulus dan

xii

suci selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

7. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan

Tugas Akhir ini.

“Tiada Gading Yang Tak Retak”, adagium tersebut sangat tepat untuk

menggambarkan bahwa dalam menyelesaikan penulisan hukum ini masih banyak

kekurangan baik dari segi pembahasan materi dan penulisannya karena keterbatasan

pengetahuan dan data yang penulis miliki, dengan itu penulis meminta kritik dan

saran dari rekan-rekan Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unversitas

Muhammadiyah Malang untuk kesempurnaan penulisan hukum ini sehingga hasil

penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi awal dalam melakukan penelitian

dengan tema yang sama. Semoga penulisan Tugas Akhir ini mampu memberikan

manfaat bagi kita semua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan penulis yang

pernah dilakukan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahittaufiq wal Hidayah,

Wassalamu’allaikum Wr.Wb

Malang, 27 April 2011

Penulis,

ILFILUHIN

xiii

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM ..................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... ii

SURAT PENYATAAN PENULISAN HUKUM BUKAN HASIL PLAGIAT .... iv

LEMBAR PERSEMBAHAN ....................................................................... v

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO ............................................................. vii

ABSTRAKSI ................................................................................................. viii

ABSTRACTION ........................................................................................... ix

KATA PENGANTAR ................................................................................... x

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

DAFTAR TABLE ......................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 11

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 12

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 13

a. Manfaat Teoritis .......................................................................... 13

b. Manfaat Praktis ........................................................................... 13

1. Bagi Ilmu Pengetahuan ......................................................... 13

2. Bagi Praktisi Hukum ............................................................. 13

3. Bagi Masyarakat ................................................................... 14

E. Metode Penelitian ............................................................................. 14

1. Jenis Penelitian ............................................................................ 14

2. Jenis Bahan Hukum .................................................................... 14

a. Bahan Hukum Primer ........................................................... 14

b. Bahan Hukum Sekunder ....................................................... 15

xiv

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................................... 15

4. Analisa Data ................................................................................ 16

F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 16

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................... 17

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................. 18

BAB VI PENUTUP .......................................................................... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 19

A. Kementerian Agama ......................................................................... 19

1. Pembentukan Kementerian Agama .......................................... 19

2. Kementerian Agama dalam menyelenggarakan

Ibadah Haji ............................................................................... 20

a. Tanggung jawab kementerian agama ................................... 20

b. Tanggung Jawab Kementerian Agama di

Tanah Air ............................................................................. 21

c. Pelaksanaan Haji di Arab Saudi ........................................... 24

d. Pengelolaan Transportasi Haji ............................................. 27

e. Pengelolaan Pemondokan Haji............................................. 29

f. Peningkatan Mutu Pelayanan ............................................... 30

g. Sistem Monitoring dan Evaluasi .......................................... 31

B. Ibadah Haji ........................................................................................ 32

1. Pengertian Ibadah Haji ................................................................. 32

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji ....................................................... 34

C. Tabungan Calon Haji ........................................................................ 35

1. Pengertian Tabungan................................................................... 35

2. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH) .......................................... 36

3. Fasilitas Bagi Penabung ONH .................................................... 37

4. Tabungan Ongkos Naik Haji untuk Pendaftaran Haji ................ 38

xv

5. Bank Penerima Setoran Haji ....................................................... 39

D. Bunga Tabungan ............................................................................... 40

1. Definisi suku bunga Bank ........................................................... 40

2. Bunga Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH) ............................... 41

E. Calon Haji Daftar Tunggu (Waiting List) ......................................... 41

F. Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) ......................... 42

1. Pengertian Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) .. 42

2. Asas umum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

(Good Governance)..................................................................... 43

G. Tata Kelola ........................................................................................ 44

1. Pengertian Tata kelola ................................................................. 44

2. Konsep Tata Kelola ..................................................................... 44

3. Teori Tata Kelola Yang Baik ...................................................... 45

BAB III HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 47

A. Pengaturan dan Pertanggungjawaban kementerian agama

terhadap pengelolaan bunga tabungan keuangan haji

daftar tunggu ..................................................................................... 47

1. Pengaturan Terhadap Pengelolaan Bunga Tabungan

Keuangan Calon Haji Daftar Tunggu(waiting list) .................. 47

2. Pertanggungjawaban Kementerian Agama Terhadap

Pengelolaan Bunga Tabungan Keuangan Calon

Haji Daftar Tunggu.................................................................... 54

3. Penyimpangan dalam Penggunaan Bunga Tabungan

Daftar Tunggu Calon Haji ......................................................... 57

B. Pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 13 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pembiayaan

penyelenggaraan Ibadah Haji yang diambil dari

uang jamaah (Setoran dan jasa bunga) .............................................. 70

xvi

1. Tiga hal kesalahan orientasi (disorientation) pemerintah

menyangkut tata kelola, kelembagaan, dan sumber daya

manusianya dalam penyelenggaraan ibadah haji ...................... 71

2. Buruknya Pengelolaan Bunga Daftar Tunggu Calon Haji

Yang Masuk ke Dana Abadi Umat ........................................... 74

C. Monopoli Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah

Haji Rawan Korupsi .......................................................................... 79

1. Bentuk Monopoli Kemenag ...................................................... 79

2. Monopoli dalam Transportasi Penyelenggaraan

Ibadah Haji ................................................................................ 82

3. Monopoli Pemondokan Bagi Jamaah Haji ................................ 84

D. Tata Kelola Bunga Keuangan Calon Haji yang Menjadi Daftar

Tunggu Oleh Kemenag Apakah Sudah sesuai dengan asas

Pemerintahan yang baik (Good Governance) .................................. 85

1. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) .......................... 85

2. Apakah Penyelenggraan Ibadah haji Oleh Kemenag sudah

Sesuai dengan asas Good Governance ...................................... 86

a. Tidak adanya Partisipasi Masyarakat dalam

Pengaturan dan Pengelolaan Dana Haji ................................ 87

b. Tidak adanya Transparansi dalam Pengelolaan

Bunga Keuangan Haji ........................................................... 88

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 91

A. Kesimpulan ................................................................................. 91

B. Saran ............................................................................................. 92

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 95

xvii

DAFTAR TABLE

Table 1 Perkembangan Ibadah Dana Haji dan

Produktivitasnya Tahun 2006-2010 ............................................................... 64

Table 2 Perbandingan Rincian Biaya Haji (BPIH) 2010/1431 H,

ICW vs Kesepakatan Kemenag dan DPR RI (US$). ....................................... 67

Table 3 Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji

tahun 1426H-1430H oleh Kementerian Agama ............................................. 68

Table 4 Terhadap Aspek Penyimpangan Pada Sistem

Penyelenggaraan Ibadah Haji .......................................................................... 78

xviii

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,

Yogyakarta.

Mahfud MD, 2007, “Perdebatan Hukum Tata Negara”, LP3ES, Jakarta

Komarih, 2003, “Hukum Perdata”, UMM Press, Universitas Muhammadiyah

Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, “Penelitian Hukum Normatif”, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty,

Yogyakarta.

Sundarmi Burkan Saleh, 2003, “ Pedoman haji, umrah, dan ziarah”, Senayan Abadi

Publishing, Jakarta.

Y. Sri susilo, DKK, 2000, “Bank & Lembaga Keuangan Lain”, Salemba Empat,

Jakarta.

Heri Sudarso, 2003, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, Ekonisa Kampus

Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.

Ktut Silvanita, 2009, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, Erlangga, Surabaya.

Jimly Asshiddiqie, 2009, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 2001, “Masalah-Masalah Politik Hukum Sosial Budaya dan

Agama Sebuah Pemikiran” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sholichin Abdul Wahab, 2008, “Pengantar Analisis Kebijakan”, Malang, UMM

Press.

A. Chunaini Saleh, 2008, “Penyelenggaraan Haji Era Reformasi”, Pustaka Alvabet,

Tangerang.

xix

Abi Abdullah,2005, “Natoiful Isaroh”, Alhidayah, Surabaya,

Majalah/Jurnal/Koran/Televisi:

Antara, “DPR Gagas Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Haji”, Senin, 25

Oktober 2010

Mujib Rahman, “Ongkos Naik Haji Untuk Apa Bunga Dana Waiting List”, Gatra

Nomor 5 Beredar Kamis, 10 Desember 2009.

“Pemerintah Berupaya Menambah Kuota Haji” Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin

7 Februari 2011.

FOKUS Indosiar “Korupsi 700 milyar di departemen agama Said Agil resmi

ditahan”, Tayang: 24-Juni-2005 00:00 WIB.

189 ribu jamaah haji Indonesia tidak menerima makanan selama dua hari” Media Indonesia, Edisi Rabu, 31 Januari 2007.

“Dana Talangan untuk Calon Haji”, Tabloid NOVA Nomor 933/XVIII.

Bunga bank setoran haji masuk DAU”, Harian Umum Duta Masyarakat, Edisi 27

Oktober 2010

Kenaikan setoran awal haji belum melalui DPR, Koran Jakarta, Edisi. 4 mei 2010.

Ade Irawan, ICW, “Korupsi dalam Penyelenggaraan Haji”, Koran Tempo, Edisi 22

Oktober 2010.

Harian Online Kabar Indonesia. Senin 11 April 2011.

http://121.52.132.148/berita.php?pil=20&jd.

Internet:

Wisnu Wijanarko, “Pemerintah Diminta Ajukan RUU Pengelolaan Keuangan Haji

Non Bank”, http://m.suaramerdeka.com, 05 Mei 2010 | 16:13 wib.

Nograhany Widhi K, “ICW: Depag Seperti Spekulan, Kelola Dana Umat dengan Riba”,

http://m.detik.com, Rabu, 11/03/2009 15:58 WIB.

xx

Nur Farida Ahniar, “Berapa Jumlah Penduduk Miskin Indonesia?”, Vivanews.com,

Rabu, 12 Januari 2011, 12:56 WIB

Achmad Zainy, “Korupsi Dalam Penyelenggaraan Haji”,

http://www.mailarchive.com. Rabu 9 Maret 2011 08.09.

“Biaya Haji Plus 2010 dan Fasilitasnya”, http://www.carahaji.com/biaya-haji-plus-

2010-dan-fasilitasnya.htm. Rabu 9 Maret 2011 08.51.

Reorientasi Dan Redefinisi Perhajian, http://bimasislam.kemenag.go.id. Sabtu 12

maret 2011. 14.00.

Organisasi dan system manajemen haji, 18 Mei 2010.

http://ninamutmainnah.wordpress.com. Unduh 9.04.2011. 22.29

Kemenag Buka Tender Transportasi Haji. 23 Pebruari 2010 - 11:07 WIB

http://www.umrahhajiplus.com. unduh Sabtu, 09 April 2011

Siti Novita Sari, (et.all.), Merumuskan Penyelenggaraan Haji Yang Prima, Rabu, 19

Mei 2010. http://vivisitinovitasari.blogspot.com

Menag Penyelenggaraan Haji Kedepankan Sistem Keterbukaan dan Akuntabel 13

Feb 2010. http://bataviase.co.id. Unduh 09.04.2011. 23.19

Dana Setoran Ibadah Haji Rawan Korupsi, InfoKorupsi.com, Senin 6 Desember

2010, http://infokorupsi.com/id/korupsi.php, Rabu 16 Maret 2011, 19.40

ICW Endus Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Bunga Tabungan Haji,

Jumat, 21/01/2011 11:42 WIB, http://www.detiknews.com/. Jumat 1 april

2011. 14:39.

BPK : Uang Negara Tidak Hanya APBN, http://m.suaramerdeka.com/04 Januari

2010 | 21:54 wib

Kemenag: Bunga Tabungan Haji Dikembalikan untuk Kepentingan Jemaah, Rabu,

19/01/2011 00:01 WIB. http://www.detiknews.com. Jumat 1 April 2011.

Menghitung Biaya Awal Haji”, kamis 2 Desember 2010,

http://muhammadiyahjatim.blogspot.com Jumat 1 april 2011

Dana Optimalisasi Haji Adalah Dana Yang Berasal Dari Bunga Haji” Achmad

Junaidi Direktur Pengelola Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem

xxi

Informasi Haji Kementerian Agama. Rabu (15/12/2010). http://kabarhaji.com.

Jumat 1 april 2011

Penggunaan dana Optimalisasi Haji Akan diawasi lebih cermat, 02 Aug 2010.

http://bataviase.co.id jumat 1 april 2011.

Kemana Aliran Dana Haji Mengalir?. Senin, 3 Januari 2011, 22:47 WIB

http://www.infobanknews.com.. 9.04.2011. Unduh 23.35

Wahyu Danie. Laporan Keuangan Haji 2007 dan Dana Abadi Umat 2008 Disclaimer,

Selasa, 21/04/2009 11:15 WIB. http://www.detikfinance.com. 16 Maret 2011,

20.10.

KPK: Perbaiki Pengelolaan Dana Abadi Umat, Kamis, 22 Januari 2009 | 20:11 WIB,

http://www.tempointeraktif.com 27. 03.2011

Hindari Monopoli Ongkos Haji, Harus Terapkan Multi Airlines” 21 Juni 2010,

http://bataviase.co.id. Senin 11. 04. 2011. 09.07

Anjrah Lelono Broto Stop Monopoli Penyelenggaraan Haji, 10-Nov-2010, 02:03:09

WIB. Harian Online Kabar Indonesia. Senin 11 April 2011.

http://121.52.132.148/berita.php?pil=20&jd.

“Prinsip-Prinsip Good Governance”. http://www.zimbio.com. Unduh 9 mei 2011.

10.23 WIB.

Mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar Dijatuhkan Hukuman 5 Tahun

Penjara Selasa, 07/02/2006 15:05 WIB. http://www.eramuslim.com. Unduh 9

mei 2011. 11.20.WIB.

JPU Tetap Yakin Said Agil Bersalah, Rabu, 01 February 2006.

http://www.hukumonline.com. Unduh 9 mei 2011. 11.30 WIB.

Undang-Undang/Permen/Perpres:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

xxii

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Antikorupsi 2003

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji Tahun 1431 H/2010 M.

Keputusan Ditjen BIPH Nomor D/163 Tahun 2004 tentang Sistim Pendaftaran Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan

Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Agama.

Sumber Lain :

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, Pedoman Penulisan

Hukum, Malang.

Pengalaman penulis(ilfiluhin) waktu menunaikan abadah haji pada tahun 2006.