Embed Size (px)
Citation preview
49
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjutdengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah merupakan pilar utamadalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),pajak-pajak daerah yang termuat didalam peraturan daerah ini selainadanya diskresi tarif juga telah mempertimbangkan aspek rasakeadilan, kemampuan membayar dan demokrasi serta akuntabilitas.
Prinsif yang terkandung pada peraturan daerah ini didalam sistempemungutan pajak menganut kepada :
a. Self Assesment atau Wajib Pajak didalam memenuhikewajibannya dapat menghitung, memperhitungkan danmembayar sendiri pajaknya ke Kas Daerah.
b. Official Assesment atau Wajib Pajak didalam memenuhikewajibannya berdasarkan penetapan dengan Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabatdengan cara dilakukan perhitungan pajak terhutang terhadapwajib pajak.
Supaya peraturan daerah ini berjalan dengan efektif, perlu terlebihdahulu untuk dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapatdipahami kewajiaban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi danhak yang diperoleh oleh setiap wajib pajak.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup Jelas
Pasal 2Cukup Jelas
50
Pasal 3Cukup Jelas
Pasal 4Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Cukup Jelas
Ayat (4)Huruf a
Cukup Jelas
Huruf bPengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnyadidasarkan atas izin usahanya.
Huruf cCukup Jelas
Huruf dCukup Jelas
Huruf eCukup Jelas
Pasal 5Cukup Jelas
Pasal 6Cukup Jelas
Pasal 7Cukup Jelas
Pasal 8Cukup Jelas
Pasal 9Cukup Jelas
Pasal 10Cukup Jelas
Pasal 11Ayat (1)
Cukup Jelas
51
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Pengusaha Restoran yang nilai penjualannya per bulansampai dengan Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kebawahtidak menjadi Wajib Pajak Restoran atau tidak di pungutpajaknya, batasan tersebut bertujuan untuk melindungipengusaha kecil.
Pasal 12Cukup Jelas
Pasal 13Cukup Jelas
Pasal 14Cukup Jelas
Pasal 15Cukup Jelas
Pasal 16Cukup Jelas
Pasal 17Cukup Jelas
Pasal 18Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisonal” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisonal yangdipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakanditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisanmasyarakat baik dengan bayaran maupun tidak denganbayaran.
Pasal 19Cukup Jelas
Pasal 20Cukup Jelas
52
Pasal 21Cukup Jelas
Pasal 22Cukup Jelas
Pasal 23Cukup Jelas
Pasal 24Cukup Jelas
Pasal 25Cukup Jelas
Pasal 26Cukup Jelas
Pasal 27Cukup Jelas
Pasal 28Cukup Jelas
Pasal 29Cukup Jelas
Pasal 30Cukup Jelas
Pasal 31Cukup Jelas
Pasal 32Cukup Jelas
Pasal 33Cukup Jelas
Pasal 34Cukup Jelas
Pasal 35Cukup Jelas
Pasal 36Cukup Jelas
53
Pasal 37Cukup Jelas
Pasal 38Cukup Jelas
Pasal 39Cukup Jelas
Pasal 40Cukup Jelas
Pasal 41Cukup Jelas
Pasal 42Cukup Jelas
Pasal 43Cukup Jelas
Pasal 44Cukup Jelas
Pasal 45Cukup Jelas
Pasal 46Cukup Jelas
Pasal 47Cukup Jelas
Pasal 48Cukup Jelas
Pasal 49Cukup Jelas
Pasal 50Cukup Jelas
Pasal 51Cukup Jelas
54
Pasal 52Yang dimaksud dengan “Air Tanah” adalah Air yang terdapatdalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah,seperti Air Sungai, Air Sumur, Air Pegunungan atau Air Bukit.
Pasal 53Cukup Jelas
Pasal 54Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Yang dimaksud dengan Orang Pribadi atau Badan adalahOrang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan ataupemanfaatan air tanah dengan tujuan komersial atau dijualdengan harga tertentu untuk mendapat keuntungan.
Contoh :Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan UsahaMilik Daerah yang mengambil atau memanfaatkan air tanahuntuk diolah dan dijual dengan harga tertentu, merupakanBadan Usaha yang menjadi Wajib Pajak Air Tanah.
Pasal 55Cukup Jelas
Pasal 56Cukup Jelas
Pasal 57Cukup Jelas
Pasal 58Cukup Jelas
Pasal 59Cukup Jelas
Pasal 60Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Yang dimaksud dengan “ sarang burung walet” yang telahdikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalahsarang burung walet yang berada di kawasan hutan lindungdan/atau sarang burung walet yang memiliki bukti lunas telahmembayar PNBP.
55
Pasal 61Cukup Jelas
Pasal 62Cukup Jelas
Pasal 63Cukup Jelas
Pasal 64Cukup Jelas
Pasal 65Cukup Jelas
Pasal 66Cukup Jelas
Pasal 67Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah danbangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak gunausaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutandan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)Huruf a
Cukup Jelas
Huruf bYang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untukmemperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajakBumi dan Bangunan itu diusahakan untuk melayanikepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukanuntuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antaralain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tanggadari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milikpemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Huruf cCukup Jelas
56
Huruf dCukup Jelas
Huruf eCukup Jelas
Huruf fCukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
Pasal 68Cukup Jelas
Pasal 69Ayat (1)
Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :
a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jualsuatu objek pajak dengan cara membandingkannyadengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknyaberdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahuiharga jualnya.
b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metodepenentuan nilai jual suatu objek pajak dengan caramenghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untukmemperoleh objek tersebut pada saat penilaiandilakukan, yang dikurangi dengan penyusutanberdasarkan kondisi pisik objek pajak tersebut.
c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metodepenentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkanpada hasil produksi objek pajak tersebut.
Ayat (2)Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannyamengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, makapenetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
Ayat (3)Cukup Jelas
Pasal 70Cukup Jelas
57
Pasal 71Nilai jual kena pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu denganNilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh jutarupiah).
Contoh :“Wajib Pajak A” mempunyai objek pajak berupa :- Tanah seluas 450 m2 dengan harga jual Rp200.000,- /m2 ;- Bangunan seluas 80 m2 dengan nilai jual Rp250.000,- /m2 ;- Taman seluas 50 m2 dengan nilai jual Rp20.000,- /m2 ;
- Pagar sepanjang 95 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 mdengan nilai jual Rp40.000,- /m .
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :1. NJOP Bumi : 450 x Rp200.000,- = Rp90.000.000,-2. NJOP Bangunan :
a. Rumah dan Garasi80 x Rp250.000,- = Rp20.000.000,-
b. Taman50 x Rp20.000,- = Rp 1.000.000,-
c. Pagar(95 x 1,5 ) x Rp40.000,- = Rp 5.700.000,-
Total NJOP Bangunan Rp26.700.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak KenaPajak
= Rp10.000.000,-
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp16.700.000,- +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp106.700.000,-
4. Tarif pajak yang ditetapkan dalamperaturan daerah ini adalah 0,3 %
5. PBB terutang : 0,3% x Rp106.700.000,- = Rp320.100,-
Pasal 72Cukup Jelas
Pasal 73Cukup Jelas
Pasal 74Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Penetapan SPPT ini hanya untuk Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan.
58
Ayat (3)Cukup Jelas
Pasal 75Cukup Jelas
Pasal 76Cukup Jelas
Pasal 77Cukup Jelas
Pasal 78Cukup Jelas
Pasal 79Cukup Jelas
Pasal 80Cukup Jelas
Pasal 81Contoh :“Pak AHAI” membeli tanah beserta bangunan dengan :- Nilai Perolehan Objek Pajak tersebut = Rp350.000.000,-- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP)= Rp 60.000.000,- (-)
- Nilai Perolehan Objek Pajak KenaPajak (NPOPKP)
= Rp290.000.000,-
- Pajak BPHTB yang terutang adalah :5 % x Rp290.000.000,- = Rp 14.500.000,-
Pasal 82Cukup Jelas
Pasal 83Cukup Jelas
Pasal 84Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalahlelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yangmembidangi Pelayanan Lelang Negara.
59
Ayat (3)Cukup Jelas
Pasal 85Cukup Jelas
Pasal 86Cukup Jelas
Pasal 87Cukup Jelas
Pasal 88Cukup Jelas
Pasal 89Cukup Jelas
Pasal 90Ayat (1)
Wijib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan caramembayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yangterutang dengan menggunakan SPTPD.
Ayat (2)Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yangmemberikan kepercayaan kepada wajib pajak untukmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiri pajak yang terutang.
Ayat (3)Cukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
Ayat (5)
Pasal 91Cukup Jelas
Pasal 92Cukup Jelas
60
Pasal 93Ayat (1)
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untukdapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanyaterhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanyaterhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atauberdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajibanformal dan/atau kewajiban material.
Contoh :
1. Seorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD padatahun pajak 2010. setelah ditegur dalam jangka waktutertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapatmenerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang wajib pajak menayampaikan SPTPD pada tahunpajak 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yangdisampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yangkurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkanSKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yangtelah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktupaling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutangditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan pertambahan jumlah pajakyang terutang, maka Bupati dapat menerbitkanSKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyatajumlah pajak yang terutang sama besarnya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidakada kredit pajak, maka Bupati dapat menerbitkan SKPDN.
Huruf aAngka 1)
Cukup Jelas
Angka 2)Cukup Jelas
Angka 3)Yang dimaksud dengan ‘penetapan pajak secara“jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutangyang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yangditunjuk berdasarkan data yang ada atauketerangan lain yang dimiliki.
Huruf bCukup Jelas
61
Huruf cCukup Jelas
Ayat (2)Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yangtidak memenuhi kewajiban perpejakannya yaitu mengenakansanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ataspajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratifberupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajaksampaidengan diterbitkannya SKPDKB.
Ayat (3)Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajibanperpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yangsemula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaansehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadapwajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan100% (sertus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksiadministratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajakmelaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Ayat (4)Cukup Jelas
Ayat (5)Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajibanperpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yangseharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrativeberupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua pulh lima persen)dari pokok pajak yang terutang.
Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutangsecara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang jugadikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atauterlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bungadihitung sejak saat terutangnya pajak sampai denganditerbitkannya SKPDKB.
Pasal 94Cukup Jelas
62
Pasal 95Cukup Jelas
Pasal 96Cukup Jelas
Pasal 97Cukup Jelas
Pasal 98Cukup Jelas
Pasal 99Cukup Jelas
Pasal 100Cukup Jelas
Pasal 101Cukup Jelas
Pasal 102Cukup Jelas
Pasal 103Cukup Jelas
Pasal 104Cukup Jelas
Pasal 105Cukup Jelas
Pasal 106Cukup Jelas
Pasal 107Cukup Jelas
Pasal 108Cukup Jelas
Pasal 109Cukup Jelas
Pasal 110Cukup Jelas
63
Pasal 111Cukup Jelas
Pasal 112Cukup Jelas
Pasal 113Cukup Jelas
Pasal 114Cukup Jelas
Pasal 115Cukup Jelas
Pasal 116Cukup Jelas
Pasal 117Cukup Jelas
Pasal 118Cukup Jelas
64
Pasal 119Cukup Jelas
Pasal 120Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULUNOMOR
65
66
67
68
Ditetapkan di : PutussibauPada Tanggal :BUPATI KAPUA HULU,
ABANG MUHAMAD NASIR,SHDiundangkan di PutussibauPada TanggalSEKRETARIS DAERAH,
Ir.H. M. SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN NOMOR
69
Ditetapkan diPutussibau
pada tanggal
BUPATI KAPUAS HULU,
Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;Up. Kepala Biro Hukum ;
2. Inspektur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang di Sintang ;5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;6. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
di Putussibau ;7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
