Embed Size (px)
Citation preview
Budi Setiawan08128095084
Pelatihan Penjaminan Mutu Internal dan
Eksternal Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia
Fave Hotel Bogor, 1 Mei 2017
Penjaminan Mutu Eksternal: Akreditasi Program Studi Gizi
Multi Strata melalui LAM-PTKes
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
(SPME)
▪ Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi
merupakan bagian dari SPM-Dikti.
▪ SPME adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan
program studi dan perguruantinggi.
▪ Akreditasi Program Studi (APS) adalah kegiatan penilaian untuk
menentukan kelayakan program studi.
▪ Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi(AIPT) adalah kegiatan
penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.
▪ SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap
luaran penerapan SPMI oleh program studi/perguruan tinggi
untukpenetapan status dan peringkat akreditasi program
studi/perguruan tinggi.
E
PP
SPMI SPME/Akreditasi
Evaluasi Data dan InformasiPenetapan Status Akreditasi dan Peringkat TerakreditasiPemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Penetapan Standar Dikti;Pelaksanaan Standar Dikti;Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; danPeningkatan Standar Dikti.
Sistem Penjaminan MutuPendidikan Tinggi (SPM Dikti)
P
P
EP
P
Cakupan Akreditasi Perguruan Tinggi
Akreditasi Program Studi
▪ UU No.12/2012 Pasal 55 ayat 5 : Akreditasi Program Studi
sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh
lembaga akreditasi mandiri
▪ Akreditasi program studi kesehatan oleh Lam-PTKes
meliputi pendidikan akademik, vokasi maupun
pendidikan profesi
▪ Akreditasi Program Studi Kesehatan dilakukan oleh
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan (Lam-PTKes), sejak Maret 2015.
Pentingnya Akreditasi bagi Program Studi
(UUno. 12 /2012)Pasal 28:
▪ Ayat 3 (a): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan
dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau
Program Studi yang tidak terakreditasi;
▪ Ayat 4 (a): Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri
apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak
terakreditasi;
Pasal 33:
▪ Ayat 3: Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi;
▪ Ayat 6: Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu
akreditasinya berakhir;
▪ Ayat 7: Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
PASAL 7 PERMENRISTEKDIKTI NO 32 TAHUN 2016 TENTANG
AKREDITASI MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan
instrumen akreditasi.
2. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
3. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan
interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
4. Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disusun berdasarkan:
a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister,
magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
d. hal-hal khusus.
Permenristekdikti no.32/2016
pasal 2
▪ Akreditasi bertujuan:
1) Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi
berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi; dan
2) Menjamin mutu ProgramStudi dan Perguruan Tinggi secara
eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk
melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
▪ Akreditasi memiliki prinsip:
1) Independen;
2) Akurat;
3) Obyektif;
4) Transparan; dan
5) Akuntabel
Permenristekdikti no.32/2016
pasal 3
Permenristekdikti no.32/2016
pasal 3...
Permenristekdikti no.32/2016
pasal 4...
Permenristekdikti no.32/2016
pasal 6...
Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(LAM-PTKes)Indonesian Acreditation Agency for Higher Education in Health (IAAHEH)
Akta notaris disahkan , pada 3 Februari 2014 oleh Kemenkumham No. AHU – 30.AH.01.07 tahun 2014
Dapat Pengakuan Menteri melalui permen Kepmendikbud No 291/P/2014, 17 Oktober 2014
Alamat: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 769 0913;
Website: www.lamptkes.org; E-mail: [email protected]
SEJARAH PENDIRIAN LAM-PTKes
▪ Pemikiran untuk membentuk suatu lembaga akreditasi pendidikan tinggi
kesehatan diawali tahun 2010 melalui fasilitasi Proyek Peningkatan Kualitas
Pendidikan Tenaga Kesehatan (Health Professional Education Quality/
HPEQ), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud).
▪ Fasilitasi oleh HPEQ meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) Bimbingan teknis (technical assistance) yang dilakukan oleh konsultan akreditasi
pendidikan tinggi dari Bank Dunia;
2) Penyusunan Naskah Akademik;
3) Studi banding (benchmarking) di Amerika Serikat dan Kanada untuk 4 bidang ilmu,
yaitu : Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, dan Kebidanan;
4) Pertemuan Organisasi Profesi (OP) dan Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) dari 7
bidang ilmu kesehatan yaitu Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan,
Gizi, Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi;
5) Penyusunan dan Uji Coba Instrumen Akreditasi;
6) Uji Coba Proses Kerja LAM-PTKes.
Organisasi Profesi & Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan
No. Bagian Organisasi Profesi Asosiasi Institusi
Pendidikan
1 Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia(IDI) AIPKI
2 Kedokteran Gigi Persatuan Dokter Gigi
Indonesia(PDGI)
AFDOKGI
3 Keperawatan Persatuan Perawat Nasional
Indonesia(PPNI)
AIPNI
4 Kebidanan Ikatan Bidan Indonesia(IBI) AIPKIND
5 Farmasi Ikatan Apoteker Indonesia
(IAI)
APTFI
6 Kesehatan
Masyarakat
Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI)
AIPTKMI
7 Gizi Persatuan Ahli Gizi
Indonesia(PERSAGI)
AIPGI
Proses Kerja Akreditasi LAM-PTKes
(52 langkah dalam 6-9 bulan)
21
Registrasi
(7 hari)
Fasilitasi
(90 – 180 hari)
Asesmen Kecukupan
(7 hari)
Asesmen Lapangan
(14 hari)
Validasi
(7 hari)
Sidang Majelis
Akreditasi
(2 hari)
Hasil Akreditasi
(2 hari)
SISTEM AKREDITASI LAM-PTKes
▪ PROSES AKREDITASI SECARA ONLINE (IT BASED).
▪ TIM PENILAI TERDIRI ATAS :
- FASILITATOR
- ASESOR
▪ FASILITASI dibimbing oleh 1 FASILITATOR per prodi
▪ ASESMEN KECUKUPAN & ASESMEN LAPANGAN:
- Vokasi, Akademik (S1, S2, S3), Sp : 2 ASESOR per prodi
▪ - Profesi : 3 ASESOR per prodi
▪ VALIDASI dilakukan oleh 2 VALIDATOR per prodi
▪ WAKTU ASESMEN KECUKUPAN : 1- 2 Hari (Rentang waktu 1 Minggu)
▪ WAKTU ASESMEN LAPANGAN :
- Vokasi, Akademik (S1, S2, S3), Sp = 3 Hari (Rentang waktu 2 minggu)
- Profesi (sarjana & profesi) = 4 Hari (Rentang waktu 2 minggu)
TAHAP PEMBIMBINGAN/FASILITASI
▪ PEMBIMBINGAN OLEH FASILITATOR LAM-PTKes SIFATNYA
WAJIB.
▪ PEMBIMBINGAN DIMULAI 6 BULAN SEBELUM MASA
BERLAKU AKREDITASI BERAKHIR.
▪ PENUNJUKAN FASILITATOR dan PEMBERIAN PASSWORD DAN
USERNAME oleh Sekretariat
▪ FASILITATOR DAN PROGRAM STUDI BERKOMUNIKASI
DALAM PEMBIMBINGAN MAKSIMAL 6 BULAN.
▪ FASILITATOR MEREKOMENDASI BAHWA PRODI SUDAH VALID
UNTUK PENGAJUAN DOKUMEN AKREDITASI KE LAM-PTKes.
ASESMEN KECUKUPAN (DESK EVALUATION)
▪ SEKRETARIAT MENGIRIM INFORMASI MENGENAI TUGAS ASESMEN KECUKUPAN (AK) KEPADA ASESOR.
▪ SEKRETARIAT MENERIMA KESEDIAAN ASESOR ATAS TUGAS AK TERSEBUT.
▪ TIM ASESOR MENERIMA SURAT TUGAS DARI LAM-PTKes.
▪ SEKRETARIAT MENGIRIM DOKUMEN AKREDITASI PRODI KEPADA ASESOR.
▪ ASESOR MELAKUKAN PENILAIAN BORANG PRODI (F1), EVALUASI DIRI (F2), DAN BORANG UPPS (F3) SECARA INDIVIDUAL 0NLINE. ASESOR MENGIRIM HASIL AK DAN JADWAL ASESMEN LAPANGAN (AL) KE SEKRETARIAT LAM-PTKes DALAM RENTANG WAKTU 1 MINGGU.
ASESMEN LAPANGAN (SITE VISIT)
▪ SEKRETARIAT LAM-PTKes MENGIRIM SURAT TUGAS AL
KEPADA TIM ASESOR.
▪ TIM ASESOR MENERIMA SURAT TUGAS AL SESUAI JADWAL.
▪ TIM ASESOR MELAKUKAN PERJALANAN KE LOKASI PRODI
YANG AKAN DIASES.
▪ PERTEMUAN AWAL TIM ASESOR DI HOTEL UNTUK
PENYAMAAN PERSEPSI PALING LAMBAT PUKUL 20.00.
▪ PERTEMUAN AWAL DG KETUA UPPS DAN PRODI BERSAMA
TIM AKREDITASI PRODI.
▪ PENINJAUAN LAPANGAN PADA PERKULIAHAN, PRAKTIKUM,
DAN PRAKTEK. (SARANA,PRASARANA DAN KEGIATAN).
ASESMEN LAPANGAN (LANJUTAN)
▪ WAWANCARA DENGAN DOSEN, MAHASISWA, TENAGA
KEPENDIDIKAN, ALUMNI, DAN PENGGUNA LULUSAN.
▪ MENYUSUN BERITA ACARA PENILAIAN BORANG PRODI (F4)
DAN BORANG UPPS (F5).
▪ MENDISKUSIKAN ISI BERITA ACARA DENGAN PRODI DAN
UPPS DAN TANDA TANGAN BERSAMA.
▪ MENYUSUN PENILAIAN BORANG PRODI (F6), EVALUASI DIRI
PRODI (F7) DAN BORANG UPPS (F8), SERTA REKOMENDASI
PEMBINAAN (F9).
▪ MENGIRIM HASIL ASESMEN LAPANGAN TIM (F4,F5,F6, F7,F8,
F9) KE SEKRETARIAT LAM-PTKes.
▪ MENYERAHKAN F4, F5 DAN F9 KEPADA PRODI.
TAHAP VALIDASI
▪ SEKRETARIAT LAM-PTKes MENGIRIM HASIL ASESMEN KECUKUPAN &
LAPANGAN (F1-F9, SERTA FORMAT KOMENTAR VALIDATOR F10-F12)
KEPADA TIM VALIDATOR (MAJELIS LAMPTKes)
▪ TIM VALIDATOR MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN HASIL ASESMEN LAPANGAN DARI ASESOR.
▪ TIM VALIDATOR MELAKUKAN VALIDASI DALAM WAKTU 1 MINGGU.
▪ TIM VALIDATOR TIDAK BOLEH MENGUBAH SKOR, HANYA
MEMBERIKAN KOMENTAR TERHADAP SKOR YANG TIDAK/KURANG
SESUAI KOMENTAR PADA F10, F11, DAN F12 (PADA KOLOM VALIDATOR 1
ATAU VALIDATOR 2).
▪ TIM VALIDATOR MENGIRIM HASIL VALIDASI KE SEKRETARIAT LAM-
PTKes.
RAPAT PLENO MAJELIS
▪ SEKRETARIAT MENYERAHKAN HASIL VALIDASI KE
KETUA DIVISI.
▪ KETUA DIVISI MENGAJUKAN HASIL VALIDASI KE
RAPAT PLENO MAJELIS.
▪ RAPAT PLENO MAJELIS MEMBAHAS DAN
MEMUTUSKAN HASIL AKREDITASINYA.
▪ KETUA DIVISI MELALUI SEKRETARIAT AKREDITASI
MENYAMPAIKAN HASIL AKREDITASI KE KETUA LAM-
PTKes UNTUK DITERBITKAN SK AKREDITASI.
PROSES PENGAJUAN BANDING
▪ PROGRAM STUDI DIBERKAN KESEMPATAN BANDING PALING
LAMBAT 3 BULAN SETELAH SK TERBIT.
▪ PROSES PENGAJUAN BANDING DILAKUKAN DENGAN
MENGIRIM SURAT SERTA ALASAN BANDING KE KETUA
LAM-PTKes.
▪ PERMOHONAN BANDING AKAN DIKAJI OLEH KETUA DIVISI
UNTUK DIPUTUSKAN OLEH RAPAT PLENO MAJELIS.
Instrumen Akreditasi▪ Buku 1: Naskah Akademik
▪ Buku 2: Standar & Prosedur
▪ Buku 3A: Borang Akreditasi Program Studi
▪ Buku 3B: Borang Akreditasi Fakultas
▪ Buku 4: Panduan Pangisian Instrumen
▪ Buku 5: Pedoman Penilaian Instrumen
▪ Buku 6: Matriks Penilaian Akreditasi
▪ Buku 7: Pedoman Asesmen Lapangan
7 standar vs 9 standar
▪ Standar 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Serta
Strategi Pencapaian
▪ Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
▪ Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan
▪ Standar 4: Sumber Daya Manusia
▪ Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran, dan
Suasana Akademik
▪ Standar 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana,
serta Sistem Informasi
▪ Standar 7: Penelitian, Pelayanan/Pengabdian
Kepada Masyarakat, dan Kerjasama
▪ Standar 1 : Visi, misi
▪ Standar 2 : Tata kelola
▪ Standar 3 : Mahasiswa dan lulusan
▪ Standar 4 : Sumber daya manusia
▪ Standar 5 : Pembelajaran dan suasana akademik
▪ Standar 6 : Penelitian
▪ Standar 7 : Pengabdian kepada masyarakat
▪ Standar 8 : Sarana prasarana
▪ Standar 9 : Pembiayaan
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUNAN
INSTRUMEN AKREDITASI
KRITERIA INSTRUMEN AKREDITASI TERBARU
PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES
▪ KRITERIA 1: VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
▪ KRITERIA 2: TATA PAMONG DAN KERJASAMA
▪ KRITERIA 3: MAHASISWA
▪ KRITERIA 4: SUMBER DAYA MANUSIA
▪ KRITERIA 5: KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA
▪ KRITERIA 6: PENDIDIKAN
▪ KRITERIA 7: PENELITIAN
▪ KRITERIA 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
▪ KRITERIA 9: LUARAN DAN CAPAIAN
KAIDAH PENYUSUNAN INSTRUMEN
AKREDITASI
1) Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang
efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari
setiap elemen penilaian;
2) Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki
tingkat kepentingan (importance) dan relevansi tinggi
(relevance) terhadap mutu pendidikan tinggi;
3) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk
mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan
perguruan tinggi.
DIMENSI PENILAIAN
1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi
integritas visi danmisi, kepemimpinan (leadership), tata
pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan
strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan
mutu internal;
2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian
(outcomes): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan
inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan
tenaga kependidikan), mahasiwa, kurikulum, sarana
prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).
PENILAIAN PEMENUHAN TERHADAP SN-
DIKTI YANG BERSIFAT MUTLAK
1) PEMENUHAN PERSYARATAN LEGAL PENDIRIAN
PERGURUAN TINGGI
2) PEMENUHAN PERSYARATAN LAHAN
3) PEMENUHAN PERSYARATAN DOSEN TETAP PROGRAM
STUDI
KETIDAKBERHASILAN MEMENUHI BUTIR-BUTIR STANDAR YANG
BERSIFAT MUTLAK DAPAT BERIMPLIKASI PADA
STATUS TIDAK TERAKREDITASI.
MEKANISME PENYUSUNAN
INSTRUMEN AKREDITASI TERBARU
▪ Rancangan instrumen akreditasi disusun oleh LAM-PTKes dan
diajukan kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk ditelaah dan
ditetapkan.
▪ Untuk penyusunan rancangan instrumen akreditasi oleh LAM-PTKes,
LAM-PTKes dapat berkonsultasi secara langsung (tatap muka)
maupun melalui surat menyurat dengan Majelis Akreditasi BAN-PT.
▪ Penelaahan akhir rancangan instrumen akreditasi dilakukan dengan
memperhatikan hasil uji publik dan uji coba instrumen.
▪ Penyusunan instrumen akreditasi BAN-PT / LAM-PTKes yang baru
sebagai pengganti dari instrumen yang saat ini sedang digunakan
diharapkan telah tuntas dan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2017
sehingga dapat mulai digunakan pada akreditasi tahun 2018.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
KRITERIA PENILAIAN
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi
keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian
sasaran unit pengelola program studi, keterkaitannya
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan
dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan
program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran
lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah
program yang terencana, efektif, dan terarah.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 2 TATA PAMONG DAN KERJASAMA (1)
1. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan
sistem manajemen sumberdaya unit pengelola program studi,
serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3)
akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata
kelola program studi.
2. Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem
penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem
komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan
yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit
pengelola program studi yang bermutu.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 2 TATA PAMONG DAN KERJASAMA (2)
3. Terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan
strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik
maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran
nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai
capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 3 MAHASISWA
1. Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem
penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif.
2. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga
kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang
efektif dan efisien.
3. Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam
pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.
4. Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang
proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA
1. Keefektifan sistem perekrutan, ketersedian sumberdaya manusia
(pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi
pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan
2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan,
sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun
tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi
dan misi perguruan tinggi.
3. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan,
dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen
SDM.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 5 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA
1. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta
keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
2. Pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana,
akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility),
kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh
civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan
dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 6 PENDIDIKAN
1. Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan
program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu
program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta
kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik,
proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem
penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian
pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi unit
pengelola program studi.
2. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dalam proses pendidikan.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 7 PENELITIAN
1. Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk
mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan
kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan unit
pengelola program studi.
2. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa
dalam kegiatan penelitian.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan
komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu.
2. Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan
jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program
pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 9 LUARAN DAN CAPAIAN (1)
1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi
edukasi dan masa studi mahasiswa.
2. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan
(berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian
pembelajaran lulusan dari program studi)
3. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan,
dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian
pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program
studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI
TITIK BERAT PENILAIAN:
KRITERIA 9 LUARAN DAN CAPAIAN (2)
4. Jumlah dan keungggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi,
jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak
hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan
misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat
pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat.
KELENGKAPAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN
LAM-PTKES BERDASAR SK BAN-PT NO. 4 TAHUN 2017
1) Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi
2) Buku II : Kriteria Dan Prosedur Akreditasi Program Studi
3) Buku IIIA : Dokumen Kinerja Program Studi
4) Buku IIIB : Laporan Evaluasi Diri Program Studi
5) Buku IVA : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Program Studi
6) Buku IVB : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
7) BukuVA : Pedoman Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi
8) Buku VB : Pedoman Penilaian Laporan Evaluasi Diri Program Studi
9) BukuVIA : Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi
10) BukuVIB : Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Program Studi
11) Buku VII : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program StudiTinggi
RUJUKAN-RUJUKAN PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM PENILAIAN AKREDITASI
▪ Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN-Dikti)
▪ Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
▪ Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi
▪ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
▪ Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
▪ Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
▪ Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan
Izin Perguruan Tinggi Swasta
Kode Etik
Kode Etik bagi Asesor (1/2)
Asesor harus:
1) menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungankerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan conflict of interest.
2) menolak tugas akreditasi dari LAM-PTKes jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akandiakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3) menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studiyang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahunsetelah keluarnya sertifikat akreditasi.
4) bekerja secara objektif tanpa memandang reputasiperguruan tinggi yang dievaluasinya.
5) menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupunhasil penilaian (nilai/score) proses akreditasi, kecualikepada LAM-PTKes.
Kode Etik bagi Asesor (2/2)
Asesor tidak boleh:1) mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari
kegiatan akreditasi.
2) menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakanLAM-PTKes.
3) memiliki afiliasi dengan program dan atau satuan pendidikantinggi yang dinilainya.
4) meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentukapapun yang patut diduga ada kaitannyadengan/mempengaruhi hasil akreditasi.
5) mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasukhasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang
telah diserahkan kepada LAM-PTKes
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Akreditasi LAM-PTKes
Setiap asesor yang melakukan pelanggarankode etik dapat dikenakan sanksi sebagaiberikut:
1) Peringatan lisan;
2) Peringatan tertulis;
3) Pembebasan tugas sementara;
4) Pemberhentian.
Kode EtikPengelola Program Studi (1/2)
Pengelola program studi yang dinilai harus:1) menyediakan ruangan kerja dan dokumen-dokumen
yang diperlukan bagi kelompok asesor pada semuatahap dalam proses akreditasi.
2) menolak asesor yang memiliki kepentingan (conflict ofinterest) dengan program studi dan institusi yang dinilai.
3) mempermudah proses kunjungan yang dilakukan olehasesor sebagai petugas yang mewakili LAM-PTKestanpa melanggar kode etik.
4) Memberikan akses untuk menjamin proses penilaiansecara obyektif
Kode EtikPengelola Program Studi (2/2)
Pengelola program studi yang sedang dinilaitidak boleh:
1) membiarkan terjadinya penyimpangan prosespenilaian dari proses yang seharusnya.
2) memberi hadiah dalam bentuk apa pun kepadaasesor yang melaksanakan asesmen lapang(visitasi).
3) memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang digunakan dalam prosesakreditasi.
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Akreditasi LAM-PTKes
Setiap program studi yang diakreditasi yang melakukan pelanggaran kode etik dapat
dikenakan sanksi sebagai berikut:
1) Peringatan lisan;
2) Peringatan tertulis;
3) Penundaan pengumuman akreditasi;
4) Pembatalan hasil akreditasi
Kode Etik bagi
Majelis Akreditasi LAM-PTKes (1/2)
Majelis Akreditasi LAM-PTKes harus:
1) bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkanreputasi program dan institusi perguruan tinggiyang sedang dinilai.
2) merespons secara sungguh-sungguh setiapkeluhan yang dikemukakan oleh program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.
3) menjamin kerahasiaan hasil akreditasi pada semuatahap dalam proses akreditasi program dan institusi perguruan tinggi.
Kode Etik bagi Majelis Akreditasi LAM-PTKes (2/2)
Majelis Akreditasi LAM-PTKes tidak boleh:
1) memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.
2) bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program dan
institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.
3) memberi pernyataan resmi dengan mengatas namakan
LAM-PTKes, kecuali Ketua LAM-PTKes atau yang ditugasi.
4) menerima suap dalam bentuk apa pun yang langsung
mempengaruhi hasil akreditasi program dan institusi
perguruan tinggi yang sedang dinilai.
5) memalsukan atau melibatkan diri dalam memalsukan data
dan informasi yang berhubungan dengan proses dan hasil
akreditasi program dan institusi perguruan tinggi
Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Akreditasi LAM-PTKes
Setiap Pengurus, Ketua Divisi dan Anggota Majelis Akreditasi LAM-PTKes yang
melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
1) Peringatan lisan;
2) Peringatan tertulis;
3) Pemberian rekomendasi untukpemberhentian / pemberhentiansementara kepada Rapat Anggota
