Pengujian Kualitas KTI Adalah Upaya Pengembangan ... · halnya pedoman-pedoman yang telah diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan, pada kurun waktu selama tahun 2008 saja ada sebanyak

- 1 -

Pengujian Kualitas KTI Adalah Upaya Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara♣

Disusun Oleh :

1) Priyambudi Santoso 2) Kusdamayanti

Summary

Widyaiswara is the main pillars to supporting the development of quality assurance of the human resources state employees. For that professional development must continue to do well. With this paper discussed of the Forestry Widyaiswara and to development of the condition is essentially the value of credit-related, both internal assessment results and value by State Administrative Institutions. Although the values that are still not high, but the apparent increase in a fairly satisfactory. To further stabilize the value and quality of any Academic Writing the Forestry Widyaiswa it is considered important the establishment of the examiner team will work with the team of credit number evaluator.

Latar Belakang

etidaknya ada tiga pilar yang lazim dikenal dalam penyelenggaraan diklat

berkualitas dan berkontribusi terhadap peningkatan sumberdaya manusia

(SDM) profesional. Dalam hal ini adalah sarana-prasarana yang memadai,

Widyaiswara yang profesional, dan panitia pelaksana yang kompeten. Terkait

itu, jika kita kaji informasi dari perkembangan data tabulasi Penetapan Angka

Kredit (PAK) oleh LAN pada 2 tahun terakhir (Tabel dan Gambar : 1 di bawah),

terlihat bahwa rata-rata pencapaian nilai kredit unsur pengembangan profesi

Widyaiswara Dephut masih kurang dari 50% bahkan setiap periode penilaian

masih ada ± 2 orang yang usulannya bernilai ”nol”. Hal seperti ini dapat

mengindikasikan bahwa Widyaiswara Dephut sebagai salah satu pilar

penyangga terjaminnya hasil diklat berkualitas boleh dibilang belum cukup

memenuhi syarat profesional alias tidak atau belum sepenuhnya kompeten.

♣ Judul makalah di atas sebagai Prasaran untuk Bahan Presentasi dan Diskusi pada Pertemuan Ilmiah

(Temu Karya Nasional Widyaiswara Dephut) tanggal 4-5 Mei 2009 di Gunung Batu-Bogor.

- 2 -

Coba, jika hasil pencermatan dan analisa data atau kondisi penilaian tersebut

di atas dikaitkan dengan rencana uji kompetensi dan sertifikasi (Peraturan

Kepala LAN Nomor : 5 dan 6 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang

Standar Kompetensi dan Pedoman Sertifikasi Widyaiswara), maka keadaan

seperti itu sesungguhnya membutuhkan perhatian tersendiri, layak adanya

penanganan dini yang cukup serius, salah satunya adalah melalui pembinaan

dan pengembangan profesi Widyaiswara Dephut, khususnya dalam hal

membuat KTI yang berkualitas.

Melalui makalah berjudul ”Pengujian Kualitas KTI Dalam Rangka

Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara” ini dicoba membahasnya,

walaupun bobotnya hanya difokuskan pada pengembangan profesi

Widyaiswara Dephut, khususnya dalam hal membuat KTI yang bermutu,

mengikuti kaidah-kaidah ilmah, serta teruji keabsahan dan kelayakannya.

Tabel : 1. Data Perkembangan Tabulasi LAN dalam Perolehan Angka Kredit Unsur Pengembangan Profesi Widyaiswara Dephut Periode Juli 2007 s/d Januari 2009.

Keterangan : - Bang = Pengembangan. - Bangprof = Pengembangan Profesi.

- 3 -

Okey... ! sebelum melanjutkan ke bahasan berikutnya, terlebih dahulu perlu

juga kita ketahui bersama kondisi internal kegiatan pembuatan KTI

Widyaiswara Dephut terkini, nada-nadanya ada kecenderungan untuk lebih

maju, lebih baik dan indikasinya akan bisa menuju kepada kualitas yang baik

pula. Bukti-bukti kuat yang mengindikasikan kinerja tinggi itu bisa dilihat data

pada Tabel : 2 di bawah. Tabel : 2. Data dan informasi keadaan kegiatan Pengembangan Profesi Widyaiswara

Dephut pada waktu pembahasan DUPAK oleh Tim Penilai Instansi bulan Pebruari 2009 di Bogor.

Gambar : 1. Diagram Perkembangan Hasil Penilaian Angka Kredit Unsur Pengembangan Profesi Widyaiswara Dephut selama 2 Tahun atau dalam Periode Penilaian Juli 2007 s/d Januari 2009 oleh LAN.

- 4 -

Padahal menurut Santoso (2004), di dalam periode penilaian DUPAK

Widyaiswara Dephut bulan Juli 2004 terbukti hanya mencapai 28 % atau 35

orang saja dari 126 orang Widyaiswara yang mengajukan DUPAK, dan yang

menyertakan KTI hanyalah 49 % saja atau 17 orang dari 35 orang (hanya

mencapai sekitar 13 % dari jumlah total Widyaiswara pada saat itu).

Jadi perkembangan kondisi seperti tertera pada Tabel : 2 di atas adalah benar-

benar menggembirakan. Dari jumlah total Widyaiswara Dephut sebanyak 144

orang, lebih dari separohnya atau ± 56 % mengajukan DUPAK periode Juli-

Desember 2008, dan dari 81 orang tersebut mencapai sebanyak 61 % yang

menyertakan usulan KTI-nya. Hal ini menampakkan keadaan yang cenderung

membaik dan jelas ada semangat dan harapan yang tinggi dalam kegiatan

pengembangan profesi. Kiranya kondisi internal seperti itu akan bisa merobah

hasil-hasil penilaian Pengembangan Profesi Widyaiswara Dephut oleh tim

penilai LAN (eksternal). Semoga !!

Pengembangan Profesi Widyaiswara Di dalam kamus Wikipedia-Online, profesi berasal dari Bahasa Inggris

profession artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam

melaksanakan pekerjaan tertentu. Lebih lanjut Rahardjo Mudjia (2009) dalam

tulisannya berjudul ”Pengembangan Profesionalisme Guru” menyatakan bahwa

profession berasal dari kata Latin professus, derivasi dari kata profiteor, yaitu

menyatakan secara terbuka di hadapan umum, maka dari itu profesi berarti

suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pendidikan tinggi khusus dan

rangkaian latihan intensif serta berjangka panjang (an occupation requiring

considerable training and specialized study). Walaupun syarat kualifikasi

pendidikan tinggi terpenuhi, tidak berarti dengan sendirinya seseorang bisa

bekerja profesional, sebab haruslah cukup bukti bahwa seseorang itu memiliki

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu.

Yang tidak bisa diabaikan sebagai syarat profesi berikutnya adalah pelatihan

dan praktik-praktik yang diatur secara mandiri (self-regulated training and

- 5 -

practice). Dalam hal profesi seperti itu, nampak bahwa pekerjaan seorang

profesional tidak membutuhkan kontrol ketat, pengawasan oleh atasan, karena

pekerjaan profesional memiliki derajat otonomi yang tinggi, bahkan cenderung

berprinsip kerja secara mandiri (PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional PNS dan Kepres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional PNS).

Selaras dengan itulah Peraturan Kepala LAN Nomor : 5 dan 6 Tahun 2008

memandang perlu penetapan standar melalui uji kompetensi dan sertifikasi

Widyaiswara, sebagai upaya pengakuan kepada Widyaiswara yang

profesional, yang di dalamnya termasuk kemampuan menulis KTI yang terkait

dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

Jika kita ikuti pengertian dan norma-norma profesi di atas, boleh sepintas kita

ulas tentang adanya kandungan kata mengakui, pengakuan, maupun

menyatakan mampu, maka wajar timbul pertanyaan kita : Siapa sebenarnya

yang mengakui? Siapa yang membuat pengakuan itu? dan Siapakah yang

mengatakan kita mampu melaksanakan pekerjaan tertentu itu?” Kalau

jawabannya adalah diri kita sendiri, maka sebenarnya tidak pas, tidak cocok,

atau tidaklah tepat, bahkan tidak etis.

Untuk itu, seseorang Widyaiswara yang menyandang profesi dan mengatakan

mampu melaksanakan pekerjaan tertentu, haruslah disertai bukti bahwa benar-

benar mampu melaksanakan pekerjaan yang dinyatakan sebagai keahliannya.

Kita semua memahami, bahwa yang sebenarnya paling tepat dan ideal yang

memberikan pengakuan itu mestinya datang dari masyarakat banyak, atau

masyarakat yang telah dilayani dan menikmati hasil kerja kita, khusus di dalam

bahasan makalah ini adalah yang terkait dengan nilai kemanfaatan dari karya-

karya ilmiah yang dihasilkan oleh para Widyaiswara selaku penyandang profesi

tersebut. Di sinilah terkandung suatu kewajiban Widyaiswara untuk menulis

KTI yang berkualitas secara terus-menerus.

- 6 -

Kita juga tahu, upaya pembinaan dan pengembangan guna mendorong

terwujudnya kualitas Widyaiswara yang dilakukan pemerintah, khususnya oleh

LAN maupun Pusat Diklat Kehutanan nampaknya tidak pernah berhenti, baik

melalui pelatihan, lokalatih, seminar, lokarya, temukarya, maupun melalui

pendidikan formal. Terkait itu, dan dalam rangka pengembangan profesi

Widyaiswara telah banyak ditetapkan aturan-aturan, diantaranya; mulai dari

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66

/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,

Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 7 Tahun 2005 dan Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, Peraturan

Kepala LAN Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, Peraturan Kepala LAN Nomor :

3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara,

sampai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor : 5 dan 6 Tahun 2008 tanggal

29 Agustus 2008 tentang Standar Kompetensi dan Pedoman Sertifikasi

Widyaiswara, serta adanya draft Peraturan Kepala LAN Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara. Demikian pula

halnya pedoman-pedoman yang telah diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan,

pada kurun waktu selama tahun 2008 saja ada sebanyak 12 buku pedoman

menyangkut tugas kegiatan Widyaiswara, diantaranya; Pedoman Penyusunan

Karya Tulis Ilmiah Populer (Nomor : P.18/Dik-2/2008), Penyusunan Prasaran

Diklat (Nomor : P.08/Dik-2/2008), dan Pedoman Penelitian Kediklatan

Kehutanan (Nomor : P. 01/Dik-2/2008).

Di dalam Keputusan MENPAN Nomor : PER/ 66 /M.PAN/6/2005 secara garis

besar diamanatkan kewajiban pengembangan profesi, Pertama; Pasal 12 Ayat

(6); Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I

golongan ruang IV/b sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat Pembina

Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling

- 7 -

rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan

profesi, dan Kedua; Pasal 25 Ayat (1); Untuk dapat diangkat dalam jabatan

Widyaiswara Utama disamping memenuhi angka kredit kumulatif yang

ditentukan wajib melakukan orasi ilmiah. Lebih lanjut dari Peraturan Kepala

LAN Nomor : 3 Tahun 2006 merinci tentang prosedur pelaksanaan orasi ilmiah

sebagai wujud akuntabilitas akademis atas profesi yang disandang seorang

Widyaiswara yang mampu mempertanggungjawabkan profesinya kepada

masyarakat. Kegiatannya diawali dengan pelaksanaan penelitian/kajian ilmiah

dan hasilnya dituangkan ke dalam KTI, setelah itu nilai essensial dari data,

fakta, dan pokok-pokok temuan yang bernilai tinggi dari analisis terhadap bukti

empiris dijadikan sebagai salah satu dasar menyusun sinopsis orasi ilmiahnya.

Jadi kegiatan pengembangan profesi bagi Widyaiswara merupakan suatu

kewajiban yang harus dilakukan mengingat pengembangan profesi dengan

penulisan KTI memiliki nilai ganda yang dapat dipergunakan untuk kenaikan

pangkat sekaligus untuk pemantapan kompetensi dalam rangka sertifikasi. Hal

ini seperti di dalam Pasal 9 Ayat (2) a Peraturan Kepala LAN Nomor : 5 Tahun

2008, bahwa salah satu kompetensi substantif yang memiliki bobot 40 % dan

harus dimiliki Widyaiswara adalah mampu menulis karya tulis ilmiah yang

terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

Pengelompokan Kegiatan Pengembangan Profesi Kegiatan pengembangan profesi bagi Widyaiswara sebagaimana diuraikan di

dalam Keputusan MENPAN Nomor : PER/ 66 /M.PAN/6/2005 beserta petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaannya pada dasarnya terdapat 5 macam

kegiatan; 1) membuat KTI, 2) menerjemahkan atau menyadur buku dan bahan

lain, 3) membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, 4)

melaksanakan orasi ilmiah, dan 5) menjadi anggota tim penilai jabatan

fungsional Widyaiswara. Rincian lebih lanjut beserta besaran nilai angka-

angka kreditnya dapat diperhatikan pada Tabel : 3 di bawah.

- 8 -

Jika kita perhatikan, secara teori Widyaiswara memiliki kesempatan dan dapat

naik pangkat sampai jenjang Pembina Utama IV/e, tetapi perlu diingat, bahwa

mulai pangkat Pembina Tingkat I IV/b sampai dengan IV/e boleh di istilahkan

merupakan ”kapling atau arena bermain atau monopoli” bagi para Widyaiswara

yang mau dan mampu mengembangkan profesionalismenya.

Tabel : 3. Rincian Kegiatan Pengembangan Profesi Widyaiswara dan Besaran Nilai Kreditnya.

- 9 -

Pengertian Beberapa Istilah Dengan mengacu Keputusan MENPAN Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005,

Peraturan Kepala LAN Nomor : 1 Tahun 2006, Nomor : 5 dan 6 Tahun 2008,

serta draft Peraturan Kepala LAN Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

KTI Bagi Widyaiswara, maka ada beberapa pengertian yang perlu pemahaman

bersama terlebih dulu, yaitu :

1. KTI seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan lingkup

kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya) bagi Widyaiswara

Dephut adalah KTI yang disusun baik secara perorangan maupun kelompok

yang membahas suatu pokok bahasan seputar kediklatan maupun materi

Diklat (yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan

spesialisasinya) dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui

identifikasi dan deskripsi permasalahan, analisa permasalahan, dan saran-

saran pemecahannya.

2. KTI hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi seputar kediklatan

maupun materi Diklat (yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau

pengembangan spesialisasinya) bagi Widyaiswara Dephut adalah suatu

karya tulis yang dihasilkan melalui proses kegiatan pengujian data atau

kondisi yang ditujukan untuk membuat suatu kesimpulan atau pembuktian

terhadap suatu hipotesis, yang dilaksanakan dengan langkah-langkah a.l.:

a. perumusan hipotesis;

b. penentuan rancangan penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi

c. pelaksanaan penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi;

d. pengolahan dan penganalisaan data; dan

e. perumusan kesimpulan.

3. KTI berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri seputar

kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan lingkup kediklatan

dan/atau pengembangan spesialisasinya) bagi Widyaiswara Dephut adalah

suatu karya tulis yang dihasilkan melalui kegiatan analisis data atau kondisi

yang ditujukan untuk menanggapi atau memberikan suatu pendapat

terhadap suatu kondisi, yang dilaksanakan dengan langkah-langkah a.l.:

- 10 -

a. pengidentifikasian data atau kondisi yang ada;

b. penentuan rancangan tinjauan/ulasan ilmiah yang sesuai;

c. penganalisaan; dan

d. perumusan kesimpulan.

4. KTI populer seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan

lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya) bagi

Widyaiswara Dephut adalah suatu karya tulis yang bertujuan untuk

memperkenalkan dan menyebarluaskan IPTEK di bidang kediklatan

kehutanan dan/atau substansi spesialisasi dengan cara yang mudah

dipahami oleh masyarakat umum.

5. Makalah yang berisikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan

ilmiah di seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan


Widyaiswara Dephut adalah suatu makalah yang disusun dan

dikembangkan dari berbagai tulisan/karya ilmiah dengan memasukkan

penafsiran usulan evaluatif, koreksi ilmiah atau pengarahan pengembangan

sehingga menghasilkan pemikiran baru yang otentik di bidang kediklatan

kehutanan dan/atau substansi spesialisasi.

6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan

yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau

ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang IPTEK serta

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan.

7. Metode ilmiah adalah metodologi penyusunan KTI yang ditandai dengan

adanya:

a. argumentasi teoritis yang relevan;

b. dukungan fakta atau kondisi yang ada;

c. analisa kajian yang mempertautkan antara argumentasi teoritis dengan

fakta yang ada;

d. penggunaan sistematika penyajian yang umum dan jelas; dan

e. bersifat obyektif dan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas.

- 11 -

8. Pertemuan ilmiah adalah kegiatan berupa diskusi panel, konferensi,

seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenisnya yang diadakan oleh

organisasi pemerintah atau organisasi profesi dan/atau lembaga lain yang

dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan ruang lingkup

kegiatan bidang IPTEK.

9. Tingkat Keaslian atau Otentisitas KTI adalah materi penulisan KTI yang

merupakan hasil gagasan sendiri dan belum pernah dibahas atau ditulis

orang lain dalam pengertian bahwa topik bisa saja sama namun sudut

pandang penulisan adalah berbeda.

10. APIK adalah akronim yang di dalam draft Peraturan Kepala LAN Tahun

2008 tentang Pedoman Penyusunan KTI Bagi Widyaiswara dijadikan

kriteria penulisan KTI yang harus dipenuhi, yaitu Asli, di Perlukan, Ilmiah

dalam pembuatannya, dan Konsisten dalam penulisannya.

10.Tim Penilai Teknis adalah Tim sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan

Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17

Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Dalam hal ini implementasinya adalah:

a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit membentuk Tim

Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang

berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai

kompetensi teknis yang diperlukan.

b. Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan

pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian

atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan

keahlian tertentu yang di dalam hal ini adalah KTI Widyaiswara Dephut.

11.Tim Penguji KTI atau selanjutnya di dalam hal ini disebut dengan Tim

Penguji pada dasarnya adalah tim yang bertindak selaku Tim Penilai Teknis

yang dalam tugasnya adalah sebagaimana tugas Tim Penilai Teknis yang

dibentuk oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja untuk memberikan dasar atau

rekomendasi yang memadai dalam mengesahkan atau tidak mengesahkan

KTI yang disusun oleh Widyaiswara Dephut yang akan diusulkan angka

- 12 -

kreditnya (misalnya seperti : Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan

Nomor : SK.11/Dik-1/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan

Tim Editing Buku Terbitan Pusat Diklat Kehutanan).

Kriteria Umum KTI Menurut Suharto R.L. (2008) dalam menguji kelayakan KTI diperlukan 3

tahapan. Pertama : uji komunikasi yang meliputi aspek; (a) pemilihan topik dan

judul KTI yang lingkupnya adalah seputar kediklatan maupun materi Diklat

(yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan

spesialisasinya), (b) memilih bentuk tulisan sesuai sasaran yang ingin dituju, (c)

media publikasi sesuai dengan jangkauan yang diinginkan, (d) menentukun

strutur format tulisan, (e) pemakaian bahasa yang baku, dan (f) menghormati

adanya hak cipta mulai dari tata cara pengutipan sampai dengan pengurusan

ISBN/ISSN. Kedua : uji kelayakan yang meliputi aspek keaslian, kebutuhan,

nilai ilmiah, dan konsistensi. Hal ini sebagaimana akronim APIK pada bahasan

pengertian di atas. Ketiga : uji keabsahan sebagaimana peraturan perudang-

undangan yang mengatur tentang KTI Widyaiswara, dan untuk hal ini akan

dibahas pada tahap-tahap uraian di bawah.

1. KTI hasil Penelitian, Pengkajian, Survei, dan/atau Evaluasi seputar


dan/atau pengembangan spesialisasinya) bagi Widyaiswara Dephut, dapat

diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap

suatu hipotesis seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait

dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya).

b. Dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah.

c. Materi penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi merupakan hasil

gagasan sendiri yang belum pernah dibahas atau ditulis oleh orang lain.

d. Memenuhi kriteria dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

- 13 -

2. KTI berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah Gagasan Sendiri seputar kediklatan


pengembangan spesialisasinya) bagi Widyaiswara Dephut dapat diusulkan

untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Bertujuan untuk menanggapi atau memberikan suatu pendapat terhadap

suatu kondisi seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait

dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya).


c. Materi tinjauan/ulasan ilmiah merupakan hasil gagasan sendiri yang

belum pernah dibahas atau ditulis oleh orang lain.


3. KTI Populer seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan


Widyaiswara Dephut yang disebarluaskan Melalui Media Massa atau Media

lainnya, dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertujuan untuk menyampaikan atau memperkenalkan suatu gagasan

seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan lingkup

kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya).


c. Materi penulisan merupakan hasil gagasan sendiri yang belum pernah

dibahas atau ditulis oleh orang lain.

d. Memenuhi kriteria dipublikasikan.

4. Makalah yang berisikan Prasaran berupa Tinjauan, Gagasan atau Ulasan

Ilmiah seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan lingkup

kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya) bagi Widyaiswara

Dephut yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah, dapat diusulkan untuk

disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan:

a. Disampaikan dalam pertemuan ilmiah.


- 14 -

c. Memenuhi kriteria tidak dipublikasikan.

5. Terjemahan/Saduran seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait

dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya) bagi

Widyaiswara Dephut, dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan

Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Materi yang diterjemahkan/disadur adalah KTI yang berupa buku atau

artikel pada suatu media massa atau makalah yang merupakan hasil

penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi ataupun berupa

tinjauan/ulasan ilmiah/penulisan populer seputar kediklatan maupun

materi Diklat (yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau

pengembangan spesialisasinya) yang penerbitan aslinya menggunakan

suatu bahasa tertentu yang dialihbahasakan ke dalam bahasa yang lain.

b. Materi tersebut terkait dengan perkembangan dan kemajuan kediklatan


pengembangan spesialisasinya).

c. Materi belum pernah diterjemahkan atau disadur oleh orang lain.


Kriteria Dipublikasikan dan Tidak Dipublikasikan 1. Kriteria Dipublikasikan.

a. Dipublikasikan dalam bentuk buku.

KTI dalam bentuk buku dapat diusulkan untuk disahkan oleh

Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan berikut:

(1) Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah/lembaga pemerintah

atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional.

(2) Mempunyai nomor International Standard of Book Numbers (ISBN).

(3) Sekali terbit minimal 300 (≈1000) eksemplar, yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari penerbit.

(4) Penampilan buku seperti layaknya suatu buku, bukan diktat.

b. Dipublikasikan dalam bentuk artikel pada majalah ilmiah atau media

massa lainnya.

- 15 -

KTI dalam bentuk artikel pada majalah ilmiah atau media massa lainnya

dapat diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah/lembaga pemerintah

atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit.

(2) Mempunyai nomor International Standard of Serial Numbers (ISSN).

(3) Dimuat pada halaman atau kolom atau rubric khusus yang memang

ditujukan untuk pemuatan KTI.

c. Dipublikasikan melalui situs internet (website).

KTI dalam bentuk artikel yang dimuat pada situs internet (website) dapat

diusulkan untuk disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila

memenuhi persyaratan diterbitkan melalui website suatu

organisasi/badan ilmiah/lembaga pemerintah atau oleh organisasi

profesi ilmiah atau website dari media massa yang memiliki ISSN.

2. Kriteria Tidak Dipublikasikan Untuk KTI yang tidak dipublikasikan, dokumentasi hasil hendaknya

dituangkan dalam bagian-bagian yang sistematis sesuai dengan jenis KTI,

sebagaimana berikut:

a. Dokumentasi dalam bentuk buku KTI dapat diusulkan untuk disahkan

oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan :

(1) Berisi lebih dari 5.000 kata atau minimal 20 halaman kertas ukuran

A4 dengan spasi 1.5 dan karakter huruf Arial, atau yang sejenis

dengan ukuran 11.

(2) Penampilan buku sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diktat.

(3) Didokumentasikan pada perpustakaan unit organisasi, dan

dibuktikan dengan surat keterangan.

b. Dokumentasi KTI dalam bentuk makalah dapat diusulkan untuk disahkan

oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja apabila memenuhi persyaratan berikut:

(1) Berisi lebih dari 2.500 kata atau minimal 10 halaman kertas ukuran

A4 dengan spasi 1.5 dan karakter huruf Arial, atau yang sejenis

dengan ukuran 11.

- 16 -

(2) Penampilan makalah: cover dicetak, manuskrip dicetak, bentuk

makalah sebagaimana layaknya suatu makalah.

(3) Didokumentasikan pada perpustakaan unit organisasi, dan

dibuktikan dengan surat keterangan.

(4) Untuk makalah dalam pertemuan ilmiah dilengkapi dengan surat

keterangan/sertifikat telah menjadi penyaji dalam pertemuan ilmiah.

Kriteria Hasil 1. KTI hasil Penelitian, Pengkajian, Survei, dan atau Evaluasi seputar


dan/atau pengembangan spesialisasinya), bukti fisik yang akan dilakukan

pengujian harus disampaikan :

a. Buku asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh kepala/pimpinan unit

organisasi.

b. Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah atau media massa

lainnya yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

c. Hasil download dari website di mana KTI dimuat dengan identitas

lengkap alamat situs dan tanggal pemuatan yang akan disahkan oleh

Kepala/Pimpinan unit organisasi.

2. KTI berupa Tinjauan atau Ulasan Ilmiah Gagasan Sendiri seputar kediklatan


pengembangan spesialisasinya), bukti fisik yang harus disampaikan untuk

dapat dilakukan pengujian adalah:

a. Buku asli/otokopi yang akan disahkan pimpinan unit organisasi.

b. Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang akan disahkan

oleh Kepala/Pimpinan Unit organisasi.

c. Makalah asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh Kepala/Pimpinan

Unit organisasi.

d. Hasil download dari website di mana KTI dimuat dengan identitas



- 17 -

3. KTI Populer seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan

lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya) yang

disebarluaskan melalui Media Massa, bukti fisik yang harus disampaikan

untuk dapat dilakukan pengujian adalah:

a. Majalah asli atau fotokopi pemuatan dalam majalah yang akan disahkan

oleh Kepala/Pimpinan Unit organisasi.

b. Hasil download dari website di mana KTI dimuat dengan identitas



4. Prasaran berupa Tinjauan, Gagasan atau Usulan Ilmiah dalam Pertemuan

Ilmiah di seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang terkait dengan

lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya), bukti fisik

yang harus disampaikan untuk dapat dilakukan pengujian adalah:

a. Makalah asli atau fotokopi yang akan disahkan Pimpinan unit organisasi.

b. Sertifikat / surat keterangan menyampaikan prasaran dalam pertemuan

ilmiah dari penyelenggara.

5. Terjemahan/Saduran di seputar kediklatan maupun materi Diklat (yang

terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya),

bukti fisik yang harus disampaikan untuk dapat dilakukan pengujian adalah:

a. Buku dan/atau naskah asli atau fotokopi yang akan disahkan oleh

kepala/pimpinan unit organisasi.

c. Makalah asli/fotokopi yang akan disahkan Pimpinan unit organisasi.

d. Hasil download dari website di mana karya tulis ilmiah dimuat dengan

identitas lengkap alamat situs dan tanggal pemuatan yang akan

disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit organisasi.

Secara ringkas mengenai penerapan kriteria-kriteria tersebut di atas terhadap

KTI yang telah disusun oleh Widyaiswara untuk dilakukan pengujian dapat

dilihat aliran ujinya sebagaimana pada Flowchart Gambar : 2 sampai dengan

Gambar : 4 pada halaman berikut.

- 18 -

Gambar : 2. Flowchart Pengujian KTI Hasil Penelitian, Pengkajian, Survei, dan/atau

Evaluasi, dan KTI Hasil Tinjauan atau Ulasan Ilmiah, serta Terjemahan/Saduran.

- 19 -

Gambar : 3. Flowchart Pengujian KTI berupa Penyampaian Prasaran dalam

Pertemuan Ilmiah.

- 20 -

Gambar : 4. Flowchart Pengujian KTI Populer yang Dibuat oleh Widyaiswara.

- 21 -

Tim Penguji dan Pengujian KTI Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu KTI Widyaiswara

Dephut yang lingkup bahasannya di seputar kediklatan maupun materi Diklat

(yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan

spesialisasinya), maka pada unit kerja Pusat Diklat Kehutanan yang telah

dibentuk Tim Penilai Angka Kredit kiranya dapat dibentuk Tim Penguji KTI.

Pembentukan Tim Penguji tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa

Tim Penguji merupakan mitra kerja Tim Penilai Angka Kredit dalam

melaksanakan mekanisme penilaian angka kredit KTI yang disusun oleh

Widyaiswara. Pembentukan dan penunjukan Anggota Tim Penguji dilakukan

dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Keanggotaan Tim Penguji merupakan keanggotaan yang terpisah dari Tim

Penilai Angka Kredit sehingga diharapkan tidak terdapat perangkapan

keanggotaan. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kegiatan Tim Penguji

dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit. Susunan keanggotaan

Tim Penguji paling tidak terdiri dari Pejabat Struktural, Widyaiswara dan/atau

dari pihak lain yang dibutuhkan, dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Seorang ketua merangkap anggota,

b. Seorang sekretaris merangkap anggota, dan

c. Seorang anggota.

Pejabat yang ditugaskan sebagai Anggota Tim Penguji harus memiliki

kompetensi sesuai dengan materi KTI yang diuji, serta memiliki obyektivitas

agar proses pengujian yang dilakukan dapat berjalan efektif dan objektif. Bila

diperlukan, pejabat yang berwenang dapat memberikan penugasan Penguji

sementara (tambahan) untuk melakukan suatu pengujian terhadap hasil KTI

tertentu. Pengangkatan anggota Tim Penguji sementara (tambahan) dapat

dilakukan apabila:

- 22 -

a. Pejabat yang diangkat sebagai anggota Tim Penguji terlibat dalam kegiatan

penyusunan KTI yang akan diuji sebagai penulis,

b. Terdapat anggota Tim Penguji yang berhenti atau karena satu dan lain hal

tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penguji.

c. Menambah pemahaman dari sisi substansi.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Tim Penguji bertugas untuk :

a. Menilai kualitas KTI, kompetensi penulis, maupun tingkat keterlibatan

Widyaiswara dalam penyusunan KTI.

b. Memberikan masukan, mempertajam analisa-analisa dan meningkatkan

mutu KTI.

c. Memberikan rekomendasi pengesahan KTI yang disusun oleh Widyaiswara

kepada Kepala/Pimpinan Unit Kerja.

KTI yang disusun oleh Widyaiswara dapat diusulkan dalam penilaian angka

kredit apabila telah diberikan pengesahan oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja

tempat Widyaiswara bertugas. Dasar dari pengesahan tersebut adalah

rekomendasi dari Penguji. Rekomendasi tersebut diberikan melalui mekanisme

pengujian yang sistematis yang didasarkan pada jenis KTI yang disusun.

Berdasarkan pertimbangan profesional dapat saja dilakukan perubahan

terhadap perubahan rekomendasi terhadap KTI yang pada awalnya telah

dilakukan pengujian serta penilaian angka kredit sebagai suatu karya tulis

ilmiah dengan kriteria tertentu, namun di kemudian hari oleh Widyaiswara yang

menulis KTI ditingkatkan gradasi penyajian maupun publikasinya. Dalam hal

seperti ini penting dilakukan Pengujian kembali terhadap KTI yang mengalami

perubahan dalam : 1) Perubahan Publikasi, dan 2) Perubahan Penyajian, serta

3) Perubahan Jenis KTI.

- 23 -

Pengujian yang dilakukan adalah lebih diarahkan kepada pemenuhan kriteria-

kriteria sebagaimana diuraikan di atas, demikian halnya terhadap kegiatan

yang dilaksanakan dalam pengujian perubahan gradasi penyajian maupun

publikasinya.

Penutup Demikian sekilas makalah sebagai prasaran untuk dibahas pada Temu Karya

nasional Widyaiswara Dephut Tahun 2009 di Bogor ini dibuat, hal-hal yang

masih perlu ditajami (divalidasi dan clarifikasi) lebih lanjut antara lain adalah :

1) Kiranya perlu dibuat pedoman atau Juklak/Juknis-nya oleh Kepala Pusat

Diklat Kehutanan menyangkut ”Pengujian KTI Widyaiswara Dephut”

beserta pembentukan Tim Pengujinya; dan

2) Khusus untuk hal-hal yang menyangkut pembahasan KTI yang

dipublikasikan di dalam situs internet (website).perlu validasi dan

diklarifikasikan lebih lanjut;

Akhirnya, merupakan harapan kita semua dengan pembinaan profesionalisme

Widyaiswara Dephut melalui pengembangan profesi yang gencar di bicarakan,

dan terus pula dilakukan upaya penyempurnaannya, serta diikuti

implementasinya oleh semua pihak terkait, khususnya oleh para personil

Widyaiswara, InsyaAllah, pada saatnya nanti akan dapat benar-benar

meningkatkan kualitas Widyaiswara yang pada akhirnya akan berdampak

positif pada kemajuan dunia kediklatan.

Tidak lupa, teriring permohonan penulis agar para pembaca makalah ini

berkenan menambah luang sedikit waktu guna membaca catatan di bawah ini,

semoga dengan khidmat memahami dan bisa memetik kandungan maknanya.

Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat. Amien!

- 24 -

Catatan : 1. Menurut Ibu R.Lintang Suharto (Widyaiswara Utama-LAN) :

”Jangan pernah menulis KTI dengan motivasi angka kredit”. Menulislah dengan keyakinan bahwa : ”Manakala tiba waktunya ajal menjemput; hanya ilmu yang anda tinggalkan sebagai amal di dunia ini, disamping anak yang saleh. Untuk itu marilah perbanyak amal dengan menulis KTI sebanyak-banyaknya”.

2. Puisi Az-Zamakhsyari (penafsir al-Qur’an), dikutip dari terjemahan

buku “DON’T BE SAD” oleh DR. Aidh bin Abdullah al-Qarni, 2004 : Malam-malam yang aku lalui untuk mengkaji suatu pengetahuan, lebih aku cintai daripada bersama atau bercumbu rayu dengan gadis yang menawan. Keasyikmasyukanku ketika memahami sebuah pelajaran yang sulit, serasa lebih lezat kurasakan dibandingkan minuman tersegar sekalipun. Sungguh terasa nyaman di telingaku suara gemerisik tanganku, menepuk-nepuk debu di atas kertas-kertas berserakan, dibandingkan bunyi gendang yang ditabuh oleh seorang wanita. Wahai yang mencoba meraih tingkatanku, dengan pemikiran yang bergairah, betapa jurang perbedaan menganga, antara orang yang merasakan kepedihan mendaki terus-menerus, dan antara dia yang mendaki dan sampai kepuncak tanpa kelelahan. Apakah aku bekerja keras sepanjang malam, di saat Anda tertidur lelap, padahal Anda berharap mengungguliku ?

- 25 -

Referensi Antonius, 2004. Petunjuk Praktis Menyusun Karya Tulis IImiah Untuk Naik Pangkat Ke

Golongan IV/b - IV/e. Yrama Widya. Bandung. Boeriswati Endry, 2004. Teknik Penulisan Karya IImiah. Lembaga Akta Mengajar,

Universitas Negeri Jakarta. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/66/M.PAN/6/2005

tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Peraturan Kepala LAN No. 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. Peraturan Kepala LAN No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara. Pusat Diklat Kehutanan. 2009. Bahan Pembahasan DUPAK Widyaiswara Departemen

Kehutanan. Periode Penilaian Juli-Desember 2008 pada Pebruari 2009. Rahardjo, Mudjia. 2009. Pengembangan Profesionalisme Guru.

http://www.mudjiarahardjo.com/viewd_artikel.php?pg=41. Download Internet tanggal 30 Maret 2009.

Santoso, P., 2004. Karya Tulis Ilmiah Hasil Penelitian Widyaiswara Kehutanan Masih Sebatas Wacana. Buletin Silvika Edisi 41/IX/2004. Pusat Diklat Kehutanan. Bogor.

Suharto, R.L., 2008. Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah. Makalah Ceramah Umum Widyaiswara tanggal 29 Agustus 2008. Direktorat Pembinaan Widyaiswara-LAN. Jakarta.

Documents

Pengujian Kualitas KTI Adalah Upaya Pengembangan ... · halnya pedoman-pedoman yang telah diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan, pada kurun waktu selama tahun 2008 saja ada sebanyak