PENGERTIAN KONSTITUSI

PENGERTIAN KONSTITUSI

“Keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara

bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.”

Dalam arti yang paling luas berarti Hukum Tata Negara, yaitu keseluruan aturan dan ketentuan (hukum)

yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh: istilah Contitutional Law dalam bahasa Inggris

berarti Hukum Tata Negara. Dalam arti sempit, berarti Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen

yang memuat aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok.

Konstitusi (bahasa latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan

pada pemerintahan negara-biasanya dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan

negara,konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum,istilah ini merujuk secara khusus

untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik,prinsip-prinsip dasar hukum termasuk

dalam bentukan struktur,prosedur,wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi

umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

Pengertian Konstitusi menurut para ahli :

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan

peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi

juga sosiologis dan politis.

3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan

yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai

politik, dsb.

4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

5. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan

dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

6. Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:

Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;

1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam

negara.

2. Konstitusi sebagai bentuk negara.

3. Konstitusi sebagai faktor integrasi.

4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara .

a. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).

b. konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.

c. konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

http://yanawulan.blogspot.com/2012/06/konstitusi-dan-tata-perundang-undangan.html


Tujuan konstitusi yaitu:

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak.

2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.


FUNGSI KONSTITUSI

1. document) yang mengandung perjanjian luhur, berisikesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum,pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan dan aspekfundamental yangmenjadi tujuan Negara.

2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran (a birth certificate ofnew state).

3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang

persatuan5. Konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga

Negara.

http://blackangelinhell.wordpress.com/2010/01/09/fungsi-konstitusi-tujuan-dan-hakikat-konstitusi/

RUANG LINGKUP KONSTITUSIDalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ruang lingkup paham konstitusi

(konstitusionalisme) demokrasi meliputi:

1. Kekuasaan tunduk pada hokum

2. Jaminaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

3. Peradilan yang bebas dan mandiri.

4. Akuntabilitas publik (pertanggungjawaban kepada rakyat) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.



http://blackangelinhell.wordpress.com/2010/01/09/fungsi-konstitusi-tujuan-dan-hakikat-konstitusi/


KLASIFIKASI KONSTITUSI

a) Tertulis dan Tidak Tertulis :

Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki “kesakralan khusus” dalam

proses perumusannya. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh penyusunnya disusun untuk segala

kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya.

Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat-istiadat daripada hukum

tertulis. Konstitusi tidak tetulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya dalam

penentuan quorum, model perubahan (amandemen atau pembaharuan), dan prosedur perubahannya (referendum,

konvensi, atau pembentukan lembaga khusus).

b) Fleksibel dan Kaku :Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai

konstitusi fleksibel. Sebaliknya konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau

amandemennya adalah konstitusi kaku.

c) Derajat-Tinggi dan Tidak Derajat Tinggi :Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika

dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga

syarat-syarat mengubahnya sangat berat.

Sedangkan konstitusi tidak sederajat ialah suatu konstitusiyang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti

konstitusi derajat tinggi. Persyaratan yang perlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan

yang diperlukan untuk mengubah peraturan-peraturan yang lainsetingkat Undang-undang.

d) Serikat dan Kesatuan :Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara; jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan

didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem

pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi.

Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya terpusat pada

pemerintahan pusatsebagaimana diatur dalam konstitusi.

e) Sistem pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer.Menurut C.F. Strong terdapat dua macam pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dewasa ini

dengan ciri-ciri pokoknya sebagai berikut:

a. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyatatau oleh

dewan pemilih, seperti Amerika Serikat dan Indonesia

b. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislative

c. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan

pemilihan

Konstitusi yang mengatur beberapa ciri diatas dapat diklasifikasikan kedalam konstitusi sistem pemerintahan

preidensial.

http://nanashe08.blogspot.com/2011/05/konstitusi-dan-tata-perundang-undangan.html


SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI

Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal yaitu sejak jaman bangsa Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum pada 624-404 SM). Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi, sedangkan Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pada masa itu pemahaman tentang “konstitusi” hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.

Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Kekaisaran Roma pengertian konstitusi (constitutionnes) mengalami perubahan makna ; ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat para ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham Demokrasi Perwakilan dan Nasionalisme. Dua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.

Selanjutnya pada abad VII (zaman klasik) lahirlah piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam (622 M) merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan : Yahudi, Kristen, Islam dan lainnya. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban kemasyarakatan dan juga mengatur kepentingan-kepentingan hukum. Konstitusi Madinah merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pada paruh kedua abad XVII, kaum bangsawan Inggris yang menang dalam revolusi istana (The Glorious Revolution) telah mengakhiri absolutisme kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Akhir dari revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada 1776, dengan menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat.

Pada tahun 1789 meletus revolusi di Perancis, ditandai oleh ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Instabilitas sosial di Prancis memunculkan perlunya konstitusi (constituante). Maka pada tanggal 14 September 1791 tercatat sebagai diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis XVI. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarkhi maupun republuk, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Di perancis muncul buku karya J.J. Rousseau, Du Contract Social, yang mengatakan “manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat dalam hak-haknya”. Sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Pandangan Rousseau ini sangat menjiwai hak-hak dan kemerdekaan rakyat (De Declaration des Droit d I’Homme et du Citoyen), karena deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan Konstitusi Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Setelah peristiwa ini, maka muncul konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika.

Konstitusi tertulis model Amerika ini kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol (1812), Norwegia (1814), Belanda (1815). Hal yang perlu dicatat adalah bahwa konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai UUD, atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern” baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan (legislatif). Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat Undang-undang untuk mengurangi dan membatasi dominasi para raja. Alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang posisinya lebih tinggi daripada raja.



SEJARAH LAHIR DAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang

Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik

Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu ”revolusi grondwet” telah disahkan pada 18

Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan

konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada

menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh

para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan

Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 ,

sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum.(Tap

no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum)

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan

MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan

kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang

perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah

berlaku, yaitu :

1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum

mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang

disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang

menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara

seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha

Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini

mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang

seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan

sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara

Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini

mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata

sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan

jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang

menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh

badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada

tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang

(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.



PERUBAHAN KONSTITUSI di INDONESIA

Dalam sistem ketatanegaraan modern, terdapat dua model perubahan konstitusi yaitu renewel (pembaharuan) dan amandemen (perubahan).

Menurut Miriam Budiarjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi baik dalam model renewel dan amandemen, yaitu:

• Sidang badan legislative dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislative untuk menerimanya

• Referendum (Pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang-undang

• Negara-negara bagian dalam Negara federal (misal Amerika Serikat, ¾ dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui)

• Perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Selanjutnya menurut K.C. Wheare dalam melakukan perubahan UUD hendaklah diperhatikan hal berikut:• Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan• Agar jika dilakukan di negara serikat kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan negara bagian tidak diubah

semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri• Agar hak-hak perorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat

jaminan

Dalam perubahan keempat UUD 1945 diatur tentang tata cara perubahan undang-undang dasar. Bersandar pada pasal 37 UUD 1945 menyatakan:

• Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

• Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurag-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapakali perubahan atas UUD 1945. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, telah terjadi beberapa kali perubahan atas UUD Negara Indonesia yaitu:

• Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)• Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)• Undang–Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950 -5 Juli 1959)• Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999)• Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000)• Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 - 9 November 2001)• Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 November 2001 – 10 Agustus 2002)• Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002)



KONSTITUSI SEBAGAI PIRANTI DEMOKRATIS

Konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan

bernegara, yaitu :

1. Menetapkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.

2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.

3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara, sehingga dengan

demikian entitas kolektif, tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang perorang.

4. Pembatasan pemerintahan.

5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah.

6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum dan bebas.

7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen.

8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :

© Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika

© Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan

http://yanawulan.blogspot.com/2012/06/konstitusi-dan-tata-perundang-undangan.htm

http://yanawulan.blogspot.com/2012/06/konstitusi-dan-tata-perundang-undangan.htm

LEMBAGA KENEGARAAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Lembaga Legislatif

★ Lembga Eksekutif

★ Lembaga Yudikatif

★ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

I. Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966 lampiran 2: 1. Undang-undang Dasar 1945.

2. Ketetapan MPR.

3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

4. Peraturan pemerintah.

5. Keputusan presiden.

6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:

a. Peraturan Menteri.

b. Instrukti Menteri.

c. Dan lain-lain

II. Ketetapan MPR NO. III/2000 :

1. Undang-undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis permusyawaratan rakyat.

3. Undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.


6. Keputusan presiden.

7. Peraturan daerah.

III. UU No. 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (PPP) :

1. Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang /peraturan pemerintah pengganti undang-undang.


4. Peraturan Presiden.

5. Peraturan daerah yang meliputi:

a. Peraturan Daerah Propinsi.

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Peraturan Desa.

http://maphiablack.blogspot.com/2012/05/konstitusi-dan-tata-perundang-undangan.html

http://maphiablack.blogspot.com/2012/05/konstitusi-dan-tata-perundang-undangan.html

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA KERANGKA IMPLEMENTASI KONSTITUSI/UNDANG-UNDANG DASAR

Konsep rechstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:1. Adanya perlindungan terhadap HAM2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM3. Pemerintahan berdasarkan peraturan4. Adanya peradilan administrasi

Awal tahun 1966, melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 lampiran 2 disebutkan hierarki peraturan perundangan Indonesia yaitu:1. Undang-Undang Dasar 19452. Ketetapan MPR3. Undang-undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang4. Peraturan Pemerintah5. Keputusan Presiden6. Peraturan pelaksanaannya yaitu:a. Peraturan Mentri b. Instruksi Mentric. Dan lainnya

Selanjutnya berdasar Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, tata urutan perundangan yaitu:1. Undang-Undang Dasar 19452. Ketetapan MPR3. Undang-Undang4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang5. Peraturan Pemerintah6. Keputusan Presiden7. Peraturan Daerah

Tata urutan perundangan dalam UU PP ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu:1. Undang-Undang Dasar 19452. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah4. Peraturan Presiden5. Peraturan Daerah meliputi:a. Peraturan Daerah Propinsib. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kotac. Peraturan Desa



Documents

PENGERTIAN KONSTITUSI