Upload
ruliani-putri-
View
63
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
ILMU HUKUM TATA NEGARAObyeknya : NegaraPara sarjana menguraikan adanya 4 unsur pokok negara :1. A definite territory2. Populalation3. A government4. Sovereignity
Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama
Ilmu Hukum Tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara.
Ilmu Hukum Tata Negara merupakan satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan.
Wiryono Projodikoro, apabila kita membahas norma norma hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara
HUKUM TATA NEGARA :Perancis : Droit ConstitutionnelInggris : Constitutional lawBelanda dan Jerman : Staatsrecht,Dalam bahasa belanda sering juga dipake istilah
Verfassungsrecht (Hukum Tata Negara), yang dilawankan dengan kata Verwaltungsrecht (Hukum administrasi Negara).
Dalam istilah Staatsrecht (Hukum Tata negara), terkandung dua pengertian : Staatsrecht in ruimere zin (dalam arti yang luas), dan staatsrecht in engere zin (dalam arti yang sempit)
Perkataan Hukum Tata Negara berasal dari perkataan “Hukum”, “Tata”, “Negara” didalamnya dibahas mengenai urusan penataan negara.
Tata terkait kata “tertib” adalah “order” = tata tertib.Tata Negara berarti sistem penataan negara, yang berisi
ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan dengan kata lain Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan sruktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar sruktur organ atau sruktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga.
DIFINISI HTN ( dari para ahli hukum) Tidak terdapat kesamaan Disebabkan oleh faktor faktor perbedaan pandangan diantara para ahli
hukum dan sistem yang dianut oleh negara yang menjadi obyek penelitiannya serta serta latar belakang sejarah antara negara yang satu dengan lainnya
Cristian Van vollenhovenHTN mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum
bawahan menurut tingkatan tingkatannya, yang masing masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri sendiri, dan menentukan badan badan hukum dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan, beserta fungsinya masing masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan badan dimaksud
Sebagai murid Oppenheim, van Vollenhoven juga mewariskan pandangan yang membedakan antara HTN dan HAN, HTN melihat negara dalam keadaan diam (in rust),HAN melihat negara dalam keadaan bergerak. (in beweging).
Paul Scholten :Hukum Tata Negara : Hukum yang mengatur mengenai tata Organisasi
Negara. Paul Scholten melakukan perbedan antara organisasi negara dengan
organisasi non negara.
Van Der Pot.HTN : adalah peraturan peraturan yang menentukan badan badan yang
diperlukan beserta kewenangannya masing masing, hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.
Pandangan Van Der Pot menyangkut pengertian yang luas, disamping mencakup soal soal hak asasi manusia, juga menjangkau pula berbagai kegiatan negara dan warga negara yang dalam definisi sebelumnya dianggap sebagai obyek kajian HAN
J.H.A Logeman:Mirip schoten, HTN adalah hukum yang mengatur
organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan.
Van Apeldoorn :HTN sebagai staatsrecht dalam arti yang sempit
sementara dalam arti yang luas staatsrecht meliputi pula pengertian hukum administrasi negara
Mac- Iver :Hukum Tata Negara (Constitutional law) adalah
hukum yang mengatur negara, sedangkan hukum yang oleh negara dipergunakan untuk mengatur sesuatu selain negara disebut sebagai hukum biasa ( ordinary law)
Kusumadi PudjosewojoHTN adalah Hukum yang mengatur bentuk negara
dan bentuk pemerintahan , yang menunjukan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan tingkatannya, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat kelengkapan itu
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim:HTN : sekumpulan peraturan hukum yang
mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warganegara dan hak asasinya
Kesimpulan :HTN adalah cabang ilmu hukumHTN tidak hanya mencakup kajian mengenai organ
negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan WN.
Hukum Tata Negara tidak hanya Recht apalagi wet tetapi juga mencakup lehre ( teori)
HTN dalam arti luas mempelajari negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak.
HTN FORMIL DAN MATERIIL
JHA Logeman dalam bukunya staasrecht , membedakan formeele stelselmatigheid (hukum tata negara) dan materieele matigheid (asas asas hukum tata negara ).
Kajian Hukum Tata Negara sekarang tidak hanya tidak hanya formil saja tetapi juga didalamnya ada kajian materiil.
DJOKOSUTONO mengungkapkan, Konstitusi menjadi obyek kajian HTN materiil dan formal dan dalam arti naskah yang terdokumentasi. Sehingga Undang Undang dapat dilihat dari : a. dalam arti materiilb. dalam arti formal, uu telah mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.c. dalam arti naskah hukum yang harus terdokumentasi dalam LN
.
Demikian juga konstitusi menjadi kajian HTN mempunyai tiga pengertian :
a. Constitutie in meteriele zin dikualifikasikan karena isinya (jaminan hak asasi, bentuk negara, fungsi fungsi pemerintahan, dsb ).
b. Constitutie in formele zin dikualifikasikan karena pembuatannya (misal oleh MPR).
c. Naskah Grondwet sebagai dokumen harus diterbitkan dalam lembaran negara, sebagai naskah kenegaraan yang penting.
HTN Umum dan HTN Positif
HTN dibedakan antara HTN Umum dan HTN Positif.HTN umum : membahas asas asas, prinsip-prinsip yang
berlaku umum.HTN Positif : membahas hukum tata negara yang berlaku
disuatu tempat dan waktu tertentu (HTN Indonesia,HTN Amerika Serikat, HTN Inggris, yang dewasa ini berlaku)
Dalam Istilah HTN Indonesia tercakup dua pengertian : 1. Hukum Tata Negara Positif yang sedang berlaku di
Indonesia dewasa ini.2. Berbagai kajian HTN Indonesia dimasa lalu dan masa
yang akan datang, walaupun belum atau sudah tidak berlaku lagi.
.
HTN dewasa ini dapat dibedakan dalam 3 aspek:1. HTN yang berisi asas asas hukum yang bersifat universal.2. HTN yang berisi asas asas yang berkembang dalam teori dan
praktek di suatu negara tertentu, misalnya Indonesia.3. HTN yang berlaku di Indonesia yang mengkaji mengenai
hukum positif di bidang ketatanegaraan di Indonesia.Kajian HTN yang demikian diperlukan, karena apabila semua
sarjana hukum tata negara di tanah air kita hanya terpaku pada hukum positif saja, kita sebagai bangsa akan ketinggalan jaman di bidang ini.
Dalam bidang HTN telah mengalami perubahan yang fundamental di era global seperti sekarang ini. Oleh karena itu teori teori umum tentang HTN yang berkembang di dunia juga penting untuk diikuti dengan seksama.
Sehingga studi HTN hendaklah mengembangkan ketiga aspek hukum tsb
HTN STATIS DAN DINAMIS
HTN juga dapat dibedakan antara sifatnya yang statis dan dinamis.HTN statis apabila negara yang dijadikan obyek kajiannya dalam keadaan statis
atau keadaan diam, ini yang disebut dengan HTN dalam arti yang sempit.
HTN dinamis, manakala negara sebagai obyek kajiannya ditelaah dalam keadaan bergerak, ini yang disebut sebagai Ilmu Hukum Administrasi Negara
PUDJOSEWOJO : HTN menyakut struktur hukum dan kehidupan bernegara, HAN memusatkan perhatian pada substansi sistem pengambilan keputusan dalam kegiatan berpemerintahan.
Beliau mengatakan : Hukum Tata Usaha meliputi keseluruhan aturan hukum yang menentukan secara bagaimana alat alat perlengkapan negara yang bersangkutan hendaknya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas tugas pemerintahan, perundang undangan, pengadilan, keuangan, hubungan luar negeri, pertahanan negara beserta keamanan negara.
HUB. HTN dengan ILMU POLitik dan ILMU sosial lainnya
BARENT : ibarat tubuh manusia, HTN sebagai kerangka tulang belulangnya, sedangkan Ilmu politik ibarat daging daging yang melekat disekitarnya. Oleh sebab itu untuk mempelajari HTN terlebih dahulu kita mempelajari ilmu politik sebagai pengantar.
Organisasi negara merupakan hasil konstruksi sosial tentang perikehidupan bersama dalam suatu komunitas hidup bermasyarakat, sehingga ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur negara sebagai organisasi tidak mungkin memisahkan diri secara tegas dengan peri kehidupan bermasyarakat.
Wiryono Prodjodikoro : seorang Sarjana Hukum untuk memperdalam pengetahuannya dalam HTN, ada baiknya mempelajari juga Ilmu sosiologi sebagai penunjang bagi HTN
bagi sarjana HTN disamping sosiologi ilmu sosial lainnya yang sangat penting adalah : Ilmu sejarah, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, Antropologi dsb.
HTN dan Ilmu Negara
Ilmu Negara yang diutamakan adalah nilai teoritis ilmiahnya, sedangkan HTN dan HAN terkait pula dengan norma hukumnya dalam arti positif. Ilmu negara disebut sein wissenschaft, sedang HTN dan HAN merupakan normwissenschaft, demikian pula Hukum pidana Hukum perdata,hukum ekonomi.
Dalam kedudukannya sebagai pengantar bagi HAN dan HTN, ilmu negara tidak mempunyai nilai yang praktis, seperti HTN dan HAN. Orang yang mempelajari ilmu negara tidak memperoleh hasil yang dapat langsung dipergunakan dalam praktik, sedangkan mempelajari HTN dan HAN dapat langsung menghasilkan suatu pengetahuan yang bernilai praktis.
HTN dan HANDikalangan sarjana terdapat dua kelompok, yang pertama adalah yang memisahkan antara HTN dan HAN sedangkan yang kedua adalah yang tidak memisahkan antara HTN dan HAN ( HTN terdiri dari HTN dalam arti yang sempit dan HAN).VAN VOLLENHOVEN : semua peraturan yang sejak berabad abad lamanya tidak termasuk kedalam lingkungan HTN materiil, Hk Perdata materiil, ataupun hukum pidana materiil seharusnya dimasukan dalam cabang Hukum administrasi Negara.Beliau menyatakan : HAN meliputi seluruh kegiatan negara dalam arti luas tidak hanya terbatas pada pemerintahan dalam arti yang sempit.HAN dalam arti yang luas meliputi:
1. Bestuursrecht (hk pemerintahan)2. Justitierecht (hk peradilan)3. Politierecht ( hk kepolisian)4. regelaarsrecht (hk perndang undangan )
.
JHA Logemann : HTN mempelajar :1. Susunan dari jabatan jabatan2. Penunjukan mengenai pejabat pejabat3. Tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu4. Kekuasaan yang melekat pada jabatan itu5. Batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap
daerah dan orang orang yang dikuasainya.6. Hubungan antar jabatan7. Pergantian jabatan8. Hubungan antara jabatan dan pemegang jabatan
HAN mempelajari jenis,bentuk serta akibat hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan tugasnya.
OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HTN
john Alder : lingkup HTN itu meliputi (dengan mengajukan beberapa pertanyaan) :
1. Siapa atau lembaga apakah y6ang menjalankan berbagai fungsi kekuasaan negara ?
2. Apa dan bagaimanakah hubungan antara masing masing cabang kekuasaan itu satu sama lain ?
3. Bagaimanakah para anggota dan pimpinan dari cabang cabang kekuasaan negara tersebut ditetapkan dan diberhentikan
4. Bagaimana caranya pemerintahan dan demikian pula semua jabatan kenegaraan yang ada dibatasi dan dikontrol ?
5. Bagaimana mekanisme dan prosedur untuk membentuk dan mengadakan perubahan dan pergantian terhadap Undang undang Dasar ?