(Sandi 322013075)

A. PENGERTIAN BENTUK USAHA TETAP

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.BUT dapat berupa:1.Tempat kedudukan manajemen;2.Cabang perusahaan;3.Kantor perwakilan;4.Gedung kantor;5.Pabrik;6.Bengkel;7.Gudang;8.Ruang untuk promosi dan penjualan;9.Pertambangan dan penggalian sumber alam;10.Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;11.Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;12.Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;13.Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;14.Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;15.Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan16.Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.Bentuk Usaha Tetap dikenakan pajak atas penghasilan baik yang berasal dari usaha atau kegiatan, maupun yang berasal dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.B.SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BENTUK USAHA TETAPDalam hal ini, Subjek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap adalahSubjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:a.Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; danb.Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib Pajak luar negeri:Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan brutoTarif pajak yang dipergunakan adalah tidak sepadan (tarif UU PPh pasal 26)Tidak wajib menyampaikan SPTSubjek Pajak Luar Negeri melalui BUT dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

C.OBJEK PAJAK PENGHASILAN BENTUK USAHA TETAP

Yang menjadi objek pajak penghasilan BUT adalah:1.Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.Sebagai contoh, Communitel Ltd. yang bergerak dalam usaha penjulan satelit komunikasi mempunyai cabang di Jakarta dengan nama Communitel Indonesia. Apabila Communitel Indonesia memperoleh laba melalui usaha penjualan satelit komunikasi, maka atas laba penjualan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan sebagai pajak atas penghasilan Wajib Pajak BUT.2.Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia.Sebagai contoh, New York Bank mempunyai cabang di Jakarta (New York Bank-Indonesia). Apabila New York Bank memperoleh penghasilan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan tanpa melalui New York Bank-Indonesia, maka penghasilan bunga tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan BUT (New York Bank-Indonesia).3.Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.Sebagai contoh, Foodz Inc. membuat perjanjian dengan PT Lezzat untuk menggunakan merek dagang Foodz Inc. Atas penggunaan hak tersebut Foodz Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Lezzat. Dalam rangka pemasaran produk, Foodz Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Lezzat melalui Foodz-Indonesia (BUTnya di Indonesia). Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Lezzat mempunyai hubungan efektif dengan BUT di Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan Foodz Inc. yang berupa royalti diperlakukan sebagai penghasilan BUT (Foodz-Indonesia)

D.PENENTUAN LABADalam menentukan besarnya laba suatu BUT ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:1.Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.2.Pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:a.Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnyab.Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnyac.Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankanSebagai konsekuensinya, atas pembayaran seperti tersebut di atas, yang diterima atau diperoleh BUT dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Tarif PajakTarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku.Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

CARA MENGHITUNG PAJAKPajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan)= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17= Penghasilan netto x tarif pasal 17= (Penghasilan bruto biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17

Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi)= Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17= (Penghasilan netto PTKP) x tarif pasal 17= [ (Penghasilan bruto biaya yang diperkenankan UU PPh)-PTKP] x tarif pasal 17Catatan: Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuhContoh:1.Peredaran bruto PT Makmur dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00. Penghitungan pajak yang terutang:Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Makmur tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.Pajak Penghasilan yang terutang:(50% x 25%) x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,002.Peredaran bruto PT Jaya dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 =Rp480.000.000,00Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:Rp3.000.000.000,00-Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00Pajak Penghasilan yang terutang:-(50% x 28%) x Rp480.000.000,00 = Rp 67.200.000,00-28% x Rp2.520.000.000,00= Rp705.600.000,00(+)Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang = Rp772.800.000,003.Gunawan pada tahun 2010 mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp241.850.600,00. Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah:Penghasilan Kena Pajak Rp241.850.600,00(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)Pajak Penghasilan yang harus dibayar:5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,0015% x Rp 191.850.000,00Rp 28.777.500,00Jumlah Rp 31.277.500,00F.PERLAKUAN PAJAK TERHADAP BUT YANG DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIAPerlakuan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (bersifat final), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:1.Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;2.Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan;3.Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan4.Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penanaman kembali, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada Dirjen Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan.

Contoh:Foodz-Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap mempunyai penghasilan kena pajak dalam tahun 2009 sebesar Rp 1.000.000.000,00.Perhitungan pajak atas BUT tersebut adalah sebagai berikut:Penghasilan kena pajak Rp 1.000.000.000,00PPh terutang: 28% x Rp 1.000.000.000,00 =Rp 280.000.000,00Penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangidengan pajak penghasilan Rp 720.000.000,00

Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar: 20% x Rp 720.000.000,00 atau sama dengan Rp 144.000.000,00Namun apabila atas penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi pajak penghasilan tersebut (sebesar Rp 720.000.000,00) ditanamkan kembali di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi tidak ada pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% atau sebesar Rp 144.000.000,00.