PENGEMBANGAN TERPADU PESISIR IBUKOTANEGARA (PTPIN)

I. PENDAHULUAN

Tingkat keparahan banjir di ibukota telah menjadi isu nasional yang mengakibatkan dampakdan kerugian finansial yang besar pada masyarakat di wilayah Jakarta. Untuk alasan ini,Pemerintah Pusat dan Pemda DKI melakukan kerja sama dalam pengelolaan banjir tersebut.

Penanganan yang telah diusulkan sebelumnya, seperti Banjir Kanal Timur (BKT) telahdilaksanakan. Pemda DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakannormalisasi dan meningkatkan sistem kanal eksisting dengan mengembalikan pada kapasitasawal baik menggunakan dana Pemerintah Pusat dan Pemda DKI maupun menggunakan caralain seperti Bank Dunia yang membantu Proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dredging Intitiative (JUFMP / JEDI Project). Pemda DKI juga meninjaukembali zona pengelolaan banjir di dalam kota dan mengembangkan skema polder di daerahutara. Di daerah hulu, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan banjir dilakukanoleh berbagai pihak. Kegiatan ini meliputi peningkatan pengoperasian BKT, sudetan dariCiliwung ke BKT dan Ciliwung ke Cisadane, normalisasi Sunter, Pesanggrahan dan Angke, danmerencanakan rehabilitasi sungai Cisadane dan Bekasi serta pengembangan retensi banjir dihulu, yaitu di daerah Ciawi-Sukamahi.

Untuk mengatasi tenggelamnya Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemda DKI telahmenyelesaikan Master plan NCICD pada bulan November 2014. Strategi NCICD terdiri daribeberapa alternatif penanganan termasuk memperkuat dan meninggikan tembok laut yangada dan untuk jangka panjang dengan menciptakan tanggul di laut yang berbentuk Garuda.NCICD telah digunakan sebagai acuan untuk mengatasi kondisi darurat di pesisir denganmengembangkan zona pesisir Jakarta, dan menetapkan perkuatan dan peninggian temboklaut eksisting (NCICD Fase A) harus selesai dalam waktu 3 tahun, dan harus melakukanevaluasi lebih lanjut untuk NCICD Fase B dan C. Selain itu harus disiapkan penanganan hulu-hilir yang diperlukan.

Merupakan hal yang penting untuk menyepakati dan konsisten dalam perencanaan danpelaksanaan hulu-hilir untuk pengelolaan banjir di wilayah Jakarta. Perencanaan hulu-hilirharus didasarkan pada visi jangka panjang dan strategi praktis yang didukung oleh PemerintahPusat dan Pemda DKI.

Pelaksanaan program pengelolaan banjir yang dimulai setelah banjir 2007 sudah hampirselesai. Beberapa alternatif penanganan masih dalam tahap studi, perencanaan maupun yangsudah berlangsung. Pada saat ini, tidak ada rencana pengelolaan banjir yang aktif untukwilayah Jakarta. Master Plan Drainase Jakarta (NEDECO 1973) masih digunakan sebagai dasaruntuk pengelolaan banjir di wilayah Jakarta. Saat ini, prinsip-prinsip dasar NEDECO 1973masih berlaku, namun diperlukan pengkinian yang mendesak untuk mengatasi penurunanmuka tanah yang berkelanjutan, dan mensinkronkan dengan Master plan NCICD dalammenentukan tingkat keamanan dan strategi banjir saat ini.

Setelah selesainya Banjir Kanal Timur (BKT) pada tahun 2010, diperkenalkan strategipengendali banjir yang baru yaitu sudetan Ciliwung ke BKT dan Ciliwung ke Cisadane yangdikombinasikan dengan tampungan di hulu. Kementerian PU sudah melaksanakanpenanganan ini dengan baik. Untuk memungkinkan terlaksananya NCICD Fase A, Pemda DKIsudah mulai dengan persiapan dan pelaksanaan skema pemompaan/polder skala besar diJakarta Utara.

II. PERENCANAAN KONPREHENSIF HULU-HILIR

Master plan NCICD, melalui pengembangan wilayah pesisir memberikan solusi untukperlindungan jangka panjang wilayah Jakarta dalam menghadapi banjir dari laut.Pengembangan wilayah pesisir ini menciptakan lahan baru bagi Ibukota Negara, denganmemperluas daratan ke arah laut. Lokasi rencana pengembangan (Gambar 1.) pada dasarnyadifokuskan pada sepanjang garis pantai saat ini (A) sampai ke Teluk Jakarta (B dan C).

Gambar 1. Lokasi perencanaan NCICD dari garis pantai saat ini (A) sampai Teluk Jakarta (Bdan C).

Master plan NCICD memberikan solusi penanganan banjir dari laut. Sedangkan banjirperkotaan akibat hujan di kota dan/atau banjir dari daerah hulu sungai di luar lingkup NCICD.Penanganan kedua banjir ini masih diperlukan dan NCICD mengasumsikan bahwaperencanaan dan pelaksanaan pengendalian banjir yang ada di hulu dan hilir daerah aliransungai (DAS) telah selaras.

Daerah ‘Hulu-Hilir' DKI Jakarta mencakup seluruh daerah dari garis pantai saat ini (A) sampaike hulu DAS. Daerah perencanaan utama meliputi DKI sampai ke hulu DAS (Gambar 2.), tetapi

perencanaan dan pelaksanaan strategi ‘Hulu-Hilir’ perlu diselaraskan dengan S. Cisadane danS. Bekasi (Gambar 3.) yang mencakup interkoneksi antar-basin. Dengan demikian daerahperencanaannya meliputi hampir seluruh wilayah pengelolaan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (WS Cil-Cis). Untuk pengendalian banjir di daerah hilir, Pemda DKI sudah mulaidengan persiapan dan implementasi system pemompaan/polder skala besar dikombinasikandengan pelaksanaan NCICD Fase A.

Gambar 2. Daerah ‘Hulu-Hilir’ utama: DKI Jakarta dan seluruh DAS nya

Gambar 3. Daerah ‘Hulu-Hilir’ utama dengan DAS Cisadane dan Bekasi

III. STRATEGI PENGENDALIAN BANJIR HULU-HILIR DAN INTER-BASIN

Strategi pengelolaan banjir untuk wilayah Jakarta dikembangkan berdasarkan MasterplanDrainase Jakarta tahun 1973 (NEDECO 1973) sebagai bagian dari Proyek Pengendalian Banjir(KoproBanjir). Langkah-langkah utama pengendalian banjir termasuk pengembanganCengkareng drain dan Cakung drain, polder Pluit, Melati, Setiabudi Barat dan Timur, Tomang,Grogol dan Sunter, rehabilitasi sungai Cideng dan Krukut dan desain Banjir Kanal Timurdisertai polder dan sistem drainase di hilir (Gambar 4). NEDECO 1973 dilanjutkan oleh JICA1991, 1997, WJEMP 2002; JFM 2007-2009, JCDS 2012, JFMO 2014 dan NCICD 2014.Sedangkan Strategi Penanganan Banjir‘Hulu-Hilir’ menjadi rencana berikutnya.

NEDECO 1973 sudah mengidentifikasi perlunya polder besar untuk melindungi danmengalirkan air banjir di dataran rendah, di daerah utara (yang terjadi penurunan secaraperlahan). Strategi pengendalian banjir mempunyai 3 prinsip:

1) mengalihkan aliran sungai dari hulu melalui saluran banjir (menghindari air banjirmengalir melalui daerah padat penduduk),

2) melindungi daerah dataran rendah dengan skema polder, dan3) mengalirkan sisa air yang tidak melalui polder ke laut melalui saluran gravitasi.

Saluran Banjir (1) dirancang untuk periode ulang 100 tahun; sedangkan skema polder (2,3)dirancang untuk periode ulang 25 tahun. Pada dasarnya pelaksanaan Masterplanberlangsung sejak tahun 1973 danpelaksanaan Banjir Kanal Timur (BKT) selesai padatahun 2012.

Gambar 4. Drainase utama Jakarta dalam Master Plan 1973 (NEDECO, 1973)

3.1 Strategi Pengendalian Banjir DKI Jakarta

Dorongan akhir untuk dimulainya pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dilakukan melaluiJakarta Flood Management Project (JFM 2007-2009). Pada saat yang sama diakui pula bahwadengan selesainya BKT, strategi pengelolaan banjir dapat ditingkatkan denganmenghubungkan/sudetan Ciliwung dan BKT. Sudetan ini untuk mengalihkan air banjir darisaluran lama dan melalui padat penduduk ke Banjir Kanal Barat (BKB) menuju BKTyang

merupakan saluran baru dan besar yang dikombinasikan dengan rehabilitasi dan peningkatanCakung Drain. Pembangunan sudetan Ciliwung ke BKTdimulai tahun 2013.

Gambar 5. Penyesuaian strategi pengelolaan banjir (JFM 2007)

Meskipun NEDECO 1973 sudah mengindentifikasi penurunan permukaan tanah di Jakarta,tetapi besarnya tingkat penurunan seperti saat ini yang mencapai hingga 20 cm/tahun tidakterantisipasi. Pada JFM 2007-2009 menjadi jelas bahwa jika penurunan permukaan tanahakan berlanjut sampai setelah tahun 2020, dan drainase secara gravitasi tidak dapatdipertahankan di daerah hilir, maka diperlukan strategi penanganan banjir yang baru. Sistemdrainase gravitasi untuk saluran seperti Kamal, Grogol-Angke Bawah, Sentiong-Marina masihbisa dialihkan ke polder di darat, tetapi sistem drainase yang lebih besar seperti Cengkareng,BKB, Cakung dan BKT akan membutuhkan skema pompa/polder yang jauh lebih besarsehingga perlu memanfaatkan Teluk Jakarta sebagai polder.

Kenaikan laju penurunan permukaan tanah yang berlanjut membutuhkan penyesuaianstrategi penanganan banjir dengan membuat sudetan dari Ciliwung ke BKT dan menggantidrainase secara gravitasi dengan skema pompa/polder (lihat Gambar 6).

Untuk muara saluran dari sistem drainase perkotaan di sepanjang pantai utara Jakarta yangakan ditutup dengan pintu dan pompa, maka skema pompa/polder harus diselaraskandengan peninggian tanggul pantai saat ini (NCICD, Fase A). Sedangkan untuk muara saluran

yang tidak ditutup seperti Cengkareng Drain, BKB, Cakung Drain dan BKT peninggian tanggulsungainya juga perlu diselaraskan dengan peninggian tanggul pantai saat ini (NCICD, Fase A).

Desain dan implementasi skema polder yang baru (lihat Gambar 8) sudah sejalan danterintegrasi dengan peninggian dan penguatan tanggul laut saat ini (NCICD, Fase A). UntukPolder Kamal, Grogol-Angke Bawah, Sentiong-Marina akan dilaksanakan dalam 3 tahunmendatang. Sedangkan untuk Sistem Sunter-Cakung-Marunda masih diperlukan penyelidikanlebih lanjut.

Gambar 6. Usulan penyesuaian pengendali banjir utama Master Plan Drainase Jakarta(Deltares, 2014)

Strategi baru sudah dikembangkan untuk menyederhanakan dan mengoptimalkanpengoperasian, yaitu semua polder harus memiliki tingkat operasional yang sama (samadengan tingkat operasional polder Pluit) dan dapat bekerja bersama melalui interkoneksidarurat. Sedapat mungkin akan diimplementasikan kombinasi sistem pompa-storage (pompadan danau). Untuk menghindari peningkatan risiko banjir karena tertundanya akuisisi lahanuntuk storage/danau maka perlu disesuaikan dengan meningkatkan kapasitas pompa. Untukperencanaan polder baru, tingkat keamanan banjir telah ditingkatkan dari hujan denganperiode ulang 25 tahun menjadi hujan dengan periode ulang 100 tahun. Peningkatan sistemdrainase perkotaan ini akan dilaksanakan dalam 5 tahun mendatang. Perubahan tingkat

keamanan dari periode ulang 25 tahun menjadi 100 tahun masih harus diformalkan dandilegalisasikan melalui peraturan pemerintah.

Gambar 7. Gambaran usulan terbaru lokasi stasiun pompa utama

Gambar 8. Gambaran rencana baru sistem polder di DKI Jakarta

3.2 Strategi Pengendalian Penurunan Permukaan Tanah di DKI

Untuk mengatasi tenggelamnya Kota Jakarta (Gambar 9), Pemerintah Pusat dan Pemda DKItelah menyelesaikan Masterplan NCICD pada bulan November 2014. Kombinasi penerapanMasterplan NCICD fase A dan pembangunan sistem polder di daerah utara akan melindungiDKI dari banjir yang berasal dari laut sampai tahun 2030. Dalam kasus penurunan permukaantanah terus berlanjut, diperlukan penerapan Masterplan NCICD Fase B dan C untukmelindungi Jakarta dari tahun 2025 dan seterusnya.

Gambar 9. Penurunan Permukaan Tanah, INSAR 2007 - 2010

Jika penghentian secara penuh pemanfaatan air tanah dalam dapat dilakukan pada tahun2020, maka diperkirakan pada tahun 2025 laju penurunan muka tanah telah sangatberkurang, sehingga pembangunan tanggul laut raksasa tidak diperlukan. Di sisi lain jika lajupenurunan permukaan tanah yang tinggi tetap berlanjut setelah 2025 dan Masterplan NCICDFase B dan C diterapkan, penurunan permukaan tanah tidak bisa dibiarkan berlanjut terustetapi tetap harus dihentikan. Dalam kasus penurunan permukaan tanah tetap tidak dapatdihentikan dan terus berlanjut maka pilihan terbaik adalah mengevakuasi seluruhnya daridaerah pesisir.

Saat ini tidak ada pembahasan mengenai besarnya laju penurunan permukaan tanah, tetapiterdapat opini yang berbeda terkait penyebab terjadinya penurunan permukaan tanah.Dalam pertemuan “International Subsidence expert roundtable” (May 25-26, 2015) dapatdisimpulkan bahwa tidak seluruh ahli sepakat, penyebab utama penurunan permukaan tanahdi Jakarta diakibatkan oleh besarnya pemanfaatan air tanah. Di sisi lain, para ahli nasional daninternasional sepakat bahwa pemanfaatan air tanah dalam secara besar besaran di KotaJakarta harus dihentikan dan merupakan strategi yang tidak bisa ditawar lagi. Pada masa lalu,banyak kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, Shanghai, Bangkok, Taipei telah berhasil

menghentikan secara total pemanfaatan air tanah dalam. Dalam diskusi ini, pengelola kotaTokyo, Bangkok, Venice dan USGS secara jelas menunjukan bahwa pengelolaan airtanah yangtepat dapat menghentikan terjadinya penurunan permukaan tanah dalam waktu 5-10 tahun.

Dalam strategi pengendalian banjir Jakarta, tindakan yang tidak dapat ditawar adalah:

“STOP PENGAMBILAN AIRTANAH DALAM”

Penghentian pengambilan airtanah dalam, disadari bukan merupakan pekerjaan yang mudahdan hal tersebut sudah didiskusikan sejak 30 tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa sejakdahulu sudah ada usaha untuk menghentikan pengambilan airtanah dalam, tetapi tidaksebesar seperti yang terjadi saat ini. Sejauh ini penghentian pengambilan air tanah olehpengusaha (contoh: hotel, industri dan gedung) telah menjadi target tetapi tidak pernahberhasil.

Pemerintah Pusat dan Pemda DKI serta gedung gedung pemerintah lainnya merupakanpengguna airtanah dalam yang besar. Hampir seluruh gedung pemerintah di DKI memilikiSumur air tanah dalam. Belajar dari Tokyo, Bangkok dan kota lain menunjukan bahwapenghentian pengambilan air tanah secara penuh dapat berhasil jika Pemerintah sendirimember contoh dan menunjukkan bahwa hal itu dapat dilakukan dengan menerapkanpemanfaatan suplai air perpipaan secara baik. Tetapi hal ini sulit diterapkan karena untukgedung-gedung pemerintah, pengambilan airtanah dalam tidak dikenai biaya oleh peraturanpemerintah daerah setempat. Sehingga walaupun di gedung pemerintah sudah mendapatlayanan air perpipaan, tetapi pengambilan airtanah dalam tetap dilakukan. Tidak adaperhatian dan usaha yang serius dari Pemerintan Pusat atau Pemda DKI untuk menghentikanpengambilan air tanah dalam.

Dengan peraturan yang jelas dan juga menyiapkan anggaran untuk mendapatkan suplai airperpipaan, pemerintah dapat memberikan contoh bagaimana cara menghentikanpengambilan air tanah yang terkoordinasi dengan meningkatkan pemanfaatan air perpipaan.Peningkatan pemanfaatan air perpipaan harus dikombinasikan dengan proram penghematanair yang terkini baik dari sisi teknologi maupun peraturan. Di Kota Tokyo, programpenghematan air dapat mengurangi penggunaan air oleh gedung tinggi hampir mencapai66%.

Untuk pemerintah, penghentian pengambilan air tanah dalam dirasakan tidak mudah, tetapisemua setuju bahwa “Jika pemerintah tidak dapat melakukan itu, jangan diharap pihak swastadapat atau akan berhenti mengambil air tanah dalam”. Mengikuti saran dari pertemuan“International Subsidence expert roundtable” di Jakarta, sudah diputuskan untuk merevisiPerda DKI No. 10/1998 tentang penyelenggaraan dan pajak pemanfaatan air bawah tanahdan air permukaan.

Strategi yang harus dilakukan mengenai pemanfaatan air tanah:- menghentikan pengambilan air tanah dalam (zero policy)

- Pemerintah harus memimpin dan menunjukkan cara untuk menghentikan pengambilanair tanah dalam (digantikan oleh PDAM) untuk semua bangunan Pemerintah/Publik,termasuk program penghematan air

- menghimbau sektor swasta- menerapkan system monitoring terkini, termasuk memanfaatkan citra LIDAR 5 tahunan

Dengan tindakan yang efektif sebagian dari pengambilan airtanah oleh Pemerintah dapatdihentikan pada pertengahan tahun 2016. Untuk mengganti airtanah dengan air perpipaandan melindungi supply air baku untuk wilayah Jakarta, Master Plan Alokasi Air 6Cis (ADB 2013)perlu dilegalisasikan dan diimplementasikan. Master plan 6Cis mengkaji seluruh alternatifuntuk pengembangan sumber daya air dan penyediaan air minum di wilayah Jakarta dansekitarnya.

Strategi penyediaan air minum jangka panjang mencakup pembangunan Bendung Karian diSungai Ciujung, beberapa waduk dengan skala yang relatif kecil di daerah Bogor, danpenyediaan air dari Jatiluhur melalui peningkatan Banjir Kanal Barat (BKB) dan juga sistempipa sepanjang Kanal 2 (Gambar 10). Kemungkinan penggunaan Teluk Jakarta sebagai sumberair baku harus dimasukkan dalam master plan, tetapi meskipun tanpa Teluk Jakarta, pasokanair baku untuk Jakarta dapat dijamin setidaknya selama 50 tahun (Gambar 11).

Gambar 10. Master Plan alokasi air 6 Cis - Sistem Suplai RKI 2030 (Rencana WS CilCis)

Gambar 11. Master Plan alokasi air 6 Cis – Kebutuhan RKI Jakarta - Sistem Suplai 2050(Rencana WS CilCis)

Gambar 12. Peningkatan pengelolaan situ-situ dan imbuhan air tanah

Pada saat yang sama pengelolaan air DKI Jakarta memerlukan peningkatan denganpengelolaan pemanfaatan lahan yang tepat dan mendefinisikan kembali peran situ-situ untukmengoptimalkan supply, imbuhan air tanah, pengendali banjir dan rekreasi. Melalui PedomanInspeksi Keamanan Situ Situ (S3I, 2009) pemerintah pusat dan pemerintah DKI sudah mulaisuatu program besar untuk meningkatkan keamanan dan penggunaan situ yang lebih baik.Saat ini upaya yang dilakukan adalah meningkatkan imbuhan airtanah (Gambar 12).

3.3 Strategi Sudetan dan Retensi di Hulu

Sejak kejadian banjir tahun 2007 telah banyak program pengendalian banjir yang sudahberjalan dengan baik, tetapi pada tahun 2013 dan tahun 2014 terlihat bahwa pengendaliantersebut tidak cukup untuk mengendalikan banjir dari Ciliwung dan Angke dengan kapasitaspengaliran yang terbatas dan padatnya ruang kota Jakarta. Dengan keterbatasan ini semakinsulit untuk menemukan ruang bagi pengendalian banjir. Selain itu karena pembangunan yangterus berlanjut di daerah hulu, Depok-Bogor-Puncak, karakteristik banjir telah berubahmenjadi lebih besar dan lebih sering terjadi. Banjir besar yang lebih sering ini juga akanmenjadi ancaman kedepan untuk dataran rendah yang sedang mengalami penurunan,bahkan ketika mereka akan diubah menjadi kawasan polder.

Jebolnya tanggul BKB di Latuharhari pada 2013, mengakibatkan banjir parah selama 10-20hari di bagian hilir dari Polder Pluit. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tingkat keamanansepanjang BKB akan sulit dipertahankan. Ketika aliran tinggi di Ciliwung terjadi kembali padatahun 2014, Pemda DKI dan Kementerian PU menyimpulkan bahwa perlu mengurangi alirandari hulu untuk pengendalian banjir yang efektif di hilir Jakarta.

Untuk lebih mengontrol arus Ciliwung hulu, sudetan Ciliwung ke Cisadane dianggapmerupakan penanganan yang paling efektifdan segera dapat dilaksanakan.Pengalihan banjir Ciliwung–Cisadane inisudah disarankan oleh NEDEO 1973,dijabarkan lebih lanjut oleh JICA tahun1997 dan disesuaikan JFMO 2014. JFMOjuga menunjukkan bahwa sungai Cisadanedengan kapasitas desain 2.000 m3/shampir sepanjang waktu dapat menyerapdan efektif menerima aliran sekitar 300m3/s yang dialihkan dari Ciliwung.

Sudetan Ciliwung–Cisadane telah dibahasdengan Pemda Tangerang dan disimpulkanbahwa pengalihan Ciliwung ke Cisadanemerupakan langkah yang efektif, tapisebelum itu dilaksanakan, harus dimulaidengan rehabilitasi Cisadane. Diputuskanjuga untuk memulai persiapan bendunganpengendali banjir Ciawi-Sukamahi di hulu

Katu Lampa. Usulan terbaru mengenai jaringan pipa dari Katulampa - Ancol masih dalampenyelidikan (Gambar 13).

Gambar 13. Pengendali banjir utama Hulu-Hilir

Pemerintah Pusat dan Pemda DKI masih harus memutuskan penanganan yang akandilaksanakan. Salah satu penanganan yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan“Giant Seawall” yang menciptakan danau di Teluk Jakarta yang merupakan bagian dari NCICDFase B. Air banjir yang disimpan di bendungan Ciawi-Sukamahi masih akan mengalir ke DanauTeluk Jakarta dan harus dipompa ke laut. Sudetan Ciliwung-Cisadane mengalihkan air daridaerah tangkapan Teluk Jakarta ke Cisadane, sebagian besar mengurangi besarnyapemompaan di hilir (Gambar 14). Ini harus secara jelas dicatat bahwa Sudetan CiliwungCisadane dan Bendungan Ciawi-Sukamahi tidak akan memiliki efek pada ukuran danaudan/atau kapasitas pompa, NCICD Fase B dan C. Bendungan hanya mengurangi besarnyabanjir dalam beberapa jam, dan sudetan kadang-kadang tidak dapat digunakan ketikaCisadane pada kapasitas penuh. Kementerian PU, Pemda DKI dan Pemda Tangerang, sudahsepakat pada saat kondisi seperti itu, sudetan tidak dioperasikan.

Untuk pengendalian banjir lebih lanjut, aliran Ciliwung hulu yang lewat di Katulampa danmengalir ke Jakarta perlu lebih dikendalikan karena aliran banjir ini dapat memberikankontribusi yang signifikan di sungai Ciliwung yang mengalir melalui Jakarta. Dengan selesainyaBKT, pengendalian banjir Ciliwung akan lebih baik dengan dibangunnya sudetan ke BKT.Berdasarkan JFMO 2013 (Gambar 13), sudetan ini akan efektif jika dapat mengalirkan banjirCiliwung sebesar 150-200 m3/s ke BKT. Pembangunan bagian pertama dari Sudetan Ciliwung-BKT dimulai pada tahun 2013 dan akan mencakup 3 sampai 6 pipa terowongan sepanjangOtista 3, yang dapat mengalihkan 45-90 m3/s. Untuk meningkatkan pengalihan banjir menjadi200 m3/s, bagian kedua sudetan sedang dalamtahap persiapan sebagai Sistem Culvert BoxGanda (double box-culvert system) di bawahjalan dari jembatan Kampung Melayu ke BKTsepanjang Jl. Abdullah Syafi'ie dan Jl. BasukiRachmat. Persiapan tersebut dikombinasidengan pembangunan jalan kota.

Begitu pula dalam sistem Angke-Cengkareng,meningkatnya volume banjir tidak dapat lagidipertahankan dengan keterbatasan KotaJakarta. Meskipun sebelumnya CengkarengDrain direncanakan untuk tingkat keamanandengan periode ulang 100 tahun, saat inidiperkirakan tingkat keamanan hanya sekitarperiode ulang 50 tahun. Dengan hampirselesainya normalisasi sepanjang Angke danPesanggrahan, maka harus ditentukan tindaklanjut penyelesaian sistem Angke-Pesanggrahan-Cengkareng. Cengkareng 2 drainsudah digambarkan sekitar 20 tahun lalu.

Gambar 13. Arah aliran sudetan Katulampa-Cisadane dan Bendungan Ciawi-Sukamahi

Cengkareng 2 Drain didesain untuk meningkatkan tingkat keamanan di hilir sungai Angkekarena Cengkareng 2 mengalihkan air dari Angke ke laut melalui daerah Kamal ke arah barat.Dengan penerapan NCICD, Fase A yang dikombinasikan dengan polder Kamal, pembangunanCengkareng 2 Drain akan menjadi sangat sulit. Dengan alternatif trase yang ada. Pada tahun1997, JICA mengusulkan untuk menghubungkan Angke dengan Cisadane dekat klub DamaiIndah Golf. Meskipun wilayah tersebut padat, sudetan yang diusulkan masih tampak mungkinterutama dalam kombinasi dengan usulan pekerjaan jalan baru. Sama dengan sudetanKatulampa-Cisadane, sudetan Angke-Cisadane akan mengurangi aliran ke Danau TelukJakarta (NCICD Fase B). Sudetan ini akan menurunkan kapasitas pompa di Danau TelukJakarta. Tetapi pembangunan sudetan Katulampa-Cisadane dan juga sudetan Angke-Cisadane, harus didahului oleh rehabilitasi Cisadane.

IV. SOLUSI TERPADU PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI

Masalah-masalah Ibukota sangat saling terkait dan perlu diselesaikan dengan menerapkansuatu pendekatan terpadu. Ini berlaku baik untuk masalah pengembangan perkotaanstrategis, maupun solusi masalah-masalah praktis seperti penyediaan perumahan untukpenghuni berpendapatan rendah yang tinggal di tanggul laut ketika tanggul laut yang adadiperkuat. Pada saat yang sama, pendekatan terpadu memberikan kesempatan-kesempatan,yang menemukan sinergi antara solusi untuk masalah-masalah sosial. Misinya adalah untukmemadukan solusi-solusi keamanan banjir dengan pengembangan perkotaan, yang dengandemikian akan menyelesaikan masalah-masalah perkotaan dan pada waktu yang sama akanmenghasilkan pendapatan untuk membiayai perlindungan banjir ini. Rencana ini dengandemikian lebih dari sekadar rencana manajemen banjir. Rancana Induk ini ditujukan untukmenjadi katalisator untuk pengembangan wilayah pesisir. Kebutuhan mendesak akan tanggullaut untuk perlindungan banjir menjadi tumpuan untuk rencana terpadu itu.

4.1 PendekatanPendekatan atas perencanaan ini adalah mengembangkan suatu solusi untuk masalahkeamanan banjir merupakan tujuan utamanya. Banjir perlu diselesaikan sesegera mungkindan oleh sebab itu merupakan katalisator untuk pengembangan lain. Sebagai dasar untuk itu,solusi terbaik yang terkait hidrolika untuk masalah banjir telah dikembangkan, termasuksolusi jangka pendek (no regret) dan juga jangka panjang. Tetapi pada waktu yang sama, solusidari segi hidrolika telah digabungkan dengan reklamasi lahan, jalan tol, dan perluasanpelabuhan. Gabungan ini akan menyumbang terhadap ambisi pengembangan perkotaan ataswilayah pesisir, maupun menghasilkan pendapatan untuk membiayai upaya-upayaperlindungan banjir. Kesempatan investasi telah dioptimasi untuk menciptakan pendapatanmaksimum, yang menyeimbangkan pendapatan yang mungkin dan penyerapan pasar atasproduk real estat.

4.2 Upaya-upaya yang harus segera dilaksanakanTindakan-tindakan jangka pendek untuk pertahanan banjir sudah mendesak. Pertahanan lautakan dilimpasi dalam beberapa tahun mendatang dan tidak boleh ada waktu yang terbuang.Upaya-upaya yang disebutkan di bawah ini merupakan upaya-upaya mendesak yang segeraharus dilaksanakan.

Memperkuat tanggul yang adaMelaksanakan solusi yang berkelanjutan akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lamadaripada waktu yang tersedia. Oleh sebab itu tanggul laut dan sungai saat ini haruslahdiperkuat dan dipertinggi sedikitnya 1,5 meter guna memberi kelongaran waktu. Karenapenurunan muka tanah secara perlahan menurunkan permukaan tanggul, upaya ini akanmenyediakan perlindungan terhadap banjir hingga tahun 2022, yang memberi kesempatanuntuk mengembangkan solusi-solusi yang tangguh. Tindakan paling mendesak di dekat Pluit,Pantai Mutiara dan di sepanjang Ancol. Pada ketiga tempat ini tingkat pertahanan sudahsedemikian rendahnya sehingga pelimpasan mungkin saja terjadi pada kondisi normaltahunan.

Gambar 14. Rencana perkuatan tanggul di pesisir pantai

Mengingat keadaan seperti ini, perancangan awal telah dibuat (seperti pada Gambar 14).Untuk keperluan ini, Jakarta bagian utara dan sekitarnya telah dibagi ke dalam sistem yangterdiri atas 7 lingkaran tanggul yang melindungi daerah-daerah yang berada di dalamnya darigenangan. Untuk 5 sungai dan kanal, DPU telah menyiapkan pembangunan stasion pompabaru yang akan menyekat kelima sungai ini dari Teluk Jakarta: air tidak akan mengalir lagisecara alami tetapi akan dipompakan ke teluk ini. Menyekat sungai-sungai ini akan sangatmengurangi panjang penanggulan sungai yang harus diperkuat. Mengingat penanggulan initerletak di daerah perkotaan yang padat, pengurangan panjang ini juga akan mengurangijumlah orang yang perlu direlokasi. Karenanya, upaya ini juga disarankan untuk Kali Grogol,Kanal Ancol, dan Kali Sunter. Pelaksanaan penguatan tanggul sudah dimulai sejak tahun 2014.Di banyak tempat, ruang yang tersedia untuk peningkatan tanggul ini sangat terbatas. Oleh

sebab itu perencangan telah dibuat yang dipadukan dalam lingkungan perkotaan yang padatpenduduk. Jika memungkinkan, fungsinya akan digabungkan dengan atau pada tanggul-tanggul ini.

Penurunan muka tanahPada waktu yang sama, dalam skenario mana pun, merupakan hal yang penting untukmenghentikan penyebab risiko banjir yang terus meningkat, dan mengurangi penurunanmuka tanah. Di seluruh wilayah pesisir, penurunan muka tanah ini sudah parah. Di bagiantengah dan bagian barat Teluk Jakarta, laju penurunan muka tanah saat ini rata-rata 7,5 cmper tahun. Ke arah timur wilayah pesisir, laju penurunan muka tanahnya sekitar 3 cm pertahun, seperti terlihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Laju penurunan permukaan tanah di pesisir Jakarta

Penurunan muka tanah, yang sebagian besar, disebabkan oleh penyedotan air tanah, yangharus dihentikan dan diganti dengan pasokan air perpipaan. Tidak menghentikan penurunanmuka tanah, berarti wilayah pesisir Jakarta akan semakin turun hingga di bawah muka laut,yang membuat solusi untuk masalah banjir menjadi bertambah sulit dan mahal.Jika berhasil menghentikan atau memperlambat penurunan muka tanah secara cukup nyata,akan sangat menguntungkan: pengurangan penurunan muka tanah yang nyata sebelumtahun 2020 dapat menunda investasi untuk solusi jangka panjang, atau bahkan akanmembuat solusi jangka panjang ini tidak dibutuhkan sama sekali. Hal seperti ini agaknya tidakmemungkinkan untuk bagian barat Jakarta, tetapi masih mungkin untuk bagian timur. Akan

tetapi, tantangan ini sangat berat karena daerah ini juga mengalami urbanisasi yang cepatyang membuat kebutuhan akan air tanah menjadi meningkat. Untuk secara teratur menilaikebutuhan akan investasi besar pada upaya jangka panjang, penurunan muka tanah haruslahdipantau secara seksama.

Meningkatkan mutu airSaat ini sungai-sungai dan Teluk Jakarta memiliki masalah mutu air yang parah. Konsentrasioksigennya rendah akibat polusi parah dengan bahan-bahan organic dan limbah manusia,yang menyebabkan keadaan beracun untuk ikan dan sepsis air lainnya. Konsentrasi nutriendan logam berat sudah jauh melebihi standard. Aroma limbah yang tidak diolah meliputisebagian besar Jakarta. Keadaan yang tak higienis sudah lazim pada jalan-jalan kecil sejumlahkampung. Meningkatkan mutu air sudah mendesak dan sudah merupakan prasyarat untukmenciptakan kota berbatas-perairan yang sehat dan layak. Kadang-kadang air perkotaandigunakan juga sebagai sumber air baku. Oleh sebab itu program peningkatan mutu airterpadu harus juga dimulai, yang mencakup pengolahan air limbah, manajemen limbah padat,pengerukan dan upaya-upaya non-struktural. Percepatan Master Plan sanitasi yang adadibutuhkan untuk memenuhi ambisi pusat mencakupkan sanitasi secara keseluruhan wilayahpada tahun 2020.

4.3 Solusi jangka panjangJika penurunan muka tanah tidak dihentikan tepat waktu, solusi tambahan akan dibutuhkanuntuk memberikan keamanan banjir pada warga Jakarta Utara. Tiga solusi jangka-panjangutama telah dipertimbangkan: menelantarkan Jakarta Utara, penguatan tanggul laut yang adadi darat, dan solusi lepas-pantai seperti pada Gambar 16.

Gambar 16. Tiga model solusi untuk mengatasi banjir Jakarta

Menelantarkan Jakarta UtaraSatu jalan pikiran adalah berupa penelantaran Jakarta Utara. Penelantaran ini merupakansatu-satunya pilihan yang layak jika manfaat perlindungan banjir tidak akan melebihi biayaatau jika tidak tersedianya solusi teknis yang layak. Kajian ekonomis menunjukkan bahwapenelantaran wilayah-wilayah yang berisiko banjir akan berarti bahwa 4,5 juta orang harusdirelokasi dan bahwa lahan dan produk real estat yang bernilai USD103 milyar di daerah yangpadat penduduk ini akan lenyap. Menelantarkan Jakarta Utara dengan demikian tidakdipertimbangkan sebagai opsi yang diinginkan atau yang layak, karena modal investasi danjumlah penduduk yang terlalu banyak. Terhindarnya kerusakan material yang bernilai USD103milyar tersebut sudah membenarkan biaya yang diperuntukkan bagi keamanan banjir ini.

Solusi di daratSolusi di-darat berarti memberi perlindungan pada kota ini berupa tanggul laut besar padagaris pantai yang ada dan menyatu dengan tanggul sungai yang sama tingginya. Polder diwilayah pesisir akan menjadi tambah dalam. Tanggul tinggi di sepanjang sungai, yang jauh didarat, dan di sepanjang laut (hingga 7 meter dalam jangka panjang) akan diperlukan untukmencegah air mengalir ke dalam polder. Semua sistem penyeberangan sungai harusditinggikan beberapa meter, yang membutuhkan ruang untuk jalan masuk yang panjang dantinggi. Di samping itu, ribuan hektar waduk retensi dan pompa berkapasitas besar akandibutuhkan untuk membuat polder bebas banjir.Melaksanakan pilihan ini berarti upaya-upaya drastis harus dijalankan pada kota yang telahberpenduduk padat ini. Membangun tanggul-tanggul dan waduk retensi ini mengharuskanpemindahan banyak orang. Karena penurunan muka tanah, lahan yang luas yang dibutuhkanuntuk waduk retensi akan bertambah sejalan dengan waktu dalam 50 tahun mendatang,hanya sebuah tanggul laut yang lebarnya 50 meter yang akan memisahkan Jakarta Utara darilaut yang lebih tinggi 5 meter. Jika tanggul ini pecah, bencana besar akan terjadi. Agaknyadalam keadaan seperti itu evakuasi sudah tidak mungkin lagi, dan risiko korban jiwa akantinggi. Disamping itu, ribuan hektar waduk retensi dan pompa berkapasitas besar akandiperlukan untuk menjaga polder bebas dari banjir.

Solusi lepas-pantaiSolusi lepas-pantai ini terdiri atas tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta, yang menciptakandanau pemompaan yang sangat luas (waduk raksasa) yang terletak di lepas pantai. Denganmenggabungkan tanggul laut dengan reklamasi lahan, pertahanan laut yang tangguh dantidak bisa bobol dapat dibuat. Danau penahan yang ada di belakang tanggul ini akan memilikimuka air yang lebih rendah yang akan mempermudah aliran alami sungai-sungai yangmembelah Jakarta. Instalasi pemompaan akan mempertahankan muka air di danau retensiini cukup rendah. Akan tetapi, alternatif ini menimbulkan tantangan baru. Untuk mewujudkanmutu air yang diizinkan di dalam waduk raksasa ini, polusi pada sungai harus dikurangi kira-kira sebesar 75 %. Pembuatan pengumpul air selokan dan sistem pengolahannya di wilayahpesisir Jakarta harus lebih dipercepat. Waduk raksasa ini akan memperkecil keperluan

pembangunan waduk di dalam kota. Pilihan ini akan memberikan perlindungan yang kokohhingga tahun 2080, yang memberikan waktu untuk mengurangi penurunan muka tanah.Di samping itu, solusi ini memberikan kesempatan pengembangan sosioekonomi yang sejalandengan MP3EI karena tanggul ini dapat digabungkan dengan pengembangan perkotaan.Tanggul dan reklamasi ini memungkinkan terbangunnya jalan lingkar kedua dan ketiga diJakarta. Waduk raksasanya memberikan sumber air baku tambahan dan terbukanyakesempatan untuk perluasan pelabuhan. Solusi ini membutuhkan investasi besar, tetapidapat dibiayai melalui penggabungannya dengan pengembangan kota berbatasperairan. Kotaberbatas-perairan ini akan menjadi daratan berbatas-perairan yang menawan yang pantasdimiliki Jakarta.

Model pelaksanaanSolusi lepas-pantai ini merupakan solusi yang tangguh. Di samping itu, solusi ini memberikanbanyak kemungkinan untuk menciptakan nilai tambah untuk kota ini dan pembiayaan melaluireklamasi lahan. Model pelaksanaan ini dibuat bertahap: penguatan garis pantai saat ini akansudah dimulai pada tahun 2014. Pelingkaran tanggul laut dibagi dalam dua tahap (Fase B danC). Karena penurunan muka tanah itu terbesar di bagian barat zona teluk ini, daerah ini perluditutup paling awal. Risiko banjir menjadi parah di daerah ini sekitar tahun 2025 karena lebih10 % dari daerah barat pelabuhan Tanjung Priok akan mengalami penurunan muka tanah dibawah tingkat kritis yang 2,5 meter di bawah muka air tertinggi (HHWS). Muka ini dipilihsebagai nilai ambang karena dengan genangan 2,5 meter “evakuasi vertikal” (ke atas atap)dan lantai pertama rumah menjadi bertambah sulit, yang akan secara cepat memperbesarresiko korban. Dari saat ini bagian barat tanggul laut luar perlu ditutup. Pada bagian timurwilayah pesisir penurunan muka tanahnya lebih rendah. Ketinggian kritis akan dicapai setelahtahun 2040, yang memberikan waktu lebih lama sebelum penutupan teluk diperlukan danuntuk mengurangi penurunan muka tanah.

V. PENUTUP

Penguatan tanggul laut yang ada dan meningkatkan kapasitas pompa drainase tidak dapatlagi memberikan perlindungan yang cukup untuk jangka panjang. Tambahan lagi, ruang diJakarta sangat terbatas untuk menciptakan waduk tampung yang berkapasitas besar. Solusilepas-pantai untuk perlindungan banjir tidak terelakkan lagi untuk mencegah terjadinya banjirdi wilayah pesisir kota akibat air laut dan sungai.NCICD sebagai salah satu program yang akan memberikan keamanan banjir buat JakartaUtara baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tiga fase dapat dibedakandalam pengembangan infrastruktur keamanan banjir.Fase A, Meningkatkan perlindungan pantai yang ada saat ini merupakan upaya denganprioritas tinggi. Seperangkat upaya prioritas tinggi ini mencakup 1) memperlambatpenurunan muka tanah (dengan menyediakan alternatif selain penyedotan air tanah), 2)memperkuat dan mempertinggi tanggul laut 3) peningkatan sistem drainase perkotaan, dan

4) mencegah air sungai di hulu memasuki daerah rendah Jakarta. Percepatan sanitasi air jugatermasuk ke dalam Fase A.Bagian tanggul laut di Pluit and Ancol sedang mengalami ancaman, yang dengan demikiansudah akan dimulai pada 2014. Ketinggian perancangan untuk bagian tanggul ini telahmemperhitungkan laju penurunan muka tanah saat ini, dan akan memberikan keamananhingga tahun 2022. Jika pelaksanaan upaya-upaya jangka panjang ditunda, profil tanggulmemberikan dasar yang memadai untuk lebih mempertinggi tanggul ini demi memberikankeamanan tambahan untuk 5 – 10 tahun berikutnya.Fase B, Agaknya penurunan muka tanah tidak akan melambat dalam beberapa tahunmendatang karena akan butuh waktu untuk mengembangkan alternatif selain denganpenyedotan air tanah. Muka air laut akan naik, kanal-kanal dan sungai sungai berangsur-angsur akan berhenti mengalirkan airnya secara gravitasi ke laut. Pompa-pompa drainasebesar dibutuhkan, khususnya di bagian tengah Jakarta Utara dimana laju penurunan mukatanahnya tinggi. Stasiun-stasiun pemompaan membutuhkan danau-danau untukpenyimpanan sementara debit sungai yang mencapai puncaknya. Perlunya danau-danau(waduk) penyimpanan yang berukuran besar merupakan salah satu alasan utama untukmenciptakan waduk lepas-pantai, daripada mencari tempat untuk danau-danaupenyimpanan tersebut di kota Jakarta. Tempat tanggul laut luar (Fase B) ditentukan terutamaoleh kapasitas waduk raksasa yang dibutuhkan yakni antara garis pantai saat ini dan tanggullaut. Ini akan menyediakan tempat untuk perluasan reklamasi lahan pada masa mendatangdan peningkatan kapasitas penyimpan untuk pasokan air.Solusi lepas-pantai ini memberikan banyak kesempatan untuk pengembangan wilayah pesisirdan berkontribusi pada pengembangan sosioekonomi Ibukota sebagaimana yang telahdipaparkan pada rencana MP3EI. Membangun sebuah kota pada Tanggul Laut Luarmemberikan banyak sekali potensi untuk menyelesaikan masalah perkotaan yang beragam,dan pada saat yang sama menghasilkan cara-cara untuk memperoleh pendapatan. Akantetapi, jika dipandang dari semua segi, mengembangkan tanggul laut itu sendiri merupakansuatu mega-proyek, apalagi menggabungkannya dengan reklamasi lahan skala besar.Mengelola risiko merupakan hal yang sangat penting. Kedua risiko paling besar yangmempengaruhi kasus bisnis dikaitkan dengan ketersediaan pasir dan pertumbuhan ekonomi.Pengembangan tanggul laut dan reklamasi lahan di perairan dalam (hingga 18 meter)membutuhkan pasir yang sangat banyak. Risiko lain adalah ekonomi umum: pertumbuhanekonomi dapat saja menjadi lesu selama beberapa waktu dan kebutuhan untuk produk realestat (khususnya kantor) dalam periode seperti itu dapat saja lebih rendah daripada yangsekarang diandaikan.