PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

Batas wilayah :

(a) Sebelah utara : Laut Jawa

(b) Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

(c) Sebelah Selatan :Samudra Hindia

(d) Sebelah Barat : Selat Sunda

RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.00O PENDUDUK TAHUN 2015

BIDANTarget : 104 / 100.000 pddkRealisasi : 77 per 100.000 pddk

DOKTER SPESIALLISTarget : 10,2 / 100.000 pddkRealisasi : 9 per 100.000 pddk

PERAWATTarget : 162,4 / 100.000 pddkRealisasi : 79 per 100.000 pddk

Sumber : Bidan, Perawat MTKI, 31 Des 20157

Sumber : Dokter, Dokter Spesialis, KKI 31 Des 2015

DOKTERTarget : 41 / 100.000 pddkRealisasi : 44 per 100.000 pddk

TENAGA KESEHATAN DI BANTENJENISTENAGA

KAB. LEBAK

KAB. PANDEGLANG

KAB. SERANG

KAB. TANGERANG

KOTA SERANG

KOTA CILEGON

KOTA TANGERANG

KOTA TANGSEL

DOKTER 105 68 110 321 37 357 374 69

DOKTER GIGI

30 16 19 136 15 118 147 33

DOKTER SPESIALIS

40 12 41 607 69 178 818 0

PERAWAT 854 687 572 2090 358 259 2525 138

PERAWAT GIGI

23 26 17 50 9 23 68 0

BIDAN 758 657 531 1012 244 357 628 189

TENAGATEKNIS KEFARMASIAN

53 39 4 239 51 191 320 8

TENAGA KESEHATAN DI BANTEN

JENIS TENAGA KAB. LEBAK

KAB. PANDEGLANG

KAB. SERANG

KAB. TANGERANG

KOTA SERANG

KOTA CILEGON

KOTA TANGERANG

KOTA TANGSEL

APOTEKER 16 56 13 58 6 99 86 0

KESMAS 53 19 17 63 18 13 65 8

KESLING 24 24 20 38 12 20 56 6

GIZI 25 20 17 80 15 29 118 16

KETERAPIAN FISIK 4 3 9 251 16 26 92 0

KETEKNISAN MEDIS 39 41 39 60 61 39 477 0

STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS

No Jenis Tenaga Puskesmas kawasan

Perkotaan

Puskesmas kawasan

Pedesaan

Puskesmas kawasan

Terpencil dan

Sangat Terpencil

Non Rawat

Inap

Rawat

Inap

Non Rawat

Inap

Rawat

Inap

Non Rawat

Inap

Rawat

Inap

1. Dokter atau dokter

layanan primer

1 2 1 2 1 2

2. Dokter gigi 1 1 1 1 1 1

3. Perawat 5 8 5 8 5 8

4. Bidan 4 7 4 7 4 7

5. Tenaga kesehatan

masyarakat

2 2 1 1 1 1

6. Tenaga kesehatan

lingkungan

1 1 1 1 1 1

7. Ahli teknologi

laboratorium medik

1 1 1 1 1 1

8. Tenaga gizi 1 2 1 2 1 2

9. Tenaga Kefarmasian 1 2 1 1 1 1

10. Tenaga administrasi 3 3 2 2 2 2

11. Pekarya 2 2 1 1 1 1

Jumlah 22 31 19 27 19 27Keterangan:

Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas:

a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat

terselenggara dengan baik.

b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

Fokus Pelaksanaan urusan Kesehatan 2017

1. Meningkatkan akses dan kualitas yankes ibu, anak, remaja, usia kerja dan lanjut usia;

2. Mempercepat dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi masyarakat;3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui

peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; 4. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan; 5. Meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; 6. Meningkatkan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan;7 . M e n i n g k a t k a n p r o m o s i k e s e h a t a n d a n p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t8. Memantapkan efektivitas dukungan pelaksanaan SJSN kesehatan, baik dari sisi

demand side maupun supply side, termasuk pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan.

9.Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan.

a. Pengelolaan UKPerorangan rujukan tingkat provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.b. Pengelolaan UKMasyarakat provinsi dan rujukan tingkat provinsi/lintas kab/kota.c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tkt provinsi

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerahprovinsi.

a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyaluralat kesehatan (PAK) .

b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompokmasyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

Sumber daya manusia kesehatan

Upaya Kesehatan

SPM KESEHATAN PROVINSI

UU 18 TAHUN 2014

PARADIGMA SEHAT :Mengutamakan promotif -preventif

Sehat (70%) Mengeluh Sakit (30%)

KIE, Self carePromosi Kesehatan

Self care (42%) Yankes (58%)

Sarana Kesehatan

Self care Nasional

Kualitas Yankes

UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes,

Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll

Sumber : Susenas 201015

MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

UKP

Sakit menjadi sehat Sakit tidak tetap sakit

30% SAKIT

UKM

Sehat tetap sehat Sehat tidak menjadi sakit

70% SEHAT

16

PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF

SEHAT ADALAH HARTAKUYANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA

ISU STRATEGIS

PPSDM KES

Jumlah dan JenisSDM Kesehatan

Belum Sesuai denganKebutuhan

Mutu SDM Kesehatan Belum

Memadai

3

Distribusi SDM Kesehatan Belum

Merata

PENGADAAN SDM KES

PEMBINAAN DANPENGAWASAN

PENDAYAGUNAANSDM KES

PENDIDIKAN SDMK

PENINGKATANMUTU SDMK

PELATIHANSDMK

PERENCANAAN &PENDAYAGUNAAN SDM KES

1

10

2

Peran dan Tanggungjawab

Pemerintah, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota

UU NO 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAHKesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahanwajib – pelayanan dasar

URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

13

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

a) Tenaga kesehatan Indonesia, TK-WNA serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaaN tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

PUSAT

14

PROVINSI

KABUPATEN/KOTAb) Penetapan penempatan

dr spesialis dan drgspesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidakdiminati.

c) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan

d) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan.

e) Perencanaan dan pengembangan SDMkesehatan untuk UKMdan UKP Nasional.

Perencanaan dan pengembangan SDMkesehatan untuk UKMdanUKP Daerah provinsi.

Perencanaan dan pengembangan SDMkesehatan untuk UKMdan UKP Daerah kabupaten/kota.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH

15

DAN PEMERINTAH DAERAH( UU 36/2014 : Tenaga Kesehatan pasal 4)

Pemerintah dan PemerintahDaerah bertanggung jawabterhadap:

• pengaturan, pembinaan, pengawasan, danpeningkatan mutu Tenaga Kesehatan;

• perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatansesuai dengan kebutuhan; dan

• pelindungan kepada Tenaga Kesehatandalam menjalankan praktik.

Pasal 6 & 7

16

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerahprovinsi dan kab/kota berwenang untuk:

menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengankebijakan pembangunan nasional;

melaksanakan kebijakan & merencanakan kebutuhan TenagaKesehatan;

melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; melakukanpendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;

membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaanpraktik Tenaga Kesehatan; dan

melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang TenagaKesehatan.

KONSEP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG :

PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

TUJUAN

• TERPENUHINYA HAK DAN KEBUTUHANLAYANAN KESEHATAN

• PEMBANGUNAN KESEHATANBERKELANJUTAN

• TENAGA KESEHATAN YANG MEMADAI BAIKJUMLAH MAUPUN MUTU

• TERWUJUDNYA PENINGKATAN DERAJATKESEHATAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM• UUD 1945 (PASAL 18, AYAT (6))• UU NO : 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN• UU NO : 23 THN 2000 PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN• UU NO : 29 THN 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN• UU NO: 40 THN 2004 TTG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL• UU NO: 25 THN 2009 TTG LAYANAN PUBLIK• UU NO; 36 THN 2009 TTG KESEHATAN• UU NO: 44 THN 2009 TTG RUMAH SAKIT• UU NO : 12 THN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI• UU NO: 5 THN 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA• UU NO : 36 THN 2014 TTG TENAGA KESEHATAN• UU NO: 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

RUANG LINGKUP

• PERENCANAAN

• PENGADAAN

• PENDAYAGUNAAN

• PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

• PENEMPATAN TENAGA KHUSUS

• PENGATURAN TENAGA ASING

• SERTIFIKASI

• DISTRIBUSI