Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Seleksi Terbuka Jabatan PimpianTinggi
Ujian Dinas dan Ujian KenaikanPangkatPenyesuaian Ijazah
AdministrasiJabatanFungsional
OUTLINE
Pelaksanaan TugasBelajar dan IzinBelajardi LingkunganKementerian Kesehatan
SELEKSI TERBUKAJABATAN PIMPINAN TINGGI
4
Seleksi terbuka (open recruitment) mempunyai makna dan sasaran terhadappeningkatan profesionalisme ASN dalammenjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.
TRANSFORMASI PELAKSANAAN
SELEKSI TERBUKA
Add a footer 5
2013 SE MENPAN NOMOR 16 TAHUN 2012
2014 PERMENPAN NOMOR 13 TAHUN 2014
2015APLIKASI SELEKSI TERBUKA
JPT KEMENKES (SISKA)
2017
2019
APLIKASI SIJAPTI KASN
PERMENPAN RB NOMOR 15 TAHUN 2019
Perbaikan yang terus
berkesinambungan
2019
TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA
7
TAHUN 2014
MENGACU PADAPERATURAN MENPAN DAN RB
NOMOR 13 TAHUN 2014
TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA
8
TAHUN 2015
APLIKASI SELEKSI TERBUKAJABATAN PIMPINAN TINGGIKEMENTERIAN KESEHATAN
(SISKA)
TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA
10
TAHUN 2019
MENGACU PADAPERATURAN MENPAN DAN RB
NOMOR 15 TAHUN 2019
• Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuholeh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkatlebih tinggi dari Pengatur Tingkat I GolonganRuang II/d dan dari Penata Tingkat I, golonganruang III/d. Sedangkan UKPPI adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan Pangkatnya sesuaidengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
11
UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI
12
• AplikasiUjianDinas dan UKPPI
2015
Melakukan : - Usul Online- Verifikasi dan Validasi- Link ke Info Proses
TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI
Add a footer 13
• Aplikasi Ujian Dinasdan UKPPI
• Aplikasi CAT UjianDinas dan UKPPI
2018Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI : - Usul Online- Verifikasi dan Validasi- Link ke Info Proses
Aplikasi CAT Ujian Dinas dan UKPPI : - Entry Soal- Pelaksanaan Ujian CAT- Penilaian Hasil Ujian
LATAR BELAKANG
TugasBelajar
IzinBelajar
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai upaya
meningkatkan pemberdayaan dan
penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis
yang sesuai dengan kebutuhan
Dalam rangkapengembangan kualitasPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukanpeningkatan kemampuandan profesionalismeberbasis kompetensimelalui Pendidikan formal
DASAR HUKUM
Perpres 12 Tahun 1961
Permenkes No 28 Tahun 2015 ttg Penyelenggaran
Tubel SDMK
Permenkes No.1 Tahun 2017 ttg Pemberian Ibel
SE Menpan No.4 Tahun 2013
Biaya sendiriDiselenggarakan di
luar jam kerjaTidak mengganggu
tugas kedinasan
PENGERTIAN IZIN BELAJAR
Pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untukmelanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan:
BIRO KEPEGAWAIAN
Mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian dan dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan
Membuat surat rekomendasi kepada sekretaris unit utama, untuk satker dilingkungan Setjen ditujukan kepada Biro Kepegawaian
Sekretaris unit utama membuat surat usulan kepada kepala biro kepegawaian
Menerbitkan Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi
YANG BERSANGKUTAN
PIMPINAN SATKER
UNIT UTAMA
MEKANISME PENERBITAN IZIN BELAJAR BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 1 TAHUN 2017
PERSYARATAN
• Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS
• Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik
• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat
• Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat
• Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
• Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Bukti registrasi online Izin Belajar
Surat pernyataan Izin Belajar bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)
Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
Fotokopi keputusan pengangkatan PNS
Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir
Fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT)
Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir
Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dari pejabat/Pimpinan Satuan Kerja/unit kerja
Surat keterangan pembagian tugas, bagi PNS yang bekerja shift
Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT)
Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan
Jadwal kuliah dari institusi pendidikan
APLIKASI IZIN BELAJAR
https://ibel-ropeg.kemkes.go.id/
Pasal 4 ayat (5) Permenkes No 1 Tahun 2017
Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendaftar online secara mandiri melalui website
Biro Kepegawaian.
PROSES REGISTRASI
REGISTRASI (SILK IBEL ONLINE)
CEK DATA PEGAWAI
CETAK BUKTI REGISTRASI
ENTRY FORMULIRVALIDASI
UPDATEDATA PEGAWAI
(SIMKA)
PROSES USUL
ENTRY USULPILIH
PEGAWAI
CEK KELENGKAPAN
BERKASCETAK USUL
PROSES DI BIRO KEPEGAWAIAN
CETAK REKOMENDASI
VERIFIKASIUNIT UTAMA
REKAP PROSES IZIN
BELAJAR TAHUN 2019
USUL TERBIT MASALAH
506 362 144
NO Masalah Jumlah
1 Tidak melampirkan Surat Keterangan Shift Kerja; 73
2 Tidak melampirkan Uraian Tugas Tandatangan Kepala Satuan Kerja 61
3 Tidak melampirkan Jadwal Kuliah 31
4 Perkuliahan di Jam Kerja 27
5 Sudah Lulus Kuliah 12
6 Tidak melampirkan Surat Keterangan Lulus Seleksi Akademik 8
7 Surat Pernyataan Izin Belajar Bermaterai Asli 6
8 Perkuliahan kelas jauh 4
9 Masa kerja belum 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagaiPNS
3
10 Akreditasi C 2
11 Perkuliahan Sabtu-Minggu 1
Definisi Tugas Belajar
Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai
Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya
sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
Jenis Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Belajar bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);b. biaya pemerintah negara asing; atauc. biaya lain yang tidak mengikat.
PersyaratanPNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul;
b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi\ dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK;
d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telahmendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
e. lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. bagi Peserta luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar di luar negeri;
j. melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir;
k. melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali pada unit kerja pengusul;
l. melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama dua kali masa Tugas Belajar (2N); dan
m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul.
Mekanisme Tubel Non DIPA BPPSDMK
Usul Rekomendasi:1. Fotocopy SK PNS2. Fotocopy SK KP terakhir3. Fotocopy SK
Struktural/Jabatan Terakhir4. SKP 1 tahun terakhir5. Peta Kebutuhan
Perencanaan Pendidikan6. Surat
Penawaran/PengumumanBeasiswa
7. Surat Pernyataan8. Surat Keterangan Sehat
- Verval- Usul ke UU
MengajukanPermohonanRekomendasi
PNS Satker Unit Utama
SK Tugas Belajar:1. Bukti Penerimaan di
Perguruan Tinggi2. Surat Pemberian Beasiswa
KelengkapanBerkas
Biro Kepegawaian
- Verval- Usul ke
Ropeg
- Verval- Penerbitan
Rekomendasi
PenyandangDana
InformasiBeasiswa
MengajukanBeasiswa- Seleksi
Administrasi- Seleksi
Akademik
- Seleksi- Pengumuman
MengajukanSK Tugas Belajar
- Verval- Usul ke UU
- Verval- Usul ke
Ropeg
- Verval- Penetapan SK
Tugas Belajar
Pengangkatan Pertama
Pengangkatan Alih Jabatan
Penangkatan ke dalam Jabatan Fungsionalmelalui Inpassing
Kenaikan Jabatan Fungsional
Pembebasan Sementara
Pengangkatan Kembali
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Perpindahan dalam Jabatan Pelaksana
Pemberian/Pemberhentian TunjanganBahaya Radiasi
Pemberian/Penyesuaian TunjanganJabatan Fungsional
PAK Analis Kepegawaian kategoriKeterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
11
2
3
4
5
6
7
8
Usul onlineProses dapat dimonitor di info proses pada web ropeghttps://ropeg.kemkes.go.id/inpro→kemudian pilih Pengembangan
1
2
3
PRODUK BIRO KEPEGAWAIAN TERKAITADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL
PNS yang telah dan atau masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusanPyb
Penyesuaian/inpassing
ditujukan bagi:
PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuaidengan formasi JF dan telah mendapatkan KP setingkat lebih tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawasyang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antarabidang tugas jabatan dengan JF yang akan diduduki
PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkatdalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapatmemenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkatsetingkat lebih tinggi
PERMENKES NOMOR 23 TAHUN 2019
1
2
3
4
Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada
kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta
jabatan yang ditetapkan oleh Menteri
Batas usia paling tinggi:
➔ 56 th, utk kategoriketerampilan, jenjang Ahli
Pertama dan Ahli Muda
➔ 58 th, utk jenjang Ahli Madya
Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan
paling lambat 6 bulansebelum masa
Penyesuaian/Inpassing berakhir
PERLU DIPERHATIKAN !!!
Seleksi Administrasi Inpassing
Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing
Penerbitan sertifikat lulus uji kompetensi inpassing
Penetapankebutuhan inpassing
Penetapan PNS ke dalam
Jabfung melaluiinpassing
ALUR PELAKSANAAN INPASSING
Tidak tersedia petajabatan;
Tersedia peta jabatantetapi tdk mengusulkan
formasi kebutuhaninpassing ke KemenPAN
RB
Jumlah usulanmelebihi jumlah
kebutuhan inpassingyang telah ditetapkan
KemenPAN RB
Ybs sudah diangkat kedalam jabatan
struktural
1 2 3 4
PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGUSULAN PENETAPAN SK INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
Ybs memiliki suratrekomendasi/sertifikatlulus inpassing, tetapi
setelah itu melaksanakanproses Kenaikan Pangkat
Otomatis (KPO);
Jenjang jabatan pdsertifikat/surat
rekomendasi hasil lulus uji kompetensi tdk
sesuai dengangolongan/pangkat Ybs
Usulan jenjang yg akandiduduki tdk sesuai dg
sertifikat/suratrekomendasi hasil
lulus uji kompetensi
5 6 7
a. Beberapa JF memperbolehkan, asalkan tidak berubah jenjang (cth: Arsiparis)b. Beberapa JF memperbolehkan, meskipun berubah jenjang (cth: Pranata Humas, Pengelola PBJ)c. Beberapa JF tidak memperbolehkan (cth: Jabfungkes)d. Sebagian besar unit Pembina JF belum membuat klarifikasi mengenai hal ini (cth: Auditor, Pranta Komputer, Dosen, WI, dll)
PELANTIKAN PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL
(PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2017)
Setiap PNS yang diangkatmenjadi pejabat fungsional
wajib dilantik dan mengangkatsumpah/janji jabatan menurut
agama dan kepercayaannyakepada Tuhan YME
Pelantikan dan pengangkatansumpah/janji jabatan
sebagaimana dimaksud angka1 dilakukan terhadap PNS yang
diangkat menjadi pejabatfungsional, melalui
pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain,
dan penyesuaian/inpassing
Pelantikan dan pengangkatan
sumpah/janji jabatandapat dilakukan terhadap
PNS yang mengalamikenaikan jenjang jabatan
fungsional
1 2 3
01 02 03 04
Pelantikan & pengambilansumpah/janji JF paling lambat 30 hari sejak SK
ditetapkan
PNS yg mengangkatjanji/sumpah jabatan
didampingi oleh seorangRohaniwan dan 2 orang saksi
Saksi dimaksud merupakanPNS yang jabatannya paling
rendah sama dengan jabatanPNS yg mengangkat
janji/sumpah
Setiap pengambilansumpah/janji jabatan
dituangkan dalam berita acara yg ditandatangani oleh pejabat
yg mengambil sumpah/janji, PNS yg mengangkat
sumpah/janji jabatan, dan saksi
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL
Catatan: Sumpah/janji jabatan fungsional diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing;
x
Menteri mendelegasikanpelaksanaan pelantikan PNS,
kepada:
Sekretaris Jenderal untuk JF jenjang Utama dan Madya di lingkungan Kemenkes
Para Dirjen, Irjen, dan Para KepalaBadan untuk JF jenjang Utama dan
Madya
Para Kepala Unit Pelaksana Teknisuntuk JF selain tingkat Utama dan
Madya di lingkungan masing2
Kepala Biro Kepegawaian untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di
lingkungan Sekretariat Jenderal
Para Sekretaris Ditjen, SekretarisItjen, dan Para Sekretaris Badan
untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan masing2
12
34
5
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2019
Januari
Berkas KJ yangvalid dilanjutkanuntuk proses Kenaikan Pangkat di
BKN
April Juli Oktober
Usul diterima paling lambat20 Desember
Usul diterima paling lambat27 Maret
Berkas KJ yang valid dan tidakvalid dikembalikan ke Unit Pengusul, untuk proses KP
periode berikutnya
Usul diterima paling lambat26 Juni
Berkas KJ yang valid dilanjutkanuntuk proses Kenaikan Pangkat di
BKN
Usul diterima paling lambat30 September
Berkas KJ yang valid dan tidakvalid dikembalikan ke Unit Pengusul, untuk proses KP
periode berikutnya
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGANGKATAN PERTAMA, ALIH JABATAN, INPASSING DAN KENAIKAN JABATAN
Biro Kepegawaian akan menerbitkan suratedaran resmi terkait pelaksanaan
administrasi JF di lingkungan KemenkesUsulan yang masuk ke Biro Kepegawaian setelah batas waktu ygditentukan, maka akan diproses pada periode berikutnya
Usul online dapat dilakukan sepanjangtahun
Utk proses administrasi JF lainnya, yaituPemindahan Jabatan Pelaksana,
Pemberhentian JF, Pemberian/PenyesuaianTunjangan Fungsional, Tunjangan Bahaya
Radiasi, Ralat SK, dan lain-lain, tetapdilaksanakan tanpa periode
Kelengkapan berkas proses tdk valid ygmasuk ke Biro Kepegawaian setelahbatas waktu yg ditentukan, maka tdkakan diproses pada periode tsb, tetapidapat diusulkan lagi pada periodeberikutnya
Kele
ngk
apan
Ber
kas
Usu
lad
min
istr
asiJ
abat
anFu
ngs
ion
al
Usu
lon
line
Sura
t Ed
aran
Ad
min
istr
asiJ
F la
inny
a
ATURAN PELAKSANAAN PERIODE PENGANGKATAN
JABATAN FUNGSIONAL
- Tidak melakukan usul online;- Usul online tidak sesuai produk kepegawaian yang akan diproses;- Berkas tidak lengkap;- PAK tidak sesuai ketentuan;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP);
- Berkas tidak lengkap;
- Tidak tersedia Peta Jabatan;
- Berkas tidak lengkap;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- PAK tidak sesuai ketentuan;
SETJEN
ITJEN
DITJEN KESMAS
PERMASALAHAN PROSES ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL &
JABATAN PELAKSANA SECARA UMUM
- Berkas tidak lengkap;- tidak sesuai ketentuan proses administrasi JF;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;
- Berkas tidak lengkap;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- tidak sesuai ketentuan proses administrasi JF;- PAK tidak sesuai ketentuan;- Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP);
- Berkas tidak lengkap;- tidak sesuai ketentuan proses administrasi JF;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- Sesuai perubahan Permenpan JF Peneliti, Biro Kepegawaiansedang proses penyesuaian aplikasi SILK
BADAN LITBANGKES
DITJEN KEFARMASIAN
DAN ALKES
DITJEN P2P
PERMASALAHAN PROSES ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL &
JABATAN PELAKSANA SECARA UMUM
PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PROSES PAK
1) Masa penilaian PAK lebih dari 5 tahun;
2) Masa penilaian PAK terputus dari PAK
sebelumnya;
3) Tanggal penetapan PAK lebih dari 2 kali periode
kenaikan pangkat;
4) Tanggal penetapan PAK lebih dari 1 tahun dari
akhir masa penilaian PAK;
5) Komposisi PAK tidak sesuai ketentuan;
6) Jumlah angka kredit tidak sesuai ketentuan sesuai
permenpan masing-masing jabfung;
7) Rekomendasi pada PAK tidak sesuai;
8) Angka kredit tidak dirinci;
9) Angka kredit Pendidikan tidak sesuai ketentuan;