Pengembangan Klaster - digilib.bppt.go.iddigilib.bppt.go.id/sampul/Pengembangan_Klaster_Inovasi_di_Kabu...Pengembangan Klaster Industri Studi Kasus di Kabupaten Blitar ISBN 978 -602

Pengembangan Klaster

Industri Studi Kasus di Kabupaten Blitar

Penerbit

BPPT PRESS BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pengembangan Klaster Industri Studi Kasus di Kabupaten Blitar

ISBN 978-602-1124-29-1

Cetakan Pertama : Tahun 2014

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit Diterbitkan oleh : BPPT PRESS Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44

Tentang Hak Cipta

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pengembangan Klaster Industri Studi Kasus di Kabupaten Blitar

Tim Penyusun :

M. Ansorudin Sidik Husni Y. Rosadi

Priyambodo D Iwan Guntoro

Editor :

Rusdy Taufiq

Penerbit

BPPT PRESS BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 476/DKI/III/2013 Gedung BPPT II (Lantai 4)

Jalan MH. Thamrin No.8, Jakarta 10340 Tel. (62-21) 316 9091, 3169 6067

Fax. 021-310 1802 e-mail : [email protected]

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengembangan Klaster Industri - Studi Kasus di Kabupaten Blitar Editor : Rusdy Taufiq

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Penerbitan (KDT) Pengembangan Klaster Industri - Studi kasus di Kabupaten Blitar/ editor, Rusdy Taufiq. -- Jakarta : BPPT Press, 2014. 165 + x hlm. ; 14,8 x 21 cm. ISBN 978-602-1124-29-1 1. Industri, Klaster. Rusdy Taufiq

Diterbitkan pertama kali oleh BPPT-Press, Jakarta 2014 Sekretariat BPPT-Press BPPT Gedung II Lantai 4 Jl. MH. Thamrin 8 Jakarta 10340 Telp. (62-21) 316 9091, 3169 6067 Fax. (62-21) 310 1802 e-mail : [email protected]

atau

Gedung Teknologi 3 BPPT, Lantai 2 Kawasan Puspiptek Serpong Tangerang Selatan 15314 Telp. (62-21) 7579 1260, 7579 1262 ext. 232 Fax. (62-21) 7579 1281 e-mail : [email protected] Edisi Pertama, November 2014 Isi diluar tanggung jawab Percetakan

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR Disadari bahwa peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan agenda penting dan sekaligus menjadi tumpuan yang harus diperkokoh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Membangun daya saing dan kohesi sosial memerlukan landasan kuat dan kemampuan (kapasitas) mewujudkannya. Dalam kaitan ini, kemampuan inovasi dan difusi serta proses pembelajaran teknologi menjadi tumpuan keberhasilannya, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan yang sangat menentukan.

Oleh sebab itu, penguatan sistem inovasi (sebagai satu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan yang saling terhubungan dalam proses interaksi produktif) perlu menjadi prioritas pembangunan, baik pada tataran nasional maupun daerah. Upaya penguatan sistem inovasi akan menentukan kemampuan inovasi dan difusi teknologi termasuk proses pembelajaran teknologinya, dan pada akhirnya akan mempengaruhi proses peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan penguatan sistem inovasi ini, salah satu tema inisiatif strategisnya adalah pengembangan klaster industri.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang berupaya meningkatkan daya saing daerahnya melalui perkuatan sistem inovasi daerah. Inisiatif strategisnya adalah dengan mengembangkan klaster industri yang dimulai pada tahun 2008-2009. Melalui program ”Putri Kencana” di Kabupaten Blitar telah dibentuk tiga klaster industri, yaitu: 1) klaster industri ”Sari Raos” merupakan klaster industri pangan berbahan baku lokal, 2) klaster industri ”Java Atsiri” merupakan klaster industri minyak atsiri dan 3) klaster industri ”Manggar Sari” merupakan klaster industri produk-produk berbasis kelapa.

Dokumen ini yang diberi judul “Pengembangan Klaster Industri: Studi Kasus di Kabupaten Blitar,” merupakan rumusan arah kebijakan strategis bagi pengembangan ketiga klaster industri tersebut.

Dokumen ini dirumuskan dan disiapkan melalui proses diskusi partisipatif dengan kelompok kerja ketiga klaster industri tersebut. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi penuntun para pihak di

Kabupaten Blitar untuk secara bersama-sama merumuskan kebijakan pengembangan klaster industri yang dapat dituangkan dalam program/ aktivitas yang lebih operasional dan mampu memperkuat kolaborasi sinergis multi pihak dalam sistem inovasi daerah.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1.1. Latar belakang 1 1.2. Pengertian 3 1.3. Maksud dan Tujuan 4 1.4. Kedudukan dan Fungsi 4 1.5. Landasan Hukum 4

BAB 2 METODOLOGI 7 2.1. Kerangka Analisis 7 2.2. Data dan Metode Perolehan Data 7 2.3. Metode Analisis 9

BAB 3 TINJAUAN KABUPATEN BLITAR 13 3.1. Profil Daerah 13 3.2. Potensi Daerah 17 3.3. Peluang Investasi 30 3.4. Permasalahan Spesifik Daerah 35 3.5. Isu Strategis Pembangunan Daerah 43 3.6. Fokus Pembangunan Sektoral 44

BAB 4 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

47

4.1. Garis besar Arah Pengembangan Kabupaten Blitar

47

4.2. Visi 49 4.3. Misi 50 4.4. Tujuan 53 4.5. Sasaran 54 4.6. Strategi Pembangunan 57 4.7. Arah Kebijakan 60 4.8 Kebijakan Pengembangan Klaster Industri 77

BAB 5 KONSEP PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI 81 5.1. Pengembangan Klaster Industri untuk

Membangun Keunggulan Daya Saing 81

5.2. Pengembangan Klaster Industri dalam Kerangka Sistem Inovasi

82

5.3. Tahapan Pengembangan Klaster Industri 87

BAB 6 ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN KLASTER INDUSTRI

97

6.1. Peta Pelaku Usaha 97 6.2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Klaster

Industri 99

BAB 7 STRATEGI PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI 117 7.1. Klaster Industri Pangan Olahan “Sari Raos” 117 7.2. Klaster Industri Minyak Atsiri “Java Atsiri” 126 7.3. Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa

“Manggar Sari” 129

BAB 8 RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

133

8.1. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Pangan Olahan “Sari Raos”

134

8.2. Matrik rencana Tindak Klaster Industri Minya Atsiri “Java Atsiri”

144

8.3. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa ‘Manggar Sari”

155

BAB 9 PENUTUP 161

DAFTAR PUSTAKA 163

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kepadatan Penduduk Akhir Tahun menurut Kecamatan Tahun 2012

14

Tabel 3.2. Pencari Kerja Menurut Status di Dinas Tenaga Kerja

15

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah TK, SD, SMTP dan SMTA 16 Tabel 3.4. Jumlah Murid TK, SD, SMTP dan SMTA (murid) 16 Tabel 3.5. Produksi Peternakan Terbesar 17 Tabel 3.6. Luas Panen, Rata-Rata Produksi Untuk

Pertanian Pangan 20

Tabel 3.7. Daerah Sentra Ikan Konsumsi 21 Tabel 3.8. Daerah Sentra Ikan Hias 21 Tabel 3.9. Obyek Wisata, Lokasi dan Jaraknya 23 Tabel 3.10. Obyek Wisata Sejarah 24 Tabel 3.11. Obyek Wisata Budaya 25 Tabel 3.12. Jenis Industri Kecil dan Tenaga Kerja 27 Tabel 3.13. Jenis Tambang dan Lokasinya 28 Tabel 3.14. Daftar Produksi Peternakan 32 Tabel 3.15. Hubungan Isu Strategis dan Fokus

Pembangunan Sektoral (RPJMD Kab. Blitar 2011-2016)

44

Tabel 6.1. Kekuatan dan Permasalahan Klaster Industri Pangan Olahan ”Sari Raos” di Kabupaten Blitar

100

Tabel 6.2. Kekuatan dan Permasalahan Klaster Industri berbasiskan industri aromatik ”JAVA ATSIRI” di Kabupaten Blitar

109

Tabel 6.3. Kekuatan dan Permasalahan Klaster Inudustri berbasis komoditas kelapa ”MANGGAR SARI” di Kabupaten Blitar

113

Tabel 8.1. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Pangan lahan ”Sari Raos”

134

Tabel 8.2. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Minyak Atsiri ”Java Atsiri”

144

Tabel 8.3. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa ”Manggar Sari”

155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Strategi Pengembangan/ Penguatan Klaster Industri

10

Gambar 5.1 Kerangka Umum Sistem Inovasi 82 Gambar 5.2. Isu dan Agenda Pokok Penguatan Sistem

Inovasi 85

Gambar 5.3. Inisiatif Strategis Penguatan Sistem Inovasi 87 Gambar 5.4. Skema Tahapan Pengembangan Klaster Industri 89 Gambar 6.1. Rumpun Usaha Pangan Olahan 98 Gambar 6.2. Rumpun Usaha Java Atsiri 98 Gambar 6.3. Rumpun Usaha Manggarsasi 99 Gambar 7.1. Pohon Tujuan Strategi Pengembangan Klaster

Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar 118

Gambar 7.2. Pohon Tujuan Strategi-1 Pengembangan Pasar Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

119

Gambar 7.3. Pohon Tujuan Strategi 3: Pengembangan Diversifikasi Produk Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

121

Gambar 7.4. Pohon Tujuan Pengembangan Strategi-4: Usaha Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

123

Gambar 7.5. Pohon Tujuan Strategi-5 : Pengembangan Skim Pembiayaan Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

124

Gambar 7.6. Pemetaan Klaster Industri, Identifikasi Lingkungan Usaha dan Perumusan Strategi & Program Pengembangan Klaster Industri di Kabupaten Blitar dengan Metode Partisipatif

125

Gambar 7.7. Pohon Tujuan Strategi Pengembangan Klaster Industri Minyak Atsiri “JAVA ATSIRI”, Kabupaten Blitar

128

Gambar 7.8. Pohon Tujuan Strategi Pengembangan Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa “MANGGARSARI”, di Kabupaten Blitar

131

Pengembangan Klaster Industri: Studi Kasus di Kabupaten Blitar 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 23 tahun 2014, sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, yang ditujukan untuk: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah (UU 23/ 2014, pasal 31). Peningkatan dan pengembangan daya saing daerah juga sudah menjadi salah satu tujuan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa tujuan secara keseluruhan Sisnas P3 Iptek adalah:

memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta

2 Pengembangan Klaster Industri: Studi Kasus di Kabupaten Blitar

meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peranan penting dalam pengembangan sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi pemerintah daerah itu adalah untuk menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (sebagaimana istilah yang digunakan dalam UU No. 18 tahun 2002) atau “Kebijakan Strategis Pembangunan Sistem Inovasi Daerah” atau “Strategi Inovasi Daerah” (dengan pengertian bahwa ini hakikatnya mencakup pula kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah). Dalam perumusan Strategi Inovasi Daerah itu pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu didukung oleh Dewan Riset Daerah (DRD) yang pembentukannya dilakukan Pemerintah Daerah dan beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

Penyelenggaraan fungsi sistem penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan itu dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengembangkan instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Instrumen kebijakan berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga.


Upaya peningkatan daya saing Kabupaten Blitar adalah sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman bahwa daya saing tidak sekedar dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam melainkan oleh faktor-faktor buatan terutama ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus menerus.

Sehubungan dengan itu, pengembangan/ penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Blitar merupakan langkah yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Blitar.

Maka dengan pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai peran yang sangat strategis untuk menumbuhkembangkan faktor-faktor buatan tersebut melalui serangkaian kebijakan publik yang ditujukan bagi pengembangan inovasi yang berkesinambungan. Implementasi kebijakan publik tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Blitar karena daya saing suatu daerah sangat ditentukan oleh Strategi Inovasi Daerah dalam mengembangkan potensi spesifiknya secara optimal.

1.2. Pengertian

Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blitar adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor (pelaku), kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/ terbaik) serta proses pembelajaran di Kabupaten Blitar.

Strategi Inovasi Daerah Kabupaten Blitar 2010–2014 merupakan rumusan arah, prioritas serta kerangka kebijakan pengembangan jangka menengah sistem inovasi daerah di Kabupaten Blitar untuk periode tahun 2010-2014.

Tema inisiatif strategis penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar tahun 2010-2014 difokuskan pada pengembangan klaster industri.


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Dokumen Pengembangan Klaster Industri – Studi Kasus di Kabupaten Blitar ini disusun agar perangkat pemerintah Kabupaten Blitar dan para pemangku kepentingan dapat memahami arah, prioritas serta kerangka kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing Kabupaten Blitar.

Tujuan

Dokumen Pengembangan Klaster Industri – Studi Kasus di Kabupaten Blitar ini bertujuan untuk mensinergikan langkah-langkah penguatan sistem inovasi dan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

1.4. Kedudukan dan Fungsi

Dokumen Pengembangan Klaster Industri – Studi Kasus di Kabupaten Blitar memiliki kedudukan sebagai pengejawantahan operasional dari peraturan perundang-undangan terkait secara kontekstual bagi Kabupaten Blitar, serta pengejawantahan dan pemfokusan dari rencana strategis (pembangunan jangka menengah) Kabupaten Blitar sehubungan dengan pengembangan sistem inovasi daerah sebagai bagian integral dari sistem inovasi nasional. Adapun fungsinya adalah sebagai acuan dalam :

Perumusan kebijakan inovasi beserta instrumen kebijakannya di Kabupaten Blitar.

Penyusunan rencana tindak tahunan pengembangan klaster industri dalam kerangka sistem inovasi daerah di Kabupaten Blitar.

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Dokumen Pengembangan Klaster Industri – Studi Kasus di Kabupaten Blitar ini adalah:

UUD ’45 (Amandemen Keempat, khususnya Pasal 31, Ayat 5).


UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-225

UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek) .

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 - 2014.



METODOLOGI 2

2.1. Kerangka Analisis

Kerangka analisis disusun sebagai upaya untuk mengarahkan alur penelitian pada jalur yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Kerangka analisis dimulai dari studi pustaka untuk memahami komponen penting dalam merumuskan Strategi Pengembangan Klaster Industri di Kabupaten Blitar. Dengan memahami komponen yang ada, maka disusun tujuan kegiatan, sebagai upaya untuk memfokuskan arah kegiatan pada pencapaian hasil yang tepat. Dari tujuan kegiatan maka ditentukan data-data apa yang diperlukan dalam kegiatan dan bagaimana metode untuk mengolah data. Dengan bantuan studi pustaka, maka pencarian data-data tersebut dan metode analisis data yang tepat dapat dilakukan. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat dirumuskan alur strategi yang relevan untuk pengembangan klaster industri di Kabupaten Blitar.

2.2. Data dan Metode Perolehan Data

Berdasarkan sifat data, ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan kuesioner, wawancara mendalam (in depth interview). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, studi terhadap potensi daerah Kabupaten Blitar, data berbagai peraturan perundangan dan kebijakan, data statistik, dan data yang telah diperoleh sebelumnya. Data primer dan data sekunder ditelusuri dan dijadikan sebagai informasi dasar dalam melakukan kajian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.


2.2.1. Data Primer

Wawancara

Wawancara merupakan metode perolehan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan para stakeholder dalam klaster industri di Kabupaten Blitar (pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, pengguna, tokoh masyarakat serta masyarakat lainnya). Wawancara dilakukan setelah menentukan responden terpilih yang telah bersedia untuk digali informasinya secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan memberi kesempatan responden untuk menjawab secara jujur dan tanpa preseden.

Survei dan observasi

Survei dilakukan secara detail untuk memperoleh data secara langsung terhadap komponen-komponen penting dalam merumuskan strategi pengembangan klaster industri di Kabupaten Blitar. Survei dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha terpilih serta stakeholder lainnya untuk melihat langsung bagaimana kondisi dan kemampuan mereka serta bagaimana jalinan interaksi mereka dengan para stakeholder lainnya. Selain itu, survei juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai dukungan kebijakan dalam pengembangan klaster industri.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD digunakan sebagai sarana pertemuan semua stakeholder yang berperan dalam pengembangan klaster industri di Kabupaten Blitar, sehingga terjadi komunikasi yang baik untuk bertukar pendapat dan saling memberi masukan mengenai arah pengembangan klaster industri. FGD berguna untuk menjadi media dalam menjalin kerjasama antara setiap stakeholder dan merumuskan strategi serta rencana aksi yang akan dilaksanakan.

2.2.2. Data Sekunder

Data potensi daerah Kabupaten Blitar

berupa data dan informasi mengenai potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar. Data ini berupa data kontribusi ekonomi dari sektor ekonomi (pertanian, industri, energi, keuangan, jasa dan lainnya), sumber daya yang tersedia untuk sektor ekonomi tersebut, infrastruktur dan fasilitas penunjang serta prospek ke depannya.


Data kebijakan daerah

merupakan data dan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan klaster industri dan pengembangan potensi daerah.

Data Statistik

merupakan data tentang kondisi perekonomian, demografi dan sosial Kabupaten Blitar. Data statistik berkaitan dengan data keuangan, ekonomi, usia, pendidikan, lapangan usaha dan lainnya.

Data sebelumnya

berupa data-data mengenai kegiatan pengembangan klaster industri yang telah dikembangkan di Kabupaten Blitar. Data-data tersbut berupa laporan-laporan mengenai berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan industri di Kabupaten Blitar.

2.3. Metode Analisis

Metode Analisis adalah metode untuk mengolah dan memaknai data dan informasi yang telah diperoleh. Dalam pengembangan klaster industri, ada dua metode yang akan digunakan, yaitu: (1) metode pengembangan klaster industri yang dikembangkan oleh BPPT, dan (2) metode pendalaman kasus. Kedua metode tersebut saling melengkapi untuk mendukung pengembangan klaster industri di Kabupaten Blitar.

2.3.1. Metode Pengembangan Klaster Industri

Pengalaman praktik pengembangan atau penguatan klaster industri negara lain maupun dalam konteks nasional cukup beragam. Beberapa pihak dan proyek di berbagai negara seperti EDA - Economic Development Administration – Amerika Serikat (NGA, 2002), EURADA - European Association of Development Agencies – Eropa (EURADA, 1999, 2012), Multifunction Polis/MFP dan Business Vision 2010 – Australia (Smith, 2012; Parker, 1998), GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit- Jerman (GTZ, 2007), termasuk Indonesia dengan KPEL - Kemitraan untuk Pengembangan Ekonomi Lokal – Bappenas


(Wiranto dan Tarigan, 2008; Suyono, 2006), Klaster Industri Prioritas (Pepres 28/2008; Tarigan, 2011) dan lainnya telah menyusun beberapa tahapan umum pengembangan/ penguatan klaster industri. Dokumen tersebut merupakan panduan umum (guideline) dalam pengembangan/ penguatan klaster industri. Pengembangan klaster disusun dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut tentu saja perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing kasus. Tahapan pengembangan klaster industry pada dasarnya bersifat “generik,” dan memerlukan penyesuaian dalam implementasi praktisnya.

Upaya dan proses pengembangan (perkuatan) klaster industri pada dasarnya terdiri atas 4 (empat) tahapan generik (Taufik, 2005a; BPPT, 2011a), yaitu:

Aktivitas Awal Inisiatif Pengembangan (Perkuatan);

Penyusunan Kerangka dan Agenda Pengembangan (Perkuatan);

Implementasi; dan

Pemantauan, Evaluasi serta Perbaikan/Penyempurnaan.

Gambar 2.1. Strategi Pengembangan / Penguatan Klaster Industri


Tahapan proses tersebut sebenarnya lebih merupakan proses yang berkesinambungan, hingga batas tertentu dapat tumpang-tindih satu dengan lainnya, dan bersifat iteratif. Detail tahapan dapat beragam dan berbeda dari suatu kasus ke kasus lain.

Prakarsa pengembangan atau penguatan klaster industri di daerah membutuhkan rangkaian langkah yang cukup memakan waktu. Dimana Langkah-langkah implementasi prakarsa perlu didampingi secara intensif. Selain mengenalkan proses sistematis untuk melakukan perencanaan kegiatan, kelembagaan klaster industri di tingkat lokal juga perlu dibenahi dan diperkuat. Berprakarsa melakukan pengembangan atau penguatan klaster industri di daerah membutuhkan langkah-langkah kecil yang tersusun secara sistematis sehingga tercapai efektivitas yang optimum.

2.3.2. Metode Pendalaman Kasus

Pendalaman kasus merupakan metode yang banyak dilakukan untuk memahami secara mendalam suatu kondisi atau peristiwa, dan membedah jalinan hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Banyak kegiatan penelitian yang memerlukan alur kronologi yang mencakup pengumpulan data dan informasi secara terstruktur dari mulai input, proses, output dan dampak dalam jangka panjang (Lazenbatt, 2002). Hal tersebut tentu saja membutuhkan analisis yang mendalam dan terlibat langsung dalam kegiatan objek penelitian. Hal tersebut dapat dilakukan melali pendalaman terhadap kasus objek yang memiliki perilaku yang khas. Pendekatan evaluasi secara luas dilakukan dalam bentuk evaluasi formatif dengan analisis dampak. Pendalaman dengan wawancara dan peninjauan lapangan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah awawancara awal (baseline interviews) fokus pada upaya memperoleh gambaran mengenai kondisi umum dari objek, dan persepsi mereka terhadap system. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data (mid-phase data collection), dengan wawancara difokuskan dalam hal penerimaan objek terhadap system yang diterapkan (dalam hal ini pengembangan klaster industri) dan proses jalinan antar komponen dan intervensi supaya system dapat berlangsung dengan baik. Tahap selanjutnya adalah wawancara akhir (final interviews) dan pengumpulan data terkait dengan dampak dari pengembangan klaster industri berdasarkan perspektif setiap komponen dalam system


sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai penerimaan setiap komponen dalam menunjang keberhasilan program (Giuliani et al., 2014) yang dalam penelitan ini adalah pengembangan klaster industri dari setiap pelaku/komponen yang terlibat.


TINJAUAN KABUPATEN BLITAR 3

3.1. Profil Daerah

Topografi

Secara administratif Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian +167 meter dan luas 1.588,79 km2. Di Kabupaten Blitar terdapat sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 km2 dan kawasan Blitar Utara dengan luas 898,94 km2

(BPS Kab. Blitar, 2013).

Dibandingkan dengan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dengan batuan dasar (bedrock) yang cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya berasal dari batuan gunung api yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi.


Iklim

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak antara 111° 40' - 112°10' Bujur Timur dan 7° 58' - 8° 9' 51" Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 apabila dilihat dari rata-rata curah hujan dan bulan-bulan tahun kalender selama tahun 2005. Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim penghujan dan kemarau.

Penduduk

Total jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2012 mencapai 1.126.151 jiwa dengan kepadatan penduduk 709 jiwa/km2. Hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Blitar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Dari 22 kecamatan di Wilayah Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok menempati urutan teratas yang mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu sekitar 96.783 jiwa. Sementara kecamatan lain yang juga berjumlah penduduk cukup besar (diatas 60.000 jiwa) adalah Kanigoro (72.919 jiwa), Nglegok (67.479 jiwa), Gandusari (66.337 jiwa), dan Kademangan (63.519 jiwa).

Jika diperhatikan kepadatan penduduk akhir tahun, Kecamatan Sanankulon menempati urutan teratas yaitu dengan kepadatan 1.612 jiwa/Km2. Sedangkan kecamatan lain yang mempunyai kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kanigoro 1.329 jiwa/km2 dan Talun 1.199 jiwa/km2.

Tabel 3.1. Kepadatan Penduduk Akhir Tahun menurut Kecamatan Tahun 2012

Kecamatan Luas Wilayah

(m2) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

1 Bakung 111,24 25.158 226

2 Wonotirto 164,54 35.465 216

3 Panggungrejo 119,04 40.781 343

4 Wates 68,76 27.850 405

5 Binangun 76,79 42.962 559

6 Sutojayan 44,20 47.217 1.068


Kecamatan Luas Wilayah

(m2) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

7 Kademangan 105,28 64.010 608

8 Kanigoro 55,55 73.833 1.329

9 Talun 49,78 59.673 1.199

10 Selopuro 39,29 39.564 1.007

11 Kesamben 56,96 48.696 855

12 Selorejo 52,23 34.985 670

13 Doko 70,95 37.865 534

14 Wlingi 66,36 50.204 757

15 Gandusari 88,23 66.729 756

16 Garum 54,56 62.672 1.149

17 Nglegok 92,56 68.083 736

18 Sanankulon 33,33 53.729 1.612

19 Ponggok 103,83 97.920 943

20 Srengat 53,98 62.787 1.163

21 Wonodadi 40,35 46.222 1.146

22 Udanawu 40,98 39.746 970

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2013

Tenaga Kerja

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar menunjukkan jumlah pencari kerja pada tahun 2012 mencapai 20.231 orang. Pertumbuhan jumlah pencari kerja menunjukkan bahwa tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2011. Dari jumlah 6.056 naik menjadi 23.231 pada tahun 2012 atau naik sebesar 73,93%.

Tabel 3.2. Pencari Kerja Menurut Status di Dinas Tenaga Kerja

Pendidikan/ Program

Studi

2012 (jiwa ) 2011 (jiwa)

Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah

SD 83 231 314 54 280 334

SMTP 622 2.956 3.578 390 3.247 3.637

SMTA 3.533 1.090 4.623 927 716 1.643

D1/D2 1.525 2.320 3.845 28 21 49

D3/S1 3.765 4.106 7.871 146 247 393

Jumlah 9.528 9.614 20.231 1.545 4.511 6.056



Pendidikan

Gambaran mengenai jumlah sekolah dan jumlah murid selama kurun waktu 2008/2009 –2012/2013 pada seluruh jenjang pendidikan mulai Taman Kanak-kanak, SD, SLTP sampai SLTA dapat dilihat pada tabel berikut.

Ditingkat sekolah Taman Kanak-kanak banyaknya sekolah mengalami perubahan dari tahun 2011/2012, yaitu sebanyak 795 sekolah menjadi 808 sekolah pada tahun 2012/2013 pada tahun 2012/2013 . Di tingkat SD mengalami perubahan yaitu sebanyak 716 sekolah pada tahun 2012/2013 menjadi 710 sekolah pada tahun 2012/2013. Kemudian untuk Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) mengalami perubahan yaitu sebanyak 97 sekolah pada tahun 2012/2013 menjadi 103 sekolah pada tahun 2012/2013. Sekolah Menengah Umum (SMU) mengalami perubahan yaitu sebanyak 75 sekolah pada tahun 2012/2013 menjadi 46 sekolah pada tahun 2012/2013.

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah TK, SD, SMTP dan SMTA

Tahun TK SD SLTP SLTA

2012 808 689 103 46

2011 795 697 97 75

2010 793 692 98 41

2009 897 708 98 39

2008 872 714 101 39

Sumber : BPS Kabupaten Blitar 2013

Kemudian untuk data jumlah murid di jenjang SLTA mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2011, sementara untuk tingkat TK dan SD terjadi sedikit penurunan.

Tabel 3.4. Jumlah Murid TK, SD, SMTP dan SMTA (murid)

Tahun TK SD SLTP SLTA

2012 28.662 83.551 31.536 18.764

2011 28.664 86.740 32.253 16.272

2010 29.090 86.563 33.306 16.272

2009 34.269 89.882 34.212 14.867

2008 30.275 92.913 32.568 11.976



Untuk sekolah-sekolah di luar (Non) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara umum mempunyai kondisi hampir sama dengan sekolah-sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dimana jumlah murid di jenjang SD dan SMP mengalami kenaikan, tetapi di jenjang TK mengalami penurunan, serta setingkat SMU tidak mengalami perubahan.

3.2 Potensi Daerah

3.2.1. Potensi Peternakan

Komoditi peternakan terbesar di Kabupaten Blitar adalah ayam ras petelur. Sampai pada tahun 2010 sebagai potensi unggulan, produksi telur Kabupaten Blitar mampu memenuhi 70% dari kebutuhan telur di Jawa Timur dan secara Nasional memenuhi 30% dari kebutuhan telur ayam Nasional.

Tahun 2010 jumlah populasi ayam ras petelur Kabupaten Blitar mencapai 15.467.600 ekor dengan jumlah produksi telur sebanyak 134.735,3 ton telur. Adapun secara produksi di Kecamatan Srengat, Ponggok dan Kademangan. Selain itu populasi itik di Kabupaten Blitar mencapai750.444 ekor dengan jumlah produksi telur 3.512 ton. Sedangkan populasi ayam buras mencapai 2.826.963 ekor pada tahun 2010 dengan sentra di Kecamatan Talun.

Tabel 3.5. Produksi Peternakan Terbesar

No. Nama Ternak Populasi

1. Sapi Potong 116.805

2. Sapi Perah 23.880

3. Kerbau 7.510

4. Kuda 185

5. Kambing 93.639

6. Domba 7.425

7. Babi 6.574

BPS Kabupaten Blitar, 2013


Pada tahun 2010 populasi sapi potong mencapai 116.805 ekor dengan daerah sentra produksi Kecamatan Gandusari dan Pangungrejo. Populasi sapi perah mencapai 23.880 ekor dengan jumlah produksi susu mencapai 39.937 liter dengan sentra produksi di Kecamatan Sanankulon, Gandusari dan Nglegok.

[http://www.blitarkab.go.id/2012/06/865.html].

3.2.2. Potensi Kehutanan dan Perkebunan

Kehutanan

Lahan bukan sawah yang berupa hutan rakyat di Kabupaten Blitar seluas 1.845 Ha. Penggunaan lahan untuk hutan Negara secara statistik selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan yaitu seluas 23.915 Ha. Sementara itu luas hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Blitar sampai dengan tehun 2010 mencapai seluas 34.968,9 Ha.

Selama tahun 2002 s/d 2008 luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Blitar pengalami penurunan yang cukup signifikan dengan adanya program GERHAN yang digulirkan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2008 penurunan lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mencapai 18.130 Ha (70,77%) dari luas lahan kritis di Kabupaten Blitar yang mencapai 25.617 Ha. Diharapkan pada tahun 2009 luas lahan kriis seluas 7.487 Hal tersebut dapat diubah menjadi hutan rakyat melalui program GERHAN. Kecamatan memiliki lahan kritis paling luas adalah Kecamatan Panggungrejo (5.801 Ha) dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Ponggok (67 Ha). Sedangkan 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar tidak memiliki lahan kritis.

Areal hutan di Kabupaten Blitar seluas 34.966 Ha dimana di Kecamatan Wonotirto terdapat kawasan hutan Negara paling luas dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu seluas 4.547,5 Ha. Selain itu Kecamatan Panggungrejo juga memiliki kawasan hutan Negara seluas 4.152,5 Ha. Sedangkan Kecamatan Kanigoro, Talun, Srengat, Wonodadi dan Udanawu tidak terdapat kawasan hutan.

Perkebunan

Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman semusim tanaman tahunan serta tanaman obat-obatan. Tanaman semusim terdiri dari tebu dan tembakau (Lokal dan Virginia), sedangkan tanaman tahunan terdiri


dari kenaga, cengkeh, kopi, kakao, kapuk randu, kelapa dan lada. Selain itu tanaman obat-obatan diantaranya jahe, temulawak, kencur, kunyit dan laos. Produksi kelapa yang sangat melimpah memberikan Kontribusi bagi industri gula kelapa yang banyak dikembangkan di Kabupaten Blitar [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/876.html].

3.2.3. Potensi Pertanian

Di Kabupaten Blitar salah satu sektor prioritas adalah pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten Blitar meliputi : tanaman pangan dan holtikultura, peternakan kehutanan dan perkebunan, dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor prioritas terhadap nilai PDRB Kabupaten Blitar yang mencapai 47%. Di perkirakan pada beberapa dasawarsa kedepan sektor pertanian masih mendominasi di bandingkan dengan sektor lain mengingat kultur dan kondisi geografi di Kabupaten Blitar sangat mendukung perkembangan sektor pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut yang perlu di pikirkan dan di carikan trobosan inovasi adalah bagaimana hasil-hasil pertanian tersebut tidak hanya di pasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu kedepan diperlukan stimulasi terhadap sektor industri pengolahan sehingga dapat mengisi kekosongan ruang usaha antara produksi bahan mentah yang dihasilkan sektor pertanian dengan pemasaran [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/889.html].

3.2.4. Potensi Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan yang banyak di produksi di Kabupaten Blitar meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah,umbi kayu, dan ketela rambat. Kedelai hasil produksi masyarakat Kabupaten Blitar memiliki prospek yang bagus dan mampu bersaing dengan daerah lain sebagai pemasok bahan baku kecap selain di gunakan sebagai bahan dasar tempe dan tahu.

Sementara itu produksi jagung selain di pergunakan sebagai bahan makanan juga di gunakan sebagai bahan makanan ternak sedangkan ubi kayu selain untuk di konsumsi juga di pasarkan untuk kebutuhan pabrik tepung tapioka dan untuk industri makanan olahan seperti krupuk.


Tabel 3.6. Luas Panen, Rata-Rata Produksi Untuk Pertanian Pangan

No. Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)

1. Padi Sawah 49.662 290.914

2. Padi Ladang 3.039 15.435

3. Jagung 46.594 260.134

4. Ketela Pohon 3.679 54.496

5. Ketela Rambat 76 1.423

6. Kacang tanah 6.899 6.899

7. Kedelai 11.003 10.838

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2013, Situs resmi Pemerintah Kab. Blitar [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/900.html]

Selain tanaman pangan di wilayah Kabupaten Blitar memiliki potensi produk tanaman buah-buahan diantaranya adalah nanas, rambutan, dan manggis selain buah salak, blimbing dan pepaya juga di kembangkan oleh petani di wilayah Kabupaten Blitar bagian utara.

Sebagai salah satu sentra peternakan ayam terbesar di Indonesia, investasi dan usaha penanaman jagung juga mempunyai prospek yang sangat potensial mengingat produksi jagung lokal baru bisa mencapai 40% dari total kebutuhan pakan di Kabupaten Blitar.

3.2.5. Potensi Perikanan

Potensi sektor perikanan di Kabupaten Blitar sangat menjanjikan. Potensi perikanan tersebut meliputi perikanan laut (tangkap) dan perikanan darat yang berupa budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Di Kabupaten Blitar potensi perikanan darat sangat menjanjikan baik budidaya ikan untuk konsumsi yang dominan adalah : Tombro, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele dan Udang Windu dengan daerah pemasaran baik lokal, regional maupun nasional. Selain itu untuk ikan hias yang banyak di budidayakan adalah : Koi, ikan hias Koki, Manfish, Sedaker, Oscar Sumatra dan Black Molly lebih banyak untuk memenuhi permintaan lokal dan regional Jawa Timur. [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/910.html].

Adapun daerah sentra ikan konsumsi di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.


Tabel 3.7. Daerah Sentra Ikan Konsumsi

Nama Ikan Wilayah

Ikan Tombro Desa Sumber (Sanankulon), Desa Kemloko (Nglegok), Desa Gandusari, Soso, dan Butun (Gandusari), Desa Sidodadi (Garum), Desa Ngreco (Selorejo)

Ikan Tawes Desa Soso (Gandusari)

Ikan Nila Desa Pasirharjo (Talun), Desa Klemunan dan Popoh (Wlingi) Desa Ngreco (Selorejo)

Ikan Gurami Desa Banggle, Sawentar, Kuningan dan Tlogo (Kanigoro), Desa Pakel (Garum), Desa Bendosewu (Talun), Desa Selopuro dan Jatitengah (Selopuro), Desa Pikatan dan Kerjen (Wonodadi)

Ikan Lele Desa Bangsri (Nglegok), Desa Sawentar (Kanigoro), Desa Dawuhan (Kademangan), Desa Jatitengah (Selopuro), Desa Bondosewu (Talun) Desa Jingglong (Sutojayan).

Sumber : Situs resmi Pemerintah Kab. Blitar [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/910.html]

Tabel 3.8. Daerah Sentra Ikan Hias

Nama Ikan Wilayah

Ikan Koi Desa Tawangsari dan Karangrejo (Garum), Desa Penataran, Kemloko dan Krenceng (Nglegok), Desa Sumber dan Jeding (Sanan Kulon), Desa Jabung (Talun), Desa Tlogo (Kanigoro), Desa Jati Tengah (Selopuro) dan Desa Gandusari (Gandusari).

Ikan Koki Desa Wonorejo (Talun).

Ikan Manfish Desa Penataran (Nglegok).

Ikan Sedaker Desa Penataran (Nglegok), Desa Sidodadi (Garum).

Ikan Mafis, Sumatera dan Black Molly

Desa Penataran (Nglegok).


Sub Raiser Ikan Hias

Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra produksi ikan hias khususnya ikan hias Koi. Sehingga setiap menyebut ikan hias Koi pasti


mengarah ke Blitar sebagai salah satu produksi ikan koi berkualitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan seringnya Blitar meraih juara dalam event perlombaan (kontes) ikan Koi baik yang diselenggarakan event ragional maupun nasional. Oleh sebab itu pengembangan di masa datang harus dlakukan secara memadai untuk memberikan jaminan terhadap kualitas produk. Pada tahun 2005 dimulailah pembangunan Sub Raiser ikan hias yang terletak di kawasan wisata candi Penataran. Pembangunan Sub Raiser tersebut merupakan salah satu bentuk pembangunan sistem kawasan yang saling berintegrasi antara obyek wisata yang ada di kawasan candi Penataran.

Perikanan Laut

Kabupaten Blitar memiliki pantai yuang terbentang sepanjang 45 km dengan luas 4 mil laut = 26.100 Ha luas 12 mil laut = 63.330 hektar dan luas Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) = 1.305.500 Hal ini berarti potensi sumber daya laut yang ada di Kabupaten Blitar untuk 4 mil laut mencapai 1.044 ton/tahun, untuk 12 mil Laut mencapai 3.133 ton/tahun dan ZEE sebesar 52.220 ton/tahun

Namun sampai sekarang pemanfaatan oleh nelayan Kabupaten Blitar atas potensi tersebut baru mencapai 10% dari potensi laut yang ada. Pada tahun 2010 jumlah tangkapan ikan yang paling banyak adalah Lemuru sebanyak 104.465 kg, Tongkol (92.219 kg), Layang (29.625 kg), cucut (24.845 kg), Tengiri (18.895 kg), Pari (5.549 kg) dan Kerapu (4.265 kg).

Armada atau kapal yang digunakan nelayan masih sederhana dengan ukuran relatif kecil dengan perlengkapan sederhana sehingga belum mampu menjangkau fishing-ground yang luas dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Selain potensi laut yang ada di pantai Tambakrejo juga sedang di kembangkan budidaya rumput laut yang melibatkan nelayan sekitar dengan Sokolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan. Potensi lain yang mempunyai nilai pruduktif adalah budidaya tambak udang di daerah Serang.

Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)

Salah satu kendala pengembangan potensi sektor perikanan khususnya perikanan laut di Kabupaten Blitar disebabkan sangat terbatasnya sarana prasarana dan infrastuktur diantaranya adalah Pelabuhan


Pendaratan Ikan (PPI). Nelayan Blitar masih ragu untuk mengembangkan usahanya karena belum ada tempat pendaratan yang memadahi dan memberikan rasa aman sehingga nelayan Blitar yang memperoleh hasil tangkapan banyak lebih memilih mendaratkan hasil tangkapannya di PPI Sendang Biru (Kabupaten Malang) dan PPI Prigi (Kabupaten Trenggalek) yang memiliki fasilitas lengkap. Oleh sebab itu mulai tahun 2005 pemerintah Kabupaten Blitar secara bertahap membangun pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang berlokasi di pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto.

Pembangunan PPI Tambakrejo diharapkan akan mampu mengungkit perokonomian di Kabupaten Blitar khususnya wilayah Blitar Selatan yang selama ini relatif tertinggal.

PPI Tambakrejo dimasa mendatang akan sangat strategis bagi pengembangan Kabupaten Blitar apalagi dengan dibukanya Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Blitar.

3.2.6. Potensi Pariwisata

Kabupaten Blitar memiliki kekeayaan obyek wisata yang dapat diandalkan dan memiliki peluang untuk dikembangkan di masa mendatang. Hal tersebut mengingat terdapat bermacam-macam jenis obyek wisata yang mempunyai daya tarik khusus. Selain itu, obyek wisata yang tersebar di Kabupaten Blitar dapat bersinergi dengan obyek wisata di daerah lain seperti Kabupaten Kediri, Kota Blitar dan Kabupaten Malang. Berbagai jenis obyek wisata yang terdiri dari wisata sejarah , wisata alam, wisata rekreasi dan wisata budaya. Paling tidak sekitar 15 (lima belas) obyek wisata yang dapat dinikmati.

Tabel 3.9. Obyek Wisata, Lokasi dan Jaraknya

No. Jenis/Obyek

Wisata Jarak dari Kota Blitar

Lokasi

1 Pantai Tambakrejo

45 km Desa Tambakrejo (Wonotirto)

2 Pantai Serang 30 km Desa Serang Panggungrejo

3 Pantai Jolosutro 67 km Desa Ringinrejo (Wates)

4 Goa Embul Tuk 60 km Desa Tumpakkepuh (Bakung)

5 Bendungan lahor Selorejo

50 km Desa Ngreco (Selorejo)


No. Jenis/Obyek

Wisata Jarak dari Kota Blitar

Lokasi

6 Petilasan Telaga Rambut Mote

35 km Desa Krisik (Gandusari)


Obyek Wisata Sejarah

Kabupaten Blitar sering juga di sebut “daerah seribu candi” yang di bangun mulai Dinasti Singasari, Dinasti Majapahit sampai Dinasti Kediri. Candi penataran di Kelurahan Penataran Kecamatan Nglegok merupakan Komplek percandian terbesar di Jawa Timur yang di bangun selama tiga generasi. Selain itu peninggalan purbakala lainnya yang sangat penting adalah prasasti merupakan cacatan sejarah yang paling orisinil dan otentik. Dari sekian prasasti yang ada (sebagian telah terkubur material gunung berapi) prasasti Balitar 1 yang di keluarkan oleh Batara Jayanegara pada tahun 1246 Caka mempunyai nilai penting karena berkaitan dengan awal berdirinya Kabupaten Blitar. Prasasti tersebut sebagai dokumen resmi pemberian hak swatantra (otonomi) oleh Bathara Jayanegara kepada rakyat Blitar di bawah naungan Negara oleh kesatuan Majapahit. Prasasti Balitar 1 berangka Tahun 1246 Caka, dengan tanggal 05 Agustus 1324 Masehi yang selanjutnya di tetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Blitar.

Selain itu, objek sejarah di Kabupaten Blitar dapat ditemui di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan yaitu Candi Simping, Candi Kalicilik di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok, Monumen Trisula di Kecamatan Bakung.

Tabel 3.10. Objek Wisata Sejarah

No. Jenis/Obyek wisata Jarak dari Kota Blitar

Lokasi

1. Candi Penataran 12 km Desa Penataran (Nglegok)

2. Candi Simping 10 km Desa Sumberjati (Kademangan)

3. Monument Trisula 40 km Desa Bakung (Bakung)



Obyek wisata budaya yang mempunyai daya tarik adalah wisata ritual yang dilaksanakan masyarakat Kabupaten Blitar yang merupakan agenda kegiatan tahunan diantaranya siraman Gong Kyai Pradah yang dilaksanakan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan yang dimeriahkan dengan pagelaran seni tradisional, wayang kulit dan kentrung. Selain itu Gelar Budaya yang mengandung nilai budaya adi luhung adalah larung sesaji pada 1 Muharam di pantai Tambakrejo, peringatan hari jadi Kabupaten Blitar yang di peringati setiap tanggal 5 Agustus. Pagelaran sendra tari di kawasan wisata Penataran merupakan trobosan baru di bidang pariwisata.

Tabel 3.11. Objek Wisata Budaya

No. Jenis/Objek Wisata Lokasi

1. Siraman Gong Kyai Pradah

Kelurahan Kalipang (Sutojayan)

2. Larung Sesaji (1Muharam)

Pantai Tambak rejo (wonotirto) dan pantai Serang (Panggungrejo)

3. Hari Jadi Kabupaten Blitar

Pendopo Kabupaten Blitar

4. Pagelaran Sendra Tari Kawasan Candi Penataran

5. Purnama Seruling Penataran

Kawasan Candi Penataran


Pagelaran Seni Persona Bumi Penataran

Sejak tahun 2007 dalam rangka meningkatkan gairah seni budaya untuk mendukung sektor pariwisata Pemerintah Kabupaten Blitar bersama-sama pelaku seni budaya, pariwisata dan seluruh masyarakat menggelar Event Pagelaran Seni Pesona Bumi Penataran di kompleks kawasan wisata candi penataran. Pagelaran dilaksanakan setiap menjelang hari jaadi Kabupaten Blitar dengan menampilkan gelar seni budaya khas Blitar dengan menvisualisasikan isi cerita dalam relief Candi Penataran.

Pagelaran seni tersebut mendapat sambutan dan antusiasme dari seluruh masyarskst dan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan di Bidang Kepariwisataan ‘’the best


achievement development’’ dengan mengelar sendra tari Kresnayana pada Tahun 2007.

Bertitik tolak dari ide tersebut pada tahun 2008 di pelataran kawasan wisata Candi Penataran di gelar kembali Sendratari Sri Tanjung sebagai salah satu tajuk Pagelaran Seni Pesona Bumi Penataran.

Kemudian sejak tahun 2011 di pelataran kawasan wisata candi penataran di gelar Purnama Seruling Penataran yang di gelar setiap malam bulan purnama.

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blitar pada Tahun 2010 sebanyak 639.601 wisatawan yang terdiri dari 638.479 wisatawan nusantara dan 1.122 wisatawan mancanegara.

Dengan kekayaan obyek wisata di Kabupaten Blitar yang beraneka ragam apabila dikelola secara profesional diharapkan akan mampu memajukan kepariwisataan di Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama semua pihak swasta (investor) untuk dapat mengelola dan memajukan pariwisata di Kabupaten Blitar.

Ekowisata

Ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata yang konsep utamanya difokuskan terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Perjalanan ekowisata lebih difokuskan pada wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten Blitar memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah ekowisata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Obyek Wisata yang ada di Blitar, yang meliputi Rambut Monte, Es Drop, Candi Penataran, Pantai Tambakrejo, Gong Kyai Pradah, dan lain-lain. Karena daerah-daerah tersebut memiliki potensi untuk wisata penjualan ikan, pembuatan gula, wisata alam, sejarah, dan wisata belanja (Prasetya dan Yanuwiadi, 2013).

3.2.7. Potensi Industri

Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar adalah sektor industri, khususnya industi kecil rumah tangga yang jumlahnya mencapai 99,64%, namun begitu, apabila dilihat dari komposisi PDRB Kabupaten Blitar, sektor industri hanya memberikan kontribusi sebesar 2,55 % sehingga dengan jumlah prosentase tersebut kontribusi


terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja masih relatife kecil. Hal tersebut sedikit banyak disebabkan oleh masih dominanya industri kecil rumah tangga mencapai 687 unit (formal) dan 11.378 (non formal). Adapun jangkauan pemasaran hasil industri kecil tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal dan regional dan sedikit eksport.

Sesuai data yang di peroleh dari dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar, gambaran industri kecil Kabupaten Blitar menurut sensus kelompok industri terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.12. Jenis Industri Kecil dan Tenaga Kerja

No Jenis Industri Jumlah Unit

Usaha Jumlah Tenaga

Kerja (org)

1 Industri Kecil Formal

Industri Hasil Pertanaian dan Kehutanan

462 3.723

Industri Aneka 163 651

Industri logam, mesin dan Kimia

53 214

2 Industri Kecil Non Formal

Industri Hasi Pertanian dan Kehutanan

748 17.110

Industri Aneka 4.955 20.948

Industri logam, mesin dan Kimia

110 475


Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa profil industri kecil formal didominasi oleh kelompok industri hasil pertanian dan kehutanan dimana hal ini sesuai dengan potensi Kabupaten Blitar di sektor pertanian khususnya peternakan yang memiliki pangsa pasar berskala nasional.

Adapun jenis industri andalan Kabupaten Blitar adalah pengolahan minyak kenanga 4 unit yang ada di Desa Kebonduren, Langon, dan Togogan. Pengolahan minyak atsiri daun cengkeh dan daun nilam di


Desa Resapombo Kecamatan Doko. Industri Gula Kelapa mencapai 5.366 unit tersebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar.

3.2.8. Potensi Pertambangan

Kabupaten Blitar memilki potensi tambang Golongan B dan C sangat menjanjikan terutama terdapat di Wilayah Blitar Selatan apabila dapat di manfaatkan dan dikelola secara maksimal. Deposit bahan tambang tersebut meliputi : pasir besi, trass, bentonit, kaolin, feldspar, zeloit, ballclay, sirtu, batu kapur, andesit dan pirophiliyt.

Sektor Pertambangan semestinya memperoleh perhatian yang lebih besar mengingat Kabupaten Blitar memiliki deposit bahan galian yang besar dan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataan dari sekian potensi yang ada baru sebagian yang bisa dieksplorasi, namun belum di kelola secara profesional sehinga hasilnya tidak maksimal.

Tabel 3.13. Jenis Tambang dan Lokasinya

No Jenis Luas areal

(Ha) Deposit

(M3) Lokasi

1 Trass 40,50 12.800 Gandusari

2 bentonit 136,19 970.000 Wates dan Binagun

3 Kolin 74,00 1.495.000 Wonotirto dan Sutojayan

4 Feldspar 355,00 2.830.000 Wonotirto

5 Zeolit 59,45 630.000 Wonotirto dan Panggungrejo

6 Ballclay 187,35 1.864.390 Wonotirto, Wates dan Kademangan

7 Sirtu 280,00 3.100.000 Sungai Lekso, Semut dan Badak

8 Batu kapur 93,25 1.068.176 Binangun dan Kademangan

9 Pasir besi 48,30 298.000 Panggungrejo, Bakung dan Wates

10 Pirophylit 37,00 740.000 Bakung dan Kademangan

11 Emas - 0,7-1,79 Gunung Klitik Wates, Wonotirto

12 Batu onyx - - Panggungrejo



3.2.9. Potensi Ekonomi

Potensi daerah Kabupaten Bliar mencakup potensi ekonomi yang meliputi : Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan Ekonomi, dan tingkat Inflasi. Selain potensi ekonomi tersebut, Kabupaten Blitar juga memiliki produk unggulan strategis yang menjadi andalan dan mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah apabila dikelola secara benar, tepat dan professional.

Data statistik menunjukkan angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.537.312,78, pada tahun 2006 mencapai Rp. 7.487.838.06 juta, sedang pada tahun 2007 mencapai sebesar Rp. 8.612.559,81 juta, tahun 2008 mencapai Rp.9.935.944,23 juta, tahun 2009 mencapai Rp. 11.011.362,01 juta dan tahun 2010 mencapai Rp. 12.308.947,48 juta.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar untuk sektor pertanian lebih unggul dibandingkan sektor industri, hal ini dikarenakan struktur ekonomi Kabupaten Blitar masih sangat tergantung pada sector pertanian. Ketergantungan pada sector pertanian jelas sangat bergantung pada alam akan sangat rentan dengan gejolak alam.

Struktur perekonomian Kabupaten Blitar dominan bertumpu pada sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan/Galian. Besaran sektor primer dalam menopang perekonomian daerah Kabupaten Blitar mencapai 47,90 persen. Pada sektor ini tentu saja sektor pertanian memberikan peran yang dominan yaitu mencapai 54,54 persen.

Sektor sekunder yang terdiri dari sektor Industri, Listrik Gas dan Air Bersih, dan Konstruksi memiliki share sebesar 5,34 persen terhadap perekonomian. Sektor Industri Pengolahan memberikan share paling dominant dalam pembentukan sektor sekunder yang mencapai 2,55 persen, menyusul sektor konstruksi sebesar 2,38 persen. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memberikan share terkecil dalam pembentukan sektor sekunder yaitu sebesar 0,4 persen.

Sedangkan sector tersier yang mencakup Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan/Telekomunikasi, Keuangan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa memiliki share sektoral sebesar 46,76


persen. Sektor ini lebih banyak didukung dengan share sector perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 28,93 persen. Sektor jasa-jasa memberikan share sektoral sebesar 11,09 persen, sector pengangkutan/telekomunikasi 2,30 persen, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,43 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mencapai 6,08 persen [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/949.html]

3.3. Peluang Investasi

Peluang Investasi

Tingkat kemajuan suatu pembangunan daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan peran serta seluruh komponen masyarakat. Berhasil tidaknya suatu pembangunan daerah bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Kondisi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dalam nuansa otonomi daerah di era globalisasi sekarang ini, telah membuka peluang bagi pemerintah daerah guna melakukan percepatan pembangunan di segala bidang khususnya di bidang perekonomian. Strategi peningkatan perekonomian suatu daerah dengan hanya mengharapkan adanya investor untuk menanamkan modalnya tentu tidaklah cukup dengan ajakan dan himbauan semata. Kebijakan deregulasi perangkat lunak dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang didukung oleh data dan informasi yang valid dan up to date akan menjadi suatu kebutuhan terhadap kepentingan suatu investasi.

Mekanisme Investasi

Pelaksanaan otonomi daerah harus diakui telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk lebih kreatif di dalam merencanakan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Lebih-lebih dengan diberlakukannya system perdagangan bebas, siap atau tidak siap memaksa daerah harus mampu menangkap dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Disamping setiap peluang yang ada harus dipertimbangkan, kekuatan dan kelemahannya harus pula di perghitungkan.


Pembangunan partisipatif pada hakekatnya adalah pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara sinergis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap pengendalian dan evaluasi.

Dengan memperhatikan kondisi kongkret di atas, pemerintah daerah dituntut untuk bertindak lebih pragmatis dalam menjamin dan menjaga pergerakan iklim investasi daerah yang sedang berjalan maupun yang akan direncanakan .Untuk itu guna menunjang dan mendukung pelaksanaan usaha investasi bagi investor yang bersedia bekerja sama dan menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar diperlukan arah mekanisme dan prosedur usaha yang tegas dan jelas untuk lebih menjamin kelancaran dan kesinambungan usaha investasinya [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/772.html].

3.3.1. Tanaman Pangan

Dengan kekuatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, Kabupaten Blitar memiliki potensi produksi dari hasil-hasil tanaman pertanian yang cukup melimpah. Produksi tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi padi, jagung, ubi, kayu, kedelai, kacang tanah, rambutan dan nanas dapat dijadikan pilihan investasi ke depan bagi dunia usaha.

Konsistensi produksi setiap tahun dan musim dari masing-masing komoditas tanaman yang stabil dan cenderung meningkat lebih menjamin tercapainya keuntungan dan keberlanjutan usaha investasi. Peluang investasi yang cukup terbuka dan menarik saat ini berupa pembangunan industri/pabrik pengolahan nanas maupun rambutan guna memenuhi permintaan pasar di tingkat domestik, nasional dan luar negeri.

Karakteristik buah nanas dari Blitar dianggap paling cocok sebagai bahan juice, demikian pula kualitas rambutan dari Kabupaten Blitar sangat digemari oleh masyarakat di berbagai daerah. Hasil produksi olahan buah rambutan dalam kemasan kaleng merupakan alternatif yang tepat, guna mengantisipasi melimpahnya produksi rambutan setiap panen raya dan memenuhi permintaan pasar setiap waktu, mengingat tanaman rambutan hanya berbuah pada saat musim tertentu


Disamping itu peluang lain yang juga cukup potensial untuk dikembangkan adalah investasi di bidang pembangunan pabrik tepung tapioka, mengingat potensi bahan baku produksi ubi kayu yang masih melimpah [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/779.html].

3.3.2. Peternakan

Terkenal sebagai daerah sentra penghasil telor Kabupaten Blitar sangat prospektif untuk kegiatan investasi di bidang peternakan ayam. Permintaan akan kebutuhan telor oleh masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, hal ini akan semakin memberikan peluang kesempatan bagi peningkatan pengembangan investasi usaha kegiatan di bidang ini. Pengembangan investasi di bidang usaha peternakan itik juga perlu dipertimbangkan mengingat secara riil baik populasi dan produksi telurnya cukup memberikan harapan.

Pembangunan pabrik tepung telur dapat pula sebagai pilihan investasi yang menarik,hal ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas produksi telur daerahdengan bentuk inovasi baru sebagai persediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Seiring dengan rencana pembangunan Kawasan Selatan Timur yang sedang berjalan. Pemeritah Kabupaten Blitar telah merencanakan akan lebih mengembangkan sub sektor ini khususnya budidaya peternakan ayam ras, dengan mempersiapkan dan membangun Kawasan Industri Peternakan (KINAK) Terpadu yang berlokasi wilayah Blitar Selatan http://www.blitarkab.go.id/2012/06/786.html].

Tabel 3.14. Daftar Produksi Peternakan Kabupaten Blitar

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/ Unggas

2009 2010 2011 2012 2013

I Daging (ton)

- Sapi 16.897.673 17.040.590 20.005.650 21.128.590 18.042.978

- Kerbau 1.107.409 1.119.031 - Kuda - -

- Babi - -

- Kambing 745.117 780.325 1.682.000 1.850.187 1.790.223

- Domba 62.075 61.875 96.860 120.610 0.000

- Ayam Buras 1.372.312 14.134.815 1.170.549 1.277.888 1.278.898 - Ayam Petelor 6.074.970 6.380.385 12.510.360 13.802.678 13.602.898

- Itik 315.709 340.514 455.948 435.588 435.654

- Ayam Pedaging 14.042.820 14.745.951 26.248.320 23.962.360 26.725.586

Total 40.618.084 42.246.153 62.169.687 62.577.901 61.876.237 II Kulit (100)

- Sapi 0.375 0.386 0.088 0.09 0.06

- Kerbau 0.066 0.066 0 0 0

- Kambing 134.121 140.459 302.76 333.04 338.22


Jenis Produksi dan Jenis Ternak/ Unggas

2009 2010 2011 2012 2013

- Domba 55.868 55.688 87.17 108.55 0

Total 190.429 196.599 390.024 441.682 338.283

III Susu (ton) - Sapi 38.136.835 39.937.381 40.553.228 43.073.327 31.880.843

- Kambing -

Total

IV Telor (ton)

- Ayam Buras 1.152.742 1.187.324 1.073.426 1.171.859 1.172.785 - Ayam ras 128.285.562 134.735.032 133.965.288 147.803.881 148.919.906

- Itik 3.256.236 3.512.078 3.397.586 3.245.866 3.246.357

- Entok 118.426 120.795 133.106 146.630 146.630

Total 132.812.967 139.555.229 138.569.405 152.368.236 153.485.678

Sumber : http://www.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Daftar-Produksi Peternakan-Kabupaten-Blitar.pdf

3.3.3. Perikanan

Ikan Koi yang dalam bahasa latinnya disebut Cyprinus carpio yang berasal dari Kabupaten Blitar telah cukup punya nama dan mendapat tempat tersendiri bagi pengemar ikan hias di pasar lokal, nasional maupun luar negeri. Dengan harapan mendapatkan keuntungan yang jauh besar, telah mendorong beberapa petani ikan di Kabupaten Blitar beralih menggeluti bisnis ikan jenis ini melihat kondisi potensi yang ada dengan trend produksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun sudah sewajarnya bila pilihan usaha investasi diarahkan pada kegiatan budidaya ikan jenis ini.

Meningkatkan permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri dari para penggemar jenis ikan koi asal Kabupaten Blitar, semakin memberikan prospek yang cukup baik untuk keberlanjutan usaha ikan hias di masa yang akan dating demikian pula untuk usaha ikan hias jenis lain seperti Black Molly maupun Sedaker juga memiliki potensi ke depan yang cukup menjanjikan.

Pilihan usaha investasi lain yang perlu dipertimbangkan di sub sektor perikanan adalah bergerak di bidang usaha budidaya ikan air tawar konsumsi. Peluang pasar atas meningkatnya permintaan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan Gurami dan Lele, patut pula dipertimbangkan dalam menentukan usaha investasi.

Di samping itu bagi penanam modal yang bergerak di bidang perikanan laut, potensi kelautan Kabupaten Blitar ke depan perlu dipertimbangkan sebagai pilihan investasi usahanya. Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini sudah merancang untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana pendukung perikanan laut berupa Pelabuhan laut dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pantai Tambakrejo Kecamatan


Wonotirto dan secara bertahap juga akan di bangun di Pantai Serang di Kecamatan Panggungrejo [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/ 794.html].

3.3.4. Industri

Sebagai pilar utama kekuatan sektor industri di Kabupaten Blitar, usaha industri kecil dan rumah tangga terutama industri gula kelapa ternyata masih tetap mampu menunjukkan kestabilan usaha dan produksinya dari waktu ke waktu. Ciri khas tradisional dalam proses produksi juga memberikan nilai tambah tersendiri dan makin diminati.

Memperhitungkan kekuatan potensi yang ada, pilihan investasi yang patut dipertimbangkan antara lain usaha yang bergerak di bidang produksi/makanan olahan yang berbahan baku gula kelapa seperti industri kecap, sambel pecel dan lain-lainnya. Permintaan pangsa pasar yang terus meningkat di tingkat nasional dan ekspor yang didukung ketersediaan bahan baku yang cukup dan berkualitas akan menjamin kestabilan usaha investasi di bidang ini.

Pilihan bidang usaha lainnya yang cukup menarik dan prospektif antara lain pengembangan industri minyak atsiri untuk memenuhi permintaan pasar ekspor mengingat Kabupaten Blitar adalah pemasok sekitar 70% kebutuhan dunia.

Demikian pula investasi di bidang industri pakan ternak, juga dapat menjadi pilihan usaha yang menarik Potensi Kabupaten Blitar di bidang peternakan ayam ras yang demikian besar seharusnya didukung oleh persediaan pakan ternak yang memadai tanpa harus bergantung pasokan dari luar [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/804.html].

3.3.5. Pariwisata

Seiring dengan pembangunan Kawasan Selatan Jawa Timur yang sedang berjalan, wilayah Blitar Selatan yang kaya akan obyek dan daya tarik alamnya akan mendapatkan dampak langsung dari perubahan kondisi yang akan terjadi. Peningkatan kualitas prasarana jalan dan akses-akses lainnya akan berpengaruh besar terhadap kawasan Blitar Selatan.

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di sekitar obyek wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, Pantai Jolosutro dan Goa Embul Tuk maupun di lokasi obyek-obyek lainnya menjadi prioritas utama untuk


segera ditangani guna mengantisipasi perubahan sosial dan ekonomi yang akan terjadi di kawasan ini.

Untuk itu keterlibatan pihak dunia usaha di sektor pariwisata ini cukup memegang peranan penting. Usaha investasi di sektor pariwisata dengan membangun kawasan obyek wisata oleh pihak swasta melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dengan pola kemitraan merupakan peluang yang menguntungkan bagi investasi jangka panjang. Mengingat sampai saat ini di hampir seluruh obyek wisata yang berada di wilayah Blitar fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang ada belum memadai.

Penataan kawasan wisata yang lebih konseptual berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah akan lebih memberikan jaminan bagi pihak dunia usaha untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan di sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar. Pilihan usaha investasi lain yang perlu diperhitungkan adalah mengembangkan usaha yang menunjang kegiatan sektor kepariwisataan.

Industri kerajinan patut untuk dipertimbangkan sebagai lahan usaha investasi, mengingat industri ini layak dikembangkan di masing-masing obyek wisata dengan memberdayakan dan memberikan keterampilan pada masyarakat setempat. Selain membuka lapangan usaha baru dan meyerap tenaga kerja diperkirakan industri ini akan mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat pantai yang selama ini sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Disisi lain bidang perhotelan atau penginapan juga memberikan peluang bagi pihak swasta atau dunia usaha yang selama ini secara kuantitas dan kualitas sarana penginapan yang mendukung lokasi obyek wisata dapat dikatakan belum ada [http://www.blitarkab.go.id/2012/06/809.html].

3.4. Permasalahan Spesifik Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016) :


Permasalahan Kesehatan

Kualitas pelayanan belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan dan pemerataan pelayanan dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang ada. Jenis pelayanan bervariasi sesuai dengan tenaga dan peralatan yang tersedia. Belum semua peralatan dan tenaga tersedia sesuai kebutuhan dan standarisasi. Disamping itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi terutama pada masyarakat miskin karena kendala biaya (cost barrier). Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah. Terjadinya beban ganda penyakit dan rawan bencana sehingga masalah penyakit menular dan tidak menular ini menjadi beban ganda dan akan mempengaruhi jenis serta jumlah pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat dimasa datang.

Permasalahan Pendidikan

Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar dua belas tahun yang dicanangkan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Blitar. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Adanya ketimpangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bukan saja terjadi pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah geografis, gender serta antar kawasan. Perkembangan pendidikan mengungkapkan bahwa faktor


ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Sebagian dari masyarakat menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi.

Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.

Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan profesionalisme serta kompetensi vokasional belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, format dan kualitas pendidikan non formal juga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Namun demikian pelaksanaan


desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal.

Permasalahan Infrasruktur

Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan serta sulitnya pembebasan lahan, kurangnya aksesbilitas diwilayah tertinggal/ terpencil, kurang tertibnya pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan oleh pengguna jalan yang mengakibatkan hambatan lalu lintas. Kerusakan jalan akibat kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sepanjang tahun.

Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku.

Terbatasnya kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarananya.

Masih lemahnya pemahaman ketentuan jasa kontruksi dan pengelolaan/ pembangunan gedung negara. Masih rendahnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam bidang perumahan dan permukiman.

Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan dan pedesaan, rendahnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum. Masih rendahnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta pemeliharaan sarana air minum dan air limbah.


Masih terbatasnya akses sarana sanitasi dasar di pedesaan, belum optimalnya peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan air nimun dan air limbah, meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir.

Rendahnya akses jalan dan penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan-kawasan wisata maupun lokasi yang berpotensi sebagai tempat wisata menyebabkan pengelolaan disektor pariwisata masih sangat minim. Hal ini berakibat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar masih rendah.

Permasalahan UMKM dan Ketenagakerjaan

Pertumbuhan UMKM di Blitar yang relatif rendah sebagai akibat belum bersinerginya potensi pertanian dengan upaya pemanfaatan maupun peningkatan nilai tambah pada produk-produk pertanian. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumberdaya produktif yang meliputi tiga aspek penting yaitu modal usaha yang bukan saja mencakup penyediaan kredit modal kerja tetapi juga kredit investasi, informasi dan pasar menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya UMKM di Kabupaten Blitar.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar disebabkan antara lain oleh rendahnya pertumbuhan dunia usaha dan pemulangan TKI ilegal. Di samping itu juga disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM angkatan kerja sehingga sulit mendapatkan pekerjaan atau bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif dan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima.

Permasalahan Pertanian

Sektor pertanian yang menjadi penggerak perekonomian daerah merupakan sektor yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Saat ini efisiensi dan produktivitas pertanian relatif rendah disebabkan oleh skala usaha yang relatif sempit/ kecil. Disamping itu rendahnya produktivitas dapat diilustrasikan menurut hasil penelitian, bahwa kecepatan pertumbuhan nilai tambah bruto lebih lambat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja yang diciptakan. Dan juga, keterbatasan terhadap penyediaan sarana produksi termasuk upaya pengendalian hama dan penyakit, disamping kejadian bencana alam banjir dan kekeringan yang setiap tahun terjadi juga mengganggu sistem produksi.


Khusus untuk padi, panen terbesar terletak dimusim hujan, sehingga kualitas rendah, dan harga jatuh. Selanjutnya untuk komoditi lain, seperti tembakau, tebu/ gula juga terjadi dan hal ini disebabkan oleh perilaku petani yang ikut-ikutan menanam komoditi yang pada awal mulanya mempunyai prospek baik. Kondisi demikian mengakibatkan tidak stabilnya harga produk pertanian.

Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/ nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga menekan harga produk.

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur termasuk armada penangkapan, sehingga belum mampu menjangkau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), konflik nelayan yang dapat menurunkan produktivitas, pengawasan dan keamanan laut yang belum optimal.

Pola penganekaragaman pangan dan gizi yang masih rendah. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai bahan pangan pokok, dan kurangnya pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan pangan alternatif. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan beras akan semakin meningkat, sedangkan kenaikan produksi beras/ padi tidak seimbang dengan kenaikan konsumsi. Disamping itu kondisi tersebut ditunjang oleh tingkat kosumsi protein hewani masyarat dan kurangnya pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu yang berakibat pada terbatasnya kecukupan dan mutu pangan ditingkat rumah tangga.

Pada umumnya angkatan kerja di pedeasan bertambah akan tetapi lahan pertanian telah berkurang dan terjadi alih fungsi sawah menjadi non sawah. Selain itu, sebagian besar kegiatan ekonomi di pedesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil.

Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan. Petani dan pelaku usaha di kawasan pedesaan sebagian besar sangat bergantung pada alam. Kondisi alam yang tidak bersahabat akan meningkatkan risiko kerugian usaha seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit.


Pada kondisi demikian, pelaku industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan produk-produk pertanian otomatis akan terkena dampak sulitnya memperoleh bahan baku produksi. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan.

Permasalahan Non-pertanian

Lemahnya kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian. Kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian termasuk didalamnya industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta industri lainnya sangat terbatas.

Permasalahan Pengembangan Wilayah Strategis

Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Beberapa wilayah di Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang apabila dikembangkan secara optimal akan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang strategis dan dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dapat membuat wilayah atau kawasan dimaksud cepat tumbuh dan berkembang.

Namun demikian sampai dengan saat ini pengembangan wilayah-wilayah tersebut masih mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; (3) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (4) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (5) belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (6) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (7) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan, serta (8) masih rendahnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku


pengembangan kawasan di daerah. Wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh bila sudah berkembang diharapkan akan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang.

Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi adalah adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut serta degradasi terumbu karang akibat illegal fishing.

Belum memadainya data potensi dan konservasi mengenai air tanah, belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup, belum konsistennya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pusat sampai ke daerah dikaitkan dengan otonomi daerah; dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di segala strata kehidupan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan.

Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Belum adanya koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sampah secara terpadu, pencemaran air, sungai, pencemaran udara, kualitas udara disebabkan pencemaran dari sumber bergerak (sektor transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri); Pencemaran tanah, pencemaran tanah diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi TPA.

Permasalahan Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya pelaksanaan prinsip-prinsip good govermance seperti transparansi, akuntanbilitas dan partisipasi di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif.


Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih dirasakan belum optimal khususnya dalam koordinasi dan sinkronisasi. Masih terbatasnya profesionalisme di kalangan aparatur. Masih terbatasnya jumlah tenaga profesional, terampil khususnya tenaga perencanaan di samping itu pula partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat terbatas, serta masih belum meratanya distribusi tenaga yang memenuhi kompetensi di Dinas/Instansi.

Belum optimalnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam sosialisasi dan pencarian alternatif- alternatif kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan maupun pengawasan.

Belum optimalnya tingkat pelayan publik. Terbatasnya tenaga yang profesional dan terampil berpengaruh pada rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum. Belum optimal pelayan publik juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana.

Pola hubungan pemerintah dan masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan demokratisasi. Hubungan pemerintah dan masyarakat yang konstruktif dalam mendorong proses konsolidasi demokrasi belum berjalan dengan optimal yang disebabkan masih adanya aparat yang belum memahami perubahan paradigma birokrasi yang lebih mengedepankan pelaksanaan good governance. Hal ini ditandai dengan belum terbukanya ruang publik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain kemasyarakatan.

3.5. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari proses identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dirumuskan sebanyak 10 isu strategis yang dalam rangka merencanakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 (RPJMD Kab. Blitar 2011-2016) sebagai berikut:


Peningkatan peran kehidupan umat beragama dan kearifan budaya lokal dalam pembangunan

Pembangunan kehidupan politik dan penegakan hukum

Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

Kemudahan layanan kesehatan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri, UMKM dan industri kreatif

Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi

Pembangunan ekonomi berkelanjutan

3.6. Fokus Pembangunan Sektoral

Fokus pembangunan sektoral merupakan arahan perencanaan pembangunan dalam lima tahun kedepan dengan tetap memperhatikan perencanaan sebelumnya dan perencanaan strategis lainnya baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang akan datang.

Hubungan antara fokus pembangunan sektoral dengan isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Hubungan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Sektoral (RPJMD Kab. Blitar 2011-2016)

No Isu Strategis Fokus Pembangunan Sektoral

1 Peningkatan peran kehidupan umat beragama dan kearifan lokal dlm pembangunan

Keagamaan dan kehidupan budaya - Forum Kerukunan Umat beragama - Festival budaya dan kesenian daerah - Larangan kegiatan prostitusi di

Kabupaten Blitar

2 Penegakan Hukum Penyusunan Peraturan Daerah



3 Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan

Reformasi Birokrasi Kab. Blitar

- Penataan Kelembagaan - Ketata laksanaan - Pengembangan SDM

4 - Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri dan UMKM

- Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

- Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing

Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan

- Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang meliputi : Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Sarana Budidaya, Pasca Panen dan Pemasaran hasil pertanian.

- Komoditas pangan andalan - Budidaya kelapa sawit dan

pengolahannya - Lumbung desa dan lumbung pangan

desa - Pasar Agrobisnis - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di

Tambakrejo - Kawasan Minapolitan di Nglegok - Kawasan Agropolitan di Kanigoro - Kawasan pengembangan minyak

Atsiri - Pengembangan Kawasan budidaya

peternakan dan perikanan

5 Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan UMKM.

Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal - Putri Kencana - Revitalisasi pasar tradisional - Koperasi - Usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM) - Pabrik gula

6 Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi Pembangunan ekonomi berkelanjutan

- Infrastruktur - Jalan Lintas Selatan - Pelurusan jalan Blitar – Malang - Perencanaan awal Bandara di

Kabupaten Blitar - Stadion Olah Raga di Nglegok - Pembangunan gedung dan fasilitas

pemerintahan ibu kota kabupaten di Kanigoro

- Sanitasi masyarakat - Penyediaan Air Bersih



- Pembangunan perumahan rakyat - Rehab infrastruktur pertanian - Infrastruktur kawasan wisata

7 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Penanggulangan Kemiskinan

- Bantuan modal usaha produktif - Penganggulangan kemiskinan

berbasis kluster - Pemanfaatan CSR - Optimalisasi peran TKPKD

Kabupaten Blitar

8 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Ketenagakerjaan

- Informasi dan Pelatihan ketenagakerjaan

- Fasilitasi TKI - Transmigrasi

9 Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi Pembangunan ekonomi berkelanjutan

Pariwisata - Pengembangan wisata alam, wisata

Sejarah, Wisata Budaya dan Agrowisata

10 Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

Pendidikan

- Pengembangan SDM - Peningkatan Sarana dan prasarana

pendidikan - Peningkatan mutu dan manajeman

pendidikan

11 Kemudahan layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan

- Jamkesda - Peningkatan Sarara dan prasarana - Puskesmas/Pustu - Badan Layanan Umum Daerah - Penyuluhan kesehatan - Posyandu - Posyandu lansia

12 Perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Penegasan Batas-batas wilayah Fasilitasi Permasalahan Tanah Perkebunan Revitalisasi Aset-aset daerah Pelayanan publik : - SOP (Standard operation Procedure) - TAP (transparansi, akuntabilitas,

partisipasi) - Pelayanan Perijinan Satu Pintu - e – KTP - e - Goverment


KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

4 4.1. Garis Besar Arah Pengembangan Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar adalah suatu daerah yang telah mulai terbentuk sistem kepemerintahannya sejak lebih dari 650 tahun lalu, atau lebih tepatnya sejak 5 Agustus 1324, saat dimana Kerajaan Majapahit membentuk satu wilayah yang bernama Blitar sebagai daerah swatantra dibawah naungan Kerajaan Majapahit dengan sejumlah kewenangannya. Inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah Daerah Blitar dengan segenap masyarakatnya bertekad untuk meraih kesejahteraan dalam kehidupannya. Peran Kabupaten Blitar juga tercatat dalam perkembangan sejarah Indonesia. Untuk menggapai kesejahteraan itu, sejumlah tantangan dan hambatan telah dapat dilewati guna menggapai langkah yang lebih maju. (Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016)

Sementara itu, Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial-budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar ke depan, sejak awal telah disadari bahwa proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial-budaya, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan di Kabupaten Blitar dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil menyediakan sarana dan prasarana fisik semata, seperti jalan mulus dan jembatan yang kokoh atau membangun berbagai pusat pelayanan publik. Namun, juga harus


diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.

Arah pembangunan Kabupaten Blitar secara garis besar akan dikembangkan lebih empatif, kontekstual dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Secara garis besar, arah dan kebijakan umum pembangunan yang prioritas dikembangkan ke depan adalah sebagai berikut:

Pertama, pengembangan usaha perekonomian yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas pengelolaan dan diversifikasi usaha. Kekurangan pokok dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di masa lalu bahwa kecenderungan untuk terlalu memusatkan perhatian pada peningkatkan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Kedua, memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat benar-benar sebagai subyek pembangunan. Kendala yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesungguhnya bukan hanya persoalan kemiskinan, tetapi juga kerentanan, ketidakberdayaan, dan tidak dimilikinya peluang yang cukup untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan sosial budaya. Banyak bukti menunjukkan, bahwa kemiskinan pada dasarnya justru terjadi sebagai akibat dari proses eksploitasi atau pengambilan hak secara kurang adil dari milik atau hak orang-orang miskin. Posisi tawar-menawar yang lemah, ketidakberdayaan dan tidak dimilikinya akses terhadap hukum dan perlindungan sosial yang memadai adalah faktor utama yang menyebabkan masyarakat miskin seringkali mudah diperlakukan tidak adil atau menjadi sasaran dari perlakuan-perlakuan yang merugikan mereka.

Ketiga, pengembangan investasi sosial masyarakat. Yang dimaksud program pengembangan investasi sosial di sini adalah program pembangunan kesejahteraan rakyat yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan warga masyarakat dalam jangka lebih panjang, dan bukan sekadar program darurat yang habis seketika untuk memenuhi kebutuhan sesaat.


Keempat, memperluas akses masyarakat pada pelayanan publik. Salah satu kebutuhan utama masyarakat Kabupaten Blitar yang sampai saat ini masih membutuhkan perhatian serius adalah ketersediaan fasilitas publik yang memadai, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJMN tahun 2010-2014 diuraikan mengenai visi Indonesia 2014 yakni “Terwujudnya Indoesia Yang Sejahtera, Demokratis Dan Berkeadilan”. Dengan mengacu pada visi tersebut serta visi yang diangkat dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-2014 yakni “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka dilakukan penelaahan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai maupun yang akan dicapai untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Blitar lima tahun mendatang. Hasil penelaahan tersebut kemudian dirumuskan oleh Kepala Daerah terpilih untuk menjadi visi Kabupaten Blitar.

4.2. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar periode 2006-2026. Maka visi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera perlu penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap TYME (masyarakat relegius) dan pemerintahan yang berkeadilan sehingga tercipta ketentraman, keamanan dan ketertiban. Dengan ketentraman, keamanan, ketertiban, maka akan mendorong masyarakat maju yang ditandai dengan jiwa enterpreneurship dan produktif.


Makna :

Sejahtera

Sejahtera dimaknai sebagai suatu kondisi daerah yang masyarakatnya memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak.

Religius (Agamis)

Religius (Agamis) dimaknai suatu kondisi dimana semua aktifitas kemasyarakatan dilandaskan pada nilai-nilai religi sehingga terwujud suatu kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan bermartabat.

Adil

Adil dimaknai terwujudnya pembangunan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang religius, demokratis, berbudaya dan bermartabat di Kabupaten Blitar

4.3. Misi

Selanjutnya visi tersebut perlu dirumuskan dalam suatu misi. Visi dan misi yang dibuat ini perlu berpijak pada keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2006-2010. Keberhasilan pembangunan ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Capaian dan prestasi pembangunan periode 2006-2010 adalah merupakan modal utama untuk pelaksanaan pembangunan 2011–2016. Pada periode mendatang kita harus bekerja keras untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat yang religius, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas demokrasi.

Kabupaten Blitar telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2006-2026 yang ditetapkan dalam Perda No 24 Tahun 2008. Adapun visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blitar adalah: “Terbangunnya Perekonomian Rakyat yang Mandiri, Tangguh dan Berdaya saing, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar yang Sejahtera, Makmur dan Religius”. Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematik dan


berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan, disiplin, dan kerja keras.

Sedangkan tahapan dan prioritas pembangunan tahun 2011-2016 adalam memantapkan dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan pada lima tahun periode sebelumnya dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Bidang Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blitar terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bekerjasama dengan aparat keamanan.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.


Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan sentra-sentra industri atau produk unggulan industri sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam RPJMN 2010-2014 misi pembangunan yang akan dicapai adalah (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera, (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Selanjutnya dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur telah dirumuskan mengenai misi pembangunan Propinsi Jawa Timur yakni “Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 ditetapkan sebagai berikut:


Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;

Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;

Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan;

Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan tata kelola yang baik.

4.4. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai berikut;

Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja

Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek.


Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan.

Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia.

Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN

4.5. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja adalah:

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Meningkatnya Usia Harapan Hidup Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi Meningkatnya akses dan mutu pendidikan Berkurangnya angka buta huruf Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga.

Sasaran dalam rangka menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya adalah:


Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk.

Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya

Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar

Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasar tradisional Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pemerintahan di

Kabupaten Blitar Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan adalah :

Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapang kerja

Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi

Terciptanya lapangan kerja berkualitas.

Sasaran dalam rangka membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan adalah :


Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa

Meningkatnya kerukungan umat beragama Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka

peningkatan modal sosial Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka

peningkatan modal sosial Berkembangnya nilai budaya yang positif dan produktif dalam

rangka memantapkan kebijakan pembangunan Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,

serta meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan

Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia :

Meningkatnya kesadaran hukum dan pembinaan hukum Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan

ketertiban umum dan ketenteraman Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap

hukum Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas Menurunnya jumlah kasus Narkoba.

Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup :

Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan Berkurangnya kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal Mencegah meluasnya areal lahan kritis Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada

kelestarian lingkungan hidup Tersedianya fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan

usaha/ industri Berkurangnya penangkapan ikan ilegal/satwa ilegal

Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN :


Meningkatnya profesionalisme birokrasi Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

berbasis teknologi informasi Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah

yang efektif dan efisien Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam perencanaan

pembangunan Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik

4.6. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan agenda dan prioritas-prioritas pembangunan. Strategi pembangunan tahun 2011-2016 pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak Peningkatan akses dan mutu pendidikan baik formal maupun

non formal. Peningkatan kualitas, profesionalisme pendidik, tenaga

kependidikan dan lembaga pendidikan yang berwawasan luas dan terbuka

Peningkatan peran dan fungsi Komite Pendidikan disetiap jenjang dan wilayah pendidikan

Peningkatan sistem pembinaan dan informasi ketenaga kerjaan, kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja.

Perluasan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda dan olah raga baik

melalui jalur pendidikan maupun diluar jalur pendidikan.


Strategi dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya ditempuh melalui :

Peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur jalan, jembatan, transportasi dan teknologi informasi (TIK) yang handal dan terintegrasi.

Peningkatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

Peningkatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Peningkatan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan.

Peningkatan penyediaan infrastruktur sumberdaya air Peningkatan pembangunan perumahan, penyediaan sarana air

bersih, persampahan dan pengolahan limbah. Peningkatan pengelolaan potensi wisata baik wisata alam,

sejarah, budaya melalui pola kemitraan maupun investasi oleh pihak swasta.

Revitalisasi pasar tradisional. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

Pemerintahan Kabupaten Blitar, diwilayah kecamatan dan desa/ kelurahan secara bertahap dan simultan.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, strategi diarahkan terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai tujuan ini adalah :

Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan.

Mendorong pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan


dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;

Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis klaster Peningkatan daya tarik dan daya saing daerah

Untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan, dicapai melalui strategi sebagai berikut :

Menciptakan suasana yang makin kondusif bagi umat beragama untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agamanya.

Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama

Peningkatan apresiasi terhadap budaya daerah

Tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia, akan dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut :

Peningkatan penyuluhan peraturan/hukum kepada masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum

Peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba

Pengarusutamaan Gender Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat

terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup ditempuh strategi peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :


Melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait reformasi birokrasi, kepegawaian, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan secara konsisten

Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

4.7. Arah Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang bertumpu pada analisis masalah-masalah yang sedang terjadi maupun yang diprediksi muncul dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.

Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan diarahkan melalui serangkaian kebijakan sebagai berikut :

Sebagai upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup dan menurunkan prevalensi balita kurang gizi maka kebijakan diarahkan melalui; o Peningkatan kualitas pada setiap strata pelayanan;

o Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin;

o Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan;

o Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat;

o Peningkatan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan;

o Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan;

o Pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan angka melek huruf, membentuk kepribadian insan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta untuk


meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan maka kebijakan diarahkan melalui : o Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan

kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia;

o Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

o Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholder sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah;

o Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri;

o Mengoptimalkan peran komite sekolah;

o Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan yang Berorientasi Kecakapan Hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma Broad Based Education (BBE);

o Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja;

o Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;

o Mendorong terwujudnya upaya-upaya kearah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai asset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan;

o Memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kejuruan;

o Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;

o Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya;

o Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas


lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien;

o Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pasar, fokus pada permintaan pasar kerja;

o Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri;

o Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri dan ekonomi masyarakat tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal;

o Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta berbagai masukan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah;

o Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan.

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka pengangguran maka arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut :

Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan;

Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi;

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan;

Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program


pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan;

Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal;

Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

Untuk meningkatkan peran pemuda dan prestasi olah raga, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Memperluas kesempatan para pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan.

Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.

Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan.

Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga sebagai upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.

Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.

Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya maka kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut;

Untuk menyediakan infrastruktur transportasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta jalan dan jembatan ditempuh kebijakan sebagai berikut ; o Penyediaan jalan dan jembatan dangan mengutamakan

pemeliharaan rutin dan berkala;


o Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;

o Membangun Sistim Jaringan Jalan yang mendukung kawasan strategis potensial;

o Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan;

o Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan;

o Peningkatan Koordinasi; dan konsultasi kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan untuk pembangunan; pemeliharaan jalan dan jembatan;

o Membangunan sistem jaringan transportasi dan sarana transportasi yang memadai dan terpadu sebagai penghubung antar wilayah;

o Mengembangkan jaringan komunikasi berbasis internet (TIK) sebagai sarana komunikasi dan informasi dalam kerangka e-government.

Untuk menyediakan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran produk, kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut; o Pembangunan dan perbaikan balai-balai penyuluhan

pertanian.

o Peningkatan jalan usaha tani, dan irigasi untuk pengairan sawah teknis

o Pengembangan infrastruktur pendukung di sentra-sentra pertanian: sentra tembakau di Selopuro, sentra blimbing di Kanigoro, Srengat, sentra cabe di Panggungrejo, Wonotirto, dan daerah selatan, sentra jagung di daerah Blitar selatan.

o Pengembangan usaha peternakan (sapi perah, sapi potong, kambing, dan ayam/perunggasan)

o Pembangunan dan pengembangan Pasar Hewan secara terpadu

o Pembangunan Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)


o Kerjasama dengan investor untuk pengembangan kawasan integrasi anatar peternakan dan perkebunan. Peternakan sapi perah (di Perkebunan Piji Ombo dan Nyunyur) dengan Sistem Plasma-Inti.

o Kerjasama dengan investor untuk pengembangan pengolahan kelapa sawit dan agroindustri lainnya.

Untuk menyediakan infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya, maka kebijakan diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar, dilaksanakan kebijakan meningkatkan jumlah dan kualitas gedung-gedung sekolah dan perpustakaan sekolah.

Untuk menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air maka kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ; o Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan

memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;

o Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;

o Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;

o Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;


o Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar pemukinan, kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : o Mengembangkan teknologi pembangunan bidang

perumahan;

o Melaksanakan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP).

o Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan pedesaan;

o Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum;

o Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan;

o Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah;

o Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta;

o Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di pedesaan;

o Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta;

o Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS).

Untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional ditempuh kebijakan melakukan pembenahan tata kelola dan infrastruktur pasar tradisional dalam rangka


mendukung peningkatan aktivitas perdagangan skala mikro, kecil dan menengah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, maka kebijakan pembangunan infrastruktur dibidang pemerintahan adalah : o Peningkatan Peningkatan Koordinasi dan konsultasi

kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan untuk pembangunan gedung pemerintahan di Kanigoro;

o Peningkatan perbaikan infrastruktur pemerintahan diwilayah kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek dilaksanakan melalui :

Menurunkan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dengan kebijakan sebagai berikut : o Penyempurnaan berbagai kebijakan yang lebih berpihak

kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya;

o Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan;

o Penajaman program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin;

o Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu;

o Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya;

o Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan


memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada;

o Pengembangan kapasitas yang diorientasikan pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin dan evaluasi program;

o Peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melaui forum dialog yang konstruktif;

Untuk mengupayakan pemenuhan pangan yang bermutu dan terjangkau ditempuh kebijakan sebagai berikut : o Mempertahankan tingkat produksi pangan dengan

menciptakan lahan pertanian berkelanjutan;

o Meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM;

o Melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatkan peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi maka arah kebijakan yang ditempuh adalah : o Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk

peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan

o peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya

o pengelolaan dan pemanfaatan hutan

o Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal


o Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer.

o Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

o Pengembangan kapasitas yang diorientasikan pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.

Untuk meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing, maka ditempuh arah kebijakan sebagai berikut : o Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang

diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin.

o Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender, terutama untuk :

Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan.

Memperbaiki lingkungan usaha, dan menyederhanakan prosedur perijinan.

Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.


o Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan arah kebijakan :

Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi.

Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.

Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

o Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing terhadap produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

o Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk :

Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi.

o Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.


o Menguatkan program Putri Kencana yang terdiri dari klaster industri Manggarsari, Java Atsiri, Sari Raos dan mendorong tumbuhnya klaster industri unggulan daerah lainnya.

o Memfasilitasi pembentukan jaringan perdagangan untuk memasarkan produk-produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh program Putri Kencana.

Untuk mendorong peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja maka kebijakan diarahkan pada peningkatan pelayanan serta perumusan prosedur perijinan dan investasi yang efisien, terukur dan terpadu.

Dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan, arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

Meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa, diarahkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama dengan upaya yang dilakukan diantaranya : o Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan

pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

o Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

o Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan, serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.

o Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika masyarakat.

o Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Meningkatkan kerukungan umat beragama dengan kebijakan yang diarahkan pada meningkatnya kerukunan intra dan


antar-umat beragama dengan upaya yang dilakukan antara lain: o Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial di dalam

kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat.

o Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif, dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik.

o Menyelesaikan konflik sosial yang berlatang belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan interaksi budaya, pengembangan penerapan nilai budaya yang positif dan produktif serta pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sebagai sumber daya pembangunan dan dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan maka kebijakan diarahkan pada pelibatan secara aktif organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan pelaku budaya lainnya dalam rangka memperkuat modal sosial dalam kerangka pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pembinaan hukum kebijakan diarahkan pada ; o Meningkatkan budaya ”sadar hukum” antara lain melalui

pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum;

o Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;


o Meningkatkan upaya kemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

o Menegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah : o Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya

menciptakan ketenteraman dan ketertiban;

o Meningkatkan profeionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP;

o Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat.

Untuk mengurangi jumlah kasus Narkoba kebijakan yang ditempuh adalah : o Meningkatkan kampanye bahaya Narkoba;

o Optimalisasi peran BNN Kabupaten Blitar dalam melakukan upaya sinergis komprehensif dalam mencegah penggunaan dan penyebarluasan narkoba di tengah masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak maka dalam rangka pengarusutamaan Gender, kebijakan diarahkan pada : o Implemetasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

dari Blitar;

o Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap perempuan termasuk TKW;

o Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap anak;

o Mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;


o Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;

o Memperkuat kelembagaan, pemberdayaan perempuan, untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemberdayaan perempuan, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang;

o Meningkatkan pemenuhan komitmen-komitmen internasional berkaitan dengan hak-hak perempuan, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah :

Mengurangi pencemaran air udara dan tanah serta pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan pada : o Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;

o Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;

o Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;

o Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;

o Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;

o Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;

o Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan


bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;

o Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, embung, perairan umum), dan pulau-pulau kecil.

Untuk mengurangi kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal dan mencegah meluasnya areal lahan kritis, ditempuh kebijakan yang diarahkan pada perbaikan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup, maka arah kebijakannya adalah : o Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan

aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan;

o Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup;

o Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah.

o Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada;

o Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan;

o Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.

Untuk menyediakan fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/ industri ditempuh kebijakan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah pada kegiatan usaha/industri oleh instansi terkait.

Untuk mengurangi penangkapan ikan (illegal fishing) dan satwa ilegal kebijakan diarahkan pada ; o Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya

alam (laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil) secara lestari berbasis masyarakat;


o Pembangunan sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, disertai penegakan hukum.

Dalam rangka membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien, efektif dan bebas KKN, maka arah kebijakan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme birokrasi, kinerja dan disiplin aparatur, kualitas sumber daya aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien melalui :

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik KKN dengan cara: o Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

(good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan, dan pada semua kegiatan;

o Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;

o Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab;

o Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;

o Meningkatkan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui : o Menata kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan

agar dapat berfungsi lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;

o Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;

o Menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat;

o Meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi (merit system);


o Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka kebijakan diarahkan pada; o Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi

kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi jalannya pemerintahan;

o Meningkatkan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi;

o Terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.8. Kebijakan Pengembangan Klaster Industri

Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya mewujudkan rencana strategis pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi lokal melalui program Produk Unggulan Industri Kecamatan “Putri Kencana”. Untuk pelaksanaan program Putri Kencana, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan kerjasama dengan BPPT. Output kerjasama dengan BPPT yang pernah dihasilkan selama ini ingin diperkuat kembali dengan mempertimbangkan strategi pembangunan Blitar masa kini.

Pemerintah Kabupaten Blitar dan BPPT bersepakat melanjutkan program kerjasama dengan tema “Membangun Landasan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blitar”. Sebagai program jangka pendek (tahun 2009) telah ditentukan beberapa agenda prioritas. Mengawali kerjasama ini telah dilakukan pertemuan bersama kedua belah pihak pada bulan April 2009 dan dilanjutkan pada tanggal 3-5 Juni 2009, dengan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Pertemuan dengan SKPD kunci pada tanggal 3 Juni 2009 menghasilkan hal penting sebagai berikut :


1. Disepakati untuk memulai membangun landasan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan perumpunan usaha sektor unggulan prioritas;

2. Disepakati bahwa pelaksanaan pembangunan kedua hal di atas dilakukan dengan proses partisipatif ;

3. Segenap prakarsa SID diupayakan untuk dapat mendukung program prioritas Kab.Blitar (Putri Kencana);

4. Disepakati bahwa proses inisiasi merupakan rangkaian program yang berkelanjutan dan akan dirinci sesuai kaidah-kaidah kegiatan inovatif seperti terlampir;

5. Disepakati untuk menetapkan pelaku usaha sektor unggulan prioritas.

Pada tanggal 4 Juni 2009 dilakukan pertemuan dengan UKM prioritas dan SKPD kunci :

Agenda pertemuan: pemahaman bersama tentang platform/ landasan kegiatan.

Pertemuan menghasilkan hal penting sebagai berikut : o Disepakati untuk mengembangkan ekonomi di Kabupaten

Blitar dengan landasan klaster industri;

o Ditemukenali sehimpunan perusahaan dan lembaga yang saling berhubungan dengan tema ”Kelapa” dan dinamai “Manggarsari” seperti terlampir;

o Ditemukenali sehimpunan perusahaan dan lembaga yang saling berhubungan dengan tema ”Aromatic” dan dinamai “Java Atsiri” seperti terlampir;

o Ditemukenali sehimpunan perusahaan dan lembaga yang saling berhubungan dengan tema ”Pangan Olahan” dinamai ”Sari Raos” seperti terlampir;

o Proses memukenali faktor-faktor pendukung dan penghambat masing-masing klaster industri mulai dilakukan seperti diuraikan pada Bab 5;

o Disepakati membentuk tiga kelompok kerja yang akan mengawal proses perumpunan, bersama-sama dengan tim BPPT yaitu :

Pokja ”Manggarsari” diketuai oleh Bapak Marlean; Pokja ”Java Atsiri” diketuai oleh Bapak Edy Suhartono; Pokja ”Sari Raos” diketuai oleh Bapak Yermia Suryo

Kusumo


o Disepakati bahwa kelompok kerja akan melaksanakan proses perkuatan klaster industri dengan didampingi tim BPPT;

o Disepakati akan dibentuk kelompok kerja SID untuk menginisiasi pengembangan landasan SID dengan tugas menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun dokumen SID;

o Anggota Kelompok kerja SID yang akan dibentuk setidaknya :

Terdapat wakil dari lembaga perencanaan (Bappeda) Terbiasa menyusun dokumen Memiliki komitmen waktu Membaca Undang-Undang No.18 tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Pengkajian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Gagasan tentang pembentukan pokja SID yang dilengkapi dengan diskusi di tingkat lokal pada tanggal 18 September 2009 memunculkan sebuah lembaga baru yaitu Dewan Riset dan Inovasi Daerah/ DRID (terlampir SK Bupati Blitar);

Ketiga pokja bersama-sama BPPT dan LSM PUPUK telah melakukan rangkaian proses inisiasi yang telah disepakati;

Salah satu bagian proses yang cukup penting adalah dimulainya identifikasi data dasar berupa baseline survei dibidang rantai pasok dan rantai nilai, serta survei lingkungan usaha;

Hasil identifikasi data dasar digunakan sebagai landasan penetapan Agenda Prioritas tahun 2009-2010. Penetapan Agenda Prioritas ini melalui proses partisipatif dengan melibatkan Bappeda, Klaster industri Java Atsiri, Klaster industri Manggar Sari, Klaster industri Sari Raos, DRID dan BPPT , PUPUK pada tanggal 20-22 Oktober 2009.

Rekomendasi yang dihasilkan pada penetapan Agenda Prioritas 2009-2010 adalah sebagai berikut :

Penguatan Sistem Inovasi Daerah perlu dijadikan landasan formal Pembangunan Daya Saing Kabupaten Blitar;

Dokumen perencanaan inovasi daerah yang merupakan keluaran dari kelembagaan Sistem Inovasi Daerah dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah;


Sebagai inisiasi penguatan sistem inovasi daerah, dilakukan :

Penguatan Klaster industri Java Atsiri Penguatan Klaster industri Manggarsari Penguatan Klaster industri Sari Raos

Proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring penguatan klaster industri ini dilaksanakan dengan memfungsikan kelembagaan sistem inovasi daerah Kabupaten Blitar yang telah terbentuk.


KONSEP PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

5 5.1. Pengembangan Klaster Industri untuk

Membangun Keunggulan Daya Saing

Pengembangan/penguatan klaster industri merupakan alternatif pendekatan yang dinilai efektif untuk membangun keunggulan daya saing industri khususnya dan bagi pembangunan daerah pada umumnya. Bagi pelaku ekonomi, khususnya Usaha Kecil dan Menengah, pendekatan klaster industri membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dan pengembangan jaringan bisnis yang luas. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan dan/atau pihak berkepentingan lainnya, pendekatan ini memungkinkan potensi skala pengaruh dari kebijakan dan program, dan cakupan dampaknya yang signifikan.

Pendekatan klaster industri berkembang pesat tidak sekedar sebagai konsep tetapi juga sebagai platform nasional, baik dalam konteks pembangunan ekonomi (nasional, daerah dan lokal), khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing daerah saat ini membutuhkan usaha yang sangat memakan waktu sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam rangka memperbaiki kelemahan tersebut, mengoptimalkan pendayagunaan potensi setempat, dan mewujudkan industri berkeunggulan kompetitif di daerah, basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali dan dikembangkan secara sinergis dengan semakin bertumpu pada potensi terbaik dan karakteristik lokal/setempat masing-masing daerah.


5.2. Pengembangan Klaster Industri dalam Kerangka Sistem Inovasi

Sistem Inovasi adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan maupun proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajarannya (Tatang A Taufik, 2005). Dari definisi di atas teridentifikasi adanya tiga kata kunci yaitu “inovasi”, “difusi” dan “proses pembelajaran”.

Dalam tataran nasional maupun daerah tujuan dari penguatan System Inovasi adalah untuk meningkatkan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju mandiri dan beradab.

Gambar 5.1. Kerangka Umum Sistem Inovasi Sumber: Diadopsi dari Arnold dan Kuhlmann, 2001

Struktur Sistem Inovasi dibentuk dari keterkaitan berbagai sub sistem yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Elemen-elemen sistem inovasi dan keterkaitannya dapat digambarkan dalam bentuk kerangka umum seperti terlihat dalam Gambar 4.1 yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-sistem yaitu: permintaan, sistem politik, sistem pendidikan dan litbang, sistem industri, supra dan infrestruktur khusus serta kondisi umum dan lingkungan kebijakan. Hubungan antar komponen dalam


Kerangka Umum tersebut dapat menjadi konsepsi cara pandang untuk menyederhanakan penguraian (analisis) pemecahan masalah-masalah kebijakan yang memerlukan pendekatan sistemik/ holistik, bersifat tidak linier, interaktif, kemitraan, sinergitas, peran pemerintah sehingga menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait.

Secara garis besar 7 (tujuh) sub sistem yang terkait dalam Sistem Inovasi adalah sebagai berikut :

Sub Sistem Pendidikan Dan Litbang (Supply)

Sub sistem ini merupakan komponen pokok sistem inovasi yang berperan sebagai sumber-sumber pengetahuan, teknologi dan temuan baru yang diharapkan dapat didifusikan pada subsistem industri untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional. Penguatan Sistem Inovasi Nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas inovatif pada sub sistem ini sehingga mampu mendukung peningkatan daya saing industri dalam memenuhi permintaan pasar global.

Sub Sistem Industri (Supply-Demand)

Sub sistem ini merupakan komponen utama Sistem Inovasi Nasional yang dapat berperan sebagai penghasil inovasi maupun sebagai pengguna dan pengembang temuan- temuan baru yang dihasilkan dari sub sistem pendidikan dan litbang untuk meningkatkan daya saing industri yang bersangkutan. Penguatan kapasitas inovatif pada industri nasional juga merupakan fokus utama dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional.

Sub Sistem Permintaan (Demand)

Sub sistem demand memiliki peran startegis dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional karena menentukan arah kebijakan dan fokus prioritas pengembangan inovasi secara nasional. Salah satu indikator keberhasilan penguatan Sistem Inovasi Nasional adalah kinerja kapasitas lembaga pendidikan/litbang dan industri nasional dalam mengembangkan inovasi yang mampu memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar global.


Sub Sistem Intermediaries (Linkage)

Sub sistem intemediasi memiliki peran strategis dalam proses penguatan Sistem Inovasi Nasional melalui penguatan keterkaitan antara lembaga litbang dengan industri. Peran intermediasi semakin dirasakan penting ketika kebutuhan akan interaksi antara lembaga litbang/pendidikan dengan industri meningkat seiring meningkatnya kebutuhan akan inovasi untuk memenuhi tuntutan pasar. Peran intermediasi dapat dikembangkan melalui pengembangan Pusat- pusat inovasi maupun inkubator teknologi.

Sub Sistem Politik

Sub sistem ini berperan sebagai pendukung terlaksananya proses pengembangan inovasi melalui kebijakan atau regulasi yang secara langsung mempengaruhi arah perkembangan dan penguatan kapasitas inovatif pada sub sistem lainnya (pendidikan, litbang, sistem industri, permintaan, dan lain sebagainya.

Sub Sistem Kerangka Umum

Sub sistem kerangka umum merupakan komponen pendukung terlaksananya proses bisnis penguatan Sistem Inovasi Nasional melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan pengetahuan, temuan baru hingga inovasi. Fokus prioritas penguatan sub sistem ini adalah pada pengembangan kebijakan yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pengembangan inovasi seperti kebijakan fiskal, moneter, perpajakan dan infrsatruktur umum, hingga pada penguatan budaya inovasi.

Subsistem Supra Dan Infrastruktur Khusus

Sub sistem supra dan infrsatruktur khusus berperan sebagai pendukung proses pengembangan inovasi memalui penyediaan fasilitas dan sarana yang langsung berpengaruh terhadap pengembangan inovasi. Beberapa fokus prioritas penguatan pada sub sistem ini adalah pengembangan lembaga HKI, Kelembagaan pembiayaan khusus, standar dan norma khusus dan lain sebagainnya.

Dalam upaya mencapai tujuan penguatan sistem inovasi tersebut, maka beberapa agenda pokok penguatan sistem inovasi perlu dikembangkan. Pengembangan agenda ini didasarkan pada isu-isu kebijakan pada


lingkup penguatan kapasitas inovatif untuk setiap sub sistem yang membentuk struktur sistem inovasi nasional (lihat Gambar 5.2).

Gambar 5.2. Isu dan Agenda Pokok Penguatan Sistem Inovasi Sumber: Taufik, 2012

Agenda pokok penguatan sistem inovasi adalah sebagai berikut :

Membangun kondisi dasar/ iklim pengembangan yang kondusif sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/ penguatan sistem inovasi. Fokus prioritas yang perlu diperhatikan dalam membangun kondisi dasar ini antara lain: penguatan kelembagaan termasuk kepeloporan (leadership), reformasi dan dukungan kebijakan serta regulasi, dan penguatan infrastruktur dasar.

Membangun dan memperkuat kapasitas inovatif kelembagaan litbang dan meningkatkan kemampuan absorpsi sistem industri. Beberapa fokus prioritas dari misi ini antara lain: peningkatan kapasitas inovatif lembaga litbang pemerintah maupun swasta/industri (Supply Side), serta memperkuat kapasitas absorpsi sistem industri dan UMKM (Demand Side).

Membangun dan meningkatkan keterkaitan antara lembaga litbang dan industri/ UMKM (Supply-Demand Linkage) dengan fokus


prioritas pada penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga intermediasi sperti inkubator teknologi dan pusat inovasi UMKM

Membangun dan meningkatkan budaya inovasi secara nasional dengan fokus prioritas pada pengembangan teknoprener dan pengembangan fasilitas pendukungnya.

Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.

Membangun dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapai perkembangan global dengan fokus prioritas pada penguatan daya saing global dari lembaga litbang/pendidikan dan industri nasional.

Untuk mendukung agenda penguatan sistem inovasi tersebut terdapat beberapa tema inisiatif strategis yang dapat diimplementasikan pada pelaksanaan program pembangunan di daerah (Gambar 5.3), yaitu :

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Penguatan system inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan system inovasi nasional. Dengan demikian penguatan sistem inovasi daerah merupakan wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah.

Pengembangan Klaster Industri

Merupakan wahana untuk mengembangkan potensi terbaik dan meningkatkan daya saing industrial

Pengembangan Jaringan Inovasi

Merupakan wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar actor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi dan pembelajaran

Pengembangan Teknoprener

Merupakan wahana modernisasi bisnis/ ekonomi dan sosial, serta mengembangkan budaya inovasi


Pengutan Pilar-pilar Tematik Sistem Inovasi

Merupakan wahana memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual

Gambar 5.3. Inisiatif Strategis Penguatan Sistem Inovasi Sumber: Taufik, 2012

Tema inisiatif strategis untuk penguatan sistem inovasi daerah yang telah menjadi program dan dilaksanakan di Kabupaten Blitar sejak tahun 2009 adalah pengembangan klaster industri melalui program Putri Kencana.

5.3. Tahapan Pengembangan Klaster Industri

Porter (2001) menghubungkan antara kinerja sebuah negara dalam ekonomi global yang diringkaskan dalam kata “daya saing” dengan klaster industri. Menurut Porter, daya saing dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor yang disebut sebagai faktor “diamond”. Diamond dibentuk oleh (1) faktor condition, (2) demand conditions, (3) related and supporting industries, dan (4) firm strategy, structure and rivalry. Dia juga memasukkan 2 faktor konteks yang berhubungan secara tidak langsung melalui: (1) role of chance dan (2) role of government. Faktor-


faktor ini secara dinamik mempengaruhi posisi daya saing perusahaan dalam suatu negara.

Berbagai persoalan generik yang dihadapi dalam peningkatan daya saing industri adalah :

Adanya regulasi yang menghambat;

Daya dukung inovasi yang belum kuat;

Interaksi Iptek dan Industri yang masih lemah;

Rendahnya budaya inovasi;

Kelemahan dalam pengembangan rantai nilai;

Kemampuan memenuhi tantangan global rendah.

Dengan demikian, pengembangan klaster industri dalam kerangka sistem inovasi pada dasarnya memerlukan strategi pokok sebagai berikut (Taufik , 2005b):

Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi;

Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan;

Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah;

Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.

Pengembangan Klaster Industri di lapangan dengan menerapkan 4 (empat) strategi pokok dan penyelarasan dengan 6 (enam) isue & agenda pokok sistem inovasi seperti tersebut di atas memerlukan rangkaian aktivitas dengan tahapan secara skematis dapat dilihat pada Gambar 5.4.


Gambar 5.4. Skema Tahapan Pengembangan Klaster Industri Sumber : BPPT, 2011a, Taufik, 2005a

Aktivitas pengembangan klaster industri di lapangan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap 1 : Aktivitas Awal Inisiatif/ Prakarsa Pengembangan

Kegiatan 1.1 : Inisiasi

Langkah 1.1.1 : Sosialisasi dan sinkronisasi klaster industri

Tujuan : Melakukan sosialisasi tentang daya saing, sistem inovasi dan klaster industri dengan pihak yang mau dan mampu melakukan prakarsa. Contoh: Kepala Daerah, Bappeda, pihak swasta, asosiasi dan lain-lainnya.

Output : 1. Bahan presentasi tentang daya saing, sistem inovasi, klaster industri dan fungsi-fungsi tim kecil berikut rencana kerjanya.


2. Para pelaku ekonomi dan stakeholders kunci lainnya memahami strategi pengembangan/ penguatan klaster industri berikut rencana aksinya.

Kegiatan 1.2 : Mengembangkan Tim Prakarsa Klaster

Tujuan : Mengembangkan Tim Prakarsa Klaster untuk melaksanakan tugas awal berkaitan dengan prioritas dan sasaran strategis untuk pengembangan/penguatan klaster.

Output : 1. Tim Prakarsa Klaster terbentuk. 2. Diperolehnya data-data awal tentang rencana

dan hasil pembangunan daerah. 3. Diperolehnya data alamat, nomor telpon dari

para aktor pendahulu.

Kegiatan 1.3 : Eksplorasi/ Analisis

Tujuan : Mengidentifikasi potensi pengembangan klaster industri dan mengevaluasi kinerja perekonomian daerah.

Output : 1. Hasil analisis potensi-potensi pengembang-an klaster industri.

2. Hasil analisis kebijakan atau program yang menghambat pengembangan klaster industri.

3. Rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang menghambat pengembangan klaster industri.

Kegiatan 1.4 : Identifikasi Isu-Isu Strategis

Tujuan : Merumuskan prioritas dan sasaran strategis bagi pengembangan/penguatan klaster.

Output : 1. Daftar isu-isu strategis dalam kerangka sistem inovasi.

2. Rumusan prioritas dan sasaran strategis yang membantu dunia usaha bagi pengembangan/ penguatan klaster.

Kegiatan 1.5 : Identifikasi Klaster Kunci


Tujuan : Mengidentifikasi klaster kunci (utama) yang memiliki keunggulan dan berpotensi besar untuk tumbuh sebagai penggerak perekonomian.

Output : 1. Kriteria penentuan klaster yang unggul dan berpotensi untuk berkembang.

2. Daftar skor dan ranking klaster industri kegiatan ekonomi yang unggul dan berpotensi untuk berkembang.

3. Bahan presentasi.

Kegiatan 1.6 : Konsensus Prakarsa

Tujuan : Mencapai suatu konsensus diantara anggota tim berkaitan dengan klaster terpilih.

Tahap 2 : Penyusunan Kerangka Dan Agenda Pengembangan

Setelah konsensus pembentukan klaster industri selesai dilakukan yang menandakan keberhasilan tahap prakarsa, maka tahap selanjutnya adalah menyusun kerangka dan agenda operasional dari klaster industri tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah supaya klaster industri yang dibangun memiliki wadah organisasi yang kuat yang didukung oleh rencana kerja yang matang.

Kegiatan 2.1 : Kelembagaan Kolaborasi dan Struktur Operasional

Tujuan : Membentuk lembaga yang akan menjalankan klaster industri sekaligus menyusun struktur operasional dari lembaga tersebut.

Output : 1. Daftar stakeholders berupa organisasi dan orang-orang yg berpengaruh atau para aktor.

2. Leaflet atau proposal rencana pengembangan/ penguatan klaster industri komitmen dan dukungan dari para aktor.

3. Terbentuknya Pokja Klaster Industri.

Kegiatan 2.2 : Perumusan Strategi dan Implikasi Kebijakan

Tujuan : Menghasilkan tema klaster industr1 terpilih dan rumusan Strategi Klaster Industri dalam rangka peningkatan omzet penjualan.


Output : 1. Laporan analisis dan kebijakan isu-isu (usahakan lebih dari satu dari 6 kelompok isu).

2. Tersusunnya strategi pengembangan klaster industri yang berisi isu, kebijakan dan strategi pengembangan klaster industri.

Kegiatan 2.3 : Perencanaan Aksi

Tujuan : Menyusun rencana aksi klaster industri yang merupakan rencana tindak kolaboratif seluruh komponen klaster industri

Output : Rumusan rencana aksi klaster industri.

Kegiatan 2.4 : Konsensus Rencana

Tujuan : Mengembangkan proses partisipatif untuk mencapai konsensus dan membangun komitmen bersama, serta implementasi sesuai dengan prioritas dan peran masing-masing.

Output : Konsensus dan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disusun.

Tahap 3 : Implementasi Klaster Industri

Kegiatan 3.1 : Mobilisasi Sumberdaya Dan Pelaksanaan Aktivitas

Langkah 3.1.1 : Sosialisasi rencana aksi

Tujuan : Mensosialisasikan rencana aksi klaster industri kepada para pelaku ekonomi/ stakeholders kunci.

Output : 1. Para pelaku ekonomi dan stakeholders kunci lainnya memahami strategi pengembangan/ penguatan klaster industri berikut rencana aksinya.

2. Terumuskannya pola kerjasama pelaksanaan pengembangan/ penguatan klaster industri.

Langkah 3.1.2 : Membentuk organisasi kemitraan


Tujuan : Membentuk organisasi kemitraan yang akan menjadi wadah pelaksanaan setiap rencana aksi klaster industri.

Output : 1. Peserta pertemuan memahami : a) kondisi dan permasalahan klaster

industri. b) manfaat pengembangan/ penguatan

klaster industri. c) rencana aksi klaster industri.

2. Terbentuknya organisasi kemitraan pengembangan/ perkuatan klaster industri.

3. Tersusunnya proposal rencana aksi klaster industri yang didalamnya disamping memuat penjabaran dari rencana tindak juga memuat tentang penanggung jawab kegiatan, sumber pendanaan, waktu pelaksanaan dan indicator capaian/ keberhasilan.

Langkah 3.1.3 : Memperkuat organisasi kemitraan

Tujuan : Mendokumentasi sumberdaya (asset SDA, SDM dan lainnya) yang ada untuk mendukung klaster industri dan mempublikasikan informasi berkaitan dengan aktivitas kemitraan klaster industri.

Output : 1. Data inventori pelaku ekonomi klaster industri, informasi mengenai asset SDA dan SDM klaster industri.

2. Format publikasi informasi kegiatan kemitraan klaster industri.

3. Jadwal pengaturan publikasi informasi kemitraan klaster industri.

Langkah 3.1.4 : Penghimpunan dana operasional

Tujuan : Mendanai kegiatan operasional organisasi kemitraan klaster industri.

Output : 1. Daftar kebutuhan pendanaan operasional organisasi kemitraan klaster industri.

2. Prosedur penghimpunan dana.


3. Daftar lembaga atau perseorangan penyandang dana.

Kegiatan 3.2 : Pencapaian Milestone

Langkah 3.2.1 : Implementasi rencana aksi

Tujuan : Organisasi kemitraan klaster industri dapat mengimplementasikan rencana aksi.

Output : Hasil implementasi rencana aksi.

Langkah 3.2.2 : Mempromosikan produk-produk klaster industri

Tujuan : Mempromosikan klaster industri sebagai pemasok produk spesifik.

Output : Direktori produk/ perusahaan klaster industri. Langkah 3.2.3 : Menggali dan mengimplementasikan gagasan -

gagasan baru

Tujuan : Menggali dan mengimplementasikan gagasan-gagasan baru sebagai respon atas dinamika lingkungan bisnis.

Lingkungan bisnis seringkali berubah secara dinamis sehingga tidak terliput pada proses perencanaan aksi pada tahap pengembangan klaster industri. Oleh karena itu pada tahapan implementasi tetap perlu dilakukan penggalian gagasan/ ide-ide baru sebagai respon atas perubahan lingkungan bisnis.

Output : 1. Proposal rencana aksi gagasan-gagasan baru. 2. Hasil implementasi gagasan-gagasan baru.

Kegiatan 3.3 : Pengelolaan Sinergi

Langkah 3.3.1 : Distribusikan informasi kemitraan klaster industri

Tujuan : mendistribusikan dan memonitor informasi sumberdaya, kegiatan kemitraan klaster industri agar terjadi sinergi kemitraan.


Output : Informasi tentang kegiatan kemitraan klaster industri.

Langkah 3.3.2 : Mengadakan pertemuan rutin kemitraan klaster industri

Tujuan : Membangun kemitraan, menggalang pengalaman, dan menjaga agar kegiatan tetap focus kepada capaian sasaran-sasaran klaster industri yang telah disepakati sebelumnya.

Output : 1. Jadual rapat rutin. 2. Gagasan/ ide-ide baru yang akan dituangkan

dalam rencana aksi.



ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN KLASTER INDUSTRI

6 6.1. Peta Pelaku Usaha

Atas dasar peta sebaran produk unggulan di setiap kecamatan maka konsep pengembangan klaster industri pada Program PUTRI KENCANA dikelompokkan ke dalam 3 klaster industri yang akan menjadi prioritas awal pengembangan, yaitu :

Klaster industri berbasiskan komoditas aneka pangan berbahan baku lokal diberi nama ”Sari Raos”;

Klaster industri berbasiskan industri aromatic diberi nama “Java Atsiri”;

Klaster industri yang berbasiskan komoditas kelapa, diberi nama “Manggarsari” .

Peta pelaku masing-masing klaster industri dapat dilihat pada diagram berikut ini.


Sumber : Hasil Diskusi Partisipatif Pokja Klaster Industri

Gambar 6.1. Rumpun Usaha Pangan Olahan


Gambar 6.2. Rumpun Usaha Java Atsiri



Gambar 6.3. Rumpun Usaha Manggarsari

6.2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Klaster Industri

Untuk dapat merumuskan program pengembangan klaster industri maka pada tahap awal pengembangan perlu diidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan usaha klaster industri. Aspek lingkungan usaha yang akan diidentifikasi kekuatan dan permasalahannya meliputi :

Kondisi faktor input; Kondisi permintaan; Industri pendukung; Persaingan usaha; Peran pemerintah daerah.


Hasil identifikasi permasalahan dan potensi komponen klaster dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1. Kekuatan dan Permasalahan Klaster Industri Pangan Olahan ”Sari Raos” di Kabupaten Blitar

No Aspek Lingkungan

Usaha Kekuatan Permasalahan Usulan Solusi Permasalahan

1 Kondisi Faktor Input

- Sumberdaya Alam - Blitar daerah yang luas dan masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan.

- Karena ekonomi rendah khususnya daerah ‘kosong’ / pegunungan tidak ada yang mengarahkan untuk memanfaatkan lahan maximal.

- Pemanfaatan lahan kosong

-

- Blitar cocok ditanami berbagai jenis tanaman, khusus daerah kering (selatan) cocok untuk tanaman ubi kayu.

- Tidak ada lahan khusus atau balai untuk membuat varitas atau jenis ubi kayu unggul.

- Kajian peta penggunaan lahan

- - - - Memberi insentif bibit unggul atau varitas unggul untuk ditanam.


No Aspek Lingkungan


- Sumberdaya Manusia

- Blitar masih banyak sumberdaya manusia/ man power yang tersedia (lulusan SMK, SLTA dll.)

- Perusahaan lokal kekurangan SDM karena banyak SDM yang potensi bagus pergi keluar Blitar (urban, TKI-TKW)

- Membuat balai latihan kerja yang sesuai kebutuhan Sari Raos

- - Tingkat pengganguran yang tinggi

- Kurangnya kreatifitas SDM

- Pemda memfasilitasi untuk studi banding ke perusahaan yang lebih maju.

- Sumber Dana - Blitar banyak lembaga keuangan atau perbankan

- Tidak adanya kepercayaan dari lembaga keuangan terhadap Klaster atau UMKM yang ada.

- Membuat atau membentuk kelompok dan koperasi ditiap daerah klaster dan UMKM sebagai jembatan penyaluran sumber dana.

- - Banyak pengusaha lokal yang mempunyai modal/ sumber dana yg ckp besar.

- Klaster dan UMKM sulit mendapatkan sumber daya.

- Pemda dapat memberikan jaminan untuk klaster dan UMKM kepada sumber dana

- Infrastruktur Fisik (jalan, telpon, listrik, dll)

- Secara umum kondisi infrasrtuktur fisik cukup baik dan terjangkau sampai daerah pelosok

- Jarak yang terlalu jauh mempengaruhi biaya transport

- Perlu perwakilan bisnis di kota besar (Surabaya, Malang)

- Infrastruktur Administrasi (Perijinan, Akses Pendanaan, dll)

- Badan, Dinas atau Lembaga perijinan terkait sudah ada.

- Banyak klaster dan UMKM atau masyarakat tidak tahu dan takut untuk pengurusan perijinan dll.

- Informasi perijinan sampai di tingkat kelurahan/desa


No Aspek Lingkungan


- - Akses Pendanaan (KSP, BPR, Koperasi) di Kab. Blitar sudah ada dan banyak.

- Lembaga keuangan banyak tapi belum masuk sampai ke daerah pelosok.

- Membuat atau membentuk kelompok atau koperasi ditiap daerah melalui desa dan ikut menjamin pendanaan.

- Informasi (Akses Internet, telp, dll)

- Akses internet dan telp cukup banyak dijumpai bahkan sampai pedesaan.

- Tidak banyak SDM menggunakan akses internet atau teknologi yang maju untuk mengakses informasi baru.

- Membuat program yang menarik (pelatihan, studi banding) untuk merangsang SDM agar mau mengakses internet.

- - - Infrastruktur Informasi kurang memadai

- Infrastruktur Iptek (Laboratorium uji, Balai Latihan Kerja, Lembaga Intermediasi, dll)

- Pemda sudah ada dinas terkait yang menangani Infrastruktur Iptek seperti Disnakertrans, Disperindag, Dinas Pertanian dll.

- Banyak masyarakat yang tidak tau dimana mencari informasi Infrastuktur Iptek.

- Pemda mengadakan suatu Laboratorium uji (minimal Alat uji sederhana seperti alat tes kadar air/moisture meter dll.) disesuaikan dengan kebutuhan pada umumnya pokja Sari Raos

- - - Tidak ada lembaga khusus yang menyiapkan Laboratorium Uji walaupun sederhana untuk mendukung klaster.

-


No Aspek Lingkungan


2 Kondisi Permintaan

- Segmen Pasar - Pasar Tepung Kasava masih terbuka luas baik kebutuhan dalam negri maupun export.

- Pasar belum banyak yang tahu karena belum tersebar luas.

- Membuat kemasan dengan desain yang menarik.

- - Produk Kasava dapat sebagai pengganti tepung lain atau substitusi tepung lainnya.

- Kurangnya promosi didalam maupun keluar Blitar.

- Perlu diadakan promosi (pameran produk, media masa, outlet) yang berkesinambungan dengan dukungan Pemda, didalam maupun luar daerah.

- - - Belum banyak masyarakat yang memakai Produk Kasava

- Memperluas jaringan klaster industri pemakai Produk Kasava.

- Tuntutan Konsumen - Produsen makan berbasis terigu merupakan pasar potensial bagi produk tepung kasava

- Banyak konsumen masih terbiasa menggunakan produk Tepung terigu dan tepung lainnya.

- Perlu diadakan promosi (pameran produk, media masa) yang berkesinam-bungan dengan dukungan Pemda, didalam maupun luar daerah.

- - Tepung kasava harganya lebih murah daripada tepung terigu

- Serapan tepung oleh Konsumen Blitar terbatas/sedikit.

- Sosialiasi (memberikan contoh produk)


No Aspek Lingkungan


- - Mutu produk tepung kasava bagus dan stabil

- - Memberikan pelayanan yang bagus sesuai permintaan konsumen.

- - Pola Penjualan - Tenaga penjualan/ marketing banyak

- Karena produk baru, penjualan dengan retail dan pembayaran dilakukan sistem tempo.

- Pemda mau memberikan kebijakan agar pengusaha pangan olahan harus memakai tepung produksi lokal (kasava, ubi jalar, jagung).

- - Pola penjualan yang masih sederhana sehingga tidak memerlukan biaya tinggi

- Perputaran modal klaster atau UMKM terbatas jadi produksi sering terhambat.

- Memberikan Pinjaman lunak untuk perputaran modal.

- Distribusi Produk - Kendaraan untuk penjualan atau distribusi produk cukup banyak dan memadai.

- Pengiriman produk dibawah minimum kapasitas produk , jatuh biayanya mahal.

- Penjadwalan pengiriman yang tepat.

- - - - Konsumen diarahkan pembelian dalam jumlah minim order agar dapat menekan biaya distribusi.


No Aspek Lingkungan


3 Industri Pendukung

- Keberadaan Pemasok (bahan baku utama, bahan tambahan, aksesori)

- Pemasok bahan baku utama baik petani langsung maupun tengkulak cukup banyak dan ada ditiap daerah.

- Strategi penetapan harga belum sesuai prinsip daya saing

- Untuk kestabilan harga, mengadakan perjanjian kontrak beli dengan jangka waktu tertentu.

- - Pemasok bahan tambahan sudah tersedia.

- Tidak adanya pasokan bahan baku utama yang tetap atau kontinyu, saat ini masih berdasarkan musiman

- Perlu pembinaan pola tanam dan pola panen di tingkat petani maupun pemasok

- Mutu Pemasok - Pemasok dapat mencari

berbagai jenis atau varitas bahan baku

- Tidak menjaga kestabilan mutu jenis/ varitas bahan baku, usia, waktu dan cara panen

- Memberikan arahan melalui PPL.

- - - - Pemda membantu menyediakan bibit (ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang tanah dll.) yang unggul.

- Keberadaan Industri Pendukung Lainnya (industri peralatan, pengemasan, jasa, pembiayaan, dll.)

- Cukup banyak industri pendukung seperti percetakan, kemasan dll.

- Minimnya informasi kepada UKM tentang teknik atau cara pengemasan yang baik, aman dan tahan lama.

- Membuat kemasan dengan desain yang menarik.

- - Lembaga pembiayaan cukup banyak di Kab. Blitar.

- Kurangnya penyedia peralatan atau bengkel

- Menyediakan peralatan kemasan produk sesuai


No Aspek Lingkungan


rekayasa yang dapat membuat berbagai jenis peralatan pengemasan

dengan kebutuhan pokja Sari Raos

- - - Kurangnya penyedia

peralatan atau bengkel rekayasa yang dapat membuat berbagai jenis peralatan produksi

- Menyediakan peralatan produksi dan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan pokja Sari Raos

- - - - Memberi informasi dan mengadakan pelatihan tentang pengemasan dll.

- - - - Membuat unit usaha rekayasa atau kerjasama dengan bengkel rekayasa alat industri yang pengalaman.


No Aspek Lingkungan


4 Persaingan Usaha

- Produk yang sama - Ada yang membuat produk yang sama diluar Blitar, ini membuat semakin kreatif dan merangsang UMKM menemukan produk-produk dan cara-cara baru yang lebih maju dan baik.

- Tidak adanya bagian riset khusus untuk pengembangan produk-produk pangan baru.

- Membentuk bagian riset untuk menemukan produk-produk pangan baru yang lebih baik.

- - - - Mengadakan studi banding ke perusahaan atau UMKM yang lebih maju untuk belajar yang lebih baik.

- Persaingan permintaan Bahan Baku

- Bahan baku yang cukup banyak dapat terserap dengan maksimal.

- Penentuan harga bahan baku yang tidak stabil, membuat sulit menentukan harga jual.

- Mempunyai atau menciptakan bahan baku dengan ciri dan varitas khusus, agar stabil.

- - Harga bahan baku menjadi tinggi, ini menguntungkan petani.

- -


No Aspek Lingkungan


5 Peran Pemerintah Daerah

- Dukungan Pemda - Pemda pada umumnya terus mendukung.

- Banyak Dinas-dinas di Pemda tetapi kurang maksimal untuk membantu.

- Perencanaan, pelaksanaan dan monev bantuan untuk UMKM dikoordinasikan dengan DRID.

- Bantuan Pemda kurang tepat sasaran, (sering jatuh pada klaster atau UMKM yang kurang tepat).



Tabel 6.2. Kekuatan dan Permasalahan Klaster Industri berbasiskan industri aromatik ”JAVA ATSIRI” di Kabupaten Blitar

No Aspek Lingkungan



1.1 - Sumberdaya Alam - Sangat mendukung di daerah lereng G. Kelud dan G. Kawi, ketinggian 400-800 dpl

- IPTEK terkait dengan bidang penanaman dan penyulingan kurang

- Perlu peranan instansi terkait dengan sosialisasi dan pendampingan.

1.2 - Sumberdaya Manusia

- Masyarakatnya semua petani dan pekebun, jumlahnya sangat besar.

- Basic pendidikan kurang - Perlu dilakukan pelatihan dan sekolah lapangan.

- - Masyarakat sangat cerdas karena ada budaya gampang meniru

- Karena gampang meniru akibatnya banyak investasi yang tidak terarah

- Pemda menyeimbangkan jumlah tanaman dan pengrajinnya

- Manajemen Usaha - Banyak lembaga yang sangat bisa mendukung program

- Pelaku usaha seringkali tidak memahami pengetahuan usaha, sehingga banyak yang tidak sukses

- Pemda sesering mungkin mengadakan program pelatihan manajemen usaha.

1.3 - Sumber Dana - Masih pas-pasan, lembaga keuangan : Koperasi dan BRI unit

- Pihak Lembaga Keuangan belum banyak tertarik dengan Atsiri.

- Perlunya Pemda mendekatkan pihak bank dengan masyarakat.

1.4 - Infrastruktur Fisik (jalan, telpon, listrik, dll)

- Jalan cukup baik, telpun sudah ada plus seluler, listrik cukup.

- Jalan menuju lokasi kebun kurang, sehingga biaya tinggi.

- Pemda memfasilitasi membuka jalan baru menuju lokasi penanaman.


No Aspek Lingkungan


1.5 - Infrastruktur Administrasi (Perijinan, Akses Pendanaan, dll)

- Masih sedikit yang ijin, masih belum banyak informasi tentang akses pendanaan.

- Masyarakat masih banyak yang belum mengerti.

- Pemda harus banyak mensosialisasikan tentang hal ini.

1.6 - Infrastruktur Informasi (Akses Internet, telp, dll)

- Internet jaringan sudah ada, termasuk internet.

- Warnet belum ada, pengetahuan tentang komputer sangat kurang.

- Pemda harus sering memberikan Latihan Kerja

1.7 - Infrastruktur Iptek (Laboratorium uji, Balai Latihan Kerja, Lembaga Intermediasi, dll)

- Blitar potensial sebagai sentra industri minyak atsiri

- Lab uji belum ada, BLK belum ada

- Banyak yang belum tahu tentang pengetahuan itu.

- Pemerintah harus ada Lembaga Uji dll.

- Peranan SMK dioptimalkan untuk membantu masyarakat.

- Komunikasi dan Informasi

- Masyarakat sangat mau menerima hal-hal baru. masyarakat kita paternal

- Karena keterbatasan info akibatnya tidak bisa maksimal.

- Pemda mencarikan info tentang Iptek Industri Atsiri

- Lain-lain : - - -

1.8 - Unggulan dan Potensi

- Blitar penghasil minyak kenanga dunia termasuk cengkeh dan nilam.

- Kita belum menyadari bahwa prospeknya sangat bagus.

- Peremajaan tanaman kenanga harus lewat program APBD.


No Aspek Lingkungan



2.1 - Segmen Pasar - Sangat besar permintaannya. - Tidak bisa menyimpan lama karena faktor modal.

- Agar pihak bank bisa memberikan kemudahan persyaratan pinjam.

2.2 - Tuntutan Konsumen - Sangat sederhana, asal tidak sangit/ gosong.

- Yang menentukan harga konsumen

- Harga di tingkat pengguna dan jumlah permintaan harus transparan.

2.3 - Pola Penjualan - Selama ini selalu kontan dan selalu dibeli.

- Rangkaian penjualan sangat panjang dan harga naik turun.

- Harus ada koperasi yang menampung, langsung dijual ke eksportir/ importir.


3.1 - Keberadaan Pemasok (bahan baku utama, bahan tambahan, aksesori)

- Jumlah petani banyak, tidak banyak bahan tambahan kecuali kayu bakar (sangat banyak)

- Harga minyak naik turun sangat tajam, bahan baku juga proses penghijauan kena dampak.

- Segera direalisasikan Program Cultiva (Petani, PEMDA, pengrajin, pengguna atsiri menentukan harga yang layak)

3.2 - Mutu Pemasok - Cukup banyak dengan kualitas barang standar

- Karena harga minyak naik-turun, akhirnya banyak berpengaruh di kualitas

- Agar PEMDA segera merealisasikan ATSIRI merupakan produk ungugulan Kab. Blitar.

-

3.3 - Keberadaan Industri Pendukung Lainnya (industri peralatan,

- Ada dan sudah mencukupi khusus untuk pembuatan alat suling transport mudah

- Terbatas pada kayu bakar, belum ada inovasi bahan bakar lain, alat suling

- Adanya rekayasa teknik penyulingan yang lebih canggih, sehingga hasil bisa


No Aspek Lingkungan


pengemasan, jasa, pembiayaan, dll.)

sangat sederhana. optimal (PEMDA diharapkan memfasilitasi)

3.4 - Industri Atsiri Lanjutan

- Penyuling banyak, potensi alam sangat mendukung.

- Sementara ini ATSIRI masih ekspor.

- Untuk membuat industri yg terkait dengan basic ATSIRI.

4 Persaingan Usaha - Jumlah penyuling sangat banyak

- Kadang-kadang terjadi persaingan tidak sehat

- Info tentang kebutuhan jumlah minyak atsiri oleh pemakai (PEMDA)


- Peranan Pemda sangat diharapkan untuk mamfasilitasi industri ini.

- Petani, pengrajin, banyak yang tidak tahu bahwa industri ini sangat bagus

- Agar PEMDA segera menangani secara serius industri ATSIRI di Blitar.

- Peranan Disperindag - Pengrajin ATSIRI basic ilmunya masih terbatas

- Mencarikan terobosan tentang IPTEK dan harga minyak atsiri dunia.

- Peranan DISHUTBUN - Masyarakat petani banyak yang belum tahu tanaman atsiri

- Mengadakan sosialisasi ke masyarakat dan memetakan daerah kebun atsiri.

- Peranan Dinas Koperasi dan UKM

- Sudah sejak lama perdagangan atsiri dikuasai pemodal.

- Segera mengoptimalkan koperasi di desa untuk berperan aktif membantu ekonomi desa.

- BAPELUH (Badan Penyuluh) - Masyarakat masih kurang tentang IPTEK dari industri atsiri.

- Agar melakukan pendam-pingan di kelompok tani atau Gapoktan Daerah Unggulan.



Tabel 6.3. Kekuatan dan Permasalahan Klaster Inudustri berbasis komoditas kelapa ”MANGGARSARI” di Kabupaten Blitar

No Aspek Lingkungan



- Sumberdaya Alam - Banyaknya pohon kelapa, bahan baku banyak.

- Sudah terdapat pola pikir bahwa bahan-bahan kelapa bisa dibuat kerajinan.

- Pada kondisi tertentu (harga kelapa mahal, kelapa dijual buahnya) bahan baku gula berkurang.

- Produk yang dihasilkan kadang-kadang tidak memenuhi pasar dalam musim-musim tertentu dan habis waktu order terus nunggu order lagi

- Dinaikkan kadar gula tebunya.

- Terobosan pemasaran yang sesuai musim, waktu dan tempat yang cocok dengan permasalahan pasar

- Sumberdaya Manusia

- Cukup tersedia (tempurung dan gula kelapa)

- Kurang terampil dalam mengelola sebuah produk. (tempurung).

- Diadakan pelatihan, Studi banding ke perusahaan milik asing di wilayah Blitar

- Sumber Dana - Tidak perlu modal banyak/ padat karya

- Tersedia sumber dana dari desa.

- Arus kas naik turun, musiman (tempurung)

- Belum terbentuk kelompok pengrajin gula kelapa yang bisa mengakses sumber dana dari desa.

- Menciptakan pasar yang rutin/ kontinyu, (tempurung)

- Ada dukungan dari desa untuk membentuk kelompok pengrajin gula kelapa.

- Infrastruktur Fisik (jalan, telpon, listrik, dll)

- Kondisi jalan, telpon, listrik sudah tersedia baik.

- Belum ada jembatan yang bisa lebih mendukung (tempurung)

- Belum bisa mendukung pasar dan produksi


No Aspek Lingkungan


- Infrastruktur Administrasi (Perijinan, Akses Pendanaan, dll)

- - -

- Infrastruktur Informasi (Akses Internet, telp, dll)

- Saluran telpon sudah masuk - Belum punya akses internet

- Dibentuk/ difasilitasi akses internet karena penting dan mendesak

- Infrastruktur Iptek (Laboratorium uji, Balai Latihan Kerja, Lembaga Intermediasi, dll)

- - Kurangnya BLK yang di bidang seni desain dan mesin pendukungnya (tempurung)

- Belum tersedianya peralatan/ mesin untuk mengaduk (untuk membuat agar gula bisa dicetak).

- Belum tersedianya teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi.

- Perlu diadakan workshop (tempurung)

- Difasilitasi untuk dapat mendesain alat pengaduk bahan gula kelapa.

- Difasilitasi untuk memperbaiki teknologi pembuatan gula kelapa supaya efisien.


No Aspek Lingkungan



- Segmen Pasar - Bisa melayani semua kelas ekonomi (tempurung)

- Sudah ada ”bakul” tetap yang rutin membeli produk gula kelapa.

- Karena musim yang berubah-ubah (tempurung).

- Pasar gula kelapa naik turun.

- Membuat konter yang strategis / internet (tempurung).

- Tersedianya info bisnis gula kelapa.

- Tuntutan Konsumen - Bakul menuntut kombinasi produk gula tertentu.

- Untuk musim tertentu kewalahan (tempurung)

- Lagi-lagi pasar dan internet (tempurung)

- Pola Penjualan - Cash / ada uang ada barang. - Pelanggan harus dikontak melalui internet (tempurung).

-

- Lain-lain : - Produk diminati luar negeri - -


- Keberadaan Pemasok (bahan baku utama, bahan tambahan, aksesori)

- Tersedia. - Hanya terdapat satu agen bahan pendukung (plastik, obat)

- Menumbuhkan agen baru.

- Mutu Pemasok - - -

- Keberadaan Industri Pendukung Lainnya (industri peralatan, pengemasan, jasa, pembiayaan, dll.)

- Cukup tersedia (tempurung) - Hanya terdapat satu agen bahan pendukung (plastik, obat)

- Menumbuhkan agen baru


No Aspek Lingkungan


4 Persaingan Usaha - Susah ditiru (tempurung) - Saling pinjam peralatan

produksi gula kelapa.

- -

- Membuat desain sendiri (tempurung)

- -

- Memodifikasi mesin sendiri (tempurung)

- -

- Sulit disaingi karena sudah punya khas (tempurung)

- -


- Sering mengikugi pameran di dalam dan luar kota.

- Belum ada fasilitas pameran ke luar negeri

-



STRATEGI PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

7

Strategi dan program pengembangan klaster industri dirumuskan berdasarkan hasil analisis peta klaster, analisis permasalahan dan potensi komponen klaster. Strategi dan program dirumuskan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai komponen klaster industri, meliputi : industri inti, industri pemasok, industri pendukung dan lembaga pendukung. Melalui pendekatan ini dapat dirumuskan :

Tujuan utama pengembangan klaster industri;

Strategi pengembangan klaster Industri;

Program/ kegiatan pengembangan klaster industri;

Output program/ kegiatan.

7.1. Klaster Industri Pangan Olahan “Sari Raos”

Tujuan Utama Pengembangan Klaster Industri

Tujuan utama para pelaku usaha dalam pengembangan klaster industri pangan olahan “Sari Raos” adalah berkembangnya Bisnis Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal (POBBL) di Kabupaten Blitar. Bahan baku lokal dalam hal ini antara lain ubikayu (singkong) yang hasil budidaya daerah Blitar.

Strategi Pengembangan Klaster Industri

Untuk tercapainya tujuan utama ini maka strategi yang ditempuh klaster industri meliputi (lihat Diagram 7.1.) :

Strategi 1: Pengembangan pasar POBBL;

Strategi 2: Pengembangan jumlah unit usaha POBBL;


Strategi 3: Pengembangan diversifikasi produk POBBL;

Strategi 4: Pengembangan strategi usaha bisnis POBBL;

Strategi 5: Pengembangan skim pembiayaan;

Strategi 6: Perkuatan pokja klaster industri POBBL “Sari Raos”.

Sumber : Hasil diskusi partisipatif kelompok kerja klaster industri

Gambar 7.1. Pohon Tujuan Strategi Pengembangan Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

Program Pengembangan Klaster Industri

Strategi 1 : Pengembangan pasar klaster industri POBBL “Sari Raos”

Program/ kegiatan :

Peningkatan kerja sama kelompok pangan olahan antar daerah;

Pembentukan unit marketing;

Pengembangan jaringan website promosi pangan olahan (lihat diagram 7.2).



Gambar 7.2. Pohon Tujuan Strategi-1 Pengembangan Pasar Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

Strategi 2 : Pengembangan jumlah pelaku usaha pada klaster industri POBBL “Sari Raos”

Program/ kegiatan :

Pemudahan perolehan ijin usaha melalui pengembangan kantor perijinan terpadu;

Pengembangan inkubator usaha pangan olahan untuk usaha pemula (lihat diagram 7.1).

Strategi 3 : Pengembangan diversifikasi produk POBBL pada klaster industri “Sari Raos” dilakukan

Program/ kegiatan :

Pengembangan Budidaya Bahan Baku Pangan Lokal

• Penunjukan/ pembentukan kelompok tani;


• Sewa lahan;

• Survei Penyedia Bibit Unggul;

• Kerjasama Pengadaan Bibit Unggul;

• Budidaya;

• Pendampingan PPL;

• Pembiayaan modal kerja.

Pengembangan Produksi Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal

• Penunjukan kelompok produksi;

• Pengadaan Fasilitas Produksi;

• Pendampingan Kelompok Produksi;

• Pengadaan Bahan Baku;

• Pengadaan Modal Kerja & Investasi;

• Pemberian Informasi Pemasaran;

• Pengembangan R&D Produk Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal;

• Kerjasama dengan Lembaga Penelitian;

• Jasa konsultasi pengembangan produk;

• Diseminasi hasil Litbang;

• Pengembangan laboratorium pengujian kualitas pangan olahan;

• Lomba produk pangan baru berbahan baku lokal;

• Pelatihan membuat pangan dengan bahan baku lokal;

• Sosialisasi pemanfaatan bahan baku pangan lokal;

• Studi Banding.



Gambar 7.3. Pohon Tujuan Strategi 3: Pengembangan Diversifikasi Produk Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

Strategi 4 : pengembangan strategi usaha pada klaster industri “Sari Raos”

Program/ kegiatan :

Pengembangan strategi usaha :

• Modernisasi Manajemen UKM;

• Pengembangan asosiasi IKM pangan olahan;

• Penumbuhan sentra perdagangan pangan olahan;


• Standardisasi pengadaan pangan olahan oleh pemerintah;

• Pemihakan pemerintah terhadap pembelian makanan olahan lokal berkualifikasi;

• Peningkatan kapasitas birokrat di bidang pangan olahan berbais SID.

Pengembangan unit layanan kemasan

• Pemetaan pelaku usaha pengemasan (lokal & luar Blitar);

• Pembentukan Tim Layanan Kemasan;

• Pembentukan Unit konsultasi dan pelatihan kemasan;

• Pembentukan Unit desain grafis;

• Pembentukan Unit jasa perolehan label wajib;

• Pembentukan Unit perolehan bahan kemasan;

• Pembentukan Unit desain konstruksi kemasan;

• Pembentukan Unit pembuatan kemasan;

• Pembentukan Unit jasa konfigurasi alat kemasan;

• Pembentukan Unit pendaftaran barcode dan HAKI;

• Pembentukan Unit pengemasan;

• Pelatihan Pengemasan;

• Kampanye Sadar Kemasan.

(lihat diagram 7.4 Pohon Tujuan Strategi-4: Pengembangan Strategi Usaha Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar)



Gambar 7.4. Pohon Tujuan Pengembangan Strategi-4: Usaha Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar


Strategi 5 : Pengembangan skim pembiayaan untuk klaster industri “Sari Raos”

Program/ kegiatan :

Pengembangan permodalan beresiko (tanpa agunan);

Insentif Pembiayaan pengusaha pemula;

Skim Penjaminan Pembiayaan.

(lihat Gambar 7.5. Pohon Tujuan Strategi-5: Pengembangan Skim Pembiayaan Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar)


Gambar 7.5. Pohon Tujuan Strategi-5 : Pengembangan Skim Pembiayaan Klaster Industri POBBL “Sari Raos”, Kabupaten Blitar

Strategi 6 : Pengembangan Kelompok Kerja untuk Klaster Industri “Sari Raos”

Program/ kegiatan :

Pembentukan Sekretariat Pokja

Dukungan Operasional Pokja (lihat diagram 7.1)


Gambar 7.6. Pemetaan Klaster Industri, Identifikasi Lingkungan Usaha dan Perumusan Strategi & Program Pengembangan Klaster Industri di Kabupaten Blitar dengan Metode Partisipatif


7.2. Klaster Industri Minyak Atsiri “Java Atsiri”

Tujuan Utama Pengembangan Klaster Industri Minyak Atsiri “JAVA ATSIRI”

Tujuan utama para pelaku usaha klaster industri Java Atsiri dalam pengembangan klaster industri adalah meningkatnya transaksi di klaster Java Atsiri.


Untuk tercapainya tujuan utama ini maka strategi yang ditempuh meliputi :

Strategi 1 : meningkatkan kuantitas produksi minyak atsiri

Strategi 2 : meningkatkan kualitas produksi minyak atsiri sesuai SNI

Strategi 3 : menumbuhkan industri hilir minyak atsiri

Strategi 4 : membangun unit bisnis/ perdagangan

(lihat diagram 7.7)


Strategi-1 : Meningkatkan kuantitas produksi minyak atsiri

Program/ kegiatan :

Menjamin pasokan bahan baku

• Penerapan cara budidaya yang baik sesuai dengan GAP (Good Agriculture Practice);

• Penggunaan pupuk organik;

• Cara budidaya terbaik;

• Tersedianya basis data.

Melaksanakan teknik penyulingan sesuai kaidah GMP (Good Manufacturing Practice)


Strategi-2 : Meningkatkan kualitas produksi minyak atsiri sesuai SNI

Program/ kegiatan :

Membangun laboratorium terakreditasi;

Tersedianya ruang laboratorium pengujian kualitas minyak atsiri sesuai standar;

Membangun lembaga laboratorium yang berbadan hukum;

Membangun fasilitas laboratorium sesuai standar;

Menyediakan operator laboratorium sesuai kapasitas yang dibutuhkan;

Akreditasi laboratorium.

Strategi-3 : Menumbuhkan industri hilir minyak atsiri

Program/ kegiatan :

Kolaborasi klaster industri dengan lembaga riset untuk pengembangan teknologi budidaya dan produk hilir;

Pemetaan peluang pengembangan industri hilir minyak atisiri di Kab. Blitar;

Pengenalan profesi penyulingan di SMK;

Pengembangan wirausaha baru;

Peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Strategi-4 : Menumbuhkan dan mengembangkan unit bisnis/ perdagangan

Program/ kegiatan :

Mengoptimalkan fungsi koperasi yang ada :

• Penataan kembali aturan main antara koperasi dengan pengepul dan pelaku klaster lainnya;

• Skim pembiayaan oleh koperasi;

• Mengembangkan dewan kerja melalui Dewan Atsiri.

Penguatan dan penumbuhan pengusaha baru melalui inkubator bisnis;


Peningkatan kapasitas SDM tentang pemantauan masalah pasar internasional.


Gambar 7.7. Pohon Tujuan Strategi Pengembangan Klaster Industri Minyak Atsiri “JAVA ATSIRI”, Kabupaten Blitar


7.3. Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa “Manggarsari”

Tujuan Utama Pengembangan Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa “Manggarsari”

Tujuan utama para pelaku usaha klaster industri Manggarsari dalam pengembangan klaster industri adalah meningkatnya transaksi di Klaster Java Atsiri melalui pengembangan outlet penjualan.


Untuk tercapainya tujuan utama ini maka strategi yang ditempuh meliputi :

Strategi 1 : Pengembangan pusat informasi pasar

Strategi 2 : Membangun showroom yang khas

Strategi 3 : Membangun manajemen pengelolaan outlet/ showroom

Strategi 4 : menciptakan dan mengembangkan produk-produk khas Blitar

(lihat Gambar 7.8)


Strategi-1 : Pengembangan pusat informasi pasar

Program/ kegiatan :

Survei data pasar

Advokasi penjualan ekspor hasil kerajinan tempurung kelapa

Pengembangan pasar ekspor/ luar negeri

Strategi-2 : Membangun showroom yang khas


Program/ kegiatan :

Survei pengunjung

Pengadaan tempat showroom yang strategis

Strategi-3 : Membangun manajemen pengelolaan outlet/ showroom

Program/ kegiatan :

Rekruitment dan pelatihan SDM pengelola outlet

Pengembangan manajemen program (perencanaan dan pengawasan)

Kemitraan bisnis dengan pelaku usaha sejenis

Strategi-4 : Menciptakan dan mengembangkan produk-produk khas Blitar

Program/ kegiatan :

R&D desain produk dan kemasan berbasis kelapa;

Pemetaan selera pasar;

Perbaikan proses produksi;

Pengembangan kolaborasi rumpun usaha dengan lembaga riset/ universitas;

Pelatihan peningkatan kemampuan dan motivasi pelaku usaha;

Peremajaan tanaman kelapa;

Standarisasi produk.



Gambar 7.8. Pohon Tujuan Strategi Pengembangan Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa “MANGGARSARI”, di Kabupaten Blitar



RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

8

Rencana tindak pengembangan Klaster Industri di Kabupaten Blitar dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SID) mencakup 6 program utama sebagai berikut :

Pengembangan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi;

Pengembangan kelembagaan dan daya dukung Iptek/ Litbang dan kemampuan absorpsi teknologi dunia usaha khususnya UMKM dan Koperasi;

Pengembangan kolaborasi dan keterlibatan kelembagaan Iptek dalam peningkatan inovasi dan difusi inovasi, pengembangan dan perekayasaan Iptek;

Pengembangan budaya inovasi dan difusi teknologi;

Pengembangan dan penguatan keterpaduan kemajuan sistem inovasi pada klaster industri daerah dan nasional;

Penyelarasan dengan perkembangan global.

Rencana tindak yang disusun dalam bentuk matrik program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini.


8.1. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Pangan Olahan “Sari Raos”

Tabel 8.1. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Pangan lahan ”Sari Raos”

Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenangan Uraian Indikator Jumlah per thn

Target Tahun 11 12 13 14 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

Pengem-bangan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

- Sosialisasi prosedur perijinan

- Kemudahan perolehan ijin usaha

- Sosialisasi prosedur pengurusan perijinan kepada pelaku usaha/ pemohon ijin

- Waktu 1 hari x x x x x - KPTSP - Dinkes

- Mengadakan fasilitas Pengujian kualitas produk pangan olahan

- Peningkatan kualitas dan keamanan produk pangan olahan

- Adanya perwakilan BPOM di Kab.Blitar

- Adanya fasilitas uji mutu kualitas dan keamanan pangan olahan

1 unit x - Dinkes

- Pengembangan inkubator usaha pangan olahan

- Peningkatan kemampuan wirausaha pemula

- Meningkat-kan kemampuan wirausaha pemula melalui proses inkubasi

- Adanya fasilitas incubator usaha pangan olahan

1 unit x - Disperindag - Dinas Kop


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Pengembang-an promosi pangan olahan melalui jaringan internet

- Efektifitas dan efisiensi promosi produk

- Meningkat-kan promosi yang efektif dan efisien melalui jaringan internet

- Adanya blog/ website/ portal untuk promosi produk

1 situs x - Dis Perhub & Kom

- Pengembang-an lembaga permodalan beresiko (tanpa agunan)

- Meningkatkan akses finansial dari perbankan bagi pelaku usaha

- Pengembang-an lembaga penjaminan kredit beresiko (tanpa agunan)

- Keberadaan lembaga penjaminan kredit beresiko

1 unit x - Dis Kop

- Pengembang-an HKI khususnya Merk

- Perlindungan merk

- Mendaftarkan merk produk pangan olahan ke Dinas Perdagangan

- Jumlah merk produk pangan olahan yang didaftarkan

10 merk

x x x x x - Disperindag

- Pengembang-an Budidaya dalam rangka penyediaan bahan baku

- Ketersediaan suplai bahan baku

- Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan budidaya bahan baku pangan olahan

- Volume produksi bahan baku

ton x x x x x - Disperta


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Pemberian Informasi Pemasaran hasil produksi

- Adanya informasi pasar yang uptodate

- - Adanya media informasi pemasaran hasil

1 unit x - Dinas Kop, - Ekonomi - Disperindag

Perkuatan Kelemba-gaan dan Daya Dukung Iptek/ Litbang serta mengem-bangkan kemampu-an absorpsi dunia usaha khususnya UKM

- Modernisasi Manajemen UKM

- Manajemen pelaku usaha (UKM) yang efektif dan efisien

- Penerapan manajemen usaha yang professional pd UKM

- Jumlah UKM yang menerapkan manajemen modern

10 UKM

x x x x x - Dinas Kop - Disnaker

- Penguatan Peran DRID

- Peran fungsi DRID yang optimal (efektif dan efisien)

- Penguatan teknis operasional DRID

- Jumlah kegiatan dan monev

1 kegiat-an

x x x x x - Bappeda

- Pembentukan Sekretariat Pokja Klaster Industri

- Tersedianya sekretariat Pokja Klaster Industri

- - 1 unit x - Bappeda

- Dukungan Operasional Pokja Klaster Industri

- Peran fungsi Pokja Klaster Industri yang optimal (efektif dan efisien)

- Penguatan teknis operasional Pokja Klaster Industri

- Jumlah kegiatan

1 kegiat-an

x x x x x - Din Kop. - Disperindag


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Jasa konsultasi pengembangan produk

- Peningkatan kualitas, kualitas dan keragaman produk pangan olahan

- Adanya fungsi konsultasi pengembang-an produk pangan olahan

- Jumlah konsultasi pengembangan kualitas, kualitas dan keragaman produk pangan olahan

10 kali x x x x x - Bappeda

- Pelatihan membuat pangan dengan bahan baku lokal


- - Jumlah UKM yang mendapat pelatihan membuat pangan dengan bahan baku lokal

10 ukm

x x x x x - Disnaker - Ketahanan

Pangan

Penumbuh kembang-an dan peningkat-an kolaborasi bagi

- Diseminasi Hasil Litbang


- - Jumlah hasil litbang yang dideseminasi-kan

1 produk litbang

x x x x x - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

inovasi dan difusi inovasi, serta praktik baik/ terbaik dan/atau hasil litbang

- Peningkatan kerja sama kelompok pangan olahan antar daerah


- - Kerjasama klaster industri antar daerah

1 kali x x x x x - Dis Kop

- Survei Penyedia Bibit Unggul

- Memperoleh bibit unggul tanaman bahan baku pangan olahan

- - Jumlah survei bibit

1 kali x x x x x - Dis Tan - Dias Nak - Bappeda

- Kerjasama Pengadaan Bibit Unggul

- Memperoleh bibit unggul tanaman bahan baku pangan olahan

- - Jumlah kerjasama

1 kerjasa

ma

x x x x x - Dis Tan - Dias Nak - Bappeda

- Pelaksanaan budidaya

- Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku

- Intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya bahan baku pangan olahan

- Volume produksi bahan baku pangan olahan

ton x x x x x - Pokja Klaster Industri


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Pendamping-an PPL


- Penerapan praktek baik budidaya bahan baku pangan olahan

- Frekuensi pendampingan PPL

24 kali x x x x x - BP4K

- Kerjasama dengan Lembaga Penelitian


- Penerapan praktek baik budidaya bahan baku pangan olahan hasil litbang

- Jumlah penerapan hasil litbang

1 produk litbang

x x x x x - Bappeda

Mendo-rong Budaya Inovasi

- Pengembang-an pendidik-an dini kewi-rausahaan di sekolah

- Peningkatan jumlah wirasusaha muda pangan olahan

- - Jumlah wirausaha muda terdidik

10 wirausaha muda

x x x x x - Dikda, Disnaker

- Kontes produk pengolahan pangan

- Peningkatan invoasi kuantitas, kualitas dan keragaman produk pangan olahan

- - Jumlah inovasi produk (kuantitas, kualitas dan keragaman) pangan olahan

10 inovasi produk pangan

x x x x x - Ketahanan Pangan,

- Disperindag


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Penumbuhan sentra perdagangan pangan olahan

- Pemasaran hasil produksi yang efektif dan efisien

- Pengembang-an sentra-sentra perdagangan pangan olahan untuk mendorong volume penjualan

- Peningkatan volume penjualan produk pangan olahan

ton x x x x x - Disperindag

- Peningkatan kapasitas pelaku bisnis bidang kemasan

- Peningkatan profesionali-tas pelaku usaha

- Pelatihan peningkatan bidang kemasan

- Jumlah pelatihan bidang kemasan

1 kali x x x x x - Bappeda

- Peningkatan kapasitas birokrat di bidang pangan olahan berbasis SID

- Peningkatan profesionali-tas birokrat bidang pangan olahan

- Pelatihan pengembang-an industri pangan olahan

- Jumlah birokrat peserta pelatihan

8 orang

x x x x x - Bappeda

- Pemanfaatan asosiasi orang Blitar di kota lain untuk pemasaran pangan olahan Blitar


- Kerjasama pemasaran dengan asosiasi orang Blitar

- Jumlah kerjasama pemasasran

1 kerjasama

x x x x x - Disperindag


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

Penumbuh kembang-an dan perkuatan keterpa-duan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri

- Pemihakan pemerintah terhadap pembelian makanan olahan lokal berkualifikasi


- - Jumlah pembelian produk olahan local oleh Pemda

Ton x x x x x - Seluruh SKPD

- Penguatan klaster industri pangan olahan

- Penguatan rantai nilai klaster industri pangan olahan

- - Jumlah pelaku usaha dalam klaster industri

10 ukm

x x x x x - Bappeda, - Disperindag


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

Pengembangan Unit Usaha Kemasan, meliputi: • Unit

konsultasi dan pelatihan kemasan,

• Unit desain grafis,

• Unit jasa perolehan label wajib,

• Unit perolehan bahan kemasan,

• Unit desain konstruksi kemasan,

• Unit pembuatan kemasan,

• Unit jasa konfigurasi alat kemasan, dan

• Unit pengemasan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan olahan

- Terbangunnya unit rumah kemasan

Keberadaan rumah kemasan

1 unit x - Disperindag - DRID - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

Penyela-rasan Dengan Perkem-bangan Global

- Standardisasi pangan olahan oleh pemerintah

- Perlindungan, kesehatan dan keamanan pangan olahan

- Sertifikasi untuk Perlindungan, kesehatan dan keamanan pangan olahan

Jumlah sertifikasi pangan

10 produk

x x x x x - Dis Kes - Disperindag


8.2. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Minyak Atsiri “Java Atsiri”

Tabel 8.2. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Minyak Atsiri ”Java Atsiri”

Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenangan Uraian Indikator Satuan Target Tahun

11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


- Pengem-bangan basis data terkait java atsiri

- Untuk menguasai informasi mengenai data bahan baku dan pasar atsiri

- Mengembangkan fasilitas untuk memperoleh, menyimpan dan pemutakhiran data dasar terkait bahan baku dan pasar industry atsiri.

- Tersedianya basis data atsiri.

1 unit x - Dis Hutbun - Disperin-

dag

- Pemben-tukan Lembaga Pengujian Kualitas (Laborato-rium) Minyak atsiri

- Untuk mempermudah industri atsiri melakukan uji mutu produk (terakredi-tasi) setiap saat

- Membangun laboratorium uji minyak atsiri yang terakreditisasi di Kabupaten Blitar

- Tersedianya laboratorium uji terakreditasi.

unit x - Disperin-dag


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- Pengem-bangan tim kerja atsiri melalui Dewan Atsiri

- Peningkatan peran Dewan Atsiri dalam operasional teknis di tingkat kabupaten

- Membentuk tim kerja atsiri untuk mendukung operasional teknis Dewan Atsiri di tingkat kabupaten

- Terbentuknya Tim Kerja

Tim x - Bappeda

- Pemetaan peluang bisnis industri hulu sd hilir

- Mengem-bangkan peluang bisnis minyak atsiri

- Mengidentifikasi dan mengembangkan peluang bisnis minyak atsiri dengan mempelajari peta peluang bisnis industri atsiri dari hulu hingga hilir

- Tersedianya peta peluang bisnis atsiri dari hulu hingga hilir

dok x - DisHutbun - Disperin-

dag


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- Merumus-kan, menerap-kan dan evaluasi aturan kemitraan antara champion dan koperasi

- Merumuskan kebijakan/ aturan dan mekanisme kemitraan (model bisnis) yang kondusif bagi berkem-bangnya industri atsiri

- Menciptakan mekanisme kemitraan antara champion dengan koperasi yang dapat mendorong berkembangnya bisnis minyak atsiri.

- Terciptanya aturan dan mekanisme kemitraan

dok x - Disperin-dag

- Pendanaan operasional melalui koperasi

- Menyedia-kan dana operasional pengem-bangan minyak atsiri

- Mengusulkan pembiayaan operasional Pokja Java Atisir untuk pengembangan minyak atsiri

- Satuan mata anggaran pengembang-an minyak atsiri

Satuan mata ang-garan

x x x x x Diskop & UMKM

Perkuatan Kelemba-gaan dan Daya Dukung Iptek/ Litbang serta

- Penguatan asosiasi Bisnis melalui kamar dagang

- Memasuk-kan asosiasi bisnis atisiri dalam kelembagaan kamar dagang daerah

- Penguatan nilai tawar pelaku usaha atisiri melalui Kadinda

- Keanggotaan asosiasi atsiri dalam Kadinda

Ang-gota

x - Disperin-dag, Kadinda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

mengem-bangkan kemampu-an absorpsi dunia usaha khususnya UKM

- Pengem-bangan peralatan pendukung GMP

- Menyedia-kan peralatan untuk mendukung proses produksi sesuai GMP .

- Proses GMP melalui dukungan peralatan proses produksi minyak atsiri

- Tersedianya peralatan pendukung

unit x - Disperin-dag

- Peningkat-an kemam-puan teknis penyuling-an minyak atsiri

- Meningkat-kan efisiensi proses penyulingan atsiri

- Peningkatan efisiensi penyulingan dilakukan dengan cara peningkatan kemampuan teknis

- Peningkatan jumlah tenaga kerja penyulingan terampil tersertifikasi

sertif x - Disperin-dag

- Peningkat-an teknolo-gi budidaya minyak atsiri

- Meningkat-kan keterse-diaan bahan baku minyak atsiri

- Peningkatan teknologi budidaya tanaman bahan baku minyak atsiri melalui kegiatan litbang

- Aplikasi teknologi/ pelatihan

buah/ kali

x Dishutbun, BP4K


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- Penguatan Kapasitas DRID

- Meningkat-kan peran DRID dalam penguatan riset dan pengem-bangan

- Meningkatkan operasional peran DRID dengan memberikan alokasi anggaran operasional

- Satuan anggaran operasional DRID

Satuan ang-garan dan Tim

x x x x x - Bappeda

Penumbuh kembang-an dan peningkat-an kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, serta praktik baik/ terbaik dan/atau hasil

- Pengem-bangan program kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang terkait budidaya dan teknologi proses minyak atsiri

- Meningkatkan kerjasama riset dan inovasi budidaya dan teknologi proses minyak atsiri dengan berbagai lembaga litbang

- Peningkatan kemampuan budidaya dan teknologi minyak atsiri dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang

- Jumlah kegiatan kolaborasi penelitian

Buah/ kali

x x x x x - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

litbang - Mengun-dang pakar budidaya atsiri

- Meningkat-kan pengetahuan budidaya dan teknologi minyak atsiri

- Updating informasi dan absorpsi perkembangan pengetahuan budidaya dan teknologi minyak atsiri dari para pakar/ ahli

- Jumlah kehadiran pakar atsiri

Jumlah x x x x x - Bappeda

- Peningkat-an Pendam-pingan oleh penyuluh kepada petani

- Meningkat-kan pengeta-huan petani dalam budidaya tanaman bahan baku atsiri

- Peningkatan pengetahuan petani dalam budidaya tanaman bahan baku atsiri melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan

- Jumlah penyuluhan dan lamanya pendamping-an

Jumlah dan hari

x x x x x - BP4K

- Pengguna-an bahan organik dalam budidaya bahan baku minyak atsiri

- Meningkat-kan kualitas produk atsiri

- Peningkatan kualitas produk atsiri melalui penggunaan bahan baku dari hasil budidaya organik

- Prosentase penggunaan bahan baku organik

% x x x x x - BP4K


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- Penerapan cara budidaya baik sesuai dengan GAP (Good Agriculture Practice)

- Meningkat-kan kualitas budidaya bahan baku atsiri

- Peningkatan kualitas budidaya bahan baku atsiri dengan penerapan GAP

- Jumlah luasan praktek budidaya GAP

hektar x x x x x - Dishutbun, - Disperta

- Pelaksana-an teknik penyuling-an sesuai dengan GMP (Good Manufacture Practice)

- Untuk meningkat-kan kemampuan pencapaian standar mutu produk industri atsiri.

- Pencapaian standar mutu produk perlu proses produksi sesuai GMP.

- Jumlah industry yang menerapkan GMP

Industri

x x x x - Disperin-dag

- Memba-ngun kolaborasi klaster industri dengan Lembaga Riset

- Mengem-bangkan inovasi industri atsiri

- Kolaborasi klaster industri dengan Lembaga Riset untuk mengambangkan inovasi industri

- Jumlah kerjasama riset

jumlah x x x x x - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Mendo-rong Budaya Inovasi

- Pengenalan kompetensi atsiri dalam kurikulum pendidikan di SMK

- Menarik minat lulusan SMK untuk mengem-bangkan industri atsiri

- Pengembangan budaya inovasi produk atsiri dimulai dari SMK

- Kurikulum minyak atsiri

jumlah x - Dispendik, - Disperin-

dag

- Pengembangan wirausaha baru

- Memperluas klaster industri atsiri

- Perluasan klaster industri atsiri melalui pengembangan wirausaha baru

- Jumlah wirausaha baru

jumlah x x x - Dispendik, - Diskop &

UMKM

- Peningkat-an kapasitas pelaku usaha

- Meningkat-kan kemam-puan teknis dan manajemen pelaku usaha

- Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pelaku usaha melalui pelatihan

- Jumlah pelatihan

jumlah x x x - Disperin-dag,

- Diskop & UMKM

- Peningkat-an kapasitas birokrat tentang sistem inovasi

- Meningkat-kan pengeta-huan birokrat mengenai sistem inovasi

- Meningkatkan pengetahuan birokrat mengenai sistem inovasi melalui seminar dan workshop

- Jumlah seminar dan workshop

jumlah x x - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- Penguatan penumbuh-an pengusaha baru untuk aroma terapi melalui inkubator bisnis

- Mengem-bangkan wirausaha baru dibidang aroma terapi

- Mengembangkan wirausaha baru dibidang aroma terapi melalui inkubasi bisnis

- Jumlah tenan jumlah x x x - Disperin-dag,

- Diskop & UMKM

Penumbuh kembang-an dan perkuatan keterpa-duan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri

- Penguatan Kluster industri Atsiri

- Memperkuat peran klaster indsutri dalam pengem-bangan atsiri

- Penguatan klaster industri melalui pendampingan SID

- Tahapan pendampingan

tahap x x x x x - Bappeda, Dishutbun, Diperta, Disperin-dag, DRID

- Insentif Khusus (dana) untuk kluster Java Atsiri (Putri Kencana)

- Penguatan Kluster Java Atsiri

- Penguatan klaster Jawa Atsiri dengan pemberian insentif khusus dari Pemerintah Daerah

- Jumlah dana rupiah x x x x x - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- Penum-buhan usaha perdagang-an besar minyak atsiri

- Menguasai bisnis dan memperkuat posisi tawar minyak atsiri Blitar

- Untuk dapat menguasai bisnis minyak atsiri diperlukan adanya usaha perdagangan besar di Kabupaten Blitar

- Adanya usaha perdagangan besar

jumlah x - Disperin-dag

- Perkuatan kelembaga-an MSTQ minyak atsiri

- Memperkuat MSTQ minyak atsiri

- Penguatan MSTQ dilakukan melalui penguatan kelembagaan

- Kelengkapan lembaga MSTQ

lemb x x x x x - Disperin-dag

- Perkuatan Komite (Pokja) Java Atsiri

- Mengopti-malkan fungsi Pokja Java Atsiri

- Pengoptimalan fungsi Pokja Java Atsiri perlu didukung dengan sumberdaya operasional yang memadai

- Satuan anggaran

rupiah x x x x x - Bappeda

Penyela-rasan dengan Perkem-bangan Global

- Peningkat-an kapasi-tas SDM ttg pemantau-an masalah pasar

- Meningkat-kan kemampuan pemantauan masalah pasar

- Peningkatan kemampuan pemantauan masalah pasar internasional perlu didukung

- Jumlah SDM pemantau pasar terampil

jumlah x x x x x - Disperin-dag


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang


11

12

13

14

15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

internasional

internasional dengan SDM yang memadai


8.3. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa “Manggarsari”

Tabel 8.3. Matrik Rencana Tindak Klaster Industri Produk Berbasis Kelapa ”Manggarsari”

Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenang-an

Uraian Indikator Satuan Target Tahun

11 12 13 14 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)


- Pengembang-an manaje-men bisnis (perencanaan dan pengawasan) pelaku usaha

- Efektifitas dan efesiensi manajemen bisnis pelaku usaha

- Meningkatkan kemampuan wirausaha melalui pelatihan

- Pelatihan Frek/ paket

x x x x x - DRID - Bappeda - Disperin-

dag - Diskop &

UMKM

- Pengembang-an laboratorium uji kualitas gula kelapa

- Meningkat-kan kualitas dan keamanan produk gula kelapa

- Adanya perwakilan BPOM di Kabupaten Blitar

- Adanya fasilitas uji mutu kualitas dan keamanan produk gula kelapa

unit x - Dinkes


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenang-an


11 12 13 14 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Advokasi penjualan ekspor hasil kerajinan tempurung kelapa

- Membuka peluang ekspor produk

- Memberikan informasi pasar ekspor, meningkatkan promosi dan jaringan pasar luar negeri yang efektif dan efisien

- Adanya informasi pasar, kegiatan promosi dan jaringan pemasaran ke luar negeri

Buah x x x - Disperin-dag

Perkuatan kelembaga-an dan daya dukung Iptek/ Litbang serta mengem-bangkan kemampuan Absorbsi dunia usaha khususnya UKM

- Diversifikasi produk kerajinan kelapa non tempurung

- Peningkatkan kemampuan perajin untuk memproduksi berbagai macam produk berbasis kelapa

- Meningkatkan kemampuan perajin dalam menghasilkan bermacam produk kelapa

- Pelatihan diversifikasi produk

Frek/ paket

x x x x x - Disperin-dag

- Diskop & UMKM

- Penguatan kapasitas DRID

- Meningkat-kan fungsi dan peran DRID dalam penguatan riset dan pengembang-an

- Meningkatkan operasional peran DRID dengan memberikan alokasi anggaran operasional

- Satuan anggaran operasional DRID

Satu-an

ang-garan dan Tim

x x x x x - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenang-an


11 12 13 14 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

Penumbuh kembangan dan peningkatan kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, serta praktek baik/terba-ik dan atau hasil Litbang

- Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pengembang-an desain produk

- Pengembang-an Produk

- Pelatihan desain produk kepada pelaku usaha dan keikutsertaan dalam pameran nasional & internasional

- Pelatihan dan keikusertaan pameran

Kali x x x x x - Bappeda - Disperin-

dag - Diskop &

UMKM

- Fasilitas pelaku usaha dalam dalam pengembang-an desain kemasan

- Produk lebih berkualitas dan berdaya saing

- Studi banding ke berbagai lokasi rumah kemasan

- Perbaikan desain kemasan

Unit x x x x - Bappeda - Disperin-

dag - Diskop &

UMKM

- Pengembang-an kolaborasi klaster industri dengan lembaga riset

- Meningkat-kan kerjasama riset dan inovasi dengan berbagai lembaga litbang

- Peningkatan kemampuan teknologi pelaku usaha melalui kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang

- Jumlah kegiatan kolaborasi penelitian/ riset

Buah x x x x x - Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenang-an


11 12 13 14 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Pengembang-an program kemitraan dengan Perguruan Tinggi

- Meningkat-kan kerjasama riset dan pendampingan dengan Perguruan Tinggi

- Peningkatan kemampuan teknologi pelaku usaha melalui kolaborasi riset dan pendampingan dengan perguruan tinggi

- Jumlah kegiatan kolaborasi kemitraan


Mendorong budaya inovasi

- Peningkatan motivasi kerja pengrajin tempurung kelapa

- Kemampuan SDM perajin produk tempurung kelapa meningkat

- Pelatihan dan pendampingan

- Jumlah pelatihan dan pendamping-an

Kali x x x x x - Disnaker

- Pelatihan teknis penderesan kelapa

- Penderesan kelapa dapat efektif dan efisien

- Pengembangan, penyediaan dan pelatihan teknologi penderesan

- Jumlah pelatihan



Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenang-an


11 12 13 14 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Pelatihan pengolahan tempurung kelapa

- Peningkatan kualitas produk kerajinan tempurung kelapa

- Pengembangan, penyediaan dan pelatihan teknologi kerajinan tempurung kelapa

- Jumlah pelatihan


Penumbuh kembangan dan perkuatan keterpadu-an pemajuan Sistem inovasi dan klaster industri

- Perberdayaan Pokja Manggarsari

- Mengembangkan prakarsa penguatan klaster industri Manggarsari

- Meningkatkan fungsi dan peran pokja klaster Manggarsari

- Jumlah anggota klaster


- Peningkatan kapasitas produksi melalui kemitraan dengan usaha sejenis dan subkontrak-tor

- Peningkatan kapasitas produksi melalui kemitraan usaha

- Meningkatkan volume produksi melalui kegiatan kemitraan usaha

- Kapasitas produksi

vol x x x x x - Disperin-dag, DinKop

- Bappeda


Program

Kegiatan

Tujuan

Sasaran Bidang

Kewenang-an


11 12 13 14 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)

- Fasilitasi manajemen pengelolaan gerai/ outlet produk khas Blitar

- Peningkatan omzet penjualan

- Penambahan jumlah gerai untuk meningkatkan omzet penjualan

- Jumlah Gerai/ outlet lokal dan nasional

Buah x x x x x - Bappeda dan DRID

- Peremajaan tanaman kelapa

- Produk kelapa berkelanjutan

- Menyediakan bibit kelapa yang bermutu

- Jumlah tanaman kelapa peremajaan

Jum-lah

x - Dishutbun

Penyelaras-an dengan perkem-bangan global

- Standarisasi produk gula kelapa

- Produk gula kelapa yang aman di konsumsi dan dapat diterima sesuai standar mutu yang berlaku

- Adanya perwakilan BPOM di Blitar yang berfungsi melakukan pemantauan standarisasi produk

- Adanya fasilitasi uji mutu kualitas dan keamanan gula kelapa

Unit x - Dinkes

- Penjajakan pengembang-an pasar luar negeri

- Memperkenalkan produk ke pasar luar negeri

- Penjajagan peningkatan peluang pasar internasional melalui promosi

- Kegiatan promosi luar negeri

Jum-lah

x x x x - Dinperin-dag

- Dinas Pariwisata


P E N U T U P 9

Keberhasilan pembangunan keunggulan daya saing industri dapat diciptakan melalui upaya penggalangan kemitraan yang saling menguntungkan, pengembangan jaringan bisnis yang luas dari para pelaku ekonomi, dan ditunjang dengan kebijakan dan program yang mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan industri.

Penerapan konsep klaster industri dalam kerangka Sistem Inovasi membantu dalam focus sinergi kemitraan dari para pelaku industri serta membuka potensi skala pengaruh kebijakan dan program dari Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kegiatan inovasi dalam membangun keunggulan daya saing industri.

Pengembangan Klaster Industri di Kabupaten Blitar memuat visi, misi, arah dan strategi pengembangan klaster industri di Kabupaten Blitar dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka sistem inovasi. Dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan dukungan ilmu pengetahun dan teknologi untuk pengembangan klaster industri daerah Kabupaten Blitar dengan selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Dokumen ini dapat menjadi suplemen bagi dokumen umum jangka menengah daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) Kabupaten Blitar maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar. Dokumen ini dapat pula menjadi acuan penyusunan Renstra-SKPD ataupun Renja-SKPD oleh SKPD-SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan urusan pengembangan klaster industri dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberhasilan penerapan Dokumen Pengembangan Klaster Industri ini sangat bergantung pada komitmen masing-masing SKPD dan instansi tekait bidang IPTEK lainnya dalam menyiapkan program dan kegiatan yang diturunkan dari dokumen ini. Dengan demikian sinkronisasi,


koordinasi dan komunikasi antar SKPD dan stakeholder mutlak diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan IPTEK lima tahun ke depan.


DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, M., Urbanus dan S. Prihawantoro, 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT,

BPPT [Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi], 2011a. Panduan Pengembangan Klaster Industri.Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi BPPT

BPPT [Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi], 2011b. Panduan Umum Prakarsa Penguatan SID. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing BPPT

BPS [Badan Pusat Statistik] Kabupaten Blitar, 2013.Kabupaten Blitar dalam Angka. Blitar: BPS

EURADA [European Association of Development Agencies], 1999. Creation, Development and Management of RDAs. Bruxelles: EURADA

EURADA [European Association of Development Agencies], 2012. The EU 2020 Strategy and the 2014-2020 Programming Period. Bruxelles: EURADA

Giuliani, E., A. Maffioli, M. Pacheco, C. Pietrobelli dan R. Stucchi., 2014. “Evaluation the Impact of Cluster Development Programs”. Paper No. 2014/10. Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University

GTZ [Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit], 2007. Cluster Management – A Practical Guide. Eschborn: GTZ

Lazenbatt A, 2002 The Evaluation Handbook for Health Professionals, London: Routledge

NGA (National Governors Association), 2002. A Governor’s Guide to Cluster-Based Economic Development. Washington D.C: NGA

Parker, P. 1998, “The Multi-Funcion Polis 1987-1997: an International Failure or Innovative Local Project?”. Pacific Economic Paper No. 283. Australia-Japan Research Center


Pemerintah Kabupaten Blitar, 2011. Perda Kabupaten Blitar No. 69 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Porter, M. E. 1990. The Competitive Advantage of Nation. New York: The Free Press

Prasetya, S.P.W. dan B. Yanuwiadi, 2013. “Eksplorasipotensiekowisata di Blitar”, JurnalBiotropika, Vol 1 (3), hlm 101-104

Sidik, M. A., dkk, 2009. Arahan Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Putri Kencana di Kabupaten Blitar. Pusat Pelayanan Teknologi - BPPT

Smith, R. 2012. Economic Geography and Innovation Clusters. Working Paper 2012-01. Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, Australia.

Sumaryanto, (ed). 2007, Kebijakan Inovasi Teknologi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi, BPPT

Suyono, E. 2006. Pengaruh Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) Terhadap Pendapatan Petani Budidaya Ulat Sutera di Kabupaten Wonosobo. Semarang: Tesis Pascasarjana, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Dipenogoro

Tarigan, D. 2011. Kebijakan Industri Nasional. Forum Komunikasi Perencana Industri, di Surabaya, 8 Juli 2011

Taufik, T.A., 2005a. Pragmatisasi Pengembangan/ Penguatan Klaster Industri. BPPT: Diskusi Klaster Industri

Taufik, T.A. 2005b. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah : Perspektif Kebijakan. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat BPPT

Wiranto, T. dan A. Tarigan, 2008. “Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL): Paradigma Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis PermintaanSolusi Alternatif Atas Program-


Program Pemberdayaan Bernuansa Karitatif”. Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi-28

http://www.blitarkab.go.id/, diakses tanggal 12 Oct. 2014.

Documents

Pengembangan Klaster - digilib.bppt.go.iddigilib.bppt.go.id/sampul/Pengembangan_Klaster_Inovasi_di_Kabu...Pengembangan Klaster Industri Studi Kasus di Kabupaten Blitar ISBN 978 -602