Pengeluaran Pemerintah dan APBN

Pengeluaran Pemerintah dan APBN

PEREKONOMIAN INDONESIA

“Pengeluaran Pemerintah dan APBN”

Dosen : Pak Achma Hendra Setiawan, S.E

Nama Kelompok :

1. Alfarizi Cahya Utama C2C008162

2. Anggun Kurnia Saraswati C2C008166

3. Bagus Anindito C2C008170

4. Esy Desmayanti C2C008184

5. Harjanti Puspa Arum C2C008192

6. Ichlasia Nurul Andra C2C008196

7. Paramita Agusning .T. C2C008212

8. Petrus Fraidy Legif Putra C2C008214

JURUSAN AKUNTANSI REG-2/KELAS BFAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Makalah Perekonomian IndonesiaPak Achma Hendra Page 1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan

oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian anggaran dari sudut pandang ekonomi adalah pemenggalan tujuan perusahaan yang

kemudian dipecah dalam rencana strategi tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan,

rencana tahunan tersebut adalah anggaran yang merupakan kendali jalannya perusahaan agar

sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Kesalahan dalam penyusunan anggaran maupun dalam

pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian yang berarti bagi perusahaan tersebut dan yang

lebih buruk akibatnya adalah bangkrutnya perusahaan tersebut.

Anggaran Keuangan pemerintah sangatlah penting dalam mengatur sumber daya yang

ada sehingga dapat memajukan negaranya. Akan sangat kacau kondisi suatu Negara apabila

dalam pengelolaan sumber daya yang ada tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya.Tentunya

aka nada banyak penyimpangan dalam menjalankan system kepemerintahannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut

bermakna bahwa APBN disusun dengan mempertimbangkan Keadaan Negara saat itu. APBN

berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara

selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Dalam pelaksanaannya apabila dirasa

bahwa APBN tersebut harus mengalami revisi (perubahan) dikarenakan perubahan salah satu

atau beberapa item yang terkandung dalam penyusunan, maka segera dilakukan perbaikan.

Komposisi APBN secara garis besar memuat Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan

Pemerintah. Sama halnya dengan Perusahaan, bahwa ketika pengeluarannya tidak

diperhitungkan sehingga haruis dilakukannya peminjaman (berakibat pada pos pembiayaan)

pada pihak lain tentunya perlu perhitungan akan kemampuan membayar (likuiditas dan

solvabilitasnya). Hutang Indonesia hingga saat ini belum lunas yang berakibat semakin

berkurangnya sumber daya guna membayar utang – utang dan tersisa hanya sedikit yang akan

digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang begitu banyak.



APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle). Siklus dan mekanisme APBN

ini meliputi (a)tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah; (b) tahap pembahasan dan penetapan

RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; (c) tahap pelaksanaan APBN; (d)

tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan

Pemeriksa Keuangan; dan (e) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pengeluaran adalah hal yang perlu untuk mendapat perhatian dari penetapan jumlah yang

dianggarkan pada pos tersebut. Komposisi pengeluaran pemerintah umumnya adalah Belanja

Negara yang terdiri dari Belanja pemerinah pusat dan belanja untuk daerah.

Makalah ini berusaha untuk membahas masalah APBN dan Pengeluaran pemerintah,

seperti ilustrasi yang sedikit diutarakan bahwa penganggaran yang baik berakibat pada majunya

perusahaan tersebut dan sebaliknya pengaggaran yang buruk ataupun asal asalan bahkan lebih

parah lagi dianggarkan untuk kepentungan segelincir orang maka perusahaan tersebut sedang

menuju pintu kebangkrutan terbaiknya.



BAB II

ISI

2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep

perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa

Y=C+I+G+X-M. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional (dalam arti luas),

sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut

permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan

membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui

seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau

pendapatan nasional. Dengan itu dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam

perekonomian nasional. Kebijaksanaan –kebijaksanaan yang berkenan dengan penerimaan dan

pengeluaran pemerintah(pendapatan dan belanja negara) disebut kebijaksanaan fiskal.

2.1.2 Intervensi dan fungsi ekonomi pemerintah

Di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian , sementara di

negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

Dalam kancah perekonomian modern,peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi

empat macam kelompok peran, yaitu :

1. Peran Alokatif Pemerintah, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan Sumber Daya

Ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

2. Peran distributive ,yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya,

kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

3. Peran Stabilisative, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan

memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrum.

4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakan proses pembangunan

ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

2.1.3 Kegiatan Pemerintah



Pemerintah menjalankan peranannya dengan :

1. Pengaturan :

Penentuan Kebijaksanaan

Pemberian pengarahan dan bimbingan

Perizinan

Pengawasan

2. Pemilikan sendiri usaha ekonomi dan sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri

atau oleh swasta.

3. Penyelenggaraannya sendiri berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

Semuanya itu memerlukan uang yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan

Belanja Negara(APBN). Dari situlah kita dapat mengetahui berapa rencana dan realisasi

penerimaan dan pengeluaran setiap tahun. APBN ini dapat kita baca dari antara lain Nota

Keuangan.

1. Kegiatan produksi, terutama produksi jasa administrasi, perizinan, pengaturan,

pengangkatan,perhubungan,penerangan(radio TV) pertahanan, perlindungan hukum,

pendidikan, ketertiban, sampai pada produksi gas, listrik, air minum ,emas , perak, dan

lain-lain.

2. Kebijakan Fiskal dan moneter. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan dalam penerimaan

dan pengeluaran anggaran itu seimbang, defisit , atau surplus. Kebijakan moneter adalah

kebijakan dalam keuangan : mengawasi laju inflasi, arah dan besarnya kredit, lalu lintas

devisa dan kurs uang asing.

3. Konsumsi. Pemerintah baik pusat,provinsi, maupun kabupaten adalah konsumen yang

sangat besar bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, sebagian lagi

oleh swasta. Kertas, alat tulis kendaraan ,bahan bakar, semua itu dihasilkan swasta.

4. Kesejahterahan pemerintah mengeluarkan biaya juga untuk kegiatan kesejahterhan yang

terdiri dari pensiun, subsidi untuk berbagai mcam barang dan maksud, bantuan pada

proyek-proyek sosial dan keagamaan yang mungkin tidak dihitung dalam PDB atau

PNB ,tetapi mempunyai peranan penting dalam menjaga kesejahterahan masyarakat

5.

2.2 Pengertian Kebijakan Fiskal



Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan

ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian melalui

pengeluaran dan penerimaan dalam APBN

Instrumen Kebijakan Fiskal antara lain :

1. Pembiayaan Fungsional

Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap

pendapatan nasional.

Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan pengeluaran

pemerintah

Pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di

masyarakat.

2. Pengeluaran Anggaran

a. Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dipergunakan secara terpadu untuk

mencapai kestabilan ekonomi

b. Dalam jangka panjang diusahakan adanya anggaran belanja seimbang, namun pada masa

depresi digunakan anggaran defisit.

Kebijakan fiskal secara umum diarahkan pada empat sasaran utama:

1. Menciptakan stimulus fiskal

Agar dapat menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran pemerintah manfaat yang lebih

tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif dan menciptakan

penyaluran dana secara transparan

2. Memperkuat basis penerimaan

Upaya memperkuat basis penerimaan dilakukan melalui perbaikan administratif dan

struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan poajak, seperti penjualan

saham BUMN dan penjualan aset BPPN

3. Mendukung program rekapitalisasi perbankan

Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dilakukan

dengan memasukan biaya restrukturisasi perbankan ke dalam APBN

4. Mempertahankan prinsip pembiayaan defisit



Pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk tidak menggunakan pembiayaan defisit

anggaran dari BANK sentral dan bank-bank d dalam negeri, disamping itu pemerintah

tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperoleh dari lembaga keuangan

internasional seperti BANK DUNIA, ADB, dan OECF serta jumlah negara sahabat

secara bilateral.

2.3 Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN

berisi daftar sistematiis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara

selama satu tahun anggaran (1 januari - 31 Desember).

APBN adalah suatu produk yang berfungsi untuk menggambarkan arah kebijakan-

kebijakan ekonmi makro yang hendak dijalankan pemerintah dalam suatu periode tertentu

(periode 1 tahun) dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

2.3.1 Tahan-tahap dalam APBN

Tahap-tahap dalam APBN dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada

DPR

2. Pelaksanaan APBN

SetelahAPBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih

lanjut dengan Peraturan Presiden

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU

tentang Pertanggunngjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan

Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan keuangan

2.3.2 Struktur dan Format APBN

APBN disajikan sesuai dengan format Government Finance Statistics (GFS)-IMF.



Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas :

Pajak Dalam Negeri , terdiri atas : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), cukai dan pajak lainnya.

Pajak perdagangan Internasional , terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas :

Penerimaan Sumber daya alam (Migas dan Nonmigas)

Bagian laba BUMN

PNBP lainnya

2. Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis :

a. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan unuk membiayai kegiatan

pembangunan Pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah

(dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi : Belanja Pegawai, Belanja

Barang, Belanja Modalm Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan subsidi Non-

BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan

Bencana Lainnya.

b. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk

kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja

Daerah meliputi :

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana otonomi Khusus (yang sedang dialokasikan untuk provinsi Daerah

Istimewa Aceh dan provinsi Papua)

3. Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran.

Pengeluran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya penerimaan yang



melebihi pengeluaran disebut surplus. Dalam tampilan APBN dikenal dua istilah defisit

anggaran yaitu, keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer

adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga.

Kesimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran

bunga.

4. Pembiayaan a. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang

Negara, serta Penyertaan Modal Negarab. Pembiyaan Luar Negeri, meliputi:

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan pinjaman Proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium

Berikut Format APBN (Format I-Account APBN) :

A. Pendapatan dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Pajak

2. Penerimaan Bukan Pajak

II. Hibah

B. Belanja Negara

I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1. Pengeluaran Rutin

2. Pengeluaran Pembangunan

II. Dana Perimbangan

III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

C. Keseimbangan Primer

D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)

E. Pembiayaan



I. Dalam Negeri

II. Luar Negeri

2.3.3 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap

Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana

pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah

satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

DAU terdiri dari:

1. Dana alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap

provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara

mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formula

statistic yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara

kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khususyang

merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana

perimbangan, disamping Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3.4 Surat Utang Negara (SUN)

Mulai tahun 2002, pemerintah telah memberlakukan UU No.24 Tahun 2002 tentang

Surat Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini disahkan, SUN dikenal sebagai obligasi

pemerintah.



Beberapa poin penting mengenai SUN:

a. Tema pokok UU SUN adalah memberikan standing appropriation.

b. SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON).

c. Tujuan penerbitan SUN:

Membiayai defisit APBN

Menutup kekurangan kas jangka pendek

Mengelola portofolio utang negara

Asumsi APBN

Beberapa indikator perekonomian makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan APBN

disampaikan pemerintah lewat Nota Keuangan RAPBN. Pemerintah menggunakan tujuh

indikator perekonomian makro sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah

2. Pertumbuhan ekonomi tahunan

3. Inflasi (%)

4. Nilai tukar rupiah per USD

5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)

6. Harga minyak Indonesia (USD/barel)

7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Hal yang mendorongrevisi APBN adalah adanya kenyataan bahwa tingkat sensitivitas

asumsi dasar penyusunan APBN itu sangat tinggi terhadap besaran total dan beberapa komponen

dalam APBN. Sedikit saja perubahan dalam asumsi, maka dampaknya terhadap APBN ternyata

cukup besar.

2.4 Fungsi APBN



APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam

rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian

dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara

dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan Negara dapat

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara tahun anggaran berikutnya. APBN mempunyai

fungsi antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi otoritas

Fungsi otoritas mangandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan

demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada

rakyat.

2. Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Negara dapat menjadi

pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

Contoh: misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek

pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil

tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

3. Fungsi pemasaran

Mengandung arti bahwa anggaran Negara harus menjadi pedoman untuk menilai

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah

tindakan pemerintah menggunakan uang Negara untuk keperluan tertentu itu

dibenarkan atau tidak.

4. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas perekonomian.



Contoh : mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan Negara kepada pos-pos

belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasapublik serta pembiayaan

pembangunan lainnya.

5. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

Contoh : subsidi, bea siswa, dan dana pensiun

6. Fungsi stabilisasi

Fungis stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Contoh : jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka pemerintah dapat

melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

2.4.1 Prinsip penyusunan APBN

Prinsip penyusunan APBN dapat ditinjau dari dua aspek:

1. Aspek pendapatan

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN adalah :

a. Imtensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

b. Intensifikasi penagihandan pemungutan piutang Negara.

c. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara dan penuntutan denda.

2. Aspek pengeluaran

Sementara itu, berdasarkan aspek pengeluaran, prindsip penyusunan APBN adalah :

a. Hmat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

c. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan

memperhatikan kemampuan aau potens nasional.

2.4.2 Asas penyusunan APBN

APBN disusun dangan berdasarkan asas-asas:



1. Kemandirian

2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas

3. Penajaman prioritas pembangunan

4. Menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang Negara.

2.5 Ciri-ciri APBN Indonesia

Secara histories, cirri-ciri utama APBN Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Anggaran yang berimbang dan dinamis.

Pengertian berimbang dan dinamis tersebut lebih berkonotasi politik, karena secara

konseptual APBN Indonesia selalu mengalami déficit, dimana déficit tersebut ditutup

dengan bantuan atau pinjaman luar negeri.

2. Kendali yang amat ketat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Tidak satupun daerah yang mampu membiayai anggaran rutinnya sendiri sehingga terjadi

ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

3. Adanya praktik-praktik di luar jangkauan anggaran (off-budget).

Tujuannya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang kelewat

ambisius.

Mulai APBN 2000 disebut anggaran deficit yang dibiayai dengan sumber-sumber

pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Perubahan tersebut dimaksudkan antara lain untuk :

1. Meningkatkan transparansi sebagai bagian dari tata pemerintahan yang baik.

2. Mempermudah analisis terhadap strategi kebijakan fiskal.

3. Mengantisipasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

2.5.1 Format dan Ikhtisar APBN



Operasi keuangan pemerintah (APBN) disajikan sesuai dengan format Government Finance

Statistics (GFS)-IMF. Secara garis besar, operasi keuangan pemerintah menurut versi GFS-IMF

mencakup 2 hal :

1. Pemerintah Umum, terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I dan II.

2. Operasi Keuangan Sektor Publik, terdiri adari pemerintah umum dan perusahaan-

perusahaan milik pemerintah.

Pada saat ini, GFS Indonesia dalam penyajiannya baru mencakup operasi keuangan pemerintah

pusat. Menurut konsep GFS, operasi keuangan pemerintah pusat merupakan konsolidasi dari

transaksi anggaran dan program jaminan sosial. Secara umum, komponen GFS terdiri dari 4

komponen :

Penerimaan dan hibah;

Pengeluaran dan pinjaman neto;

Surplus/Defisit;

Pembiayaan.

2.5.2 Peran APBN di Negara-Negara Berkembang

APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang

adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai

sasaran stabilisasi jangka pendek ( 1 tahun ).

APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,

1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan

tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak

melebihi penerimaan total

2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar

mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber

pembiayaan pembangunan.

3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara

mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.



4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan,

sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan

negara dibatassi.

5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara

maksimal sumber-sumber dalam negeri.

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. Peranan

strategis APBN tersebut berkaitan dengan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi

alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dengan peranan yang sangat strategis tersebut,

maka APBN harus sehat, dan sustainable. Ada tiga indikator APBN yang sehat dan

berkesinambungan, yaitu: defisit harus terkendali menuju seimbang atau surplus, keseimbangan

primer terjaga positif, rasio utang yang cenderung menurun.

Sebagai alat kebijakan fiskal, APBN harus dapat berfungsi sebagai stabilisator bagi

perekonomian, dan atau bersifat kontra-siklis (Countercyclical). Ini berarti, pada saat ekonomi

sedang dalam masa “boom”, Pemerintah dapat menjalankan anggaran surplus, dan sebaliknya,

pada saat resesi/krisis, Pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan menjalankan

anggaran defisit. Dengan demikian, secara overall, APBN akan menuju seimbang selama suatu

periode jangka panjang siklus ekonomi (Balanced Budget Over Cycle).

BAB IIIKESIMPULAN



Setelah membahas APBN dan pengeluaran pemerintah dan semua fungsi dari

penyusunan APBN yang dimaksud memuat semua golongan masyarakat dan bukan pada

kepentingan kelompok tertentu, diharapkan pemerintah benar-benar mengontrol dari

penlaksanaannya dan juga melihat manfaat dari pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan agar

menambah pendapatan negar dan bukannya menambah pembiayaan Negara yang berakibat

penggunaan Sumber daya hanya untuk membayar utang luar negeri.



DAFTAR PUSTAKA

Hendra, Achma, 2011. Perekonomian Indonesia, Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang

www.wiziq.com/tutorial/39767- Kebijakan - Fiska l

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20196/4/Chapter%20I.pdf

www.linkpdf.com/.../bab-i-pendahuluan-1-1- l atar - belakang - kebijakan - fiska l -merupakan--.pdf

www.wiziq.com/tutorial/39726- APBN

www.bppk.depkeu.go.id/.../analisis-hubungan- p engeluaran - pemerintah -dan-produk-domestik bruto-dengan-menggunakan-pendekatan


http://www.bppk.depkeu.go.id/.../analisis-hubungan-pengeluaran-pemerintah-dan-produk-domestik%20%20%20bruto-dengan-menggunakan-pendekatan

http://www.bppk.depkeu.go.id/.../analisis-hubungan-pengeluaran-pemerintah-dan-produk-domestik%20%20%20bruto-dengan-menggunakan-pendekatan

http://www.wiziq.com/tutorial/39726-APBN

http://www.linkpdf.com/.../bab-i-pendahuluan-1-1-latar-belakang-kebijakan-fiskal-merupakan--.pdf

http://www.wiziq.com/tutorial/39767-Kebijakan-Fiskal

Documents

Pengeluaran Pemerintah dan APBN