• Home

  • Documents

  • pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk...
16

pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 2: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 3: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 4: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 5: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 6: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 7: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 8: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 9: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 10: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 11: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 12: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 13: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 14: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 15: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui
Page 16: pengelolaan UP - djpbn.kemenkeu.go.id filePengajuan UP di Atas Batas Ketentuan ... pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker ... mungkin dilakukan melalui

Membiayai Perlindungan Sosial dalam Membangun Asia: Sekarang

Membiayai Perlindungan Sosial dalam Membangun Asia: Sekarang

Documents
SelamatDatang - djpbn.kemenkeu.go.id filepmk nomor 50/pmk.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi kpa, ppk, dan ppspm 2

SelamatDatang - djpbn.kemenkeu.go.id filepmk nomor 50/pmk.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi kpa, ppk, dan ppspm 2

Documents
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/images/publikasi/sr/SR2016.pdf · Data ini diperoleh berdasarkan surat permintaan data

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/images/publikasi/sr/SR2016.pdf · Data ini diperoleh berdasarkan surat permintaan data

Documents
Kajian Fiskal Regional Tahunan - Kementerian …djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/images/publikasi/kfr/...langsung sebagai penerimaan di Pusat. Selanjutnya, Alokasi Dana Transfer ke

Kajian Fiskal Regional Tahunan - Kementerian …djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/images/publikasi/kfr/...langsung sebagai penerimaan di Pusat. Selanjutnya, Alokasi Dana Transfer ke

Documents
KAJIAN FISKAL REGIONAL - djpbn.kemenkeu.go.id · regional. Dalam konteks kekinian, hal tersebut tentunya sangat penting bagi regional Kaltim-Tara mengingat pertumbuhan ekonomi di

KAJIAN FISKAL REGIONAL - djpbn.kemenkeu.go.id · regional. Dalam konteks kekinian, hal tersebut tentunya sangat penting bagi regional Kaltim-Tara mengingat pertumbuhan ekonomi di

Documents
Lmapiran II - djpbn.kemenkeu.go.id€¦ · LBAB PANDUAN BAGI UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI Pra Ujian c. Melakukan dokumentasi kegiatan ujian; d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

Lmapiran II - djpbn.kemenkeu.go.id€¦ · LBAB PANDUAN BAGI UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI Pra Ujian c. Melakukan dokumentasi kegiatan ujian; d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

Documents
A. JUDUL B. LATAR BELAKANG MASALAH · PDF filePengajuan proposal kegiatan ini bermula dari keresahan kami sebagai mahasiswa ... badminton sebagai area bermain anak-anak, remaja, Bapak-bapak

A. JUDUL B. LATAR BELAKANG MASALAH · PDF filePengajuan proposal kegiatan ini bermula dari keresahan kami sebagai mahasiswa ... badminton sebagai area bermain anak-anak, remaja, Bapak-bapak

Documents
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN …djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/images/BimtekPer14/Materi... · BAB I Ketentuan Umum Berisikan definisi –definisi yang digunakan dalam

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN …djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/images/BimtekPer14/Materi... · BAB I Ketentuan Umum Berisikan definisi –definisi yang digunakan dalam

Documents
Tahun 2019 - djpbn.kemenkeu.go.id

Tahun 2019 - djpbn.kemenkeu.go.id

Documents
pemenuhan kebutuhan dana untuk membiayai investasi

pemenuhan kebutuhan dana untuk membiayai investasi

Documents
Sosialisasi Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Kewenangan ...djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1/images/Tutorial/2018/04_April/Sosi... · Pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai

Sosialisasi Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Kewenangan ...djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1/images/Tutorial/2018/04_April/Sosi... · Pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai

Documents
Prinsip Pengelolaan Rekening - djpbn.kemenkeu.go.id fileREKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN KANTOR CABANG ... • Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo

Prinsip Pengelolaan Rekening - djpbn.kemenkeu.go.id fileREKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN KANTOR CABANG ... • Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo

Documents
KEBIJAKAN DIVIDEN Budi Purwanto. Dilema: Untuk apa sebaiknya perusahaan menggunakan laba? Membiayai investasi baru yang menguntungkan? Membiayai investasi

KEBIJAKAN DIVIDEN Budi Purwanto. Dilema: Untuk apa sebaiknya perusahaan menggunakan laba? Membiayai investasi baru yang menguntungkan? Membiayai investasi

Documents
INDONESIAN TREASURY REVIEW - djpbn.kemenkeu.go.id · Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, (5). Perbandingan Pengujian Capital Asset ... REVIEW JURNAL PERBENDAHARAAN,

INDONESIAN TREASURY REVIEW - djpbn.kemenkeu.go.id · Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, (5). Perbandingan Pengujian Capital Asset ... REVIEW JURNAL PERBENDAHARAAN,

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERA ...djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/images/LLAT2018/per...tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERA ...djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/images/LLAT2018/per...tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana

Documents
Pengelolaan Kesehatan & Pengendalian Biaya Kesehatan Untuk BUMN Yang Membiayai Kesehatan ya Sendiri

Pengelolaan Kesehatan & Pengendalian Biaya Kesehatan Untuk BUMN Yang Membiayai Kesehatan ya Sendiri

Documents
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung/images/per_05_pb_2018.pdf · digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung/images/per_05_pb_2018.pdf · digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data

Documents
Sanggau, 28 Maret 2018 - djpbn.kemenkeu.go.id fileKewenangan Ka. Satker/ Pimpinan BLU Simplifikasi Permohonan dan Format Persetujuan Rekening ... KPK menyita sejumlah dana kasus korupsi

Sanggau, 28 Maret 2018 - djpbn.kemenkeu.go.id fileKewenangan Ka. Satker/ Pimpinan BLU Simplifikasi Permohonan dan Format Persetujuan Rekening ... KPK menyita sejumlah dana kasus korupsi

Documents
Indonesian Treasury Update - djpbn.kemenkeu.go.id · atas penggunaan kartu kredit tersebut adalah satker. Pihak Himbara bekerjasama dengan Kementerian Keuangan telah menyepakati adanya

Indonesian Treasury Update - djpbn.kemenkeu.go.id · atas penggunaan kartu kredit tersebut adalah satker. Pihak Himbara bekerjasama dengan Kementerian Keuangan telah menyepakati adanya

Documents
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI ... filePENGAJUAN JUDUL DAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR Yth. Ketua Program Studi, IKL/MSP/BDP/THP/SEP ... (PA) KEMENTERIAN RISET

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI ... filePENGAJUAN JUDUL DAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR Yth. Ketua Program Studi, IKL/MSP/BDP/THP/SEP ... (PA) KEMENTERIAN RISET

Documents
Daftar Isi - djppr.kemenkeu.go.id Kinerja... · dalam dokumen SP2D, WA, ... rangka membiayai proyek untuk jangka waktu tertentu. ... penerbitan SBSN/Sukuk digunakan untuk membiayai

Daftar Isi - djppr.kemenkeu.go.id Kinerja... · dalam dokumen SP2D, WA, ... rangka membiayai proyek untuk jangka waktu tertentu. ... penerbitan SBSN/Sukuk digunakan untuk membiayai

Documents
LAPORAN KINERJA - djpbn.kemenkeu.go.id fileIndeks efektivitas edukasi dan komunikasi, tercapai realisasi 86.24 dari target 85. ... Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja

LAPORAN KINERJA - djpbn.kemenkeu.go.id fileIndeks efektivitas edukasi dan komunikasi, tercapai realisasi 86.24 dari target 85. ... Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja

Documents
ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2006/Kabupaten...a. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah

ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2006/Kabupaten...a. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah

Documents
c ..,~ ., ~ ~ Dokter Gigi karena PuZsapustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/kompas-20090316... · membiayai kuliah dua adik dan lima karyawannya. Tahun ini dia membiayai

c ..,~ ., ~ ~ Dokter Gigi karena PuZsapustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/kompas-20090316... · membiayai kuliah dua adik dan lima karyawannya. Tahun ini dia membiayai

Documents
INDONESIAN TREASURY REVIEW - djpbn.kemenkeu.go.id€¦ · akuntansi, seda ngkan job ... Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan

INDONESIAN TREASURY REVIEW - djpbn.kemenkeu.go.id€¦ · akuntansi, seda ngkan job ... Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan

Documents
Policy Brief - embus copy - Kebijakan Kesehatan Indonesia · cukup untuk membiayai kebijakan dana kompensasi karena dana tersebut masih dipakai untuk membiayai peserta PBPU. Untuk

Policy Brief - embus copy - Kebijakan Kesehatan Indonesia · cukup untuk membiayai kebijakan dana kompensasi karena dana tersebut masih dipakai untuk membiayai peserta PBPU. Untuk

Documents
I. · untuk membiayai rangkaian kegiatan Persiapan Studi. 21.Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Studi. 22.Pembiayaan

I. · untuk membiayai rangkaian kegiatan Persiapan Studi. 21.Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Studi. 22.Pembiayaan

Documents
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KAJIAN FISKAL …djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/images/... · Pada bulan pertama Triwulan I tahun 2018 tercatat tingkat inflasi berada pada

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KAJIAN FISKAL …djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/images/... · Pada bulan pertama Triwulan I tahun 2018 tercatat tingkat inflasi berada pada

Documents
PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana ...djpbn.kemenkeu.go.id/.../RPD_Harian_Tingkat_Satker_Sos_ke_Satker.pdf · Latar Belakang Evaluasi atas pelaksanaan PMK nomor

PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana ...djpbn.kemenkeu.go.id/.../RPD_Harian_Tingkat_Satker_Sos_ke_Satker.pdf · Latar Belakang Evaluasi atas pelaksanaan PMK nomor

Documents
MergedFile - djpbn.kemenkeu.go.id · Apabila kegiatan telah selesai dan rekening sudah benar-benar tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya semula, maka rekening dimaksud harus

MergedFile - djpbn.kemenkeu.go.id · Apabila kegiatan telah selesai dan rekening sudah benar-benar tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya semula, maka rekening dimaksud harus

Documents