Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGELOLAAN SDA—HUTAN:
Implikasi Pelaksanaan UUCK
HARIADI KARTODIHARDJO
13 OKTOBER 2021
Kawasan
hutan
Kecu-
kupan
kws
hutan
Peru-
bahan
perun-
tukan
Peman-
faatan
Hutan
ISI POKOK UU CIPTA KERJA & IMPLIKASINYA
• Resiko perizinan (Kesehatan, keselamatan, LH)
RBA
Kelembagaan
TataKelola
1
3
2
Telaah thd Beberapa Pasal UU CK
Pasal 7—perizinan berusaha berbasis resiko (RBA)• Tingkat dan potensi bahaya mengacu pada kegiatan—bukan
pada bentang alam (media lingkungan) dimana kegiatan dilakukan;
Pasal 7—tingkat bahaya (kesehatan, keselamatan, lingkungan-sda) & sifat lainnya untuk hal tertentu; perlu sosial-budaya.Pasal 8—Perizinan berisiko rendah—diberi nomor induk berusaha sbg bukti pendaftaran.Pasal 9—Perizinan beresiko menengah diberi sertifikat standar oleh Pusat atau DaerahPasal 10—Perizinan beresiko tinggi diberi nomor induk berisaha dan izin sebagai persetujuan. Atau standar usaha dan standar produk jika diperlukan. Ini diberikan oleh Pusat atau Daerah. Pasal 13—Penyederhanaan perizinan & pengadaan lahan meliputi: kesesuaian kegiatan dengan tata ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;Pasal 14—RDTR sebagai acuan;Pasal 15—Dalam hal RDTR tidak ada, perizinan Kembali ke RTR;
1. Ekosistem InvestasiStandar untuk pengendali daya dukung & daya tampung dlm ekoregion ? (Jumlah maks limbah ttn di sungai?)
Standar PB beresiko Sedang di kehutanan.
Standard usaha dan standar produk bagi PB resiko tinggi
Bila tdk ada RDTR menggunakan standar apa?
2. Perubahan UU Kehutanan
Isi pasal dan analisis:
1 Diharapkan proses pengukuhan menghasilkan legalitas
sekaligus legitimasi kawasan hutan (bukan hanya hutan
negara)
2 Konflik: Juga menyelesaikan konflik dan tumpang
tindih penggunaan Kawasan hutan
3 Teknologi: RUU CK: teknologi informasi, koordinat
geografis atau satelit; priositas di kawasan strategis
(Pasal 15)
4 Status Kawasan: UU K: Pasal 12A pengecualian terhadap
larangan; Pasal 50A pengecualian thd larangan. UU P3H-
Pasal 110A (umum) membenahi “keterlanjuran” dengan
syarat ada izin (waktu 3 tahun). Pasal 110B (tambang,
kebun, lainnya) dan tidak ada izin kehutanan dng sanksi
administrative, kecuali yg tinggal > 5 th dng luas kebun < 5
ha dng penataan kawasan hutan.
I m p l i k a s i :
Untuk perusahaan besar berizin (di Riau sekitar 1,2 jt Ha (378
prshn). Tidak untuk kebun dng luas > 5 ha & tak berizin (sebagian
sawit rakyat). Juga tidak untuk penguasaan oleh desa/kampung
termasuk fasos-fasum.
Masalah ini terkait dengan Pasal 18—kecukupan Kawasan hutan
dan masyarakat hukum adat (Pasal 67).
Juga terkait dengan Pasal 28 UU P3H—sanksi bagi pejabat yang
sengaja atau lalai menjalankan tugasnya.
5 PP 23 dan PP 24; P 7, P 8, P 9 tahun 2021
K A W A S A N H U T A N
PP No 43 Tahun 2021
PERAMBAHAN. Dengan kriteria pemodal/cukong adalah individu
yang menguasai kebun sawit lebih 25 Ha, diperoleh informasi
(nama-nama diketahui) danpemetaan lokasinya:
• Teridentifikasi 150 areakepemilikan sawit di dalamTaman Nasional Tesso Nilo
• Teridentifikasi 64 areakepemilikan sawit di konsesi
eks HPH PT Hutani Sola Lestari
• Teridentifikasi 36 areakepemilikan sawit di konsesi
eks PT Siak Raya Timber
STANDAR (PP 23/2021)
1. Inventarisasi (Pasal 5)
2. Wilayah Pengelolaan Hutan (Pasal 34, 35, 36, 37, 38)
3. PH Tujuan Khusus (Pasal 111, 113)
4. PHL (Pasal 127)
5. Pemanfaatan pada HL yg tdk berdampak penting (Pasal 136, 137))
6. Pemanfaatan pada HP (Psal 153)
7. Pengolahan hasil hutan (Pasal 167)
8. Pengukuran dan pengujian (Pasal 178)
9. Susunan organisasi dan peralatan polhut (Pasal 261)
10. Pengawasan kehutanan (Pasal 266)
PP No 5/2021 -- RBA
1. Standar kegiatan usaha & produk
(Pasal 6)
2. Standar berusaha resiko menengah-
tinggi (Pasal 14)
K E C U K U P A N K A W A S A N H U T A N
Isi pasal dan analisis:
1 Kecukupan (Pasal 18): optimalisasi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi serta penutupan hutan untuk DAS atau pulau
2 Orientasi “pasar” berjangka pendek perlu disikapi dengan peningkatan manfaat hutan secara ekonomi—hutan yang idle karena persoalan struktural
3 Hutan Tetap: status hutan lindung dan konsevasi—porsi manfaat langsung secara terbatas (Pasal 26); Penyelesaian konflik/klaim, kepastian tata ruang (RDTR yg diintervensi Pusat (Pasal 15 UUCK)
I m p l i k a s i :
Kecukupan Kawasan hutan membatasi perubahan peruntukan dan
fungsi Kawasan hutan (Pasal 19)
P 7 2021
Penetapan kriteria (Psl 230) dan Tata cara (Psl 234) untuk
digunakan oleh Menteri yang menetapkan kecukupan kwas
hutan (Psl 235)
Diusulkan dalam Kpts Menteri sudah ditetapkan tingkat
kecukupan Kawasan hutan setiap Pulau/Propinsi.
Kawasan Lindung
(RDTR—TR)
Daerah AliranSungai
Pasal 1UUPPLH
Ekoregion (UU PPLH)
5 Semua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
4 Peningkatan pidana & denda bagi pembakar hutan (Pasal 78 (3,4).
sumber
daya mi
neral
(5)
2
sumber
daya lahan
1
sumber
daya laut
dan pesisir
sumber
daya hutan
3
bentang
alam/jasa
lingkungan
6
sumber
daya
air (4)
Evaluasi RTRW beserta rinciannya, RPJP, RPJM, nasional, propinsi, kab/kota (Pasal 15); Bila KLHS menyatakan DD+DT terlampaui, segala usaha/kegiatan tidak diperbolehkan lagi (Pasal 17).
Pemanfaatan SDA berdasarkan RPPLH >< RBA
UU PPLH, Pasal 12, PemanfaatanUU PPLH Pasal 5,6,7, EkoregionUU PPLH Pasal 14 sd 19, KLHS
TIDAK DICABUT
UU CK, Pasal 7
PERUBAHAN PERUNTUKAN, FUNGSI
& PENGGUNAAN KWS HUTAN
Isi pasal dan analisis :
1 Pertimbangan: Mempertimbangkan hasil
penelitian terpadu (Pasal 19).
2 Isu pokok: Konversi hutan untuk diambil kayunya; cara pengumpulan asset tanah.
3 Integrasi: Terkait dengan kecukupan Kawasan hutan, konlik/klaim dan masyarakat hukum adat.
1 Terdapat Perpres No 13 Tahun 2018 yang mengatur identifikasi pemilik manfaat (BO) untuk memastikan alokasi manfaat secara adil
I m p l i k a s i :
4 Perubahan Fungsi: Memperjelas fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung yangmana karakteristiknya sudah tidak memenuhi syarat
2 Dapat digunakan untuk menetapkan luas kawasan hutan maksimal yang dialokasikan di suatu propinsi dan kepada siapa alokasi tersebut
5 Penggunaan kws hutan: dilakukan di HP dan HL;tanpa mengubah fungsi pokok kws htan; melalui persetujuan penggunaan oleh Pemerintah Pusat (bukan Menteri).
6 LH: terkait amdal dan uji kelayakan lingkungan pada perubahan UU PPLH.
Penggunaan Kawasan Hutan (PP 23/2021)• Pasal 92: Larangan tambang tertutup di Hutan Lindung
dikecualikan bagi kegiatan pertambangan yang dalam dokumen
lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada
penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan
Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang
dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk
meminimalisir dampak dimaksud.
• Pasal 372, P 7/2021. Kuota diterapkan di pulau kecil,
perhutani, HP dan HL. Kuota tambang mineral & batubara maks
10% dari luas HL dan HP di pulau kecil. 10% di Perhutani. 10%
di HL dan HP propinsi. 10% luas efektif perizinan,10% HP di
KPH. Tidak berlaku bagi tambang minerba yang bangun smelter
dan tambang di kwsn hutan tanpa izin bidang kehutanan seblm
UUCK.
Pasal 38, UU No 41/1999 tentang
Kehutanan
Pada kawasan hutan lindung
dilarang melakukan penambangan
dengan pola pertambangan terbuka.
KIP per propinsi: a. Melihat
dokumen lingkungan apakah layak
menjadi dasar pengecualian
tambang terbuka, b. Melihat luas
maks persetujuan (kuota) yang
sudah ditetapkan per propinsi;
Penggunaan Kawasan Hutan (PP 23/2021)• Pasal 94: Penggunaan Kawasan Hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (termasuk IPK); (tdk mengubah fungsi; diproses di KLHK psl 375 P 7 2021).
• Pasal 94: Kegiatan untuk kepentingan umum terutama proyek prioritas Pemerintah yang tidak permanen, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan di propinsi dengan hutan yang tidak terlampaui (dng PNBP Penggunaan Kawasan Hutan) maupun yg terlampaui kecukupan kawasan hutannya (Dng PNBP Penggunaan dan PNBP Kompensasi); Dijabarkan dalam Pasal 369 P 7/2021.
Pasal 229-242, P 7/2021
(1) Kecukupan dan penutuan kws hutan
untuk optimalisasi: lingkungan, sosial
bidaya, ekonomi dan produksi
(2) Kecukupan dan penutupan Kawasan
hutan ditentukan oleh Menteri LHK
Pasal 369, P 7/2021
Propinsi terlampaui kecukupan kws htn:
PNBP, rehabilitasi DAS
Propinsi sama/kurang kecukupan kwshtn:
PNBP, PNBP Kompensasi, Rehab DAS
Pasal 393, P 7/2021
PNBP Kompensasi dibayarkan 1 (satu) kali
oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan
Luas hutan yang kurang dari kecukupannya, bila dikonversi menjadi tambang tidak dapat digantikan oleh
PNBP, karena fungsi LH dari hutan tidak dapat dikompensasi dengan uang;
Pelepasan Kawasan Hutan dalam PP 23/2021
• Pasal 55: Pelepasan kawasan hutan dilakukan di Hutan Produksi Konversi yang tidak produktif (Penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur; dominasi tutupan lahan tidak berhutan lebih dari 70%, Pasal 273 P 7/2021), kecuali di propinsi yg tidak memilikinya. Kebijakan pelepasan
kawasan hutan harus berjalan, walau persyaratan awalnya tidak dipenuhi
P 7/2021, Pasal 273: Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan pada
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d (kegiatan oleh Pemerintah)
dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif
dan/atau produktif.
• Pasal 59. Pelepasan Kawasan Hutan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan, kecuali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f.
Standar dapat menjadi pengendali resiko?
P E M A N F A A T A N
Isi pasal dan analisis:
1 Pemanfaatan: Hutan lindung (Pasal 26), hutan produksi (Pasal 28), MHA (Pasal 67), kegiatan perhutanan sosial (Pasal 29A).
2 Izin dan kegiatan: Perizinan berusaha (perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS) dari Pemerintah Pusat; kegiatan perhutanan sosial ditetapkan dengan PP 23 dan P 9 tahun 2021.
3 Pembatasan: Perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi (Pasal 31) dalam Peraturan Pemerintah. Ini PP yang belum pernah ada.
I m p l i k a s i :
Isu ketimpangan memerlukan kebijakan afirmatif
4 Konflik: Pemanfaatan ini tidak memperhatikan status kawasan hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum adat [Pasal 86 UU 22 2019/SBDPB: Pusat dilarang memberi PB di atas tanah ulayat MHA; Pasal 103 UU 39 2014 Perkebunan: bagi pejabat penerbit izin di tanah ulayat MHA dikenakan pidana penjara mask 5 th atau denda maks Rp 5 M]
BUMS
BUMNBUMD
PERHUTANAN SOSIAL
BUMS
MHA
Terdapat Perpres No 13 Tahun 2018 yang mengatur
identifikasi pemilik manfaat (BO) untuk memastikan
alokasi manfaat secara adil
Dalam P 8 2021, ada bbrp standar:
1. PBPH (Psl 49)
2. Operasionalisasi pengolahan HH (Psl 188)
3. LPVI dan Remote Audit
4. Penjamin legalitas hasil hutan (Psl 232, 233)6 LH: terkait amdal dan uji kelayakan lingkungan
pada perubahan UU PPLH.
S T A N D A R KE L E M B A G A A N ?
Terlalu banyak kearah administrasi
PemerintahTerlalu banyak kearah administrassi
PemdaMengikuti P+P
KPH
SOAL INTEGRASI KAPASITAS LEMBAGA
DUNIA NYATA (OUTCOME)
Administrasi
(Output)
Administrasi
(Output)
Manaj.SDA
(Outcome)
Fakta Tdk Sbg TolokUkur Kinerja ?
HAMBATAN STRUKTURAL INPUT >< OUTPUT >< OUTCOME
Sumber: KPK (2018)
1 Perbaikan key performance indicators kearah output Bersama/outcome
2 Menuju single salary system= basis income yang tidak didasarkan pada belanja kegiatan
3 Multi-year budget untuk mewujudkan fleksibilitas watu belanja; serta pengawasan kinerja yang disesuaikan
4 Integrasi system informasi untuk pengendalian, cross check & alert
16
TINJAUAN SUBSTANSI KEHUTANAN & POTENSI MASALAH TATA KELOLA
1. Threat
2. Damage event
3. Vulnerability
4. Consequence
5. Likelihood
6. Risk
7. Risk Assessment
8. Risk Management
1. Kesesuaian dengan
tujuan (Pasal 3):
memperlancar
investasi
2. Percepatan proyek
strategis nasional
Substansi Kehutanan
Corruption
Risk
Assessment
(CRA)
1. Looting (pemaksaan kewenangan)
2. Rent scraping (birokrasi berlebihan)
3. Dividend collecting (profit swasta yg dibagikan ke pegawai pemerintah, suap)
4. Isi regulasi yang tdk terkait masalahnya
Potensi Masalah Tatakelola
Wedeman (1997)
1
2
3
4
54%
39%
57%
64%
54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Prosedur Perizinan/Perpanjangan
Rekomendasi dan pertimbangan teknis
Izin lingkungan
Penataan batas
Perizinan usaha
50%
54%
46%
42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%
Perencanaan Hutan
IHMB dan RKU
LHC dan RKT
21%
11%
18%
4%
54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Peredaran dan Pungutan Royalti
Laporan Hasil Produksi
Surat Perintah Bayar
Surat Keterangan Sah Hasil Hutan
Pengangkutan
25%
25%
21%
19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%
Pengawasan dan Pengendalian
Post-Audit
Penegakan hukum
Transaksi (Informal) Perizinan, 2020
Potensi Korupsi dalam Peraturan Perundangan Turunan UUCK
3
4
Perencanaan 2 1
Perubahan Peruntukan 1 1
Penggunaan 1 2 1
Tata Hutan 1 1 2
Perhutanan sosial 2
Perlindungan 1
Pengolahan &
Pemasaran
3
Penataan Hasil Hutan 1
Pengawasan 1
JUMLAH 5 2 3 11
1 2 3 4
Rekapitulasi Hasil CRA pada PP 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Corruption
Risk
Assessment
(CRA)
1. Looting (pemaksaan kewenangan)
2. Rent scraping (birokrasi berlebihan)
3. Dividend collecting (profit swasta yg dibagikan ke pegawai pemerintah, suap)
4. Isi regulasi yang tdk terkait masalahnyaWedeman (1997)
1
2
3
4
Dugaan potensi terjadinya korupsi didasarkan pada
pengalaman 10 tahun terakhir (KPK, 2018; KPK &
UNODC, 2020)
T E R I M A K A S I HHARIADI KARTODIHARDJO
1 Secara keseluruhan pelaksanaan UU CK dan turunannya memerlukan standar pelaksanaan. Standar ini semestinya tidak dapat seluruhnya generic, karena terdspat kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat.
2 Dengan pentingnya kebijakan afirmatif—mengingat adanya persoalan ketidak-adilan pemanfaatan SDA—diperlukan konsolidasi 3 sumber pengetahuan: pengetahuan ilmiah, pengetahuan professional dan pengetahun lokal
C A T A T A N A K H I R
3 Pembenahan tata kelola (governance) menjadi syarat mutlak dapat diwujudkannya perbaikan kinerja pengelolaan LH dan SDA—HUTAN. Penerapan CRA untuk peraturan menjadi alternatif solusinya. Standar yang kompleks juga dapat menjadi penyebab “negosiasi” dalam pelaksanaannya.