PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI TERM OF REFERENCE (TOR)

5/17/2018 PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI TERM OF REFERENCE (TOR) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pengelolaan-proyek-sistem-informasi-term-of-reference-tor 1/7

PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIMANAJEMEN UNTUK LAPORAN ONLINE BHP

TELEKOMUNIKASI

KELOMPOK :

1. Danaris Pratama (10108487)

2. Denni Giovanny Hassenda (10108527)

3. Mohamad Furqon (12108205)

KELAS : 4KA20

UNIVERSITAS GUNADARMA



LATAR BELAKANG

Masalah :

Belum tersedianya suatu sistem management terkomputerisasi yang

mampu menampung data – data penyelenggara telekomunikasi, yang

dimaksud meliputi jumlah penerimaan setiap penyelenggara

telekomunikasi, jenis izin yang dimiliki dan alamat setiap penyelenggara.

Solusi :

Memperbanyak penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan atau

memperbaharui sistem yang lama menjadi sistem yang baru yang lebih

terkomputerisasi dalam telekomunikasi.

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1999

TENTANG TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a . bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual

berdasarkan Pancasila da Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam

upaya memperkukuh persatuan dan kesatuaan bangsa,memperlancar

kegiatan pemerintahan,mendukung terciptanya tujuan pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya,serta meningkatkan hubungan antar

bangsa; c bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi

telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang

mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang tehadap



telekomunikasi; d. bahwa segala sesuatu yan berkaitan dengan perubahan

mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap

telekomunikasi tersebut,perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali

penyelenggara telekomunikasi nasional bahwa sehubungan dengan hal-haltersebut diatas,maka Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang

Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi,sehingga perlu diganti;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1),Pasal20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 1997

TENTANGPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK


Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalampelayanan,pengaturan , dan perlindungan masyarakat, pengelolaankekayaan Negara,serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangkapencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang

-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaanNegara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

b.bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara BukanPajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yangberlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukumdan ketertiban administrasi keuangan Negara;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dankeuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan danwewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandan perlumelakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara BukanPajak;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, danhuruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak;



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan

Informatika sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur

kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal

3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen Komunikasi dan Informatika;

~ PM KOMINFO No. 22 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksaan tarif atas

PNBP dari pungutan BHP telekomunikasi

• Berdasarkan undang- undang yang telah disebutkan diatas, saling

ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu tentang adanya

penyesuaian tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang



berlaku di Departemen Komunikais dan Informatika Republik

Indonesia.

TUJUAN

Tujuan pengembangan sistem informasi managemen untuk laporan

online, berkaitan dengan latar belakang yang dibuat karena sistem ini

dibuat untuk menghasilkan sistem manajemen yang terkomputerisasi, hal

ini dilakukan karena peningkatan jumlah penerimaan BHP telekomunikasi

dan peningkatan jumlah penyelenggara telekomunikasi. Data

penyelenggara meliputi jumlah penerimaan setia penyelenggara

telekomunikasi, jenis izin yang dimiliki, alamat setiap penyelenggara

telekomunikasi. Dan tujuan tersebut tetap mengacu pada dasar hukum

yang berlaku.

RUANG LINGKUP

• Melakukan inventarisasi penyelenggara telekomunikasi yang telah

memiliki izin penyelenggara telekomunikasi.

• Mengumpulkan dan menganalisa terhadap data-data

penyelenggaraan telekomunikasi yang berkaitan dengan PNBP BHP

Telekomunikasi

• Mengumpulkan update peraturan yang berkaitan dengan PNBP BHP

Telekomunikasi.

• Melakukan pengadaan perangkat yang berkaitan dengan

pengembangan system informasi manajemen BHP Telekomunikasi

• Menyusun model desain system manajemen BHP Telekomunikasi.

• Membangun perangkat lunak dalam rangka manajemen

administrasi BHP Telekomunikasi dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

• Menyusun buku panduan system manajemen BHP Telekomunikasi.

• Melakukan instalasi perangkat keras (hardware) dan perangkat

lunak (software).

• Melakukan pemasukan data-data penyelenggara telekomunikasi.



• Melaksanakan pelatihan hasil pengembangan sistem.

SPESIFIKASI PERANGKAT ( Keras dan Lunak )

No

Nama perangkat Jumah

A Perangkat KerasServer 2 unitProsesor 2 GHz 4MB, 4.8 GT/s, DDR3-800

Memory 4 GB RDIMM DDR3-1333VGA 32 MbHarddisk- 250 GbMonitor server 19”, 1280 x 1024, 0.294mm,5ms, 800:1,300

2 unit

PC Client 3 unitProsesor 2,66 GHz FSB 1333, 4MBMemory 2 GB DDR 3Harddisk 500GbVGA 512 Mb

DVD ROM 16x DVD-R/ RWMonitor 18.5” LCDSistem Operasi – setara windowsNotebook 3 unitProsesor 2.00 GHz, FSB 533, Cache 512 KBMemory 2 GB DDR2 SDRAM PC-6400Harddisk 64 GbVGA- Shared max 128 MBMonitor 8” WXGADVD- Write 8x, CD ROM write 24x (external) 3 unitSistem operasi - setara windowsPrinter serbaguna, A4, 1200x600 DPI, 22ppmprint, 600x1200 DPI scan, 22cpm copy, ray1# 250, 33.6Kbps modem fax, duplex NIC,USB.

1 unit

Firewall 50 user, 8 port 1 buahRouter-Broadband, 4 port UTP, 10/100MbpsSwitch LAN

2 unit

Hub 8 port 10/100/1000 base-T 2 unitUPS ( battery cadangan ) – 750 VA 3 unitStabillizer- 600 VA 4 unit

Kabel- UTP ( roll ) 2 rollB Perangkat Lunak



Pemprograman- SQL server 2008 untuk 5user (Full version)

1 buah

Sistem operasi server standar 2008 min 3user (full version)

1buah

Aplikasi perkantoran setara Microsoft Office 6 buah

Antivirus untuk server 2 buahAntivirus untuk pc client dan notebook 6 buah

TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG

No

Tenaga Jumlah Pengalaman( tahun )

Tenaga AhliProject Manager 2 10

Ahli Informatika 2 9Ahli Jaringan 2 8Ahli Akutansi 3 8Ahli Statistik 2 10Tenaga Pendukung Teknisi 5 3-4Sekretaris 2 3-4

Documents

PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI TERM OF REFERENCE (TOR)