Upload
lamdieu
View
257
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
FREDERIK JW TIELMAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR JL. ALFONS NISNONI, KUPANG NTT
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI DAERAH
2
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pemanfaatan SDA
Output:
•Kelestarian fungsi LH,
•Peningkatan nilai dukung ekosistem,
•Pemanfaatan berkelanjutan.
Outcome:
Pembangunan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan)
Pengelolaan LH
Prinsip pengelolaan LH,
1. Pengendalian Kerusakan LH :
• Konservasi SDA (keanekaragaman hayati, Air, Energi, dan SDA Lainnya);
• Kesesuaian peruntukan pemanfaatan/fungsi lahan Tata ruang/tataguna lahan;
• Pengembangan nilai dukung ekosistem peningkatan produktivitas lahan/kawasan (nilai tambah, bentuk, dan pola pemanfaatan berkelanjutan);
2. Pengendalian pencemaran LH (Pengelolaan Limbah/Sampah) :
• Minimalisasi limbah/sampah { Teknologi bersih (hemat bahan baku/energi) dan 3R}
• Pengolahan limbah/sampah { Kompos, Biogas, incenerator, Landfill, dll.}
PENGANTAR
Sumber Daya Alam (SDA):
Terdiri dari unsur-unsur alam. Nilai manfaat unsur tersebut merupakan modal untuk pembangunan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Setiap unsur alam merupakan bagian dari unsur lingkungan hidup dan kelestarian tata-nilai keberadaan unsur tersebut merupakan penentu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sejak 1st Stockholm Env. Conv.-1972, diketahui bahwa
penopang utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan
adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu,
penerapan kaidah kelestarian fungsi lingkungan hidup
dalam kegiatan pembangunan merupakan hal yang
mutlak dan kegiatan pengelolaannya diawali dengan
kejelasan mengenai elemen/unsur yang dikelola dan/atau
menjadi permasalahan.
Unsur/elemen keanekaragaman hayati: ekosistem,
spesies, dan genetik (dokumen Convention on
Biological Diversity tahun 1992).
Pengelolaan SDA Hayati (Keanekaragaman hayati):
Konsep/prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati
(keanekaragaman hayati) diawali dengan pemahaman
terhadap unsur/elemen dan keterkaitan nilai
keberadaan unsur-unsur sumber daya tersebut.
Nilai Pemanfaatan SDA Hayati (Keanekaragaman Hayati),
Sumber penyediaan kecukupan pangan, sandang, papan, oba-obatan, berbagai bahan baku industri, pengembangan stok pengadaan tumbuhan/satwa komersial, dan bahan hayati lainnya.
Penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, kesuburan tanah, pengendali iklim mikro, habitat hidupan liar, jasa ekowisata, serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat setempat/lokal.
Menyadari nilai penting keanekaragaman hayati tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui UU No.: 5 Tahun 1994.
Merupakan aset/modal pembangunan, yaitu sebagai:
Pengelolaan SDA tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan SDA yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya (UU No.: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH). Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan SDA yang menjamin terselenggaranya:
Konservasi SDA adalah:
PENGERTIAN
• Perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan (berlangsungnya
proses-proses ekologis dan keletarian sistem penyangga kehidupan);
• Pengawetan SDA, meliputi: (a) kelestarian keanekaragaman hayati
(keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik); (b) efisiensi/peng-
hematan pemanfaatan SDA tak-terbarukan; dan (c) kelestarian tata nilai
kondisi bentang alam penopang keberhasilan pemanfaatan SDA secara
berkelanjutan (kelerengan/kelandaian lahan, ketinggian lahan dari
permukaan air laut, sistem hidrologi/tata air, jenis tanah, kesuburan, dll.);
• Pemanfaatan SDA secara lestari (kelestarian penopang keberhasilan
pemanfaatan berkelanjutan).
Keanekaragaman hayati: Adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peran ekologisnya masing-masing yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan
keanekaragaman genetik.
Konservasi keanekaragaman hayati:
Adalah upaya pengelolaan keanekaragaman hayati yang menjamin:
a. Perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan (sistem penyangga kehidupan);
b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem;
c. Pemanfaatan berkelanjutan.
Unsur/elemen keanekaragaman hayati,
adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
1. Ekosistem:
2. Spesies:
Adalah kumpulan individu makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri
genetik sama sehingga antara individu satu dengan yang lain dapat
melangsungkan reproduksi.
3. Genetik (sumber daya genetik atau plasma nutfah):
Adalah bahan tanaman, hewan, atau jasad renik yang mempunyai
kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi
berikutnya.
Keanekaragaman Ekosistem: ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan
Sebagai salah satu negara megabiodiversity dan anggota pada Konvensi
Keanekaragaman Hayati, Indonesia memiliki komitmen untuk melestarikan
keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yg meliputi berbagai tingkatan,
yaitu ekosistem, spesies dan genetik ini merupakan aset pembangunan yang
apabila dikelola secara tepat akan menghasilkan manfaat, baik manfaatnya
secara ekologis maupun manfaat secara ekonomi. Keanekaragaman hayati
pada tingkatan ekosistem sangat bervariasi, terdiri dari ekosistem alami dan
ekosistem buatan dan terletak mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi.
KEANEKARAGAMAN SPESIES (HEWAN)
35 spesies primata, 515 mamalia (kedua di dunia),
515 reptilia (keempat didunia),
1531 spesies burung (kelima di dunia),
270 amfibi (keenam di dunia)
Keanekaragaman Spesies (Tumbuhan)
Indonesia punya 38.000 spesies tumbuhan (kelima di dunia)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Undang-undang:
UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya,
UU 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi CBD (Pasal 7 CBD mengenai Identifikasi dan Pemantauan Mengidentifikasi komponen-komponen kehati yang penting bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan),
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
UU 29 tahun 2001 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah:
PP 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika,
PP 7/ 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa,
PP 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Satwa,
PP 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam & kawasan Pelestarian Alam,
PP 18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan, taman nasional, taman hutan raya & taman wisata alam,
PP 38/2007 tentang Kewenangan Pemerintah.
Peraturan Menteri LH
Permen LH No.: 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
Tujuan Pengelolaan Kehati: 1. Konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk
hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaraaman kehidupan,
2. Pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan/atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan (sustainable use), dan
3. Terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya gnetik (benefit sharing).
Arah Kebijakan Konservasi Kehati 1. Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati (sosialisasi/pencerahan);
2. Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
3. Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum;
4. Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal;
5. Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994);
6. Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020;
7. Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.
URUSAN BIDANG LH berdasarkan PP 38/2007
12
1. B3
2. AMDAL
3. Pencemaran Air
4. Pencemaran Udara
5. Pencemaran & atau Kerusakan Pesisir & Laut,
6. Pencemaran/Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan/ Lahan,
7. Pencemaran/Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa,
8. Penanggulangan Pencemaran & Kerusakan Akibat Bencana,
9. SNI,
10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan,
11. Penerapan SML, Produksi Bersih, Ekolabel
12. Diklat,
13. Pelayanan Bidang Lingkungan,
14. Pembinaan & Pengawasan Otonomi Daerah Bidang LH,
15. Penegakan Hukum Lingkungan,
16. Perjanjian Internasional Bidang Pedal,
17. Perubahan Iklim & Perlindungan Atmosfir,
18. Laboratorium Lingkungan.
2. Sub Bidang
Konservasi
SDA
19. Keanekaragaman Hayati
1. Sub bidang Pengendalian
Dampak
Lingkungan
Permeneg LH No.: 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman
Hayati di Daerah
No. Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi
keanekaragaman hayati skala provinsi.
Koordinasi dalam perencanaan konservasi
keanekaragaman hayati skala kab./kota.
• Substansi/objek dan tujuan koordinasi pengelolaan,
• SKPD yang dikoordinasikan • Pihak yang mengkoordinasi.
• Substansi/objek dan tujuan koordinasi pengelolaan,
• SKPD yang dikoordinasikan, • Pihak yang mengkoordinasi.
Perencanaan konservasi Kehati skala provinsi: • In-situ, • Ex-situ, • Lekat-lahan, • Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan.
Perencanaan konservasi Kehati skala kabupaten/kota: • In-situ, • Ex-situ, • Lekat-lahan, • Ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan.
Bentuk perencanan: RIP Kehati Bentuk perencanaan: RIP Kehati
RIP Kehati disusun berdasarkan profil Kehati skala provinsi. Dokumen RIP ini wajib diintegrasikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM provinsi.
RIP Kehati disusun berdasarkan profil Kehati skala kab/kota. Dokumen RIP ini wajib diintegrasikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM kab/kota.
SKPD provinsi menetapkan rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RIP Kehati sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJM provinsi bersangkuutan.
SKPD kab/kota menetapkan rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RIP Kehati sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJM kab/kota bersangkuutan.
13
Penyusunan Profil dan RIP Kehati Daerah
Gubernur (Profil Kehati Provinsi)
Bupati/Wali kota (Profil Kehati Kabupaten/Kota)
Dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh:
Perencanaan Konservasi Kehati Daerah
Penyusunan
Profil Kehati
Penyusunan
RIP Kehati
SKPD menetapkan
Renstra
RIP Kehati
diintegrasikan/menjadi
bagian dari RPJMD
Renstra dijabarkan
dalam Renja SKPD
Program/kegiatan
masing-masing SKPD
SKPD, UPT, dan pakar yang terkait
dengan bidang Kehati
Tim penyusun Profil dan RIP:
Konservasi dan pemanfaatan Kehati berkelanjutan
Identifikasi kawasan
bernilai penting bagi
konservasi Kehati
Kebijakan perencanaan
konservasi dan peman-
faatan berkelanjutan
• Kesesuaian peruntukan lahan/kawasan
(penetapan tata ruang wilayah);
• Kelestarian tata nilai kelangsungan
kehidupan dan tatanan ekosistem
penopang keberhasilan pemanfaatan
berkelanjutan;
• Pengembangan nilai tambah, pola, dan
bentuk pemanfaatan.
FLORAdan FAUNA
POTENSI DAN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA ALAM HAYATI DI NTT
Di NTT ada 46 jenis satwa yang dilindungi sesuai UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya yang dijabarkan dalam PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa atau sekitar 19,50% dari jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Ke-46 jenis satwa tersebut termasuk jenis Mamalia, Aves, Reptil, Insekta, Anthozoa, dan Bivalvia (lihat tabel berikut).
Tabel 1. Jenis Mamalia di NTT yang dilindungi UNDANG- undang
No
Nama Jenis Nama Latin
1 Paus Biru Balaenoptera musculus 2 Paus bersirip Balaenoptera physalus 3 Rusa, sambar (gns Cervus) Cervus spp. 4 Paus (dari semua jenis famili
Cetacea) Cetacea
5 Lumba-lumba air laut Dlphinidae 6 Duyung Dugong dugon 7 Landak Hystrixbrachyura 8 kuskus (semua jenis phalanger) phalanger spp. 9 Lumba-lumba air laut (famili
ziphiidae) Ziphiidae
Tabel 2. Jenis Aves (Burung) di NTT yang dilindungi
Undang-Undang
No Nama Jenis Nama Latin
1 Alap-Alap, Elang (Jns Accipiteridae) Accipitridae 2 Udang, Raja Udang (Jns Alcedinidae) Alcedinidae 3 Pecuk Ular Anhinga melanogaster 4 Kuntul, Bangau Putih Bubulcus ibis 5 Julang, Enggang, Rangkong, Bucerotidae 6 Kangkareng (Fam Bucerotidae) Bucerotidae sp. 7 Kakatua Jambul Kuning Cacatua sulphurea 8 Bangau Hitam, Sandang Lawe Ciconia episcopus 9 Pergam Raja Ducula whartoni 10 Kuntul Karang Egretta sacra 11 Kuntul, Bangau Putih Egretta spp. 12 Alap-Alap Putih, Alap-Alap Tikus Elanus caerulleus 13 Burung Kipas Rhipidura javanica 14 Alap-Alap, Elang (Fam Falconidae) Falconidae 15 Beo Flores Gracula religiosa mertensi 16 Bayan Lorius roratus 17 Burung Gosong Megapodius reintwardtii 18 Sesap, Pengisap Madu (Fam Meliphagidae) Meliphagidae
Tabel 3. Jenis Reptilia di NTT yang dilindungi
Undang-Undang
No Nama Jenis Nama Latin 1 Penyu Hijau Chelonia mydas 2 Buaya Muara Crocodylus porosus 3 Penyu Belimbing Dermochelys coriacea 4 Penyu Sisik Eretmochelys imbricata 5 Penyu Ridel Lepidochelys olivacea 6 Sanca Timor Python timorensis 7 Biawak Komodo, Ora Varanus komodoensis 8 Biawak Timor Varanus timorensis
Tabel 4. JENIS INSEKTA DAN ANTHOZOA DI NTT YANG
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
No Nama Jenis (insekta) Nama Latin
1 Kupu-kupu raja Troides haliphron
2. Kupu-kupu raja Troides helen
3. Kupu-kupu raja Troides plat
No Nama Jenis (Anthozoa) Nama Latin
1. Akar bahar, koral hitam Antiphates sp
TABEL 5. JENIS BIVALVIA DI NTT YANG DILINDUNGI UNDANG-
UNDANG
No Nama Jenis Nama Latin
Ketam Kelapa Birgus latro
2 Kepala Kambing Cassis cornuta
3 Triton Trompet Charonia tritonis
4 Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang Hippopus hipopus
5 Nautilus Berongga Nautilus pompillius
6 Troka, Susu Bundar Trochus niloticus
7 Batu Laga, Siput Hijau Turbo marmoratus
Permasalahan yang dihadapi :
1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. Terjadinya penyusutan sumberdaya alam dan lingkungan
3. Permasalahan Lingkungan Buatan
4. Penerapan Standar Mutu Lingkungan Hidup yang masih lemah
5. Masalah Pemanfaatan Dan Pengurasan Sumber Daya Alam (hutan,
tanah, sumberdaya air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya
pesisir dan laut)
6. Terjadinya bencana alam
7. Pencemaran lingkungan
Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah mungkin sudah ada,
namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku
pembangunan dan masyarakat masih kurang.
Masih terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan
dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan
lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan
usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah berjalan
1
2
Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena juga tidak
mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan tidak melanggar baku
mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan
Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi
dan/atau menyampaikan laporan, serta memberikan saran pendapat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
3
4
5
Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan
Lingkungan Hidup