Upload
ngomien
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN OLEH MASYARAKAT
SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITASDISAMPAIKAN PADA :
PEMANTAPAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2019, DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
Oleh : Inspektur Jenderal,
Drs. Dadang Iskandar, M. Ak., CFrA
10 Faktor Kesuksesan
1. Kejujuran (Being honest with all people)
2. Disiplin keras (Being well-disciplined)
3. Mudah bergaul atau friendly
(getting along with people)
4. Dukungan pendamping
(Having a supportive spouse)
5. Kepemimpinan
(having strong leadership qualities)
LANJUTAN…
6. Kerja Keras
(Working Harder Than Most People)
7. Kecintaan Pada yang Dikerjakan
( Loving My Career/Bussines)
8. Kepribadian Kompetitif atau Mampu Berkompetisi
(Having a Very a Competitive Spirit/Personality)
9. Hidup teratur (Being Very Well-Organized)
10. Kemampuan Menjual Ide atau Kreatif/Inovatif
(Having an Ability to Sell My Ideas/Products)
TREND ANGGARAN & BELANJA BANSOS KEMENTERIANSOSIALTAHUN 2016-2018 DAN PAGU ALOKASI2019
Bansos (%) 82.21% 78.64% 89.40% 92.18%
Belanja Bansos tahun
2019 mengalami
peningkatan yang
signifikan karena
adanya kenaikan
indeks bansos PKH
untuk komponen
kesehatan dan
pendidikan sebesar
100% dengan jumlah
target yangsama.
-
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
2016 2017 2018 2019
*Anggaran tahun 2018 termasuk penambahan anggaran sebesar Rp2 T dari BA BUN untuk PKH
ANGGARAN 12,552,934,63 17,641,525,10 43,295,742,08 58,906,458,37
BANSOS 10,320,293,24 13,873,803,40 38,918,483,54 54,303,872,65
RINCIAN ANGGARAN BANSOS TH 2019
BPNT PKH
Bansos Lainnya Total Bansos
TA 2019
21,009,350,000,000 32,651,342,800,000
640,051,438,000
54,300,744,238,000
Belanja Bansos Rp %
BPNT 21.009.350.000.000 38,69
PKH 32.651.342.800.000 60,13
Bansos Lainnya 640.051.438.000 1,18
Total Bansos TA 2019 54.300.744.238.000 100
01
02
0304
05
06
INSPEKTORAT JENDERAL 6
TRANSPARANSITransparansi Penyaluran Bantuan
Sosial;
MONEVPelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial
oleh Kuasa Pengguna Anggaran
TANGGUNG JAWABPelaksanaan Tanggung Jawab
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dalam Penyaluran Bantuan Sosial.
TARGET KINERJAPencapaian Target Kinerja
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
TEPAT SASARANKesesuaian Belanja Bantuan Sosial
dengan Peruntukan dan Ketepatan
Sasaran Pemberian Bantuan Sosial;
AKUNTABILITASAkuntabilitas Penyusunan Laporan
Pertanggung-jawaban Penyaluran
Bantuan Sosial;
APIP melaksanakan Pengawasan Belanja Bantuan Sosial sesuai PMK 228/PMK.05/2016
BELANJA BANTUAN SOSIAL
7
PMK 228/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 254/PMK.05/2015
PASAL 34
AYAT 1Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 4) yang menerima bantuan sosial pertanggung jawab penuh atas bantuan sosial yang diterima.
AYAT 2Lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang berperan dalam pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial, bertanggung jawab penuh atas bantuan sosial yang disalurkan.
AYAT 3
Kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan pertanggung jawaban bantuan sosial kepada PPK berupa:Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang memuat:
Jumlah uang, barang dan/ atau
jasa yang diterima;
Jumlah uang, barang dan/ atau
jasa yang digunakan;
Penjelasan penggunaan uang, barang dan/ atau
jasa; dan
Jumlah sisa uang, barang dan/ atau jasa yang belum
dimanfaatkan; dan
Foto dokumentasi pelaksanaan
kegiatan/ pekerjaan.
PELAPORAN BANTUAN SOSIAL
8
PMK 228/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN NOMOR 254/PMK.05/2015 PASAL 6
AYAT 4Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalahperorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yangmengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari siturasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidupminimum.
AYAT 5Belanja Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemberi bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakuntuk:a. Dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; ataub. Diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial
AYAT 3 Pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakanKementerian Negara/ Lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undanganmempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasisosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanandasar, dan penanggulangan bencara.
5 Lines of Defense
www.free-powerpoint-templates-design.com
5 Lines of Defense
Aparat Penegak HukumAPIPManajemen
Masyarakat
Pengawas Eksternal
1
2 3 4 5
SECTION BREAKInsert the title of your subtitle Here
Pengendalian Berbasis
Masyarakat
Latar Belakang
Peningkatan Anggaran
Belanja Bantuan Sosial
Penyaluran Bantuan
Sosial yang dipolitisasi
Perlu peningkatan
pemahaman baik pada
aparat pemerintah
maupun masyarakat
Bimbingan Teknis
Pengendalian Berbasis
Masyarakat
Efektif, Efisien dan Ekonomis
PeningkatanPengendalian
Kepatuhan terhadapperaturan perundang-
undangan
PengamananAsset
PeningkatanAkuntabilitas
Program/Kegiatan
Monitoring dan evaluasiterhadap CapaianProgram/Kegiatan
PENGUATAN PENGAWASAN
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
pengelolaan
keuangan negara
Meningkatnya
efektivitas
Pengelolaan
Keuangan Negera
Mempertahankan
Status Opini BPK
Menurunnya
tingkat
penyalahgunaan
wewenang
1 2 3
4 5 6
PENGAWALAN TERHADAP ISU STRATEGIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
14
6T
TEPAT SASARAN,
TEPAT WAKTU,
TEPAT JUMLAH,
TEPAT KUALITAS,
TEPAT JENIS
DAN TEPAT CARA
SPJ
KETERLAMBATAN
PENERIMAAN SPJ/
SPJ BELUM ADA/
BELUM DIBUAT DAN
TIDAK TERTIB
TOR >< SPJ
TOR TIDAK SESUAI
DENGAN PERTANGGUNG
JAWABAN
TATA KELOLA
PENATA KELOLAAN KAS DAN
BARANG PERSEDIAAN SERTA
PENYERAPAN REALISASI
ANGGARAN
PENGENDAPAN DANA
DANA YANG MASIH
MENGENDAP DI REKE-NING BANK
PENAMPUNG
MONEV
HASIL MONEV
BELUM DAPAT DIJADIKAN
ALAT UKUR PENCAPAIAN
KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
Isu Aktual Program PengawasanTahun 2019
MoU Kemensos-Polri
Pengamanan dan
Penegakan Hukum dalam
Penyaluran Bantuan
Sosial
Pengawasan
Berbasis Masyarakat
Pengendalian Pro Aktif
Dan Partisipatif
Penugasan
Pengawasan LainnyaAudit PNBP, Pengawasan
Verifikasi dan Validasi,
Audit SPM, Audit Kinerja
E-Audit
Implementasi
e-Audit
Tujuan Perjanjian Kerja SamaKemensos - POLRI
01
02
03
Untuk kelancaran dan keamanan
terhadap Pelaksanaan Penyaluran
Bantuan Sosial kepada Penerima
Manfaat sesuai dengan Prinsip 6
Tepat yaitu tepat sasaran, tepat
waktu tepat jumlah, tepat kualitas,
tepat jenis dan tepat cara
Untuk penindakan terhadap
penyimpangan dalam
penyaluran Bantuan Sosial
Untuk meningkatkan koordinasi, penga
manan dan sinergitas Para Pihak dalam
mengoptimalkan pelaksanaan
penyaluran Bantuan Sosial agar
Bantuan Sosial dapat tersalurkan dan di
terima oleh Penerima Manfaat
Menindaklanjuti Pembahasan Nota Kesepahaman
Kemensos – POLRI pada tanggal 21 Februari 2019
yang dihadiri oleh Menteri Sosial, Pejabat Tinggi
Madya dan Pertama, Kepala Dinas Sosial Provinsi
dan Ka.Satgas Mabes Polri didapatkan hasil
sebagai berikut :
1. Berkaitan pertukaran data dan/atau
informasi :
Pertukaran data/
informasi
Data Agregasi Penerima
Manfaat
Data keaktifan daerah dalam
VeriVali
Data berita acara
MusDes/MusKel
Data lokasi dan waktu
Penyaluran Bantuan
Jumlah, mutu dan jenis
bantuan
Data Bhabinkamtibmas
Data karakteristik kerawanan
daerah
Pusdatin
Dinsos Prov/Kab/Kota
2. Berkaitan penerimaan pengaduan, pemeriksaan investigasi atau penyelidikan :
a. Penerimaan laporan atau Dumas berindikasi Tipikor pada penyelenggaraan
penyaluran Bansos, apabila memenuhi syarat laporan atau pengaduan
disampaikan kepada APIP Kemensos, yang paling sedikit memuat :
1) data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotocopy
KTP atau identitas lainnya; dan
2) Keterangan mengenai dugaan pelaku dilengkapi dengan bukti-bukti
permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen
b. Tindaklanjuti laporan atau dumas yang diterima APIP Kemensos secara
langsung melalui pemeriksaan investigasi untuk menentukan laporan atau
pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana
c. APIP Kemensos dalam melakukan pemeriksaan investigasi menemukan
adanya dugaan Tipikor, untuk dapat memberikan hasil pemeriksaannya
kepada Polri untuk dilakukan penyelidikan.
Rekap Kegiatan Satgas Pengamanan danPenegakan Hukum Penyaluran Bansos
01 02
03
04
05
Kegiatan Koordinasi, Pendataan dan Sosialisasi
Sebagian besar Provinsi telahmelaksanakan koordinasi, pendataan dan sosialisasi.
Provinsi yang aktif melakukankegiatan antara lain Jabar, Jatim,
Kalsel dan Sulsel
Kegiatan Subsatgas Media
Seluruh Provinsi dan Satgaspus telah melakukankegiatan Media antara lain Patroli Siber, Pembuatan
Video, Pembuatan Meme, Press Release dan Viral Berita. Adapun provinsi yang paling aktif adalah Jawa
Timur
Keaktifan Penyampaian Laporan
Seluruh provinsi dan Satgaspus telah aktifmengirim Laporan Kegiatan Harian
Kegiatan Penegakan Hukum
Masih terdapat laporan penyimpangan dan kasus dalampenyaluran Bansos baik dalam tahap penyelidikan
penyimpangan distribusi maupun penyelidikan kasushasil pelimpahan dari APIP
Kegiatan Pengamanan Distribusi
Seluruh Provinsi dan Satgaspus telah melakukanPengamanan Distribusi Bansos, khususnya pada
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT. Adapun Provinsi yang paling aktif yaitu Jawa Tengah
MoU Menteri Sosial dengan Kapolri “Pengamanan dan Penegakan Hukum
dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di
Lingkungan Kemensos
-Penandatanganan MoU antara Kemsos dan Polri-Penyusunan Naskah PKS : Perjanjian Kerja Sama
-Proses Penyusunan Juknis Kerja Sama
Capaian Indeks PenilaianReformasi Birokrasi Kemensos
73,81
71,12
68,05
42,03
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
74,25Tahun 2018
22 21
No Komponen Penilaian Bobot Nilai 2017 Nilai 2018
A. Pengungkit
1. Manajemen perubahan 5,00 3,50 3,12
2.Penataan Peraturan Perundang-
undangan5,00 3,75 3,75
3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 4,83 4,51
4. Penataan Tatalaksana 5,00 3,88 3,48
5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 11,85 11,60
6. Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,40 3,27
7. Penguatan Pengawasan 12,00 8,47 8,06
8.Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik6,00 4,73 4,99
Sub Total Komponen Penggungkit 60,00 44,41 42,22
Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Sosial Tahun 2018 adalah “74,25” kategori “BB”
22
No Komponen Penilaian Bobot Nilai 2017 Nilai 2018
B. Hasil
1. Nilai Akuntabilittas Kinerja 14,00 8,91 9,21
2.Survey Internal Integritas
Organisasi6,00 3,58 5,06
3.Survey Eksternal Persepsi
Korupsi7,00 6,13 6,20
4. Opini BPK 3,00 3,00 3,00
5.Survey Eksternal Pelayanan
Publik10,00 7,78 8,56
Sub Total Komponen Hasil 40,00 29,40 32,03
Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 73,81 74,25
Lanjutan...
23
Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam birokrasi;
Terciptanya Pengawasan yang Independen, Profesional dan Sinergi;
Terselenggaranya Birokrasi yang netral dan imparsial;
Menguatnya manejemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme dan nondiskriminatif dalam sistem
pemerintahan;
Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Road Map RB 2019-2024
Tujuan 1 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran :
Tujuan 2 : Birokrasi yang kapabel
Tertatanya kelembagaan Instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
Sasaran :
Tujuan 3 : Menciptakan Pelayanan Publik yang Prima
Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik;
Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing;
Sasaran :
PENYELENGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME (KKN)
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
TUJUAN SPIP (PP NOMOR 60 TAHUN 2008 PASAL 2 AYAT 3)
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :
EFEKTIVITAS & EFISIENSI
ANDAL
PENGAMANAN
KETAATAN
Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara
Ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Keandalan Laporan Keuangan
Pengamanan aset negara
29
PENILAIAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA LAIN ATAS AKUNTABILITAS KEMENTERIAN SOSIAL
BPK RI
Opini atas LK
Ombudsman RI
Pelayanan Publik
Bappenas
Strategi Nasional
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi/ Whistle
Blowing System.
Kemen PAN dan RB1. Akuntabilitas Kinerja
(SAKIP)
2. Implementasi RB
3. Inovasi Pelayanan
Publik
4. WBK/WBBM
KPK1. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi
(PIAK)
2. Survey Integritas Sektor Publik
B P K P
1. Maturitas SPIP
2. Tingkat Kapabilitas APIP
3. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran dan PBJ
Kementerian KeuanganEvaluasi Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran
30
Multipurpose Template
P!CANTO by HiSlide.io
Penguatan Pengawasan
Pada tahun 2018 Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatanevaluasi SPIP yang bertujuan : a. Menilai tingkat kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan
maupun operasional penyelenggaraan SPIP; b. Memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi dalam
pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataanmengenai efektivitas pengendalian intern dan memberikankenyakinan kepada stakeholder lain bahwa penyelenggaraanSPIP sudah memadai dalam mencapai tujuan;
c. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansimenyangkut perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yang akan datang.
Sampai dengan bulan Oktober 2018 telah dilakukan evaluasi SPIP pada 17 satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial denganhasil rata-rata dari implementasi 5 unsur.Sedangkan untuk meningkatkan nilai IACM Inspektorat jenderalKementerian Sosial telah melakukan evaluasi telaahan sejawatoleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan dengan hasil dengan nilai 76,71%
Kapabilitas APIPKementerian Sosialyang dinilai denganmetode Internal AuditCapability Modelsudah pada level 2menuju 3 sedangkanpenyelenggaraan SPIPpada levelberkembang, dengannilai maturitas sebesar2.486
APIP Kementerian Sosial yangdinilai dengan metode InternalAudit Capability Model sudahpada level 2 menuju 3sedangkan penyelenggara anSPIP pada level berkembang,dengan nilai maturitas sebesar2.486.Agar senantiasa meningkatkanmaturitas Sistem PengendalianIntern Pemerintah dankapabilitas Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) dilingkungan Kementerian Sosialdengan menjalin kerja samadengan institusi yangberkompeten.
Hal yang perlu diperbaikiKondisi awal Tindaklanjut
31
Catatan Terkait Upaya untuk Menjalankan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Sosial
• Sampai saat ini organisasi Kementerian Sosial belum di tetapkan;
• Sebagian pegawai bellum mempunyai uraian jabatan (job descreption) dan belummempunyai standar kompetensi jabatan berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2017yang juga menjadi dasar dalam pengisian jabatan;
• Kamus Kompetensi Teknis masih dalam proses reviu dan masih belum ditetapkan;
1
2
3
• Assesment terhadap pegawai baru berjalan kepada 30% pegawai;4
• Perlu penataan organisasi terkait dengan tumpang tindih tugas fungsi dengaan beberaaunt kerja eselon II yag bersinggungan dengan Kementerian /Lembaga lain, seperti DitjenRehabilitasi Sosial dimana dua direktoratnya yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak danDirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang program dankegiatannya menyerupai dengan yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak serta Badan Narkotika Nasional ;
5
• Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial belum seluruhnya menyampaikanLaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Kementerian PAN dan RBmelalui siharka.menpan.go.id;6
Beberapa Hal yang Perlu Disempurnakan dalam Rangka Upaya Peningkatan Kualitas
Penerapan RB serta Menumbuhkan Budaya Kinerja
1. Hasil pemantauan KemenPAN dan RB pada tahun 2018 bahwa
Kemensos terlambat dalam menyampaikan hasil PMPRB yaitu
pada tanggal 25 Mei 2018. agar PMPRB tahun 2019
disampaikan secara tepat waktu dan paling lambat akhir April
setiap tahun.
2. Menambah jumlah agen perubahan sehingga perubahan sampai
kepada unit kerja bukan hanya di tingkat instansi saja untuk
mempercepat perubahan. Mengimplementasikan reformasi
birokrasi dan melakukan perubahan sampai kepada unit
terkecil dan melakukan monitoring secara berkala.
3. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi,
coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing
bawahannya yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja
secara berkelanjutan.
4. Berdasarkan data hasil survey integritas jabatan bahwa masih
terdapat 20,83% pegawai yang masih perlu dibimbing karena
masih tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan
dan tidak memahami ukuran keberhasilan tugas fungsi
tersebut. Dan 54,17% pegawai telah memahami tugas fungsi
namun belum memahami ukuran keberhasilan sesuai dengan
tugas dan fungsi dan perjanjian kinerjanya. Hanya sebesar 25%
yang memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan sesuai
tugas fungsi pada jabatannya. Perlu memberikan pemahaman
kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi
berdasarkan uraian tugas serta ukuran keberhasilan dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang juga dijabarkan dalam
5. Menetapkan Nilai Organisasi Kementerian Sosial secara formal
sebagai landasan nilai yang mewarnai dan menggambarkan
perilaku dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Mengevaluasi dan menganalisis organisasi yang ada saa ini
secara mandiri sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan
(performance based on organization) untuk mengetahui kinerja
yang akan dihasilkan dan untuk meminimalisasi organisasi
yang tumpang tindih fungsi dengan mengacu Permenpan
Nomor 20 tahun 2018.
7. Menyusun rumusan kinerja dan ukuran yang lebih jelas
sehingga Kementerian Sosial lebih mampu menggambarkan
hubungankinerja antara Menteri dan para Eselon I secara
berjenjang kepada unit kerja di bawahnya (cscading) sampai
ke organisasi terkecil yang lebih berkualitas melalui Pohon
Kinerja/Peta Strategis Organisasi.
8. Menerapkan manajemen SDM berbasis sistem merit sesuai
dengan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen PNS. Dengan ditetapkannya PP
Nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK mempertegas larangan
untuk mengangkat tenaga honorer di lingkungan Kementerian
Sosial dan segera menata pegawai yang masih terdapat di
Lingkungan Kementerian Sosial di luar pegawai yang dikenal
di dalam UU ASN (PPNS dan PPPPK)33
Lanjutan...
9. Menyusun uraian tugas (job description) untuk seluruh jenis
jabatan dan menyusun Standar Kompetensi Jabatan di
Lingkungan Kementerian Sosial sehingga setiap pengisian
jabatan didasarkan kepada pemenuhan sesuai standar
kompetensi jabatan tersebut.
10. Mengupayakan peningkatan Maturitas SPIP dan IACM serta
melanjutkan evaluasi atas penanganan Gratifikasi,
Implementasi Kebijakan Whistleblowing System , Penanganan
Benturan Kepentingan, Pembangunan Unit Kerja sebagai Zona
Integritas secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi
tersebut.
11. Melanjutkan pembinaan unit kerja yang akan dikembangkan
menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
sehingga unit kerja yang menjadi miniatur Reformasi Birokrasi
menjadi lebih banyak dan menyeluruh.
12. Memberikan sosialisasi kebijakan tentang Gratifikasi dan
Benturan Kepentingan yang lebih intensif, Membentuk Unit
Pengandalian Gratifikasi (UPG) di semua unit organisasi serta
apabila dianggap perlu merivisi kebijakan terserbut agar lebih
implementatif sesuai dengan kondisi saat ini kemudian
melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas implementasi
kebijakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
13. Menyelesaikan kewajiban penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku bagi pejabat yang belum
melaksanakannya.
14. Mengembangkan berbagai jenis pelatihan terkait budaya
prima dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan
segera menetpkan sistem reward dan punishment guna
memberikan motivasi bagi pemberi dan pengguna layanan.
15. Dalam upaya meningkatkan mutu kualitas pelayanan agar
lebih mengembangkan survei eksternal, menindaklanjuti
setiap hasil survey yang difokuska pada unsur yang mendapat
nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan yanng dapat memenuhi harapan dan kebutuhan
pengguna layanan.
34
REFORMASI BIROKRASI
INTEGRASI MEWUJUDKAN
REFORMASI BIROKRASI
SPIP
WBK
WBBM
Pelayanan Publik
Terciptanya Wilayah yang bebas darikorupsi
Terwujudnya Pengendalian yang baik
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan melayani
Kepatuhan terhadap UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
36
ZONA KEPATUHAN KEMENTERIAN TAHUN 2018
Sumber :➢ Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI Tahun 2018
Zona Penilaian Kementerian/Lembaga
Nilai Tingkat Kepatuhan Zona
0 - 55 Rendah Merah
56 - 88 Sedang Kuning
89 - 110 Tinggi Hijau
Berdasarkan data hasil penelitian, pada tahun :2015 nilai = 50,502016 nilai = 58,882017 nilai = 55,792018 nilai = 79,64
Dengan demikian secara umum kinerja pelayanan publik pada Kementerian Sosial menunjukkan hasil yang cukupmenggembirakan walaupun masih beradadalam zona kuning.
PAUDIT DENGAN PENGAWASAN LAINYA
• Pengawasan lainnya dilaksanakan untuk mendukung dan mengoptimalkan akuntabilitasmaupun integritas Mitra Kerja dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
• Pengawasan lainnya dilaksanakan, antara lain dalam bentuk kegiatan Pendampingan dalam rangka preventif dan meminimalisir terjadinya penyimpangan.
• Audit
30%
• Audit dilaksanakan dalam rangka menjamin
kualitas dan memastikan kepatuhan terhad
ap peraturan yang berlaku
• Audit objeknya ditentukan melalui metode
Asesmen Audit Berbasis Risiko, yaitu fokus
pada Satuan Kerja dan Program yang dinila
i berisiko tinggi
• Pengawasan Lainnya (70%)
54%25%
21%
Survey Internal
Hasil Survey di lingkungan
Kementerian SosialIntegritas Jabatan Hasil dari survei integritas jabatan terhadap
pegawai Kementerian Sosial diketahui bahwa
sebagian responden yang telah memahami tugas
dan fungsi pada jabatan yang diduduki.
❖ Terdapat 25% responden telah memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami
pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya
❖ Terdapat 54,17% responden telah memahami
tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun
tidak memahami ukuran keberhasilan
pelaksanaannya
❖ Terdapat 20,83% responden masih perlu
dibimbing karena masih tidak memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan dan juga tidak
memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan
tugasnya.
Survey eksternal
Hasil dari survei Ekternal adalah :
❖ Hasil survey persepsi pelayanan Kementerian Sosial menunjukan
indeks 3,43 dalam skala 4. hasil survey persepsi pelayanan
Kementerian Sosial pada tahun sebelumnya menunjukan Indeks 2,97
sehingga dapat disimpulkan terdapat kenaikan kepuasan stakeholder
terhadap pelayanan yang diberikan Kementerian Sosial.
❖ Hasil survey persepsi anti korupsi Kementerian Sosial menunjukan
indeks 3,54 dalam skala 4. hasil survei persepsi anti korupsi
Kementerian Sosial pada tahun sebelumnya menunjukan indeks 3,46
sehingga daapt disimpulkan terdapat kenaikan persepsi stakeholder
terhadap pembangunan anti korupsi di Kementerian Sosial.
CINTA KONSEP
RESPONSIF
TARGET
KOMITMEN TANGGUNGJAWAB
INTEGRITAS KONDUSIF
PRINSIP BEKERJA