Upload
lamtruc
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGAWASAN TERHADAP PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN DEMAK PADA TAHUN 2010-2011
SKRIPSI
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)
Oleh
SITI KHOFSAH
071311007
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
SEMARANG
2011
iv
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, di lembaga pendidikan
lainya. Pengetahuan yang peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum /
tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.
Semarang, 26 Desember 2011
Siti Khofsah 071311007
v
PERSEMBAHAN
Bismillah……… Kupersembahkan karya ini untuk
Orang-orang yang penuh arti dalam hidupku Ayahku tercinta (bapak Bukhori) dan ibuku terkasih (ibu Sumiyatun) yang dengan cinta,
kasih-sayang dan do’a beliau berdua aku selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidupku ini
Ayah…………. Ibu……….. kalian motivator terhebat dalam hidupku Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan
ketelatenan Adik-adikku tersayang Jauharotun Nafisah dan Muhammad Nur Haq yang selalu memberi keceriaan secerah mentari dalam hari-hariku. Dan tak lupa keluargaku semua yang selalu
mendoakan kesuksesan buatku Sahabat-sahabatku tercinta
Yang telah membuat hidupku lebih bermakna dan dinamis Keluarga besar santriwati AL-HIKMAH Tugureo Tugu Semarang
Terima kasih atas kebersamaan, perhatiam, kepedulian serta do’anya untukku Keluarga besar Manajemen Dakwah ’07 khusunya zaenal, dwi n ruroh
Terima kasih atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan perhatian, kasih sayang dan do’anya untukku
Terima kasih atas pengorbanan kalian semua menemani di saat aku terpuruk dan hampir terjatuh
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat.
Amin…………
vi
MOTTO
bÎ) y7 /u‘ ÏŠ$|¹ ö�ÏJø9$$Î7s9 ÇÊÍÈ
Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi ” (QS. al-Fajr : 14).
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Penguasa alam
raya, yang Maha Pengasih lagi Maha Peyanyang. Hanya berkat limpahan rahmat,
karunia dan hidayah- Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat
dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad
SAW sang pencerah dalam menegakkan agama Islam.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang
sebanyak-banyaknya kepada:
1. Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Sulthon, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN
Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Adib Fathoni, M. Si dan Bapak Dr. Moh. Fauzi, M. Ag selaku
dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan yang
dengan sabar dan tulus telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam
mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Fauzi, M. Ag selaku dosen wali dan seluruh Bapak Ibu dosen
Fakultas Dakwah khususnya jurusan Manajemen Dakwah yang telah banyak
berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya
kepada penulis.
viii
5. Ketua BAZDA kabupaten Demak beserta staf-stafnya yang telah memberi
izin penelitian dan meluangkan waktunya untuk bekerjasama dalam
penelitian yang penulis lakukan.
6. Ayahanda Bukhori dan ibunda Sumiyatun, terimakasih atas do’a dan restu,
motivasi dan juga kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi perjalanan
hidup ananda. Dan saudara-saudariku tersayang, Jauharotun Nafisah dan
Muhammad Nur Haq yang selalu memberi keceriaan secerah mentari dalam
hari-hariku.
7. Bapak Amnan Muqaddam serta Ibu Rofiqotul Makiyyah, selaku Pengasuh
Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo-Tugu-Semarang yang telah
memberikan banyak ilmu dan nasehat penulis, semoga bermanfaat dan
semoga selalu dalam lindungan-Nya”.
8. Teman-teman seperjuangan (Manajemen Dakwah 2007), atas
kebersamaannya selama ini. Kebersamaan dalam keluarga manajemen
dakwah semoga akan selalu terjalin sampai kapan pun.
9. Keluaga besar Pondok Pesantern Putri Al-Hikmah khususnya angkatan ’07
(Muyas, Bu Sicha, Himmah, Umiyatun, Umi Mahmudah, Nisa, Fida, Dewi
Thowil, Santi, Afwah) atas kebersamaan, persaudaraan, pengalaman yang
kalian torehkan dalam kehidupanku. Penulis berharap itu semua dapat
memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya bersikap dengan
orang lain. Dan tidak lupa Muyas, Sri, Ida, Ambar, Sicha “Al-Jannah Room”
ix
dan “arek-arek warung”, terima kasih atas kesabaran dan kebersamaan yang
kalian berikan kepada penulis selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian
skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penyelesaian tugas akhir ini
masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan,
wawasan dan pengalaman penulis. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi
ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.
Semarang, 26 Desember 2011
Penulis,
Siti Khofsah 071311007
x
ABSTRAK
Penataan dan pengorganisasian dalam melaksanakan kewajiban zakat, dalam Undang-Undang no 38 tahun 1999 mempertegas manfaat dan tujuan kelembagaan dalam pengelolaan. Kelembagaan merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pelembagaan pengelolaan zakat mencakup aspek-aspek pengumpulan, administrasi modern, tasharruf (pemanfaataan), monitoring dan evaluasi (penilaian keberhasilan) yang diperlukan pada sebuah organisasi yang kuat dan rapi. BAZDA kabupten Demak sebagai lembaga pengelola zakat berbasis manajemen, tentunya menggunakan pengawasan dalam pemanfaatan (pendayagunaan) dana ZIS. Fungsi pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pendayagunaan dana ZIS dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga bantuan yang diberikan kepada mustahiq dapat berguna dan dikelola dengan baik.
Mengingat pentingnya pengawasan dalam berbagai kegiatan, penelitian ini bermaksud meneliti pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Demak dalam pendayagunaan dana ZIS pada tahun 2010-2011, apakah sesuai dengan teori manajemen atau belum, dan ingin mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan analisis induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Demak adanya sistem yang dilakukan dalam mengawasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Walaupun dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah menggunakan sistem pengawasan yang sesuai dengan norma yang ada namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan BAZDA kabupaten demak belum maksimal, hal ini dikarenakan pemantauan di BAZDA kabupaten Demak hanya pada laporan-laporan tertulis saja. Padahal dalam proses pengawasan tidak hanya pada laporan tertulis saja tetapi ada cara lain misalnya dengan peninjauan pribadi, laporan tertulis maupun lisan, dan pengawasan preventif. Di samping itu juga, pengurus-pengurus BAZDA diangkat karena jabatannya dalam pemerintahan atau instansi lain, jadi kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat hanya dikerjakan satu orang yang merangkap pekerjaan.
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN .................................................................. iv
PERSEMBAHAN .................................................................................... v
MOTTO ................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR.............................................................................. vii
ABSTRAK................................................................................................ x
DAFTAR ISI ............................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.................................................................... 1
1. 2. Rumusan Masalah ............................................................... 7
1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 8
1. 4. Telaah Pustaka ..................................................................... 9
1. 5. Metode Penelitian ................................................................ 11
1. 6. Sistematika Penulisan........................................................... 15
BAB II PENGAWASAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH
2. 1. Pengawasan ......................................................................... 17
2.1.1. Pengertian Pengawasan .............................................. 17
2.1. 2. Tujuan Pengawasan ................................................... 19
2. 1. 3.Tipe Pengawasan ....................................................... 20
2.1. 4. Tahapan Pengawasan. ................................................ 21
2.1. 5. Prinsip Pengawasan ................................................... 24
2.1. 6. Unsur-unsur Pengawasan Internal .............................. 26
2.1.7. Karakteristik-karakteristik Pengawasan
yang efektif ................................................................ 28
2.1. 8. Substansi Pengawasan Lembaga Zakat ..................... 30 2. 2. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).......................................... 30
2.2. 1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah ....................... 30
xii
2.2. 2 Hikmah Zakat ............................................................. 32
2.2. 3 Syarat Wajib Zakat ..................................................... 33
2.2. 4 Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakatkan.................... 34
2.3. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah .......................... 35
2. 3. 1. Arti Pendayagunaan ................................................. 35
2. 3. 2. Prinsip Pendayagunaan ............................................. 38
2.3. 3. Pemanfaatan Dana ..................................................... 39
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
(BAZDA) KABUPATEN DEMAK
3. 1. Profil Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten
Demak.................................................................................. 42
3.1. 1. Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Demak ......... 42
3.1. 2. Profil Lembaga .......................................................... 45
3.1 .3. Struktur BAZDA Kabupaten Demak.......................... 46
3.1. 4. Tugas Pengurus BAZDA Kabupaten Demak ............. 49
BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN
ZIS DI BAZDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010-2011
4.1. Pelaksanaan Pendayagunaan di BAZDA Kabupaten
Demak ................................................................................... 58
4.1. 1. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan BAZDA Kabupaten
Demak......................................................................... 59
4.1. 2. Program Pendayagunaan BAZDA Kabupaten
Demak......................................................................... 62
4.1. 3. Mustahik Zakat BAZDA Kabupaten Demak ............... 65
4.2. Pelaksanaan Pengawasan di BAZDA Kabupaten
Demak ................................................................................... 67
4.2.1. Standar Pengawasan di BAZDA Kabupaten
Demak.......................................................................... 74
4.2.2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Pengawasan
di BAZDA Kabupaten Demak...................................... 83
xiii
4.2.3. Tindakan Koreksi Pengawasan di
Kabupaten Demak ........................................................ 84
BAB V ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
5. 1. Analisis Standar Pengawasan di BAZDA Kabupaten
Demak ................................................................................ 85
5.2. Analisis Penentuan Pengukuran Pengawasan di BAZDA
Kabupaten Demak............................................................... 86
5.3. Analisis Tindakan Koreksi Pengawasan di BAZDA
Kabupaten Demak............................................................... 87
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan .......................................................................... 98
6.2. Saran-saran........................................................................... 99
6.3. Penutup ................................................................................ 100
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada dasarnya, zakat merupakan suatu tanda yang jelas dan tegas
dari Tuhan untuk menjamin tidak seorang pun menderita kekurangan sarana
untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa (Chapra, 1999:
290). Oleh karena itu, zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup
potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat
terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri
tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain (Zuhdi,
1994:189).
Zakat adalah perintah agama yang berorientasikan pada kepentingan
umat, karena selain menjalankan apa yang diperintahkan Allah, zakat juga
mempunyai dampak positif terhadap masyarakat secara langsung terhadap
yang berhak, sehingga tercipta satu aspek sosial yang dapat yang dapat
menimbulkan sikap kebersamaan, persaudaraan, dan tolong menolong
(Rusyd, t.th:10 ). Di samping fungsi di atas, zakat juga berguna untuk
membersihkan harta dari kotoran, menjauhkan dari mara bahaya, dan
sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Zakat juga merupakan
penyucian dari sifat buruk, pelit, dan sarana bagi orang kaya untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT (Sa’di, 2006: 167).
Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103
sebagai berikut:
2
õ‹è{ ô ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y‰|¹ öNèdã�ÎdgsÜ è? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 Èe@ |¹ ur öNÎgø‹n=tæ ( bÎ) y7 s?4qn=|¹ Ös3y™ öNçl°; 3 ª! $#ur
ìì‹ÏJy™ íOŠÎ=tæ) ١٠٣: التوبة (
Artinya: : ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Kata تزكیھم بھا dalam ayat tersebut berarti menumbuhkan kebaikan pada
mereka dengan harta yang dizakatkan (Khalid, 2004:113).
Maka dari itu, zakat diibaratkan seperti benteng yang melindungi
harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat
menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh ( Hasan, 2003: 2 ).
Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan
dimiliki oleh seorang muslim. Jika muslim mempunyai harta dalam kondisi
cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya (Mursyidi, 2003: 170).
Term zakat berbeda dengan istilah lain walaupun memiliki kemiripan,
misalnya dengan kata sedekah. Kata sedekah berakar dari kata shadaqah
yang berarti jujur atau benar. Secara terminologis, kata ini mengandung
makna pemberian sejumlah harta tertentu kepada orang lain untuk
kemaslahatan umat Islam. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu
menunjukkan kebenaran seseorang hamba dalam beribadah dan melakukan
ketaatan kepada Allah SWT.
Istilah lain yang memiliki tujuan yang sama dengan zakat, namun
implikasi hukumnya berbeda adalah infaq. Kata infaq berakar dari kata
nafaqa yang artinya laku, laris dan habis. Pemaknaan istilah infaq berarti
3
memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Infaq
dapat dikeluarakan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan
tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang atau sempit (Hasan, 2011: 4-5).
Agar zakat, infaq dan shadaqah dapat lebih bermanfaat, maka sudah
menjadi tugas Amil sebagai pihak yang bertugas mengelola zakat untuk
dapat mengoptimalkan fungsi atau daya guna zakat dan mendistribusikan
dana zakat secara amanah kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak
menerimanya secara proporsional dan profesional sesuai dengan tuntunan
Al-Qur’an dan As-sunnah, sehingga zakat tersebut menjadi tepat guna,
berhasil guna, dan berdaya guna. Sebagaimana tercermin dalam firman
Allah SWT QS Annisa [4] : 58 yang berbunyi :
bÎ) ©! $# öNä.ã�ãBù'tƒ br& (#r–Šxsè? ÏM »uZ»tBF{ $# #’n<Î) $ygÎ=÷dr& #sŒÎ)ur OçFôJs3ym tû÷üt/ Ä $Z9$# br& (#qßJä3øtrB
ÉA ô‰yèø9$$Î/ 4 bÎ) ©! $# $KÏèÏR /ä3ÝàÏètƒ ÿ¾ÏmÎ/ 3 bÎ) ©! $# tb%x. $Jè‹Ïÿxœ #ZŽ�ÅÁ t/ ÇÎÑÈ
Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.
Yang dimaksud dengan amanat dalam surat an-Nisa:58, ialah tugas-
tugas yang telah dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah, dalam hal
ini juga berlaku bagi para Amil yang bertugas untuk mengelola zakat baik
dari penghimpunan, pendistribusian maupun pendayagunaan. Secara tidak
langsung ketika program-program pendayagunaan diluncurkan, para amil
berusaha untuk mengajak masyarakat (muzaki) untuk berzakat. Oleh karena
itu, dapat dikatakan bahwa lembaga zakat merupakan lembaga dakwah.
4
Karena dengan aktivitas lembaga tersebut dapat mengajak masyarakat untuk
menunaikan zakat (amar ma’ruf ) dan mencegah seseorang untuk menahan
hartanya (nahi munkar). Oleh karena itu, dalam prosesnya sangat diperlukan
pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen.
Adapun fungsi-fungsi manajemen tidak lain berkaitan dengan fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan tentunya ada proses
pengawasan yang harus diperhatikan, agar dana zakat tersebut bisa
berfungsi optimal dan tersalurkan kepada yang lebih berhak secara
proporsional dengan efektif dan efisien (Sudewo, 2004:64). Dalam suatu
organisasi pengawasan menduduki posisi penting karena pengawasan
bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang
yang telah ditentukan. Arti dari pengawasan memiliki banyak pengertian,
salah satunya menurut Hasibuan (2005:242) pengawasan adalah pengukuran
dan perbaikan terhadap pelaksanan kerja bawahan, agar rencana-rencana
yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat
terselenggara.
Pengawasan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan
program yang direncanakan, karena itu hakekat dari tujuan pengawasan
adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara
mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai
dengan yang diprogramkan (Sudewo: 2004, 140).
5
Proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus
dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam
organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja
dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebab kesalahan kerja
tersebut dan dapat diluruskan (Hasan, 2011: 25 ). Nilai pengawasan sangat
strategis karena hasil akhir dari semua proses akan menjadi taruhan jika
fungsi kontrol atau pengawasan tidak berjalan dengan benar. Banyak sekali
manfaat yang dapat diambil ketika control berjalan, misalnya untuk
memonitor, memberikan penghargaan serta menegaskan berbagai perilaku
positif, menjadikan segala sumber daya tetap berjalan direlnya, memelihara
anggaran, mengkoordinasikan standar hukum, aturan dasar serta norma-
norma yang sudah ditetapkan dan lain-lain (Cahyo Pramono. Pengawasan,
Sumber www. Waspada Online. Com. Diambil dari internet 19 Oktober
2011).
Unsur pengawas dalam struktur organisasi BAZ adalah Komisi
Pengawas. Pengawasan terhadap organisasi BAZ dilakukan secara khusus
oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh pemerintah atau pengurus BAZ
itu sendiri. Adapun tugas komisi pengawas dimuat dalam Keputusan
Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (3), dalam pasal
tersebut disebutkan bahwa tugas komisi pengawas adalah melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis
pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan
pengembangan pengelolaan zakat (Hasan, 2011:50-51).
6
Pelaksanaan pendayagunaan hasil dari pengumpulan zakat kepada
mustahik pada hakekatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu
kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini, jika tidak hati-hati dalam
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, mustahik akan semakin
bertambah dan pendayagunaan atau pendistribusian zakat akan menciptakan
generasi pemalas. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan zakat untuk
kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2011:83).
Oleh karena itu dalam prosesnya pendayagunaan perlu diawasi,
supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatana dana. Dengan
adanya pengawasan diharapkan dana zakat dan dana lainnya di suatu
lembaga pengelola zakat dapat berdaya guna secara tepat kepada
masyarakat yang berhak. Dengan adanya pengawasan, pimpinan dalam
lembaga zakat dapat mengetahui hasil dari penghimpunan dan
pendayagunaan. Tentang apa-apa saja yang terlaksana dan sejauh mana
pelaksaannya, apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan atau tidak. Dari
pengawasan tersebut pemimpin dapat mengambil tindakan-tindakan
pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan (Shaleh, 1986:
136).
Begitu juga halnya di BAZDA kabupaten Demak, sebagai bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas terhadap pendayagunaan
dana zakat dan dana lainnya. Maka setiap bulan dan tahun BAZDA
memberikan laporan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dari
dana yang telah dihimpun dan pentasyarufan dana zakat maupun dana
7
lainnya. Hal tersebut dilakukan agar pendayagunaan lebih optimal, karena
dengan laporan tersebut komisi pengawas dapat mengevaluasi program-
program sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. P
Sehubungan dengan hal itu, maka penulis ingin melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai hal terssebut dengan judul “ Pengawasan
Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Badan
Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Demak Pada Tahun 2010-2011”.
1.2. Permasalahan
Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dalam penelitian ini pokok
permasalahannya, adalah Bagaimana Pengawasan terhadap Pendayagunaan
Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
Kabupaten Demak Pada Tahun 2010-2011. Dengan pertanyaan sebagai
berikut:
1. Apa standar dalam pengawasan di BAZDA Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pengukuran pelaksanaan pengawasan di BAZDA kabupaten
Demak?
3. Bagaimana tindakan koreksi dalam pengawasan di BAZDA KAbupaten
Demak?
8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui standar dalam pengawasan pendayagunaan di
BAZDA kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan di
BAZDA kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui tindakan koreksi dalam pengawasan di BAZDA
kabupaten Demak.
1.3.2. Manfaat Penelitian
Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu
secara teoritis dan secara praktis.
a. Manfaat Teoritis
1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan
khazanah keilmuan tentang kaitannya pengawasan terhadap
kegiatan dakwah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
referensi di bidang keilmuan zakat dan manajemen dakwah.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini masyarakat
semakin percaya terhadap BAZDA kabupaten Demak yaitu dengan
adanya pengawasan dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan
shadaqah.
9
2. Bagi Pemerintah, semoga penelitian dapat memberikan tambahan
informasi dan bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat tentang
pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan
shadaqah yang efektif.
1.4. Telaah Pustaka
Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulama
dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep
pengawasan pendayagunaan dana zakat. Eri Sudewo dalam “Manajemen
Zakat” menjelaskan bahwa pengelolaan lembaga zakat selama ini masih
tradisional belum adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam
pelaksaannya. Begitu juga dalam buku “Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS
Menuju Efektifitas ZIS”. Buku ini adalah kumpulan pemikiran para tokoh-
tokoh yang respect di bidang zakat, terutama dalam pendayaguaan dana
zakat, infaq dan shadaqah itu tidak hanya yang bersifat konsumtif saja tetapi
untuk hal yang lebih bermanfaat dan efektif sesuai kondisi yang ada
sekarang ini.
Dikalangan mahasiswa sendiri zakat menjadi tema dalam skripsi di
antaranya adalah:
1. Muhammad Hamrozi, tahun 2007 yaitu dengan judul ”Implementasi
Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang”. Skripsi ini
membahas tentang asas-asas manajemen zakat yang terdiri dari empat
10
asas yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Serta melihat
perkembangan pengelolaan zakat profesi dari waktu ke waktu.
2. Devi Hidayah Fajar S. Syaban, tahun 2008 yaitu yang berjudul
“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)”. Penelitian ini
membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada
pengelolaan yang bersifat produktif yang ditinjau dari segi hukum islam.
3. Mujiati, 2009 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan dan Implikasinya
Terhadap Pengelolaan Zakat Mal di Dompet Peduli Umat Darut Tauhid
DPU DT Cabang Semarang Tahun 2005-2008 (Perspektif Manajemen
Dakwah)”. Di dalamnya berisi pelaksanaan pengawasan terhadap
pengelolaan zakat mal di DPU DT Cabang Semarang Tahun 2005-2008
dilakukan dengan memberikan laporan keuangan baik bulanan maupun
tahunan kepada kantor pusat. Dan implikasi pengawasan terhadap
pengelolaan zakat mal di DPU DT Cabang Semarang tahun 2005-2008
adalah proses pengelolaan zakat baik yang dapat dipercaya oleh
masyarakat. Administrasi pengawasan yang baik dapat menghindarkan
kesalahan dalam pengelolaan dana yang masuk. Sedangkan dilihat dari
sudut dakwah Islam, pengawasan zakat mal yang dilakukan DPU DT
Cabang Semarang telah menjadi bentuk dakwah Islam yang
mengarahkan umat Islam untuk selalu berjalan dijalan Allah SWT
dengan memberikan sebagai hartanya yang telah disyariatkan menjadi
hak orang lain.
11
4. Sumanto, 2009 yang berjudul “Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah
Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat”. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen
zakat, infaq dan shadaqah BAZ KUA Kecamatan Semarang Barat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi
kualitatif melalui pendekatan manajemen. Penelitian ini berusaha
mendiskripsikan manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan
oleh BAZ KUA di Kecamatam Semarang Barat.
Dari berbagai penelusuran pustaka tersebut, belum ada yang
membahas tentang “Pengawasan dalam pendayagunaan dana zakat, infaq
dan shadaqah di BAZDA Kabupaten Demak pada tahun 2010-2011”.
Meskipun ada kemiripan tetapi substansi yang dikaji berbeda, dalam
penelitian ini penulis lebih fokus pada pengawasan yang dilakukan komisi
pengawas terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di
BAZDA kabupaten Demak.
1.5. Metode Penelitian
1.5.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Maksud
dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman
yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial
dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu
gambaran kompleks, laporan terinci dari pandangan responden, dan
12
melakukan studi pada situasi yang dialami. Berarti metodologi kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati
(Moleong,2000:5).
Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini lebih menekankan
analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap
dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan melakukan logika
ilmiah (Azwar, 1997:5).
1.5.2. Sumber Data
Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai dat primer
dan data primer dan sekunder.
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data
langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin,
2010:91). Sumber data primer diperoleh dari informan melalui teknik
wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian tentang pengawasan
terhadap pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di BAZDA Kabupaten
Demak.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari fihak lain, tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder
biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia
13
(Saifuddin, 2010: 91). Sumber data ini diperoleh dari perpustakaan dan
dokumen-dokumen tentang pengawasan terhadap pendayagunaan zakat,
infaq dan shadaqah di BAZDA Kabupaten Demak.
1.5.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang
sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan
tertentu (Sumarsono, 2004: 66). Untuk memperoleh data empiris tentang
pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di
BAZDA Kabupaten Demak, peneliti mengunakan metode pengumpulan
data tersebut melalui beberapa metode yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara langsung
maupun tidak langsung (Hadi, 2004:151). Teknik pengumpulan data dengan
observasi digunakan, bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak
terlalu besar (Sugiyono, 2007:145). Dalam hal ini observasi yang ada adalah
mengenai pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan
shadaqah di BAZDA Kabupaten Demak.
b. Interview (Wawancara)
Metode wawancara atau metode interview, yaitu cara yang
dipergunakan seseorang dalam malakukan penelitian, untuk mendapatkan
14
keterangan secara lisan dari responden, dengan berdialog dengan face to
face terhadap orang lain (Koentjaraningrat, 1994: 129).
Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer,
mengajukan pertanyaan, meneliti jawaban, meminta penjelasan, mencatat
dan menggali pertanyaan lebih dalam. Di pihak lain, informan menjawab
pertanyaan, memberi penjelasan dan kadang-kadang pula membalas
pertanyaan (Hadi, 2004:218). Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan
data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan
terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZDA
Kabupaten Demak pada tahun 2010-2011.
Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur
yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga
menyerupai check-list (Arikunto, 2006:227). Adapun yang menjadi
informan dalam penelitian ini adalah ketua komisi pengawas dan kepala
BAZDA Kabupaten Demak, dan tiga staf BAZDA kabupaten Demak bagian
pendayagunaan dana zakat.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-hal
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya
(Arikunto, 2002:206). Peneliti mengunakan metode ini untuk memperoleh
informasi dari dokumen-dokumen atau arsip dari BAZDA Kabupaten
Demak tentang proses pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat,
infaq dan shadaqah yang telah dilakukan pada tahun 2010-2011.
15
1.5.4. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan
teknik deskriptif dan analisis induktif. Metode ini digunakan untuk
menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat
penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu (Sevilia,
1993:7). Setelah itu perlu dilakukan lebih lanjut guna mengkaji secara
sistematis dan obyektif. Untuk mendukung hal itu, maka peneliti
menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur
pemecahan masalah yang disediliki dengan menggambarkan atau
melukiskan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak
atau sebagaimana adanya (Soejono dan abdurrohman, 1992:23).
Setelah melakukan penggalian data yang dilakukan secara diskriptif
kemudian dilakukan metode analisis induktif yaitu berangkat dari fakta-
fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik generalisasi yang bersifat umum
(Hadi, 2004:42).
1.6. Sistematika Penulisan
Dalam rangka menguraikan pembahasan diatas, maka penulis
berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar mudah
dipahami. Dengan uraian sebagai berikut:
Bab pertama, Pendahuluan. Disini akan diuraikan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
16
Bab kedua, merupakan bagian yang mencakup tentang kerangka
teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum
pengawasan, pendayagunaan, dan dana zakat, infaq dan shadaqah. Bab ini
dibagi menjadi tiga sub dan sub bab masing-masing yaitu konsep
pengawasan, konsep pendayagunaan dan zakat, infaq serta shadaqah.
Bab ketiga, Bab ini berisi tentang gambaran umum Badan Amil
Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Demak, yang terdiri profil BAZDA
kabupaten Demak
Bab keempat, Berisi tentang pelaksanaan terhadap pengawasan
pendayagunaan dana zakat di BAZDA kabupaten Demak
Bab kelima, Berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil
penelitian berdasarkan teori pengawasan dan dari praktek yang telah
dilakukan oleh BAZDA Kabupaten terhadap pendayagunaan dana zakat
yang ada.
Bab keenam, Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan
saran-saran untuk BAZDA Kabupaten Demak.
17
BAB II
PENGAWASAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT , INFAQ
DAN SHADAQAH
2.1. Pengawasan
2.1.1. Pengertian Pengawasan
Pengawasan (Controlling) merupakan sebuah fungsi manajemen
yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu
(perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan), tidak akan efektif tanpa di
sertai fungsi pengawasan.
Beberapa ahli manajemen telah mencoba memberikan rumusan
tentang definisi pengawasan, diantaranya adalah:
Menurut Hasibuan (2005:242) Pengawasan adalah pengukuran dan
perbaikan terhadap pelaksanan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang
telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.
Iwa Sukiswa (1986:53) dalam bukunya ”Dasar-dasar Umum
Manajemen Pendidikan”, mengatakan bahwa pengawasan adalah proses
yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi
dituntun ke arah pencapaian sasaran atau target yang direncanakan.
Menurut Mahmud Hawari sebagaimana dikutip oleh Muhammmad
Hasan, pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya
dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat
terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula
(Hasan, 2011: 25).
18
Sedangkan menurut George R. Terry dan Leslie W. Rie (2001:10)
dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen, Controlling adalah untuk
mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab
penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila perlu.
Meskipun para ahli manajemen berbeda pendapat dalam
mengemukakan definisi pengawasan tetapi pada hakekatnya mereka
mempunnyai maksud yang sama, bahwa pengawasan merupakan suatu
usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang
terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi
sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan
upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur
pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi.
Dari hal tersebut, tidak terbayangkan apabila ada suatu organisasi
yang di dalamnya tidak ada usaha untuk mengetahui tingkat kedisiplinan
dalam berpegang pada planning dan aturan yang ada. Tugas-tugas
sebelumnya berupa, planning, organizing, staffing, dan directing, harus
berlangsung dalam bentuk yang digariskan baginya. Hal itu harus
diperhatikan dan diawasi, inilah yang dinamakan dengan controlling
(Jawwad, 2004: 391).
Bisa dikatakan demikian karena pengawasan merupakan suatu faktor
penunjang penting terhadap efisiensi organisasi, demikian juga pada
perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pengawasan merupakan
fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-
19
penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan (Sukiswa,
1986:53) Di samping itu, pengawasan juga menyangkut kegiatan
membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang
ditetapkan. Apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu
diadakan koreksi seperlunya.organisasi akan mencapai sasarannya apabila
pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya
(Wursanto,2005:270).
2.1.2. Tujuan Pengawasan
Pengawasan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan
program yang direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan
adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara
mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai
dengan yang diprogramkan. Tujuan pengawasan juga bisa berarti untuk
memberikan masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi
tersendat-sendat, apakah karena target tujuan yang ingin dicapai terlalu
tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak mampu
melaksanakan (Hasan, 2011:103).
Tujuan pengawasan haruslah positif dan konstuktif, yaitu untuk
memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, material dan tenaga. Di
samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar
prosedur, program, standar dan peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai
efisiensi yang setinggi-tingginya. Suatu tindakan yang keliru kalau
20
pengawasan bertujuan negatif, yaitu untuk mencari kesalahan atau menakut-
nakuti atau mempersempit inisiatif (Effendy, 1985: 119).
Menurut Hasibuan (2005:242) tujuan pengawasan diantaranya
sebagai berikut :
1. Supaya proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (Corrective) jika terdapat penyimpangan-
penyimpangan
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.
2.1.3. Tipe Pengawasan
Pada prakteknya, pengawasan yang sering dilakukan oleh suatu
badan pengawas ataupun organisasi adalah pengawasan yang dilakukan
pada saat awal kegiatan atau pengawasan pendahuluan, pengawasan pada
saat kegiatan berlangsung atau pengawasan berjalan, dan pengawasan pada
saat setelah kegiatan selesai atau pengaawasan akhir (Hasan,2011: 3).
Pengawasan awal bertujuan untuk mengantisipasi masalah-masalah
atau penyimpangan-penyimpangan dari standarisasi atau tujuan kegiatan
yang dilakukan (Hasan, 2011:105).
Pengawasan berjalan, berlangsung selama kegiatan berjalan. Ini
terkait erat dengan cara penanggulangan yang telah diantisipasi dalam
perencanaan awal. Tujuan pengawasan adalah menekan kekeliruan. Maka
pengawasan berjalan dapat meminta evaluasi di tengah kegiatan yang
sedang berjalan. Bahkan jika hasil evaluasi tersebut mampu melihat
21
penyimpangan atau mustahilnya tujuan dicapai, kegiatan dapat dihentikan
berdasarkan rekomendasi pengawasan berjalan.
Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada
setiap akhir kegiatan. Berbeda dengan pengawasan awal dan pengawasan
berjalan, pengawasan ini kurang aktif. Meski gejala penyimpangan sudah
bisa dideteksi, pengawasan akhir hanya bisa dijalankan di akhir kegiatan.
Hasil temuan penyimpangan kurang terasa manfaatnya, karena hanya
sekedar bahan evaluasi yang tidak dapat merubah apapun kegiatan yang
dievaluasi. Tetapi setidaknya bisa dijadikan bahan penting untuk kegiatan
berikutnya (Sudewo,2004: 143-144).
2.1.4. Tahapan pengawasan
Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap
(langkah). Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:
a. Penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan)
b. Penentuan pengugukuran pelaksanaan kegiatan
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
d. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan
penyimpangan-penyimpangan, dan
e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.
Proses pengawasan di atas dapat digambarkan dan diuraikan
sebagai berikut :
22
: Tindakan Koreksi
Gambar 2.1 Tahap Pengawasan
a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang
dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan,
sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
Jadi standar adalah satu kriteria tentang hasil yang didinginkan atau
peristiwa yang diharapkan dengan standar tersebut.
b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara
untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap
kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan
kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting adalah: Berapa
kali pelaksanaan seharusnya diukur, harian bulanan dan tahunan. Dalam
bentuk apa pengukuran akan dilakukan dan siapa yang akan terlibat.
Penetapan Strandar Pelaksanaan
Pembandingan dengan standar; evaluasi
Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Pengambilan tindakan koreksi, bila perlu
Pengukuran pelaksanaan kegiatan
23
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan,
pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang
dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran
pelaksanaan, yaitu: 1) Pengamatan (observasi), 2) Laporan-laporan, baik
lisan maupun tulisan, 3) metoda-metoda otomatis, dan 4) Inspeksi,
pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan
penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan
pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar
yang telah ditetapakan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan,
tetapi kompleksitas dapar terjadi pada saat menginterprestasikan adanya
penyimpangan dalam proses pencapaian tujuan. Setelah diketahui adanya
penyimpangan, maka penyimpangan-penyimpangan yang muncul harus
dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak tercapai karena akan
berpengaruh pada proses pengambilan keputusan untuk pengambilan
tindakan selanjutnya.
e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan
ini harus diambil. Tindakan koreksi berupa:
a) Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu
rendah).
24
b) Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering
frekuensinya atau kurang).
c) Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan
penyimpangan-penyimpangan (Handoko, 2008: 364-365).
2.1.5. Prinsip pengawasan
Dalam hal pengawasan, aktivitas pengawasan membelah dua pihak
dalam kondisi yang tidak harmonis. Tindakan pengawasan sesungguhnya
merupakan kegiatan memata-matai pihak lain. Secara psikologis tindakan
pengawasan tidak disukai, karena posisi pengawas jadi penentu nasib
sedang posisi yang diawasi seperti duduk di atas bara atau posisi pengawas
di atas dan posisi yang diawasi di bawah. Dalam hubungan seperti ini sulit
membina hubungan kesetaraan.
Ada beberapa syarat agar pengawasan dalam lembaga zakat dapat
diterima dan punya hasil yang obyektik. Syarat-syarat tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Sesuai Prosedur
Dalam perencanaan sebaiknya pengawasan telah diagendakan sebagai
bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tim pengawas tidak boleh
melakukan penngawasan setiap saat dan pada siapa saja, prrosedurnya
harus jelas.
b. Memiliki Perencanaan
Pengawasan juga memiliki rencana apa yang harus diawasi. Inti
pengawasan melandaskan pada apa tujuan lembaga zakat, siapa sasaran,
25
berapa targetnya serta bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Dan yang
tidak boleh diabaikan, seluruh kegiatan lembaga zakat harus sesuai
koridor syariah.
c. Tim Pengawas yang Tepat dan Bersih
Latar belakang pengawas tidak boleh diabaikan, dalam tim harus ada
orang yang paham hukum syariah. Jika tim pengawas terdiri atas orang-
orang bersih, insya Allah mereka dapat diterima baik oleh pihak yang
diawasi.
d. Tidak Ada Kepentingan
Tim pengawas tidak boleh memiliki kepentingan sendiri atau
kelompoknya, tidak boleh ada politik praktis dalam lembaga zakat.
Untuk itu dibutuhkan tim pengawas yang kuat pada prinsip, bisa
membedakan mana kepentingan lembaga dan mana kepentingan
kelompok serta bisa nencermati dan memotong siasah politik kelompok.
e. Kendali Pimpinan
Mengingat begitu pentingnya pengawasan demi keutuhan lembaga zakat,
pastikan tim pengawas langsung berada dalam koordinasi pimpinan
tertinggi. Bila perlu tim pengawas bisa berada dalam koordinasi badan
pendiri lembaga zakat.
f. Integritas Pimpinan
Dalam lembaga zakat yang belum terbangun sistemnya, pimpinan
menjadi kata kunci kesuksesan. Seorang leader harus membangun
integritas dirinya. Dalam integritas, pimpinan harus membuktikan tidak
26
mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok. Tujuan
lembaga harus sungguh-sungguh digawangi pimpinan. Integritas hakiki
bisa diperoleh, jika pimpinan bisa mendorong setiap amil untuk
menempatkan lembaga zakat menjadi wahana ketaqwaan (Sudewo,
2004:151-153).
Sedangkan menurut Terry (1986:396) prinsip pengawasan itu
ialah pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk
mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa
pelaksanan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.
2.1.6. Unsur-unsur Pengawasan Internal
Agar tercipta suatu pengawasan internal yang baik dan dapat
berfungsi secara otomatis, maka unsur-unsur pokok harus dipenuhi oleh
suatu organisasi adalah : 1) adanya struktur organisasi yang memisahkan
tanggung jawab fungsional secara tegas; 2) sistem wewenang dan prosedur
pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset,
kewajiban, modal serta pendapatan dan biaya ; 3) praktik yang sehat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian orgnasisasi; dan 4) karyawan
yang jujur serta mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Parisada
Hindu Dharma Indonesia, unsure-unsur pengawasan internal, sumber
http://www.parisada.org/index.php. Diambil tanggal 24 Desember 2011)
Pengawasan internal menurut Arrens dan Loebbeck, yang dikutip
oleh Muhammad Hasan (2011: 104), pengawasan internal mempunyai tiga
unsure yaitu lingkungan pengawasan, sistem akuntansi dan prosedur
27
pengawasan. Lingkungan pengawasan terdiri dari tindakan, kebijakan, dan
prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak,
direktur, komisaris dan pemilik suatu satuan usaha terhadap pengawas.
Sistem akuntansi mengidentifikasi, merakit, mengklarifikassi, menganalisa,
mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi dan menyelenggarakan
pertanggungjawaban atas aktiva yang berkaitan. Prosedur pengawasan
adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajer untuk
mencapai tujuannya, selain dari unsur lingkungan pengawasan dan segi-segi
akuntansi. Ketiga unsur ini dalam lembaga zakat merupakan unsur dasar
kebijakan dan prosedur yang dirancang serta diimplementasikan dalam
manajemen guna memberikan kapasitas yang layak agar tujuan pengawasan
internal dalam lembaga amil zakat tercapai.
2.1.7. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif
Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi criteria
tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya: a)
mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, b) tepat waktu, c) dengan biaya
yang efektif, d) tepat-akurat, e) dapat diterima oleh yang bersangkutan.
Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem
pengawasannya.
Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih
diperinci sebagai berikut:
a. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, ketika
datanya tidak akurat dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan
28
koreksi keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak
ada.
b. Tepat-waktu. Inforrmasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi
secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
c. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat
obyektif serta lengkap.
d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. System pengawasan harus
memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-
penyimpangan dari standar yang paling sering terjadi atau yang akan
mengakibatkan kerusakan paling fital.
e. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus
lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh
dari sistem tersebut.
f. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau
harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan
harus Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena : setiap tahap
dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan
keseluruhan operasi dan informasi tersebut harus sampai pada seluruh
personalia yang memerlukannya.
h. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari
lingkungan.
29
i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif
harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan
koreksi apa yang harus diambil.
j. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu
mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan
mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.
Menurut Mamduh M. Hanafi (1997:204), menyebutkan pengawasan
yang efektif itu mempunyai beberapa karakteristik yaitu:
a. Disesuaikan dengan rencana dan tujuan organisasi
b. Disesuaikan dengan manajer
c. Ekonomis
d. Akurat
e. Fleksibel
f. Obyektif dan bisa dipahami
g. Mengarah pada perbaikan
h. Memfokuskan pada titik strategis
2.1.8. Substansi Pengawasan dalam Lembaga Zakat
Lembaga zakat merupakan lembaga yang lahir karena tuntutan
Islam. Oleh karena itu, dalam prakteknya lembaga zakat harus mematuhi
koridor syariah. Berbagai program boleh dikemas sesuai dengan
kemampuan ijtihadi, asal tidak lepas dan menyimpang dari prinsip syariat.
Oleh dari itu dalam lembaga zakat, pengawasan dibedakan atas dua
substansi, yakni:
30
a. Secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat dalam diri setiap
amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah
dikikis tiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan
amil menjadi pengawas setiap program.
b. Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan
Dewan Syariah dilembagakan secara struktural.Secara formal Dewan
Syariah disahkan melalui surat keputusan yang diangkat Badan Pendiri.
Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan
mengesahkan setiap program lembaga zakat. Di samping itu, Dewan
Syariah juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari
ketentuan syariah. Dewan Syariah diisi oleh tim yang terdiri atas
beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya (Sudewo, 2004:141).
2.2. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
2.2.1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah
Zakat secara bahasa berarti bersih,berkembang, baik, terpuji dan
barokah. Disebut zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta
yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan
pemiliknya dari haknya orang lain (Masykur Khoir, 2003:8 ). Dalam bahasa
undang-undang zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang
muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Elsi
Kartika, 2006: 81).
31
Sedangkan infaq berakar dari kata nafaqa yang artinya laku, laris,
dan habis. Jika kata infaq ditarik dari akar kata anfaqa berarti mengeluarkan
sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Pemakanaan istilah infaq berarti
memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara
syari’at, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan
yang diperintahkan ajaran Islam. Istilah infaq (yang menurut sebagian ulama
disebut dengan sedekah wajib) adalah sebagian harta seseorang yang
dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan
nishab dan haulnya. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik
yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun
sempit (Hasan, 2011: 5).
Shadaqah berarti benar, pengertian shadaqah sama dengan infaq
termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja jika infaq berkaitan
dengan materi sedangkan shadaqah memilki arti yang lebih luas, dimana
terbagi menjadi dua yang bersifat material atau fisik (tangible) serta yang
bersifat non fisik (ingatible).
Shadaqah tangible terbagi menjadi fardhul wajib dan sunnah berupa
shadaqah, sedangkana fardhul wajib terdiri dari:
a. Fardhu ain adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang
diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku
atas harta manusia).
b. Fardhu kifayah ialah infaq
Shadaqah yang ingatible yaitu berupa:
32
a. tasbih, tasmid, tahlil, dan takbir,
b. senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain
c. menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan
bantuan
d. menyuruh kepada kebaikan atau kebajikan
e. menahan diri dari kejahatan atau merusak (Sari,2006: 3-4)
2.2.2. Hikmah Zakat
Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makana yang
dalam, hikmah) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmak itu
digambarkan di dalam berbagai ayat al-Quran (2:261, 2:267, 9:103, 30:39)
dan al-Hadits. Diantara hikmah-hikmak itu adalah:
a. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuhsuburkan harta dan pahala serta
membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa
b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih saying antara sesame manusia
d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan
takwa
e. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial (Ali, 1988: 41).
2.2.3. Syarat Wajib Zakat
Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang
dipunyai seorang muslim, ialah pemilikan yang pasti atau milik penuh,
33
berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai
nishab dan berlaku satu tahun.
a. Pemilikan yang pasti atau milik penuh
Maksudnya adalah harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan
yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati
hasilnya. harta tersebut juga harus didapatkan dengan cara yang halal.
b. Berkembang
Artinya harta itu berkembang baik secara alami maupun bertambah
karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan
yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.
c. Melebihi kebutuhan pokok
Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan
pokok atau kebutuhan rutinoleh diri dan keluarganya untuk hidup secara
wajar sebagai manusia.
d. Bebas dari hutang
Artinya harta yang dimiliki itu bersih dari hutang, baik hutang
kepada Allah (nazar dan wasilah) maupun hutang kepada sesame
mannusia.
e. Mencapi nishab
Artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai
dengan ketetapan syara’.
34
f. Berlaku satu tahun
Bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat,
biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen (Sari,
2007: 16-17).
2.2.4. Jenis – Jenis Harta yang Wajib di Zakatkan
Menurut Qardawi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad (2002: 57),
menyatakan bahwa beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan
zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan
terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh nash, maka
para fuqaha’ melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan
menghasilkan berbagai pandapat. Hasan yang mengutip dari Hosen,
mengelompokkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan
zakatnya menjadi empat jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:
a. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang
dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai emas dan perak. Atas
dasar ini, yang dikenakan wajib zakat tidak hanya emas dan perak saja
tetapi semua hasil tambang. Hal ini sejalan dengan dalil umum surat al-
Baqarah ayat 267, yaitu: “Dan dari apa-apa yang Kami keluarkan
untukmu dari perut bumi”.
b. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang
hukumnya bersumber pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan
anggur. Dengan landasan ini, semua tanaman seperti kopi, cengkeh, lada,
pala, cabai, ubi-ubian, sayur mayor dan sebagainnya, semuanya
35
dikenakan zakat. Hal ini juga berdasarkan umumnya ayat 267 surat al-
Baqarah.
c. Segala binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya
bersumber pada nash mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini,
peternakan ayam, burung puyuh, unggas, kelinci dan lainnya. Semuanya
dikenakan zakat berdasarkan qiyas. Sebab ‘illat pokok wajibnya zakat
pada sesuatu karena berkembang atau dapat dikembangkan.
d. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya
berrsumber pada nash mengenai harta perniagaan. Atas dasar ini, seorang
advokat, dokter, konsultan, pegawai negeri atau swasta dan pekerja
profesi lainnya. Ini sejalan dengan dhahir surat al-Baqarah: 267 yaitu:
“Zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.
2.3. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
2.3.1. Arti Pendayagunaan
Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat.
Adapun pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia:
a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan
manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
1993 : 189).
36
Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada
kreativitas divisi pendayagunaan, hal tersebut bukan berarti menafikan
devisi lainnya. Boleh-boleh saja lembaga zakat memiliki struktur organisasi
yang lengkap serta ditunjang dengan fasilitas lengkap ataupun lembaga
zakat didukung oleh nama-nama besar. Bahkan bisa saja lembaga zakat tiba-
tiba memiliki dana yang besar karena mendapat kepercayaan dari beberapa
perusahaan besar. Tetapi pada akhirnya, kembali juga kepada kreativitas
program pendayagunaan apa yang dikembangkan untuk mustahiq. Dari
program itulah masyarakat dapat mengetahui sampai sejauh mana
performance lembaga zakat. Dari program pemberdayaan mustahik ini,
jatuh bangunnya lembaga zakat dipertaruhkan (Sudewo, 2004: 218).
Secara sadar kita harus mengakui, bahwa tradisi klasik dan
tradisional dalam pendayagunaan zakat masih bersifat in enfisiensi telah
berurat berakardan intern dalam kehidupan umat islam. Sehingga
pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif
karikatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak social ekonomi
yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk
peringanan beban sesaat (temporary relief) dan tindakan sementara
(temporary action).
Itu sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam,
khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya, bila
zakat didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun
pada mereka. Padahal tujuan zakat itu sendiri adalah untuk mewujudkan
37
kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar sejalan
dengan tujuan zakat maka pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada
upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif, dan ekonomis (Abdad, 2003:
33).
Pembagian zakat secara produktif didasarkan pada hadits yang
menyatakan:
Dari Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khiyar r.a. bahwa ada dua orang sahabat
mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua pernah menemui Nabi
SAW meminta zakat kepadanya, maka Rasulullah memperhatikan mereka
berdua dengan seksama dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai
orang-orang yang gagah. Kemudian Rasulullah bersabda, “Jika kamu
berdua mau, akan saya beri, tetapi (sesungguhnya) orang yang kaya dan
orang yang kuat berusaha, tidak mempunyai bagian untuk menerima
zakat”.
Pemberian zakat kepada para mustahik, secara konsumtif dan
produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui
kondisi mustahik amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik,
apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau konsumtif.
Sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak
menerimanya secara obyektif (Hasan, 2011: 72).
Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi
dikategorikan dalam empat bentuk berikut:
38
a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada
mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti: zakat fitrah yang
diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana aalam.
b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam
bentuk lain dari barangnya semula. Seperti: diberikan dalam bentuk alat-
alat sekolah atau beasiswa.
c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, di mana zakat diberikan dalam
bentuk barang-barang yang produktif, seperti: kambing, sapi, alat cukur,
dan lain sebagainya.
d. Distribusi bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam
bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah
modal pedagang pengusaha kecil (Mufraini, 2006: 153).
2.3.2. Prinsip Pendayagunaan
Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu
diperhatikan yaitu:
a. Diberikan kepada delapan asnaf
b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
c. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif atau produktif)
Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat
diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang
untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakt pada
prinsipnya bertujuan untuk meningkatkatkan status mustahiq menjadi
39
muzakki. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi (Departemen Agama
Republik Indonesia, 2002: 69)
2.3.3. Pemanfaatan Dana
Dalam memanfaatkan dana, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan agar program pemberdayaan dapt bermanfaat besar, yaitu:
a. Asal Usul Dana
Yang tidak boleh diabaikan oleh lembaga zakat adalah status asal
usul dana yang diperoleh. Biasanya lembaga sosial yang telah lama
kesulitan pendanaan, dengan cepat akan segera memanfaatkan dana yang
ditawarkan oleh donatur. Sebuah lembaga harus memperhatikan syarat-
syarat yang diajukan oleh donatur. Bila syaratnya menyulitkan lembaga
dann menyimpang dari ajaran Islam dana tersebut tidak boleh diterima,
walaupun lembaga sedang membutuhkan dana tersebut.
b. Tujuan Lembaga
Konsentrasikan dan fokus pada apa yang menjaditujuan lembaga.
Jangan semua hal ingin dicapai dan jangan ssampai pecahkan konsentrasi
pada kegiatan lain yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan
lembaga. Terutama bagi lembaga zakat yang masih baru dan belum
besar.
c. Kapasitas dan Kapabilitas
Kapasitas dan kapabilitas merupakan dua hal yang berbeda.
Kapasitas merupakan daya tamping, sementara kapabilitas adalah
40
kemampuan untuk menggunakan daya tampung tersebut. Dalam hal
SDM, kapasitas dan kapabilitas sangat menentukan sukses tidaknya
lembaga zakat. Orang yang pintar, ibarat punya kapasitas yang baik dan
besar untuk menampung ilmu. Tetapi soal kapabilitas, belum tentu orang
pintar itu mampu menerapkan kapasitasnya di masyarakat. Oleh karena
itu, bagi lembaga zakat antara kapasitas dan kapabilitas SDM harus
seimbang.
d. Program Pemberdayaan
Amil lambaga zakat harus sanggup menggagas konsep yang
berangkat dari akar social. Dia juga harus tajam mengamati realitas
sosial, serta jernih menyisihkan mana yang menjadi penyakit social dan
mana yang menjadi potensi untuk dikembangkan.
Dalam membuat program pemberdayaan, amil harus menyadari
penuh bahwa posisinya adalah menjadi pengelola. Sebagai mediator amil
harus paham mengemas program sesungguhnya menahan hak mustahik
untuk segera sampai. Oleh karena itu, amil harus mengembangkan
program sebagaimana seharusnya bukan sebagaimana baiknya.
e. Upaya Mustahik
Sukses tidaknya pendayagunaan zakat memang tergantung amil.
Dengan ketajamannya amil akan membuat program yang baik. Dengan
kecermatannya amil akan mengalokasikan bantuan program pada
mustahik yang tepat. Semua mustahik mempunyai hak untuk menerima
zakat, tetapi tidak semua mustahik punya kemampuan untuk merubah
41
dirinya menjadi lebih baik melalui program pemberdayaan. Oleh karena
itu, amil harus mencari mustahik yang mau merubah dirinya. Tidak
malas, gigih, dan terus melakukan upaya demi perbaikan nasib.
Pemanfataan dana zakat memerlukan suatu kebijaksanaan dan
kecermatan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-
kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang
bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan
kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang
bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi
pembayar zakat. Hal ini dicontohkan bahwa jika penerima zakat tahu dan
biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha, atau yang
bersangkutan mempunyai keterampilan pertukangan, maka kepadanya
diberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam dalam usaha
tertentu.
Gambaran tersebut, mengantarkan kita kepada suatu pengertian
bahwa landasan yang ditetapkan dalam zakat dimaksudkan untuk
menanggulangi kemelaratan itu secara tuntas, dengan peningkatan
kesejahteraan yang merata pada anggota masyarakat, sehinnga pada
setiap tahunnya jumlah para penerima zakat berkurang dan sebaliknya
(Yafie, 1994: 236).
42
BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
KABUPATEN DEMAK
3.1. Profil Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak
3.1.1. Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Demak
Berbicara sejarah, awal berdirinya Badan Amil Zakat Daerah
(BAZDA) Kabupaten Demak sebenarnya sesuai dengan tuntutan Undang-
Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa
pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat baik tingkat nasional
maupun tingkat daerah. Hal tersebut, merupakan suatu bentuk kewajiban
pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan
kepada muzakki, mustahiq dan kepada lembaga pengelola zakat itu sendiri.
Di samping Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999, berdirinya BAzda
juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor
D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, dan SK Bupati nomor
451/744/2006.
Pemerintah menyadari bahwa Indonesia sebagai Negara dengan
jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi zakat
yang amat besar. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan hal tersebut
dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat muslim dari berbagai
kalangan untuk berzakat melalui lembaga. Namun, hal tersebut tidak mudah
43
tercapai karena sebagian besar dari mereka masih belum memiliki kesadaran
untuk berzakat. Walaupun ada dari mereka yang sadar zakat, tetapi tidak
percaya memberikan zakatnya kepada lembaga.
Sebagai lembaga yang amanah BAZDA kabupaten Demak,
melaporkan keuangan hasil dari penghimpunan dan pendayagunaan baik
zakat, infaq maupun shadaqah setiap bulannya. Di samping laporan
keuangan, BAZDA juga melampirkan himbauan berzakat kepada kepala
badan atau dinas atau bagian di lingkungan setda atau kantor se-kabupaten
Demak, camat se-kabupaten Demak, kepala UPTD DIKPORA se-kabupaten
Demak.
Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran
berzakat dan peningkatan jumlah dana yang dihimpun baik dari zakat, infaq
maupun shadaqah di BAZDA kabupaten Demak di kalangan para pegawai
se-kabupaten Demak.
BAZDA kabupaten Demak melanjutkan kinerja dari BAZIS
Kabupaten Demak yang telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai SK
Bupati Nomor 451/12/149a/1990 seiring telah diberlakukannya Undang-
undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka kemudian
BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten
Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 451/744/2006. Jadi
BAZDA Kabupaten Demak meneruskan kinerja dari BAZIS Demak yaitu
mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq dan
shadaqah.
44
Perubahan nama dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan
agar zakat, infaq dan shadaqah mendapatkan perhatian lebih dari semua
pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga
terkait. Karena tidak kita pungkiri bahwa telah banyak berdiri lembaga amil
zakat sebelumnya namuan belum dapat berjalan optimal.
Sejak tahun 2007 BAZDA kabupaten Demak diresmikan, adapun
sekretariatnya berada di jl. Kyai Singkil No 7 Demak. Dengan diresmikan
BAZDA di kabupaten Demak, maka sejak saat itu BAZDA telah siap
menerima dan mentasyarufkan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan
diaktifkannya BAZDA kabupaten Demak diharapkan dapat ikut berperan
dalam program pembangunan daerah, utamanya yang berkaitan dengan
kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya.
Adapun alasan BAZDA melakukan pengelolaan zakat itu bertujuan
untuk:
a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
sesuai dengan tuntutan agama,
b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat.
Tujuan dari pengelolaan zakat di BAZDA kabupaten Demak tidak
serta merta bisa tercapai tanpa dukungan dari berbagai kalangan, terutama
rasa percaya mereka kepada BAZDA. Salah satu faktor terpenting untuk
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah organisasi atau lembaga
45
pengelola atau pelaksana yang telah dibentuk oleh BAZDA kabupaten
Demak terdiri dari unsur pemerintah, kalangan professional dan ulama’.
Diharapkan dengan orang-orang yang telah ada di BAZDA tersebut dapat
menarik perhatian masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan
pada diri mereka kepada BAZDA.
3.1.2. Profil Lembaga
Badan Amil zakat Daerah (BAZDA) merupakan lembaga pengelola
zakat yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat Kabupaten atau Kota.
Pembentukan dan tempat Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota
(selanjutnya disebut BAZ Kabupaten atau Kota) dibentuk oleh Bupati atau
Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau
Kota. BAZ Kabupten atau Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau
Kota (Usman, 2002:169). Jadi, secara otomatis pembentukan BAZDA
Kabupaten Demak mengikuti prosedur yang ada pada Undang-Undang No
38 tahun 1999, tepatnya pada pasal 6 ayat 2.
Adapun visi, misi dan motto dari BAZDA Kabupaten Demak adalah:
Visi
“Terwujudnya kesadaran masyarakat berzakat, infaq, shadaqah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ”
Misi
a. Meningkatkan kesadaran berzakat, infaq, dan shadaqah
b. Meningkatkan ekonomi ummat
c. Meningkatkan kesadaran keluarga muslim
46
d. Meningkatkan kesehatan ummat
e. Berkiprah pada dakwah bil ahwal wal aqwal
f. Melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, profesional dan akuntabel.
Motto
“ Amanah, Professional, dan Akuntabel ”
3.1.3. Struktur BAZDA Kabupaten Demak
Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota terdiri
atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsure pelaksana. Anggota
pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota terdiri atas unsur
masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama,
cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedangkan
unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan isntansi terkait
(DEPAG RI, 2002: 7).
Adapun struktur kepengurusan BAZDA Kabupaten Demak adalah
sebagai berikut:
47
: Jalur komando -------- : Jalur koordinasi
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Demak
Berikut nama-nama pengurus BAZDA Kabupaten Demak periode 2010-
2012:
a. Badan Pelaksana
Ketua Drs. H. Eko Pringgolaksito, M.si (Assisten II Sekda)
Ketua I H. Suseno, S.IP (Tokoh Masyarakat)
Ketua II Dr. H. Muhtadi, M.Sc (Unsur NU)
Ketua III Drs. H. S Masruchin (Unsur Muhammadiyah)
Sekretaris H. Zainuddin, SH.MM.MH (Kabag Kesra Setda)
Sekretaris I Abd Wahab, SH (Gara Zawa Depag)
terdiri dari
KETUA WAKIL KETUA
KETUA WKL KETUA I WKL KETUA II
ANGGOTA 5 0RANG
MUZAKKI MOTIVATOR
UPZ-UPZ
KEPALA SEKSI PENGUMPULAN
STAF-STAF
BENDAHARA SEKRETARIS
WKL SEKRETARIS I WKL SEKRETARIS II
MUSTAHIQ
DEWAN PELAKSANA
terdiri dari
KETUA WAKIL KETUA
ANGGOTA 5 0RANG
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
KEPALA SEKSI PENDRISTRIBUSIAN
KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN
STAF-STAF STAF-STAF
MUSTAHIQ
SEKRETARIS WKL SEKRETARIS
BAZCAM
DEWAN PERTIMBANGAN
SEKRETARIS WKL SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS
48
Sekretaris II Sujono, S.Pd (Kasubag Kesehatan dan Sosial Bag Kesra
Setda)
Bendahara Alfiah, SH (Kabag Keuanagan Kesra)
Bendahara I Dra. Hj. Maskanah (Kasi Pekapotren Depag)
Bendahara II Hj. Isyana Dewi K, S.Ag (Kasi Pug Kp2pa)
BIDANG
a) Pengumpulan
Drs. H. Muhtarom Subadi, S.H (Unsur MUI Demak)
Abdul Wahab (Kasubag APK Bag Kesra Setda)
Drs. H. Nur Rosyid, M.Si (KA Sub Bag TU Depag)
b) Pendistribusian
Drs. H. agus Nugroho LP (KA Dinsosnakerrtrans)
Abdul Hadi, S. Ag (Unsur NU)
Dra. Sri Utami (KA Bag Umum Setda)
c) Pendayagunaan
Drs. H. Taufik Rifa’I (Kabag Pemerintahan)
Drs. H. Abdullah Zaeni (Kasi Urais Depag)
H. Ahmad Said, S. Pdi (Tokoh Masyarakat)
d) Pengembangan
Drs. H. Rozikan, M.Ag (Kasi Penamas Depag)
H. M. Anwar Said (Tokoh Masyarakat)
Mukhlas A.R, S.Ag. M.H
49
b. Dewan Pertimbangan
Ketua Drs. H. Tafta Zani, M.M (Bupati Demak)
Sekretaris Drs. H. Poerwono Sasmito (Sekda Demak)
Anggota H. Muchlasin, SE. M.Si (Ketua DPRD)
Pindo Kartikani, SH. MH (Kajari Depag)
Supomo, SH.MH (KA Pengadilan Negeri Demak)
AKBP Wawan Ridwan SIK, S.H (Kapolres)
Arm Ruly Candrayadi, S.H (Dandim 0716)
c. Komisi Pengawas
Ketua Drs. H. Dachirin Sa’id, M.si (Wakil Bupati Demak)
Sekretaris Drs. H. Tedjo Dipoyono (Kepala Inspektorat)
Anggota Deddy Firmansyah, S.H (Kasi Intel Kejari)
Hj. Nur Sa’adah, S.Pdi.MH (Ketua Komisi D DPRD
Demak)
Drs. H. Nasikin, S.H (Ketua Pengadilan Agama Demak)
Drs. Ni’am Anshori, M.Ag (KA Kandepag Kab Demak)
Drs. H. Muhammad Asyiq (Ketua MUI Kab Demak)
Drs. K.H. Mashruchin Ahmad (Rois Syuriah NU Kab
Demak)
K.H.Rodli Ridwan (Ketua Tarjih Muhammadiyah Kab
Demak)
3.1.4. Tugas Pengurus BAZDA Kabupaten Demak
50
Untuk mengoptimalkan kinerjanya, pengurus BAZDA melaksanakan
tugas sebagaimana yang ada dalam Undang-undang tentang pengelolaan
zakat, diantaranya kinerjanya adalah sebagai berikut (Departemen Agama
RI, 2002: 38-48):
a. Dewan Pertimbangan
Ketua
- Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan tentang
pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat,
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan
pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat,
- Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil
pemeriksaan Komisi Pengawas,
- Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang
pengelolaan zakat.
Wakil Ketua
- Membantu ketua dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan yang telah ditetapkan,
- Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan zakat,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua,
- Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas
sehari-hari,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
51
Sekretaris
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan
pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan,
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-
hari
- Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan,
- Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada
ketua.
Wakil Sekretaris
- Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris,
- Mewakili sekretaris apabili berhalangan berhalangan melaksanakan
tugasnya,
- Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab
kepada sekretaris.
Anggota
- Memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan
pengelolaan zakat,
- Membantu pelaksanaan tugas dewan pertimbangan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua,
- Dalam menajalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada
ketua dewan pertimbangan.
52
b. Komisi Pengawas
Ketua
- Mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan
zakat,
- Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan
pendayagunaan dana zakat,
- Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada dewan
pertimbangan.
Wakil Ketua
- Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari,
- Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan
pengawasan,
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan,
- Mewakili ketua komisi pengawas apabila berhalangan dalam
melaksanakan tugas,
- Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua komisi
pengawas.
Sekretaris
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan,
- Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya,
- Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberiakn oleh atasan,
53
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua
komisi pengawas.
Wakil Sekretaris
- Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan,
- Mewakili sekretaris apabila berhalangan melaksanakan tugasnya,
- Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab
kepada komisi pengawas.
Anggota
- Melaksanakan tugas operasional pengawasan,
- Membantu pelaksanaan tugas komisi pengawas,
- Melaksanakan tugas alin yang diberikan oleh atasan,
- Dalam menjalankan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab
kepada komisi pengawas.
c. Badan Pelaksana
Ketua
- Melakasanakan garis besar kebijakan BAZ dalam program
pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
- Memimpin pelaksanaan program-program BAZ,
- Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD tingkat
II dan Bupati/waikota.
54
Ketua I
- Membantu ketua dalam menjalankan tugas,
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan,
- Mewakili ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugas,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
Ketua II
- Membantu ketua dan ketua I dalm menjalankan tugas,
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan,
- Mewakili ketua I apabila berhalangan dalam menjalankan tugas,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
Sekretaris
- Melaksanakan tata administrasi,
- Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZ serta
mempersiapkan bahan laporan,
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
Sekretaris I
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan programdan
kegiatan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.
55
Sekretaris II
- Membantu tugas sekretaris dan sekretaris I
- Menyiapkan bahan laporan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan,
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris I.
Bendahara
- Mengolah seluruh asset uang zakat,
- Melaksanakan pembukuan dan keuangan,
- Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat
dari bidang pengumpulan,
- Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat
dari bidang pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang
pendayagunaan,
- Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran atau pendayagunaan
dana produktif dari bidang pendistribusian,
- Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan
penyaluran dana zakat,
- Mempertanggungjawabkan dana zakat dan dana lainnya.
Kepala Seksi Pengumpulan
- Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya,
- Melakukan usaha penggalian zakat dan dana lainnya,
56
- Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan
hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti
penerimaan pada bendahara,
- Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya,
- Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
Kepala Seksi Pendistribusian
- Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq,
- Mencataat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya
masing-masing,
- Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima
zakat dan lainnya,
- Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan
keputusan yang telah ditetapkan,
- Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda
bukti penerimaan pada bendahara,
- Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya,
- Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
Kepala Seksi Pendayagunaan
- Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya,
- Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan
yang telah ditentukan,
- Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda
bukti penerimaan kepada bendahara,
57
- Menerima dan mencatat permohonan pemanfatan dana zakat dan
lainnya untuk usaha produktif,
- Meneliti dan menyeleksi calon penerima dan produktif,
- Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq,
- Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan
tanda bukti penerimaan kepada bendahara,
- Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk
usaha produktif,
- Mempertangungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
Kepala Seksi Pengembangan
- Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan
dana zakat dan lainnya,
- Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan
keagamaan dalm rangka pengembangan zakat,
- Menerima dan member pertimbangan, usul dan saran mengenai
pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial,
- Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
58
BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI BAZDA
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010-2011
4.1. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZDA
Kabupaten Demak
Proses pelaksanaan pendayagunaan ZIS di BAZDA Kabupaten
Demak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara kuantitas, jadi
semakin banyak mustahiq yang sudah terbantu dengan dana ZIS. Hal
tersebut dikarenakan dana yang dihimpun juga meningkat, walaupun masih
banyak bersifat konsumtif namun BAZDA selalu mengupayakan
pendayagunaan yang bersifat produktif karena dirasa dengan
pendayagunaan produktif lebih terasa manfaatnya dan ZIS lebih berdaya
guna. Pendayagunaan dana zakat bagi delapan asnaf sebagaimana ketentuan
fikih, sedangkan pendayagunaan dana infaq dan shadaqah dilakukan secara
lebih bebas.
Peningkatan pendayagunaan di BAZDA itu seiring dengan
meningkatnya dana ZIS yang terhimpun. Hal tersebut dikarenakan pengurus
BAZDA tidak henti-hentinya mensosialisasikan program dan hikmah
berzakat, agar para pegawai dan masyarakat umum sadar akan pentingnya
berzakat melalui lembaga.
59
4.1.1. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan BAZDA Kabupaten Demak
Pendayagunaan dana ZIS di BAZDA Kabupaten Demak
mengklasifikasikannya menjadi dua bentuk:
a. Bentuk konsumtif, yaitu zakat, infaq dan shadaqah yang dibagikan
kepada mustahiq secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk
menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantanya disalurakn untuk
bantuan konsumtif fakir miskin, ibnu sabil dan lain-lain sesuai syariat,
bantuan anak berprestasi dan bantuan bencana alam.
Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat di BAZDA
Kabupaten Demak untuk kebutuhan konsumtif mustahik dilakukan
berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf
khususnya fakir miskin.
- Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi
ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan
bantuan.
- Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
Adapun data pendayagunaan konsumtif sebagai berikut:
60
TABEL IV.4
PENDAYAGUNAAN KONSUMTIF PADA TAHUN 2010-2011
JUMLAH MUSTAHIQ
NO KECAMATAN BAG KONSUMTIF @ RP. 50.000
2010 2011
1 Demak 43.100.000 384 478
2 Sayung 39.250.000 354 431
3 Karang tengah 39.350.000 376 411
4 Karangawen 30.950.000 254 365
5 Guntur 31.650.000 244 389
6 Mranggen 39.900.000 362 436
7 Bonang 38.200.000 308 456
8 Wedung 50.000.000 487 513
9 Dempet 32.200.000 246 398
10 Kebun agung 36.150.000 345 378
11 Gajah 34.550.000 302 389
12 Karang anyar 34.100.000 265 417
13 Mijen 36.500.000 321 409
14 Wonosalam 44.400.000 420 468
Jumlah 530.300.000 4668 5938
61
b. Bentuk produktif, yaitu zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan dalam
bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk
bantuan produktif berupa modal usaha atau alat ketrampilan usaha untuk
mengentaskan kemiskinan.
Adapun pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan
usaha produktif di BAZDA Kabupaten Demak dilakukan berdasarkan
pertimbangan sebagai berikut :
- Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik delapan asnaf sudah
terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.
TABEL VI.5
PENDAYAGUNAAN PRODUKTIF TAHUN 2010-2011
NO ALAMAT JENIS BANTUAN
JUMLAH KET
1 Bonangrejo Kambing betina
9 orang @ 1 ekor
Kambing mati 6 ekor, 3 ekor hidup, ditambag anaknya 6 ekor jadi ada 9 ekor
2 Poncoharjo Kambing jantan
1 ekor Kambing mati
3 Karangrejo Kambing jantan
3 orang @ 1 ekor
Kambing sakit lalu dijual
4 Tridonorejo Kambing betina
3 tempat @ 4 ekor
Kambingnya sakil, lalu dijual dan hasilnya akan dibelikan kambing lagi
5 Purworejo Kambing betina
12 orang @ 1 ekor
Kambingnya sakil, lalu dijual dan hasilnya akan dibelikan kambing lagi
6 Demak Bantuan modal 30 orang @ Rp. 1.000.000
Bantuan modal bagi penyandang cacat program pemberdayaan ekonomi
7 Bontoro Tambahan modal
Rp. 1.000.000 Tambahan modal untuk usaha nasi kucing
8 Demak Penguatan modal
Rp. 3.500.000 Penguatan modal yahap kedua
62
Mengacu dari potensi masyarakat Demak, ternyata terdapat usaha-
usaha yang mampu dikembangkan dikalangan mereka baik dari individu
maupun kolektif. Oleh karena itu, mulai tahun 2010 BAZDA Kabupaten
Demak memanfaatkan dana zakat, infaq dan shadaqah kearah yang lebih
produktif. Karena dirasa dengan pendayagunaan produktif mampu
mendatangkan hasil dan manfaat dan sekaligus mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (mustahiq) terutama dalam taraf ekonomi mereka.
Hal ini bukan berarti menafikan pendayagunaan yang bersifat konsumtif,
pendayagunaan produktif dijalankan ketika kebutuhan konsumtif mustahiq
sudah terpenuhi, adapun prosensate untuk pendayagunaan ZIS adalah dalam
bentuk konsumtif 40% dan produktif 60% (hasil wawancara staf
administrasi BAZDA pada tanggal 2 September 2011).
4.1.2. Program Pendayagunaan BAZDA Kabupaten Demak
Program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang ada di
BAZDA kabupaten Demak belum dispesifikan secara detail, namun dalam
pelaksanaannya BAZDA mengacu pada buku Pedoman Pengelolaan Zakat
yang disusun oleh departemen Agama Republik Indonesia, yaitu terdiri dari:
a. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, berupa:
Pendidikan anak asuh kerjasama BAZDA dengan Lembaga GNOTA
(untuk SD atau MI per-anak Rp.120.000 sedangkan SMP atau Mts per-
anak Rp.240.000 diberikan pertahun).
b. Program pelayanan sosial dan kemanusiaan, berupa:
- Program bantuan kemanusiaan
63
- Bantuan pelayanan janazah
c. Program pengembangan ekonomi umat, berupa:
- Bantuan sarana usaha
- Bantuan ekonomi produktif
- Penguatan modal usaha
- Pendampingan atau pembinaan usaha
Namun pada tahun 2011 dan seterusnya program-program BAZDA
rencananya akan lebih dispesifikan dalam bentuk nama-nama yang lebih
singkat, harapannya supaya masyarakat lebih mudah mengingat program-
program yang ada di BAZDA Kabupaten Demak yaitu dengan tema
“program-program BAZDA dan Produk Amal Ikhlasnya” yang berupa:
- Demak Makmur
Peningkatan pendapatan dan penghasilan keluarga miskin, hal ini
berupa penguatan modal
- Demak Peduli
Pemberian bantuan bencana,
- Demak Cerdas
Peduli umat baik dalam secara formal maupun informal, berupa
pemberian beasiswa maupun alat-alat tulis.
- Demak Sehat
Peduli pada kesehatan masyarakat. Berupa penyediaan mobil
ambulan, pemberian bantuan berupa uang kepada masyarakat yang
64
tidak mampu berobat atau penyandang penyakit akut dan penyediaan
alat bagi para pendeita cacat fisik.
- Demak Taqwa
Berkiprah pada dakwah bil hal dan bil qoul. Dakwah bil hal berupa
peningkatan penghimpunan lembaga, mengadakan pelatihan-
pelatihan, kursus keterampilan dengan merekrut kelompok yang
mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dakwah bil qoul yaitu
dalam aktivitas penyebaran brosur-brosur sebagai wujud komunikasi,
informasi dan edukasi. Di samping itu dalam rangka dakwah bil qoul,
BAZDA bekerja sama dengan MUI dalam penyediaan teks khutbah.
Dalam realitanya program-program yang di BAZDA belum dapat
diupayakan seperti program-program yang lebih spesifik, hal tersebut
masih sebatas rencana. Namun pada tahun 2012 program-program
BAZDA dan produk amal ikhlasnya akan direalisasikan.
4.1.3. Mustahiq Zakat BAZDA Kabupaten Demak
Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat
(pasal 1, Undang-undang no 38 tahun1999). Mustahiq delapan asnaf ialah
fakif, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang
aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara
ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang
menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang,
pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.
65
Adapun pembagian zakat apabila diprosentasikan adalah sebagai
berikut:
TABEL VI.6
PROSENTASE MUSTAHIQ DI BAZDA KABUPATEN
DEMAK
NO MUSTAHIQ PROSENTASE
1 FAKIR 30 %
2 MISKIN 30 %
3 AMIL 10 %
4 MUALLAF 5 %
5 SABILILLAH 15 %
6 IBNU SABIL 5 %
7 GHARIM 5 %
Mengacu dari firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60, maka
penyaluran zakat di BAZDA kabupaten Demak lebih diprioritaskan
kepada asnaf delapan tersebut kecuali riqob, terutama para fakir dan
miskin. Yang dipentingkan oleh BAZDA kabupaten Demak adalah
kebutuhan konsumtif dari delapan asnaf tersebut, ketika kebutuhan
konsumtif mereka sudah terpenuhi dan dana zakat yang terkumpul masih
sisa maka didayagunakan kepada zakat yang produktif.
Karena kondisi satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Hal
ini sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah setempat. Di beberapa tempat
kemiskinan menjadi masalah yang paling dominan, sehingga zakat hanya
disalurkan untuk pengentasan kemiskinan, golongan lain menjadi
66
prioritas berikutnya. Meskipun secara umum kondisi daerah memiliki
kesamaan, namun skala prioritas dalam penyaluran zakat sangat munkin
terjadi (Ridwan, 2004: 206).
Adapun pemilihan dari asnaf delapan tersebut, BAZDA
kabupaten bekerja sama dengan BAZCAM. Karena menurut BAZDA,
BAZ kecamatan lebih tahu siapa diantara warganya yang bener-bener
berhak menerima dana zakat. Tidak hanya dengan BAZ kecamatan saja
tetapi BAZDA kabupaten juga menjalin kerja sama dengan instansi-
instansi yang terkait dengan program-program yang akan disalurkan.
Yang terpenting dari BAZDA adalah penyaluran zakat secara tepat dan
tegas. Tepat karena hanya diberikan kepada para mustahiq dan tegas
karena secara lugas menolak yang bukan mustahiq .
Selama ini mustahiq BAZDA belum mengalami perubahan yang
signifikan (mustahiq menjadi muzaki), mereka masih belum bisa
dikatakan mampu secara finansial. Hal ini bisa dilihat dari kondisi awal
mustahiq sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZDA
kabupaten Demak. Contohnya saja penerima tambahan atau penguatan
modal usaha kepada saudara Agus Martono warga kelurahan Bintoro
kecamatan Demak. Bapak agus awalnya sebagai penjual nasi kucing,
kemudian dapat tambahan modal dari BAZDA digunakan untuk
perbaikan gerobak dan sisanya untuk tambahan dagangan nasi kucing.
Meskipun tambahan modal tersebut sangat membantu pak Agus namun
secara keseluruhan finansial pak Agus belum dikatakan mampu, pak
67
Agus dapat dikategorikan mampu bukan miskin lagi, karena pak agus
sudah mempunyai pekerjaan dan sudah dapat mencukupi kebutuhan
primer diri dan keluarganya. Menurut pengakuan pak agus, bantuan
tambahan modal tersebut sangat membantu, setidaknya dengan adanya
tersebut dapat memajukan dagangannya walaupun tidak seberapa
perubannya (Hasil wawancara dengan bapak Agus Martono pada tanggal
30 Desember 2011, di kediamannya).
4.2. Pelaksanaan Pengawasan di BAZDA KAbupaten Demak
Pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZDA kabupaten
Demak sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu dimulai dari
perencanaan program kerja pengurus BAZDA setiap periodenya, melakukan
pengorganisasian, pengarahan atas kinerja para pengurus BAZDA dan
proses akhir yang tidak boleh ditinggalkan adalah pengawasan.
Pengawasan di BAZDA Kabupaten Demak terbagi menjadi dua
yaitu:
1. Pengawasan Internal
Pengawasan internal di BAZDA Kabupaten Demak itu berupa:
a. Pengawasan yang dilaksanakan oleh unsur pengawas yaitu komisi
pengawas (internal auditor) yang bertugas melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat
yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan,
pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Setiap
68
pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan
Pelaksana, oleh komisi pengawas akan disampaikan kepada Dewan
Pertimbangan Badan Amil Zakat yang bersangkutan untuk ditindak
lanjuti berupa pembinaan dan pembenahan seperlunya dan dipandang
perlu dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran
maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Pemantauan komisi pengawas di BAZDA Kabupaten Demak, melalui
laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setiap kepala bidang dan urusan
badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil
zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan
tersebut serta menyusun laporan berkala (laporan tahunan dan
bulanan).
c. Di samping itu, sistem pelaporan keuangan di BAZDA juga dilakukan
setiap bulan (antara tanggal 15-20) yang sebelumnya diadakan rapat
(bulanan) mengenai kegiatan yang sudah terlaksana. Laporan tersebut
diberikan kepada setiap instansi yang anggota-anggotanya telah
memberikan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada BAZDA. Dalam
laporan tersebut berisi tentang jumlah pemasukan maupun
pengeluaran setiap bulan , hal ini untuk keperluan teransparansi .
Pada setiap laporan tersebut akan selalu diteliti oleh komisi
pengawas dan dilakukan evaluasi, jika ada masalah dalam laporan tersebut
maka komisi pengawas memanggil pihak yang bersangkutan (misalnya ada
69
kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum dilaporkan) dan komisi
pengawas memberikan arahan dan refleksi bersama (Wawancara dengan
Bapak Abd Wahab, SH pada tanggal 4 November 2011). Pengawasan dalam
bidang keuangan di BAZDA Kabupaten Demak sudah menerapkan standar
akuntansi sebagai wujud akuntabilitas lembaga. Disamping itu, pengawasan
dilakukan dalam pelaksanaan penghimpunan, pndistribusian, pndayagunaan
dan pengembangan.
Pengawasan dalam pelaksanaan penghimpunan meliputi sejauh
mana bidang penghimpunan melakukan pendataan muzaki, yang dalam hal
ini zakat masih berlaku di kalangan para pegawai negeri maupun swasta
yang ada di kabupaten Demak sebagai zakat profesi, bagi pegawai yang
belum mencapai nishab untuk kewajiban membayar zakat maka dikenakan
infaq sebesar Rp.10.00,-. Pembayaran tersebut dikuasakan kepada
bendahara yang ditunjuk dari masing-masing instansi. Sedangkan untuk
zakat non profesi belum bisa terlaksana dikarenakan beberapa hal
diantaranya:
a. Dari segi materi, BAZDA belum siap sepenuhnya tentang bahan yang
akan disampaikan kepada objek sosialisasi, karena tidak semua materi
zakat harus disampaikan pada mereka harus disesuaikan dengan profesi
objek sosialisasi.
b. Dari segi SDM, BAZDA masih mengalami kendala karena kurangnya
SDM sebagai pelaksana sosialisasi zakat, yang benar-benar memahami
kajian tentang zakat.
70
c. Dari segi waktu, BAZDA kabupaten Demak masih kesulitan dalam
menentukan waktu yang tepat antara pelaksana sosialisasi dan sasaran
yang akan diberi sosialisasi.
Meskipun demikian, bidang penghimpunan tetap berusaha
melakukan penggalian zakat profesi dan non profesi. Di samping itu
pengawasan dilakukan dalam penghimpunan zakat dan dana lainnya.
Bidang penghimpunan membawahi UPZ-UPZ baik di instansi-instansi
pemerintahan maupun yang ada di BAZCAM.
Pengawasan dalam pelaksanaan bidang pendistribusian berupa
bagaimana pendistribusian melakukan penerimaan dan penyeleksian
terhadap permohonan calon mustahiq. Teknisnya yaitu calon mustahiq yang
meminta bantuan mengajukan permohonan bantuan secara lisan kepada
BAZCAM setempat kemudian oleh BAZCAM permohonan tersebut*)
diberikan ke BAZDA untuk ditindak lanjuti Calon mustahiq bisa langsung
mengajukan bantuan kepada BAZDA. Setelah itu dari bidang
pendistribusian menyeleksi calon mustahiq yang berhak menerima bantuan,
yaitu dengan meminta atau menggali informasi dari BAZCAM tentang
kondisi calon mustahiq tersebut. Di samping itu, dari bidang pendistribusian
juga meninjau secara langsung bagaimana konsidi calon mustahiq tersebut.
Jadi mustahiq di BAZDA masih bersifat selektif. Dilakukan penyeleksian
calon mustahiq agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusiannya,
sehingga pendistribusian berjalan dengan tepat dan dapat berdayaguna bagi
* ) Contoh permohonan terlampir
71
mustahiq. Bidang pendistribusian BAZDA juga bekerja sama dengan
BAZCAM dalam hal distribusi zakat di tingkat kecamatan, BAZDA hanya
melakukan monitoring dari jarak jauh.
Pengawasan dalam hal pendayagunaan lebih menitik beratkan pada
proses pendataan mustahiq, pencatatan dan penyeleksian mustahiq
produktif, dan bagaimana dana zakat produktif tersebut disalurkan. Dalam
pelaksanannya, sering kali calon penerima zakat produktif diundang ke
kantor BAZDA untuk diberi arahan atau pembinaan perihal penggunaan
dana zakat produktif. Adapun data mustahiq di wilayah kerja Demak adalah
sebagai berikut:
TABEL IV.1
DATA MUSTAHIQ DI WILAYAH KERJA DEMAK
TAHUN 2010-2011
JUMLAH MUSTAHIQ NO BAZCAM
2010 2011 1 Demak 384 478 2 Sayung 354 431 3 Karang tengah 376 411 4 Karangawen 254 365 5 Guntur 244 389 6 Mranggen 362 436 7 Bonang 308 456 8 Wedung 487 513 9 Dempet 246 398 10 Kebun agung 345 378 11 Gajah 302 389 12 Karang anyar 265 417 13 Mijen 321 409 14 Wonosalam 420 468
Jumlah 4668 5938
72
Pengawasan dalam bidang pengembangan, BAZDA bekerja sama
dengan MUI dalam hal pengembangan kajian zakat melalui peran serta
dalam mensosialisasikan zakat, melakukan pelatihan-pelatihan tentang
peran amil dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah dan
mengadakan workshop tentang perkembangan keilmuan zakat. Oleh karena
sebagai wujud dari pengawasan maka dalam hal penelitian dan
pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan, atas persetujuan
komisi pengawas dan dewan pertimbangan maka pada akhir tahun 2011
dibentuklah motivator (tim penyuluh) yang terdiri dari Drs. H. Eko
Pringgolaksito, M.Si, H. Suseno, S.IP, Drs. H. S Masruchin, drs. H.
Muhtarom Subadi, S.H, H. Ahmad Said, S.Pd.I, Muchlas A.R, S. Ag. M.H.
diharapkan dari motivator-motivator inilah komisi pengawas mendapat
berbagai informasi tentang pengembangan zakat.
Disamping pengawasan melalui pemantauan dari laporan, BAZDA
Kabupaten Demak juga melakukan publikasi tentang kegiatan yang telah
dilakukan contohnya ketika launching ambulan BAZDA (laporan kegiatan)
yang dimuat di suara merdeka, tujuannya sebagai bagian dari
pertanggungjawaban dan transparansi lembaga kepada publik.
2. Pengawasan Eksternal
Dalam pengawasan eksternal di BAZDA Kabupaten Demak belum
terlaksana, karena masih kesulitan menetapkan siapa yang seharusnya
mejadi tim auditor eksternal. Menurut salah satu informan, BAZDA
kebingungan sebenarnya yang menjadi tim audit eksternal itu apakah dari
73
kementrian agama, pemerintah kabupaten atau dari lembaga audit
independen (Hasil wawancara dengan Bapak Muchlas sebagai bidang
pengembangan apada tanggal 22 Desember 2011).
Realisasi tiap program BAZDA kabupaten Demak mempercayakan
sepenuhnya kepada bidang-bidang yang ada, dengan tetap berkoordinasi
dengan pimpinan sebelum atau sesudah pelaksanaan program dan atau
dengan bidang lain dalam menjalankan progam (jika diperlukan). Hanya
sesekali pimpinan melakukan Pengawasan Repressif dengan Sistem Inspektif
.
4.2.1. Standar Pengawasan di BAZDA Kabupaten Demak
Standar pengawasan yang ada di BAZDA berupa sasaran, kuota dan
anggaran dana pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program
kerja dari masing-masing unit atau bidang. Sasaran yang ada di BAZDA
yaitu berupa sesuatu yang dikenai atau dijadikan objek dari berbagai
kegiatan yang ada dalam setiap programnya. Kuota di BAZDA adalah batas
minimal dari pelaksanaan kegiatan BAZDA, adapun anggaran dana yang
dimaksudkan BAZDA adalah budget pelaksanaan dari semua kegiatan
BAZDA. Rencana kerja ini sangat urgen karena sebagai acuan bagi seluruh
kegiatan BAZDA kabupaten Demak selama satu periode Dari rencana kerja
ini akan menjadi tolak ukur pelaksanaan, apakah menyimpang atau tidak
menyimpang dari program yang telah ditetapkan.
Untuk dapat meneliti keefektifan dalam pengelolaan zakat di
BAZDA kabupaten Demak diperlukankan pengawasan pada setiap program
74
dan kinerja dari pelaksana organisasi. Dalam hal ini pengawasan harus
dilakukan oleh komisi pengawas untuk memastikan bahwa anggota-
anggotanya melakukan aktivitas sesuai dengan rencana yang sudah
ditetapkan organisasi. Karena sesungguhnya tujuan utama dilakukan
pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi
kenyaataan. Namun dalam realitanya pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan belum dapat maksimal, karena kesibukan komisi pengawas sebagai
Wakil Bupati Demak (hasil wawancara dengan bapak Muchlas pada tanggal
30 Desember 2011). Adapun program kerja tersebut bisa dilihat dari tabel
berikut:
75
TABEL VI.2
PERENCANAAN PROGRAM KERJA
PENGURUS BAZDA KABUPATEN DEMAK 2010-2011
PROGRAM KEGIATAN SASARAN VOL AD KET
Administrasi
1. Mencatat dan mengarsip surat masuk atau keluar
2. Menyusun dan menyajikan data atau informasi tentang ZIS
3. Menghimpun dan mengadministrasikan peraturandan UU tentang ZISWA
4. Mengadakan dan menginventarisir sarana prasarana fisik, administrasi, tata usaha, dokumentasi, dan transportasi BAZDA
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZDA
6. Papanisasi alamat dan struktur BAZDA
1. Surat masuk/ keluar dari/ ke BAZDA
2. Data atau informasi yang diperlukan masyarakat
3. Peraturan dan atau UU dari tingkat pusat-daerah
4. Seluruh kebutuhan saspra administrasi dan tata usaha BAZDA
5. Seluruh
kegiatan BAZDA
6. Halaman
kantor dan ruangan BAZDA
Setiap kegiatan Setiap bulan Setiap ada peraturan perundangan 4x Setiap kegiatan 1x
BAZDA BAZDA BAZDA BAZDA BAZDA BAZDA
- - - - - -
76
7. Menyusun laporan bulanan neraca kas masukatau keluar BAZDA
8. Menyusun laporan kegiatan BAZDA setiap akhir tahun
7. Neraca keuangan bulanan BAZDA
8. Kegiatan
BAZDA setiap tahun
12x 3x
BAZDA BAZDA
Awal bulan Setiap akhir tahun
Penyelenggaraan ZISWA
1. Sosialisasi UU No. 38 Th 1999
2. Sosialisasi program BAZDA
3. Membuat profil BAZDA
4. Menerbitkan
buletin zakat
5. Maping muzaki dan mustahiq
1. Masyarakat umum dan muzaki
2. Masyarakat
umum 3. Status dan
keberadaan BAZDA
4. Kegiatan dan neraca keuangan BAZDA
5. Data Muzaki dan mustahiq
2x 14 1x 12x 12x
BAZDA BAZDA BAZDA BAZDA BAZDA
Bekerja sama dengan pemkab Demak
-Setiap kecamatan - - -
Organisasi
1. MembentukUPZ di tiap pemerintah, BUMD,BUM, perusahaan swasta
2. Mengadakan koordinasi dengan LAZ tingkat daerah Demak
1. Kantor dinas instansi pemerintah/ swasta
2. Pengurus LAZ tingkat Demak
Sejumlah instansi 2x
BAZDA BAZDA
77
3. Mengadakan pembinaan organisasi dan pelaksanaan ZIS di tingkat kecamatan
3. Pengurus BAZCAM
14x
BAZDA
Peningkatan SDM pengelola Zakat
1. Mengadakan pelatihan/orientasi pengurus BAZDA-BAZCAM
2. Mengirim pengurus BAZDA dalam pelatihan di tingkat propinsi atau pusat
1. Pengurus BAZDA dan BAZCAM
2. Pengurus
sesuai kapasitasnya dan kebutuhannya
1x Sesuai kebutuhan
BAZDA BAZDA
Pengumpulan
1. Mendata dan menghimpun zakat profesi, infaq dan shadaqah dari PNS dan karyawan BUMD Demak
2. Menghimpun ZIS dari masyarakat umum
1. Seluruh PNS, TNI/ POLRI serta karyawan BUMD Demak
2. Muzaki dari masyarakat umum
12x 12x
BAZDA BAZDA
Lewat mekanisme pemotongan gaji tiap bulan Lewat slip pembayaran rekening PLN/PDAM
Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah
1. Memberikan bantuan pendidikan/ beasiswa, bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Memberikan bantuan pengembangan
1. Dari unsur keluarga fakir miskin secara selektif
2. Usaha kecil
dari keluarga
10x 10x
BAZDA BAZDA
Dipilih secara selektif Dipilih secara selektif
78
ekonomi umat, melalui bantuan sarana usaha dan modal usaha
3. Memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan melalui bantuan/ subsidi biaya hibup dan kesehatan fakir miskin
fakir miskin 3. Keluarga
fakir miskin
10x
BAZDA
Dipilih secara selektif
Pengawasan 1. Melaksanakan monitoring kegiatan BAZDA tingkat kecamatan se kab. Demak
2. Melaksanakan monitoring kegiatan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Melaksanakan monitoring kegiatan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pemkab Demak
1. Kegiatan BAZDA tingkat kecamatan Kab Demak
2. Kegiatan
zakat, infaq dan shadaqah oleh masyara-kat
3. Kegiatan
zakat, infaq dan shadaqah oleh pemkab Demak
14x 14x 3x
BAZDA BAZDA BAZDA
Bersamaan dengan pembinaan Untuk bahan pengelolaan Bekerjasama dengan pemkab
79
Program kerja pengurus BAZDA Demak selalu direncanakan dalam
awal pergantian kepengurusan yaiu setiap tiga tahun sekali. Dalam rencana
kerja tersebut ditetapkan program serta target selama satu periode, diantara
program yang direncanakan meliputi bidang administrasi, penyelenggaraan
ZISWA, organisasi, peningkatan SDM pengelola BAZDA, pengumpulan,
pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah serta
pengawasan.
Untuk bidang administrasi, kegiatan perencaannya meliputi:
1. Kegiatan admnistrasi selalu tidak dapat lepas dari surat menyurat, oleh
karena itu sebagai tugas pertama administrator adalah mencatat dan
mengarsip surat masuk atau keluar baik surat yang diterima atau
dikeluarkan oleh BAZDA. Hal ini dilakukan di setiap kali kegiatan .
2. Setiap bulan BAZDA menyusun dan menyajikan data atau informasi
tentang ZIS. Data atau informasi tersebut adalh sesuatu yang sedang
diperlukan masyarakat.
3. Setiap ada peraturan dan perundangan baru tentang ZISWA, baik dari
tingkat daerah sampai pusat BAZDA selalu menghimpun dan
mengadministrasikan peraturandan UU tentang ZISWA tersebut.
4. BAZDA setiap tahun sekali selalu mengadakan dan menginventarisir
sarana prasarana fisik, administrasi, tata usaha, dokumentasi, dan
transportasi BAZDA. Kalau memang ada sarana prasarana BAZDA yang
rusak atau habis maka sebagai administrator berupaya untuk
mewujudkannya atau memperbaiki.
80
5. Sebagai administrator, setiap kali ada kegiatan selalu berupaya
mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan BAZDA.
6. Agar masyarakat mengetahui keberadaan BAZDA kabupaten Demak,
maka administrator membuat papanisasi alamat dan struktur BAZDA
7. Sebagai lembaga yang amanah dan akuntabel, maka BAZDA setiap
bulannya menyusun laporan bulanan neraca kas masuk atau keluar
BAZDA
8. Tugas terakhir dari administrator adalah menyusun laporan kegiatan
BAZDA setiap akhir tahun, sebagai wujud laporan pertanggung awaban
kepada pemerintah dan masyarakat.
Untuk bidang penyelenggaraan ZISWA, kegiatan perencanaannya
meliputi:
1. Melakukan sosialisasi UU No 38 tahun 1999 kepada masyarakat umum
dan muzaki yang dilakukan BAZDA bekerjasama dengan pemkab Demak
2. Melakukan sosialisasi program-program BAZDA kepada masyarakat
umum, dalam hal ini BAZDA bekerjasama dengan kwcamatan-
kecamatan yang adadi Demak. Sosialisasi ini dilakukan dalam tiga bulan
sekali.
3. Membuat profil BAZDA tentang status dan keberadaan BAZDA
4. Dalam rangka mempermudah akses masyarakat mengenai kegiatan dan
neraca keuangan BAZDA, maka penyelenggara ZISWA menerbitkan
buletin zakat dalam tiga bilan sekali.
81
5. Tugas yang paling penting dalam penyelenggaraan ZISWA adalah
mendata para mustahiq dan muzaki yang ada di kabupaten Demak.
Untuk bidang organisasi, kegiatan perencaannya meliputi:
1. Untuk mempermudah mengkoordinir dana ZIS, maka salah satu program
dari organisasi adalah membentuk UPZ di tiap instnsi pemerintah,
BUMN, BUMD dan perusahaan swasta.
2. Dalam rangka memaksimalkan kinerja BAZDA mengadakan koordinasi
dengan pengurus LAZ tingkat daerah Demak
3. BAZDA mengadakan pembinaan organisasi dan pelaksanaan ZIS di
tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan agar pengurus BAZCAM lebih
faham tentang pengelolaan dana ZIS. Koordinasi ini dilakukan dalam tiga
bulan sekali.
Untuk bidang peningkatan SDM pengelola BAZDA, kegiatan
perencanaannya meliputi:
1. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM pengelola zakat, maka BAZDA
mengadakan pelatihan atau orientasi untuk pengurus BAZDA dan
BAZCAM
2. Di samping pelatihan tingkat daerah, BAZDA juga mengirim pengurus
BAZDA dalam pelatihan ditingkat propinsi atau pusat. Pengurus yang
dikirim disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas BAZDA.
82
Untuk bidang pengumpulan, kegiatan perencanaannya meliputi:
1. Mendata dan menghimpun zakat profesi manupun non profesi, infaq dan
shadaqah dikalangan PNS, TNI atau POLRI serta karyawan BUMD di
Demak. Adapun mekanismenya melalui pemotongan gaji tiap bulan.
2. Di samping dari PNS, TNI, serta karyawan BUMD, BAZDA juga
berupaya menghimpun dana ZIS dari masyarakat umum yaitu melalui slip
pembayaran rekening PLN atau PDAM
Untuk bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq dan
shadaqah kegiatan perencanaannya meliputi:
1. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dari unsur
keluarga fakir miskin, BAZDA memberikan bantuan pendidikan atau
beasiswa dari kalangan mereka yang dipilih secara selektif. Kegiatan ini
direncanakan dalam empat tahun sekali.
2. Dalam rangka pengembangan ekonomi umat, BAZDA memberikan
bantuan berupa sarana usaha dan modal usaha. Kegiatan ini diambil
secara selektif dari keluarga fakir miskin yang mempunyai usaha kecil.
Pendayagunaan ini dilaksanakan dalam empat bulan sekali.
3. Memberikaan pelayanan sosial dan kemanusiaan melalui bantuan atau
subsidi biaya hidupdan kesehatan dari keluarga fakir miskin. Kegiatan ini
dilaksanakan empat bulan sekali yang penerimanya dipilih secara selektif
dari keluarga fakir miskin.
83
Untuk bidang pengawasan, kegiatan perencanaannya meliputi:
1. Kegiatan BAZCAM disamakan dengan kegiatan yang ada di BAZDA
kabupaten Demak, oleh karena itu dalam proses pelaksanaanya perlu
pengawasan agar kegiatan BAZCAM tidak menyimpang dari kegiatan
yang sudah ditentukan BAZDA. Monitoring ini dilakukan bersamaan
dengan pembinaan para pengurus BAZCAM
2. Melaksanakan monitoring kegiatan hasil dari pendayagunaan zakat, infaq
dan shadaqah yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai
bahan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.
3. BAZDA bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, dalam hal
melaksanakan monitoring kegiatan zakat fitrah, zakat mal, infaq dan
shadaqah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Demak.
4.2.2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Pengawasan di BAZDA
Kabupaten Demak
Penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan di BAZDA
kabupaten Demak dapat dilihat dari target-target yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan pendayagunaan yaitu
memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa, bagi peningkatan kualitas
sumber daya manusia dilaksanakan sepuluh kali. Untuk dapat ditentukan
pengukurannya, maka harus dijelaskan secara lebih rinci seperti sepuluh kali
tersebut itu waktunya kapan saja apakah akan dilaksanakan dalam setiap
jam, bulanan atau mingguan. Dalam hal penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan di BAZDA kabupaten Demak lebih sering menentukan
84
pelaksanaan kegiatannya secara tahunan (kegiatan tersebut dilakukan berapa
kali setiap tahunnya). Begitu juga dalam hal laporan kegiatan, dilaksanakan
dalam bentuk laporan tertulis (bulanan dan tahunan), di samping itu laporan
lisan dari masing-masing bidang setiap rapat bulanan.
4.2.3. Tindakan Koreksi Pengawasan di BAZDA Kabupaten Demak
Tindakan koreksi adalah sebagai bukti adanya pengawasan dalam
pelaksanaan kegiatan di BAZDA kabupaten Demak yang berupa
mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini,
BAZDA kabupaten Demak mengambil tindakan dengan mengubah standar
yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan.
Biasanya evaluasi yang dilakukan BAZDA yaitu dalam rapat satu
bulan sekali, enam bulan sekali dan satu tahun sekali, rapat tersebut
membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing
bidang dalam merealisasikan tugas kerjanya. Semua hal didiskripsikan, agar
mendapatkan masukan dari pengurus BAZDA yang lain sehingga ada
perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan kinerjanya ke depan.
85
BAB V
ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH DI BAZDA KABUPATEN DEMAK PADA
TAHUN 2010-2011 5.1. Analisis Standar Pengawasan di BAZDA Kabupaten Demak
Standar pengawasan yang ada di BAZDA berupa sasaran, kuota dan
sasaran pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program kerja dari
masing-masing unit atau bidang. Rencana kerja ini sangat urgen karena
sebagai acuan bagi seluruh kegiatan BAZDA kabupaten Demak selama satu
periode Dari rencana kerja ini akan menjadi tolak ukur pelaksanaan, apakah
menyimpang atau tidak menyimpang dari program yang telah ditetapkan.
Pendapat T. Hani Handoko (2008:363) bahwa standar mengandung arti
sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan
untuk penilaian hasil-hasil dan yang dapat dijadikan standar adalah tujuan,
sasaran, kuota dan target pelaksanaan. Di samping itu standar juga dapat
berupa tujuan, sasaran dan target pencapaian (Sudewo, 2004: 147).
Jika melihat standar yang ada di BAZDA kabupaten sebenarnya sudah
sesuai teori-teori yang ada, namun kekurangan dari BAZDA adalah tidak
adanya tujuan dan target dalam setiap kegiatan. Padahal dari tujuan inilah
akan diketahui kemana arah dari kegiatan yang akan dilakukan. Kalau bisa
malah tujuan dari tiap-tiap kegiatan itu tidak satu, melainkan bisa beberapa
tujuan dan jika melihat sasaran yang ada di program kerja pengurus BAZDA
kabupaten Demak hanya berupa sasaran utama saja. Sebenarnya sasaran itu
86
dapat berupa sasaran utama dan sasaran ikutan. Sasaran utama merupakan
sesuatu yang dijadikan sumber bidikan, sasaran utama ini yang diprioritaskan.
Sedangkan sasaran ikutan hanyalah sebagai pelengkap. Jika sasaran utama
tercapai, secara otomatis sasaran yang lain juga lebih mudah tercapai. Jangan
sampai terjadi sebaliknya, sasaran lain tercapai sementara sasaran utama tidak
tercapai.
5.2. Analisis Penentuan Pengukuran Pengawasan di BAZDA Kabupaten
Demak
Dalam penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan di BAZDA
kabupaten Demak dapat dilihat dari target-target yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan pendayagunaan yaitu
memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa, bagi peningkatan kualitas
sumber daya manusia dilaksanakan sepuluh kali. Untuk dapat ditentukan
pengukurannya, maka harus dijelaskan secara lebih rinci seperti sepuluh kali
tersebut itu waktunya kapan saja apakah akan dilaksanakan dalam setiap
bulanan atau mingguan dan lain-lain. Dalam hal penentuan pengukuran
pelaksanaan kegiatan di BAZDA kabupaten Demak lebih sering menentukan
pelaksanaan kegiatannya secara tahunan (kegiatan tersebut dilakukan berapa
kali setiap tahunnya). Begitu juga dalam hal laporan kegiatan, dilaksanakan
dalam bentuk laporan tertulis (bulanan dan tahunan), di samping itu laporan
lisan dari masing-masing bidang setiap rapat bulanan.
87
Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk
mengukur pelaksanaan dari kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan penting
yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan yatu: Berapa
kali pelaksanaan seharusnya diukur, harian bulanan dan tahunan. Dalam
bentuk apa pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual,
melalui telephone, dan siapa saja yang akan terlibat (Handoko, 2008:364).
Penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan di BAZDA kabupaten
Demak, jika dikaitkan dengan teorinya Handoko. Semua pertanyaan tersebut
sudah terjawab. Walaupun dalam hal ini BAZDA belum dapat menentukan
pengukuran pelaksanaan dalam kegiatan BAZDA secara keseluruhan.
Meskipun demikian, setidaknya dalam hal pendayagunaan sudah menentukan
pengukuran pada sebagian program-program pendayagunaan yang dapat
dilihat dari program kerja pengawasan, dari penentuan pengukuran tersebut
komisi pengawas dapat mengetahui mana program yang sudah mencapai
target dan yang belum mencapai target.
5.3. Analisis Tindakan Koreksi Pengawasan di BAZDA Kabupaten Demak
Tindakan koreksi selalu dilakukan dalam setiap organisasi, terutama
dalam hal pelaksanaan kegiatan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam
berbagai bentuk yaitu berupa:
1. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu
rendah).
88
2. Mengubah pengukuran pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering
frekuensinya atau kurang, bahkan dapat mengganti system pengukuran itu
sendiri).
3. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan
penyimpangan-penyimpangan (Handoko,2008:365).
Tindakan koreksi dalam pelaksanaan kegiatan di BAZDA kabupaten
Demak itu berupa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.
Dalam hal ini, BAZDA kabupaten Demak mengambil tindakan dengan
mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan.
Dalam hal pengambilan tindakan koreksi BAZDA sudah mampu
menyesuaikan dengan teori yang ada.
5.4. Analisis Pengawasan Terhadap Pendayagunaaan ZIS
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkaitan dengan
cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang
direncanakan, oleh karena itu pengawasan dalam sebuah organisasi itu sangat
diperlukan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.
Dalam rangka menjamin tujuan lembaga, maka dalam proses pelaksaan
maupun rencana kegiatan BAZDA perlu diawasi. Adapun pengawasan yang
ada di BAZDA kabupaten Demak ada dua bentuk yaitu pengawasan internal
dan pengawasan eksternal.
89
1. Pengawasan Internal
Pengawasan internal yang ada di BAZDA berupa pengawasan yang
dilakukan oleh unsur pengawas yang dalam hal ini komisi pengawas
(internal auditor) yang bertugas malakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap kinerja badan pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi
pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan dan pengembangan. Sejauh ini pengawasan di BAZDA
kabupaten Demak berupa pemantauan melalui laporan tertulis (tahunan
dan bulanan). Laporan tahunan tersebut sebagai pelaksanaan tugasnya
kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wujud dari
kewajiban pertanggungjawaban dan kedisiplinan BAZDA sebagai
pengelola lembaga zakat dan wujud transparansi dana ZIS yang telah
dihimpun. Di samping itu system laporan keuangan juga dilakukan setiap
bulan (antara tanggal 15-20) yang sebelumnya diadakan rapat (bulanan)
mengenai kegiatan yang sudah terlaksana.
2. Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal di BAZDA belum terlaksana, dikarenakan
masih kesulitan menetapkan siapa yang seharusnya menjadi tim auditor
eksternal yang sesuai untuk BAZDA.
Jika pengawasan di BAZDA kabupaten Demak hanya melakukan sistem
pengawasan internal yang berupa pemantauan pada laporan tahunan maupun
bulanan tidak akan dapat maksimal, karena cara mengumpulkan fakta-fakta
yang ada tidak cukup hanya melihat laporan dari badan pelaksana saja tetapi
90
harus adda cara lain selain pemantauan tersebut. Sebagaimana dikemukakan
oleh Shaleh (1986: 144-145) diantaranya:
1. Peninjauan pribadi
Yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga
dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Dalam BAZDA kabupaten
Demak peninjauan pribadi terhadap pelaksanaan pendayagunaan tidak
pernah dilakukan oleh komisi pengawas, dikarenakan kesibukannya dalam
urusan ketatadaerahan dan menurut salah satu anggota dari komisi
pengawas menganggap pengawasan dengan meninjau secara pribadi itu
dirasa memberi kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras
dan kuat, jadi bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan
pendayagunaan.
2. Pengawasan melalui laporan lisan
Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan
fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dalam hal ini
dari bidang pendayagunaan melaporkan hasil dari apa yang telah
dilaksanakan kepada ketua secara lisan setiap kali ada rapat, namun sering
kali dari komisi pengawas tidak bisa menghadiri rapat ini padahal dari
sinilah salah satu bentuk dari pengawasan yang harusnya dilakukan oleh
komisi pengawas. Jadi komisi pengawas jarang sekali mengetahi atau
mendengar laporan langsung dari ketua masing-masing bidang
(penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan).
91
3. Pengawasan melalui laporan tertulis
Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada
atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi
dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Biasanya di BAZDA
laporan tertulis itu berupa laporan pertanggungjawaban pengurus setiap
satu tahun sekali dan sebulan sekali.
4. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (control by exception)
adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada
soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima
laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.
Dalam hal pengawasan eksternal sebenarnya BAZDA kabupaten Demak
tidak perlu ragu-ragu dalam penunjukan auditor eksternal, sebenarnya dalam
pelaksanaannya auditor eksternal dapat diwakili oleh kantor akuntan publik
atau lembaga audit independen lainnya (Sholahuddin, 2006: 242). Lembaga
zakat harus terpercaya dan transparan karena mengelola dana amanah
masyarakat. Hal itu dilakukan dengan melakuan audit independen oleh
akuntan publik untuk selanjutnya dipublikasikan pada masyarakat. Tanpa
kepercayaan masyarakat, pengelolaan zakat di Indonesia akan sulit tumbuh
dan berkembang, kekuatan lembaga zakat adalah kepercayaan masyarakat.
Karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk transparan.
Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria
tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1)
92
mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya
yang efektif, 4) tepat-akurat, dan 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan.
Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem
pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih
diperinci sebagai berikut:
1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, ketika
datanya tidak akurat dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan
koreksi keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak
ada.
2. Tepat-waktu. Inforrmasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi
secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat
obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. System pengawasan harus
memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-
penyimpangan dari standar yang paling sering terjadi atau yang akan
mengakibatkan kerusakan paling fital.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus
lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh
dari sistem tersebut.
6. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau
harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
93
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan
harus Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena : setiap tahap
dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan
keseluruhan operasi dan informasi tersebut harus sampai pada seluruh
personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari
lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif
harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan
koreksi apa yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu
mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan
mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi (Handoko,
2003: 373-374).
Jika melihat kriteria-kriteria pengawasan tersebut, BAZDA Kabupaten
Demak sudah efektif dikarenakan sudah banyak hal yang dipenuhi. Sebagai
contohnya dalam hal pelaporan disitu sudah dipaparkan tentang segala hal
informasi yang sangat jelas dan sesuai dengan pelaksanaannya. Dalam
ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan pun selalu berkisar antara tanggal 15-
20, walaupun dalam pelaksanaan di setiap bidang kadang tidak sesuai target
tetapi program-program yang ada selalu terlaksana artinya tidak sesuai
dengan apa yang direncanakan dari target semula. Dalam hal pelaksanaan
94
pengawasan pun di BAZDA kabupaten Demak realistik secara ekonomis,
karena biaya pelaksanaan sistem pengawasan lebih rendah dengan kegunaan
yang diperoleh dari sistem tersebut. Sistem pengawasan di BAZDA diterima
para anggota organisasi, karena sistem pengawasan mampu mengarahkan
pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan
otonomi, tanggung jawab dan berprestasi
Pada dasarnya proses manajemen dalam sebuah lembaga atau
organisasi, perencanaan menjadi bagian terdepan sebagai rancangan bangun
organisasi zakat dan menjadi induk kegiatan pengelolaan zakat. Demi
optimalisasi program dari sebuah perencanaan tentunya mesti ada suatu
pengawasan untuk lebih mengefektifkan program tersebut. Karena
manajemen yang baik memerlukan pengawasan yang efektif, sebagaimana
yang dijelaskan oleh Gibson, bahwa pengawasan yang efektif adalah yang
memperhatikan situasi serta harus disesuaikan dengan rencana dan struktur
organisasi, kepribadian atau karakteristik individu manajer atau pimpinan dan
kebutuhan untuk efesiensi dan efektifitas. Secara teoritis pengawasan ada
setelah terbentuknya perencanaan, dengan pedoman rencana tersebut
kemudian pelaksanaan kerja dengan target atau hasil dari pelaksanaan
program.
95
Adapun program kerja pengawasan pada tahun 2010-2011 adalah:
PROGRAM KEGIATAN SASARAN VOL AD KET Melaksanakan
monitoring
kegiatan
BAZDA
tingkat
kecamatan se
kab. Demak
Kegiatan
BAZDA
tingkat
kecamatan
Kab
Demak
14x BAZDA Bersamaan
dengan
pembinaan
Melaksanakan
monitoring
kegiatan
zakat, infaq
dan shadaqah
yang
dilaksanakan
oleh
masyarakat
Kegiatan
zakat,
infaq dan
shadaqah
oleh
masyarakat
14x BAZDA Untuk bahan
pengelolaan
pengawasan
Melaksanakan
monitoring
kegiatan zakat
fitrah, zakat
mal, infaq dan
shadaqah
yang
dilaksanakan
oleh pemkab
Demak
Kegiatan
zakat, infaq
dan
shadaqah
oleh
pemkab
Demak
3x BAZDA Bekerjasama
dengan
Pemkab
96
Dari program kerja pengawasan tersebut secara kuantitas masih
banyak yang belum terlaksana, karena pengawasan yang ada di BAZDA
bersifak fleksibel, kapan pun pengawas ada waktu maka program kerja
tersebut dilakukan. Walaupun secara kualitas belum maksimal, namun
dalam pelaksanaannya pemantauan pengawas tetap dilakukan. Dari hal
tersebut juga dapat dilihat satuan pengukuran yang dapat dijadikan
patokan untuk penilaian hadil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target
pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar dari pengawasan.
Pengawasan yang ada di BAZDA kabupaten Demak hanya baru
menerapkan pengawasan internal yang memiliki unsur-unsur yakni,
pemisahan tugas secara fungsional dengan tegas dan tepat, pencatatan
yang baik, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas, dan kinerja
pengurus yang disiplin.
Kalau melihat unsur-unsur yang ada di BAZDA, maka pengawasan
internal yang dilakukan BAZDA sudah tercipta suatu pengawasan
internal yang baik dan dapat berfungsi secara otomatis, walaupun dalam
realitanya pengawasan yang ada di BAZDA belum maksimal.
Peneliti mengatakan demikian karena hal tersebut sesuai data yang
peneliti temukan dalam pendapatny (Parisada Hindu Dharma Indonesia,
unsur-unsur pengawasan internal, sumber http://www. parisada. org/
index. php. Diambil tanggal 24 Desember 2011) yaitu agar tercipta suatu
pengawasan internal yang baik dan dapat berfungsi secara otomatis,
maka unsur-unsur pokok harus dipenuhi oleh suatu organisasi adalah : 1)
97
adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas; 2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang
memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, kewajiban, modal
serta pendapatan dan biaya ; 3) praktik yang sehat dalam melaksanakan
tugas dan fungsi tiap bagian orgnasisasi; dan 4) karyawan yang jujur
serta mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
98
BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pengawasan
terhadap pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat
Daerah (BAZDA) kabupaten Demak pada tahun 2010-2011, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. BAZDA kabupaten Demak sudah dapat merencanakan standar dari
pelaksanaan kegiatan pendayagunaan yaitu berupa sasaran, kuota dan
target pelaksanaan.
2. BAZDA kabupaten Demak belum memiliki model pengukuran
pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan (pendayagunaan) yang jelas
dan terperinci.
3. BAZDA kabupaten Demak sudah mampu mengambil tindakan perbaikan
dan pembetulan dalam pelaksanaan kegiatan (pendayagunaan) yaitu
dengan cara evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan berupa laporan
bulanan dan tahunan, walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
99
6.2. Saran-Saran
Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis
menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. BAZDA kabupaten Demak perlu meningkatkan proses pengawasan
dalam segala kegiatan zakat (penghimpunan, pendistribusian,
pendayagunaan dan pengembangan) secara tepat, cepat, dan benar.
2. Dalam hal penentuan standar (tujuan, sasaran dan target) harus jelas.
3. Program pendayagunaan ZIS di BAZDA kabupaten Demak lebih kreatif
dan inovatif lagi, tetapi tetap bisa diakses oleh seluruh mustahiq, sesuai
dengan kebutuhan mereka, dan program tersebut berkelanjutan sehingga
mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
4. Administrasi dan laporan keuangan yang runtut, akurat, tepat waktu,
trasparan dan bisa diakses oleh para muzaki, mustahiq dan masyarakat
lainnya.
5. BAZDA kabupaten Demak perlu memperhatikan SDM yang ada, hal ini
dalam rangka efektifitas kerja dan profesionalisme.
100
6.3. Penutup
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis dapat
menyelesaikan naskah skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan
skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan penulis. Untuk
itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun.
Akhir kata, semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.
Amin Ya Robbal Alamin.
101
DAFTAR PUSTAKA
Aibak, kuthuddin, 2009, fiqh Kontemporer, Surabaya, Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (el-KAF).
Abdad, M. Zaidi, 2003, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Bandung, Angkasa.
Asnaini,2008, Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Aziz, Ali, 2004, Ilmu Dakwah, Jakarta, Kencana.
Azwar, Saifudin, 1997, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Basyir, Ahmad Azhar , 1994, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, Bandung, Mizan.
DEPAG RI, 2002, Pedoman Pengelolaan Zakat, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji.
Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani.
Hadi, Sutrisno, 2004, Metodologi Research, Yogyakarta, Andi Offset Edisi 2.
Hasan, M, Ali, 2003, Masail Fiqhiyah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
, 2006, Zakat dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Jakarta, Kencana.
Khalid, Syaikh, 2004, Fikih Imam Syafi’i Puasa dan Zakat, Jakarta, Pustaka azzam.
M. Hanafi, Mahmud, 1997, Manajemen, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
Mas’udi, Farid Masdar, dkk, 2004, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: menuju efektivitas pemanfaatan zakat, infaq, sedekah, Jakarta, Piramedia.
Munir, M, dan Ilahi, Wahyu, 2009, Manajemen Dakwah, Jakarta, Kencana.
Mursyidi, 2003, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
102
Moleong, Lexy J, 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.
Pimay, awwaludin, 2005, Paradigma Dakwah Humanis strategi dan metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri, Semarang: Rasail.
PKPU, 2011, Buku Pedoman Zakat PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional, Jakarta, Zakat Center Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU.
Raya, Ahmad Thib, dkk, 2003, Menyelami Seluk Beluk dalam Islam, Bogor, Kencana.
Rusyd, Ibnu, t.th, Bidayah al-Mujtahid Juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
Rofiq, Ahmad, 2004, Fiqh kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Sa’di ‘Adil, 2006, Fiqhun Nisa, Shiyam, Zakat, Haji, Jakarta, Hikmah.
Saleh, Abdul Rosyad, 1986, Manajemen Dakwah Islam, Jakarta, Bulan Bintang.
Sanwar, M. Aminuddin, 1986, Pengantar Ilmu Dakwah, Semarang, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo.
Sari, Kartika Sari, 2006, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta, PT Grasindo.
Sudewo, Eri, 2004, Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar, Jakarta: Spora Internusa Prima.
Sumarsono, Sony, 2004, Metode Riset Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono, 2007, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
Sevilla, Consuelo, dkk, 1993 Pengantar Metode Penelitian (An Introduktion to Research Methods), tejemah Alimuddin Tuwu, Jakarta, UI Press.
Soejono dan Abdurrohman, 1999, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Jakarta, PT Rienekn Cipta.
Yafie, Ali, 1994, Menggagas Fiqh Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah, Bandung, Mizan.
103
INSTRUMEN WAWANCARA
Interview Dengan Ketua Bazda Kabupaten Demak
1) Bagaimana keadaan umum dan sejarah berdirinya BAZDA Kabupaten
Demak?
2) Apa tujuan didirikannya BAZDA di kabupaten Demak?
3) Apa saja obyek zakat yang diberlakukan di BAZDA kabupaten Demak?
4) Apa yang merupakan dana terbesar yang dihasilkan di BAZDA kabupaten
Demak?
5) Kebanyakan Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah baru
memberlakukan zakat profesi. Apa yang melatarbelakangi hal tersebut?
Interview dengan Ketua komisi pengawasan BAZDA Kabupaten Demak
1) Apa yang melatar belakangi adanya pengawasan terhadap pendayagunaan
dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZDA kabupaten Demak?
2) Apa tujuan dari pengawasan tersebut?
3) Bagaimana tahapan dalam pengawasan tersebut?
4) Bagaimana proses pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq
dan shadaqah di BAZDA kabupaten Demak?
5) Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap
pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah?
6) Berapa kali pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan
shadaqah di BAZDA kabupaten Demak dilakukan?
7) Menurut Anda pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan
shadaqah sudah maksimal dan sesuai prosedur yang ada?
104
8) Apa yang dilakukan komisi pengawas ketika terjadi penyimpangan terhadap
pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah?
9) Bagaimana sistem evaluasi pengawasan terhadap pendayagunaan dana
zakat, infaq dan shadaqah ?
10) Adakah perkembangan yang diperoleh oleh komisi pengawas setelah
adanya pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, infaq dan
shadaqah? Dalam bentuk apa?
11) Apa saja yang diawasi oleh komisi pengawas?
12) Apa standar pelaksanaan pengawasan di BAZDA kabupaten Demak?
13) Bagaimana penentuan pengukuran pengawasan di BAZDA kabupaten
Demak?
14) Bagaimana tindakan koreksi dari pengawasan di BAZDA kabupaten
Demak?
Interview dengan Staf Bidang Pendayagunaan BAZDA Kabupaten Demak
1) Bagaimana sistem pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di
BAZDA kabupaten Demak?
2) Bagaimana anda mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah?
3) Apa saja program pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di
BAZDA kabupaten Demak?
4) Siapa pioritas penerima bantuan program-program pendayagunaan dana
zakat, infaq dan shadaqah?
105
BIODATA MAHASISWA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Siti Khofsah
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 1 Oktober 1987
Alamat : Tridonorejo Rt 01 Rw 01 Kec. Bonang Kab.
Demak 51552
Riwayat Pendidikan :
1. MI Mazro’atul Huda Lulus Tahun 2000
2. MTsN Bonang Lulus Tahun 2003
3. MA Mathali’ul Falah Lulus Tahun 2006
4. SI IAIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2012
Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 17 Januari 2012
Penulis
Siti Khofsah